Woi... Salah kamar mas...
Mod, tegas dong masak lolos yg kyk gini..
Muak baca berita korupsi dimana2 gak perlu ditambahi di milis ini..
Mari kita bincang bisnis disini..
Sent from my ®
-----Original Message-----
From: Yanto Murdiono <yantomurdiono@yahoo.com>
Sender: Bisnis_Center@yahoogroups.com
Date: Mon, 12 Mar 2012 09:17:53
To: <berita_nusantara@yahoogroups.com>; <blogger-indonesia@yahoogroups.com>; buku ID<buku-id@yahoogroups.com>
Reply-To: Bisnis_Center@yahoogroups.com
Subject: #FrenBC @ Keledai?: Dugaan Penyelewengan Dana DAK Pendidikan Magetan 2010 & 2011, Melibatkan Pelaku Yang Sama di Tahun 2009 Yang Menyeret Pejabat Magetan Masuk Penjara
Menarik.... Keledai saja tidak jatuh dua kali pada lobang yang sama
Salam, Yanto Mur
================================
Pada Sel, 21/2/12, Aliansi Pengawas Pembangunan menulis:
http://wargatumpat.blogspot.com/2012/02/pesisir-dugaan-penyelewengan-dana-dak.html
Dari 3 dokumen dibawah ini, yakni:
1. Berita Koran, tentang pengadaan buku & alat peraga pendidikan
di Magetan, dimana sampai masa akhir kontrak (berita ditulis 31 Desember 2011,
berarti sudah melewati batas waktu kontrak), barang (buku dari PT. Bintang Ilmu Group &
Alat peraga dari PT. Mapan/ CV Wardana Group, belum terkirim tapi sudah
dibayar.
2. Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor perkara 1267 K/Pid.Sus/2008 dengan
terdakwa Liauw Inggarwati dkk
3. Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor perkara 710 K/Pid.sus/2008 dengan
terdakwa para pejabat Magetan yang terlibat dugaan korupsi
pembangunan
GOR (Gedung Olahraga Magetan) Magetan, yang melibatkan CV. Budi Karya Mandiri,
Liauw Inggarwati dkk
Ada hal yang menarik,
1. Ternyata pelakunya adalah sama yakni CV. Budi Karya Mandiri, yang
dikendalikan oleh Liauw Inggarwati (yang dalam proyek pendidikan berjalan
bersama Tokoh PAN/ Partai Amanat Nasional, Jatim bernama Sugeng)
2. Pejabat di Magetan mungkin sudah punya penyakit lupa (sengaja seolah lupa?) bahwa pelaku ini yang
menjebloskan beberapa pejabat Magetan
ke penjara pada tahun 2009
3. Indikasi kesalahan juga sama, dimana kalau tahun 2009, gedung GOR sama
sekali belum/tidak dibangun tapi sudah langsung dibayar oleh uang
negara, dan
akibatnya pembangunan mangkrag. Sedangkan tahun 2011 dalam pengadaan sarana
pendidikan (buku & alat peraga pendidikan)
barang yang dikirim kuantitas
& kualitasnya sampai akhir kontrak belum memenuhi (perlu diselidiki, apakah
juga sampai sekarang belum terpenuhi),
tapi uang dari kas negara sudah langsung
dibayarkan.
4. Ada apa ini? karena biasanya perusahaan (serta orang2 yang terlibat
didalamnya) yang terkena masalah hukum dan sudah mendapat vonis yang
telah
berkekuatan hukum tetap, tentunya sudah masuk daftar blacklist. Tapi
malah sekarang kesalahan yang sama diulang (pekerjaaan tidak selesai,
uang negara tetap dibayar seolah pekerjaaan sudah selesai??) dan
melibatkan perusahaan dan orang2 yang sama.
Hal ini bisa menimbulkan
penafsiran seolah2 ada persekongkolan untuk mengkorupsi uang negara.
5.
Perlu ada penelitian/penyelidikan, apakah pelaku melakukan modus
operasi dugaan korupsi seperti ini hanya di Magetan, atau juga
melakukannya
di beberapa kabupaten di Jawa Timur khususnya dan seluruh
Indonesia pada umumnya.
=====================================
http://radarmagetan.wordpress.com/2011/12/31/distribusi-buku-dak-terancam-molor/
Distribusi Buku DAK
Terancam Molor
Posted on 31 Desember 2011 by
radarmagetan
MAGETAN- Setelah proyek fisik, LSM Magetan center menyoroti proyek
pengadaan. Terutama yangdibiayai dari APBD Perubahan tahun 201.
Salah satu yang
dikritisi adalah pekerjaan pengadaan buku perpustakaan serta alat peraga
SD/SDLB. Termasuk, pengadaan buku perpustakaan dan alat alat
peraga SMP di lingkup
Dinas Pendidikan (Dindik). "Dari pantauan tim kami di lapangan, sebagian besar
SD dan SMP yang belum mendapat
kiriman buku serta alat perga. Kami takutkan,
distribusi buku dan alat peraganya terancam molor," ujar Direktur Pelaksana LSM
Magetan center, Beni Ardi, kemarin (30/12).
Catatan koran ini, proyek pengdaan
buku dan alat perga SD/ADLB nilainya proyek senilai Rp 9,3 miliar. Pemenangnya
adalah CV Budi Karya
Mandiri dengan nilai penawaran Rp 8,8 miliar.
Sedangkan proyek pengadaan buku dan
alat perga SMP nominalnya hampir Rp 5 miliar. Kedua proyek ini didanai oleh
dana alokasi khusus pendidikan
(DAK) pemerintah tahun, yang sebelumnya gagal
tender di tahun 2010.
Beni mengaku mendapatkan informasi
bahwa sebagian besar buku SD/SDLB masih dalam perjalanan dari Jawa Barat ke
Magetan. Begitu juga dengan
distribusi buku SMP. "Kalau melihat kalender,
harusnya distribusi tidak boleh melebihi bulan Desember. Sebab, ini kan akhir
tahun anggaran," ujar dia.
Itulah sebabnya, Beni mem-warning
kepada Dinas Pendidikan agar tidak main-main dengan proyek DAK pendidikan ini.
"Kalau ada keterlambatan tentu yang kasihan itu pelajar. Karena, mereka sangat
membutuhkan," papar Beni.
Informasi koran ini dari salah satu
rekanan, meski sebagian besar barangnya belum terdistribusi, uang sudah
dicairkan. Beni mengatakan, dengan
kondisi tersebut, pemkab harus berani
menahan pencairan sisa dana proyek pengadaan buku tersebut.
Kepala Dindik Bambang Trianto
mengatakan dalam beberapa hari terkahir ini, proses distribusi buku DAK, baik
tingkat SD/SDLB maupun SMP di Magetan,
sedang berjalan.
(wka/eba)
========================================
http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/perkara_detail.php?id=a450f670-9bb2-1bb2-f210-30393330
No Register
1267 K/PID.SUS/2008
Pengadilan Pengaju
PN Megetan
No Surat Pengantar
W14.U25/542/PI.04.02/VII/2008
Jenis Permohonan
K
Jenis Perkara
PID.SUS
Klasifikasi
Korupsi
Tanggal Masuk
01-Aug-08
Tanggal Distribusi
Pemohon
Jaksa dan Terdakwa
Termohon / Terdakwa
Liauw Inggarwati, dkk
Tim Yudisial
H
Hakim P1
Imron Anwari, H., SH, Sp.N., MH
Hakim P2
M. Zaharuddin Utama, H., SH.,
MM.
Hakim P3
Timur P Manurung, SH., MM.
Hakim P4
Hakim P5
Panitera Pengganti
Badrun Zaini, SH
Status
Telah Dikirim ke Pengadilan
Pengaju
Tanggal Putus
23-Jan-09
Amar Putusan
NO
Tanggal Kirim Ke Pengadilan
Pengaju
02-Sep-10
================================================
http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/12b87daaf0e97a90ff383c601498dea8/pdf
Putusan MA perkara 710 K-Pid-Sus-2008
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.1dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008PUTUSANNo.710K/Pid.Sus/2008DEMIKEADILANBERDASARKANKETUHANANYANGMAHAESAMAHKAMAHAGUNGmemeriksaperkarapidanadalamtingkatkasasitelahmemutuskansebagaiberiktdalamperkaraTerdakwa:
I.Nama:Ir.SAMSULHADIMsi;
tempatlahir:Mojokerto;
umur/tanggallahir:58Tahun/5Oktober1949;
jeniskelamin:Laki-Laki;
kebangsaan:Indonesia;
tempattinggal:Jl.TapakDoroNo.11Malang/Jl.Dewan-
daruNo.5Malang;
agama:Islam;
pekerjaan:MantanKepalaDinasPUKabupatenMagetan(PensiunanPNS)
II.Nama:GIMIN,BE;
tempatlahir:Magetan;
umur/tanggallahir:56Tahun/16Agustus1951;
jeniskelamin:Laki-Laki;
kebangsaan:Indonesia;
tempattinggal:Jl.PucangBaruNo.6BMadiun;
agama:Islampekerjaan:PegawaiKantorDinasPUKabupatenMagetan(PensiunanPNS);
ParaTerdakwaberadadidalamtahanan:
1.PenuntutUmumsejaktanggal28Mei2007sampaidengantanggal16Juni2007;
2.PerpanjanganolehKetuaPengadilanNegerisejaktanggal17Juni2007sampaidengantanggal16
Juli2007;
3.HakimPengadilanNegerisejaktanggal11Juli2007sampaidengantanggal9Agustus2007;
4.PerpanjanganolehKetuaPengadilanNegerisejaktanggal10Agustus2007sampaidengantanggal8Oktober2007;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.1dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008PUTUSANNo.710K/Pid.Sus/2008DEMIKEADILANBERDASARKANKETUHANANYANGMAHAESAMAHKAMAHAGUNGmemeriksaperkarapidanadalamtingkatkasasitelahmemutuskansebagaiberiktdalamperkaraTerdakwa:
I.Nama:Ir.SAMSULHADIMsi;
tempatlahir:Mojokerto;
umur/tanggallahir:58Tahun/5Oktober1949;
jeniskelamin:Laki-Laki;
kebangsaan:Indonesia;
tempattinggal:Jl.TapakDoroNo.11Malang/Jl.Dewan-
daruNo.5Malang;
agama:Islam;
pekerjaan:MantanKepalaDinasPUKabupatenMagetan(PensiunanPNS)
II.Nama:GIMIN,BE;
tempatlahir:Magetan;
umur/tanggallahir:56Tahun/16Agustus1951;
jeniskelamin:Laki-Laki;
kebangsaan:Indonesia;
tempattinggal:Jl.PucangBaruNo.6BMadiun;
agama:Islampekerjaan:PegawaiKantorDinasPUKabupatenMagetan(PensiunanPNS);
ParaTerdakwaberadadidalamtahanan:
1.PenuntutUmumsejaktanggal28Mei2007sampaidengantanggal16Juni2007;
2.PerpanjanganolehKetuaPengadilanNegerisejaktanggal17Juni2007sampaidengantanggal16
Juli2007;
3.HakimPengadilanNegerisejaktanggal11Juli2007sampaidengantanggal9Agustus2007;
4.PerpanjanganolehKetuaPengadilanNegerisejaktanggal10Agustus2007sampaidengantanggal8Oktober2007;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 1
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.2dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/20085.PerpanjanganolehKetuaPengadilanTinggiIsejaktanggal9Oktober2007sampaidengantanggal7November2007;
6.PerpanjanganolehKetuaPengadilanTinggiIIsejaktanggal8November2007sampaidengantanggal7Desembeer2007;
7.HakimPengadilanTinggisejaktanggal28November2007sampaidengantanggal27Desember2007;
8.PerpanjanganolehWakilKetuaPengadilanTinggisejaktanggal28Desember2007sampaidengantanggal26Februari2008;
9.PerpanjanganolehWakilKetuaMahkamahAgungRINo.217/2008/
S.108.Tah.Sus/PP/2008/MA,selama50(limapuluh)hari,terhitungsejaktanhhal26Februari2008;
10.PerpanjanganlagiolehWakilketuaMahkamahAgungRINo.218/2008.
S.108.Tah.Sus/PP/2008/MA,selama60(enampuluh)hari,terhitungsejaktanggal16April2008;
11.DiperpanjanglagiolehWakilKetuaMahkamahAgungRINo.666/2008/
S.108.Tah.Sus/PP/2008/MA,selama30(tigapuluh)hariH-Iterhitungsejaktanggal15Juli2008,danNo.667/2008/S.108.Tan.Sus/PP/2008/
MAselama30(tigapuluh)hariH-IIterhitu ngsejaktanggal15Juli2008;
yangdiajukandimukapersidanganPengadilanNegeriMagetankarenadidakwa:
PRIMAIR:
BahwaterdakwaISAMSULHADI,selakuPj.KepalaDinasPekerjaanUmumKabupatenMagetanberdasarkanSuratKeputusanBupatiMagetanNo.821.2/003/416.042/2001tanggal23Januari2001,baiksecarasendiri-sendirimaupunbersama-samadenganterdakwaIIGIMIN,selakuKasiTataKotaDinasPekerjaanUmumKabupatenMagetanberdasarkanSuratKeputusanBupatiMagetanNomor:821/3227Kept/403.200472002tanggal8Oktober2001dan/atauselakuPimpinanProyek(Pimpro)berdasarkanSuratKeputusanBupatiMagetanNomor:188767Kept/403.01272003tanggal06Januari2003,
Drs.H.SalehMuljono,MM,saksiLiauwInggarwati,saksiTeguhSetiaBudidansaksiSriWahyuni(masing-masingpenuntutannyadilakukansecaratersendiri)
telahmelakukan,menyuruhlakukanatauturutsertamelakukanperbuatan,padasuatuwaktuyangtidakdapatditentukansecarapastipadatahun2003sampaidengan2005atausetidak-tidaknyapadasuatuwaktuantaratahun2003sampaidengantahun2005bertempatdiJalan
Yosonegoro,JalanHasanudinNo.19,
JalanPahlawanMagetanataudisuatutempatyangsetidak-tidaknyamasihtermasukdalamdaerahhukumPengadilanNegeriMagetan,secaramelawanDirektori
Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.2dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/20085.PerpanjanganolehKetuaPengadilanTinggiIsejaktanggal9Oktober2007sampaidengantanggal7November2007;
6.PerpanjanganolehKetuaPengadilanTinggiIIsejaktanggal8November2007sampaidengantanggal7Desembeer2007;
7.HakimPengadilanTinggisejaktanggal28November2007sampaidengantanggal27Desember2007;
8.PerpanjanganolehWakilKetuaPengadilanTinggisejaktanggal28Desember2007sampaidengantanggal26Februari2008;
9.PerpanjanganolehWakilKetuaMahkamahAgungRINo.217/2008/
S.108.Tah.Sus/PP/2008/MA,selama50(limapuluh)hari,terhitungsejaktanhhal26Februari2008;
10.PerpanjanganlagiolehWakilketuaMahkamahAgungRINo.218/2008.
S.108.Tah.Sus/PP/2008/MA,selama60(enampuluh)hari,terhitungsejaktanggal16April2008;
11.DiperpanjanglagiolehWakilKetuaMahkamahAgungRINo.666/2008/
S.108.Tah.Sus/PP/2008/MA,selama30(tigapuluh)hariH-Iterhitungsejaktanggal15Juli2008,danNo.667/2008/S.108.Tan.Sus/PP/2008/
MAselama30(tigapuluh)hariH-IIterhitu ngsejaktanggal15Juli2008;
yangdiajukandimukapersidanganPengadilanNegeriMagetankarenadidakwa:
PRIMAIR:
BahwaterdakwaISAMSULHADI,selakuPj.KepalaDinasPekerjaanUmumKabupatenMagetanberdasarkanSuratKeputusanBupatiMagetanNo.821.2/003/416.042/2001tanggal23Januari2001,baiksecarasendiri-sendirimaupunbersama-samadenganterdakwaIIGIMIN,selakuKasiTataKotaDinasPekerjaanUmumKabupatenMagetanberdasarkanSuratKeputusanBupatiMagetanNomor:821/3227Kept/403.200472002tanggal8Oktober2001dan/atauselakuPimpinanProyek(Pimpro)berdasarkanSuratKeputusanBupatiMagetanNomor:188767Kept/403.01272003tanggal06Januari2003,
Drs.H.SalehMuljono,MM,saksiLiauwInggarwati,saksiTeguhSetiaBudidansaksiSriWahyuni(masing-masingpenuntutannyadilakukansecaratersendiri)
telahmelakukan,menyuruhlakukanatauturutsertamelakukanperbuatan,padasuatuwaktuyangtidakdapatditentukansecarapastipadatahun2003sampaidengan2005atausetidak-tidaknyapadasuatuwaktuantaratahun2003sampaidengantahun2005bertempatdiJalan
Yosonegoro,JalanHasanudinNo.19,
JalanPahlawanMagetanataudisuatutempatyangsetidak-tidaknyamasihtermasukdalamdaerahhukumPengadilanNegeriMagetan,secaramelawan
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 2
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.3dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008hukumtelahmelakukanperbuatanmemperkayadirisendiriatauoranglainatausuatukorporasi,yangdapatmerugikankeuangannegaraatauperekonomiannegara,perbuatanmanamerupakanbeberapaperbuatanyangadahubung-
annyasedemikianrupa,sehinggaharusdipandangsebagaiperbuatanberlanjut,
yangdilakukandengancara-carasebagaiberikut:
BahwaPemerintahDaerahKabupatenMagetandenganpersetujuanDPRDMagetanmenetapkanpembangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDMagetandenganenggunakandanayangbersumberdariAPBDKabupatenMagetanuntuktahun2003,tahun2004dantahun2005denganperinciansebagaiberikut:
Tahunanggaran2003(tahapI):
PembangunanGedungSerbaGunaDIPDA:915/74/40.021/APBD/2003tanggal15September2003Nilaidana:Rp.4.500.000.000,00(empatmilyarlimaratusjutarupiah)
PembangunanGedungDPRDDIPDA:915/73/40.02l/APBD/2003tanggal15September2003Nilaidana:Rp.450.000.000,00(empatratuslimapuluhjutarupiah)
Tahunanggaran2004(tahapII):
PembangunangedungSerbaGun
aPeraturanDaerahNo.4tahun2004tanggal21Juni2004tentangAPBDKabupatenMagetan.
Nilaidana:Rp.4.925.000.000,00(empatmilyarsembilanratusduapuluhlimajutarupiah)
PembangunangedungDPRDPeraturanDaerahNo.4tahun2004tanggal21Juni2004tentangAPBDKabupatenMagetan.
Nilaidana:Rp.3.000.000.000,00(tigamilyarrupiah)
UntukPembangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDTahunanggaran2005(TahapIII),terayatapekerjaansudahdiselesaikanpadatahun2004olehkontraktordengannilaikontraksebesarRp.15.366.300.000,00(limabelasmilyartigaratusenampuluhenamjutatigaratusriburupiah).
BahwaTerdakwaIdanTerdakwaIIdalampelaksanaanPembangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDseharusnyaberpedomanpadaketentuanhukumyangberakuantaralain:
1.KeputusanPresiden(Keppres)RepublikIndonesiaNomor18tahun2000,
tanggal3Mei2000tentangPedomanpelaksanaanpengadaanBarang/JasaInstansipemerintahyangmengaturantaralain:
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.3dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008hukumtelahmelakukanperbuatanmemperkayadirisendiriatauoranglainatausuatukorporasi,yangdapatmerugikankeuangannegaraatauperekonomiannegara,perbuatanmanamerupakanbeberapaperbuatanyangadahubung-
annyasedemikianrupa,sehinggaharusdipandangsebagaiperbuatanberlanjut,
yangdilakukandengancara-carasebagaiberikut:
BahwaPemerintahDaerahKabupatenMagetandenganpersetujuanDPRDMagetanmenetapkanpembangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDMagetandenganenggunakandanayangbersumberdariAPBDKabupatenMagetanuntuktahun2003,tahun2004dantahun2005denganperinciansebagaiberikut:
Tahunanggaran2003(tahapI):
PembangunanGedungSerbaGunaDIPDA:915/74/40.021/APBD/2003tanggal15September2003Nilaidana:Rp.4.500.000.000,00(empatmilyarlimaratusjutarupiah)
PembangunanGedungDPRDDIPDA:915/73/40.02l/APBD/2003tanggal15September2003Nilaidana:Rp.450.000.000,00(empatratuslimapuluhjutarupiah)
Tahunanggaran2004(tahapII):
PembangunangedungSerbaGun aPeraturanDaerahNo.4tahun2004tanggal21Juni2004tentangAPBDKabupatenMagetan.
Nilaidana:Rp.4.925.000.000,00(empatmilyarsembilanratusduapuluhlimajutarupiah)
PembangunangedungDPRDPeraturanDaerahNo.4tahun2004tanggal21Juni2004tentangAPBDKabupatenMagetan.
Nilaidana:Rp.3.000.000.000,00(tigamilyarrupiah)
UntukPembangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDTahunanggaran2005(TahapIII),terayatapekerjaansudahdiselesaikanpadatahun2004olehkontraktordengannilaikontraksebesarRp.15.366.300.000,00(limabelasmilyartigaratusenampuluhenamjutatigaratusriburupiah).
BahwaTerdakwaIdanTerdakwaIIdalampelaksanaanPembangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDseharusnyaberpedomanpadaketentuanhukumyangberakuantaralain:
1.KeputusanPresiden(Keppres)RepublikIndonesiaNomor18tahun2000,
tanggal3Mei2000tentangPedomanpelaksanaanpengadaanBarang/JasaInstansipemerintahyangmengaturantaralain:
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 3
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.4dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008Pasal7ayat(4)menyebutkanbahwa"Kepalakantor/satuankerja/pemimpinproyek/bagianproyeh/pejabatyangdisamakan/ditunjukdilarangmengadakanikatanapabilabelumadaanggaranatautidakcukuptersediaanggaranyangakanmengakibatkandilampauinyabatasanggranyangtersediauntukkegiatan/proyekyangbersangkutan";
Pasal9ayat(1)hurufbmenyebutkanbahwa"penyediabarang/jasayangterkaitdanberpartisipasidalampengadaanbarang/jasaharusmemenuhipersyaratanmemilikisumberdayamanusia,modal,peralatandanfasilitaslainyangdiperlukandalampengadaanbarang/jasa";
Pasal12ayat(2)hurufcmenyebutkanbahwa"PenunjukanLangsungyaitupengadaanbarang/jasayangpenyediabarang/jasanyaditentukanolehkepalakantor/satuankerja/pemimpinproyek/bagianproyek/pejabatyangdisamakan/ditunjukdanditetapkanuntuk:
i.pengadaanbarang/jasayangberskalakecil;atauii.pengadaanbarang/jasayangsetelahdilakukanpelelanganulanghanya1(satu)pesertayangmemenuhisyarat;atauiii.pengadaanyangbersifatmendes
ak/khusussetelahmendapatkanpersetujuandariMenteri/kepalalembagaPemerintahNonDepartemen/Gubernur/Bupati/Walikota/direksiBUMN/BUMD;atauiv.penyediaanbarang/jasatunggal;
Pasal30ayat(3)menyebutkanbahwa"Penyediabarang/jasadilarangmengalihkantanggungjawabsebagianatauseluruhpekejaanutamadenganmensubkontrakankepadapihaklaindengancaradanalasanapapn,kecualidisubkontrakkankepadapenyediabarang/jasaspesialis";
2.KeputusanPresiden(Keppres)RepublikIndonesiaNomor80Tahun2003tanggal3Nopember2003tentangPedomanPengadaanBarang/JasaPemerintahjo.PeraturanPresidenRepublikIndonesiaNomor32Tahun2005TentangPerubahanKeduaAtasKeputusanPresidenRepublik.IndonesiaNomor80Tahun2003tanggal3Nopember2003tentangPedomanPengadaanBarang/JasaPemerintah,yangmengaturantaralain:
Pasal2ayat(2)menyebutkanbahwa"tujuandiberlakukannyaKeputusanPresideniniadalahagarpelaksanaanpengadaanbarang/jasayangsebagianatauseluruhnyadibiayaiAPBN/APBDdilakukansecaraefisien,efektif,terbukadanbersaing,transparan
,adil/tidakdiskriminatif,danakuntabel".
Pasal9ayat(4)menyebutkanbahwa"penggunabarang/jasadilarangmengadakanikatanperjanjiandenganpenyediabarang/jasaapabilabelumtersediaanggaranatautidakcukuptersediaanggaranyangakanDirektori
Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.4dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008Pasal7ayat(4)menyebutkanbahwa"Kepalakantor/satuankerja/pemimpinproyek/bagianproyeh/pejabatyangdisamakan/ditunjukdilarangmengadakanikatanapabilabelumadaanggaranatautidakcukuptersediaanggaranyangakanmengakibatkandilampauinyabatasanggranyangtersediauntukkegiatan/proyekyangbersangkutan";
Pasal9ayat(1)hurufbmenyebutkanbahwa"penyediabarang/jasayangterkaitdanberpartisipasidalampengadaanbarang/jasaharusmemenuhipersyaratanmemilikisumberdayamanusia,modal,peralatandanfasilitaslainyangdiperlukandalampengadaanbarang/jasa";
Pasal12ayat(2)hurufcmenyebutkanbahwa"PenunjukanLangsungyaitupengadaanbarang/jasayangpenyediabarang/jasanyaditentukanolehkepalakantor/satuankerja/pemimpinproyek/bagianproyek/pejabatyangdisamakan/ditunjukdanditetapkanuntuk:
i.pengadaanbarang/jasayangberskalakecil;atauii.pengadaanbarang/jasayangsetelahdilakukanpelelanganulanghanya1(satu)pesertayangmemenuhisyarat;atauiii.pengadaanyangbersifatmendes
ak/khusussetelahmendapatkanpersetujuandariMenteri/kepalalembagaPemerintahNonDepartemen/Gubernur/Bupati/Walikota/direksiBUMN/BUMD;atauiv.penyediaanbarang/jasatunggal;
Pasal30ayat(3)menyebutkanbahwa"Penyediabarang/jasadilarangmengalihkantanggungjawabsebagianatauseluruhpekejaanutamadenganmensubkontrakankepadapihaklaindengancaradanalasanapapn,kecualidisubkontrakkankepadapenyediabarang/jasaspesialis";
2.KeputusanPresiden(Keppres)RepublikIndonesiaNomor80Tahun2003tanggal3Nopember2003tentangPedomanPengadaanBarang/JasaPemerintahjo.PeraturanPresidenRepublikIndonesiaNomor32Tahun2005TentangPerubahanKeduaAtasKeputusanPresidenRepublik.IndonesiaNomor80Tahun2003tanggal3Nopember2003tentangPedomanPengadaanBarang/JasaPemerintah,yangmengaturantaralain:
Pasal2ayat(2)menyebutkanbahwa"tujuandiberlakukannyaKeputusanPresideniniadalahagarpelaksanaanpengadaanbarang/jasayangsebagianatauseluruhnyadibiayaiAPBN/APBDdilakukansecaraefisien,efektif,terbukadanbersaing,transparan
,adil/tidakdiskriminatif,danakuntabel".
Pasal9ayat(4)menyebutkanbahwa"penggunabarang/jasadilarangmengadakanikatanperjanjiandenganpenyediabarang/jasaapabilabelumtersediaanggaranatautidakcukuptersediaanggaranyangakan
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 4
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.5dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008mengakibatkandilampauinyabatasanggaranyangtersediauntukkegiatan/proyekyangdibiayaiddriAPBN/APBD".
Pasal13ayat(1)menyebutkanbahwa"penggunabarang/jasamemilikihargaperkiraansendiri(HPS)yangdikalkulasikansecarakeahliandanberdasarkandatayangdapatdipertanggungjawabkan".
Pasal40ayat(3)menyatakanbahwa"dalamperjanjianwajibmencantumkanpersyaratanpenggunaan:
a.standarnasionalIndonesia(SNJ)ataustandarlainyangberlakudan/ataustandarinternasionalyangsetarayangditetapkanolehinstansiterkaityangberwenang;
3.KeputusanMenteriPermukimanDanPrasaranaWilayahNomor:
332/KPTS/M/2002tanggal21Agustus2002tentangPedomanTeknisPembangunanBangunanGedungNegara:
BabIIHurufAangka2"yangtermasukklasifikasibangunantidaksederhana,antaralain:Gedungkantoryangbelumadadisainprototipenya,
ataugedungkantordenganluasdiatasdari500m2ataugedungkantorbertingkatdiatasdualantai."
BabVHurufCangka1"Untukproyek-proyekyangkarenakondisinyatida
kdapatdiselesaikandalamsatutahunanggaran,sehinggamemerlukanpersetujuanmultiyearsproject,pengadaandokumenperencanaannyadiselesaikanpadatahunanggaranpertama"
BabVHurufEangka2"PembinaanteknisdilaksanakanmelaluipemberianbimbinganteknisuntukmenggunakanStandarNasionalIndonesia(SNI)danPedoman/PetunjukTeknisyangditetapkanolehMenteriPermukimandanPrasaranaWilayah"
BabIIIHurufAangka3,"yangtermasukklasifikasiBangunanKhusus,
antaralain
.istananegaradanrumahjabatanpresiden&wakilpresiden
.wismanegara
.gedunginstalasinuklir
.gedunglaboratorium
.gedungterminaludara/laut/darat
.stasiunkeretaapi
.stadionolahraga
.rumahtahanan
.gudangbendaberbahayaDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.5dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008mengakibatkandilampauinyabatasanggaranyangtersediauntukkegiatan/proyekyangdibiayaiddriAPBN/APBD".
Pasal13ayat(1)menyebutkanbahwa"penggunabarang/jasamemilikihargaperkiraansendiri(HPS)yangdikalkulasikansecarakeahliandanberdasarkandatayangdapatdipertanggungjawabkan".
Pasal40ayat(3)menyatakanbahwa"dalamperjanjianwajibmencantumkanpersyaratanpenggunaan:
a.standarnasionalIndonesia(SNJ)ataustandarlainyangberlakudan/ataustandarinternasionalyangsetarayangditetapkanolehinstansiterkaityangberwenang;
3.KeputusanMenteriPermukimanDanPrasaranaWilayahNomor:
332/KPTS/M/2002tanggal21Agustus2002tentangPedomanTeknisPembangunanBangunanGedungNegara:
BabIIHurufAangka2"yangtermasukklasifikasibangunantidaksederhana,antaralain:Gedungkantoryangbelumadadisainprototipenya,
ataugedungkantordenganluasdiatasdari500m2ataugedungkantorbertingkatdiatasdualantai."
BabVHurufCangka1"Untukproyek-proyekyangkarenakondisinyatida
kdapatdiselesaikandalamsatutahunanggaran,sehinggamemerlukanpersetujuanmultiyearsproject,pengadaandokumenperencanaannyadiselesaikanpadatahunanggaranpertama"
BabVHurufEangka2"PembinaanteknisdilaksanakanmelaluipemberianbimbinganteknisuntukmenggunakanStandarNasionalIndonesia(SNI)danPedoman/PetunjukTeknisyangditetapkanolehMenteriPermukimandanPrasaranaWilayah"
BabIIIHurufAangka3,"yangtermasukklasifikasiBangunanKhusus,
antaralain
.istananegaradanrumahjabatanpresiden&wakilpresiden
.wismanegara
.gedunginstalasinuklir
.gedunglaboratorium
.gedungterminaludara/laut/darat
.stasiunkeretaapi
.stadionolahraga
.rumahtahanan
.gudangbendaberbahaya
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 5
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.6dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008
.gedungbersifatmonumental
.gedunguntukpertahanan
.gedungkantorperwakilanNegaraR.I.diluarnegeri4.SuratKeputusanBersamaMenteriKeuanganRepublikIndonesiadanKepalaBadanPerencanaanPembangunanNasionalNomor:S-427A/2000tanggal03Mei2000tentangNomor:S-2262/D.2/05/2000PetunjukTeknisPelaksanaanKeputusanPresidenR.I.Nomor18tahun2000antaralain:BabIangka7hurufgyangmenyebutkan"Penunjukanlangsungdapatdilakukanuntuk:
1.Keadaantertentuyaitu:
a)penanganandaruratuntukkeamanandankeselamatanmasyarakatyangpelaksanaanpekerjaannyatidakdapatditunda,atauharusdilakukansegera,termasukpenanganandaruratakibatbencanaalam,danataub)pekerjaanyangperludirahasiakanyangmenyangkutkeamanandankeselamatanNegarayangditetapkanolehpresiden,danatauc)pekerjaanyangberskalakecildengannilaimaksimumRp.
50.000.000,-dst.
2.Pengadaanbarang/jasakhusus:
a)Pekerjaanberdasarkantarifresmiyangditetapkanpemerintah,ataub)Pekerjaanbarangspesifikyang
hanyadapatdilaksanakanolehsatupenyediabarangjasa,pabrikan,pemeganghakpaten;atauc)merupakanhasilproduksiusahakecilataukoperasikecilataupengrajinindustrikecilyangtelahmempunyaipasardanhargayangrelatifmantap,ataud)Jenispekerjaanyangseluruhnyadilaksanakanolehkelompokswadayamasyarakat:ataue)Pekerjaanyangkompleksyanghanyadapatdilaksanakandenganpenggunaanteknologikhususdanatauhanyaadasatupenyediabarang/jasayangmampumengaplikasikannya.
Bahwaketentuan-ketentuansebagaimanadiuraikandiatastidakdilaksanakanolehterdakwaIdanterdakwaIIdalamrangkaprosespengadaandanpelaksanaanProyekPemangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDKab.Magetan,yangterlihatdalamuraianberikut:
-TerdakwaIselakuKepalaDinasPekerjaanUmummembuatNotaDinasditujukankepadaBupatiMagetandenganNomor:640/369/403.103/2003tanggal23Mi2003,tanpamelaluiSekretarisDaerahKabupatenMagetan,
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.6dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008
.gedungbersifatmonumental
.gedunguntukpertahanan
.gedungkantorperwakilanNegaraR.I.diluarnegeri4.SuratKeputusanBersamaMenteriKeuanganRepublikIndonesiadanKepalaBadanPerencanaanPembangunanNasionalNomor:S-427A/2000tanggal03Mei2000tentangNomor:S-2262/D.2/05/2000PetunjukTeknisPelaksanaanKeputusanPresidenR.I.Nomor18tahun2000antaralain:BabIangka7hurufgyangmenyebutkan"Penunjukanlangsungdapatdilakukanuntuk:
1.Keadaantertentuyaitu:
a)penanganandaruratuntukkeamanandankeselamatanmasyarakatyangpelaksanaanpekerjaannyatidakdapatditunda,atauharusdilakukansegera,termasukpenanganandaruratakibatbencanaalam,danataub)pekerjaanyangperludirahasiakanyangmenyangkutkeamanandankeselamatanNegarayangditetapkanolehpresiden,danatauc)pekerjaanyangberskalakecildengannilaimaksimumRp.
50.000.000,-dst.
2.Pengadaanbarang/jasakhusus:
a)Pekerjaanberdasarkantarifresmiyangditetapkanpemerintah,ataub)Pekerjaanbarangspesifikyang
hanyadapatdilaksanakanolehsatupenyediabarangjasa,pabrikan,pemeganghakpaten;atauc)merupakanhasilproduksiusahakecilataukoperasikecilataupengrajinindustrikecilyangtelahmempunyaipasardanhargayangrelatifmantap,ataud)Jenispekerjaanyangseluruhnyadilaksanakanolehkelompokswadayamasyarakat:ataue)Pekerjaanyangkompleksyanghanyadapatdilaksanakandenganpenggunaanteknologikhususdanatauhanyaadasatupenyediabarang/jasayangmampumengaplikasikannya.
Bahwaketentuan-ketentuansebagaimanadiuraikandiatastidakdilaksanakanolehterdakwaIdanterdakwaIIdalamrangkaprosespengadaandanpelaksanaanProyekPemangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDKab.Magetan,yangterlihatdalamuraianberikut:
-TerdakwaIselakuKepalaDinasPekerjaanUmummembuatNotaDinasditujukankepadaBupatiMagetandenganNomor:640/369/403.103/2003tanggal23Mi2003,tanpamelaluiSekretarisDaerahKabupatenMagetan,
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 6
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.7dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008dalamNotaDinastersebutberisikanusulanpenunjukanlangsungterhadapCV.NululdenganDirekturnyaIr.HeruGadingKenconountukmelaksanakanPekerjaanPerencanaanPembangunanGedungSerbaGunaTahapI,NotaDinastersebutdisetujuiolehBupatiMagetanpadatanggal24Mi2003.
-AtaspersetujuantersebutTerdakwaIIselakuPimpinanProyekmemerintahkanKetuaPanitiaPengadaanuntukmenunjukCVNululsebagaiKonsultanPerecanaBangunanSerbaGunadanTerdakwaIImenandatanganiSuratPerintahMulaiKerjatertanggal01Agustus2003Nomor05/SB/403.102/VII/2003.
-KemudianTerdakwaImembuatNotaDinasditujukankepadaBupatiMagetandengannomor640/324/A/2003tanggal28Mi2003tentangUsulanPenunjukanLangsungKonsultanPerencanaCV.YosonegorountukperencanaanpembangunangedungDPRDdanusulanpelaksanaanfisikpembangunangedungDPRDolehCV.BudiKaryaMandirimelaluiSekretarisDaerahKabupatenMagetandandisetujuiolehBupatiMagetantanggal28Mi2003.
-CV.YosonegoromenerimaSuratPenunjukanLangsungperencanaanpembangun
angedungDPRDdariPanitiaPengadaanBarang/JasadenganSuratNomor2/01/PAN/P.403.102/VIII/2003tanggal04Agustus2003,danSuratPerintahMulaiKerjadariTerdakwaII(Pimpro)tertanggal15Agustus2003Nomor04/DPRD/403.102/VIII/2003.
-BahwasebelumdilaksanakannyaProyekSerbaGunadanProyekGedungDPRDKab.Magetan,padasekitarbulanMitahun2003SaksiLiauwInggarwati,direkturPT.ArsaJelitayangtelahkenaldenganTerdakwaIdanTerdakwaIIsejaktahun2002,yaitupadasaatpembangunanProyekPasarPlaosan,menghadapDrs.H.SALEHMULJONO,MMselakuBupatiMagetanuntukmemintaProyekPembangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDdiKabupatenMagetan.AtaspermintaansaksiLiauwInggarwatitersebut,Drs.H.SALEHMULJONO,MMselakuBupatiMagetanmenyuruhsaksiLiauwInggarwatiuntukmenghadapTerdakwaIgunamenindaklanjutipermintaansaksiLiauwInggarwatitersebt.
-BahwakemudianTerdakwaIpadatanggal05September2003denganNotaDinasNomor640/370/403.102/2003yangditujukankepadaBupatiMagetanmengusulkanPenunjukanLangsungCV.BudiBersaudarasebagaipelaksanapembang
unanGedungSerbaGunaTahapI,danolehBupatiMagetandisetujuidengandisposisiNomor8068.SelanjutnyaTerdakwaIIdenganSurattertanggal06September2003Nomor16/SB/493.102Direktori
Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.7dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008dalamNotaDinastersebutberisikanusulanpenunjukanlangsungterhadapCV.NululdenganDirekturnyaIr.HeruGadingKenconountukmelaksanakanPekerjaanPerencanaanPembangunanGedungSerbaGunaTahapI,NotaDinastersebutdisetujuiolehBupatiMagetanpadatanggal24Mi2003.
