Kasian..
kekerasan rupanya sdh mulai dimunculkan sebagai pilihan untuk membungkam sesuatu
____________________________
Kam, 12/4/12, mediacare@yahoogroups.com
http://wargatumpat.blogspot.com/2012/04/pesisir-wartawan-jadi-korban-tabrak.html
Wartawan Jadi Korban Tabrak Lari Karena Beritakan Korupsi ???
Membaca status facebook seorang wartawan dari media online www.suaramandiri.com
yang jadi korban tabrak lari. Apakah karena berita korupsi yang sering
ditulisnya? Karena sebelumnya sudah ada ancaman, dan ada peristiwa saat
mau meliput korupsi, ditolak & dilecehkan oleh oknum aparat hukum
karena dianggap bukan
wartawan yang jadi anak buah dari okum aparat hukum itu.
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=2949856669430&set=a.2746223378725.115968.1351740471&type=1&theater
Yudha Wardhana raiku karo awakku bengep kabeh,,,@ korban tabrak lari
________________________
http://wargatumpat.blogspot.com/2012/02/pesisir-wartawan-menuai-ancaman-karena.html
http://id-id.com/KomisiPemberantasanKorupsi/posts/31315776913409
www.tabloid-sergap.com:
dengan adanya berita korupsi pemadam kebakaran surabaya & korupsi DAK
pendidikan Malang, Tulungagung, Pacitan, beberapa wartawan media online
diancam
__________________________________
Berita2
yang menyebabkan si wartawan diancam & dilecehkan oleh aparat hukum
serta diduga yang mengakibatkan terjadinya tabrak lari
http://www.suaramandiri.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1189:akbp-hartoyo-lecehkan-jurnalis-suaramandiricom-akan-surati-kapolri&catid=147:peristiwa&Itemid=111
AKBP Hartoyo Lecehkan Jurnalis, Suaramandiri.com akan surati Kapolri
suaramandiri.com (Surabaya) - Meski sudah mendapat lampu hijau dari
Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Hilman Thayib, Rabu (07/03/2012) atas
permintaan konfirmasi adanya kabar yang menurut Jarak (Jaringan Anti
Korupsi) menyebutkan dugaan korupsi pengadaan tahun 2010 mobil tangga
damkar 52 meter senilai Rp 13.999.898.000,- di dinas Damkar Kota
Surabaya sudah disidik Satpidkor Polda Jatim rupanya tidak digubris
bawahannya.
Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Hilman Thayib waktu itu dengan sikap
ramah dan terbuka mempersilahkan suaramandiri.com menemui Kasubbid
Penmas AKBP Hartoyo untuk cross check dan konfirmasi terkait kasus
dugaan korupsi mobil damkar tersebut. Ditemui di ruangannya, AKBP
Hartoyo menolak dikonfirmasi dengan alasan suaramandiri.com tidak
tercatat sebagai anggota wartawan di Polda Jatim.
"Kamu (maksudnya, suaramandiri.com) bukan anak buah saya, jadi saya
tidak mau memberikan keterangan kepada kamu. Pimpinan Redaksi kamu suruh
buat surat penugasan peliputan yang ditujukan kepada Kabid Humas Polda
Jatim bila mau liputan atau konfirmasi," ucapnya ketus dengan raut muka
sinis.
Padahal sebelumnya suaramandiri.com pernah meminta konfirmasi terkait
bahan pemberitaan dari AKBP Hartoyo dan yang bersangkutan tidak pernah
mempermasalahkan adanya surat ijin permohonan liputan di Polda Jatim.
Esoknya, Kamis (08/03/2012) Fajar Yudha Wardhana, Pimpinan Redaksi
(Pimred)i suaramandiri.com sudah membuat surat permintaan ijin liputan
di Polda Jatim yang ditujukan kepada Kabid Humas seperti yang diminta
AKBP Hartoyo.
Mengenai sikap menghambat dan melecehkan profesi jurnalistik seperti
diucapkan AKBP Hartoyo yang tidak mau memberikan keterangan sebelum
wartawan itu tercatat sebagai anak buahnya membuat Pimred
suaramandiri.com berniat menyurati Kapolri.
"Tujuannya agar kedepannya antara insan pers dan institusi kepolisian
bisa saling menghargai, menghormati dan dapat bekerja sama sesuai
dengan tugas dan tupoksinya masing - masing," jelasnya
Sedangkan Jarak yang selama ini getol menyoroti dugaan korupsi mobil
damkar ini ikut bereaksi atas tindakan dan ucapan AKBP Hartoyo yang
terkesan melecehkan dan menghambat tugas jurnalistik.
"Wartawan harus jadi anak buah polisi baru boleh liput kasus korupsi
??? kalau anak buah, berarti wartawan dapat bayaran dari polisi dong.
