Bukannya membela, tapi aparat hukum baru akan bertindak jika ada bukti
Untuk itu mereka yang berpikir ada korupsi disuatu tempat, harus mencarikan dulu bukti2 otentik, baik berupa dokumen sampai lengkap dan siap diajukan ke pengadilandsb
Aparat hukum itu sibuk.. jangan mau terpancing untuk mencari dan mengumpulkan bukti, apalagi analisa hukum belum tentu pas jika diterapkan dilapangan.
====================================
Dari:
Nanang
Tanggal: Kamis, 24 November, 2011, 7:01 PM
Sekarang memang para pejabat makin nekat & tak tahu malu, apa karena
diberi contoh dari atas, atau karena untuk masalah hukum ada KUHP
(Kasih Uang Habis
Perkara).. Gak ada uang hidup sengsara dibalik penjara hahahahaha
====================================
Dari: Simpati
Judul: Analisa Kasus Dugaan Korupsi & Pelanggaran Hukum DAK Pendidikan Lumajang
Tanggal: Selasa, 22 November, 2011, 7:32 PM
Dari sebuah jurnal hukum, semoga manfaat
Salam,
Sarasehan Mandiri
Pemberantas Korupsi (Simpati)
http://jurnalhukum.com/2011/11/persindonesia-analisa-kasus-dugaan.html
Analisa Kasus Dugaan
Korupsi & Pelanggaran Hukum DAK Pendidikan Lumajang
Dalam pelaksanaan pelelalangan/
pengadaan:
a. Pengadaan
buku perpustakaan SD/SDLB
b. Pengadaan
buku perpustakaan SMP
Di
Kabupaten Lumajang, yang
didanai oleh DAK Pendidikan 2010, dengan aktor & pelaku pelelangan
adalah Sugeng & Inggarwati, bisa dilakukan analisa kasus sebagai
berikut:
1. Berdasarkan
sanggahan dari peserta lelang yang tidak bisa menawarkan barang sesuai RKS,
patut diduga ada pelanggaran Kepres 80 (lelang ini berdasarkan Kepres 80 th
2003), yakni dalam pakta integritas. Karena beberapa peserta yang bisa
menawarkan barang sesuai RKS, dan salah satunya ditetapkan sebagai pemenang
yakni PT. Budi Karya Mandiri dan beberapa perusahaan lain yang diduga ikut
serta lelang hanya sebagai pendamping, adalah milik orang yang sama. (terlampir
surat sanggahan dan akta perusahaan dari PT. Budi Karya Mandiri dan PT Cipta
Inti Farmindo, yang menyebutkan bahwa kedua perusahaan tersebut adalah milik
satu orang yang sama, yakni Liauw Inggarwati. Berkas tersebut, secara lengkap bisa dilihat pada dokumen
pelelangan)
2. Berdasar
pakta integritas yang tertuang dalam RKS, maupun Kepres 80 th 2003, seharusnya
panitia lelang, maupun PPK, PA dan pejabat yang berwenang, menggugurkan PT.
Budi Karya Mandiri dan PT. Cipta Inti Farmindo dan melakukan black list. Tetapi
hal ini tidak dilakukan, malah terkesan panitia, PPK serta pejabat yang
berwenang, memaksakan agar lelang
berjalan terus sampai terjadinya kontrak. Bisa saja mereka beralasan bahwa
lalai dan tidak cermat meneliti dokumen lelang. Tapi dengan adanya sanggahan,
laporan masyarakat, seharusnya diketahui adanya dugaan persekongkolan horisontal,
antar peserta lelang ini. Akan tetapi dengan kesengajaan mengabaikan sanggahan
maupun laporan masyarakat, maka ada dugaan kuat bahwa selain terjadi
persekongkolan horisontal, juga terjadi persekongkolan vertikal, yakni antara
peserta lelang dengan panitia, PPK dan pejabat lainnya yang berwenang dalam
proses pelelangan tersebut.
3. Karena
sudah diketahui bahwa pemenang lelang telah melanggar pakta integritas
sebagaimana diatur dalam Kepres 80 th 2003, seharusnya pelelangan digagalkan
dan diadakan proses pelelangan yang baru. Tapi kenyataannya, pelelangan
berjalan terus, mulai penetapan pemenang, dilakukannya kontrak, pelaksanaan
pekerjaan sampai terjadinya pembayaran uang negara kepada pelaksana pekerjaan.
Dari hal ini ada dugaan kuat terjadinya persekongkolan vertikal dan horisontal
untuk melakukan pengaturan pelelangan diantaranya mark-up harga dan lain lain
tindakan, yang bisa menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara.