-AtaspersetujuantersebutTerdakwaIIselakuPimpinanProyekmemerintahkanKetuaPanitiaPengadaanuntukmenunjukCVNululsebagaiKonsultanPerecanaBangunanSerbaGunadanTerdakwaIImenandatanganiSuratPerintahMulaiKerjatertanggal01Agustus2003Nomor05/SB/403.102/VII/2003.
-KemudianTerdakwaImembuatNotaDinasditujukankepadaBupatiMagetandengannomor640/324/A/2003tanggal28Mi2003tentangUsulanPenunjukanLangsungKonsultanPerencanaCV.YosonegorountukperencanaanpembangunangedungDPRDdanusulanpelaksanaanfisikpembangunangedungDPRDolehCV.BudiKaryaMandirimelaluiSekretarisDaerahKabupatenMagetandandisetujuiolehBupatiMagetantanggal28Mi2003.
-CV.YosonegoromenerimaSuratPenunjukanLangsungperencanaanpembangun
angedungDPRDdariPanitiaPengadaanBarang/JasadenganSuratNomor2/01/PAN/P.403.102/VIII/2003tanggal04Agustus2003,danSuratPerintahMulaiKerjadariTerdakwaII(Pimpro)tertanggal15Agustus2003Nomor04/DPRD/403.102/VIII/2003.
-BahwasebelumdilaksanakannyaProyekSerbaGunadanProyekGedungDPRDKab.Magetan,padasekitarbulanMitahun2003SaksiLiauwInggarwati,direkturPT.ArsaJelitayangtelahkenaldenganTerdakwaIdanTerdakwaIIsejaktahun2002,yaitupadasaatpembangunanProyekPasarPlaosan,menghadapDrs.H.SALEHMULJONO,MMselakuBupatiMagetanuntukmemintaProyekPembangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDdiKabupatenMagetan.AtaspermintaansaksiLiauwInggarwatitersebut,Drs.H.SALEHMULJONO,MMselakuBupatiMagetanmenyuruhsaksiLiauwInggarwatiuntukmenghadapTerdakwaIgunamenindaklanjutipermintaansaksiLiauwInggarwatitersebt.
-BahwakemudianTerdakwaIpadatanggal05September2003denganNotaDinasNomor640/370/403.102/2003yangditujukankepadaBupatiMagetanmengusulkanPenunjukanLangsungCV.BudiBersaudarasebagaipelaksanapembang
unanGedungSerbaGunaTahapI,danolehBupatiMagetandisetujuidengandisposisiNomor8068.SelanjutnyaTerdakwaIIdenganSurattertanggal06September2003Nomor16/SB/493.102
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 7
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah
Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.8dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008DC/2003memerintahkanpanitiapengadaanbarang/jasauntukmemprosespenunjukanlangsungkepadaCV.BudiBersaudarauntukpembangunangedungSerbaGuna,dandengansurattertanggal26September2003Nomor05/DPRD/403.102/DC/2003memerintahkanpanitiapengadaanbarang/jasauntukmemprosespenunjukanlangsungkepadaCV.BudiKaryaMandiriuntukpembangunangedungDPRD.KemudianTerdakwaIIselakuPimpromembuatSuratPerintahMulaiKerjapembangunangedungSerbaGunatanggal17September2003Nomor09/SB/403.023/IX/2003dandibuatpulaSuratPerintahMulaiKerjapembangunangedungDPRDKab.Magetantertanggal10Oktober2003Nomor07/DPRD/403.102/X/2003.
-BahwadalamkenyataannyaC.V.BudiBersaudarayangditunjukuntukmelaksanakanPembangunanGedungSerbaGunadanCV.BudiKaryaMandiriyangditunjukuntukpembangunangedungDPRD,adalahtidakmelaksanakanproyek-proyekpembangunandimaksudkarenatidakmemilikitenagateknikataupuntidakmemilikikemampuanuntukmengerjakanpembangunanGedungSerbaGunaaupunGedungDPRD,olehkarena
ituhanyadipakainamanyaolehSaksiLiauwInggarwatiuntukmelengkapidokumen-dokumenyangberkaitandenganpenunjukanlangsung,padahalyangmengerjakanproyektersebutadalahperusahaanlainyaituPT.SuburSaranaMitraSejatidariMalangdenganDirekturSulistiyaPrabowo,SE,
denganpenyandangdananyaadalahSaksiLiauwInggarwati,direkturP.T.
ArsaJelita.Untukkerjasamatersebut,CV.BudiKaryaMandiridengandirekturnyasaksiTeguhSetiaBudidanCV.BudiBersaudaradengandirekturnyasaksiSriWahyuniuntukproyekpembangunantersebutmendapatimbalanuangperbulanmasing-masingsebesarRp.2.000.000,-
(duajutarupiah)darisaksiLiauwInggarwatidansetelahproyekselesai,
dijanjikanmendapat25%darikeuntunganbersih.
-Bahwawalaupunproyek-proyekpembangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDKabupatenMagetanbelumdimulai,namunsaksiLiauwInggarwatidatangkeBagianKeuangandenganmembawaSPMK(SuratPerintahMulaiKerja)untukC.V.BudiBersaudaratanpadilengkapidenganSPMU(SuratPerintahMembayarUang)danSPP(SuratPerintahPembayaran).Ataskedatanga
nsaksiLiauwInggarwatitersebutsaksiMeiSugihartini,SHselakuKepalaBagianKeuanganKabupatenmelakukankonfirmasikepadaTerdakwaIIselakuPimpromengenaikebenaranketerangansaksiLiauwInggarati,danolehTerdakwaIIdibenarkandandiberikanpulanomordantanggalSPPbesertakelengkapanSPMK.KepalaDirektori
Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.8dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008DC/2003memerintahkanpanitiapengadaanbarang/jasauntukmemprosespenunjukanlangsungkepadaCV.BudiBersaudarauntukpembangunangedungSerbaGuna,dandengansurattertanggal26September2003Nomor05/DPRD/403.102/DC/2003memerintahkanpanitiapengadaanbarang/jasauntukmemprosespenunjukanlangsungkepadaCV.BudiKaryaMandiriuntukpembangunangedungDPRD.KemudianTerdakwaIIselakuPimpromembuatSuratPerintahMulaiKerjapembangunangedungSerbaGunatanggal17September2003Nomor09/SB/403.023/IX/2003dandibuatpulaSuratPerintahMulaiKerjapembangunangedungDPRDKab.Magetantertanggal10Oktober2003Nomor07/DPRD/403.102/X/2003.
-BahwadalamkenyataannyaC.V.BudiBersaudarayangditunjukuntukmelaksanakanPembangunanGedungSerbaGunadanCV.BudiKaryaMandiriyangditunjukuntukpembangunangedungDPRD,adalahtidakmelaksanakanproyek-proyekpembangunandimaksudkarenatidakmemilikitenagateknikataupuntidakmemilikikemampuanuntukmengerjakanpembangunanGedungSerbaGunaaupunGedungDPRD,olehkarena
ituhanyadipakainamanyaolehSaksiLiauwInggarwatiuntukmelengkapidokumen-dokumenyangberkaitandenganpenunjukanlangsung,padahalyangmengerjakanproyektersebutadalahperusahaanlainyaituPT.SuburSaranaMitraSejatidariMalangdenganDirekturSulistiyaPrabowo,SE,
denganpenyandangdananyaadalahSaksiLiauwInggarwati,direkturP.T.
ArsaJelita.Untukkerjasamatersebut,CV.BudiKaryaMandiridengandirekturnyasaksiTeguhSetiaBudidanCV.BudiBersaudaradengandirekturnyasaksiSriWahyuniuntukproyekpembangunantersebutmendapatimbalanuangperbulanmasing-masingsebesarRp.2.000.000,-
(duajutarupiah)darisaksiLiauwInggarwatidansetelahproyekselesai,
dijanjikanmendapat25%darikeuntunganbersih.
-Bahwawalaupunproyek-proyekpembangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDKabupatenMagetanbelumdimulai,namunsaksiLiauwInggarwatidatangkeBagianKeuangandenganmembawaSPMK(SuratPerintahMulaiKerja)untukC.V.BudiBersaudaratanpadilengkapidenganSPMU(SuratPerintahMembayarUang)danSPP(SuratPerintahPembayaran).Ataskedatanga
nsaksiLiauwInggarwatitersebutsaksiMeiSugihartini,SHselakuKepalaBagianKeuanganKabupatenmelakukankonfirmasikepadaTerdakwaIIselakuPimpromengenaikebenaranketerangansaksiLiauwInggarati,danolehTerdakwaIIdibenarkandandiberikanpulanomordantanggalSPPbesertakelengkapanSPMK.Kepala
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 8
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.9dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008BagianKeuangankemudianmembuatNotaDinaskepadaBupatiMagetantanggal23September2003danmendapatkanpersetujuanuntukpencairandanaungmukaTahapI(20%)dengananggaranRp.540.000.000,-yangditujukankepadaCV.BudiBersaudarasebagaipelaksanapembangunansesuaidengankontrak.
-BahwaberdasarkanSKBupatiMagetanNomor188/303/Kept./403.012/2003tanggal28Mi2003tentangPenetapanhargasatuanbahandanupahkhususuntukproyekPembangunanGedungSerbaGunadangedungDPRDMagetan,danjugaSKBupatiMagetanNomor188/456/Kept./403.102/2003tanggal10Desember2003DanaAPBDuntuktahunanggaran2004,
ternyatamenggunakanstandaruntukwilayahatas/pegunungan,padahalberdasarkanSuratdariKepalaTopografiKodamVBrawijayaNomor:
B/409/DC/2006tanggal20September2006,yangpadapokoknyamenerangkanbahwaletakpembangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDKabupatenMagetanberadapadadataranrendah.DengandemikianpembangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDKabupatenMagetanmengeluarkanbiayayanglebihtinggid
arisemestinya.
-Berdasarkankontrakyangtelahdisetujui,makaproyekpembangunangedungSerbagunatahapIdiselesaikanpadatanggal15Januari2004namunTerdakwaIItelahmenandatanganiBeritaAcaraPenyrahandariKontraktorC.V.BudiBersaudarapadatanggal13Nopember2003denganalasanuntukmengambildanapemeliharaansebesar5%agartidakhangus.
-BahwapembangunanTahapIuntukgedungSerbaGunaselesaipadabulanDesember2003.tahapIIselesaidikerjakanbulanAgustus2004dantahapIIIselesaibulanOktober2004.MeskipungambarperencanaangedungSerbaGunatersebutbelumselesaibaikuntuktahapI,tahapIImaupuntahapIII,namunpelaksanaantahapIsudahdikerjakanolehCV.BudiBersaudarapadabulanOktober2003,dankarenapekerjaanperencanaanbelumselesaitetapipembangunanfisiksudahdilaksanakanberakibatpadaadanyapekerjaantambahkurang,sedangkanmenurutketentuanKepMenKimpraswilNomor332/KPTS/M/2002tanggal21Agustus2002bahwapelaksanaankonstruksifisikdilakukanberdasarkandokumenpelelanganyangtelahdisusunolehperencanakontrusidengansegalatambahan
danperubahanpadapenjelasanpekerjaanwaktupelelangansertaketentuanteknis(pedomandanstandardteknis)yangberlaku.DemikianpulapelaksanaanpembangunangedungserbagunadanDPRDtahapIIIolehTerdakwaItelahdibuatkontrakdenganrekanandanpekerjaaanpem-
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.9dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008BagianKeuangankemudianmembuatNotaDinaskepadaBupatiMagetantanggal23September2003danmendapatkanpersetujuanuntukpencairandanaungmukaTahapI(20%)dengananggaranRp.540.000.000,-yangditujukankepadaCV.BudiBersaudarasebagaipelaksanapembangunansesuaidengankontrak.
-BahwaberdasarkanSKBupatiMagetanNomor188/303/Kept./403.012/2003tanggal28Mi2003tentangPenetapanhargasatuanbahandanupahkhususuntukproyekPembangunanGedungSerbaGunadangedungDPRDMagetan,danjugaSKBupatiMagetanNomor188/456/Kept./403.102/2003tanggal10Desember2003DanaAPBDuntuktahunanggaran2004,
ternyatamenggunakanstandaruntukwilayahatas/pegunungan,padahalberdasarkanSuratdariKepalaTopografiKodamVBrawijayaNomor:
B/409/DC/2006tanggal20September2006,yangpadapokoknyamenerangkanbahwaletakpembangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDKabupatenMagetanberadapadadataranrendah.DengandemikianpembangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDKabupatenMagetanmengeluarkanbiayayanglebihtinggid
arisemestinya.
-Berdasarkankontrakyangtelahdisetujui,makaproyekpembangunangedungSerbagunatahapIdiselesaikanpadatanggal15Januari2004namunTerdakwaIItelahmenandatanganiBeritaAcaraPenyrahandariKontraktorC.V.BudiBersaudarapadatanggal13Nopember2003denganalasanuntukmengambildanapemeliharaansebesar5%agartidakhangus.
-BahwapembangunanTahapIuntukgedungSerbaGunaselesaipadabulanDesember2003.tahapIIselesaidikerjakanbulanAgustus2004dantahapIIIselesaibulanOktober2004.MeskipungambarperencanaangedungSerbaGunatersebutbelumselesaibaikuntuktahapI,tahapIImaupuntahapIII,namunpelaksanaantahapIsudahdikerjakanolehCV.BudiBersaudarapadabulanOktober2003,dankarenapekerjaanperencanaanbelumselesaitetapipembangunanfisiksudahdilaksanakanberakibatpadaadanyapekerjaantambahkurang,sedangkanmenurutketentuanKepMenKimpraswilNomor332/KPTS/M/2002tanggal21Agustus2002bahwapelaksanaankonstruksifisikdilakukanberdasarkandokumenpelelanganyangtelahdisusunolehperencanakontrusidengansegalatambahan
danperubahanpadapenjelasanpekerjaanwaktupelelangansertaketentuanteknis(pedomandanstandardteknis)yangberlaku.DemikianpulapelaksanaanpembangunangedungserbagunadanDPRDtahapIIIolehTerdakwaItelahdibuatkontrakdenganrekanandanpekerjaaanpem-
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 9
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.10dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008bangunansudahdiselesaikanrekananpadatahun2004,padahalanggaranuntukpembangunantahapIIItersebutbelumtersediadanbarudianggarkanpadatahun2005.
-BahwaperencanapembangunanmemakaiperhitunganhargadenganmetodeBOWmeskipunadapetunjuksesuaiKeppresNo.80tahun2003tanggal03Nopember2003danKepMenKimpraswilNomor332/KPTS/M/
2002tanggal21Agustus2002denganmenggunakanSNIlebihmurahharganyadanakanberdampakpadahargabangunanyanglebihmurahsehinggatercapaiazsefektifdanefisiensi,tetapidengandipakainyametodeBOWberakibatpadanaiknyahargapembangunan.
BahwakontrakpembangunandenganCV.BudiBersaudaradanCV.
KaryaMandiritelahdisetujuidengannilaikontrakuntuktiaptahap:GedungSerbaGunaolehCV.BudiBersaudara-TahapIRp.4.038.000.000,-per17September2003-TahapIIRp.4.538.000.000,-per10Pebruari2004-TahapIIIRp.15.366.300.000,-per06Juli2004GedungDPRDolehCV.BudiKaryaMandiri-TahapIRp.319.500.000,-per10Oktober2003-TahapIIRp.2.842.000.000,-per10Pebruari
2004-TahapIIIRp.8.845.000.000,-per06Juli2004BahwaperbuatanparaTerdakwasebagaimanadiuraikandiatastersebut,telahmemperkayaoranglainataukorporasidiantaranyayaitu:
1.CV.BudiBersaudarasebagaipelaksanafisikgedungtelahmenerimapencairandanadariKasDaerahsebesarRp.1.615.200.000,-(satumilyarenamratuslimabelasjutaduaratusriburupiah),dimanaPembayaranTermynI(50%)ProyekPembangunangedungSerbagunaTahapITahun2003,sesuaidenganSPMUtanggal03Nopember2003Nomor:
3479/BT/2003.2.CVNululsebagaikonsultanperencanatelahmenerimadanadarikasdaerahsebesarRp.1.777.500.000,-(satumilyartujuhratustujuhpuluhtujuhlimaratusriburupiah)berdasarkanSPMUtanggal31Mei2004Nomor:
01063/BT/2004sebagaipembayaranTermynI(90%)pekerjaanPerencanaanPembangunanGedungSerbagunaTahapII(DanaAlokasiUmum).
3.SaksiIr.HERGUNADI,MTsebesarRp.6.750.000,-(enamjutatujuhratuslimapuluhriburupiah)berdasarkanSPMUNo.01498/PK/2004tanggal02Pebruari2004Rp.6.000.000,-(enamjutarupiah)berdasarkanSPMUNo.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.10dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008bangunansudahdiselesaikanrekananpadatahun2004,padahalanggaranuntukpembangunantahapIIItersebutbelumtersediadanbarudianggarkanpadatahun2005.
-BahwaperencanapembangunanmemakaiperhitunganhargadenganmetodeBOWmeskipunadapetunjuksesuaiKeppresNo.80tahun2003tanggal03Nopember2003danKepMenKimpraswilNomor332/KPTS/M/
2002tanggal21Agustus2002denganmenggunakanSNIlebihmurahharganyadanakanberdampakpadahargabangunanyanglebihmurahsehinggatercapaiazsefektifdanefisiensi,tetapidengandipakainyametodeBOWberakibatpadanaiknyahargapembangunan.
BahwakontrakpembangunandenganCV.BudiBersaudaradanCV.
KaryaMandiritelahdisetujuidengannilaikontrakuntuktiaptahap:GedungSerbaGunaolehCV.BudiBersaudara-TahapIRp.4.038.000.000,-per17September2003-TahapIIRp.4.538.000.000,-per10Pebruari2004-TahapIIIRp.15.366.300.000,-per06Juli2004GedungDPRDolehCV.BudiKaryaMandiri-TahapIRp.319.500.000,-per10Oktober2003-TahapIIRp.2.842.000.000,-per10Pebruari
2004-TahapIIIRp.8.845.000.000,-per06Juli2004BahwaperbuatanparaTerdakwasebagaimanadiuraikandiatastersebut,telahmemperkayaoranglainataukorporasidiantaranyayaitu:
1.CV.BudiBersaudarasebagaipelaksanafisikgedungtelahmenerimapencairandanadariKasDaerahsebesarRp.1.615.200.000,-(satumilyarenamratuslimabelasjutaduaratusriburupiah),dimanaPembayaranTermynI(50%)ProyekPembangunangedungSerbagunaTahapITahun2003,sesuaidenganSPMUtanggal03Nopember2003Nomor:
3479/BT/2003.2.CVNululsebagaikonsultanperencanatelahmenerimadanadarikasdaerahsebesarRp.1.777.500.000,-(satumilyartujuhratustujuhpuluhtujuhlimaratusriburupiah)berdasarkanSPMUtanggal31Mei2004Nomor:
01063/BT/2004sebagaipembayaranTermynI(90%)pekerjaanPerencanaanPembangunanGedungSerbagunaTahapII(DanaAlokasiUmum).
3.SaksiIr.HERGUNADI,MTsebesarRp.6.750.000,-(enamjutatujuhratuslimapuluhriburupiah)berdasarkanSPMUNo.01498/PK/2004tanggal02Pebruari2004Rp.6.000.000,-(enamjutarupiah)berdasarkanSPMUNo.
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 10
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.11dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/200801496/PK/2004tanggal02Juli2004,dansebesarRp.6.000.000,-(enamjutarupiah)berdasarkanSMPUNo.02472/PK/2004tanggal10Oktober2004dimanaSPMUtersebutperuntukkannyauntukpembayaranbiayaumumpembangunanGedungDPRDKab.MagetanTahapII(DanaDAU)
danPembayaranTermyn(85%)pembangunangedungDPRDKab.MagetanTahapIII(DanaDAU).
4.SaksiJUMATINsebesarRp.12.005.850,-(duabelasjutalimaribudelapanratuslimapuluhrupiah)berdasarkanSPMUNo.3591/PK/2005tanggal08Desember2005dansebesarRp.12.230.000,-(duabelasjutaduaratustigapuluhriburupiah)berdasarkanSPMUNo.3647/PK/2005tanggal13Desember2005,SPMUtersebutperuntukkannyauntukpembayaranbiayaumumpembangunangedungSerbagunaKab.MagetantahapIII(DanaDAU).
5.SaksiLIAUWINGGARWATIkarenatelahmemperolehRp.4.000.000,-
(empatjutarupiah)setiapbulan.
6.SaksiTEGUHSETIABUDIdansaksiSRIWAHYUNIkarenasetiapbulanmenerimamasing-masingRp.2.000.000,-(duajutarupiah).
SesuaihasilpenelitiandarisaksiahlikontruksiIT SpadaproyekpembangunangedungSerbaGunadanDPRDantaralainditemukanadanya:
-LuasatapbangunanGedungSerbaGunamenurutperjanjiankontrakseluas4.500M2namunsetelahdilakukanpengukuranditemukanluasatap3.770,32M2shinggaterdapatselisih723,68M2.
-PelaksanaanpekerjaanpengadaandanpemasangankonstruksispaceframeuntukatapdancanopipekerjaanskylightpadaGedungSerbaGunaanggarannyaebihtinggitidaksesuaidengannilaikontrakantaraCV.BudiBersaudaradenganPT.BinatamaAkrindo.
-JumlahGazebohanya2buahdariperencanaan3buah-Volumebesipadagambarkalaudihitungbiayanyabanyakyanglebihkecildibandingdenganvolumebesiyangdipakaiuntukperhitunganrencanaanggara.
HasilpemeriksaanfisikdariteamauditBPKPPropinsiJawaTimurbersamadenganteamahlidariInstitutTehnologi10NopemberSurabayadidapatkankeugiannegaradenganperincian:
PembangunanGedungSerbaGunadangedungDPRD:
1.MarkUphargaperitemBarang/JasaberdasarhargakhususNO.UraianKontrakRp.
PerhitunganAuditorRp.
SelisihRp..
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.11dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/200801496/PK/2004tanggal02Juli2004,dansebesarRp.6.000.000,-(enamjutarupiah)berdasarkanSMPUNo.02472/PK/2004tanggal10Oktober2004dimanaSPMUtersebutperuntukkannyauntukpembayaranbiayaumumpembangunanGedungDPRDKab.MagetanTahapII(DanaDAU)
danPembayaranTermyn(85%)pembangunangedungDPRDKab.MagetanTahapIII(DanaDAU).
4.SaksiJUMATINsebesarRp.12.005.850,-(duabelasjutalimaribudelapanratuslimapuluhrupiah)berdasarkanSPMUNo.3591/PK/2005tanggal08Desember2005dansebesarRp.12.230.000,-(duabelasjutaduaratustigapuluhriburupiah)berdasarkanSPMUNo.3647/PK/2005tanggal13Desember2005,SPMUtersebutperuntukkannyauntukpembayaranbiayaumumpembangunangedungSerbagunaKab.MagetantahapIII(DanaDAU).
5.SaksiLIAUWINGGARWATIkarenatelahmemperolehRp.4.000.000,-
(empatjutarupiah)setiapbulan.
6.SaksiTEGUHSETIABUDIdansaksiSRIWAHYUNIkarenasetiapbulanmenerimamasing-masingRp.2.000.000,-(duajutarupiah).
SesuaihasilpenelitiandarisaksiahlikontruksiIT
SpadaproyekpembangunangedungSerbaGunadanDPRDantaralainditemukanadanya:
-LuasatapbangunanGedungSerbaGunamenurutperjanjiankontrakseluas4.500M2namunsetelahdilakukanpengukuranditemukanluasatap3.770,32M2shinggaterdapatselisih723,68M2.
-PelaksanaanpekerjaanpengadaandanpemasangankonstruksispaceframeuntukatapdancanopipekerjaanskylightpadaGedungSerbaGunaanggarannyaebihtinggitidaksesuaidengannilaikontrakantaraCV.BudiBersaudaradenganPT.BinatamaAkrindo.
-JumlahGazebohanya2buahdariperencanaan3buah-Volumebesipadagambarkalaudihitungbiayanyabanyakyanglebihkecildibandingdenganvolumebesiyangdipakaiuntukperhitunganrencanaanggara.
HasilpemeriksaanfisikdariteamauditBPKPPropinsiJawaTimurbersamadenganteamahlidariInstitutTehnologi10NopemberSurabayadidapatkankeugiannegaradenganperincian:
PembangunanGedungSerbaGunadangedungDPRD:
1.MarkUphargaperitemBarang/JasaberdasarhargakhususNO.UraianKontrakRp.
PerhitunganAuditorRp.
SelisihRp..
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 11
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.12dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/20081PembangunanGd.
SerbagunaTahapII.PekerjaanPersiapan50.756.280.0048.440.760.002.315.520.00II.PekerjaanTanah313.323.889.00284.847.989.2128.475.899.79III.Pekerjaankonstruksi&
betonuntukpondasi921.566.506.00602.431.201.45.319.135.304.55IV.Pekerjaankonstruksi&
2.385.358.715.001.293.016.409.241.092.342.305.76betonuntukstruktur-Jumlahkerugiannegara3.671.005390.002.228.736359.901.442.269.030.102PembangunanGd.
SerbagunaTahapIII.Pekerjaantanah120.568.010.00105.414.950.0015.153.060.00II.Pekerjaankonstruksi&betonuntukpondasi475.836.849.40424.036.740.1651.800.109.24III.Pekerjaankonstruksi&
betonuntukstruktur2.339.045.855.001.634.254.487.33704.791.367.67IV.Pek.Pemasanganinst.Air,closed&bakmandi99.782.840.0097.437.476.002.345.364.00V.Pekerjaanplafon306.089.351.00302.483.537.003.605.814.00VI.Pekerjaankeramik357.311.589.00310.213.016.0047.098.373.00VII.PekerjaanGroundReservoir181.861.981.00
107.474.297.4574.387.683.56VIII.Pekerjaansaluran,
septitank&peresapan143.937.500.00129.815.000.0014.122.500.00IX.PekerjaanRuanggenset101.043.340.5068.448.608.5332.594.731.97-Jumlahkerugiannegara4.125.477.3153.179.578.112.247945.899.203.433.
PembangunanGd.SerbagunaTahapIIA.BangunanGedungI.Pekerjaankusendanpintu/jendela452.584.874.60440.869.582.6011.415.292.00II.PekerjaanPersiapanLantai2.310.729.370.002.285.247.370.0025.482.000.00III.PekerjaanRangkaAtap4.628.000.000.004.628.000.000.000.00IV.PekerjaanPenutupAtap1.576.603.500.001.500.799.116.0075.804.384.00V.PekerjaanSkyLigtAtapAtas173.824.950.00173.824.950.000.00VI.PekerjaanCanopyPintuMasuk360.000.000.00360.000.000.000.00Direktori
Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.12dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/20081PembangunanGd.
SerbagunaTahapII.PekerjaanPersiapan50.756.280.0048.440.760.002.315.520.00II.PekerjaanTanah313.323.889.00284.847.989.2128.475.899.79III.Pekerjaankonstruksi&
betonuntukpondasi921.566.506.00602.431.201.45.319.135.304.55IV.Pekerjaankonstruksi&
2.385.358.715.001.293.016.409.241.092.342.305.76betonuntukstruktur-Jumlahkerugiannegara3.671.005390.002.228.736359.901.442.269.030.102PembangunanGd.
SerbagunaTahapIII.Pekerjaantanah120.568.010.00105.414.950.0015.153.060.00II.Pekerjaankonstruksi&betonuntukpondasi475.836.849.40424.036.740.1651.800.109.24III.Pekerjaankonstruksi&
betonuntukstruktur2.339.045.855.001.634.254.487.33704.791.367.67IV.Pek.Pemasanganinst.Air,closed&bakmandi99.782.840.0097.437.476.002.345.364.00V.Pekerjaanplafon306.089.351.00302.483.537.003.605.814.00VI.Pekerjaankeramik357.311.589.00310.213.016.0047.098.373.00VII.PekerjaanGroundReservoir181.861.981.00
107.474.297.4574.387.683.56VIII.Pekerjaansaluran,
septitank&peresapan143.937.500.00129.815.000.0014.122.500.00IX.PekerjaanRuanggenset101.043.340.5068.448.608.5332.594.731.97-Jumlahkerugiannegara4.125.477.3153.179.578.112.247945.899.203.433.
PembangunanGd.SerbagunaTahapIIA.BangunanGedungI.Pekerjaankusendanpintu/jendela452.584.874.60440.869.582.6011.415.292.00II.PekerjaanPersiapanLantai2.310.729.370.002.285.247.370.0025.482.000.00III.PekerjaanRangkaAtap4.628.000.000.004.628.000.000.000.00IV.PekerjaanPenutupAtap1.576.603.500.001.500.799.116.0075.804.384.00V.PekerjaanSkyLigtAtapAtas173.824.950.00173.824.950.000.00VI.PekerjaanCanopyPintuMasuk360.000.000.00360.000.000.000.00
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 12
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.13dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008VII.PekerjaanInstalasiListrik1.791.821.500.001.788.474.500.003.074.000.00VIII.PekerjaanHydran42.687.456.0071.289.280.501.398.175.50IX.PekerjaanInstalasiListrik2.940.000.002.940.000.000.00X.PekerjaanSoundSystem296.930.078.00296.930.078.000.00XLPekerjaanPompa&
Tangky79.831.122.0079.831.122.000.00XII.PekerjaanPenangkalPetir38.000.000.0038.000.000.000.00XIII.PekerjaanFinishing666.416.175.00637.663.740.5028.752.435.30JumlahA12.450.049.026.4012.304.122.739.60145.926.286.80B.PekerjaanLansekapI.PekerjaanLantai826.881.877.00496.680.115.00330.201.762.00II.PekerjaanPagardanTalud322.300.530.00257.346.754.0064.953.776.00III.PekerjaanTaman,
TiangBendera320.622.737.00293.651.270.0026.971.467.00IV.PekerjaanpembuatanGazebo51.022.678.0043.371.482.847.651.195.16JumlahB1.520.827.822.001.091.049.621.84429.778.700.16JumlahKeruginAdanB13.970.876.848.4013.395.172.361.84575.704.486.96-MarkUphargapekerjaanRangkaAtap824.000.
000.002.MarkUpKoefisiendanHargaperitemBarang/JasaberdasarhargakhususNo.UraianKontrakRp.
PerhitunganAuditorRp.
SelisihRp.
1PembangunanGd.SerbagunaTahapII.PekerjaanPersiapanII.PekerjaanTanahIII.PekerjaanPasangan-Jumlahkerugiannegara30.649.088.0048.682.440.00211.130.553.00290.461.681.0030.649.088.0043.930.130.00136.222.178.44210.801396.44.004.751.910.0074.908.374.5679.660.284.562.PekerjaanGedungDPRDTahapIII.PekerjaanPersiapanII.PekerjaanTanahIII.PekerjaanBetonIV.PekerjaanPasangan&
Betonunt.StrukturV.Lantai1-Jumlahkerugiannegara24.142.250.0063.239.991.00120.843.520.001.342.326.230.84847.370.761.002.397.922.752.8423.073.500.0055.084.54.00103.131.455.00887.585.938.00593.853.932.001.662.729389.00.1.068.750.008.155.427.0017.712.065.00454.740.292.84253.516.829.0035.193363.84Direktori
Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.13dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008VII.PekerjaanInstalasiListrik1.791.821.500.001.788.474.500.003.074.000.00VIII.PekerjaanHydran42.687.456.0071.289.280.501.398.175.50IX.PekerjaanInstalasiListrik2.940.000.002.940.000.000.00X.PekerjaanSoundSystem296.930.078.00296.930.078.000.00XLPekerjaanPompa&
Tangky79.831.122.0079.831.122.000.00XII.PekerjaanPenangkalPetir38.000.000.0038.000.000.000.00XIII.PekerjaanFinishing666.416.175.00637.663.740.5028.752.435.30JumlahA12.450.049.026.4012.304.122.739.60145.926.286.80B.PekerjaanLansekapI.PekerjaanLantai826.881.877.00496.680.115.00330.201.762.00II.PekerjaanPagardanTalud322.300.530.00257.346.754.0064.953.776.00III.PekerjaanTaman,
TiangBendera320.622.737.00293.651.270.0026.971.467.00IV.PekerjaanpembuatanGazebo51.022.678.0043.371.482.847.651.195.16JumlahB1.520.827.822.001.091.049.621.84429.778.700.16JumlahKeruginAdanB13.970.876.848.4013.395.172.361.84575.704.486.96-MarkUphargapekerjaanRangkaAtap824.000.
000.002.MarkUpKoefisiendanHargaperitemBarang/JasaberdasarhargakhususNo.UraianKontrakRp.
PerhitunganAuditorRp.
SelisihRp.
1PembangunanGd.SerbagunaTahapII.PekerjaanPersiapanII.PekerjaanTanahIII.PekerjaanPasangan-Jumlahkerugiannegara30.649.088.0048.682.440.00211.130.553.00290.461.681.0030.649.088.0043.930.130.00136.222.178.44210.801396.44.004.751.910.0074.908.374.5679.660.284.562.PekerjaanGedungDPRDTahapIII.PekerjaanPersiapanII.PekerjaanTanahIII.PekerjaanBetonIV.PekerjaanPasangan&
Betonunt.StrukturV.Lantai1-Jumlahkerugiannegara24.142.250.0063.239.991.00120.843.520.001.342.326.230.84847.370.761.002.397.922.752.8423.073.500.0055.084.54.00103.131.455.00887.585.938.00593.853.932.001.662.729389.00.1.068.750.008.155.427.0017.712.065.00454.740.292.84253.516.829.0035.193363.84
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 13
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.14dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/20083.PembangunanGedungDPRDTahapIIIA.PekerjaanTanahB.PekerjaanStrukturalLantaiDasarI.PekerjaanLantaiII.PekerjaanLantai1III.PekerjaanLantai2IV.PekerjaanLantai3V.Atap:
-Atapkonsul-AtaptengahVI.Selasar:
-Pekerjaantanah-PekerjaanPasangan-PekerjaanBetonVII.Kanopi:
-PekerjaanbetonVIII.TanggaIX.SaluranPembatasX.PekerjaanDeckerPintuJumlahKerugianNegara487.141.093.0011.399.940.001.654.300.177.00710.452.187.00710.452.187.00805.772.808.0017.997.976.0013.790.420.00208.089.690.00805.252.188.00170.227.054.00250.820.013.00139.582.175.0058.962.032.008.043.984.576.00420.00.470.009.943.281:001.037.349.313.001.481.691.465.00406.017.761.00551.765.834.00102.192.714.0011.864.429.00174.377.670.00484.370.002.0095.913.22600142.594.661.00118.754.821.0058.200.848.005.095.536.495.0066.640.623.001.456.659.00616.950.864.001.073.505.358.00304.434.426.0
254.006.974.0070.805.262.001.925.991.0033.712.020.00320.882.186.0074.313.828.00
108.225.352.0020.827.354.00761.184.002.948.448.01.00DarihasilperincianMarkUpperitembarang/jasaberdasarhargakhususdisampaikansebagaiberikut:
-PembangunanGedungSerbaguna:
-MarkupKoefisiendanhargaperitembarang/jasaberdasarkanhargakhusus:
-TahapI/Tahun2003Rp.1.442.269.030,10-TahapIIATahun2004Rp.945.899.203,43-TahapIII/Tahun2005Rp.575.704.486.96Rp.2.963.872.720,49-MarkuphargapekerjaanrangkaatapRp.824.000.000,00SubJumlahRp.3.787.872.720,49-PembangunanGedungDPRD:
-MarkupKoefisiendanhargaperitembarang/jasaberdasarkanhargakhusus:
-TahapI/Tahun2003Rp.79.660.284,56-TahapII/Tahun2004Rp.735.193.363,84-TahapIII/Tahun2005Rp.2.948.448.081.00SubJumlahRp.3.763.301.729.40JumlahRp.7.551.174.449,89Akibatperbuatanterdakwa-terdakwatersebutdiatasdalamProyekPembangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDKabupatenMagetan,
KeuanganNegaradirugikansebesarRp.7.551.174.449,89(tujuhmilyarlimaDirektori
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.14dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/20083.PembangunanGedungDPRDTahapIIIA.PekerjaanTanahB.PekerjaanStrukturalLantaiDasarI.PekerjaanLantaiII.PekerjaanLantai1III.PekerjaanLantai2IV.PekerjaanLantai3V.Atap:
-Atapkonsul-AtaptengahVI.Selasar:
-Pekerjaantanah-PekerjaanPasangan-PekerjaanBetonVII.Kanopi:
-PekerjaanbetonVIII.TanggaIX.SaluranPembatasX.PekerjaanDeckerPintuJumlahKerugianNegara487.141.093.0011.399.940.001.654.300.177.00710.452.187.00710.452.187.00805.772.808.0017.997.976.0013.790.420.00208.089.690.00805.252.188.00170.227.054.00250.820.013.00139.582.175.0058.962.032.008.043.984.576.00420.00.470.009.943.281:001.037.349.313.001.481.691.465.00406.017.761.00551.765.834.00102.192.714.0011.864.429.00174.377.670.00484.370.002.0095.913.22600142.594.661.00118.754.821.0058.200.848.005.095.536.495.0066.640.623.001.456.659.00616.950.864.001.073.505.358.00304.434.426.0
254.006.974.0070.805.262.001.925.991.0033.712.020.00320.882.186.0074.313.828.00
108.225.352.0020.827.354.00761.184.002.948.448.01.00DarihasilperincianMarkUpperitembarang/jasaberdasarhargakhususdisampaikansebagaiberikut:
-PembangunanGedungSerbaguna:
-MarkupKoefisiendanhargaperitembarang/jasaberdasarkanhargakhusus:
-TahapI/Tahun2003Rp.1.442.269.030,10-TahapIIATahun2004Rp.945.899.203,43-TahapIII/Tahun2005Rp.575.704.486.96Rp.2.963.872.720,49-MarkuphargapekerjaanrangkaatapRp.824.000.000,00SubJumlahRp.3.787.872.720,49-PembangunanGedungDPRD:
-MarkupKoefisiendanhargaperitembarang/jasaberdasarkanhargakhusus:
-TahapI/Tahun2003Rp.79.660.284,56-TahapII/Tahun2004Rp.735.193.363,84-TahapIII/Tahun2005Rp.2.948.448.081.00SubJumlahRp.3.763.301.729.40JumlahRp.7.551.174.449,89Akibatperbuatanterdakwa-terdakwatersebutdiatasdalamProyekPembangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDKabupatenMagetan,
KeuanganNegaradirugikansebesarRp.7.551.174.449,89(tujuhmilyarlima
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 14
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.15dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008ratuslimapuluhsatujutaseratustujuhpuluhempatribuempatratusempatpuluhsembilanrupiahdelapanpuluhsembilansen)atausetidak-tidaknyasekitarjumlahtersebut.
PerbuatanterdakwaIIr.SAMSULHADI,MsidanterdakwaIIGIMIN,BEmerupakantindakpidanasebagaimanadiaturdandiancampidanadalampasal2ayat(1)Undang-UndangNomor31Tahun1999tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsisebagaimanatelahdiubahdenganUndang-UndangNomor20tahun2001tentangPerubahanatasUndang-UndangNomor31Tahun1999tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsijopasal55ayat(1)
ke-1KUHPjopasal64ayat(1)KUHP..