Bagaimana nih pak Kapolri serius ga berantas korupsi ??? ini bukan
negara ga bertuan khan ???. Kalau aparat hukum tidak serius berantas
korupsi, bisa - bisa kampanye bacok koruptor akan meluas, ini bisa
timbulkan anarkisme..!," tulis Jarak, Kamis (08/03/2012) melalui
situsnya jaringanantikorupsi.blogspot.com. (Yudha)
___________________________________
http://www.suaramandiri.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1206:aparat-hukum-dituntut-usut-dalang-proyek-fiktif-mobil-damkar&catid=156:hukum-a-investigasi&Itemid=114
Aparat Hukum Dituntut usut Dalang Proyek Fiktif Mobil Damkar
suaramandiri.com (Surabaya) - Indikasi korupsi pengadaan mobil tangga
damkar tahun anggaran 2010 Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya
senilai Rp 13.999.898.000 yang menurut Jarak(Jaringan anti korupsi)
sudah disidik Satpidkor Polda Jatim masih belum terbuka dan transparan.
Polda Jatim memilih bungkam dan terkesan menutupi proses perkembangan
penyidikan.
Melihat kenyataan ini, Jarak yang diketuai M. Eko kembali
berinisiatif menyurati Walikota Surabaya, DPRD, dan pihak yang berwenang
dan terlibat dalam dugaan korupsi mobil damkar. Surat Jarak tertanggal
14 Maret 2012 secara gamblang mengungkap modus pembelian fiktif mobil
damkar senilai hampir 14 Miliar ini, termasuk adanya kongkalikong antara
pejabat Dinas Damkar Kota Surabaya dengan pemenang lelang, yakni CV
Kenari Jaya.
Secara spesisif di poin 14 surat itu, lembaga yang fokus memonitor
indikasi korupsi mobil damkar ini sejak awal secara tegas meminta pihak
berwenang meneliti kasus ini secara mendalam. Sebab Jarak menilai tidak
mungkin korupsi secara terang - terangan dan berjamaah ini bisa terjadi
bila tidak melibatkan pihak berpengaruh atau berkuasa. (Yudha)
___________________________________
http://www.suaramandiri.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1116:pemaksaan-pembelian-laptop-guru-sertifikasi-diduga-dikendalikan-inggarwati&catid=156:hukum-a-investigasi&Itemid=114
Pemaksaan Pembelian Laptop Guru Sertifikasi Diduga Dikendalikan Liauw Inggarwati
suaramandiri.com (Surabaya) - Keluhan guru sertifikasi karena merasa
dipaksa membeli laptop seharga Rp 7,8 juta oleh Dinas Pendidikan Kota
Malang ternyata menyimpan aroma konspirasi yang melibatkan mafia proyek
kelas kakap. Ironisnya, guru sertifikasi yang berusaha memprotes
kebijakan itu dengan mengadu ke dewan dipastikan akan dimutasi dan
dipersulit karir serta kepangkatannya.
Sumber suaramandiri.com menerangkan bila laptop merk Toshiba type C
640 yang dijual ke guru sertifikasi tersebut di pasaran hanya berkisar
Rp 4 jutaan. Disamping itu, rekanan yang menyediakan laptop yaitu PT
Budi Karya Mandiri ditenggarai milik Inggarwati, dimana selama ini
dikenal mafia proyek khususnya wilayah Jawa Timur dengan modus memakai
perusahaan yang berbeda.
Untuk memuluskan langkahnya, Inggarwati selalu mengiming-imingi fee
atau komisi kepada pihak yang berwenang dan selalu menyebut nama pejabat
penting di Kejaksaan Agung dan tokoh Kadin Jatim sebagai upaya
meyakinkan bila proyek bermasalah mereka akan terbebas dari jerat hukum.
Sampai berita ini dirilis Inggarwati dihubungi lewat pesan pendek belum
menjawab mengenai keterlibatan dirinya dalam pengadaan laptop untuk
guru sertifikasi di Kota Malang. Yudha
________________________________
http://www.suaramandiri.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1085:cv-kenari-jaya-dituding-mafia-proyek&catid=156:hukum-a-investigasi&Itemid=114
CV Kenari Jaya Dituding Mafia Proyek
suaramandiri.com (Surabaya) - CV Kenari Jaya yang
menjadi pemenang pengadaan mobil tangga min 52 meter di dinas damkar
kota Surabaya dan alat peraga serta pembelajaran elektronik di dinas
pendidikan Kabupaten Pacitan tahun anggaran 2010 disebut Simpati
(Sarasehan Mandiri Pemberantas Korupsi) sebagai mafia proyek sehingga
merugikan negara miliaran rupiah.
Sepak terjang perusahaan itu menurut Simpati dibantu makelar proyek,
yaitu Rudy Budiman dan Inggarwati. JARAK (Jaringan Anti Korupsi)
beberapa waktu lalu sudah meminta kepada pihak terkait untuk memutus
kontrak pekerjaan CV Kenari Jaya yang bermasalah dan memberlakukan Black
List (daftar hitam) bagi rekanan nakal.