4. Kenapa
disebut hanya beberapa perusahaan yang akhirnya ketahuan dalam kendali orang
yang sama saja, yang bisa menawarkan barang dalam pelelangan tersebut? Karena
dalam pelelangan tersebut, dokumen sudah mengarah pada merk tertentu (dalam hal
ini judul buku tertentu), yang hanya dimiliki oleh perusahaan yang dimiliki
oleh orang yang sama tersebut. Dalam dokumen pelelangan disebut bahwa yang
dilelang hanya judul buku tertentu yang hanya dimiliki orang yang sama tadi.
Padahal diluar judul buku tadi masih banyak judul buku lain yang lulus
penilaian, sebagai mana ketentuan dalam petunjuk teknis DAK pendidikan 2010.
Kenapa dalam pelelangan hanya judul buku yang hanya dimiliki rekanan tertentu
saja yang diminta? Sehingga hal ini memperkuat dugaan adanya persekongkolan
yang mengarah pada pengaturan sebuah pelelangan, ang bisa mengakibatkan
terjadinya mark up harga dan menimbulkan kerugian keuangan negara.
5. Dalam
pelaksanaan penjelasan pekerjaan, hal yang tersebut pada point 4, sudah
diprotes oleh peserta yang lain, akan tetapi, panitia, PPK dan pejabat lain
yang berwenang bersikukuh mempertahankan bahwa hanya judul buku tertentu yang
hanya dimiliki orang tertentu saja yang dilelangkan. Mereka berargumentasi,
bahwa ini adalah hasil pekerjaan tim teknis, survey dan lain lain tindakan yang
menyatakan bahwa pemilihan judul buku ini sudah sesuai aturan dan sudah melalui
proses yang benar. Padahal jika diperhatikan dengan seksama, maka penetapan
hanya judul buku tertentu yang hanya dimiliki orang tertentu saja yang dilelangkan
itu, tampak jelas rekayasanya. Hal ini bisa dilihat dalam dokumen pelelangan
untuk pengadaan buku perpustakaan SD/SDLB dan pengadaan buku perpustakaan SMP, bahwa
banyak buku untuk SD dan SMP adalah sama persis, hanya urutannya saja yang
dibalik-balik, salah satunya bisa dilihat untuk buku matematika, baik buku
pengayaan maupun buku referensi.
6. Jika
memang pemilihan judul buku dilakukan dengan mekanisme yang benar, dan bukan
rekayasa yang sangat vulgar, tentunya hal itu tidak terjadi. Maka patut dipertanyakan,
benarkah pemilihan judul buku yang akan dilelangkan sudah dilakukan dengan
mekanisme yang benar? Atau hanya merupakan rekayasa untuk mengatur pelelangan
dengan melakukan persekongkolan, agar hanya perusahaan tertentu yang bisa
menawarkan barang sesuai dokumen pelelangan, demi tujuan tertentu yang berakibat bisa
dilakukan mark up harga dan menimbulkan keuangan negara? Untuk itu tim teknis
yang melakukan pemilihan judul buku ada baiknya diperiksa, benarkah mereka
bekerja sesuai mekanisme yang benar, kok bisa memilih judul buku untuk SMP kok
sama dengan judul buku SD? Hal ini menunjukkan ada dugaan kuat, bahwa pemilihan
judul buku hanya merupakan formalitas, dan sudah disediakan oleh pihak tertentu
yang melakukan persekongkolan. Dimana mereka hanya menandatangani saja. Lalu
bagaimana mereka menentukan HPS (Harga Perkiraan Sendiri)? Dari hal ini patut
diduga mereka tidak melakukan survey, dan hamya berdasar daftar buku yang hanya
dimiliki oleh orang tertentu tersebut.
7. Dari
adanya dokumen yang menyebutkan bahwa perusahaan peserta pelelangan yang bisa menawarkan
barang sesuai RKS, adalah milik orang yang sama, dimana panitia, PPK dan
pejabat lain yang berwenang ternyata terkesan tutup mata dan menyembunyikan
informasi kepada masyarakat, akhirnya
terbukalah semuanya, dimana ada dugaan bahwa dalam pengadaan buku perpustakaan
SD/SDLB dan pengadaan buku perpustakaan SMP, sejak awal terjadi adanya
persekongkolan untuk mengatur pelelangan, dimana agar hanya pihak tertentu yang
bisa menawarkan barang, untuk melakukan mark up harga dengan tujuan untuk menimbulkan
kerugian keuangan negara, demi tujuan tertentu.