SUBSIDAIR:
BahwamerekaterdakwaISAMSULHADIyangberdasarkanSuratKeputusanBupatiMagetanNo.821.2/003/416.042/2001tanggal23Januari2001diangkatsebagaiPj.KepalaDinasPekerjaanUmumKabupatenMagetanbaiksecarasendiri-sendirimaupunbersama-samadenganterdakwaIIGIMIN,
selakuKasiTataKotaDinasPekerjaanUmumKabupatenMagetanberdasar-
kanSuratKeputusanBupatiMagetanNomor:821/322/Kept/40
3.2004/2002tanggal8Oktober2001dan/atauselakuPimpinanProyek(Pimpro)berdasarkanSuratKeputusanBupatiMagetanNomor:188/6/Kept/403.012/2003tanggal06Januari2003,Drs.H.SalehMuljono,MM,saksiLiauwInggarwati,saksiTeguhSetiaBudidansaksiSriWahyuni(masing-masingpenuntutannyadilakukansecaratersendiri)telahmelakukan,menyuruhlakukanatauturutsertamelakukanperbuatan,padasuatuwaktuyangtidakdapatditentukansecarapastipadatahun2003sampaidengan2005atausetidak-tidaknyapadasuatuwaktuantaratahun2003sampaidengantahun2005bertempatdiJalanYosonegoro,JalanHasanudinNo.19,JalanPahlawanMagetanataudisuatutempattertentudidaerahhukumPengadilanNegeriMagetandengantujuanmenguntungkandirisendiriatauoranglinatausuatukorporasi,menyalah-
gunakankewenangan,kesempatanatausaranayangadapadanyakarenajabatanataukedudukanyangdapatmerugikankeuangannegaraatauper-
ekonomianNegara,perbuatanmanamerupakanbeberapaperbuatanyangadahubungannyasedemikianrupa,sehinggaharusdipandangsebagaiperbuatanberlanjut,yan
gdilakukandengancarasebagaiberikut:
BahwaPemerintahDaerahKabupatenMagetandenganpersetujuanDPRDMagetanmenyelenggarakanpembangunangedungOlahRagadangedungDPRDMagetandnganmenggunakandanayangbersumberdariDirektori
Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.15dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008ratuslimapuluhsatujutaseratustujuhpuluhempatribuempatratusempatpuluhsembilanrupiahdelapanpuluhsembilansen)atausetidak-tidaknyasekitarjumlahtersebut.
PerbuatanterdakwaIIr.SAMSULHADI,MsidanterdakwaIIGIMIN,BEmerupakantindakpidanasebagaimanadiaturdandiancampidanadalampasal2ayat(1)Undang-UndangNomor31Tahun1999tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsisebagaimanatelahdiubahdenganUndang-UndangNomor20tahun2001tentangPerubahanatasUndang-UndangNomor31Tahun1999tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsijopasal55ayat(1)
ke-1KUHPjopasal64ayat(1)KUHP..
SUBSIDAIR:
BahwamerekaterdakwaISAMSULHADIyangberdasarkanSuratKeputusanBupatiMagetanNo.821.2/003/416.042/2001tanggal23Januari2001diangkatsebagaiPj.KepalaDinasPekerjaanUmumKabupatenMagetanbaiksecarasendiri-sendirimaupunbersama-samadenganterdakwaIIGIMIN,
selakuKasiTataKotaDinasPekerjaanUmumKabupatenMagetanberdasar-
kanSuratKeputusanBupatiMagetanNomor:821/322/Kept/40
3.2004/2002tanggal8Oktober2001dan/atauselakuPimpinanProyek(Pimpro)berdasarkanSuratKeputusanBupatiMagetanNomor:188/6/Kept/403.012/2003tanggal06Januari2003,Drs.H.SalehMuljono,MM,saksiLiauwInggarwati,saksiTeguhSetiaBudidansaksiSriWahyuni(masing-masingpenuntutannyadilakukansecaratersendiri)telahmelakukan,menyuruhlakukanatauturutsertamelakukanperbuatan,padasuatuwaktuyangtidakdapatditentukansecarapastipadatahun2003sampaidengan2005atausetidak-tidaknyapadasuatuwaktuantaratahun2003sampaidengantahun2005bertempatdiJalanYosonegoro,JalanHasanudinNo.19,JalanPahlawanMagetanataudisuatutempattertentudidaerahhukumPengadilanNegeriMagetandengantujuanmenguntungkandirisendiriatauoranglinatausuatukorporasi,menyalah-
gunakankewenangan,kesempatanatausaranayangadapadanyakarenajabatanataukedudukanyangdapatmerugikankeuangannegaraatauper-
ekonomianNegara,perbuatanmanamerupakanbeberapaperbuatanyangadahubungannyasedemikianrupa,sehinggaharusdipandangsebagaiperbuatanberlanjut,yan
gdilakukandengancarasebagaiberikut:
BahwaPemerintahDaerahKabupatenMagetandenganpersetujuanDPRDMagetanmenyelenggarakanpembangunangedungOlahRagadangedungDPRDMagetandnganmenggunakandanayangbersumberdari
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 15
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.16dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008APBDKabupatenMagetanuntukTahun2003,2004dan2005denganperinciansebagaiberikut:
TahunAnggaran2003TahapIPembangunanGedungSerbaGunaDIPDANo.:915/74/40021/APRD/2003tanggal15September2003NilaiDana:Rp.4.500.000.000,00(EmpatMilyarLimaratusJutaRupiah).
PembangunanGedungDPRDDIPDANo.:915/73/40.021/APBD/2003tanggal15September2003NilaiDana:Rp.450.000.000,00(EmpatRatusLimaPuluhJutaRupiah).
TahunAnggaran2004TahapIIPembangunanGedungSerbaGunaAPBDPeraturanDaerahMagetanNo.4tahun2004tanggal21Juni2004.
NilaiDana:Rp.4.925.000.000,00(EmpatMilyarSembilanRatusDuaPuluhLimaJutaRupiah)PembangunanGedungDPRDAPBDPeraturanDaerahMagetanNo.4tahun2004tanggal21Juni2004.
NilaiDana:Rp.3.000.000.000,00(TigaMilyarRupiah)
TahunAnggaran2005tahapIIIdianggarkanpadatahun2005,tetapipekerjaansudahdiselesaikanpadatahun2005olehkontraktordengannilaikontrakRp.
15.366.300.000,00(limabelasmilyartigaratusenampuluhenamjutatigaratusriburupiah).
BahwaTerdakwaIselakuKepalaDinasPekerjaanUmumKabupatenMagetanmempunyaiTugasdanKewenanganantaralain:
1.Melaksanakankegiatanpembangunandalamartiyangseluas-luasnya,baikdilakukanolehpihakketigamaupundenganswakelola;
2.Pengawasandanpembinaandalamartimonitoringpekerjaan;
3.MengkoordinasikanpelaksanaanpembangunanBahwaTerdakwaIIselakuKasiTataKotaDinasP.U.KabupatenMagetanmempunyaiTugasdanKewenanganantaralain:
1.Memberikanadviceplanning/peruntukkanbangunandiKabupatenMagetan;
2.Mengecek1MB(IjinMendirikanBangunan)sesuaiperuntukkanatautidak;
3.MelakukankoordinasidenganKasiPerijinan.
BahwaTerdakwaIdanTerdakwaIIdalamProyekPembangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDtahunanggaran2003,2004dan2005mempunyaitugasdankeweanganantaralainsebagaiberikut:
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.16dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008APBDKabupatenMagetanuntukTahun2003,2004dan2005denganperinciansebagaiberikut:
TahunAnggaran2003TahapIPembangunanGedungSerbaGunaDIPDANo.:915/74/40021/APRD/2003tanggal15September2003NilaiDana:Rp.4.500.000.000,00(EmpatMilyarLimaratusJutaRupiah).
PembangunanGedungDPRDDIPDANo.:915/73/40.021/APBD/2003tanggal15September2003NilaiDana:Rp.450.000.000,00(EmpatRatusLimaPuluhJutaRupiah).
TahunAnggaran2004TahapIIPembangunanGedungSerbaGunaAPBDPeraturanDaerahMagetanNo.4tahun2004tanggal21Juni2004.
NilaiDana:Rp.4.925.000.000,00(EmpatMilyarSembilanRatusDuaPuluhLimaJutaRupiah)PembangunanGedungDPRDAPBDPeraturanDaerahMagetanNo.4tahun2004tanggal21Juni2004.
NilaiDana:Rp.3.000.000.000,00(TigaMilyarRupiah)
TahunAnggaran2005tahapIIIdianggarkanpadatahun2005,tetapipekerjaansudahdiselesaikanpadatahun2005olehkontraktordengannilaikontrakRp.
15.366.300.000,00(limabelasmilyartigaratusenampuluhenamjutatigaratusriburupiah).
BahwaTerdakwaIselakuKepalaDinasPekerjaanUmumKabupatenMagetanmempunyaiTugasdanKewenanganantaralain:
1.Melaksanakankegiatanpembangunandalamartiyangseluas-luasnya,baikdilakukanolehpihakketigamaupundenganswakelola;
2.Pengawasandanpembinaandalamartimonitoringpekerjaan;
3.MengkoordinasikanpelaksanaanpembangunanBahwaTerdakwaIIselakuKasiTataKotaDinasP.U.KabupatenMagetanmempunyaiTugasdanKewenanganantaralain:
1.Memberikanadviceplanning/peruntukkanbangunandiKabupatenMagetan;
2.Mengecek1MB(IjinMendirikanBangunan)sesuaiperuntukkanatautidak;
3.MelakukankoordinasidenganKasiPerijinan.
BahwaTerdakwaIdanTerdakwaIIdalamProyekPembangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDtahunanggaran2003,2004dan2005mempunyaitugasdankeweanganantaralainsebagaiberikut:
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 16
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.17dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/20081.KeputusanPresiden(Keppres)RepublikIndonesiaNomor18tahun2000,
tanggal3Mei2000tentangPedomanpelaksanaanpengadaanBarang/JasaInstansipemerintahyangmengaturantaralain:
Pasal1angka3menyebutkanbahwa"KepalaKantor/satuan/kerja/
pemimpinproyek/bagianproyek/pejabatyangdisamakan/ditunjukadalahpejabatyangberwenangdanbertanggungjawabataspelaksanaanpengadaanbarang/jasadalamlingkunganunitkerja/proyektertentu".
Pasal1angka14menyebutkanbahwa"Penggunabarang/jasaadalahKepalaKantor/satuan/kerja/pemimpinproyek/bagianproyek/pejabatyangdisamakan/ditunjuksebagaipemilikpekerjaanyangmemberitugaskepadapenyediabarang/jasauntukmelaksanakanpekerjaantertentugunamemenuhikebutuhanbarang/jasatertentuinstansipemerintahyangbersangkutan".
Pasal7ayat(3)menyebutkanbahwa"Tugaspokokkepalakantor/satuankerja/pemimpinproyek/bagianproyek/pejabatyangdisamakan/ditunjuklainnyadalampengadaanbarang/jasaadalah:
a.Menyusunrencanadanjadwalpe laksanaanproyek/kegiatanbersangkutan;
b.mengangkat/menunjukpanitiapengadaanbarang/jasa;
c.menetapkanpaket-paketpekerjaansertaketentuanmengenaikewajibanpenggunaanproduksidalamnegeridanperluasankesempatanusahabagiUsahaKecildanKoperasiKcil,
LembagaSwadayaMasyarakatsertamasyarakatsetempat;
d.menetapkandanmengesahkanHargaPerkiraanSendiri(HPS),
jadwaltatacarapelaksanaandanlokasipengadaanyangdisusunpanitiapengadaan;
e.menetapkanbesaranuangmukayangmenjadihakcalonpenyediabarang/jasasesuaiketentuanyangberlaku;
f.menyiapkandanmelaksanakanperjanjian/kontrakdenganpenyediabarang/jasa;
g.melaporkanpelaksanaan/penyelesaianpengadaanbarang/jasakepadapimpinaninstansinya;
h.memantau,mengendalikandanmengawasipelaksanaanperjanjiankontrakyangbersangkutan;
i.menyerahkanassetproyekdenganberitaacarakepadapejabatyangberwenangpadainstansiyangbersangkutansetelahproyekdinyatakanselesai.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.17dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/20081.KeputusanPresiden(Keppres)RepublikIndonesiaNomor18tahun2000,
tanggal3Mei2000tentangPedomanpelaksanaanpengadaanBarang/JasaInstansipemerintahyangmengaturantaralain:
Pasal1angka3menyebutkanbahwa"KepalaKantor/satuan/kerja/
pemimpinproyek/bagianproyek/pejabatyangdisamakan/ditunjukadalahpejabatyangberwenangdanbertanggungjawabataspelaksanaanpengadaanbarang/jasadalamlingkunganunitkerja/proyektertentu".
Pasal1angka14menyebutkanbahwa"Penggunabarang/jasaadalahKepalaKantor/satuan/kerja/pemimpinproyek/bagianproyek/pejabatyangdisamakan/ditunjuksebagaipemilikpekerjaanyangmemberitugaskepadapenyediabarang/jasauntukmelaksanakanpekerjaantertentugunamemenuhikebutuhanbarang/jasatertentuinstansipemerintahyangbersangkutan".
Pasal7ayat(3)menyebutkanbahwa"Tugaspokokkepalakantor/satuankerja/pemimpinproyek/bagianproyek/pejabatyangdisamakan/ditunjuklainnyadalampengadaanbarang/jasaadalah:
a.Menyusunrencanadanjadwalpe laksanaanproyek/kegiatanbersangkutan;
b.mengangkat/menunjukpanitiapengadaanbarang/jasa;
c.menetapkanpaket-paketpekerjaansertaketentuanmengenaikewajibanpenggunaanproduksidalamnegeridanperluasankesempatanusahabagiUsahaKecildanKoperasiKcil,
LembagaSwadayaMasyarakatsertamasyarakatsetempat;
d.menetapkandanmengesahkanHargaPerkiraanSendiri(HPS),
jadwaltatacarapelaksanaandanlokasipengadaanyangdisusunpanitiapengadaan;
e.menetapkanbesaranuangmukayangmenjadihakcalonpenyediabarang/jasasesuaiketentuanyangberlaku;
f.menyiapkandanmelaksanakanperjanjian/kontrakdenganpenyediabarang/jasa;
g.melaporkanpelaksanaan/penyelesaianpengadaanbarang/jasakepadapimpinaninstansinya;
h.memantau,mengendalikandanmengawasipelaksanaanperjanjiankontrakyangbersangkutan;
i.menyerahkanassetproyekdenganberitaacarakepadapejabatyangberwenangpadainstansiyangbersangkutansetelahproyekdinyatakanselesai.
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 17
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.18dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008Pasal12ayat(2)hurufcmenyebutkanbahwa"PenunjukanLangsungyaitupengadaanbarang/jasanyaditentukanolehkepalakantor/satuankerja/pemimpinproyek/bagianproyek/pejabatyangdisamakan/ditunjukdanditetapkanuntuk:
i.pengadaanbarang/jasayangberskalakecil;atauii.pengadaanbarang/jasayangsetelahdilakukanpelelanganulanghanya1(satu)pesertayangmemenuhisyarat;atauiii.pengadaanyangbersifatmendesak/khusussetelahmendapa-
tkanpersetujuandariMenteri/kepalalembagaPemerintahNonDepartemen/Gubemur/Bupati/Walikota/DireksiBUMN/
BUMD;atauiv.penyediaanbarang/jasatunggal;
2.KeputusanPresiden(Keppres)RepublikIndonesiaNomor80Tahun2003tanggal3Nopember2003tentangPedomanPengadaanBarang/JasaPemerintahyangmengaturantaralain:
Pasal2ayat(2)menyebutkanbahwautujuandiberlakukannyaKeputusanPresideniniadalahagarpelaksanaanpengadaanbarang/jasayangsebagianatauseluruhnyadibiayaiAPBN/APEDdilakukansecaraefisien,efektif,terbukadanbersaing,transparan
,adil/tidakdiskriminatif,danakuntabel".
Pasal9ayat(4)menyebutkanbahwa"penggunabarang/jasadilarangmengadakanikatanperjanjiandenganpenyediabarang/jasaapabilabelumtersediaanggaranatautidakcukuptersediaanggaranyangakanmengakibatkandilampauinyabatasanggaranyangtersediauntukkeiatan/proyekyangdibiayaidariAPBN/APBD".
Pasal13ayat(1)menyebutkanbahwa"penggunabarang/jasamemilikihargaperkiraansendiri(HPS)yangdikalkulasikansecarakeahliandanberdasarkandatayangdapatdipertanggungjawabkan".
Pasal40ayat(3)menyatakanbahwa"dalamperjanjianwajibmencantumkanpersyaratanpenggunaan:
a.standarnasionalIndonesia(SNI)ataustandarlainyangbeflakudan/ataustandarinternasionalyangsetarayangditetapkanolehinstansiterkaityangberwenang;
3.KeputusanMenteriPermukimanDanPrasaranaWilayahNomor:
332/KPTS/M/2002tentangPedomanTeknisPembangunanBangunanGedungNegara:
BabIIHurufAangka2yangtermasukklasifikasibangunantidaksederhana,
antaralain:
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.18dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008Pasal12ayat(2)hurufcmenyebutkanbahwa"PenunjukanLangsungyaitupengadaanbarang/jasanyaditentukanolehkepalakantor/satuankerja/pemimpinproyek/bagianproyek/pejabatyangdisamakan/ditunjukdanditetapkanuntuk:
i.pengadaanbarang/jasayangberskalakecil;atauii.pengadaanbarang/jasayangsetelahdilakukanpelelanganulanghanya1(satu)pesertayangmemenuhisyarat;atauiii.pengadaanyangbersifatmendesak/khusussetelahmendapa-
tkanpersetujuandariMenteri/kepalalembagaPemerintahNonDepartemen/Gubemur/Bupati/Walikota/DireksiBUMN/
BUMD;atauiv.penyediaanbarang/jasatunggal;
2.KeputusanPresiden(Keppres)RepublikIndonesiaNomor80Tahun2003tanggal3Nopember2003tentangPedomanPengadaanBarang/JasaPemerintahyangmengaturantaralain:
Pasal2ayat(2)menyebutkanbahwautujuandiberlakukannyaKeputusanPresideniniadalahagarpelaksanaanpengadaanbarang/jasayangsebagianatauseluruhnyadibiayaiAPBN/APEDdilakukansecaraefisien,efektif,terbukadanbersaing,transparan
,adil/tidakdiskriminatif,danakuntabel".
Pasal9ayat(4)menyebutkanbahwa"penggunabarang/jasadilarangmengadakanikatanperjanjiandenganpenyediabarang/jasaapabilabelumtersediaanggaranatautidakcukuptersediaanggaranyangakanmengakibatkandilampauinyabatasanggaranyangtersediauntukkeiatan/proyekyangdibiayaidariAPBN/APBD".
Pasal13ayat(1)menyebutkanbahwa"penggunabarang/jasamemilikihargaperkiraansendiri(HPS)yangdikalkulasikansecarakeahliandanberdasarkandatayangdapatdipertanggungjawabkan".
Pasal40ayat(3)menyatakanbahwa"dalamperjanjianwajibmencantumkanpersyaratanpenggunaan:
a.standarnasionalIndonesia(SNI)ataustandarlainyangbeflakudan/ataustandarinternasionalyangsetarayangditetapkanolehinstansiterkaityangberwenang;
3.KeputusanMenteriPermukimanDanPrasaranaWilayahNomor:
332/KPTS/M/2002tentangPedomanTeknisPembangunanBangunanGedungNegara:
BabIIHurufAangka2yangtermasukklasifikasibangunantidaksederhana,
antaralain:
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 18
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.19dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008Gedungkantoryangbelumadadisainprototipenya,ataugedungkantordenganluasdiatasdari500m2ataugedungkantorbertingkatdiatasdualantai."
BabVHurufCangka1"Untukproyek-proyekyangkarenakondisinyatidakdapatdiselesaikandalamsatutahunanggaran,sehinggamemerlukanpersetujuanmultiyearsproject,pengadaandokumenperencanaannyadiselesaikanpadatahunanggaranpertama"
BabVHurufEangka2"PembinaanteknisdilaksanakanmelaluipembeianbimbinganteknisuntukmenggunakanStandarNasionalIndonesia(SNI)danPedoman/PetunjukTeknisyangditetapkanolehMenteriPermukimandanPrasaranaWilayah"
BabIIIHurufAangka3,yangtermasukklasifikasiBangunanKhusus,antaralain:
.istananegaradanrumahjabatanpresiden&wakilpresiden
.wismanegara
.gedunginstalasinuklir
.gedunglaboratorium
.gedungterminaludara/laut/darat
.stasiunkeretaapi
.stadionolahraga
.rumahtahanan
.gudangbendaberbahaya4.SuratKeputusanBersamaMenteriKeuanganRepublikIndonesiadanKe
palaBadanPerencanaanPembangunanNasionalNomor:S-427A/2000tanggal03Mei2000tentangNomor:S-2262/D.2/05/2000PetunjukTeknisPelaksanaanKeputusanPresidenR.I.Nomor18tahun2000antaralain:BabIangka7hurufgyangmenyebutkan"Penunjukanlangsungdapatdilakukanuntuk:
1.Keadaantertentuyaitu:
a)penanganandaruratuntukkeamanandankeselamatanmasyarakatyangpelaksanaanpekerjaannyatidakdapatditunda,atauharusdilakukansegera,termasukpenanganandaruratakibatbencanaalam,danataub)pekerjaanyangperludirahasiakanyangmenyangkutkeamanandankeselamatanNegarayangditetapkanolehpresiden,danatauDirektori
Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.19dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008Gedungkantoryangbelumadadisainprototipenya,ataugedungkantordenganluasdiatasdari500m2ataugedungkantorbertingkatdiatasdualantai."
BabVHurufCangka1"Untukproyek-proyekyangkarenakondisinyatidakdapatdiselesaikandalamsatutahunanggaran,sehinggamemerlukanpersetujuanmultiyearsproject,pengadaandokumenperencanaannyadiselesaikanpadatahunanggaranpertama"
BabVHurufEangka2"PembinaanteknisdilaksanakanmelaluipembeianbimbinganteknisuntukmenggunakanStandarNasionalIndonesia(SNI)danPedoman/PetunjukTeknisyangditetapkanolehMenteriPermukimandanPrasaranaWilayah"
BabIIIHurufAangka3,yangtermasukklasifikasiBangunanKhusus,antaralain:
.istananegaradanrumahjabatanpresiden&wakilpresiden
.wismanegara
.gedunginstalasinuklir
.gedunglaboratorium
.gedungterminaludara/laut/darat
.stasiunkeretaapi
.stadionolahraga
.rumahtahanan
.gudangbendaberbahaya4.SuratKeputusanBersamaMenteriKeuanganRepublikIndonesiadanKe
palaBadanPerencanaanPembangunanNasionalNomor:S-427A/2000tanggal03Mei2000tentangNomor:S-2262/D.2/05/2000PetunjukTeknisPelaksanaanKeputusanPresidenR.I.Nomor18tahun2000antaralain:BabIangka7hurufgyangmenyebutkan"Penunjukanlangsungdapatdilakukanuntuk:
1.Keadaantertentuyaitu:
a)penanganandaruratuntukkeamanandankeselamatanmasyarakatyangpelaksanaanpekerjaannyatidakdapatditunda,atauharusdilakukansegera,termasukpenanganandaruratakibatbencanaalam,danataub)pekerjaanyangperludirahasiakanyangmenyangkutkeamanandankeselamatanNegarayangditetapkanolehpresiden,danatau
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 19
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.20dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008c)pekerjaanyangberskalakecildengannilaimaksimumRp.
50.000.000,-dst.
2.Pengadaanbarang/jasakhusus:
a)Pekerjaanberdasarkantarifresmiyangditetapkanpemerintah,ataub)Pekerjaanbarangspesifikyanghanyadapatdilaksanakanolehsatupenyediabarangjasa,pabrikan,pemeganghakpaten;atauc)merupakanhasilproduksiusahakecilataukoperasikecilataupengrajinindustrikecilyangtelahmempunyaipasardanhargayangrelatifmantap,ataud)Jenispekerjaanyangseluruhnyadilaksanakanolehkelompokswadayamasyarakat:ataue)Pekerjaanyangkompleksyanghanyadapatdilaksanakandenganpenggunaanteknologikhususdanatauhanyaadasatupenyediabarang/jasayangmampumengaplikasikannya.
Bahwaketentuan-ketentuansebagaimanadiuraikandiatastidakdilaksanakanolehterdakwaIdanterdakwaIIdalamrangkaprosespengadaandanpelaksanaanProyekPemangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDKab.Magetan,yangterlihatdalamuraianberikut:
-TerdakwaIselakuKepalaDinasPekerjaanUmummembuatNotaDinasditujukan
kepadaBupatiMagetandenganNomor:640/369/403.103/2003tanggal23Mi2003,tanpamelaluiSekretarisDaerahKabupatenMagetan,
dalamNotaDinastersebutberisikanusulanpenunjukanlangsungterhadapCV.NululdenganDirekturnyaIr.HeruGadingKenconountukmelaksanakanPekerjaanPerencanaanPembangunanGedungSerbaGunaTahapI,NotaDinastersebutdisetujuiolehBupatiMagetanpadatanggal24Mi2003.
-AtaspersetujuantersebutTerdakwaIIselakuPimpinanProyekmemerintahkanKetuaPanitiaPengadaanuntukmenunjukCVNululsebagaiKonsultanPerecanaBangunanSerbaGunadanTerdakwaIImenandatanganiSuratPerintahMulaiKerjatertanggal01Agustus2003Nomor05/SB/403.102/VII/2003.
-KemudianTerdakwaImembuatNotaDinasditujukankepadaBupatiMagetandengannomor640/324/A/2003tanggal28Mi2003tentangUsulanPenunjukanLangsungKonsultanPerencanaCV.YosonegorountukperencanaanpembangunangedungDPRDdanusulanpelaksanaanfisikpembangunangedungDPRDolehCV.BudiKaryaMandirimelaluiSekretarisDaerahKabupatenMagetandandisetujuiolehBupatiMagetantanggal28Mi200
3.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.20dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008c)pekerjaanyangberskalakecildengannilaimaksimumRp.
50.000.000,-dst.
2.Pengadaanbarang/jasakhusus:
a)Pekerjaanberdasarkantarifresmiyangditetapkanpemerintah,ataub)Pekerjaanbarangspesifikyanghanyadapatdilaksanakanolehsatupenyediabarangjasa,pabrikan,pemeganghakpaten;atauc)merupakanhasilproduksiusahakecilataukoperasikecilataupengrajinindustrikecilyangtelahmempunyaipasardanhargayangrelatifmantap,ataud)Jenispekerjaanyangseluruhnyadilaksanakanolehkelompokswadayamasyarakat:ataue)Pekerjaanyangkompleksyanghanyadapatdilaksanakandenganpenggunaanteknologikhususdanatauhanyaadasatupenyediabarang/jasayangmampumengaplikasikannya.
Bahwaketentuan-ketentuansebagaimanadiuraikandiatastidakdilaksanakanolehterdakwaIdanterdakwaIIdalamrangkaprosespengadaandanpelaksanaanProyekPemangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDKab.Magetan,yangterlihatdalamuraianberikut:
-TerdakwaIselakuKepalaDinasPekerjaanUmummembuatNotaDinasditujukan
kepadaBupatiMagetandenganNomor:640/369/403.103/2003tanggal23Mi2003,tanpamelaluiSekretarisDaerahKabupatenMagetan,
dalamNotaDinastersebutberisikanusulanpenunjukanlangsungterhadapCV.NululdenganDirekturnyaIr.HeruGadingKenconountukmelaksanakanPekerjaanPerencanaanPembangunanGedungSerbaGunaTahapI,NotaDinastersebutdisetujuiolehBupatiMagetanpadatanggal24Mi2003.
-AtaspersetujuantersebutTerdakwaIIselakuPimpinanProyekmemerintahkanKetuaPanitiaPengadaanuntukmenunjukCVNululsebagaiKonsultanPerecanaBangunanSerbaGunadanTerdakwaIImenandatanganiSuratPerintahMulaiKerjatertanggal01Agustus2003Nomor05/SB/403.102/VII/2003.
-KemudianTerdakwaImembuatNotaDinasditujukankepadaBupatiMagetandengannomor640/324/A/2003tanggal28Mi2003tentangUsulanPenunjukanLangsungKonsultanPerencanaCV.YosonegorountukperencanaanpembangunangedungDPRDdanusulanpelaksanaanfisikpembangunangedungDPRDolehCV.BudiKaryaMandirimelaluiSekretarisDaerahKabupatenMagetandandisetujuiolehBupatiMagetantanggal28Mi200
3.
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 20
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.21dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008-CV.YosonegoromenerimaSuratPenunjukanLangsungperencanaanpembangunangedungDPRDdariPanitiaPengadaanBarang/JasadenganSuratNomor2/01/PAN/P.403.102/VIII/2003tanggal04Agustus2003,danSuratPerintahMulaiKerjadariTerdakwaII(Pimpro)tertanggal15Agustus2003Nomor04/DPRD/403.102/VIII/2003.
-BahwasebelumdilaksanakannyaProyekSerbaGunadanProyekGedungDPRDKab.Magetan,padasekitarbulanMitahun2003SaksiLiauwInggarwati,direkturPT.ArsaJelitayangtelahkenaldenganTerdakwaIdanTerdakwaIIsejaktahun2002,yaitupadasaatpembangunanProyekPasarPlaosan,menghadapDrs.H.SALEHMULJONO,MMselakuBupatiMagetanuntukmemintaProyekPembangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDdiKabupatenMagetan.AtaspermintaansaksiLiauwInggarwatitersebut,Drs.H.SALEHMULJONO,MMselakuBupatiMagetanmenyuruhsaksiLiauwInggarwatiuntukmenghadapTerdakwaIgunamenindaklanjutipermintaansaksiLiauwInggarwatitersebt.
-BahwakemudianTerdakwaIpadatanggal05September2003denganNotaDinasNomor640/370/40
3.102/2003yangditujukankepadaBupatiMagetanmengusulkanPenunjukanLangsungCV.BudiBersaudarasebagaipelaksanapembangunanGedungSerbaGunaTahapI,danolehBupatiMagetandisetujuidengandisposisiNomor8068.SelanjutnyaTerdakwaIIdenganSurattertanggal06September2003Nomor16/SB/493.102/DC/
2003memerintahkanpanitiapengadaanbarang/jasauntukmemprosespenunjukanlangsungkepadaCV.BudiBersaudarauntukpembangunangedungSerbaGuna,dandengansurattertanggal26September2003Nomor05/DPRD/403.102/DC/2003memerintahkanpanitiapengadaanbarang/jasauntukmemprosespenunjukanlangsungkepadaCV.BudiKaryaMandiriuntukpembangunangedungDPRD.KemudianTerdakwaIIselakuPimpromembuatSuratPerintahMulaiKerjapembangunangedungSerbaGunatanggal17September2003Nomor09/SB/403.023/IX/2003dandibuatpulaSuratPerintahMulaiKerjapembangunangedungDPRDKab.Magetantertanggal10Oktober2003Nomor07/DPRD/403.102/X/2003.
-BahwadalamkenyataannyaC.V.BudiBersaudarayangditunjukuntukmelaksanakanPembangunanGedungSerbaGunadanCV.BudiKaryaMan
diriyangditunjukuntukpembangunangedungDPRD,adalahtidakmelaksanakanproyek-proyekpembangunandimaksudkarenatidakmemilikitenagateknikataupuntidakmemilikikemampuanuntukmengerjakanpembangunanGedungSerbaGunaaupunGedungDPRD,olehkarenaituDirektori
Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.21dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008-CV.YosonegoromenerimaSuratPenunjukanLangsungperencanaanpembangunangedungDPRDdariPanitiaPengadaanBarang/JasadenganSuratNomor2/01/PAN/P.403.102/VIII/2003tanggal04Agustus2003,danSuratPerintahMulaiKerjadariTerdakwaII(Pimpro)tertanggal15Agustus2003Nomor04/DPRD/403.102/VIII/2003.
-BahwasebelumdilaksanakannyaProyekSerbaGunadanProyekGedungDPRDKab.Magetan,padasekitarbulanMitahun2003SaksiLiauwInggarwati,direkturPT.ArsaJelitayangtelahkenaldenganTerdakwaIdanTerdakwaIIsejaktahun2002,yaitupadasaatpembangunanProyekPasarPlaosan,menghadapDrs.H.SALEHMULJONO,MMselakuBupatiMagetanuntukmemintaProyekPembangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDdiKabupatenMagetan.AtaspermintaansaksiLiauwInggarwatitersebut,Drs.H.SALEHMULJONO,MMselakuBupatiMagetanmenyuruhsaksiLiauwInggarwatiuntukmenghadapTerdakwaIgunamenindaklanjutipermintaansaksiLiauwInggarwatitersebt.
-BahwakemudianTerdakwaIpadatanggal05September2003denganNotaDinasNomor640/370/40
3.102/2003yangditujukankepadaBupatiMagetanmengusulkanPenunjukanLangsungCV.BudiBersaudarasebagaipelaksanapembangunanGedungSerbaGunaTahapI,danolehBupatiMagetandisetujuidengandisposisiNomor8068.SelanjutnyaTerdakwaIIdenganSurattertanggal06September2003Nomor16/SB/493.102/DC/
2003memerintahkanpanitiapengadaanbarang/jasauntukmemprosespenunjukanlangsungkepadaCV.BudiBersaudarauntukpembangunangedungSerbaGuna,dandengansurattertanggal26September2003Nomor05/DPRD/403.102/DC/2003memerintahkanpanitiapengadaanbarang/jasauntukmemprosespenunjukanlangsungkepadaCV.BudiKaryaMandiriuntukpembangunangedungDPRD.KemudianTerdakwaIIselakuPimpromembuatSuratPerintahMulaiKerjapembangunangedungSerbaGunatanggal17September2003Nomor09/SB/403.023/IX/2003dandibuatpulaSuratPerintahMulaiKerjapembangunangedungDPRDKab.Magetantertanggal10Oktober2003Nomor07/DPRD/403.102/X/2003.
-BahwadalamkenyataannyaC.V.BudiBersaudarayangditunjukuntukmelaksanakanPembangunanGedungSerbaGunadanCV.BudiKaryaMan
diriyangditunjukuntukpembangunangedungDPRD,adalahtidakmelaksanakanproyek-proyekpembangunandimaksudkarenatidakmemilikitenagateknikataupuntidakmemilikikemampuanuntukmengerjakanpembangunanGedungSerbaGunaaupunGedungDPRD,olehkarenaitu
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 21
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.22dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008hanyadipakainamanyaolehSaksiLiauwInggarwatiuntukmelengkapidokumen-dokumenyangberkaitandenganpenunjukanlangsung,padahalyangmengerjakanproyektersebutadalahperusahaanlainyaituPT.SuburSaranaMitraSejatidariMalangdenganDirekturSulistiyaPrabowo,SE,
denganpenyandangdananyaadalahSaksiLiauwInggarwati,direkturP.T.
ArsaJelita.Untukkerjasamatersebut,CV.BudiKaryaMandiridengandirekturnyasaksiTeguhSetiaBudidanCV.BudiBersaudaradengandirekturnyasaksiSriWahyuniuntukproyekpembangunantersebutmendapatimbalanuangperbulanmasing-masingsebesarRp.2.000.000,-
(duajutarupiah)darisaksiLiauwInggarwatidansetelahproyekselesai,
dijanjikanmendapat25%darikeuntunganbersih.
-Bahwawalaupunproyek-proyekpembangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDKabupatenMagetanbelumdimulai,namunsaksiLiauwInggarwatidatangkeBagianKeuangandenganmembawaSPMK(SuratPerintahMulaiKerja)untukC.V.BudiBersaudaratanpadilengkapidenganSPMU(SuratPerintahMembayarUang)da
nSPP(SuratPerintahPembayaran).AtaskedatangansaksiLiauwInggarwatitersebutsaksiMeiSugihartini,SHselakuKepalaBagianKeuanganKabupatenmelakukankonfirmasikepadaTerdakwaIIselakuPimpromengenaikebenaranketerangansaksiLiauwInggarati,danolehTerdakwaIIdibenarkandandiberikanpulanomordantanggalSPPbesertakelengkapanSPMK.KepalaBagianKeuangankemudianmembuatNotaDinaskepadaBupatiMagetantanggal23September2003danmendapatkanpersetujuanuntukpencairandanuangmukaTahapI(20%)dengananggaranRp.540.000.000,-yangditujukankepadaCV.BudiBersaudarasebagaipelaksanapembangunansesuaidengankontrak.
-BahwaberdasarkanSKBupatiMagetanNomor188/303/Kept./403.012/2003tanggal28Mi2003tentangPenetapanhargasatuanbahandanupahkhususuntukproyekPembangunanGedungSerbaGunadangedungDPRDMagetan,danjugaSKBupatiMagetanNomor188/456/Kept./403.102/2003tanggal10Desember2003DanaAPBDuntuktahunanggaran2004,
ternyatamenggunakanstandaruntukwilayahatas/pegunungan,padahalberdasarkanSuratdariKepalaTopografiKodamVBrawi
jayaNomor:
B/409/DC/2006tanggal20September2006,yangpadapokoknyamenerangkanbahwaletakpembangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDKabupatenMagetanberadapadadataranrendah.DengandemikianDirektori
Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.22dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008hanyadipakainamanyaolehSaksiLiauwInggarwatiuntukmelengkapidokumen-dokumenyangberkaitandenganpenunjukanlangsung,padahalyangmengerjakanproyektersebutadalahperusahaanlainyaituPT.SuburSaranaMitraSejatidariMalangdenganDirekturSulistiyaPrabowo,SE,
denganpenyandangdananyaadalahSaksiLiauwInggarwati,direkturP.T.
ArsaJelita.Untukkerjasamatersebut,CV.BudiKaryaMandiridengandirekturnyasaksiTeguhSetiaBudidanCV.BudiBersaudaradengandirekturnyasaksiSriWahyuniuntukproyekpembangunantersebutmendapatimbalanuangperbulanmasing-masingsebesarRp.2.000.000,-
(duajutarupiah)darisaksiLiauwInggarwatidansetelahproyekselesai,
dijanjikanmendapat25%darikeuntunganbersih.
-Bahwawalaupunproyek-proyekpembangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDKabupatenMagetanbelumdimulai,namunsaksiLiauwInggarwatidatangkeBagianKeuangandenganmembawaSPMK(SuratPerintahMulaiKerja)untukC.V.BudiBersaudaratanpadilengkapidenganSPMU(SuratPerintahMembayarUang)da
nSPP(SuratPerintahPembayaran).AtaskedatangansaksiLiauwInggarwatitersebutsaksiMeiSugihartini,SHselakuKepalaBagianKeuanganKabupatenmelakukankonfirmasikepadaTerdakwaIIselakuPimpromengenaikebenaranketerangansaksiLiauwInggarati,danolehTerdakwaIIdibenarkandandiberikanpulanomordantanggalSPPbesertakelengkapanSPMK.KepalaBagianKeuangankemudianmembuatNotaDinaskepadaBupatiMagetantanggal23September2003danmendapatkanpersetujuanuntukpencairandanuangmukaTahapI(20%)dengananggaranRp.540.000.000,-yangditujukankepadaCV.BudiBersaudarasebagaipelaksanapembangunansesuaidengankontrak.