Dihubungi via pesan singkat, Jumat (27/01/2012)
terkait tudingan mafia dan makelar proyek, Adi (Direktur CV Kenari
Jaya), Rudy Budiman dan Inggarwati tidak ada balasan. Yudha
_________________________
http://www.suaramandiri.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1088:mafia-proyek-dak-pendidikan-sebut-marwan-effendy-sebagai-beking&catid=156:hukum-a-investigasi&Itemid=114
Mafia Proyek DAK Pendidikan Sebut Marwan Effendy Sebagai Beking
suaramandiri.com (Surabaya) - DAK (Dana Alokasi Khusus) pendidikan
di beberapa kota di Jawa Timur terindikasi kuat menjadi ajang bancaan
korupsi berjamaah antara birokrat dan rekanan dengan bantuan mafia
pengadaan atau mafia proyek. Tidak tanggung-tanggung, mafia proyek yang
menurut beberapa LSM teridentifikasi bernama Inggarwati dan Rudy Budiman
menggunakan nama pejabat negara sekelas Marwan Effendy yang sekarang
menjabat Jamwas (Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan) Kejagung yang
diklaim sebagai beking.
Siaran pers yang dikeluarkan Panggung (Paguyuban LSM Tulungagung)
menguatkan info bila sepak terjang mafia proyek itu cukup ampuh dalam
memuluskan rekanan yang digandeng untuk dapat menjadi pemenang tender
pengadaan DAK Pendidikan.
Tanggal 17 Agusutus 2011 lalu, Panggung menangkap basah adanya
pertemuan Kepala Dinas Pendidikan (Bambang) dan Kepala Bagian Keuangan
Kabupaten Tulungagung (Fauzi) dengan Inggarwati dan Rudy Budiman di
Hotel Elmi Surabaya. Karena merasa ketahuan sedang dibuntuti beberapa
LSM dari Tulungagung, akhirnya pertemuan itu pindah di Hotel Majapahit
Surabaya.
Hasil pertemuan di hotel Majapahit itu disepakati pekerjaan
peningkatan mutu pendidikan akan diberikan kepada Inggarwati, Rudy
Budiman, dan rekanan yang yang mewakili kepentingan DPRD Kabupaten
Tulungagung. Setelah disepakati, maka pekerjaan akan mulai diatur agar
orang atau rekanan lain tidak bisa mengikuti pelelangan.
Inggarwati menjamin, meski nanti mekanismenya menyimpang, tidak perlu
kuatir jika dilaporkan LSM. Karena dirinya diback-up pejabat tinggi
Kejaksaan Agung. Sehingga nanti bila ada laporan dari LSM ke kejaksaan
negeri ataupun kejaksaan tinggi, pasti aparat kejaksaan di Jawa Timur
tidak akan berani memeriksa pekerjaan ini, sembari menyebut nama Marwan
(Jamwas, red).
Dibeberapa daerah peningkatan mutu pendidikan yang dibiayai dana DAK
pendidikan yang dikerjakan Inggarwati, meski ada mekanisme yang tidak
terlalu sesuai dengan aturan dan tidak sesuai dokumen pelelangan RKS
serta barang yang dikirim tidak sesuai dengan spesifikasi dari
Kementrian Pendidikan, terbukti aman – aman saja.
"Inggarwati menyebut Kabupaten Probolinggo, Lumajang, Mojokerto,
Ngawi dan beberapa tempat lagi diluar Jawa Timur dirinya pernah mendapat
jatah DAK Pendidikan. Yang penting bagaimana panitia mau memenangkan
Inggarwati atau orang - orangnya. Karena selain punya backing dan
menjalankan perintah dari oknum di kejaksaan agung yang bernama Marwan
tadi untuk mencarikan dana operasional, juga aparat hukum di jawa Timur
dan beberapa tempat lain telah menerima jasa baiknya, baik promosi
jabatan ataupun juga mendapat setoran rutin darinya," ungkap aktivis
LSM mengutip perbincangan Inggarwati dengan pejabat Pemkab Tulungagung
di Hotel Majapahit.
Hal ini ditambahi Rudy Budiman yang
mengaku suruhan Kadin Jawa Timur mencontohkan dirinya sebagai penyedia
kain dan seragam untuk pegawai negeri di hampir seluruh kabupaten di
Jawa Timur. Sebab seperti pengadaan kain dan seragam pegawai negeri
tersebut, meski bahan kain tidak sesuai spesifikasi dan mutu yang
ditentukan, tapi terbukti aman – aman saja. Karena selain dibacking
Ketua Kadin Jawa Timur, juga rutin memberi setoran memelihara aparat
hukum.
Tidak hanya itu, kedua mafia proyek ini selalu mengiming – imingi
pejabat yang berwenang dengan komisi senilai 25 – 30 % dari nilai
proyek. Sampai berita ini dirilis, Inggarwati dan Rudy Budiman kompak
melakukan aksi tutup mulut ketika dikonfirmasi terkait keterlibatan
dalam mafia proyek DAK Pendidikan beberapa daerah di Provinsi Jawa
Timur. Yudha
[Non-text portions of this message have been removed]
+++
:-) Do...., Real, Respect, Warm, Interact, Related, Short-Informative
:-( Don't., OneLiner, scam, MLM pyramid spam scheme, illegal-SARA
*_^ Just Friday 4 Selling or promote your Service/Product
No comments:
Post a Comment