8. Selain
melanggar pakta integritas yang tertuang dalam dokumen pelelangan/RKS yang
diatur oleh Kepres 80 th 2003, hal ini juga melanggar UU 5 tahun 1999
9. Dalam
laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten
Lumajang Tahun 2011, buku I Nomor 39.A/LHP/XVIII.JATIM/07/2011, tanggal 8 Juli
2011, bahwa untuk pengadaan buku perpustakaan SD/SDLB (halaman 49), menyatakan
bahwa dalam pengadaan buku dan media perpustakaan sebesar Rp. 10.885.464.873
sebesar Rp. 9. 778.397.000 diantaranya tidak dapat diyakini keberadaannya per
31 Desember 2010, karena terlambat diserahkan (catatan kepatuhan 5)
10. Dari
point 9, patut diduga bahwa sampai habis masa kontrak, penyedia barang (PT. Budi Karya Mandiri) ternyata hanya mampu
menyelesaikan 10% dari pekerjaan. Untuk itu perlu dilacak, sampai kapankah
pekerjaan ini benar2 diselesaikan. Apakah sudah dikenakan denda, dan apakah
jika sudah dikenakan denda sudah berdasar hitungan yang benar/ bukan rekayasa?
Hal ini dapat diperiksa, kapankah penyedia barang menerima pembayaran? Karena,
pekerjaan ini bertepatan dengan akhir tahun anggaran, apakah ada rekayasa dengan
melaksanakan pembayaran 100% kepada penyedia barang, meski pekerjaan baru
selesai 10%, atau dengan cara pencairan 100% pada rekening lain/titipan, meski
pekerjaan baru selesai 10%, dengan kesepakatan adanya blokir rekening, sampai
pekerjaan diselesaikan. Untuk itu perlu diperiksa apakah pencairan pada
rekening titipan, sudah melewati batas waktu untuk melakukan pencairan jaminan
pelaksanaan? Jika sudah melewati batas waktu keterlambatan sampai waktu pencairan jaminan pelaksanaan, harusnya
bukan dikenakan denda, tapi harus dilakukan pembatalan kontrak, dan jaminan
pelaksanaan sebesar 5% dari nilai pekerjaan dicairkan untuk masuk kas negara.
Maka jika pembukaan blokir rekening dan pencairan uang pada rekening titipan
dilakukan melebihi 50 hari kerja dari masa kontrak, seharusnya ada pemutusan
kontrak. Dari peristiwa ini, semakin terbuka adanya persekongkolan vertikal dan
horisontal, dimana sudah terjadi pembayaran atau pengeluaran uang dari kas
daerah kepada rekening lain, meski pekerjaan baru terlaksana 10%
11. Dalam
laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten
Lumajang Tahun 2011, buku I Nomor 39.A/LHP/XVIII.JATIM/07/2011, tanggal 8 Juli
2011, bahwa untuk pengadaan buku perpustakaan SMP (halaman 48), menyatakan
sebesar Rp 3.126.662.800 merupakan pengadaan buku dan media perpustakaan tidak
dapat diyakini keberadaannya per 31 Desember 2010 karena terlambat diserahkan
(Catatan Kepatuhan No.5).
12. Dari
point 11 ini patut diduga bahwa sampai habis masa kontrak, pekerjaan sama
sekali belum dilaksanakan (selesai 0%). Untuk itu perlu dilakukan penyelidikan seperti
halnya yang tersirat pada point 10, guna mengungkap dugaan terjadi
persekongkolan guna menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara, dengan
tujuan tertentu.
13. Jika-pun
telah dikenakan denda, itu adalah denda keterlambatan. Dan selayaknya dilakukan
penyelidikan, apakah dalam penentuan besarnya denda tidak ada rekayasa.
Meskipun misalnya sudah membayar denda keterlambatan, Apakah itu akan
menghilangkan faktor pidana? Karena berdasar laporan masyarakat, buku perpustakaan
SD/SDLB dan buku perpustakaan SMP yang dikirim penyedia barang, patut diduga
melanggar spesifikasi yang ditentukan dalam petunjuk teknis DAK pendidikan 2010
(mutu dibawah spesifikasi). Dimana patut diduga, bahwa banyak buku yang dikirim
penyedia barang, jumlah halamannya kurang dari 48 halaman, dimana jumlah
halaman ini merupakan jumlah halaman minimal yang ditetapkan. Selain itu, patut
diduga bahwa buku yang dikirim, bukanlah buku baru sebagaimana ditetapkan dalam
petunjuk teknis DAK pendidikan 2010. Artinya, patut diduga buku yang dikirim
adalah buku bekas, buku lama yang merupakan barang cuci gudang. Maka semakin
memperkuat dugaan adanya persekongkolan untuk merugikan keuangan negara dengan
tujuan tertentu.
Langkah yang bisa dilakukan masyarakat:
a. Laporan pada aparat hukum
tentang dugaan pelanggaran hukum & korupsi (sekaligus menguji coba,
benarkah pelaku kebal hukum, karena aktor & pelaku mengaku punya
backing kuat dengan sering membawa2 nama pejabat Aspidsus Kejaksaan
Tinggi Jawa Timur)
b. Laporan ke KPPU tentang dugaan pelanggaran UU Monopoli
[Non-text portions of this message have been removed]