-BahwaberdasarkanSKBupatiMagetanNomor188/303/Kept./403.012/2003tanggal28Mi2003tentangPenetapanhargasatuanbahandanupahkhususuntukproyekPembangunanGedungSerbaGunadangedungDPRDMagetan,danjugaSKBupatiMagetanNomor188/456/Kept./403.102/2003tanggal10Desember2003DanaAPBDuntuktahunanggaran2004,
ternyatamenggunakanstandaruntukwilayahatas/pegunungan,padahalberdasarkanSuratdariKepalaTopografiKodamVBrawi
jayaNomor:
B/409/DC/2006tanggal20September2006,yangpadapokoknyamenerangkanbahwaletakpembangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDKabupatenMagetanberadapadadataranrendah.Dengandemikian
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 22
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.23dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008pembangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDKabupatenMagetanmengeluarkanbiayayanglebihtinggidarisemestinya.
-Berdasarkankontrakyangtelahdisetujui,makaproyekpembangunangedungSerbagunatahapIdiselesaikanpadatanggal15Januari2004namunTerdakwaIItelahmenandatanganiBeritaAcaraPenyrahandariKontraktorC.V.BudiBersaudarapadatanggal13Nopember2003denganalasanuntukmengambildanapemeliharaansebesar5%agartidakhangus.
-BahwapembangunanTahapIuntukgedungSerbaGunaselesaipadabulanDesember2003.tahapIIselesaidikerjakanbulanAgustus2004dantahapIIIselesaibulanOktober2004.MeskipungambarperencanaangedungSerbaGunatersebutbelumselesaibaikuntuktahapI,tahapIImaupuntahapIII,namunpelaksanaantahapIsudahdikerjakanolehCV.BudiBersaudarapadabulanOktober2003,dankarenapekerjaanperencanaanbelumselesaitetapipembangunanfisiksudahdilaksanakanberakibatpadaadanyapekerjaantambahkurang,sedangkanmenurutketentuanKepMenKimpraswilNomor332/KPTS/M/2002tanggal21Ag
ustus2002bahwapelaksanaankonstruksifisikdilakukanberdasarkandokumenpelelanganyangtelahdisusunolehperencanakontrusidengansegalatambahandanperubahanpadapenjelasanpekerjaanwaktupelelangansertaketentuanteknis(pedomandanstandardteknis)yangberlaku.DemikianpulapelaksanaanpembangunangedungserbagunadanDPRDtahapIIIolehTerdakwaItelahdibuatkontrakdenganrekanandanpekerjaaanpembanunansudahdiselesaikanrekananpadatahun2004,padahalanggaranuntukpembangunantahapIIItersebutbelumtersediadanbarudianggarkanpadatahun2005.
-BahwaperencanapembangunanmemakaiperhitunganhargadenganmetodeBOWmeskipunadapetunjuksesuaiKeppresNo.80tahun2003tanggal03Nopember2003danKepMenKimpraswilNomor332/KPTS/M/2002tanggal21Agustus2002denganmenggunakanSNIlebihmurahharganyadanakanberdampakpadahargabangunanyanglebihmurahsehinggatercapaiazsefektifdanefisiensi,tetapidengandipakainyametodeBOWberakibatpadanaiknyahargapembangunan.
BahwakontrakpembangunandenganCV.BudiBersaudaradanCV.
KaryaMandiritelahd
isetujuidengannilaikontrakuntuktiaptahap:GedungSerbaGunaolehCV.BudiBersaudara-TahapIRp.4.038.000.000,-per17September2003-TahapIIRp.4.538.000.000,-per10Pebruari2004Direktori
Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.23dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008pembangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDKabupatenMagetanmengeluarkanbiayayanglebihtinggidarisemestinya.
-Berdasarkankontrakyangtelahdisetujui,makaproyekpembangunangedungSerbagunatahapIdiselesaikanpadatanggal15Januari2004namunTerdakwaIItelahmenandatanganiBeritaAcaraPenyrahandariKontraktorC.V.BudiBersaudarapadatanggal13Nopember2003denganalasanuntukmengambildanapemeliharaansebesar5%agartidakhangus.
-BahwapembangunanTahapIuntukgedungSerbaGunaselesaipadabulanDesember2003.tahapIIselesaidikerjakanbulanAgustus2004dantahapIIIselesaibulanOktober2004.MeskipungambarperencanaangedungSerbaGunatersebutbelumselesaibaikuntuktahapI,tahapIImaupuntahapIII,namunpelaksanaantahapIsudahdikerjakanolehCV.BudiBersaudarapadabulanOktober2003,dankarenapekerjaanperencanaanbelumselesaitetapipembangunanfisiksudahdilaksanakanberakibatpadaadanyapekerjaantambahkurang,sedangkanmenurutketentuanKepMenKimpraswilNomor332/KPTS/M/2002tanggal21Ag
ustus2002bahwapelaksanaankonstruksifisikdilakukanberdasarkandokumenpelelanganyangtelahdisusunolehperencanakontrusidengansegalatambahandanperubahanpadapenjelasanpekerjaanwaktupelelangansertaketentuanteknis(pedomandanstandardteknis)yangberlaku.DemikianpulapelaksanaanpembangunangedungserbagunadanDPRDtahapIIIolehTerdakwaItelahdibuatkontrakdenganrekanandanpekerjaaanpembanunansudahdiselesaikanrekananpadatahun2004,padahalanggaranuntukpembangunantahapIIItersebutbelumtersediadanbarudianggarkanpadatahun2005.
-BahwaperencanapembangunanmemakaiperhitunganhargadenganmetodeBOWmeskipunadapetunjuksesuaiKeppresNo.80tahun2003tanggal03Nopember2003danKepMenKimpraswilNomor332/KPTS/M/2002tanggal21Agustus2002denganmenggunakanSNIlebihmurahharganyadanakanberdampakpadahargabangunanyanglebihmurahsehinggatercapaiazsefektifdanefisiensi,tetapidengandipakainyametodeBOWberakibatpadanaiknyahargapembangunan.
BahwakontrakpembangunandenganCV.BudiBersaudaradanCV.
KaryaMandiritelahd
isetujuidengannilaikontrakuntuktiaptahap:GedungSerbaGunaolehCV.BudiBersaudara-TahapIRp.4.038.000.000,-per17September2003-TahapIIRp.4.538.000.000,-per10Pebruari2004
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 23
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.24dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008-TahapIIIRp.15.366.300.000,-per06Juli2004GedungDPRDolehCV.BudiKaryaMandiri-TahapIRp.319.500.000,-per10Oktober2003-TahapIIRp.2.842.000.000,-per10Pebruari2004-TahapIIIRp.8.845.000.000,-per06Juli2004BahwaperbuatanparaTerdakwasebagaimanadiuraikandiatastersebut,telahmemperkayaoranglainataukorporasidiantaranyayaitu:
1.CV.BudiBersaudarasebagaipelaksanafisikgedungtelahmenerimapencairandanadariKasDaerahsebesarRp.1.615.200.000,-(satumilyarenamratuslimabelasjutaduaratusriburupiah),dimanaPembayaranTermynI(50%)ProyekPembangunangedungSerbagunaTahapITahun2003,sesuaidenganSPMUtanggal03Nopember2003Nomor:
3479/BT/2003.2.CVNululsebagaikonsultanperencanatelahmenerimadanadarikasdaerahsebesarRp.1.777.500.000,-(satumilyartujuhratustujuhpuluhtujuhlimaratusriburupiah)berdasarkanSPMUtanggal31Mei2004Nomor:01063/BT/2004sebagaipembayaranTermynI(90%)pekerjaanPerencanaanPembangunanGedungSerbagunaTahapII(DanaAlokasiUmum).
3.SaksiI
r.HERGUNADI,MTsebesarRp.6.750.000,-(enamjutatujuhratuslimapuluhriburupiah)berdasarkanSPMUNo.01498/PK/2004tanggal02Pebruari2004Rp.6.000.000,-(enamjutarupiah)berdasarkanSPMUNo.
01496/PK/2004tanggal02Juli2004,dansebesarRp.6.000.000,-(enamjutarupiah)berdasarkanSMPUNo.02472/PK/2004tanggal10Oktober2004dimanaSPMUtersebutperuntukkannyauntukpembayaranbiayaumumpembangunanGedungDPRDKab.MagetanTahapII(DanaDAU)
danPembayaranTermyn(85%)pembangunangedungDPRDKab.
MagetanTahapIII(DanaDAU).
4.SaksiJUMATINsebesarRp.12.005.850,-(duabelasjutalimaribudelapanratuslimapuluhrupiah)berdasarkanSPMUNo.3591/PK/2005tanggal08Desember2005dansebesarRp.12.230.000,-(duabelasjutaduaratustigapuluhriburupiah)berdasarkanSPMUNo.3647/PK/2005tanggal13Desember2005,SPMUtersebutperuntukkannyauntukpembayaranbiayaumumpembangunangedungSerbagunaKab.MagetantahapIII(DanaDAU).
5.SaksiLIAUWINGGARWATIkarenatelahmemperolehRp.4.000.000,-
(empatjutarupiah)setiapbulan.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.24dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008-TahapIIIRp.15.366.300.000,-per06Juli2004GedungDPRDolehCV.BudiKaryaMandiri-TahapIRp.319.500.000,-per10Oktober2003-TahapIIRp.2.842.000.000,-per10Pebruari2004-TahapIIIRp.8.845.000.000,-per06Juli2004BahwaperbuatanparaTerdakwasebagaimanadiuraikandiatastersebut,telahmemperkayaoranglainataukorporasidiantaranyayaitu:
1.CV.BudiBersaudarasebagaipelaksanafisikgedungtelahmenerimapencairandanadariKasDaerahsebesarRp.1.615.200.000,-(satumilyarenamratuslimabelasjutaduaratusriburupiah),dimanaPembayaranTermynI(50%)ProyekPembangunangedungSerbagunaTahapITahun2003,sesuaidenganSPMUtanggal03Nopember2003Nomor:
3479/BT/2003.2.CVNululsebagaikonsultanperencanatelahmenerimadanadarikasdaerahsebesarRp.1.777.500.000,-(satumilyartujuhratustujuhpuluhtujuhlimaratusriburupiah)berdasarkanSPMUtanggal31Mei2004Nomor:01063/BT/2004sebagaipembayaranTermynI(90%)pekerjaanPerencanaanPembangunanGedungSerbagunaTahapII(DanaAlokasiUmum).
3.SaksiI
r.HERGUNADI,MTsebesarRp.6.750.000,-(enamjutatujuhratuslimapuluhriburupiah)berdasarkanSPMUNo.01498/PK/2004tanggal02Pebruari2004Rp.6.000.000,-(enamjutarupiah)berdasarkanSPMUNo.
01496/PK/2004tanggal02Juli2004,dansebesarRp.6.000.000,-(enamjutarupiah)berdasarkanSMPUNo.02472/PK/2004tanggal10Oktober2004dimanaSPMUtersebutperuntukkannyauntukpembayaranbiayaumumpembangunanGedungDPRDKab.MagetanTahapII(DanaDAU)
danPembayaranTermyn(85%)pembangunangedungDPRDKab.
MagetanTahapIII(DanaDAU).
4.SaksiJUMATINsebesarRp.12.005.850,-(duabelasjutalimaribudelapanratuslimapuluhrupiah)berdasarkanSPMUNo.3591/PK/2005tanggal08Desember2005dansebesarRp.12.230.000,-(duabelasjutaduaratustigapuluhriburupiah)berdasarkanSPMUNo.3647/PK/2005tanggal13Desember2005,SPMUtersebutperuntukkannyauntukpembayaranbiayaumumpembangunangedungSerbagunaKab.MagetantahapIII(DanaDAU).
5.SaksiLIAUWINGGARWATIkarenatelahmemperolehRp.4.000.000,-
(empatjutarupiah)setiapbulan.
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 24
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.25dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/20086.SaksiTEGUHSETIABUDIdansaksiSRIWAHYUNIkarenasetiapbulanmenerimamasing-masingRp.2.000.000,-(duajutarupiah).
SesuaihasilpenelitiandarisaksiahlikontruksiITSpadaproyekpembangunangedungSerbaGunadanDPRDantaralainditemukanadanya:
-LuasatapbangunanGedungSerbaGunamenurutperjanjiankontrakseluas4.500M2namunsetelahdilakukanpengukuranditemukanluasatap3.770,32M2shinggaterdapatselisih723,68M2.
-PelaksanaanpekerjaanpengadaandanpemasangankonstruksispaceframeuntukatapdancanopipekerjaanskylightpadaGedungSerbaGunaanggarannyaebihtinggitidaksesuaidengannilaikontrakantaraCV.BudiBersaudaradenganPT.BinatamaAkrindo.
-JumlahGazebohanya2buahdariperencanaan3buah-Volumebesipadagambarkalaudihitungbiayanyabanyakyanglebihkecildibandingdenganvolumebesiyangdipakaiuntukperhitunganrencanaanggara.
HasilpemeriksaanfisikdariteamauditBPKPPropinsiJawaTimurbersamadenganteamahlidariInstitutTehnologi10NopemberSurabayadidapatkankeugianne
garadenganperincian:
PembangunanGedungSerbaGunadangedungDPRD:
1.MarkUphargaperitemBarang/JasaberdasarhargakhususNO.UraianKontrakRp.
PerhitunganAuditorRp.
SelisihRp..
1PembangunanGd.
SerbagunaTahapII.PekerjaanPersiapan50.756.280.0048.440.760.002.315.520.00II.PekerjaanTanah313.323.889.00284.847.989.2128.475.899.79III.Pekerjaankonstruksi&
betonuntukpondasi921.566.506.00602.431.201.45.319.135.304.55IV.Pekerjaankonstruksi&
2.385.358.715.001.293.016.409.241.092.342.305.76betonuntukstruktur-Jumlahkerugiannegara3.671.005390.002.228.736359.901.442.269.030.102PembangunanGd.
SerbagunaTahapIII.Pekerjaantanah120.568.010.00105.414.950.0015.153.060.00II.Pekerjaankonstruksi&betonuntukpondasi475.836.849.40424.036.740.1651.800.109.24III.Pekerjaankonstruksi&
betonuntukstruktur2.339.045.855.001.634.254.487.33704.791.367.67Direktori
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.25dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/20086.SaksiTEGUHSETIABUDIdansaksiSRIWAHYUNIkarenasetiapbulanmenerimamasing-masingRp.2.000.000,-(duajutarupiah).
SesuaihasilpenelitiandarisaksiahlikontruksiITSpadaproyekpembangunangedungSerbaGunadanDPRDantaralainditemukanadanya:
-LuasatapbangunanGedungSerbaGunamenurutperjanjiankontrakseluas4.500M2namunsetelahdilakukanpengukuranditemukanluasatap3.770,32M2shinggaterdapatselisih723,68M2.
-PelaksanaanpekerjaanpengadaandanpemasangankonstruksispaceframeuntukatapdancanopipekerjaanskylightpadaGedungSerbaGunaanggarannyaebihtinggitidaksesuaidengannilaikontrakantaraCV.BudiBersaudaradenganPT.BinatamaAkrindo.
-JumlahGazebohanya2buahdariperencanaan3buah-Volumebesipadagambarkalaudihitungbiayanyabanyakyanglebihkecildibandingdenganvolumebesiyangdipakaiuntukperhitunganrencanaanggara.
HasilpemeriksaanfisikdariteamauditBPKPPropinsiJawaTimurbersamadenganteamahlidariInstitutTehnologi10NopemberSurabayadidapatkankeugianne
garadenganperincian:
PembangunanGedungSerbaGunadangedungDPRD:
1.MarkUphargaperitemBarang/JasaberdasarhargakhususNO.UraianKontrakRp.
PerhitunganAuditorRp.
SelisihRp..
1PembangunanGd.
SerbagunaTahapII.PekerjaanPersiapan50.756.280.0048.440.760.002.315.520.00II.PekerjaanTanah313.323.889.00284.847.989.2128.475.899.79III.Pekerjaankonstruksi&
betonuntukpondasi921.566.506.00602.431.201.45.319.135.304.55IV.Pekerjaankonstruksi&
2.385.358.715.001.293.016.409.241.092.342.305.76betonuntukstruktur-Jumlahkerugiannegara3.671.005390.002.228.736359.901.442.269.030.102PembangunanGd.
SerbagunaTahapIII.Pekerjaantanah120.568.010.00105.414.950.0015.153.060.00II.Pekerjaankonstruksi&betonuntukpondasi475.836.849.40424.036.740.1651.800.109.24III.Pekerjaankonstruksi&
betonuntukstruktur2.339.045.855.001.634.254.487.33704.791.367.67
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 25
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah
Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.26dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008IV.Pek.Pemasanganinst.Air,closed&bakmandi99.782.840.0097.437.476.002.345.364.00V.Pekerjaanplafon306.089.351.00302.483.537.003.605.814.00VI.Pekerjaankeramik357.311.589.00310.213.016.0047.098.373.00VII.PekerjaanGroundReservoir181.861.981.00107.474.297.4574.387.683.56VIII.Pekerjaansaluran,
septitank&peresapan143.937.500.00129.815.000.0014.122.500.00IX.PekerjaanRuanggenset101.043.340.5068.448.608.5332.594.731.97-Jumlahkerugiannegara4.125.477.3153.179.578.112.247945.899.203.433.
PembangunanGd.SerbagunaTahapIIA.BangunanGedungI.Pekerjaankusendanpintu/jendela452.584.874.60440.869.582.6011.415.292.00II.PekerjaanPersiapanLantai2.310.729.370.002.285.247.370.0025.482.000.00III.PekerjaanRangkaAtap4.628.000.000.004.628.000.000.000.00IV.PekerjaanPenutupAtap1.576.603.500.001.500.799.116.0075.804.384.00V.PekerjaanSkyLigtAtapAtas173.824.950.00173.824.950.000.00VI.PekerjaanCanopyPintuMasuk360.000.000.00360.000.00
0.000.00VII.PekerjaanInstalasiListrik1.791.821.500.001.788.474.500.003.074.000.00VIII.PekerjaanHydran42.687.456.0071.289.280.501.398.175.50IX.PekerjaanInstalasiListrik2.940.000.002.940.000.000.00X.PekerjaanSoundSystem296.930.078.00296.930.078.000.00XLPekerjaanPompa&
Tangky79.831.122.0079.831.122.000.00XII.PekerjaanPenangkalPetir38.000.000.0038.000.000.000.00XIII.PekerjaanFinishing666.416.175.00637.663.740.5028.752.435.30JumlahA12.450.049.026.4012.304.122.739.60145.926.286.80B.PekerjaanLansekapI.PekerjaanLantai826.881.877.00496.680.115.00330.201.762.00II.PekerjaanPagardan322.300.530.00257.346.754.0064.953.776.00Direktori
Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.26dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008IV.Pek.Pemasanganinst.Air,closed&bakmandi99.782.840.0097.437.476.002.345.364.00V.Pekerjaanplafon306.089.351.00302.483.537.003.605.814.00VI.Pekerjaankeramik357.311.589.00310.213.016.0047.098.373.00VII.PekerjaanGroundReservoir181.861.981.00107.474.297.4574.387.683.56VIII.Pekerjaansaluran,
septitank&peresapan143.937.500.00129.815.000.0014.122.500.00IX.PekerjaanRuanggenset101.043.340.5068.448.608.5332.594.731.97-Jumlahkerugiannegara4.125.477.3153.179.578.112.247945.899.203.433.
PembangunanGd.SerbagunaTahapIIA.BangunanGedungI.Pekerjaankusendanpintu/jendela452.584.874.60440.869.582.6011.415.292.00II.PekerjaanPersiapanLantai2.310.729.370.002.285.247.370.0025.482.000.00III.PekerjaanRangkaAtap4.628.000.000.004.628.000.000.000.00IV.PekerjaanPenutupAtap1.576.603.500.001.500.799.116.0075.804.384.00V.PekerjaanSkyLigtAtapAtas173.824.950.00173.824.950.000.00VI.PekerjaanCanopyPintuMasuk360.000.000.00360.000.00
0.000.00VII.PekerjaanInstalasiListrik1.791.821.500.001.788.474.500.003.074.000.00VIII.PekerjaanHydran42.687.456.0071.289.280.501.398.175.50IX.PekerjaanInstalasiListrik2.940.000.002.940.000.000.00X.PekerjaanSoundSystem296.930.078.00296.930.078.000.00XLPekerjaanPompa&
Tangky79.831.122.0079.831.122.000.00XII.PekerjaanPenangkalPetir38.000.000.0038.000.000.000.00XIII.PekerjaanFinishing666.416.175.00637.663.740.5028.752.435.30JumlahA12.450.049.026.4012.304.122.739.60145.926.286.80B.PekerjaanLansekapI.PekerjaanLantai826.881.877.00496.680.115.00330.201.762.00II.PekerjaanPagardan322.300.530.00257.346.754.0064.953.776.00
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 26
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.27dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008TaludIII.PekerjaanTaman,
TiangBendera320.622.737.00293.651.270.0026.971.467.00IV.PekerjaanpembuatanGazebo51.022.678.0043.371.482.847.651.195.16JumlahB1.520.827.822.001.091.049.621.84429.778.700.16JumlahKeruginAdanB13.970.876.848.4013.395.172.361.84575.704.486.96-MarkUphargapekerjaanRangkaAtap824.000.000.002.MarkUpKoefisiendanHargaperitemBarang/JasaberdasarhargakhususNo.UraianKontrakRp.
PerhitunganAuditorRp.
SelisihRp.
1PembangunanGd.SerbagunaTahapII.PekerjaanPersiapanII.PekerjaanTanahIII.PekerjaanPasangan-Jumlahkerugiannegara30.649.088.0048.682.440.00211.130.553.00290.461.681.0030.649.088.0043.930.130.00136.222.178.44210.801396.44.004.751.910.0074.908.374.5679.660.284.562.PekerjaanGedungDPRDTahapIII.PekerjaanPersiapanII.PekerjaanTanahIII.PekerjaanBetonIV.PekerjaanPasangan&
Betonunt.StrukturV.Lantai1-Jumlahkerugiannegara24.142.250.0063.239.991.00120.843.520.001.342.326.230.84847.370.761.002
.397.922.752.8423.073.500.0055.084.54.00103.131.455.00887.585.938.00593.853.932.001.662.729389.00.1.068.750.008.155.427.0017.712.065.00454.740.292.84253.516.829.0035.193363.843.PembangunanGedungDPRDTahapIIIA.PekerjaanTanahB.PekerjaanStrukturalLantaiDasarI.PekerjaanLantaiII.PekerjaanLantai1III.PekerjaanLantai2IV.PekerjaanLantai3V.Atap:
487.141.093.0011.399.940.001.654.300.177.00710.452.187.00710.452.187.00420.500.470.009.943.281:001.037.349.313.001.481.691.465.00406.017.761.0066.640.623.001.456.659.00616.950.864.001.073.505.358.00304.434.426.00-Atapkonsul-AtaptengahVI.Selasar:
-Pekerjaantanah-PekerjaanPasangan-PekerjaanBetonVII.Kanopi:
-PekerjaanbetonVIII.TanggaIX.SaluranPembatasX.PekerjaanDeckerPintuJumlahKerugianNegara805.772.808.00172.997.976.0013.790.420.00208.089.690.00805.252.188.00170.227.054.00250.20.013.00139.582.175.0058.962.032.008.043.984.576.00551.765.834.00102.192.714.0011.864.429.00174.377.670.00484.370.002.0095.913226.00142.594.6
61.00118.754.821.0058.200.848.005.095.536.495.00254.006.974.0070.805.262.001.925.991.0033.712.020.00320.882.186.074.313.828.00108.225.352.0020.827.354.00761.184.002.948.448.081.00Direktori
Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.27dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008TaludIII.PekerjaanTaman,
TiangBendera320.622.737.00293.651.270.0026.971.467.00IV.PekerjaanpembuatanGazebo51.022.678.0043.371.482.847.651.195.16JumlahB1.520.827.822.001.091.049.621.84429.778.700.16JumlahKeruginAdanB13.970.876.848.4013.395.172.361.84575.704.486.96-MarkUphargapekerjaanRangkaAtap824.000.000.002.MarkUpKoefisiendanHargaperitemBarang/JasaberdasarhargakhususNo.UraianKontrakRp.
PerhitunganAuditorRp.
SelisihRp.
1PembangunanGd.SerbagunaTahapII.PekerjaanPersiapanII.PekerjaanTanahIII.PekerjaanPasangan-Jumlahkerugiannegara30.649.088.0048.682.440.00211.130.553.00290.461.681.0030.649.088.0043.930.130.00136.222.178.44210.801396.44.004.751.910.0074.908.374.5679.660.284.562.PekerjaanGedungDPRDTahapIII.PekerjaanPersiapanII.PekerjaanTanahIII.PekerjaanBetonIV.PekerjaanPasangan&
Betonunt.StrukturV.Lantai1-Jumlahkerugiannegara24.142.250.0063.239.991.00120.843.520.001.342.326.230.84847.370.761.002
.397.922.752.8423.073.500.0055.084.54.00103.131.455.00887.585.938.00593.853.932.001.662.729389.00.1.068.750.008.155.427.0017.712.065.00454.740.292.84253.516.829.0035.193363.843.PembangunanGedungDPRDTahapIIIA.PekerjaanTanahB.PekerjaanStrukturalLantaiDasarI.PekerjaanLantaiII.PekerjaanLantai1III.PekerjaanLantai2IV.PekerjaanLantai3V.Atap:
487.141.093.0011.399.940.001.654.300.177.00710.452.187.00710.452.187.00420.500.470.009.943.281:001.037.349.313.001.481.691.465.00406.017.761.0066.640.623.001.456.659.00616.950.864.001.073.505.358.00304.434.426.00-Atapkonsul-AtaptengahVI.Selasar:
-Pekerjaantanah-PekerjaanPasangan-PekerjaanBetonVII.Kanopi:
-PekerjaanbetonVIII.TanggaIX.SaluranPembatasX.PekerjaanDeckerPintuJumlahKerugianNegara805.772.808.00172.997.976.0013.790.420.00208.089.690.00805.252.188.00170.227.054.00250.20.013.00139.582.175.0058.962.032.008.043.984.576.00551.765.834.00102.192.714.0011.864.429.00174.377.670.00484.370.002.0095.913226.00142.594.6
61.00118.754.821.0058.200.848.005.095.536.495.00254.006.974.0070.805.262.001.925.991.0033.712.020.00320.882.186.074.313.828.00108.225.352.0020.827.354.00761.184.002.948.448.081.00
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 27
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.28dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008DarihasilperincianMarkUpperitembarang/jasaberdasarhargakhususdisampaikansebagaiberikut:
-PembangunanGedungSerbaguna:
-MarkupKoefisiendanhargaperitembarang/jasaberdasarkanhargakhusus:
-TahapI/Tahun2003Rp.1.442.269.030,10-TahapIIATahun2004Rp.945.899.203,43-TahapIII/Tahun2005Rp.575.704.486.96Rp.2.963.872.720,49-MarkuphargapekerjaanrangkaatapRp.824.000.000,00SubJumlahRp.3.787.872.720,49-PembangunanGedungDPRD:
-MarkupKoefisiendanhargaperitembarang/jasaberdasarkanhargakhusus:
-TahapI/Tahun2003Rp.79.660.284,56-TahapII/Tahun2004Rp.735.193.363,84-TahapIII/Tahun2005Rp.2.948.448.081.00SubJumlahRp.3.763.301.729.40JumlahRp.7.551.174.449,89Akibatperbuatanterdakwa-terdakwatersebutdiatasdalamProyekPembangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDKabupatenMagetan,
KeuanganNegaradirugikansebesarRp.7.551.174.449,89(tujuhmilyarlimaratuslimapuluhsatujutaseratustujuhpuluhempatribuempatratusempatpuluhsembilanrupiahdelapanp
uluhsembilansen)atausetidak-tidaknyasekitarjumlahtersebut.
PerbuatanterdakwaIIr.SAMSULHADI,MsidanterdakwaIIGIMIN,BEmerupakantindakpidanasebagaimanadiaturdandiancampidanadalampasal3Undang-UndangNomor31tahun1999tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsisebagaimanatelahdiubahdenganUndang-UndangNomor20tahun2001tentangPerubahanatasUndang-UndangNomor31tahun1999tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsijopasal55ayat(1)ke-1KUHPjopasal64ayat(I)KUHP.
MahkamahAgungtersebut;
MembacatuntutanpidanaJaksa/PenuntutUmumpadaKejaksaanNegeriSurabayatanggal1Nopember2007sebagaiberikut:
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.28dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008DarihasilperincianMarkUpperitembarang/jasaberdasarhargakhususdisampaikansebagaiberikut:
-PembangunanGedungSerbaguna:
-MarkupKoefisiendanhargaperitembarang/jasaberdasarkanhargakhusus:
-TahapI/Tahun2003Rp.1.442.269.030,10-TahapIIATahun2004Rp.945.899.203,43-TahapIII/Tahun2005Rp.575.704.486.96Rp.2.963.872.720,49-MarkuphargapekerjaanrangkaatapRp.824.000.000,00SubJumlahRp.3.787.872.720,49-PembangunanGedungDPRD:
-MarkupKoefisiendanhargaperitembarang/jasaberdasarkanhargakhusus:
-TahapI/Tahun2003Rp.79.660.284,56-TahapII/Tahun2004Rp.735.193.363,84-TahapIII/Tahun2005Rp.2.948.448.081.00SubJumlahRp.3.763.301.729.40JumlahRp.7.551.174.449,89Akibatperbuatanterdakwa-terdakwatersebutdiatasdalamProyekPembangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDKabupatenMagetan,
KeuanganNegaradirugikansebesarRp.7.551.174.449,89(tujuhmilyarlimaratuslimapuluhsatujutaseratustujuhpuluhempatribuempatratusempatpuluhsembilanrupiahdelapanp
uluhsembilansen)atausetidak-tidaknyasekitarjumlahtersebut.
PerbuatanterdakwaIIr.SAMSULHADI,MsidanterdakwaIIGIMIN,BEmerupakantindakpidanasebagaimanadiaturdandiancampidanadalampasal3Undang-UndangNomor31tahun1999tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsisebagaimanatelahdiubahdenganUndang-UndangNomor20tahun2001tentangPerubahanatasUndang-UndangNomor31tahun1999tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsijopasal55ayat(1)ke-1KUHPjopasal64ayat(I)KUHP.
MahkamahAgungtersebut;
MembacatuntutanpidanaJaksa/PenuntutUmumpadaKejaksaanNegeriSurabayatanggal1Nopember2007sebagaiberikut:
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 28
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.29dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/20081.MenyatakanterdakwaI.Ir.SAMSULHADIMsidanterdakwaGIMINBEterbuktisecarasahdanmeyakinkanbersalahtelahmelakukan,menyuruhlakukanatauturutsertamelakukantindakpidanakorupsiyangdilakukansecaraberlanjutsebagaimanadiaturdandiancampidanadalamPasa2ayat(1)UUNo.31tahun1999tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsisebagaimanadiaturdandiancampidanadalamPasal2ayat(1)UUNo.31tahun1999tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsisebagai-
manatelahdiubahdenganUndang-UndangNo.20Tahun2001jopasal55ayat(1)ke1KUHPjoPasal64ayat(1)KUHPsebagaimanayangtercantumdalamdakwaanprimer;
2.MenjatuhkanpidanaterhadapterdakwaI.Ir.SAMSULHADI,Msidenganpidanapenjaraselama6(enam)tahun,sedangkanterhadapterdakwaII.
GIMIN,BE,pidanapenjaraselama5(lima)tahunmasing-masingdikurangiselamaparaterdakwadalammasatahanansementaradenganperintahagarparaterdakwatetapditahan;
3.Menjatuhkanpidanadendamasing-masingRp.250.000.000,00(Duaratuslimapuluhjutarupiah)subsida
irmasing-masing6(enam)bulankurungan;
4.MenjatuhkanpidanaterhadapterdakwaI.Ir.SAMSULHADIMsidanterdakwaGIMINBEdenganpidanatambahanuntukmembayaruangpengantisebesarRp.7.511.174.449,89(tujuhmilyarlimaratussebelasjutaseratustujuhpuluhempatribuempatratusempatpuluhsembilankomadelapanpuluhsembilanrupiah)denganketentuanjikaparaterdakwatidakmembayaruangpenggantipalinglamadalamwaktu1(satu)bulansesudahputusanPengadilanmemperolehkekuatanhukumtetap,makahartabenda-
nyadapatdisitaolehJaksadandilelanguntukmencukupiuangpengantitersebut.Dalamhalparaterdakwatidakmempunyaihartabendayangmencukupiuntukmembayaruangpengganti,makadigantidenganpidanapenjaramasing-masingselama2(dua)tahun;
5.Memerintahkanbarangbuktiberupa:
1.1(satu)lembarKTPatasnamaSRIWAHYUNI,Nik.
12.5618.450764.0003denganalamatBabadanRukun7/12RT.07RW.02Kel.DupakKec.KrembanganSurabaya;
2.1(satu)buahbukuasliturunanaktapernyataankeluarmasukdanKEluarsebagaiperserodariperseroankomanditer"CV.BUDIBERSAUD
ARA";
3.1(satu)bendelfotocopybukuCompanyProfileCV.BUDIBERSAUDARA;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.29dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/20081.MenyatakanterdakwaI.Ir.SAMSULHADIMsidanterdakwaGIMINBEterbuktisecarasahdanmeyakinkanbersalahtelahmelakukan,menyuruhlakukanatauturutsertamelakukantindakpidanakorupsiyangdilakukansecaraberlanjutsebagaimanadiaturdandiancampidanadalamPasa2ayat(1)UUNo.31tahun1999tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsisebagaimanadiaturdandiancampidanadalamPasal2ayat(1)UUNo.31tahun1999tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsisebagai-
manatelahdiubahdenganUndang-UndangNo.20Tahun2001jopasal55ayat(1)ke1KUHPjoPasal64ayat(1)KUHPsebagaimanayangtercantumdalamdakwaanprimer;
2.MenjatuhkanpidanaterhadapterdakwaI.Ir.SAMSULHADI,Msidenganpidanapenjaraselama6(enam)tahun,sedangkanterhadapterdakwaII.
GIMIN,BE,pidanapenjaraselama5(lima)tahunmasing-masingdikurangiselamaparaterdakwadalammasatahanansementaradenganperintahagarparaterdakwatetapditahan;
3.Menjatuhkanpidanadendamasing-masingRp.250.000.000,00(Duaratuslimapuluhjutarupiah)subsida
irmasing-masing6(enam)bulankurungan;
4.MenjatuhkanpidanaterhadapterdakwaI.Ir.SAMSULHADIMsidanterdakwaGIMINBEdenganpidanatambahanuntukmembayaruangpengantisebesarRp.7.511.174.449,89(tujuhmilyarlimaratussebelasjutaseratustujuhpuluhempatribuempatratusempatpuluhsembilankomadelapanpuluhsembilanrupiah)denganketentuanjikaparaterdakwatidakmembayaruangpenggantipalinglamadalamwaktu1(satu)bulansesudahputusanPengadilanmemperolehkekuatanhukumtetap,makahartabenda-
nyadapatdisitaolehJaksadandilelanguntukmencukupiuangpengantitersebut.Dalamhalparaterdakwatidakmempunyaihartabendayangmencukupiuntukmembayaruangpengganti,makadigantidenganpidanapenjaramasing-masingselama2(dua)tahun;
5.Memerintahkanbarangbuktiberupa:
1.1(satu)lembarKTPatasnamaSRIWAHYUNI,Nik.
12.5618.450764.0003denganalamatBabadanRukun7/12RT.07RW.02Kel.DupakKec.KrembanganSurabaya;
2.1(satu)buahbukuasliturunanaktapernyataankeluarmasukdanKEluarsebagaiperserodariperseroankomanditer"CV.BUDIBERSAUD
ARA";
3.1(satu)bendelfotocopybukuCompanyProfileCV.BUDIBERSAUDARA;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 29
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.30dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/20084.1(satu)bukuaslisuratperjanjianpelaksanaanpekerjaanNo.
09/SB/403.023/IX/2003tgl.17September2003pembangunangedungserbagunatahapIKab.Magetan;
5.1(satu)bukuaslisuratperjanjianpelaksanaanpekerjaanNo.
640/12/403.102/K/II/2004tgl.10Pebruari2004pembangunangedungserbagunatahapIIKab.Magetan;
6.1(satu)bukufotocopysuratperjanjianpelaksanaanpekerjaanNo.
600/176/403.102/KA/II/2004tgl.06Juli2004pembangunangedungserbagunatahapIIIKab.Magetan;
7.1(satu)bukufotocopysuratperjanjianpelaksanaanpekerjaanNo.
07/DPRD/403.102/X/2003tgl.10Oktober2003pembangunangedungDPRDtahapIKab.Magetan;
8.1(satu)bukufotocopysuratperjanjianpelaksanaanpekerjaanNo.
640/17/403.102/K/II/2004tgl.10Pebruari2004pembangunangedungDPRDtahapIIKab.Magetan;
9.1(satu)bukufotocopysuratperjanjianpelaksanaanpekerjaanNo.
600/177/403.102/KA/II/2004tgl.06Juli2004pembangunangedungserbagunatahapIIKab.Magetan;
10.1(satu)bendellampiranf otocopyKeputusanBupatiMagetanNo.
188/303/Kept/403.012/2003ttgpenetapanhargasatuanbahandanupahkhususuntukproyekpembangunangedungserbaguna(GOR)
dangedungDPRDMagetandanaAnggaranPendapatandanBelanjaDaerahKab.Magetanth.Anggaran2003;
11.1(satu)bukufotocopyOwner'sEstimate(OE);
12.3(tiga)buahdisketberisipembangunangedungserbagunadangedungDPRDPemkabMagetantahapI,tahapIIdantahapIII;
13.1(satu)lembarSuratPerintahTugasNo.800/205/403.102/2003yntukmembantuKetuaPanitiaPengadaanBarangdanJasa;
14.1(satu)bukufotocopyperencanaandanpembangunangedungDPRDTahapI;
15.1(satu)lembardisposisiKADINPUkepadaKASUBDINTataKotatgl06September2003(Asli);
16.1(satu)lembardisposisiBupatikepadaSEKAB/KADINPUsetujupenunjukanlangsungan.CV.BUDIBERSAUDARASurabayatgl.6September2006(Asli);
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.30dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/20084.1(satu)bukuaslisuratperjanjianpelaksanaanpekerjaanNo.
09/SB/403.023/IX/2003tgl.17September2003pembangunangedungserbagunatahapIKab.Magetan;
5.1(satu)bukuaslisuratperjanjianpelaksanaanpekerjaanNo.
640/12/403.102/K/II/2004tgl.10Pebruari2004pembangunangedungserbagunatahapIIKab.Magetan;
6.1(satu)bukufotocopysuratperjanjianpelaksanaanpekerjaanNo.
600/176/403.102/KA/II/2004tgl.06Juli2004pembangunangedungserbagunatahapIIIKab.Magetan;
7.1(satu)bukufotocopysuratperjanjianpelaksanaanpekerjaanNo.
07/DPRD/403.102/X/2003tgl.10Oktober2003pembangunangedungDPRDtahapIKab.Magetan;
8.1(satu)bukufotocopysuratperjanjianpelaksanaanpekerjaanNo.
640/17/403.102/K/II/2004tgl.10Pebruari2004pembangunangedungDPRDtahapIIKab.Magetan;
9.1(satu)bukufotocopysuratperjanjianpelaksanaanpekerjaanNo.
600/177/403.102/KA/II/2004tgl.06Juli2004pembangunangedungserbagunatahapIIKab.Magetan;
10.1(satu)bendellampiranf otocopyKeputusanBupatiMagetanNo.
188/303/Kept/403.012/2003ttgpenetapanhargasatuanbahandanupahkhususuntukproyekpembangunangedungserbaguna(GOR)
dangedungDPRDMagetandanaAnggaranPendapatandanBelanjaDaerahKab.Magetanth.Anggaran2003;
11.1(satu)bukufotocopyOwner'sEstimate(OE);
12.3(tiga)buahdisketberisipembangunangedungserbagunadangedungDPRDPemkabMagetantahapI,tahapIIdantahapIII;
13.1(satu)lembarSuratPerintahTugasNo.800/205/403.102/2003yntukmembantuKetuaPanitiaPengadaanBarangdanJasa;
14.1(satu)bukufotocopyperencanaandanpembangunangedungDPRDTahapI;
15.1(satu)lembardisposisiKADINPUkepadaKASUBDINTataKotatgl06September2003(Asli);
16.1(satu)lembardisposisiBupatikepadaSEKAB/KADINPUsetujupenunjukanlangsungan.CV.BUDIBERSAUDARASurabayatgl.6September2006(Asli);
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 30
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.31dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/200817.NotadinasdariKADINPUkepadaBupatiperihalpenunjukanlangsungpembangunangedungserbagunatahapIan.CV.BUDIBERSAUDARAtgl.5September2003No.640/370/483/2003(Asli);
18.1(satu)lembarsuratperjanjiankerjasamaPT.BINATAMAAKRINDOdenganCV.BUDIBERSAUDARAtgl.25Juli2003ditandatanganiolehSRIWAHYUNIdanIr.ALIFIANTOSEKARNO(Asli);
19.1(satu)lembardisposisiaslidariKADINPUkeKASUBDINTataKotatgl.29Juli2003No.2269(Asli);
20.1(satu)lembarsuratdariPIMPROkepanitiaNo.16/SB/403.102/IX/2003perihalpenunjukkanlangsungCV.BudiBersaudaratanggal6September2003(Asli);
21.1(satu)DisposisiaslidariKADINPUkeKASUBDINtataKotatgl.29Juli2003No.2269(Asli);
22.1(satu)lembardisposisidariBupatikepadaSEKABPUtgl.29Juli2003No.9891.A(Asli);
23.1(satu)lembarnotadinasperihalpenunjukankonsultanperencanadanpelaksanafisikpembangunangedungDPRDtahapIdariKADINPUkepadaBupatitgl.28Juli2003(fotocopy);
24.1(satu)lembardisposisidariKADINPUkeKASUBDINTataKota No.
1970tgl.24Juli2003(Asli);
25.1(satu)lembardisposisidariBupatikepadaSEKABtgl.24Juli2003No.8067(Asli);
26.1(satu)lembarnotadinasPUkeBupatiNo.640/639/403.102/2003tgl.
23Juli2003(Asli);
27.1(satu)bendelsuratperjanjiankerjasamaCV.NULULKonsultandenganPT.APORAINDUSMAtgl.01Juli2003ditandatanganiIr.
HERUGADINGKENCONOdanIr.RUDIT.HARTONO,MBA,MM(fotocopy);
28.1(satu)lembardisposisiKADINkeKASUBDINTataKotaNo.1835.Atgl.8September2003(Asli);
29.1(satu)lembardisposisidariBupatikepadaSEKABPUNo.9265tgl.8September2003(Asli);
30.1(satu)lembarnotadinasdariKADINPUkeBupatiNo.
640/385/403.102/2003tgl.8September2003(Asli);
31.1(satu)bendellampiranBeritaAcaraserahterimaproyekAnggaranPendapatandanBelanjaDaerah(APBDII)Kab.Magetanth.AnggaranDirektori
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.31dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/200817.NotadinasdariKADINPUkepadaBupatiperihalpenunjukanlangsungpembangunangedungserbagunatahapIan.CV.BUDIBERSAUDARAtgl.5September2003No.640/370/483/2003(Asli);
18.1(satu)lembarsuratperjanjiankerjasamaPT.BINATAMAAKRINDOdenganCV.BUDIBERSAUDARAtgl.25Juli2003ditandatanganiolehSRIWAHYUNIdanIr.ALIFIANTOSEKARNO(Asli);
19.1(satu)lembardisposisiaslidariKADINPUkeKASUBDINTataKotatgl.29Juli2003No.2269(Asli);
20.1(satu)lembarsuratdariPIMPROkepanitiaNo.16/SB/403.102/IX/2003perihalpenunjukkanlangsungCV.BudiBersaudaratanggal6September2003(Asli);
21.1(satu)DisposisiaslidariKADINPUkeKASUBDINtataKotatgl.29Juli2003No.2269(Asli);
22.1(satu)lembardisposisidariBupatikepadaSEKABPUtgl.29Juli2003No.9891.A(Asli);
23.1(satu)lembarnotadinasperihalpenunjukankonsultanperencanadanpelaksanafisikpembangunangedungDPRDtahapIdariKADINPUkepadaBupatitgl.28Juli2003(fotocopy);
24.1(satu)lembardisposisidariKADINPUkeKASUBDINTataKota No.
1970tgl.24Juli2003(Asli);
25.1(satu)lembardisposisidariBupatikepadaSEKABtgl.24Juli2003No.8067(Asli);
26.1(satu)lembarnotadinasPUkeBupatiNo.640/639/403.102/2003tgl.
23Juli2003(Asli);
27.1(satu)bendelsuratperjanjiankerjasamaCV.NULULKonsultandenganPT.APORAINDUSMAtgl.01Juli2003ditandatanganiIr.
HERUGADINGKENCONOdanIr.RUDIT.HARTONO,MBA,MM(fotocopy);
28.1(satu)lembardisposisiKADINkeKASUBDINTataKotaNo.1835.Atgl.8September2003(Asli);
29.1(satu)lembardisposisidariBupatikepadaSEKABPUNo.9265tgl.8September2003(Asli);
30.1(satu)lembarnotadinasdariKADINPUkeBupatiNo.
640/385/403.102/2003tgl.8September2003(Asli);
31.1(satu)bendellampiranBeritaAcaraserahterimaproyekAnggaranPendapatandanBelanjaDaerah(APBDII)Kab.Magetanth.Anggaran
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 31
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.32dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/20082003proyekperencanaandanpembangunangedungserbagunatahapIdaiDinasPU(Asli);
32.1(satu)bendeldokumenproyekpengadaanjasakonstruksiproyekpembangunangedungDPRDTahapIKab.Magetantahun2003(Asli);
33.1(satu)bendellampiranBeritaAcaraserahterimaproyekAnggaranPendapatandanBelanjaDaerah(APBDII)Kab.Magetanth.Anggaran2003proyekperencanaandanpembangunangedungDPRDtahapIdaiDinasPU(Asli);
34.1(satu)bendellampiranBeritaAcaraserahterimaproyekAnggaranPendapatandanBelanjaDaerah(APBD)Kab.Magetanth.Anggaran2003proyekperencanaandanpembangunangedungDPRDtahapIdaiDinasPU(Asli);
35.1(satu)setgambarperencanaanpembangunangedungserbagunaKab.MagetantahapIth.2003(Asli);
36.1(satu)setgambarperencanaanpembangunangedungDPRDKab.
MagetantahapIIth.2003(Asli);
37.1(satu)bendelBeritaAcarapembayaranterminIterdiridari6(enam)
lembarkepadaCV.BUDIBERSAUDARAtgl.29Oktober2003ditandatanganiolehSRIWAHYUNI;
38.1(satu)bendelBeritaAcara
pembayaranterminIIterdiridari8(delapan)lembarkepadaCV.BUDIBERSAUDARAtgl.11Nopember2003ditandatanganiolehSRIWAHYUNI(Asli);
39.1(satu)bendelBeritaAcarapembayaranterminIIIterdiridari8(delapan)lembarkepadaCV.BUDIBERSAUDARAtgl.10Desember2003ditandatanganiolehSRIWAHYUNI(Asli);
40.1(satu)bendelBeritaAcarapembayaranterminIterdiridari8(delapan)lembarkepadaCV.BUDIKARYAMANDIRItgl.3Nopember2003ditandatanganiolehTEGUHSETIABUDI(Asli);
41.1(satu)bendelBeritaAcarapembayaranterminIIterdiridari8(delapan)lembarkepadaCV.BUDIKARYAMANDIRItgl.21Nopember2003ditandatanganiolehTEGUHSETIABUDI(Asli);
42.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapImingguItgl.17September-20September2003(fotocopy);
43.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapImingguIItgl.21September-27September2003(fotocopy);
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.32dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/20082003proyekperencanaandanpembangunangedungserbagunatahapIdaiDinasPU(Asli);
32.1(satu)bendeldokumenproyekpengadaanjasakonstruksiproyekpembangunangedungDPRDTahapIKab.Magetantahun2003(Asli);
33.1(satu)bendellampiranBeritaAcaraserahterimaproyekAnggaranPendapatandanBelanjaDaerah(APBDII)Kab.Magetanth.Anggaran2003proyekperencanaandanpembangunangedungDPRDtahapIdaiDinasPU(Asli);
34.1(satu)bendellampiranBeritaAcaraserahterimaproyekAnggaranPendapatandanBelanjaDaerah(APBD)Kab.Magetanth.Anggaran2003proyekperencanaandanpembangunangedungDPRDtahapIdaiDinasPU(Asli);
35.1(satu)setgambarperencanaanpembangunangedungserbagunaKab.MagetantahapIth.2003(Asli);
36.1(satu)setgambarperencanaanpembangunangedungDPRDKab.
MagetantahapIIth.2003(Asli);
37.1(satu)bendelBeritaAcarapembayaranterminIterdiridari6(enam)
lembarkepadaCV.BUDIBERSAUDARAtgl.29Oktober2003ditandatanganiolehSRIWAHYUNI;
38.1(satu)bendelBeritaAcara
pembayaranterminIIterdiridari8(delapan)lembarkepadaCV.BUDIBERSAUDARAtgl.11Nopember2003ditandatanganiolehSRIWAHYUNI(Asli);
39.1(satu)bendelBeritaAcarapembayaranterminIIIterdiridari8(delapan)lembarkepadaCV.BUDIBERSAUDARAtgl.10Desember2003ditandatanganiolehSRIWAHYUNI(Asli);
40.1(satu)bendelBeritaAcarapembayaranterminIterdiridari8(delapan)lembarkepadaCV.BUDIKARYAMANDIRItgl.3Nopember2003ditandatanganiolehTEGUHSETIABUDI(Asli);
41.1(satu)bendelBeritaAcarapembayaranterminIIterdiridari8(delapan)lembarkepadaCV.BUDIKARYAMANDIRItgl.21Nopember2003ditandatanganiolehTEGUHSETIABUDI(Asli);
42.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapImingguItgl.17September-20September2003(fotocopy);
43.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapImingguIItgl.21September-27September2003(fotocopy);
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 32
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.33dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/200844.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapImingguIIItgl.28September-04Oktober2003(fotocopy);
45.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapImingguIVtgl.05Oktober-11Oktober2003(fotocopy);
46.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapIImingguIIItgl.22Pebruari-28Pebruari2004(fotocopy);
47.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapIImingguIVtgl.29Pebruari-06Maret2004(fotocopy);
48.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapIImingguVtgl.07Maret-13Maret2004(fotocopy);
49.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapIImingguVItgl.14Maret-20Maret2004
(fotocopy);
50.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapIImingguVIItgl.21Maret-27Maret2004(fotocopy);
51.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapIImingguVIIItgl.28Maret-03April2004(fotocopy);
52.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapIImingguIXtgl.04April-10April2004(fotocopy);
53.1(satu)bendelLaporanAkhirPerencanaanPembangunanGedungDPRDtahapIIth.Anggaran2003CV.YOSONEGOROKONSULTAN(fotocopy);
54.1(satu)bendelLaporanAkhirPerencanaanPembangunanGedungDPRDtahapIIth.Anggaran2004CV.YOSONEGOROKONSULTAN(fotocopy);
55.1(satu)bendelINKINDOtandaanggotaNo.Anggota10495/P/0592:
JTM(fotocopy);
56.1(satu)KerangkaAcuanKerja(Pengawasan)ProyekPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunatahapIth.2003(fotocopy);
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.33dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/200844.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapImingguIIItgl.28September-04Oktober2003(fotocopy);
45.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapImingguIVtgl.05Oktober-11Oktober2003(fotocopy);
46.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapIImingguIIItgl.22Pebruari-28Pebruari2004(fotocopy);
47.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapIImingguIVtgl.29Pebruari-06Maret2004(fotocopy);
48.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapIImingguVtgl.07Maret-13Maret2004(fotocopy);
49.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapIImingguVItgl.14Maret-20Maret2004
(fotocopy);
50.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapIImingguVIItgl.21Maret-27Maret2004(fotocopy);
51.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapIImingguVIIItgl.28Maret-03April2004(fotocopy);
52.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapIImingguIXtgl.04April-10April2004(fotocopy);
53.1(satu)bendelLaporanAkhirPerencanaanPembangunanGedungDPRDtahapIIth.Anggaran2003CV.YOSONEGOROKONSULTAN(fotocopy);
54.1(satu)bendelLaporanAkhirPerencanaanPembangunanGedungDPRDtahapIIth.Anggaran2004CV.YOSONEGOROKONSULTAN(fotocopy);
55.1(satu)bendelINKINDOtandaanggotaNo.Anggota10495/P/0592:
JTM(fotocopy);
56.1(satu)KerangkaAcuanKerja(Pengawasan)ProyekPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunatahapIth.2003(fotocopy);
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 33
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.34dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/200857.1(satu)KerangkaAcuanKerja(Perencanaan)ProyekPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunatahapIth.2003(fotocopy);'
58.1(satu)bendelSKBupatiMagetanNo.188/16/Kept/403.012/2004(fotocopy);
59.1(satu)bendelRencanaKerjadanSyarat-syarat(RKS)PerencanaangedungDPRDdanSekretariattahapIth.Anggaran2003(fotocopy);
60.1(satu)bendelRencanaKerjadanSyarat-syarat(RKS)PerencanaangedungDPRDdanSekretariattahapIIth.Anggaran2004(fotocopy);
61.1(satu)bendelRencanaKerjadanSyarat-syarat(RKS)PerencanaangedungDPRDdanSekretariattahapIIIth.Anggaran2004(fotocopy);
62.1(satu)bendelEngineerEstimate(EE)PembangunanGedungDPRDKab.MagetantahapIIth.Anggaran2003(fotocopy);
63.1(satu)bendelEngineerEstimate(EE)PembangunanGedungDPRDKab.MagetantahapIIth.Anggaran2003(fotocopy);
64.1(satu)bendelEngineerEstimate(EE)PembangunanGedungDPRDKab.MagetantahapIIIth.Anggaran2004(fotocopy);
65.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011 105266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIKARYAMANDIRIalamatJl.
BabadanRukunVII/12SurabayacabangutamaSurabayaperiodeJanuari2004;
66.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011105366-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIKARYAMANDIRIalamatJl.
BabadanRukunVII/12SurabayacabangutamaSurabayaperiodeApril2004;
67.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011105266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIKARYAMANDIRIalamatJl.
BabadanRukunVII/12SurabayacabangutamaSurabayaperiodeMei2004;
68.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.OQ11105266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIKARYAMANDIRIalamatJl.
BabadanRukunVII/12SurabayacabangutamaSurabayaperiodeJuni2004;
69.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011105266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIKARYAMANDIRIalamatJl.
BabadanRukunVII/12SurabayacabangutamaSurabayaperiodeJuli2004;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.34dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/200857.1(satu)KerangkaAcuanKerja(Perencanaan)ProyekPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunatahapIth.2003(fotocopy);'
58.1(satu)bendelSKBupatiMagetanNo.188/16/Kept/403.012/2004(fotocopy);
59.1(satu)bendelRencanaKerjadanSyarat-syarat(RKS)PerencanaangedungDPRDdanSekretariattahapIth.Anggaran2003(fotocopy);
60.1(satu)bendelRencanaKerjadanSyarat-syarat(RKS)PerencanaangedungDPRDdanSekretariattahapIIth.Anggaran2004(fotocopy);
61.1(satu)bendelRencanaKerjadanSyarat-syarat(RKS)PerencanaangedungDPRDdanSekretariattahapIIIth.Anggaran2004(fotocopy);
62.1(satu)bendelEngineerEstimate(EE)PembangunanGedungDPRDKab.MagetantahapIIth.Anggaran2003(fotocopy);
63.1(satu)bendelEngineerEstimate(EE)PembangunanGedungDPRDKab.MagetantahapIIth.Anggaran2003(fotocopy);
64.1(satu)bendelEngineerEstimate(EE)PembangunanGedungDPRDKab.MagetantahapIIIth.Anggaran2004(fotocopy);
65.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011 105266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIKARYAMANDIRIalamatJl.
BabadanRukunVII/12SurabayacabangutamaSurabayaperiodeJanuari2004;
66.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011105366-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIKARYAMANDIRIalamatJl.
BabadanRukunVII/12SurabayacabangutamaSurabayaperiodeApril2004;
67.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011105266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIKARYAMANDIRIalamatJl.
BabadanRukunVII/12SurabayacabangutamaSurabayaperiodeMei2004;
68.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.OQ11105266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIKARYAMANDIRIalamatJl.
BabadanRukunVII/12SurabayacabangutamaSurabayaperiodeJuni2004;
69.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011105266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIKARYAMANDIRIalamatJl.
BabadanRukunVII/12SurabayacabangutamaSurabayaperiodeJuli2004;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 34
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.35dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/200870.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011105266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIKARYAMANDIRIalamatJl.
BabadanRukunVII/12SurabayacabangutamaSurabayaperiodeAgustus2004;
71.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011105266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIKARYAMANDIRIalamatJl.
BabadanRukunVII/12SurabayacabangutamaSurabayaperiodeSeptember2004;
72.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011148277-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIKARYAMANDIRIalamatJl.
BabadanRukunVII/12SurabayacabangutamaSurabayaperiodeSeptember2004;
73.1(satu)lembarasliSertifikatBadanUsahajasapelaksanakonstruksidariGAPENSIno.05748/GAPENSI/13/02/2004namabadanusahaCV.BUDIKARYAMANDIRItgl.12Pebruari2004klasifikasibidangarsitektursubbidangperumahandanpermukiman,gedungdanpabrik;
74.1(satu)lembarasliSertifikatBadanUsahajasapelaksanakonstruksidariGAPENSIno.05748/GAPENSI/13/02/2004namabadanusahaCV.BUDIKARYAM
ANDIRItgl.12Pebruari2004klasifikasibidangsipilsubbidangdrainasedanjaringanpengairan,jalan,jembatan,
landasandanlokasipengeborandarat;
75.1(satu)lembarasliSuratIjinUsahaPerdagangan(SIUP)besarNo.
510/82/402.4.12/2004namaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRIpemilikTEGUHSETIABUDIkegiatanusahaperdaganganbarangdanjasatgl.08April2004;
76.1(satu)lembarasliTandaDaftarUsahaPerdagangan(TDUP)namaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRIpemilikTEGUHSETIABUDIjenisusahaperdagangandalamnegeri/Suppliertgl.14Juni1999;
77.TandaDaftarPerusahaanPersekutuanKomanditerNo.130135108135berlakus/dtgl08Oktober2004,namaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRIstatusKantorPusattgl.08Oktober1999;
78.1(satu)lembaraslikartutandaanggotaAsosiasiPerusahaanJasa&
BarangTeknikElektronika(ABE)Prop.JawaTimurnamaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRIbidangusahaMekanikaldanElektrikal/listrik,Komputertgl.12September2002;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.35dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/200870.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011105266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIKARYAMANDIRIalamatJl.
BabadanRukunVII/12SurabayacabangutamaSurabayaperiodeAgustus2004;
71.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011105266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIKARYAMANDIRIalamatJl.
BabadanRukunVII/12SurabayacabangutamaSurabayaperiodeSeptember2004;
72.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011148277-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIKARYAMANDIRIalamatJl.
BabadanRukunVII/12SurabayacabangutamaSurabayaperiodeSeptember2004;
73.1(satu)lembarasliSertifikatBadanUsahajasapelaksanakonstruksidariGAPENSIno.05748/GAPENSI/13/02/2004namabadanusahaCV.BUDIKARYAMANDIRItgl.12Pebruari2004klasifikasibidangarsitektursubbidangperumahandanpermukiman,gedungdanpabrik;
74.1(satu)lembarasliSertifikatBadanUsahajasapelaksanakonstruksidariGAPENSIno.05748/GAPENSI/13/02/2004namabadanusahaCV.BUDIKARYAM
ANDIRItgl.12Pebruari2004klasifikasibidangsipilsubbidangdrainasedanjaringanpengairan,jalan,jembatan,
landasandanlokasipengeborandarat;
75.1(satu)lembarasliSuratIjinUsahaPerdagangan(SIUP)besarNo.
510/82/402.4.12/2004namaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRIpemilikTEGUHSETIABUDIkegiatanusahaperdaganganbarangdanjasatgl.08April2004;
76.1(satu)lembarasliTandaDaftarUsahaPerdagangan(TDUP)namaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRIpemilikTEGUHSETIABUDIjenisusahaperdagangandalamnegeri/Suppliertgl.14Juni1999;
77.TandaDaftarPerusahaanPersekutuanKomanditerNo.130135108135berlakus/dtgl08Oktober2004,namaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRIstatusKantorPusattgl.08Oktober1999;
78.1(satu)lembaraslikartutandaanggotaAsosiasiPerusahaanJasa&
BarangTeknikElektronika(ABE)Prop.JawaTimurnamaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRIbidangusahaMekanikaldanElektrikal/listrik,Komputertgl.12September2002;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 35
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.36dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/200879.1(satu)lembaraslisuratketerangandomisiliNo.517/61/402.6.7.5/2003namaTeguhSetyaBudialamatJl.BabadanRukun7/12Surabayatgl.16Januari2003;
80.1(satu)lembaraslisertifikatkompetensiperusahaanpemasokbarang/jasano.A006.1601.3.06415.03R01dariBadanSertifikasiPerusahaanElektronikadanMekatronika(Baspem)namaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRIklasifikasijasapemasokanalat/peralatan,
sukucadangmekanikaldanelektrikal/listrik,jasapemasokalat/peralatan/sukucadangcomputerditetapkandiJakartatgl.04Maret2003s/d31Desember2003;
81.1(satu)lembarasliIzinUsahaJasaKonstruksiNasionaldariPemkotSurabayaSekretariatDaerahNo.188.4/132/402.4.6/2002namaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRINPWPperusahaan01.621.4-
605.000tgl13Juni2002;
82.1(satu)lembaraslitandaanggotabiasano.13/37/1665dariGAPENSInamaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRInamapimpinanTEGUHSETIABUDIgolonganmenengahSurabayatgl.7Oktober2003;
83.3(tiga)lembaraslikertaskosongCV.BUDIKARYAMA NDIRIyangberisitandatangan;
84.1(satu)lembarfotocopySIUPBesarno.510/82/402.4.12/2004namaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRISurabayatgl.08April2004;
85.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011125266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIBERSAUDARAalamatKalikepitingJaya3/2SurabayacabangutamaSurabayaperiodeJanuari2004;
86.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011125266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIBERSAUDARAalamatKalikepitingJaya3/2SurabayacabangutamaSurabayaperiodeApril2004;
87.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011125266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIBERSAUDARAalamatKalikepitingJaya3/2SurabayacabangutamaSurabayaperiodeJuni2004;
88.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011125266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIBERSAUDARAalamatKalikepitingJaya3/2SurabayacabangutamaSurabayaperiodeJuli2004;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.36dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/200879.1(satu)lembaraslisuratketerangandomisiliNo.517/61/402.6.7.5/2003namaTeguhSetyaBudialamatJl.BabadanRukun7/12Surabayatgl.16Januari2003;
80.1(satu)lembaraslisertifikatkompetensiperusahaanpemasokbarang/jasano.A006.1601.3.06415.03R01dariBadanSertifikasiPerusahaanElektronikadanMekatronika(Baspem)namaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRIklasifikasijasapemasokanalat/peralatan,
sukucadangmekanikaldanelektrikal/listrik,jasapemasokalat/peralatan/sukucadangcomputerditetapkandiJakartatgl.04Maret2003s/d31Desember2003;
81.1(satu)lembarasliIzinUsahaJasaKonstruksiNasionaldariPemkotSurabayaSekretariatDaerahNo.188.4/132/402.4.6/2002namaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRINPWPperusahaan01.621.4-
605.000tgl13Juni2002;
82.1(satu)lembaraslitandaanggotabiasano.13/37/1665dariGAPENSInamaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRInamapimpinanTEGUHSETIABUDIgolonganmenengahSurabayatgl.7Oktober2003;
83.3(tiga)lembaraslikertaskosongCV.BUDIKARYAMA NDIRIyangberisitandatangan;
84.1(satu)lembarfotocopySIUPBesarno.510/82/402.4.12/2004namaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRISurabayatgl.08April2004;
85.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011125266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIBERSAUDARAalamatKalikepitingJaya3/2SurabayacabangutamaSurabayaperiodeJanuari2004;
86.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011125266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIBERSAUDARAalamatKalikepitingJaya3/2SurabayacabangutamaSurabayaperiodeApril2004;
87.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011125266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIBERSAUDARAalamatKalikepitingJaya3/2SurabayacabangutamaSurabayaperiodeJuni2004;
88.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011125266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIBERSAUDARAalamatKalikepitingJaya3/2SurabayacabangutamaSurabayaperiodeJuli2004;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 36
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.37dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/200889.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011125266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIBERSAUDARAalamatKalikepitingJaya3/2SurabayacabangutamaSurabayaperiodeAgustus2004;
90.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011125266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIBERSAUDARAalamatKalikepitingJaya3/2SurabayacabangutamaSurabayaperiodeSeptember2004;
91.1(satu)bendelasliaktapemasukandanpengeluaranperserosertaperubahananggarandasarCV.BUDIBERSAUDARAdiNotaris&
PejabatPembuatAktaTanahUNTUNGDARNOSOEWIRJO,SHtgl.
20Mei1997no.159turunanpertama;
92.SuratIjinUsahaPerdagangan(SIUP)no.682/13-1/PM/VI11/1997namaperusahaanCV.BUDIBERSAUDARApemilikSRIWAHYUNIgolonganmenengahbidangperdaganganbarangdiSurabayatgl.14Juli1997;
93.1(satu)bendelasliaktaperseroankomanditerCV.BUDIBERSAUDARAtgl.02April1997diNotaris&PejabatPembuatAktaTanahUNTUNGDARNOSOEWIRJO,SHtgl.02April1997no.21turunanpertama;
94.1(satu)lem baraslisuratketerangandomisiliperusahaannamaSRIWAHYUNIpimp.CV.BUDIBERSAUDARAreg.474/536/402.92.01.2/
2003bahwaalamat(Jl.KalikepitingJayaHI/2Surabaya)tersebutdiatastermasukwilayahKel.PacarKembangKec.TambakSariSurabaya;
95.1(satu)lembaraslilampiranpengukuhanpengusahakenapajakCV.BudiBersaudarajenisusaha52110konstruksigedungterhitungtgl.11April1997;
96.Sertifikat-BadanUsahaJasaPelaksanaKonstruksiCV.BUDIBERSAUDARAno.05747/GAPENS1/13/02/2004golonganmenengahbidangsipilsubbidangjalan,jembatan,landasandanlokasiditetapkandiSurabayatgl12Pebruari2004;
97.SertifikatBadanUsahaJasaPelaksanaKonstruksiCV.BUDIBERSAUDARAno.05747/GAPENSI/13/02/2004golonganmenengahbidangsipilsubbidangperumahandanpermukiman,gedungdanpabrikdanpertamananditetapkandiSurabayatgl12Pebruari2004;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.37dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/200889.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011125266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIBERSAUDARAalamatKalikepitingJaya3/2SurabayacabangutamaSurabayaperiodeAgustus2004;
90.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011125266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIBERSAUDARAalamatKalikepitingJaya3/2SurabayacabangutamaSurabayaperiodeSeptember2004;
91.1(satu)bendelasliaktapemasukandanpengeluaranperserosertaperubahananggarandasarCV.BUDIBERSAUDARAdiNotaris&
PejabatPembuatAktaTanahUNTUNGDARNOSOEWIRJO,SHtgl.
20Mei1997no.159turunanpertama;
92.SuratIjinUsahaPerdagangan(SIUP)no.682/13-1/PM/VI11/1997namaperusahaanCV.BUDIBERSAUDARApemilikSRIWAHYUNIgolonganmenengahbidangperdaganganbarangdiSurabayatgl.14Juli1997;
93.1(satu)bendelasliaktaperseroankomanditerCV.BUDIBERSAUDARAtgl.02April1997diNotaris&PejabatPembuatAktaTanahUNTUNGDARNOSOEWIRJO,SHtgl.02April1997no.21turunanpertama;
94.1(satu)lem baraslisuratketerangandomisiliperusahaannamaSRIWAHYUNIpimp.CV.BUDIBERSAUDARAreg.474/536/402.92.01.2/
2003bahwaalamat(Jl.KalikepitingJayaHI/2Surabaya)tersebutdiatastermasukwilayahKel.PacarKembangKec.TambakSariSurabaya;
95.1(satu)lembaraslilampiranpengukuhanpengusahakenapajakCV.BudiBersaudarajenisusaha52110konstruksigedungterhitungtgl.11April1997;
96.Sertifikat-BadanUsahaJasaPelaksanaKonstruksiCV.BUDIBERSAUDARAno.05747/GAPENS1/13/02/2004golonganmenengahbidangsipilsubbidangjalan,jembatan,landasandanlokasiditetapkandiSurabayatgl12Pebruari2004;
97.SertifikatBadanUsahaJasaPelaksanaKonstruksiCV.BUDIBERSAUDARAno.05747/GAPENSI/13/02/2004golonganmenengahbidangsipilsubbidangperumahandanpermukiman,gedungdanpabrikdanpertamananditetapkandiSurabayatgl12Pebruari2004;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 37
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.38dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/200898.1(satu)lembaraslisuratno.Kep-04161A/VPJ.09/KP.0403/1997tentangPengukuhanPengusahaKenaPajakan.CV.BUDIBERSAUDARAtgl11April1997;
99.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemkabMagetankepadaCV.BUDIKARYAMANDIRItgl26Pebruari2004;
100.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemkabMagetankepadaCV.BUDIKARYAMANDIRItgl29Maret2004;
101.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemkabMagetankepadaCV.BUDIKARYAMANDIRItgl27April2004102.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemegangKasDaerahKabMagetankepadaCV.BUDIKARYAMANDIRIsenilai,Rp.
303.525.000,00tgl.16Desember2003;
103.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardari•PemegangKasDaerahKabMagetankepadaCV.BUDIKARYAMANDIRIsenilaiRp.15.975.000,00tgl16Desember2004;
104.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemkabMagetankepadaCV.BUDIBERSAUDARAtgl16Februari2004;
105.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemkabMag
etankepadaCV.BUDIBERSAUDARAtgl16Maret2004;
106.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemkabMagetankepadaCV.BUDIBERSAUDARAtgl14April2004;
107.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemegangKasDaerahKabMagetankepadaCV.BUDIBERSAUDARAsenilaiRp.
540.000.000,00tgl23September2003;
108.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemegangKasDaerahKabMagetankepadaCV.BUDIBERSAUDARAsenilaiRp.
267.600.000,00tgl01Oktober2003;
109.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemegangKasDaerahKabMagetankepadaCV.BUDIBERSAUDARAsenilaiRp.
1.615.200.000,00tgl03Nopember2003;
110.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemegangKasDaerahKabMagetankepadaCV.BUDIBERSAUDARAsenilaiRp.
1.413.300.000,00tgl14Nopember2003;
111.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemegangKasDaerahKabMagetankepadaCV.BUDIBERSAUDARAsenilaiRp.
201.900.000,00tgl15Desember2003;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.38dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/200898.1(satu)lembaraslisuratno.Kep-04161A/VPJ.09/KP.0403/1997tentangPengukuhanPengusahaKenaPajakan.CV.BUDIBERSAUDARAtgl11April1997;
99.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemkabMagetankepadaCV.BUDIKARYAMANDIRItgl26Pebruari2004;
100.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemkabMagetankepadaCV.BUDIKARYAMANDIRItgl29Maret2004;
101.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemkabMagetankepadaCV.BUDIKARYAMANDIRItgl27April2004102.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemegangKasDaerahKabMagetankepadaCV.BUDIKARYAMANDIRIsenilai,Rp.
303.525.000,00tgl.16Desember2003;
103.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardari•PemegangKasDaerahKabMagetankepadaCV.BUDIKARYAMANDIRIsenilaiRp.15.975.000,00tgl16Desember2004;
104.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemkabMagetankepadaCV.BUDIBERSAUDARAtgl16Februari2004;
105.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemkabMag
etankepadaCV.BUDIBERSAUDARAtgl16Maret2004;
106.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemkabMagetankepadaCV.BUDIBERSAUDARAtgl14April2004;
107.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemegangKasDaerahKabMagetankepadaCV.BUDIBERSAUDARAsenilaiRp.
540.000.000,00tgl23September2003;
108.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemegangKasDaerahKabMagetankepadaCV.BUDIBERSAUDARAsenilaiRp.
267.600.000,00tgl01Oktober2003;
109.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemegangKasDaerahKabMagetankepadaCV.BUDIBERSAUDARAsenilaiRp.
1.615.200.000,00tgl03Nopember2003;
110.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemegangKasDaerahKabMagetankepadaCV.BUDIBERSAUDARAsenilaiRp.
1.413.300.000,00tgl14Nopember2003;
111.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemegangKasDaerahKabMagetankepadaCV.BUDIBERSAUDARAsenilaiRp.
201.900.000,00tgl15Desember2003;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 38
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.39dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008112.1(satu)bendelfotocopylaporankemajuanpekerjaanmingguke1tgl10s/d18Oktober2003;
113.1(satu)bendelfotocopylaporankemajuanpekerjaanmingguke3tgl26s/d01Nopember2003;
114.1(satu)bendelfotocopylaporankemajuanpekerjaanmingguke4tgl02s/d03Nopember2003;
115.1(satu)(bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.
Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode10-14Pebruari2004mingguke-1;
116.1(satu)(bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.
Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode15-21Pebruari2004mingguke-2;
117.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.
Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode22-28Pebruari2004mingguke-3;
118.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangun angedung1DPRDKab.MagetantahapIIth.
Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode29Pebruari-
06Maret2004mingguke-4;
119.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.
Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode07-13Maret2004mingguke-5;
120.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.
Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode14-20Maret2004mingguke-6;
121.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.
Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode21-27Maret2004mingguke-7;
122.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.39dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008112.1(satu)bendelfotocopylaporankemajuanpekerjaanmingguke1tgl10s/d18Oktober2003;
113.1(satu)bendelfotocopylaporankemajuanpekerjaanmingguke3tgl26s/d01Nopember2003;
114.1(satu)bendelfotocopylaporankemajuanpekerjaanmingguke4tgl02s/d03Nopember2003;
115.1(satu)(bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.
Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode10-14Pebruari2004mingguke-1;
116.1(satu)(bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.
Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode15-21Pebruari2004mingguke-2;
117.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.
Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode22-28Pebruari2004mingguke-3;
118.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangun angedung1DPRDKab.MagetantahapIIth.
Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode29Pebruari-
06Maret2004mingguke-4;
119.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.
Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode07-13Maret2004mingguke-5;
120.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.
Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode14-20Maret2004mingguke-6;
121.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.
Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode21-27Maret2004mingguke-7;
122.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 39
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.40dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode28Maret-03April2004mingguke-8;
123.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.
Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode04-10April2004mingguke-9;
124.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.
Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode11-17April2004mingguke-10;
125.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.
Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode18-24April2004mingguke-11;
126.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungSerbagunatahapIKab.Magetanth.
Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeItgl17s/d20September2003;
127.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
peke rjaanpembangunangedungSerbagunatahapIKab.Magetanth.
Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeIItgl21s/d27September2003;
128.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungSerbagunatahapIKab.Magetanth.
Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeIIItgl20Septembers/d04Oktober2003;
129.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungSerbagunatahapIKab.Magetanth.
Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeIV(Empat)tgl05s/d11Oktober2003;
130.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeV(Lima)tgl12s/d18Oktober2003;
131.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIKab.Magetanth.Anggaran2003olehDirektori Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.40dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode28Maret-03April2004mingguke-8;
123.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.
Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode04-10April2004mingguke-9;
124.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.
Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode11-17April2004mingguke-10;
125.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.
Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode18-24April2004mingguke-11;
126.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungSerbagunatahapIKab.Magetanth.
Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeItgl17s/d20September2003;
127.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
peke rjaanpembangunangedungSerbagunatahapIKab.Magetanth.
Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeIItgl21s/d27September2003;
128.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungSerbagunatahapIKab.Magetanth.
Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeIIItgl20Septembers/d04Oktober2003;
129.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungSerbagunatahapIKab.Magetanth.
Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeIV(Empat)tgl05s/d11Oktober2003;
130.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeV(Lima)tgl12s/d18Oktober2003;
131.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIKab.Magetanth.Anggaran2003oleh
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 40
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.41dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008CV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeVI(Enam)tgl19s/d25Oktober2003;
132.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeVII(Tujuh)tgl26Oktober-01Nopember2003;
133.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIKab.Magetanth.Anggaran*2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeVIII(Delapan)tgl02s/d08Nopember2003;
134.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeIX(Sembilan)tgl09s/d15Nopember2003;
135.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeI(Satu)tgl10s/d14Pebruari2004;
136.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunant
ahapIIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeII(Dua)tgl15s/d21Pebruari2004;
137.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeIII(Tiga)tgl22s/d28Pebruari2004;
138.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeIV(Empat)tgl29Pebruaris/d06Maret2004;
139.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeV(Lima)tgl07s/d13Maret2004;
140.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth.Anggaran2003Direktori Putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.41dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008CV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeVI(Enam)tgl19s/d25Oktober2003;
132.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeVII(Tujuh)tgl26Oktober-01Nopember2003;
133.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIKab.Magetanth.Anggaran*2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeVIII(Delapan)tgl02s/d08Nopember2003;
134.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeIX(Sembilan)tgl09s/d15Nopember2003;
135.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeI(Satu)tgl10s/d14Pebruari2004;
136.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunant
ahapIIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeII(Dua)tgl15s/d21Pebruari2004;
137.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeIII(Tiga)tgl22s/d28Pebruari2004;
138.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeIV(Empat)tgl29Pebruaris/d06Maret2004;
139.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeV(Lima)tgl07s/d13Maret2004;
140.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth.Anggaran2003
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 41
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.42dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeVI(Enam)tgl14s/d20Maret2004;
141.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeVII(Tujuh)tgl21s/d27Maret2004;
142.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeVIII(Delapan)tgl28Marets/d03April2004;
143.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth..Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeIX(Sembilan)tgl04s/d10April2004;
144.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeJanuari2003CabangUtamaSurabaya;
145.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208Su
rabayaPeriodePebruari2003CabangUtamaSurabaya;
146.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeMaret2003CabangUtamaSurabaya;
147.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeApril2003CabangUtamaSurabaya;
148.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeMei2003CabangUtamaSurabaya;
149.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeJuni2003CabangUtamaSurabaya;
150.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeJuli2003CabangUtamaSurabaya;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.42dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeVI(Enam)tgl14s/d20Maret2004;
141.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeVII(Tujuh)tgl21s/d27Maret2004;
142.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeVIII(Delapan)tgl28Marets/d03April2004;
143.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth..Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeIX(Sembilan)tgl04s/d10April2004;
144.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeJanuari2003CabangUtamaSurabaya;
145.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208Su
rabayaPeriodePebruari2003CabangUtamaSurabaya;
146.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeMaret2003CabangUtamaSurabaya;
147.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeApril2003CabangUtamaSurabaya;
148.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeMei2003CabangUtamaSurabaya;
149.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeJuni2003CabangUtamaSurabaya;
150.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeJuli2003CabangUtamaSurabaya;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 42
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah
Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.43dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008151.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeAgustus2003CabangUtamaSurabaya;
152.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeSeptember2003CabangUtamaSurabaya;
153.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeOktober2003CabangUtamaSurabaya;
154.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeNopember2003CabangUtamaSurabaya;
155.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeDesember2003CabangUtamaSurabaya;
156.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.
ManukanLorIIF/
51SurabayaTLP.5346926PeriodeJanuari2003CabangUtamaSurabaya;
157.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaTLP.5346926PeriodePebruari2003CabangUtamaSurabaya;
158.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaTLP.5346926PeriodeMaret2003CabangUtamaSurabaya;
159.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaTLP.5346926PeriodeApril2003CabangUtamaSurabaya;
160.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaTLP.5346926PeriodeMei2003CabangUtamaSurabaya;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.43dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008151.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeAgustus2003CabangUtamaSurabaya;
152.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeSeptember2003CabangUtamaSurabaya;
153.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeOktober2003CabangUtamaSurabaya;
154.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeNopember2003CabangUtamaSurabaya;
155.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeDesember2003CabangUtamaSurabaya;
156.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.
ManukanLorIIF/
51SurabayaTLP.5346926PeriodeJanuari2003CabangUtamaSurabaya;
157.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaTLP.5346926PeriodePebruari2003CabangUtamaSurabaya;
158.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaTLP.5346926PeriodeMaret2003CabangUtamaSurabaya;
159.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaTLP.5346926PeriodeApril2003CabangUtamaSurabaya;
160.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaTLP.5346926PeriodeMei2003CabangUtamaSurabaya;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 43
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.44dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008161.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeJuli2003CabangUtamaSurabaya;
162.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeAgustus2003CabangUtamaSurabaya;
163.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeSeptember2003CabangUtamaSurabaya;
164.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeOktober2003CabangUtamaSurabaya;
165.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeNopember2003CabangUtamaSurabaya;
166.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811G
iroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeDesember2003CabangUtamaSurabaya;
167.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeJanuari2004CabangUtamaSurabaya;
168.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodePebruari2004CabangUtamaSurabaya;
169.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeMaret2004CabangUtamaSurabaya;
170.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeApril2004CabangUtamaSurabaya;
171.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeMei2004CabangUtamaSurabaya;
172.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.R
ek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeJuni2004CabangUtamaSurabaya;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.44dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008161.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeJuli2003CabangUtamaSurabaya;
162.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeAgustus2003CabangUtamaSurabaya;
163.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeSeptember2003CabangUtamaSurabaya;
164.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeOktober2003CabangUtamaSurabaya;
165.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeNopember2003CabangUtamaSurabaya;
166.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811G
iroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeDesember2003CabangUtamaSurabaya;
167.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeJanuari2004CabangUtamaSurabaya;
168.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodePebruari2004CabangUtamaSurabaya;
169.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeMaret2004CabangUtamaSurabaya;
170.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeApril2004CabangUtamaSurabaya;
171.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeMei2004CabangUtamaSurabaya;
172.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.R
ek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeJuni2004CabangUtamaSurabaya;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 44
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.45dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008173.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeJuli2004CabangUtamaSurabaya;
174.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeJanuari2004CabangUtamaSurabaya;
175.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodePebruari2004CabangUtamaSurabaya;
176.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeMaret2004CabangUtamaSurabaya;
177.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeApril2004CabangUtamaSurabaya;
178.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPer
oranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeMei2004Caba*igUtamaSurabaya;
179.1(satu)leitlbaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeJuni2004CabangUtamaSurabaya;
180.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeJuli2004CabangUtamaSurabaya;
181.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodsAgustus2004CabangUtamaSurabaya;
182.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeSeptember2004CabangUtamaSurabaya;
183.1(satu)buahbendelDIPDAaslitahunanggaran2003proyekperencanaanGedungSerbagunatahapI;
184.1(satu)buahbukuKasUmumDaerahAsli;
185.1(satu)bendelAsliNotakesepakatanPemkab.MagetandenganD
PRDNo.188/02/Kept/403.201/2004,No.05/PIM/2004;
186.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaan,danPembangunanDPRDTahapItahun2003No.SPM:1023/BS/2003;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.45dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008173.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeJuli2004CabangUtamaSurabaya;
174.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeJanuari2004CabangUtamaSurabaya;
175.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodePebruari2004CabangUtamaSurabaya;
176.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeMaret2004CabangUtamaSurabaya;
177.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeApril2004CabangUtamaSurabaya;
178.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPer
oranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeMei2004Caba*igUtamaSurabaya;
179.1(satu)leitlbaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeJuni2004CabangUtamaSurabaya;
180.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeJuli2004CabangUtamaSurabaya;
181.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodsAgustus2004CabangUtamaSurabaya;
182.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeSeptember2004CabangUtamaSurabaya;
183.1(satu)buahbendelDIPDAaslitahunanggaran2003proyekperencanaanGedungSerbagunatahapI;
184.1(satu)buahbukuKasUmumDaerahAsli;
185.1(satu)bendelAsliNotakesepakatanPemkab.MagetandenganD
PRDNo.188/02/Kept/403.201/2004,No.05/PIM/2004;
186.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaan,danPembangunanDPRDTahapItahun2003No.SPM:1023/BS/2003;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 45
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.46dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008187.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapItahun2003No.SPM:3987/BT/2003,188.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapItahun2003No.SPM:3988/BT/2003,189.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapItahun2003No.SPM:4220/BS/2003,190.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapItahun2003No.SPM:4074/BS/2003,191.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapItahun2003No.SPM:4113/BT/2003,192.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapIItahun2003No.SPM:323/BT/2003,193.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapIItahun2003No.SPM:575/BT/2003,194.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapIItahun2003No.SPM:804/BT/2003,195.1(satu)bendelfotocopyterlegal
isirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapIItahun2003No.SPM:1496/BT/2003,196.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandan-
PembangunanDPRDTahapIItahun2003No.SPM:1222/BT/2003,197.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapIItahun2003No.SPM:2428/BT/2003,198.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapIItahun2003No.SPM:2472/BT/2003,199.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:1024/BS/2003,200.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:2892/BT/2003,201.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3125/BS/2003,202.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3161/BS/2003,
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.46dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008187.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapItahun2003No.SPM:3987/BT/2003,188.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapItahun2003No.SPM:3988/BT/2003,189.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapItahun2003No.SPM:4220/BS/2003,190.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapItahun2003No.SPM:4074/BS/2003,191.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapItahun2003No.SPM:4113/BT/2003,192.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapIItahun2003No.SPM:323/BT/2003,193.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapIItahun2003No.SPM:575/BT/2003,194.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapIItahun2003No.SPM:804/BT/2003,195.1(satu)bendelfotocopyterlegal
isirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapIItahun2003No.SPM:1496/BT/2003,196.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandan-
PembangunanDPRDTahapIItahun2003No.SPM:1222/BT/2003,197.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapIItahun2003No.SPM:2428/BT/2003,198.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapIItahun2003No.SPM:2472/BT/2003,199.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:1024/BS/2003,200.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:2892/BT/2003,201.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3125/BS/2003,202.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3161/BS/2003,
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 46
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.47dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008203.1(satu)bfeodelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunatahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3479/BT/2003,204.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3490/BT/2003,205.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3491/BT/2003,206.1(satu)bendelfotocopytertegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3663/BT/2003,207.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3708/BT/2003,208.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3926/BT/2003,209.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:39
93/BS/2003,210.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3948/BS/2003danNo.SPM:3949,211.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:4095/BT/2003,212.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:4123/BT/2003,213.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:4075/BT/2003,214.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapIItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:0322/BT/2003,
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.47dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008203.1(satu)bfeodelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunatahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3479/BT/2003,204.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3490/BT/2003,205.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3491/BT/2003,206.1(satu)bendelfotocopytertegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3663/BT/2003,207.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3708/BT/2003,208.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3926/BT/2003,209.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:39
93/BS/2003,210.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3948/BS/2003danNo.SPM:3949,211.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:4095/BT/2003,212.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:4123/BT/2003,213.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:4075/BT/2003,214.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapIItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:0322/BT/2003,
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 47
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.48dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008215.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapIItahun2003No.SPM:
0481/BT/2004,216.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapIItahun2003No.SPM:
0735/BT/2004,217.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapIItahun2003No.SPM:
1063/BT/2004,218.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapIItahun2003No.SPM:
1498/BT/2004,219.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapIItahun2003No.SPM:
2429/BT/2004,220.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapIItahun2003No.SPM:
2497/BT/2004,221.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:1905/BS/2002,222.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPen
dopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:2574/BT/2002,223.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:2784/BT/2002,224.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:2940/BS/2002,225.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:3526/BT/2002,226.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:4016/BT/2002,
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.48dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008215.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapIItahun2003No.SPM:
0481/BT/2004,216.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapIItahun2003No.SPM:
0735/BT/2004,217.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapIItahun2003No.SPM:
1063/BT/2004,218.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapIItahun2003No.SPM:
1498/BT/2004,219.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapIItahun2003No.SPM:
2429/BT/2004,220.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapIItahun2003No.SPM:
2497/BT/2004,221.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:1905/BS/2002,222.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPen
dopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:2574/BT/2002,223.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:2784/BT/2002,224.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:2940/BS/2002,225.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:3526/BT/2002,226.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:4016/BT/2002,
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 48
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.49dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008227.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:4055/BT/2002,228.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:4151/BT/2002,229.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No."SPM:4148/BT/2002,230.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:4153/BT/2002,231.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:4056/BT/2002,232.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:
2P.018.1.01.007No.SPM:1021/BS/2003,233.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01
.007No.SPM:1616/BT/2003,234.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:2014/BS/2003,235.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:
2P.018.1.01.007No.SPM:2204/BT/2003,236.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:3151/BS/2003,237.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:3742/BT/2003,238.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:3743/BT/2003,
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.49dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008227.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:4055/BT/2002,228.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:4151/BT/2002,229.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No."SPM:4148/BT/2002,230.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:4153/BT/2002,231.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:4056/BT/2002,232.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:
2P.018.1.01.007No.SPM:1021/BS/2003,233.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01
.007No.SPM:1616/BT/2003,234.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:2014/BS/2003,235.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:
2P.018.1.01.007No.SPM:2204/BT/2003,236.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:3151/BS/2003,237.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:3742/BT/2003,238.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:3743/BT/2003,
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 49
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.50dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008239.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:3947/BS/2003,240.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:
2P.018.1.01.007No.SPM:4038/BT/2003,241.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:
2P.018.1.01.007No.SPM:4072/BT/2003,242.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:
2P.018.1.01.007No.SPM:4073/BT/2003,243.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:4109/BT/2003,244.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:4110/BT/2003,245.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal
:2P.018.1.01.007No.SPM:4108/BT/2003,246.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIIItahun2004KodeRekening:
2.15.01.3.06.001.001.1No.SPM:1062,247.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIIItahun2004KodeRekening:
2.15.01.3.06.001.001.1No.SPM:1497,248.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIIItahun2004KodeRekening:
2.15.01.3.06.001.001.1No.SPM:1553,249.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIIItahun2004KodeRekening:
2.15.01.3.06.001.001.1No.SPM:1946,250.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIIItahun2004KodeRekening:
2.15.01.3.06.001.001.1No.SPM:2270,
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.50dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008239.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:3947/BS/2003,240.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:
2P.018.1.01.007No.SPM:4038/BT/2003,241.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:
2P.018.1.01.007No.SPM:4072/BT/2003,242.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:
2P.018.1.01.007No.SPM:4073/BT/2003,243.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:4109/BT/2003,244.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:4110/BT/2003,245.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal
:2P.018.1.01.007No.SPM:4108/BT/2003,246.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIIItahun2004KodeRekening:
2.15.01.3.06.001.001.1No.SPM:1062,247.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIIItahun2004KodeRekening:
2.15.01.3.06.001.001.1No.SPM:1497,248.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIIItahun2004KodeRekening:
2.15.01.3.06.001.001.1No.SPM:1553,249.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIIItahun2004KodeRekening:
2.15.01.3.06.001.001.1No.SPM:1946,250.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIIItahun2004KodeRekening:
2.15.01.3.06.001.001.1No.SPM:2270,
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 50
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.51dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008251.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIIItahun2004KodeRekening:
2.15.01.3.06.001.001.1No.SPM:2376,252.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIIItahun2004KodeRekening:
2.15.01.3.06.001.001.1No.SPM:2496,253.1(satu)bendelfotocopyberligalisirBukuBesarPengeluarantahunanggaran2002PembangunanPendopoKabupaten,
254.1(satu)bendelfotocopyberligalisirBukuBesarPengeluarantahunanggaran2003PerencanaandanPembangunanGedungDPRDTahapI,
255.1(satu)bendelfotocopyberligalisirBukuBesarPengeluarantahunanggaran2003PerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaTahapI,
256.1(satu)buahfotocopyKeputusanBupatiMagetannomor3tahun2003ttgPenunjukkanPemegangKhasPemerintahKab.
MagetanTahunanggaran2003,257.1(satu)buahasliKeputusanBupatiMagetanNomor:188/16/
403.012/2004ttgPenunjukkanPemegangPemerintahKab.Magetantahunanggaran2004.6.Membebankanbiayaperkar
akepadaparaterdakwamasing-masingRp.
5.000,-(limariburupiah);
MembacaputusanPengadilanNegeriMagetanNo.201/PID.B/2007/
PN.Mgttanggal28Nopember2007yangamarlengkapnyasebagaiberikut:
1.MenyatakanterdakwaI.Ir.SAMSULHADI,MsidanterdakwaIIGIMIN,BEtelahterbuktisecarasahdanmeyakinkanbersalahmelakukantindakpidana"Korupsisecarabersama-samayangdilakukansebagaiperbuatanberlanjut";
2.Menjatuhkanpidanaterhadapparaterdakwatersebutdenganpidanapenjaramasing-masingselama:4(empat)tahun,dandendamasing-masingsebesarRp.200.000.000,-(duaratusjutarupiah)Subsidari4(empat)bulankurungan;
3.Menetapkanlamanyaparaterdakwaditahandikurangkanseluruhnyadaripidanayangdijatuhkan;
4.Memerintahkanparaterdakwatetapberadadalamtahanan;
5.Memerintahkanbarangbuktiberupa:
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.51dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008251.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIIItahun2004KodeRekening:
2.15.01.3.06.001.001.1No.SPM:2376,252.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIIItahun2004KodeRekening:
2.15.01.3.06.001.001.1No.SPM:2496,253.1(satu)bendelfotocopyberligalisirBukuBesarPengeluarantahunanggaran2002PembangunanPendopoKabupaten,
254.1(satu)bendelfotocopyberligalisirBukuBesarPengeluarantahunanggaran2003PerencanaandanPembangunanGedungDPRDTahapI,
255.1(satu)bendelfotocopyberligalisirBukuBesarPengeluarantahunanggaran2003PerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaTahapI,
256.1(satu)buahfotocopyKeputusanBupatiMagetannomor3tahun2003ttgPenunjukkanPemegangKhasPemerintahKab.
MagetanTahunanggaran2003,257.1(satu)buahasliKeputusanBupatiMagetanNomor:188/16/
403.012/2004ttgPenunjukkanPemegangPemerintahKab.Magetantahunanggaran2004.6.Membebankanbiayaperkar
akepadaparaterdakwamasing-masingRp.
5.000,-(limariburupiah);
MembacaputusanPengadilanNegeriMagetanNo.201/PID.B/2007/
PN.Mgttanggal28Nopember2007yangamarlengkapnyasebagaiberikut:
1.MenyatakanterdakwaI.Ir.SAMSULHADI,MsidanterdakwaIIGIMIN,BEtelahterbuktisecarasahdanmeyakinkanbersalahmelakukantindakpidana"Korupsisecarabersama-samayangdilakukansebagaiperbuatanberlanjut";
2.Menjatuhkanpidanaterhadapparaterdakwatersebutdenganpidanapenjaramasing-masingselama:4(empat)tahun,dandendamasing-masingsebesarRp.200.000.000,-(duaratusjutarupiah)Subsidari4(empat)bulankurungan;
3.Menetapkanlamanyaparaterdakwaditahandikurangkanseluruhnyadaripidanayangdijatuhkan;
4.Memerintahkanparaterdakwatetapberadadalamtahanan;
5.Memerintahkanbarangbuktiberupa:
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 51
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.52dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/20081.1(satu)lembarKTPatasnamaSRIWAHYUNI,Nik.12.5618.450764.0003denganalamatBabadanRukun7/12RT.07RW.02Kel.DupakKec.KrembanganSurabaya;
2.1(satu)buahbukuasliturunanaktapernyataankeluarmasukdanKEluarsebagaiperserodariperseroankomanditer"CV.BUDIBERSAUDARA";
3.1(satu)bendelfotocopybukuCompanyProfileCV.BUDIBERSAUDARA;
4.1(satu)bukuaslisuratperjanjianpelaksanaanpekerjaanNo.
09/SB/403.023/IX/2003tgl.17September2003pembangunangedungserbagunatahapIKab.Magetan;
5.1(satu)bukuaslisuratperjanjianpelaksanaanpekerjaanNo.
640/12/403.102/K/II/2004tgl.10Pebruari2004pembangunangedungserbagunatahapIIKab.Magetan;
6.1(satu)bukufotocopysuratperjanjianpelaksanaanpekerjaanNo.
600/176/403.102/KA/II/2004tgl.06Juli2004pembangunangedungserbagunatahapIIIKab.Magetan;
7.1(satu)bukufotocopysuratperjanjianpelaksanaanpekerjaanNo.
07/DPRD/403.102/X/2003tgl.10Oktober2003pembangunangedungDPRDtahapIKab.Magetan;
8.1(sa tu)bukufotocopysuratperjanjianpelaksanaanpekerjaanNo.
640/17/403.102/K/II/2004tgl.10Pebruari2004pembangunangedungDPRDtahapIIKab.Magetan;
9.1(satu)bukufotocopysuratperjanjianpelaksanaanpekerjaanNo.
600/177/403.102/KA/II/2004tgl.06Juli2004pembangunangedungserbagunatahapIIKab.Magetan;
10.1(satu)bendellampiranfotocopyKeputusanBupatiMagetanNo.
188/303/Kept/403.012/2003ttgpenetapanhargasatuanbahandanupahkhususuntukproyekpembangunangedungserbaguna(GOR)
dangedungDPRDMagetandanaAnggaranPendapatandanBelanjaDaerahKab.Magetanth.Anggaran2003;
11.1(satu)bukufotocopyOwner'sEstimate(OE);
12.3(tiga)buahdisketberisipembangunangedungserbagunadangedungDPRDPemkabMagetantahapI,tahapIIdantahapIII;
13.1(satu)lembarSuratPerintahTugasNo.800/205/403.102/2003yntukmembantuKetuaPanitiaPengadaanBarangdanJasa;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.52dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/20081.1(satu)lembarKTPatasnamaSRIWAHYUNI,Nik.12.5618.450764.0003denganalamatBabadanRukun7/12RT.07RW.02Kel.DupakKec.KrembanganSurabaya;
2.1(satu)buahbukuasliturunanaktapernyataankeluarmasukdanKEluarsebagaiperserodariperseroankomanditer"CV.BUDIBERSAUDARA";
3.1(satu)bendelfotocopybukuCompanyProfileCV.BUDIBERSAUDARA;
4.1(satu)bukuaslisuratperjanjianpelaksanaanpekerjaanNo.
09/SB/403.023/IX/2003tgl.17September2003pembangunangedungserbagunatahapIKab.Magetan;
5.1(satu)bukuaslisuratperjanjianpelaksanaanpekerjaanNo.
640/12/403.102/K/II/2004tgl.10Pebruari2004pembangunangedungserbagunatahapIIKab.Magetan;
6.1(satu)bukufotocopysuratperjanjianpelaksanaanpekerjaanNo.
600/176/403.102/KA/II/2004tgl.06Juli2004pembangunangedungserbagunatahapIIIKab.Magetan;
7.1(satu)bukufotocopysuratperjanjianpelaksanaanpekerjaanNo.
07/DPRD/403.102/X/2003tgl.10Oktober2003pembangunangedungDPRDtahapIKab.Magetan;
8.1(sa tu)bukufotocopysuratperjanjianpelaksanaanpekerjaanNo.
640/17/403.102/K/II/2004tgl.10Pebruari2004pembangunangedungDPRDtahapIIKab.Magetan;
9.1(satu)bukufotocopysuratperjanjianpelaksanaanpekerjaanNo.
600/177/403.102/KA/II/2004tgl.06Juli2004pembangunangedungserbagunatahapIIKab.Magetan;
10.1(satu)bendellampiranfotocopyKeputusanBupatiMagetanNo.
188/303/Kept/403.012/2003ttgpenetapanhargasatuanbahandanupahkhususuntukproyekpembangunangedungserbaguna(GOR)
dangedungDPRDMagetandanaAnggaranPendapatandanBelanjaDaerahKab.Magetanth.Anggaran2003;
11.1(satu)bukufotocopyOwner'sEstimate(OE);
12.3(tiga)buahdisketberisipembangunangedungserbagunadangedungDPRDPemkabMagetantahapI,tahapIIdantahapIII;
13.1(satu)lembarSuratPerintahTugasNo.800/205/403.102/2003yntukmembantuKetuaPanitiaPengadaanBarangdanJasa;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 52
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.53dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/200814.1(satu)lembardisposisiKADINPUkepadaKSUBDINTataKotatgl06September2003(Asli);
15.1(satu)lembardisposisiBupatikepadaSEKAB/KADINPUsetujupenunjukanlangsungan.CV.BUDIBERSAUDARASurabayatgl.6September2006(Asli);
16.NotadinasdariKADINPUkepadaBupatiperihalpenunjukanlangsungpembangunangedungserbagunatahapIan.CV.BUDIBERSAUDARAtgl.5September2003No.640/370/483/2003(Asli);
17.1(satu)'lembarsuratperjanjiankerjasamaPT.BINATAMAAKRINDOdenganCV.BUDIBERSAUDARAtgl.25Juli2003ditandatanganiolehSRIWAHYUNIdanIr.ALIFIANTOSEKARNO(Asli);
18.1(satu)lembardisposisiaslidariKADINPUkeKASUBDINTataKotatgl.29Juli2003No.2269(Asli);
19.1(satu)lembardisposisidariBupatikepadaSEKABPUtgl.29Juli2003No.9891.A(Asli);
20.1(satu)lembarnotadinasperihalpenunjukankonsultanperencanadanpelaksanafisikpembangunangedungDPRDtahapIdariKADINPUkepadaBupatitgl.28Juli2003(fotocopy);
21.1(satu)lembardisposisidariKADINPUkeKASUBDINTataKotaNo.
19 70tgl.24Juli2003(Asli);
22.1(satu)lembardisposisidariBupatikepadaSEKABtgl.24Juli2003No.8067(Asli);
23.1(satu)lembarnotadinasPUkeBupatiNo.640/639/403.102/2003tgl.
23Juli2003(Asli);
24.1(satu)bendelsuratperjanjiankerjasamaCV.NULULKonsultandenganPT.APORAINDUSMAtgl.01Juli2003ditandatanganiIr.
HERUGADINGKENCONOdanIr.RUDIT.HARTONO,MBA,MM(fotocopy);
25.1(satu)lembardisposisiKADINkeKASUBDINTataKotaNo.1835.Atgl.8September2003(Asli);
26.1(satu)lembardisposisidariBupatikepadaSEKABPUNo.9265tgl.8September2003(Asli);
27.1(satu)lembarnotadinasdariKADINPUkeBupatiNo.
640/385/403.102/2003tgl.8September2003(Asli);
28.1(satu)bendellampiranBeritaAcaraserahterimaproyekAnggaranPendapatandanBelanjaDaerah(APBDII)Kab.Magetanth.AnggaranDirektori
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.53dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/200814.1(satu)lembardisposisiKADINPUkepadaKSUBDINTataKotatgl06September2003(Asli);
15.1(satu)lembardisposisiBupatikepadaSEKAB/KADINPUsetujupenunjukanlangsungan.CV.BUDIBERSAUDARASurabayatgl.6September2006(Asli);
16.NotadinasdariKADINPUkepadaBupatiperihalpenunjukanlangsungpembangunangedungserbagunatahapIan.CV.BUDIBERSAUDARAtgl.5September2003No.640/370/483/2003(Asli);
17.1(satu)'lembarsuratperjanjiankerjasamaPT.BINATAMAAKRINDOdenganCV.BUDIBERSAUDARAtgl.25Juli2003ditandatanganiolehSRIWAHYUNIdanIr.ALIFIANTOSEKARNO(Asli);
18.1(satu)lembardisposisiaslidariKADINPUkeKASUBDINTataKotatgl.29Juli2003No.2269(Asli);
19.1(satu)lembardisposisidariBupatikepadaSEKABPUtgl.29Juli2003No.9891.A(Asli);
20.1(satu)lembarnotadinasperihalpenunjukankonsultanperencanadanpelaksanafisikpembangunangedungDPRDtahapIdariKADINPUkepadaBupatitgl.28Juli2003(fotocopy);
21.1(satu)lembardisposisidariKADINPUkeKASUBDINTataKotaNo.
19 70tgl.24Juli2003(Asli);
22.1(satu)lembardisposisidariBupatikepadaSEKABtgl.24Juli2003No.8067(Asli);
23.1(satu)lembarnotadinasPUkeBupatiNo.640/639/403.102/2003tgl.
23Juli2003(Asli);
24.1(satu)bendelsuratperjanjiankerjasamaCV.NULULKonsultandenganPT.APORAINDUSMAtgl.01Juli2003ditandatanganiIr.
HERUGADINGKENCONOdanIr.RUDIT.HARTONO,MBA,MM(fotocopy);
25.1(satu)lembardisposisiKADINkeKASUBDINTataKotaNo.1835.Atgl.8September2003(Asli);
26.1(satu)lembardisposisidariBupatikepadaSEKABPUNo.9265tgl.8September2003(Asli);
27.1(satu)lembarnotadinasdariKADINPUkeBupatiNo.
640/385/403.102/2003tgl.8September2003(Asli);
28.1(satu)bendellampiranBeritaAcaraserahterimaproyekAnggaranPendapatandanBelanjaDaerah(APBDII)Kab.Magetanth.Anggaran
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 53
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.54dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/20082003proyekperencanaandanpembangunangedungserbagunatahapIdaiDinasPU(Asli);
29.1(satu)bendellampiranBeritaAcaraserahterimaproyekAnggaranPendapatandanBelanjaDaerah(APBDII)Kab.Magetanth.Anggaran2003proyekperencanaandanpembangunangedungDPRDtahapIdaiDinasPU(Asli);
30.1(satu)setgambarperencanaanpembangunangedungserbagunaKab.MagetantahapIth.2003(Asli);
31.1(satu)setgambarperencanaanpembangunangedungDPRDKab.
MagetantahapIIth.2003(Asli);
32.1(satu)bendelBeritaAcarapembayaranterminIterdiridari6(enam)
lembarkepadaCV.BUDIBERSAUDARAtgl.29Oktober2003ditandatanganiolehSRIWAHYUNI;
33.1(satu)bendelBeritaAcarapembayaranterminIIterdiridari8(delapan)lembarkepadaCV.BUDIBERSAUDARAtgl.11Nopember2003ditandatanganiolehSRIWAHYUNI(Asli);
34.1(satu)bendelBeritaAcarapembayaranterminIIIterdiridari8(delapan)lembarkepadaCV.BUDIBERSAUDARAtgl.10Desember2003ditandatanganiolehSRIWAHYUNI(Asli);
35.1(satu)bendelBeritaAc
arapembayaranterminIterdiridari8(delapan)lembarkepadaCV.BUDIKARYAMANDIRItgl.3Nopember2003ditandatanganiolehTEGUHSETIABUDI(Asli);
36.1(satu)bendelBeritaAcarapembayaranterminIIterdiridari8(delapan)lembarkepadaCV.BUDIKARYAMANDIRItgl.21Nopember2003ditandatanganiolehTEGUHSETIABUDI(Asli);
37.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapImingguItgl.17September-20September2003(fotocopy);
38.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapImingguIItgl.21September-27September2003(fotocopy);
39.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapImingguIIItgl.28September-04Oktober2003(fotocopy);
40.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapImingguIVtgl.05Oktober-11Oktober2003(fotocopy);
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.54dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/20082003proyekperencanaandanpembangunangedungserbagunatahapIdaiDinasPU(Asli);
29.1(satu)bendellampiranBeritaAcaraserahterimaproyekAnggaranPendapatandanBelanjaDaerah(APBDII)Kab.Magetanth.Anggaran2003proyekperencanaandanpembangunangedungDPRDtahapIdaiDinasPU(Asli);
30.1(satu)setgambarperencanaanpembangunangedungserbagunaKab.MagetantahapIth.2003(Asli);
31.1(satu)setgambarperencanaanpembangunangedungDPRDKab.
MagetantahapIIth.2003(Asli);
32.1(satu)bendelBeritaAcarapembayaranterminIterdiridari6(enam)
lembarkepadaCV.BUDIBERSAUDARAtgl.29Oktober2003ditandatanganiolehSRIWAHYUNI;
33.1(satu)bendelBeritaAcarapembayaranterminIIterdiridari8(delapan)lembarkepadaCV.BUDIBERSAUDARAtgl.11Nopember2003ditandatanganiolehSRIWAHYUNI(Asli);
34.1(satu)bendelBeritaAcarapembayaranterminIIIterdiridari8(delapan)lembarkepadaCV.BUDIBERSAUDARAtgl.10Desember2003ditandatanganiolehSRIWAHYUNI(Asli);
35.1(satu)bendelBeritaAc
arapembayaranterminIterdiridari8(delapan)lembarkepadaCV.BUDIKARYAMANDIRItgl.3Nopember2003ditandatanganiolehTEGUHSETIABUDI(Asli);
36.1(satu)bendelBeritaAcarapembayaranterminIIterdiridari8(delapan)lembarkepadaCV.BUDIKARYAMANDIRItgl.21Nopember2003ditandatanganiolehTEGUHSETIABUDI(Asli);
37.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapImingguItgl.17September-20September2003(fotocopy);
38.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapImingguIItgl.21September-27September2003(fotocopy);
39.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapImingguIIItgl.28September-04Oktober2003(fotocopy);
40.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapImingguIVtgl.05Oktober-11Oktober2003(fotocopy);
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 54
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.55dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/200841.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapIImingguIIItgl.22Pebruari-28Pebruari2004(fotocopy);
42.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapIImingguIVtgl.29Pebruari-06Maret2004(fotocopy);
43.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapIImingguVtgl.07Maret-13Maret2004(fotocopy);
44.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapIImingguVItgl.14Maret-20Maret2004(fotocopy);
45.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapIImingguVIItgl.21Maret-27Maret2004(fotocopy);
46.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapIImingguVIIItgl.28Maret-03April2004(fotoc
opy);
47.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapIImingguIXtgl.04April-10April2004(fotocopy);
48.1(satu)bendelLaporanAkhirPerencanaanPembangunanGedungDPRDtahapIIth.Anggaran2003CV.YOSONEGOROKONSULTAN(fotocopy);
49.1(satu)bendelLaporanAkhirPerencanaanPembangunanGedungDPRDtahapIIth.Anggaran2004CV.YOSONEGOROKONSULTAN(fotocopy);
50.1(satu)bendelINKINDOtandaanggotaNo.Anggota10495/P/0592:
JTM(fotocopy);
51.1(satu)KerangkaAcuanKerja(Pengawasan)ProyekPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunatahapIth.2003(fotocopy);
52.1(satu)KerangkaAcuanKerja(Perencanaan)ProyekPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunatahapIth.2003(fotocopy);'
53.1(satu)bendelSKBupatiMagetanNo.188/16/Kept/403.012/2004(fotocopy);
54.1(satu)bendelRencanaKerjadanSyarat-syarat(RKS)PerencanaangedungDPRDdanSekretariattahapIth.Anggaran2003(fotocopy);
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.55dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/200841.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapIImingguIIItgl.22Pebruari-28Pebruari2004(fotocopy);
42.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapIImingguIVtgl.29Pebruari-06Maret2004(fotocopy);
43.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapIImingguVtgl.07Maret-13Maret2004(fotocopy);
44.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapIImingguVItgl.14Maret-20Maret2004(fotocopy);
45.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapIImingguVIItgl.21Maret-27Maret2004(fotocopy);
46.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapIImingguVIIItgl.28Maret-03April2004(fotoc
opy);
47.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapIImingguIXtgl.04April-10April2004(fotocopy);
48.1(satu)bendelLaporanAkhirPerencanaanPembangunanGedungDPRDtahapIIth.Anggaran2003CV.YOSONEGOROKONSULTAN(fotocopy);
49.1(satu)bendelLaporanAkhirPerencanaanPembangunanGedungDPRDtahapIIth.Anggaran2004CV.YOSONEGOROKONSULTAN(fotocopy);
50.1(satu)bendelINKINDOtandaanggotaNo.Anggota10495/P/0592:
JTM(fotocopy);
51.1(satu)KerangkaAcuanKerja(Pengawasan)ProyekPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunatahapIth.2003(fotocopy);
52.1(satu)KerangkaAcuanKerja(Perencanaan)ProyekPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunatahapIth.2003(fotocopy);'
53.1(satu)bendelSKBupatiMagetanNo.188/16/Kept/403.012/2004(fotocopy);
54.1(satu)bendelRencanaKerjadanSyarat-syarat(RKS)PerencanaangedungDPRDdanSekretariattahapIth.Anggaran2003(fotocopy);
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 55
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.56dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/200855.1(satu)bendelRencanaKerjadanSyarat-syarat(RKS)PerencanaangedungDPRDdanSekretariattahapIIth.Anggaran2004(fotocopy);
56.1(satu)bendelRencanaKerjadanSyarat-syarat(RKS)PerencanaangedungDPRDdanSekretariattahapIIIth.Anggaran2004(fotocopy);
57.1(satu)bendelEngineerEstimate(EE)PembangunanGedungDPRDKab.MagetantahapIIth.Anggaran2003(fotocopy);
58.1(satu)bendelEngineerEstimate(EE)PembangunanGedungDPRDKab.MagetantahapIIth.Anggaran2003(fotocopy);
59.1(satu)bendelEngineerEstimate(EE)PembangunanGedungDPRDKab.MagetantahapIIIth.Anggaran2004(fotocopy);
60.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011105266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIKARYAMANDIRIalamatJl.
BabadanRukunVII/12SurabayacabangutamaSurabayaperiodeJanuari2004;
61.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011105366-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIKARYAMANDIRIalamatJl.
BabadanRukunVII/12SurabayacabangutamaSurabayaperiodeApril2 004;
62.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011105266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIKARYAMANDIRIalamatJl.
BabadanRukunVII/12SurabayacabangutamaSurabayaperiodeMei2004;
63.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.OQ11105266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIKARYAMANDIRIalamatJl.
BabadanRukunVII/12SurabayacabangutamaSurabayaperiodeJuni2004;
64.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011105266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIKARYAMANDIRIalamatJl.
BabadanRukunVII/12SurabayacabangutamaSurabayaperiodeJuli2004;
65.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011105266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIKARYAMANDIRIalamatJl.
BabadanRukunVII/12SurabayacabangutamaSurabayaperiodeAgustus2004;
66.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011105266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIKARYAMANDIRIalamatJl.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.56dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/200855.1(satu)bendelRencanaKerjadanSyarat-syarat(RKS)PerencanaangedungDPRDdanSekretariattahapIIth.Anggaran2004(fotocopy);
56.1(satu)bendelRencanaKerjadanSyarat-syarat(RKS)PerencanaangedungDPRDdanSekretariattahapIIIth.Anggaran2004(fotocopy);
57.1(satu)bendelEngineerEstimate(EE)PembangunanGedungDPRDKab.MagetantahapIIth.Anggaran2003(fotocopy);
58.1(satu)bendelEngineerEstimate(EE)PembangunanGedungDPRDKab.MagetantahapIIth.Anggaran2003(fotocopy);
59.1(satu)bendelEngineerEstimate(EE)PembangunanGedungDPRDKab.MagetantahapIIIth.Anggaran2004(fotocopy);
60.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011105266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIKARYAMANDIRIalamatJl.
BabadanRukunVII/12SurabayacabangutamaSurabayaperiodeJanuari2004;
61.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011105366-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIKARYAMANDIRIalamatJl.
BabadanRukunVII/12SurabayacabangutamaSurabayaperiodeApril2 004;
62.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011105266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIKARYAMANDIRIalamatJl.
BabadanRukunVII/12SurabayacabangutamaSurabayaperiodeMei2004;
63.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.OQ11105266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIKARYAMANDIRIalamatJl.
BabadanRukunVII/12SurabayacabangutamaSurabayaperiodeJuni2004;
64.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011105266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIKARYAMANDIRIalamatJl.
BabadanRukunVII/12SurabayacabangutamaSurabayaperiodeJuli2004;
65.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011105266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIKARYAMANDIRIalamatJl.
BabadanRukunVII/12SurabayacabangutamaSurabayaperiodeAgustus2004;
66.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011105266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIKARYAMANDIRIalamatJl.
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 56
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.57dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008BabadanRukunVII/12SurabayacabangutamaSurabayaperiodeSeptember2004;
67.1(satu)lembarasliSertifikatBadanUsahajasapelaksanakonstruksidariGAPENSIno.05748/GAPENSI/13/02/2004namabadanusahaCV.BUDIKARYAMANDIRItgl.12Pebruari2004klasifikasibidangarsitektursubbidangperumahandanpermukiman,gedungdanpabrik;
68.1(satu)lembarasliSertifikatBadanUsahajasapelaksanakonstruksidariGAPENSIno.05748/GAPENSI/13/02/2004namabadanusahaCV.BUDIKARYAMANDIRItgl.12Pebruari2004klasifikasibidangsipilsubbidangdrainasedanjaringanpengairan,jalan,jembatan,
landasandanlokasipengeborandarat;
69.1(satu)lembarasliSuratIjinUsahaPerdagangan(SIUP)besarNo.
510/82/402.4.12/2004namaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRIpemilikTEGUHSETIABUDIkegiatanusahaperdaganganbarangdanjasatgl.08April2004;
70.1(satu)lembarasliTandaDaftarUsahaPerdagangan(TDUP)namaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRIpemilikTEGUHSETIABUDIjenisusahaperdagangandalamnegeri/Suppliertgl.14Juni
1999;
71.TandaDaftarPerusahaanPersekutuanKomanditerNo.130135108135berlakus/dtgl08Oktober2004,namaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRIstatusKantorPusattgl.08Oktober1999;
72.1(satu)lembaraslikartutandaanggotaAsosiasiPerusahaanJasa&
BarangTeknikElektronika(ABE)Prop.JawaTimurnamaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRIbidangusahaMekanikaldanElektrikal/listrik,Komputertgl.12September2002;
73.1(satu)lembaraslisertifikatkompetensiperusahaanpemasokbarang/jasano.A006.1601.3.06415.03R01dariBadanSertifikasiPerusahaanElektronikadanMekatronika(Baspem)namaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRIklasifikasijasapemasokanalat/peralatan,
sukucadangmekanikaldanelektrikal/listrik,jasapemasokalat/peralatan/sukucadangcomputerditetapkandiJakartatgl.04Maret2003s/d31Desember2003;
74.1(satu)lembarasliIzinUsahaJasaKonstruksiNasionaldariPemkotSurabayaSekretariatDaerahNo.188.4/132/402.4.6/2002namaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRINPWPperusahaan01.621.4-
605.000tgl13Juni2002;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.57dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008BabadanRukunVII/12SurabayacabangutamaSurabayaperiodeSeptember2004;
67.1(satu)lembarasliSertifikatBadanUsahajasapelaksanakonstruksidariGAPENSIno.05748/GAPENSI/13/02/2004namabadanusahaCV.BUDIKARYAMANDIRItgl.12Pebruari2004klasifikasibidangarsitektursubbidangperumahandanpermukiman,gedungdanpabrik;
68.1(satu)lembarasliSertifikatBadanUsahajasapelaksanakonstruksidariGAPENSIno.05748/GAPENSI/13/02/2004namabadanusahaCV.BUDIKARYAMANDIRItgl.12Pebruari2004klasifikasibidangsipilsubbidangdrainasedanjaringanpengairan,jalan,jembatan,
landasandanlokasipengeborandarat;
69.1(satu)lembarasliSuratIjinUsahaPerdagangan(SIUP)besarNo.
510/82/402.4.12/2004namaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRIpemilikTEGUHSETIABUDIkegiatanusahaperdaganganbarangdanjasatgl.08April2004;
70.1(satu)lembarasliTandaDaftarUsahaPerdagangan(TDUP)namaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRIpemilikTEGUHSETIABUDIjenisusahaperdagangandalamnegeri/Suppliertgl.14Juni
1999;
71.TandaDaftarPerusahaanPersekutuanKomanditerNo.130135108135berlakus/dtgl08Oktober2004,namaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRIstatusKantorPusattgl.08Oktober1999;
72.1(satu)lembaraslikartutandaanggotaAsosiasiPerusahaanJasa&
BarangTeknikElektronika(ABE)Prop.JawaTimurnamaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRIbidangusahaMekanikaldanElektrikal/listrik,Komputertgl.12September2002;
73.1(satu)lembaraslisertifikatkompetensiperusahaanpemasokbarang/jasano.A006.1601.3.06415.03R01dariBadanSertifikasiPerusahaanElektronikadanMekatronika(Baspem)namaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRIklasifikasijasapemasokanalat/peralatan,
sukucadangmekanikaldanelektrikal/listrik,jasapemasokalat/peralatan/sukucadangcomputerditetapkandiJakartatgl.04Maret2003s/d31Desember2003;
74.1(satu)lembarasliIzinUsahaJasaKonstruksiNasionaldariPemkotSurabayaSekretariatDaerahNo.188.4/132/402.4.6/2002namaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRINPWPperusahaan01.621.4-
605.000tgl13Juni2002;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 57
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.58dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/200875.1(satu)lembaraslitandaanggotabiasano.13/37/1665dariGAPENSInamaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRInamapimpinanTEGUHSETIABUDIgolonganmenengahSurabayatgl.7Oktober2003;
76.3(tiga)lembaraslikertaskosongCV.BUDIKARYAMANDIRIyangberisitandatangan;
77.1(satu)lembarfotocopySIUPBesarno.510/82/402.4.12/2004namaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRISurabayatgl.08April2004;
78.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011125266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIBERSAUDARAalamatKalikepitingJaya3/2SurabayacabangutamaSurabayaperiodeJanuari2004;
79.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011125266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIBERSAUDARAalamatKalikepitingJaya3/2SurabayacabangutamaSurabayaperiodeApril2004;
80.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011125266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIBERSAUDARAalamatKalikepitingJaya3/2SurabayacabangutamaSurabayaperiodeJuni2004;
81.1(satu)lembaraslirekeningkoran BankJatimNo.Rek.0011125266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIBERSAUDARAalamatKalikepitingJaya3/2SurabayacabangutamaSurabayaperiodeJuli2004;
82.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011125266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIBERSAUDARAalamatKalikepitingJaya3/2SurabayacabangutamaSurabayaperiodeAgustus2004;
83.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011125266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIBERSAUDARAalamatKalikepitingJaya3/2SurabayacabangutamaSurabayaperiodeSeptember2004;
84.1(satu)bendelasliaktapemasukandanpengeluaranperserosertaperubahananggarandasarCV.BUDIBERSAUDARAdiNotaris&
PejabatPembuatAktaTanahUNTUNGDARNOSOEWIRJO,SHtgl.20Mei1997no.159turunanpertama;
85.SuratIjinUsahaPerdagangan(SIUP)no.682/13-1/PM/VI11/1997namaperusahaanCV.BUDIBERSAUDARApemilikSRIWAHYUNIDirektori
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.58dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/200875.1(satu)lembaraslitandaanggotabiasano.13/37/1665dariGAPENSInamaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRInamapimpinanTEGUHSETIABUDIgolonganmenengahSurabayatgl.7Oktober2003;
76.3(tiga)lembaraslikertaskosongCV.BUDIKARYAMANDIRIyangberisitandatangan;
77.1(satu)lembarfotocopySIUPBesarno.510/82/402.4.12/2004namaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRISurabayatgl.08April2004;
78.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011125266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIBERSAUDARAalamatKalikepitingJaya3/2SurabayacabangutamaSurabayaperiodeJanuari2004;
79.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011125266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIBERSAUDARAalamatKalikepitingJaya3/2SurabayacabangutamaSurabayaperiodeApril2004;
80.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011125266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIBERSAUDARAalamatKalikepitingJaya3/2SurabayacabangutamaSurabayaperiodeJuni2004;
81.1(satu)lembaraslirekeningkoran BankJatimNo.Rek.0011125266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIBERSAUDARAalamatKalikepitingJaya3/2SurabayacabangutamaSurabayaperiodeJuli2004;
82.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011125266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIBERSAUDARAalamatKalikepitingJaya3/2SurabayacabangutamaSurabayaperiodeAgustus2004;
83.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011125266-
GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIBERSAUDARAalamatKalikepitingJaya3/2SurabayacabangutamaSurabayaperiodeSeptember2004;
84.1(satu)bendelasliaktapemasukandanpengeluaranperserosertaperubahananggarandasarCV.BUDIBERSAUDARAdiNotaris&
PejabatPembuatAktaTanahUNTUNGDARNOSOEWIRJO,SHtgl.20Mei1997no.159turunanpertama;
85.SuratIjinUsahaPerdagangan(SIUP)no.682/13-1/PM/VI11/1997namaperusahaanCV.BUDIBERSAUDARApemilikSRIWAHYUNI
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 58
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.59dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008golonganmenengahbidangperdaganganbarangdiSurabayatgl.14Juli1997;
86.1(satu)bendelasliaktaperseroankomanditerCV.BUDIBERSAUDARAtgl.02April1997diNotaris&PejabatPembuatAktaTanahUNTUNGDARNOSOEWIRJO,SHtgl.02April1997no.21turunanpertama;
87.1(satu)lembaraslisuratketerangandomisiliperusahaannamaSRIWAHYUNIpimp.CV.BUDIBERSAUDARAreg.474/536/402.92.01.2/2003bahwaalamat(Jl.KalikepitingJayaHI/2Surabaya)tersebutdiatastermasukwilayahKel.PacarKembangKec.
TambakSariSurabaya;
88.Sertifikat-BadanUsahaJasaPelaksanaKonstruksiCV.BUDIBERSAUDARAno.05747/GAPENS1/13/02/2004golonganmenengahbidangsipilsubbidangjalan,jembatan,landasandanlokasiditetapkandiSurabayatgl12Pebruari2004;
89.SertifikatBadanUsahaJasaPelaksanaKonstruksiCV.BUDIBERSAUDARAno.05747/GAPENSI/13/02/2004golonganmenengahbidangsipilsubbidangperumahandanpermukiman,gedungdanpabrikdanpertamananditetapkandiSurabayatgl12Pebruari2004;
90.1(satu)lembaraslisur
atno.Kep-04161A/VPJ.09/KP.0403/1997tentangPengukuhanPengusahaKenaPajakan.CV.BUDIBERSAUDARAtgl11April1997;
91.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemkabMagetankepadaCV.BUDIKARYAMANDIRItgl26Pebruari2004;
92.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemkabMagetankepadaCV.BUDIKARYAMANDIRItgl29Maret2004;
93.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemkabMagetankepadaCV.BUDIKARYAMANDIRItgl27April200494.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemegangKasDaerahKabMagetankepadaCV.BUDIKARYAMANDIRIsenilai,Rp.
303.525.000,00tgM6Desember2003;
95.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardari•PemegangKasDaerahKabMagetankepadaCV.BUDIKARYAMANDIRIsenilaiRp.15.975.000,00tgl16Desember2004;
96.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemkabMagetankepadaCV.BUDIBERSAUDARAtgl16Maret2004;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.59dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008golonganmenengahbidangperdaganganbarangdiSurabayatgl.14Juli1997;
86.1(satu)bendelasliaktaperseroankomanditerCV.BUDIBERSAUDARAtgl.02April1997diNotaris&PejabatPembuatAktaTanahUNTUNGDARNOSOEWIRJO,SHtgl.02April1997no.21turunanpertama;
87.1(satu)lembaraslisuratketerangandomisiliperusahaannamaSRIWAHYUNIpimp.CV.BUDIBERSAUDARAreg.474/536/402.92.01.2/2003bahwaalamat(Jl.KalikepitingJayaHI/2Surabaya)tersebutdiatastermasukwilayahKel.PacarKembangKec.
TambakSariSurabaya;
88.Sertifikat-BadanUsahaJasaPelaksanaKonstruksiCV.BUDIBERSAUDARAno.05747/GAPENS1/13/02/2004golonganmenengahbidangsipilsubbidangjalan,jembatan,landasandanlokasiditetapkandiSurabayatgl12Pebruari2004;
89.SertifikatBadanUsahaJasaPelaksanaKonstruksiCV.BUDIBERSAUDARAno.05747/GAPENSI/13/02/2004golonganmenengahbidangsipilsubbidangperumahandanpermukiman,gedungdanpabrikdanpertamananditetapkandiSurabayatgl12Pebruari2004;
90.1(satu)lembaraslisur
atno.Kep-04161A/VPJ.09/KP.0403/1997tentangPengukuhanPengusahaKenaPajakan.CV.BUDIBERSAUDARAtgl11April1997;
91.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemkabMagetankepadaCV.BUDIKARYAMANDIRItgl26Pebruari2004;
92.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemkabMagetankepadaCV.BUDIKARYAMANDIRItgl29Maret2004;
93.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemkabMagetankepadaCV.BUDIKARYAMANDIRItgl27April200494.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemegangKasDaerahKabMagetankepadaCV.BUDIKARYAMANDIRIsenilai,Rp.
303.525.000,00tgM6Desember2003;
95.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardari•PemegangKasDaerahKabMagetankepadaCV.BUDIKARYAMANDIRIsenilaiRp.15.975.000,00tgl16Desember2004;
96.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemkabMagetankepadaCV.BUDIBERSAUDARAtgl16Maret2004;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 59
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.60dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/200897.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemkabMagetankepadaCV.BUDIBERSAUDARAtgl14April2004;
98.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemegangKasDaerahKabMagetankepadaCV.BUDIBERSAUDARAsenilaiRp.
540.000.000,00tgl23September2003;
99.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemegangKasDaerahKabMagetankepadaCV.BUDIBERSAUDARAsenilaiRp.
267.600.000,00tgl01Oktober2003;
100.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemegangKasDaerahKabMagetankepadaCV.BUDIBERSAUDARAsenilaiRp.
1.615.200.000,00tgl03Nopember2003;
101.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemegangKasDaerahKabMagetankepadaCV.BUDIBERSAUDARAsenilaiRp.
1.413.300.000,00tgl14Nopember2003;
102.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemegangKasDaerahKabMagetankepadaCV.BUDIBERSAUDARAsenilaiRp.
201.900.000,00tgl15Desember2003;
103.1(satu)bendelfotocopylaporankemajuanpekerjaanmingguke1tgl10s/
d18Oktober2003;
104.1(satu)bendelfotocopylaporankemajuanpekerjaanmingguke3tgl26s/d01Nopember2003;
105.1(satu)bendelfotocopylaporankemajuanpekerjaanmingguke4tgl02s/d03Nopember2003;
106.1(satu)(bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.
Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode10-14Pebruari2004mingguke-1;
107.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.
Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode15-21Pebruari2004mingguke-2;
108.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.
Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode22-28Pebruari2004mingguke-3;
109.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedung1DPRDKab.MagetantahapIIth.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.60dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/200897.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemkabMagetankepadaCV.BUDIBERSAUDARAtgl14April2004;
98.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemegangKasDaerahKabMagetankepadaCV.BUDIBERSAUDARAsenilaiRp.
540.000.000,00tgl23September2003;
99.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemegangKasDaerahKabMagetankepadaCV.BUDIBERSAUDARAsenilaiRp.
267.600.000,00tgl01Oktober2003;
100.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemegangKasDaerahKabMagetankepadaCV.BUDIBERSAUDARAsenilaiRp.
1.615.200.000,00tgl03Nopember2003;
101.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemegangKasDaerahKabMagetankepadaCV.BUDIBERSAUDARAsenilaiRp.
1.413.300.000,00tgl14Nopember2003;
102.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemegangKasDaerahKabMagetankepadaCV.BUDIBERSAUDARAsenilaiRp.
201.900.000,00tgl15Desember2003;
103.1(satu)bendelfotocopylaporankemajuanpekerjaanmingguke1tgl10s/
d18Oktober2003;
104.1(satu)bendelfotocopylaporankemajuanpekerjaanmingguke3tgl26s/d01Nopember2003;
105.1(satu)bendelfotocopylaporankemajuanpekerjaanmingguke4tgl02s/d03Nopember2003;
106.1(satu)(bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.
Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode10-14Pebruari2004mingguke-1;
107.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.
Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode15-21Pebruari2004mingguke-2;
108.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.
Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode22-28Pebruari2004mingguke-3;
109.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedung1DPRDKab.MagetantahapIIth.
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 60
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.61dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode29Pebruari-
06Maret2004mingguke-4;
110.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.
Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode07-13Maret2004mingguke-5;
111.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.
Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode14-20Maret2004mingguke-6;
112.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.
Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode21-27Maret2004mingguke-7;
113.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.
Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode28Maret-03April2004mingguke-8;
114.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
peke rjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.
Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode04-10April2004mingguke-9;
115.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.
Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode11-17April2004mingguke-10;
116.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.
Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode18-24April2004mingguke-11;
117.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungSerbagunatahapIKab.Magetanth.
Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeItgl17s/d20September2003;
118.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungSerbagunatahapIKab.Magetanth.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.61dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode29Pebruari-
06Maret2004mingguke-4;
110.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.
Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode07-13Maret2004mingguke-5;
111.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.
Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode14-20Maret2004mingguke-6;
112.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.
Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode21-27Maret2004mingguke-7;
113.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.
Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode28Maret-03April2004mingguke-8;
114.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
peke rjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.
Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode04-10April2004mingguke-9;
115.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.
Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode11-17April2004mingguke-10;
116.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.
Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode18-24April2004mingguke-11;
117.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungSerbagunatahapIKab.Magetanth.
Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeItgl17s/d20September2003;
118.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungSerbagunatahapIKab.Magetanth.
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 61
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.62dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeIItgl21s/d27September2003;
119.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungSerbagunatahapIKab.Magetanth.
Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeIIItgl20Septembers/d04Oktober2003;
120.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungSerbagunatahapIKab.Magetanth.
Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeIV(Empat)tgl05s/d11Oktober2003;
121.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeV(Lima)tgl12s/d18Oktober2003;
122.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeVI(Enam)tgl19s/d25Oktober2003;
123.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progres sreport)
pekerjaanpembangunantahapIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeVII(Tujuh)tgl26Oktober-01Nopember2003;
124.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIKab.Magetanth.Anggaran*2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeVIII(Delapan)tgl02s/d08Nopember2003;
125.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeIX(Sembilan)tgl09s/d15Nopember2003;
126.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeI(Satu)tgl10s/d14Pebruari2004;
127.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth.Anggaran2003olehDirektori Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.62dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeIItgl21s/d27September2003;
119.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungSerbagunatahapIKab.Magetanth.
Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeIIItgl20Septembers/d04Oktober2003;
120.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunangedungSerbagunatahapIKab.Magetanth.
Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeIV(Empat)tgl05s/d11Oktober2003;
121.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeV(Lima)tgl12s/d18Oktober2003;
122.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeVI(Enam)tgl19s/d25Oktober2003;
123.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progres sreport)
pekerjaanpembangunantahapIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeVII(Tujuh)tgl26Oktober-01Nopember2003;
124.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIKab.Magetanth.Anggaran*2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeVIII(Delapan)tgl02s/d08Nopember2003;
125.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeIX(Sembilan)tgl09s/d15Nopember2003;
126.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeI(Satu)tgl10s/d14Pebruari2004;
127.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth.Anggaran2003oleh
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 62
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.63dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008CV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeII(Dua)tgl15s/d21Pebruari2004;
128.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeIII(Tiga)tgl22s/d28Pebruari2004;
129.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeIV(Empat)tgl29Pebruaris/d06Maret2004;
130.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeV(Lima)tgl07s/d13Maret2004;
131.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeVI(Enam)tgl14s/d20Maret2004;
132.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIIKab.Mag
etanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeVII(Tujuh)tgl21s/d27Maret2004;
133.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeVIII(Delapan)tgl28Marets/d03April2004;
134.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth..Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeIX(Sembilan)tgl04s/d10April2004;
135.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeJanuari2003CabangUtamaSurabaya;
136.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodePebruari2003CabangUtamaSurabaya;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.63dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008CV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeII(Dua)tgl15s/d21Pebruari2004;
128.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeIII(Tiga)tgl22s/d28Pebruari2004;
129.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeIV(Empat)tgl29Pebruaris/d06Maret2004;
130.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeV(Lima)tgl07s/d13Maret2004;
131.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeVI(Enam)tgl14s/d20Maret2004;
132.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIIKab.Mag
etanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeVII(Tujuh)tgl21s/d27Maret2004;
133.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeVIII(Delapan)tgl28Marets/d03April2004;
134.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)
pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth..Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeIX(Sembilan)tgl04s/d10April2004;
135.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeJanuari2003CabangUtamaSurabaya;
136.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodePebruari2003CabangUtamaSurabaya;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 63
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.64dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008137.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeMaret2003CabangUtamaSurabaya;
138.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeApril2003CabangUtamaSurabaya;
139.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeMei2003CabangUtamaSurabaya;
140.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeJuni2003CabangUtamaSurabaya;
141.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeJuli2003CabangUtamaSurabaya;
142.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208Surabay
aPeriodeAgustus2003CabangUtamaSurabaya;
143.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeSeptember2003CabangUtamaSurabaya;
144.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeOktober2003CabangUtamaSurabaya;
145.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeNopember2003CabangUtamaSurabaya;
146.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeDesember2003CabangUtamaSurabaya;
147.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaTLP.5346926PeriodeJanuari2003CabangUtamaSurabaya;
148.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn
.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.64dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008137.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeMaret2003CabangUtamaSurabaya;
138.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeApril2003CabangUtamaSurabaya;
139.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeMei2003CabangUtamaSurabaya;
140.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeJuni2003CabangUtamaSurabaya;
141.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeJuli2003CabangUtamaSurabaya;
142.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208Surabay
aPeriodeAgustus2003CabangUtamaSurabaya;
143.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeSeptember2003CabangUtamaSurabaya;
144.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeOktober2003CabangUtamaSurabaya;
145.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeNopember2003CabangUtamaSurabaya;
146.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeDesember2003CabangUtamaSurabaya;
147.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaTLP.5346926PeriodeJanuari2003CabangUtamaSurabaya;
148.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn
.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 64
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.65dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/200851SurabayaTLP.5346926PeriodePebruari2003CabangUtamaSurabaya;
149.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaTLP.5346926PeriodeMaret2003CabangUtamaSurabaya;
150.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaTLP.5346926PeriodeApril2003CabangUtamaSurabaya;
151.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaTLP.5346926PeriodeMei2003CabangUtamaSurabaya;
152.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeJuli2003CabangUtamaSurabaya;
153.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeAgustus200 3CabangUtamaSurabaya;
154.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeSeptember2003CabangUtamaSurabaya;
155.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeOktober2003CabangUtamaSurabaya;
156.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeNopember2003CabangUtamaSurabaya;
157.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeDesember2003CabangUtamaSurabaya;
158.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeJanuari2004CabangUtamaSurabaya;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.65dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/200851SurabayaTLP.5346926PeriodePebruari2003CabangUtamaSurabaya;
149.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaTLP.5346926PeriodeMaret2003CabangUtamaSurabaya;
150.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaTLP.5346926PeriodeApril2003CabangUtamaSurabaya;
151.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaTLP.5346926PeriodeMei2003CabangUtamaSurabaya;
152.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeJuli2003CabangUtamaSurabaya;
153.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeAgustus200 3CabangUtamaSurabaya;
154.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeSeptember2003CabangUtamaSurabaya;
155.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeOktober2003CabangUtamaSurabaya;
156.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeNopember2003CabangUtamaSurabaya;
157.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeDesember2003CabangUtamaSurabaya;
158.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeJanuari2004CabangUtamaSurabaya;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 65
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.66dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008159.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodePebruari2004CabangUtamaSurabaya;
160.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeMaret2004CabangUtamaSurabaya;
161.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeApril2004CabangUtamaSurabaya;
162.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeMei2004CabangUtamaSurabaya;
163.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeJuni2004CabangUtamaSurabaya;
164.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208Sur
abayaPeriodeJuli2004CabangUtamaSurabaya;
165.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeJanuari2004CabangUtamaSurabaya;
166.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodePebruari2004CabangUtamaSurabaya;
167.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeMaret2004CabangUtamaSurabaya;
168.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeApril2004CabangUtamaSurabaya;
169.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeMei2004Caba*igUtamaSurabaya;
170.1(satu)leitlbaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmu
mMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeJuni2004CabangUtamaSurabaya;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.66dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008159.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodePebruari2004CabangUtamaSurabaya;
160.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeMaret2004CabangUtamaSurabaya;
161.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeApril2004CabangUtamaSurabaya;
162.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeMei2004CabangUtamaSurabaya;
163.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeJuni2004CabangUtamaSurabaya;
164.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208Sur
abayaPeriodeJuli2004CabangUtamaSurabaya;
165.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeJanuari2004CabangUtamaSurabaya;
166.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodePebruari2004CabangUtamaSurabaya;
167.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeMaret2004CabangUtamaSurabaya;
168.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeApril2004CabangUtamaSurabaya;
169.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeMei2004Caba*igUtamaSurabaya;
170.1(satu)leitlbaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmu
mMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeJuni2004CabangUtamaSurabaya;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 66
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.67dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008171.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeJuli2004CabangUtamaSurabaya;
172.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodsAgustus2004CabangUtamaSurabaya;
173.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeSeptember2004CabangUtamaSurabaya;
174.1(satu)buahbendelDIPDAaslitahunanggaran2003proyekperencanaanGedungSerbagunatahapI;
175.1(satu)buahbukuKasUmumDaerahAsli;
176.1(satu)bendelAsliNotakesepakatanPemkab.MagetandenganDPRDNo.188/02/Kept/403.201/2004,No.05/PIM/2004;
177.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaan,danPembangunanDPRDTahapItahun2003No.SPM:1023/BS/2003;
178.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPeren
canaandanPembangunanDPRDTahapItahun2003No.SPM:3987/BT/2003,179.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapItahun2003No.SPM:3988/BT/2003,180.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapItahun2003No.SPM:4220/BS/2003,181.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapItahun2003No.SPM:4074/BS/2003,182.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapItahun2003No.SPM:4113/BT/2003,183.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapIItahun2003No.SPM:323/BT/2003,184.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapIItahun2003No.SPM:575/BT/2003,185.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapIItahun2003No.SPM:804/BT/2003,186.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapIItahun2003No.SPM:1496/BT/2003,187.1(satu)bendelfo
tocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandan-
PembangunanDPRDTahapIItahun2003No.SPM:1222/BT/2003,
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.67dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008171.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeJuli2004CabangUtamaSurabaya;
172.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodsAgustus2004CabangUtamaSurabaya;
173.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/
51SurabayaPeriodeSeptember2004CabangUtamaSurabaya;
174.1(satu)buahbendelDIPDAaslitahunanggaran2003proyekperencanaanGedungSerbagunatahapI;
175.1(satu)buahbukuKasUmumDaerahAsli;
176.1(satu)bendelAsliNotakesepakatanPemkab.MagetandenganDPRDNo.188/02/Kept/403.201/2004,No.05/PIM/2004;
177.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaan,danPembangunanDPRDTahapItahun2003No.SPM:1023/BS/2003;
178.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPeren
canaandanPembangunanDPRDTahapItahun2003No.SPM:3987/BT/2003,179.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapItahun2003No.SPM:3988/BT/2003,180.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapItahun2003No.SPM:4220/BS/2003,181.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapItahun2003No.SPM:4074/BS/2003,182.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapItahun2003No.SPM:4113/BT/2003,183.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapIItahun2003No.SPM:323/BT/2003,184.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapIItahun2003No.SPM:575/BT/2003,185.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapIItahun2003No.SPM:804/BT/2003,186.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapIItahun2003No.SPM:1496/BT/2003,187.1(satu)bendelfo
tocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandan-
PembangunanDPRDTahapIItahun2003No.SPM:1222/BT/2003,
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 67
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.68dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008188.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapIItahun2003No.SPM:2428/BT/2003,189.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapIItahun2003No.SPM:2472/BT/2003,190.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:1024/BS/2003,191.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:2892/BT/2003,192.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3161/BS/2003,193.1(satu)bfeodelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunatahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3479/BT/2003,194.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3490/BT/2003,195.1(satu)bendelfotocopyterleg
alisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3491/BT/2003,196.1(satu)bendelfotocopytertegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3663/BT/2003,197.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3708/BT/2003,198.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3926/BT/2003,199.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3993/BS/2003,200.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3948/BS/2003danNo.SPM:3949,
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.68dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008188.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapIItahun2003No.SPM:2428/BT/2003,189.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapIItahun2003No.SPM:2472/BT/2003,190.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:1024/BS/2003,191.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:2892/BT/2003,192.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3161/BS/2003,193.1(satu)bfeodelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunatahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3479/BT/2003,194.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3490/BT/2003,195.1(satu)bendelfotocopyterleg
alisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3491/BT/2003,196.1(satu)bendelfotocopytertegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3663/BT/2003,197.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3708/BT/2003,198.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3926/BT/2003,199.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3993/BS/2003,200.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3948/BS/2003danNo.SPM:3949,
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 68
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.69dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008201.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:4095/BT/2003,202.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:4123/BT/2003,203.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:4075/BT/2003,204.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapIItahun2003No.SPM:
0481/BT/2004,205.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapIItahun2003No.SPM:
0735/BT/2004,206.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapIItahun2003No.SPM:
1063/BT/2004,207.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapIItahun2003No.SPM:
1498/BT/2004,208.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirb
erkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapIItahun2003No.SPM:
2429/BT/2004,209.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapIItahun2003No.SPM:
2497/BT/2004,210.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:1905/BS/2002,211.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:2574/BT/2002,212.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:2784/BT/2002,
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.69dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008201.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:4095/BT/2003,202.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:4123/BT/2003,203.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:4075/BT/2003,204.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapIItahun2003No.SPM:
0481/BT/2004,205.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapIItahun2003No.SPM:
0735/BT/2004,206.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapIItahun2003No.SPM:
1063/BT/2004,207.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapIItahun2003No.SPM:
1498/BT/2004,208.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirb erkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapIItahun2003No.SPM:
2429/BT/2004,209.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapIItahun2003No.SPM:
2497/BT/2004,210.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:1905/BS/2002,211.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:2574/BT/2002,212.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:2784/BT/2002,
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 69
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.70dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008213.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:2940/BS/2002,214.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:3526/BT/2002,215.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:4016/BT/2002,216.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM':4055/BT/2002,217.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:4151/BT/2002,218.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No."SPM:4148/BT/2002,219.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009N
o.SPM:4153/BT/2002,220.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:4056/BT/2002,221.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:
2P.018.1.01.007No.SPM:1021/BS/2003,222.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:1616/BT/2003,223.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:2014/BS/2003,224.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:
2P.018.1.01.007No.SPM:2204/BT/2003,
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.70dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008213.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:2940/BS/2002,214.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:3526/BT/2002,215.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:4016/BT/2002,216.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM':4055/BT/2002,217.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:4151/BT/2002,218.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No."SPM:4148/BT/2002,219.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009N
o.SPM:4153/BT/2002,220.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:4056/BT/2002,221.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:
2P.018.1.01.007No.SPM:1021/BS/2003,222.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:1616/BT/2003,223.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:2014/BS/2003,224.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:
2P.018.1.01.007No.SPM:2204/BT/2003,
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 70
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.71dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008225.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:3151/BS/2003,226.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:3742/BT/2003,227.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:3743/BT/2003,228.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:3947/BS/2003,229.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:
2P.018.1.01.007No.SPM:4038/BT/2003,230.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:
2P.018.1.01.007No.SPM:4072/BT/2003,231.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:
2P.018.1.01.007No.SPM:4073/BT/2003,232.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:4109/BT/2003,233.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:4110/BT/2003,234.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:4108/BT/2003,235.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIIItahun2004KodeRekening:
2.15.01.3.06.001.001.1No.SPM:1062,236.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIIItahun2004KodeRekening:
2.15.01.3.06.001.001.1No.SPM:1497,
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.71dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008225.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:3151/BS/2003,226.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:3742/BT/2003,227.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:3743/BT/2003,228.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:3947/BS/2003,229.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:
2P.018.1.01.007No.SPM:4038/BT/2003,230.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:
2P.018.1.01.007No.SPM:4072/BT/2003,231.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:
2P.018.1.01.007No.SPM:4073/BT/2003,232.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:4109/BT/2003,233.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:4110/BT/2003,234.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:4108/BT/2003,235.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIIItahun2004KodeRekening:
2.15.01.3.06.001.001.1No.SPM:1062,236.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIIItahun2004KodeRekening:
2.15.01.3.06.001.001.1No.SPM:1497,
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 71
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.72dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008237.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIIItahun2004KodeRekening:
2.15.01.3.06.001.001.1No.SPM:1553,238.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIIItahun2004KodeRekening:
2.15.01.3.06.001.001.1No.SPM:1946,239.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIIItahun2004KodeRekening:
2.15.01.3.06.001.001.1No.SPM:2270,240.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIIItahun2004KodeRekening:
2.15.01.3.06.001.001.1No.SPM:2376,241.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIIItahun2004KodeRekening:
2.15.01.3.06.001.001.1No.SPM:2496,242.1(satu)bendelfotocopyberligalisirBukuBesarPengeluarantahunanggaran2002PembangunanPendopoKabupaten,
243.1(satu)bendelfotocopyberligalisirBukuBesarPengeluarantahunanggaran2003PerencanaandanPembangunanG
edungDPRDTahapI,
244.1(satu)bendelfotocopyberligalisirBukuBesarPengeluarantahunanggaran2003PerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaTahapI,
245.1(satu)buahfotocopyKeputusanBupatiMagetannomor3tahun2003ttgPenunjukkanPemegangKhasPemerintahKab.
MagetanTahunanggaran2003,246.1(satu)buahasliKeputusanBupatiMagetanNomor:
188/16/403.012/2004ttgPenunjukkanPemegangPemerintahKab.
Magetantahunanggaran2004.
Untukdisitadipergunakanuntukperkaralain;
Danbuktisurat-suratlainyangdiserahkandalampersidanganolehPenasehatHukumparaTerdakwadanparasaksitetapterlampirdalamberkasperkara;
6.Membebankanbiayaperkarakepadaparaterdakwamasing-masingRp.
5.000,-(limariburupiah);
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.72dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008237.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIIItahun2004KodeRekening:
2.15.01.3.06.001.001.1No.SPM:1553,238.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIIItahun2004KodeRekening:
2.15.01.3.06.001.001.1No.SPM:1946,239.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIIItahun2004KodeRekening:
2.15.01.3.06.001.001.1No.SPM:2270,240.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIIItahun2004KodeRekening:
2.15.01.3.06.001.001.1No.SPM:2376,241.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIIItahun2004KodeRekening:
2.15.01.3.06.001.001.1No.SPM:2496,242.1(satu)bendelfotocopyberligalisirBukuBesarPengeluarantahunanggaran2002PembangunanPendopoKabupaten,
243.1(satu)bendelfotocopyberligalisirBukuBesarPengeluarantahunanggaran2003PerencanaandanPembangunanG
edungDPRDTahapI,
244.1(satu)bendelfotocopyberligalisirBukuBesarPengeluarantahunanggaran2003PerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaTahapI,
245.1(satu)buahfotocopyKeputusanBupatiMagetannomor3tahun2003ttgPenunjukkanPemegangKhasPemerintahKab.
MagetanTahunanggaran2003,246.1(satu)buahasliKeputusanBupatiMagetanNomor:
188/16/403.012/2004ttgPenunjukkanPemegangPemerintahKab.
Magetantahunanggaran2004.
Untukdisitadipergunakanuntukperkaralain;
Danbuktisurat-suratlainyangdiserahkandalampersidanganolehPenasehatHukumparaTerdakwadanparasaksitetapterlampirdalamberkasperkara;
6.Membebankanbiayaperkarakepadaparaterdakwamasing-masingRp.
5.000,-(limariburupiah);
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 72
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.73dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008MembacaputusanPengadilanTinggiSurabayaNo.20/PID/2008/PT.SBYtanggal18Februari2008yangamarlengkapnyasebagaiberikut:
.MenerimapermintaanbandingdariTerdakwaI,TerdakwaIIdanFaktaPenuntutUmum;
.MemperbaikiputusanPengadilanNegeriMagetantanggal28Nopember2007Nomor201/Pid.B/2007/PN.Mgtsekedarmengenairedaksiamarputusanpidana,sehinggaamarputusantersebutmenjadisebagaiberikut:
.MenjatuhkanpidanapenjarakepadaTerdakwadenganpidanamasing-
masingpenjaraselama4(empat)tahundengandendamasing-masingsebesarRp.200.000.000,-(duaratusjutarupiah)denganketentuanapabiladendatidakdibayardigantidenganpidanakurunganselamamasing-
masing4(empat)bulan.
.Menetapkanpidanapenjaratersebutdikurangidenganmasapenahananyangtelahdijalaniolehparaterdakwa.
.Memerintahkanagarparaterdakwatetapditahan.
.Menguatkanamarputusanselebihnya.
.MembebankanbiayaperkarakeduatingkatperadilanuntukperadilantingkatbandingsebesarRp.2.500,-(durrib
ulimaratusrupiah).
MengingatakanaktatentangpermohonankasasiNo.No.201.B/AktaPid/2007/PN.Mgt.yangdibuatolehPaniterapadaPengadilanNegeriMagetanyangmenerangkan,bahwapadatanggal26Pebruari2008,tanggal6Maret2008dantanggal10Maret2008Jaksa/PenuntutUmumpadaKejaksaanNegeriMagetanjugaTerdakwaIdanIImengajukanpermohonankasasiterhadapputusanPengadilanTinggitersebut;
Memperhatikanmemorikasasitanggal10Maret2008dariJaksa/
PenuntutUmumsebagaiPemohonKasasidandariTerdakwaIdanIImasing-
masingtanggal10Maret2008dantanggal18Maret2008yangditerimadikepaniteraanPengadilanNegeriMagetanmasing-masingpadatanggal11Maretdantanggal10Maret2008dantanggal18Maret2008;
Membacasurat-suratyangbersangkutan;
Menimbang,bahwaputusanPengadilanTinggitersebuttelahdiberitahukankepadaJaksaPenuntutUmumpadatanggal26Februari2008danJaksaPenuntutUmummengaukanpermohonankasasipadatanggal26Februari2006sertamemorikasasinyatelahditerimadikepaniteraanPengadilanNegeriMagetanpadatanggal1Maret2006de
ngandemikianDirektori
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.73dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008MembacaputusanPengadilanTinggiSurabayaNo.20/PID/2008/PT.SBYtanggal18Februari2008yangamarlengkapnyasebagaiberikut:
.MenerimapermintaanbandingdariTerdakwaI,TerdakwaIIdanFaktaPenuntutUmum;
.MemperbaikiputusanPengadilanNegeriMagetantanggal28Nopember2007Nomor201/Pid.B/2007/PN.Mgtsekedarmengenairedaksiamarputusanpidana,sehinggaamarputusantersebutmenjadisebagaiberikut:
.MenjatuhkanpidanapenjarakepadaTerdakwadenganpidanamasing-
masingpenjaraselama4(empat)tahundengandendamasing-masingsebesarRp.200.000.000,-(duaratusjutarupiah)denganketentuanapabiladendatidakdibayardigantidenganpidanakurunganselamamasing-
masing4(empat)bulan.
.Menetapkanpidanapenjaratersebutdikurangidenganmasapenahananyangtelahdijalaniolehparaterdakwa.
.Memerintahkanagarparaterdakwatetapditahan.
.Menguatkanamarputusanselebihnya.
.MembebankanbiayaperkarakeduatingkatperadilanuntukperadilantingkatbandingsebesarRp.2.500,-(durrib
ulimaratusrupiah).
MengingatakanaktatentangpermohonankasasiNo.No.201.B/AktaPid/2007/PN.Mgt.yangdibuatolehPaniterapadaPengadilanNegeriMagetanyangmenerangkan,bahwapadatanggal26Pebruari2008,tanggal6Maret2008dantanggal10Maret2008Jaksa/PenuntutUmumpadaKejaksaanNegeriMagetanjugaTerdakwaIdanIImengajukanpermohonankasasiterhadapputusanPengadilanTinggitersebut;
Memperhatikanmemorikasasitanggal10Maret2008dariJaksa/
PenuntutUmumsebagaiPemohonKasasidandariTerdakwaIdanIImasing-
masingtanggal10Maret2008dantanggal18Maret2008yangditerimadikepaniteraanPengadilanNegeriMagetanmasing-masingpadatanggal11Maretdantanggal10Maret2008dantanggal18Maret2008;
Membacasurat-suratyangbersangkutan;
Menimbang,bahwaputusanPengadilanTinggitersebuttelahdiberitahukankepadaJaksaPenuntutUmumpadatanggal26Februari2008danJaksaPenuntutUmummengaukanpermohonankasasipadatanggal26Februari2006sertamemorikasasinyatelahditerimadikepaniteraanPengadilanNegeriMagetanpadatanggal1Maret2006de
ngandemikian
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 73
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.74dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008permohonankasasibesertadenganalasan-alasannyatelahdiajukandalamtenggangwaktudandengancaramenurutundang-undang,olehkarenaitupermohonankasasitersebutformaldapatditerima;
Menimbang,bahwaputusanPengadilanTinggitersebuttelahdiberitahukankepadaTerdakwaIdanIImasing-masingpadatanggal27Februari2008danTerdakwaIdanIImengajukanpermohonankasasimasing-
masingpadatanggal6Maret2008dantanggal10Maret2008sertamemorikasasinyatelahditerimadikepaniteraanPengadilanNegeriMagetanpadatanggl10Maret2006dantanggal18Maret2008dengandemikianpermohonankasasibesertadenganalasan-alasannyatelahdiajukandalamtenggangwaktudandengancaramenurutundang-undang,olehkarenaitupermohonankasasitersebutformaldapatditerima;
Menimbang,bahwaalasan-alasanyangdiajukanolehPemohonKasasiJaksaPenuntutUmumpadapokoknyasebagaiberikut:
1.BahwatindakpidanakorupsidiIndonesiasudahmeluasdalammasyarakatdimanadaritahunketahuntindakpidanakorupsiberkembangterusbaikj
umlahasusyangterjadidanjumlahkerugiankeuanganNegara.Lebih-
lebihdarisegikaulitastindakpidanayangdilakukansemakinsistematismaupunlingkupnyayangsudahmemasukiseluruhaspekkehidupanmasyarakatMeningkatnyatindakpidanakorupsiyangtidakterkendaliakanmembawabencanayangtidaksajaterhadapkehidupanperekonomiannasionaltetapijugpadakehidupanberbangsadanbernegarapadaumumnyasehinggatindakpidanakorupsimerupakanpelanggaranterhadaphak-haksosialdanhak-hakekonomimasyarakat.
Dengandemikiantindakpidanakorupsimerupakanancamanseriusyangdapatmembahayakankelangsungandankesejahteraanbangsadannegarainisehingaperbuatankorupsiharusdiberantaskarenamenghancurkanpembangunansecaranasional.Untukitudalamupayapemberantasannyaharusdilaksanakansecaraoptimal,intensif,efektifdanberkesinambunganhinggamencapaisasaranyangmenimbulkandayatangkaldandampakjerabagiparapelakunyasekaligusmengupayakanpenembaliankerugianNegarayangditimbulkansebagaimanaInstruksiPresidenNomor:5Tahun2004tentangPercepatanPe
mberantasanTindakPidanaKorupsi.
2.BahwaPutusanPengadilanNegeriMagetanNo.201/Pid.B/2007/
PN.MGT.vangdikuatkanolehPutusanPengadilanTinggiSurabavaNomor:
20/PID/2008/PT.SBYtanggal18Pebruari2008,Dalampertimbangannyadisebutkan"bahwadalampasal18ayat(1)hurufbUUNo31tahun1999Direktori
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.74dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008permohonankasasibesertadenganalasan-alasannyatelahdiajukandalamtenggangwaktudandengancaramenurutundang-undang,olehkarenaitupermohonankasasitersebutformaldapatditerima;
Menimbang,bahwaputusanPengadilanTinggitersebuttelahdiberitahukankepadaTerdakwaIdanIImasing-masingpadatanggal27Februari2008danTerdakwaIdanIImengajukanpermohonankasasimasing-
masingpadatanggal6Maret2008dantanggal10Maret2008sertamemorikasasinyatelahditerimadikepaniteraanPengadilanNegeriMagetanpadatanggl10Maret2006dantanggal18Maret2008dengandemikianpermohonankasasibesertadenganalasan-alasannyatelahdiajukandalamtenggangwaktudandengancaramenurutundang-undang,olehkarenaitupermohonankasasitersebutformaldapatditerima;
Menimbang,bahwaalasan-alasanyangdiajukanolehPemohonKasasiJaksaPenuntutUmumpadapokoknyasebagaiberikut:
1.BahwatindakpidanakorupsidiIndonesiasudahmeluasdalammasyarakatdimanadaritahunketahuntindakpidanakorupsiberkembangterusbaikj
umlahasusyangterjadidanjumlahkerugiankeuanganNegara.Lebih-
lebihdarisegikaulitastindakpidanayangdilakukansemakinsistematismaupunlingkupnyayangsudahmemasukiseluruhaspekkehidupanmasyarakatMeningkatnyatindakpidanakorupsiyangtidakterkendaliakanmembawabencanayangtidaksajaterhadapkehidupanperekonomiannasionaltetapijugpadakehidupanberbangsadanbernegarapadaumumnyasehinggatindakpidanakorupsimerupakanpelanggaranterhadaphak-haksosialdanhak-hakekonomimasyarakat.
Dengandemikiantindakpidanakorupsimerupakanancamanseriusyangdapatmembahayakankelangsungandankesejahteraanbangsadannegarainisehingaperbuatankorupsiharusdiberantaskarenamenghancurkanpembangunansecaranasional.Untukitudalamupayapemberantasannyaharusdilaksanakansecaraoptimal,intensif,efektifdanberkesinambunganhinggamencapaisasaranyangmenimbulkandayatangkaldandampakjerabagiparapelakunyasekaligusmengupayakanpenembaliankerugianNegarayangditimbulkansebagaimanaInstruksiPresidenNomor:5Tahun2004tentangPercepatanPe
mberantasanTindakPidanaKorupsi.
2.BahwaPutusanPengadilanNegeriMagetanNo.201/Pid.B/2007/
PN.MGT.vangdikuatkanolehPutusanPengadilanTinggiSurabavaNomor:
20/PID/2008/PT.SBYtanggal18Pebruari2008,Dalampertimbangannyadisebutkan"bahwadalampasal18ayat(1)hurufbUUNo31tahun1999
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 74
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.75dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008sebagaimanatelahdiubahdenganUUNo.20tahun2001tentangperubahanatasUUNo.31tahun1999tentangpemberantasantindakpidanakorupsidisebutkanselainpidanatambahansebagaimanadimaksuddalamKitabUndang-undangHukumPidana,sebagaipidanatambahanadalahantaralaindisebutkandalamhurufbadalah"pembayaranuangpenggantiyangjumlahnyasebanyak-banyaknyasamadenganhartabendayangdiperolehdaritindakpidanaKorupsi".SelanjutnyadisebutkandalampertimbangannyabahwaselamapersidanganberlangsungtidakterungkapfaktabahwaTerdakwaIdanTerdakwaIIakibatprbuatanmelawanhukumsebagaimanatelahdinyatakanterbukti/terpenuhidalampembuktiantelahmengakibatkanTerdakwaIdanTerdakwaIImenikmatibertambahnyakekayaanatauhartabendamiliknyadalamjumlahtrtentu.DalampertimbanganselanjutnyaMajelisHakimPengadilanNegeriMagetanmenyebutkanbahwadengantidakterbuktiadanyauangyangdiperoleh/dinikmatiTerdakwaIdanTerdakwaII,makaolehkarenanyaberdasarpertimbangantersebutkepadaTerdakwaIdanTerdakwaI
Itidakakandijatuhkanpidanapembayaranuangpengganti.
3.BahwaberdasarkanfaktayangterungkapdipersidangansebagaimanajugatelahterungkapdalamputusanPengadilanNegeriMagetanNo.201/Pid.B/2007/PN.MGT,yangdikuatkanolehPutusanPengadilanTinggiSurabayaNomor:20/PID/2008/PT.SBYtanggal18Pebruari2008.
TerdakwaIdanTerdakwaIItelahterbuktimelakukantindakpidana"korupsisecarabersama-samayangdilakukansebagaiperbuatanberlanjut".
4.BahwasebagaimanatercantumdalampertimbanganputusanMajelisHakimPengadilanNegeriMagetanNo.2017Pid.B/2007/PN.MGT.vangdikuatkanolehPutusanPengadilanTinggiSurabavaNomor:20/PID/2008/PT.SBYtanggal18Pebruari2008.dijelaskanTerdakwaIdanTerdakwaIItelahmemenuhiunsurSebagaiorangyangmelakukan,menyuruhmelakukanatauturutsertamelakukan.
5.BahwaBerdasarkanpertimbangandiatasdandisampingitujugasesuaidenganSuratEdaranMahkamahAgungNo.1tahun2000tentangpemidanaanagarsetimpaldenganberatdansifatkejahatannya,makakamiPenuntutUmumKejaksaanNegeriMagetantidaksependapatden
ganpertimbanganjudecfactisepanjangberkaitandengantidakdijatuhkanpidnapembayaranuangpenggantiterhadapTerdakwaIdanTerdakwaII,
denganalasantidakmencerminkanadanyatujuanpemidanaan,baikditinjaudarisegiPreventif,Edukatif,KorektifmaupunRepresif.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.75dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008sebagaimanatelahdiubahdenganUUNo.20tahun2001tentangperubahanatasUUNo.31tahun1999tentangpemberantasantindakpidanakorupsidisebutkanselainpidanatambahansebagaimanadimaksuddalamKitabUndang-undangHukumPidana,sebagaipidanatambahanadalahantaralaindisebutkandalamhurufbadalah"pembayaranuangpenggantiyangjumlahnyasebanyak-banyaknyasamadenganhartabendayangdiperolehdaritindakpidanaKorupsi".SelanjutnyadisebutkandalampertimbangannyabahwaselamapersidanganberlangsungtidakterungkapfaktabahwaTerdakwaIdanTerdakwaIIakibatprbuatanmelawanhukumsebagaimanatelahdinyatakanterbukti/terpenuhidalampembuktiantelahmengakibatkanTerdakwaIdanTerdakwaIImenikmatibertambahnyakekayaanatauhartabendamiliknyadalamjumlahtrtentu.DalampertimbanganselanjutnyaMajelisHakimPengadilanNegeriMagetanmenyebutkanbahwadengantidakterbuktiadanyauangyangdiperoleh/dinikmatiTerdakwaIdanTerdakwaII,makaolehkarenanyaberdasarpertimbangantersebutkepadaTerdakwaIdanTerdakwaI
Itidakakandijatuhkanpidanapembayaranuangpengganti.
3.BahwaberdasarkanfaktayangterungkapdipersidangansebagaimanajugatelahterungkapdalamputusanPengadilanNegeriMagetanNo.201/Pid.B/2007/PN.MGT,yangdikuatkanolehPutusanPengadilanTinggiSurabayaNomor:20/PID/2008/PT.SBYtanggal18Pebruari2008.
TerdakwaIdanTerdakwaIItelahterbuktimelakukantindakpidana"korupsisecarabersama-samayangdilakukansebagaiperbuatanberlanjut".
4.BahwasebagaimanatercantumdalampertimbanganputusanMajelisHakimPengadilanNegeriMagetanNo.2017Pid.B/2007/PN.MGT.vangdikuatkanolehPutusanPengadilanTinggiSurabavaNomor:20/PID/2008/PT.SBYtanggal18Pebruari2008.dijelaskanTerdakwaIdanTerdakwaIItelahmemenuhiunsurSebagaiorangyangmelakukan,menyuruhmelakukanatauturutsertamelakukan.
5.BahwaBerdasarkanpertimbangandiatasdandisampingitujugasesuaidenganSuratEdaranMahkamahAgungNo.1tahun2000tentangpemidanaanagarsetimpaldenganberatdansifatkejahatannya,makakamiPenuntutUmumKejaksaanNegeriMagetantidaksependapatden
ganpertimbanganjudecfactisepanjangberkaitandengantidakdijatuhkanpidnapembayaranuangpenggantiterhadapTerdakwaIdanTerdakwaII,
denganalasantidakmencerminkanadanyatujuanpemidanaan,baikditinjaudarisegiPreventif,Edukatif,KorektifmaupunRepresif.
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 75
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.76dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008
.SegiPreventif:
Darisegipreventif,tidakdijatuhkannyapidanapembayaranuangpenggantiterhadapTerdakwaIdanIItersebutbelumdapatdipakaisebagaialatuntukmencegahagarparatrdakwaataumasyarakatkhususnyamasyarakatMagetanataupelakutindakpidanakorupsinyalainnyatidakakanmelakukanperbuatansebagaimanayangelahdilakukanolehparaterdakwa,karenatidakdijatuhkannyapidana.pembayaranuangpenggantitersebuttidakmencerminkantujuandaripemidanaanitusendiri,akantetapidengandijatuhkannyapembayaranuangpenggantisebagaimanatuntutanPenuntutUmumtersebutdapatdijadikansuatuperingatanbagisiaapunjugadankhususnyabagiparaterdakwabahwatindakpidanakorupsiberakibatpadaadanyakerugianNegaradankarenaadanyakerugianNegaramakaplakunyaharusmengembalikankerugianNegaratersebutkepadaNegarasertaadanyatindakpidanakorupsitentunyaakanberimplikasipadaterganggunarodaperekonomianNegaradanrusaknyakepercayaanmasyarakatterhadapaparaturpemerintahsebagaipengembanamanatpe
nderitaanrakyat,sehinggadengandemikiandapatmenjadidayatangkaldanmempunyaiefekjeraterhadappelakukejahatantindakpidanakorupsilainnya,khususnyabagiparaterdakwakarenaperbuatanparaterdakwasendiriyangmerusaktatanandanmengganggusistemperekonomianantarapemerintahberangkutandenganmasyarakat.
.SegiEdukatif:
DariSegiedukatif,tidakakandijatuhkannyapidanapembayaranuangpenggantibelumdapatdipakaisebagaialatuntukmendidikparaterdakwaataumasyarakatpadaumumna.Masyarakatmenilaibahwadengandijatuhkannyapidanapembayaranuangpenggantitersebut,
dapatdijadikantolokukurbahwabilaterjadiperkarakorupsiyangmelibatkanuangNegarapadamasayangakandatang,apabilasuatusaatterjaditindakpidanasebagaimanadilakukanolehparaterdakwa,
makamasyarakatakanmenjadikancerminuntuktidakmenirutindakpidanakorupsisebagaimanayangdilakukanolehparaterdakwa.
Sebaliknyabilatidakdijatuhkanpidanauangpenggantimasyarakatakanmenilaibahwamelakukantindakpidanakorupsitidakperludantidakharusmegembalikanuangak
ibatperbuatanmelakukantindakpidanakorupsi.
.SegiKorektif:
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.76dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008
.SegiPreventif:
Darisegipreventif,tidakdijatuhkannyapidanapembayaranuangpenggantiterhadapTerdakwaIdanIItersebutbelumdapatdipakaisebagaialatuntukmencegahagarparatrdakwaataumasyarakatkhususnyamasyarakatMagetanataupelakutindakpidanakorupsinyalainnyatidakakanmelakukanperbuatansebagaimanayangelahdilakukanolehparaterdakwa,karenatidakdijatuhkannyapidana.pembayaranuangpenggantitersebuttidakmencerminkantujuandaripemidanaanitusendiri,akantetapidengandijatuhkannyapembayaranuangpenggantisebagaimanatuntutanPenuntutUmumtersebutdapatdijadikansuatuperingatanbagisiaapunjugadankhususnyabagiparaterdakwabahwatindakpidanakorupsiberakibatpadaadanyakerugianNegaradankarenaadanyakerugianNegaramakaplakunyaharusmengembalikankerugianNegaratersebutkepadaNegarasertaadanyatindakpidanakorupsitentunyaakanberimplikasipadaterganggunarodaperekonomianNegaradanrusaknyakepercayaanmasyarakatterhadapaparaturpemerintahsebagaipengembanamanatpe
nderitaanrakyat,sehinggadengandemikiandapatmenjadidayatangkaldanmempunyaiefekjeraterhadappelakukejahatantindakpidanakorupsilainnya,khususnyabagiparaterdakwakarenaperbuatanparaterdakwasendiriyangmerusaktatanandanmengganggusistemperekonomianantarapemerintahberangkutandenganmasyarakat.
.SegiEdukatif:
DariSegiedukatif,tidakakandijatuhkannyapidanapembayaranuangpenggantibelumdapatdipakaisebagaialatuntukmendidikparaterdakwaataumasyarakatpadaumumna.Masyarakatmenilaibahwadengandijatuhkannyapidanapembayaranuangpenggantitersebut,
dapatdijadikantolokukurbahwabilaterjadiperkarakorupsiyangmelibatkanuangNegarapadamasayangakandatang,apabilasuatusaatterjaditindakpidanasebagaimanadilakukanolehparaterdakwa,
makamasyarakatakanmenjadikancerminuntuktidakmenirutindakpidanakorupsisebagaimanayangdilakukanolehparaterdakwa.
Sebaliknyabilatidakdijatuhkanpidanauangpenggantimasyarakatakanmenilaibahwamelakukantindakpidanakorupsitidakperludantidakharusmegembalikanuangak
ibatperbuatanmelakukantindakpidanakorupsi.
.SegiKorektif:
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 76
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.77dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008-BahwaputusanyangdijatuhkanolehMajelisHakimberupatidakakandijatuhkanpidanapembayaranuangpenggantidirasabelummemadaidalammengorekituntutankamiyangmenuntutterhadapTerdakwaIIr.SAMSULHADI,MsidanTerdakwaIIGIMIN,BEdenganmenjatuhkanpidanadenganpidanatambahanuntukmembayaruangpenggantisebesarRp.7.511.174.449.89,-(tujuhmilyarlimaratussebelasjutaseratustujuhpuluhempatribuempatratusempatpuluhsembilanrupiahdelapanpuluhsembilansen)
secaratanggungrentengdenganparaterdakwalain(dalamberkasterpisah),denganketentuanjikaparaterdakwatidakmembayaruangpenggantipalinglamadalamwaktu1(satu)bulansesudahputusanpengadilanmemperolehkekuatanhukumtetap,makahartabendanyadapatdisitaolehJaksadandilelanguntukmencukupiuangpenggantitersebut.Dalamhalparaterdakwatidakmempunyaihartabendayangmencukupiuntukmembayaruangpengganti,makadigantidenganpidanapenjaramasing-masingselama2(dua)tahun.
-BahwasebagaimanatercantumdalampertimbanganputusanMajeli
sHakimPengadilanNegeriMagetanNo.2017Pid.B/20077PN.MGT,
vangdikuatkanolehPutusanPengadilanTinggiSurabavaNomor:20/PID/2008/PT.SBYtanggal18Pebruari2008.dijelaskanTerdakwaIdanTerdakwaIItelahmemenuhiunsursebagaiorangyangmelakukan,menyuruhmelakukanatauturutsertamelakukan,dengandemikianbiladikaitkandenganpertimbanganhukumMajelisHakimpadapoint1diatasdanmengingatperkaraatasnamaTerdakwaIdanTerdakwaIIelahdiajukansecaraterpisah(displit)denganberkasperkaralainatasnamaterdakwaDrsSalehMuljono,MMdanberkasperkaraatasnamaterdakwaLiauwInggarwati,terdakwaTeguhSetiaBudi,terdakwaSriWahyuni,makakamiselakuPenuntutUmumtidaksependapatdenganpertimbanganMajelisHakimberkaitandengantidakakandijatuhkannyapidanapembayaranuan
penggantikarenadisinipenjatuhanpembayaranuangpenggantisebagaimanadalamSuratTuntutansudahseharusnyadijatuhkankepadaTerdakwaIdanTrdakwaIIsecaratanggungrentengdenganparaterdakwalainnya(dalamberkasperkaraterpisah)karenaadaketerkaitanketerlibatanantaraTerdakwaIda
nTerdakwaIIdalamterjadinyakerugianNegaradalampengadaanproyekpembangunanGedungSrbagunadanDPRDtersebut.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.77dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008-BahwaputusanyangdijatuhkanolehMajelisHakimberupatidakakandijatuhkanpidanapembayaranuangpenggantidirasabelummemadaidalammengorekituntutankamiyangmenuntutterhadapTerdakwaIIr.SAMSULHADI,MsidanTerdakwaIIGIMIN,BEdenganmenjatuhkanpidanadenganpidanatambahanuntukmembayaruangpenggantisebesarRp.7.511.174.449.89,-(tujuhmilyarlimaratussebelasjutaseratustujuhpuluhempatribuempatratusempatpuluhsembilanrupiahdelapanpuluhsembilansen)
secaratanggungrentengdenganparaterdakwalain(dalamberkasterpisah),denganketentuanjikaparaterdakwatidakmembayaruangpenggantipalinglamadalamwaktu1(satu)bulansesudahputusanpengadilanmemperolehkekuatanhukumtetap,makahartabendanyadapatdisitaolehJaksadandilelanguntukmencukupiuangpenggantitersebut.Dalamhalparaterdakwatidakmempunyaihartabendayangmencukupiuntukmembayaruangpengganti,makadigantidenganpidanapenjaramasing-masingselama2(dua)tahun.
-BahwasebagaimanatercantumdalampertimbanganputusanMajeli
sHakimPengadilanNegeriMagetanNo.2017Pid.B/20077PN.MGT,
vangdikuatkanolehPutusanPengadilanTinggiSurabavaNomor:20/PID/2008/PT.SBYtanggal18Pebruari2008.dijelaskanTerdakwaIdanTerdakwaIItelahmemenuhiunsursebagaiorangyangmelakukan,menyuruhmelakukanatauturutsertamelakukan,dengandemikianbiladikaitkandenganpertimbanganhukumMajelisHakimpadapoint1diatasdanmengingatperkaraatasnamaTerdakwaIdanTerdakwaIIelahdiajukansecaraterpisah(displit)denganberkasperkaralainatasnamaterdakwaDrsSalehMuljono,MMdanberkasperkaraatasnamaterdakwaLiauwInggarwati,terdakwaTeguhSetiaBudi,terdakwaSriWahyuni,makakamiselakuPenuntutUmumtidaksependapatdenganpertimbanganMajelisHakimberkaitandengantidakakandijatuhkannyapidanapembayaranuan
penggantikarenadisinipenjatuhanpembayaranuangpenggantisebagaimanadalamSuratTuntutansudahseharusnyadijatuhkankepadaTerdakwaIdanTrdakwaIIsecaratanggungrentengdenganparaterdakwalainnya(dalamberkasperkaraterpisah)karenaadaketerkaitanketerlibatanantaraTerdakwaIda
nTerdakwaIIdalamterjadinyakerugianNegaradalampengadaanproyekpembangunanGedungSrbagunadanDPRDtersebut.
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 77
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.78dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008
.SegiRepresif:
-BahwaputusanyangdijatuhkanolehMajelisHakim,tidaksebandingdenganperbuatanparaterdakwayangtelahmelakukantindakpidanakorupsisecarabersama-samasehinggadapatmerusakkepercayaanterhadappemerintahdalammenjalankanpembangunandanberdampakpadaresahnyamasyarakatyangmenginginanpadaterciptanyapemerintahanyangbersihdanberwibawasebagaipengayomdanpelayanmasyarakat.MengingatpuladampakdariperbuatanterdakwayangmerugikanNegara,dimanahalinikarenaparaterdakwadalammelakukanperbuatannyatersebutselakuaparaturpemerintahsecaratidaklangsungdapatmengurangikeperayaaanmasyarakatpadapemerintah,mengingatdampakdariperbuatanparaterdakwayangdapatmenggangukepercayaaanpemerintahselakupenyelenggaraNegaradanresahnyamasyarakat,
makaputusantidakmenjatuhkanpidanapembayaranuangpenggantitersebutdiatastidakmembuatparaterdakwajeradandirasamasihkurangdalamrangapembinaanterhadapparaterdakwauntukmenjadianggotamasyarakatdenganharapank
hususnyabagiparapelakutindakpidanakorupsidiIndonesiadatidakmemilikidayacegahbagimasyarakatluas.
Berdasarkanuraian-uraiansebagaimanatersebutdiatasmakakamiberpendapatjudexfactidalamcaramengadiliperkarainitidakdilaksanakanmenurutketentuanUndangUndang.
Menimbang,bahwaalasan-alasanyangdiajukanolehPemohonKasasi/
TerdakwaIpadapokoknyasebagaiberikut:
1.BahwaputusanPengadilanTinggiJawaTimurdiSurabayatersebutterdapatkesalahanpenerapanhukumyangdilakukanolehMajelisHakimPengadilanTiggiJawaTimurdiSurabayadanhaltersebuttergolongputusanyangkurangpertimbanganhukumnya(onvoeldoendegemotiveert),sehinggaputusantersebutsudahsepatutnyadibatalkanolehMahkamahAgungRepublikIndonesiadiJakartadenganmemberikanpertimbanganhukumyanlebihadildantidakmemihak;
2.Bahwa,PertimbanganputusanPengadilanTinggiJawaTimurdiSurabayamenguatkanputusanPengadilanNegeriMagetan,samasekalisalahdalammenerapkanhukumyangberlaku,halinidisebabkanPengadilanTinggiJawaTimurdiSurabayasamasekalitidakm
empertimbangkanmemoriDirektori
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.78dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008
.SegiRepresif:
-BahwaputusanyangdijatuhkanolehMajelisHakim,tidaksebandingdenganperbuatanparaterdakwayangtelahmelakukantindakpidanakorupsisecarabersama-samasehinggadapatmerusakkepercayaanterhadappemerintahdalammenjalankanpembangunandanberdampakpadaresahnyamasyarakatyangmenginginanpadaterciptanyapemerintahanyangbersihdanberwibawasebagaipengayomdanpelayanmasyarakat.MengingatpuladampakdariperbuatanterdakwayangmerugikanNegara,dimanahalinikarenaparaterdakwadalammelakukanperbuatannyatersebutselakuaparaturpemerintahsecaratidaklangsungdapatmengurangikeperayaaanmasyarakatpadapemerintah,mengingatdampakdariperbuatanparaterdakwayangdapatmenggangukepercayaaanpemerintahselakupenyelenggaraNegaradanresahnyamasyarakat,
makaputusantidakmenjatuhkanpidanapembayaranuangpenggantitersebutdiatastidakmembuatparaterdakwajeradandirasamasihkurangdalamrangapembinaanterhadapparaterdakwauntukmenjadianggotamasyarakatdenganharapank
hususnyabagiparapelakutindakpidanakorupsidiIndonesiadatidakmemilikidayacegahbagimasyarakatluas.
Berdasarkanuraian-uraiansebagaimanatersebutdiatasmakakamiberpendapatjudexfactidalamcaramengadiliperkarainitidakdilaksanakanmenurutketentuanUndangUndang.
Menimbang,bahwaalasan-alasanyangdiajukanolehPemohonKasasi/
TerdakwaIpadapokoknyasebagaiberikut:
1.BahwaputusanPengadilanTinggiJawaTimurdiSurabayatersebutterdapatkesalahanpenerapanhukumyangdilakukanolehMajelisHakimPengadilanTiggiJawaTimurdiSurabayadanhaltersebuttergolongputusanyangkurangpertimbanganhukumnya(onvoeldoendegemotiveert),sehinggaputusantersebutsudahsepatutnyadibatalkanolehMahkamahAgungRepublikIndonesiadiJakartadenganmemberikanpertimbanganhukumyanlebihadildantidakmemihak;
2.Bahwa,PertimbanganputusanPengadilanTinggiJawaTimurdiSurabayamenguatkanputusanPengadilanNegeriMagetan,samasekalisalahdalammenerapkanhukumyangberlaku,halinidisebabkanPengadilanTinggiJawaTimurdiSurabayasamasekalitidakm
empertimbangkanmemori
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 78
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.79dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008bandingyangdiajukanolehTerdakwaI(SAMSULHADI)
Pembanding,/PemohonKasasi.
3.Bahwa,PemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaIkeberatandenganpertimbanganhukumMajelisPengadilanTinggiJawaTimurdiSurabayadanHakimPengadilanNegeriMagetanhalaman255s/d256mengenaiunsure"MelawanHukum"yangdinyatakandilanggarolehTerdakwaIyangintinyamenjelaskanmengenaibahwaTerdakwaImengetahuipembangunanproyekgedungserbagunadanpebangunangedungDPRDtahap1,11danIIItidakdikerjakanoiehCV.BUDIBERSAUDARAdanCV.BUDIKARYAMANDIRI,akantetapidikerjakanpihaklaindalamhaliniPT.SUBURSARANAMITRASEJATI,sehinggaolehkarenaMajelisHakimberkeyakinanbahwaTerdakwaI/Pembanding/PemohonkasasitelahmelanggarketentuanPasal9ayat(1)hurufbPasal30ayat(3)KeppresNo.18Tahun2000",karenapertimbanganhukumtersebutadalahTIDAKBENAR,PemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaItidakpernahtahumengenaisubkontrakyangdilakukanolehLIAUWENGGARWATIkepadapihaklain,danjugaperludijelaskanbahwaLIAUWENGGARWATIda
lammeng-subkontrakanproyektersebuttanpaijinterlebihdahuludenganTermohonKasasi/Pembanding/TerdakwaI,.sehinggapengsubkontrakantersebuthanyadiketahuiolehLIAUWENGGARWATIdenganrekanannya(PT.SUBURSARANAMITRA),karenaselamainisepengetahuanPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaIyangmengerjakanproyek-proyektersebuthanyalahCV.BUDIBERSAUDARA,danterlebihlagibahwamasalahyangberkenaandenganpengsubkontrakantersebutadalahbukankewenangandariPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaI(MohonperiksaketeranganketeranganTerdakwaIdanTerdakwaIIhal189,197,198(dalamputusanPengadilanNegeriMagetan).
Bahwa,selanjutnyadalamunsureiniMajelisHakimtelahmemberikanpertimbanganhukumnyahalaman257(dalamputusanPengadilanNegeriMagetan)yangintinyamenyatakanbahwapencairanuangtahapIsebesarRp.540.000.000.,-(limaratusempatpuluhjutarupiah)yangdiketahuiPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaIataslaporanTerdawaII(GIMIN)tanggal23September2003tanpadilengkapidengankelengkapanadministratif,dalammemberikanpertimbanganhukumn
yatersebutMajelisHakimPengadilanNegeriMagetandanyangdikuatkanolehPengadilanTinggiJawaTimurdiSuabayahanyabersandarpadasuratDirektori
Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.79dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008bandingyangdiajukanolehTerdakwaI(SAMSULHADI)
Pembanding,/PemohonKasasi.
3.Bahwa,PemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaIkeberatandenganpertimbanganhukumMajelisPengadilanTinggiJawaTimurdiSurabayadanHakimPengadilanNegeriMagetanhalaman255s/d256mengenaiunsure"MelawanHukum"yangdinyatakandilanggarolehTerdakwaIyangintinyamenjelaskanmengenaibahwaTerdakwaImengetahuipembangunanproyekgedungserbagunadanpebangunangedungDPRDtahap1,11danIIItidakdikerjakanoiehCV.BUDIBERSAUDARAdanCV.BUDIKARYAMANDIRI,akantetapidikerjakanpihaklaindalamhaliniPT.SUBURSARANAMITRASEJATI,sehinggaolehkarenaMajelisHakimberkeyakinanbahwaTerdakwaI/Pembanding/PemohonkasasitelahmelanggarketentuanPasal9ayat(1)hurufbPasal30ayat(3)KeppresNo.18Tahun2000",karenapertimbanganhukumtersebutadalahTIDAKBENAR,PemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaItidakpernahtahumengenaisubkontrakyangdilakukanolehLIAUWENGGARWATIkepadapihaklain,danjugaperludijelaskanbahwaLIAUWENGGARWATIda
lammeng-subkontrakanproyektersebuttanpaijinterlebihdahuludenganTermohonKasasi/Pembanding/TerdakwaI,.sehinggapengsubkontrakantersebuthanyadiketahuiolehLIAUWENGGARWATIdenganrekanannya(PT.SUBURSARANAMITRA),karenaselamainisepengetahuanPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaIyangmengerjakanproyek-proyektersebuthanyalahCV.BUDIBERSAUDARA,danterlebihlagibahwamasalahyangberkenaandenganpengsubkontrakantersebutadalahbukankewenangandariPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaI(MohonperiksaketeranganketeranganTerdakwaIdanTerdakwaIIhal189,197,198(dalamputusanPengadilanNegeriMagetan).
Bahwa,selanjutnyadalamunsureiniMajelisHakimtelahmemberikanpertimbanganhukumnyahalaman257(dalamputusanPengadilanNegeriMagetan)yangintinyamenyatakanbahwapencairanuangtahapIsebesarRp.540.000.000.,-(limaratusempatpuluhjutarupiah)yangdiketahuiPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaIataslaporanTerdawaII(GIMIN)tanggal23September2003tanpadilengkapidengankelengkapanadministratif,dalammemberikanpertimbanganhukumn
yatersebutMajelisHakimPengadilanNegeriMagetandanyangdikuatkanolehPengadilanTinggiJawaTimurdiSuabayahanyabersandarpadasurat
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 79
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.80dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008dakwaandanTuntutanSdr.JaksaPenuntutUmumsematatanpamemberikanpenilaianterhadapketeranganSaksiAhliEMANUELSUJATMOKO,SH,MS.,yangtelahmemberikanketerangandibawahsumpahbahwaapabilapencairandanatanpadisertaikelengkapanfisiksebagaisyaratyangditentukandalaprosedurpencairan,makadapatdisimpulkandalampendapatnyajikadikaitkandenganketentuanPasal50KepMendagriNo.29Tahun2002yangbertanggungjawabadalahKepalaBagianKeuangansertapejabatyangmemberikandisposisipencairanyaituBupatiMagetandanSekrearisDaerahKab.Magetan(mohonperiksapledooiTerdakwaHal:48),sehinggadengandemikianyangbertanggungjawabterhadapkelengkapanadministrasitertanggalmundurtersebutadalahBupatiMagetandanSekretarsDaerahKab.MagetanBUKANPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaIsebagaibawahan;
Bahwa,Padapertimbanganhukumhalaman258(petikanpadaPutusanPengadilanNegeriMagetan)dandikuatkanolehPengadilanTinggiJawaTimurdiSurabayatelahmenyatakanyangintinyabahwaPemohonKasasi/Terdakwa
Itidakmenghentikanproyek-proyekdanselanjutnyamembuatnota-notadinasyangditujukankepadaBupatiMagetandanjugatelahmembuatdisposisi-disposisi,perludijelaskanbahwasecarakewenangan,memutuskantindakanhukumTataNegaraberdasarkanPasal14UUNo.22Tahun1999TentangPemerintahanDaerahadalahHakKepalaDaerahdalamhaliniadalahBupatibaikitumerupakanpersetujuanmaupunkeputusan.Berkaitandengankewenanganbergantungdarihubunganhukumhirarkikelembagaanapakahdelegasi,mandateataukahatribusi,danbilamanadikaitkandenganperkaraini,makaPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaIsebagaistaffataubawahantelahmembuatnotadinasataucatatankedinasan(disposisi-disposisi)tidaklahdapatdipersalahkantelahmelakukanperbuatanmelawanhukumkarenanota-notadinasaquohanyalahmerupakantelaatstaff/bawahanyangbisadiikutiatauditolakolehBupatidalamartibahwaperbuatannota-notadinasaquoharuslahterlebihdahulumendapatpersetujuandariatasanyangmempunyaikewenanganmemutusdalamhaliniBupatiKab.Magetan.
Demikianpulaapabilaterjadiadanyape
laksaananfisikpembangunangedungyangpadakenyataanyatidakmemenuhikriteriapengadaanbarangdanjasaelaluipenunjukanlangsungjugabukanmerupakantamggungjawabPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaI,karenapenunjukanlangsungterhadapCV-CVtersebuttelahsesuaidenganSertifikasikarenaDirektori
Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.80dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008dakwaandanTuntutanSdr.JaksaPenuntutUmumsematatanpamemberikanpenilaianterhadapketeranganSaksiAhliEMANUELSUJATMOKO,SH,MS.,yangtelahmemberikanketerangandibawahsumpahbahwaapabilapencairandanatanpadisertaikelengkapanfisiksebagaisyaratyangditentukandalaprosedurpencairan,makadapatdisimpulkandalampendapatnyajikadikaitkandenganketentuanPasal50KepMendagriNo.29Tahun2002yangbertanggungjawabadalahKepalaBagianKeuangansertapejabatyangmemberikandisposisipencairanyaituBupatiMagetandanSekrearisDaerahKab.Magetan(mohonperiksapledooiTerdakwaHal:48),sehinggadengandemikianyangbertanggungjawabterhadapkelengkapanadministrasitertanggalmundurtersebutadalahBupatiMagetandanSekretarsDaerahKab.MagetanBUKANPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaIsebagaibawahan;
Bahwa,Padapertimbanganhukumhalaman258(petikanpadaPutusanPengadilanNegeriMagetan)dandikuatkanolehPengadilanTinggiJawaTimurdiSurabayatelahmenyatakanyangintinyabahwaPemohonKasasi/Terdakwa
Itidakmenghentikanproyek-proyekdanselanjutnyamembuatnota-notadinasyangditujukankepadaBupatiMagetandanjugatelahmembuatdisposisi-disposisi,perludijelaskanbahwasecarakewenangan,memutuskantindakanhukumTataNegaraberdasarkanPasal14UUNo.22Tahun1999TentangPemerintahanDaerahadalahHakKepalaDaerahdalamhaliniadalahBupatibaikitumerupakanpersetujuanmaupunkeputusan.Berkaitandengankewenanganbergantungdarihubunganhukumhirarkikelembagaanapakahdelegasi,mandateataukahatribusi,danbilamanadikaitkandenganperkaraini,makaPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaIsebagaistaffataubawahantelahmembuatnotadinasataucatatankedinasan(disposisi-disposisi)tidaklahdapatdipersalahkantelahmelakukanperbuatanmelawanhukumkarenanota-notadinasaquohanyalahmerupakantelaatstaff/bawahanyangbisadiikutiatauditolakolehBupatidalamartibahwaperbuatannota-notadinasaquoharuslahterlebihdahulumendapatpersetujuandariatasanyangmempunyaikewenanganmemutusdalamhaliniBupatiKab.Magetan.
Demikianpulaapabilaterjadiadanyape
laksaananfisikpembangunangedungyangpadakenyataanyatidakmemenuhikriteriapengadaanbarangdanjasaelaluipenunjukanlangsungjugabukanmerupakantamggungjawabPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaI,karenapenunjukanlangsungterhadapCV-CVtersebuttelahsesuaidenganSertifikasikarena
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 80
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.81dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008secaratekhnismempunyaireferensipekerjaan,mampudanmemenuhipersyaratanuntukpenunjukkanlangsung,sehinggapenunjukanlangsungtersebutdisetujuiolehBupatidanjugaapabilaterjadikesalahanpelaksanaanfisikmakayangbertanggungjawabterhdaphasilkerjaCV-CVtersebutadalahpanitiaPengadaanbukanlahPemohonKasasi/Pembanding/
TerdakwaI,sehinggaatasdasaritulahPemohonKasasi/Pembanding/
TerdakwaIMENOLAKpertimbanganhukumMajelisHakimPengadilanTinggiJawaTimurdiSurabayadanPengadilanNegeriMagetandalampertimbanganhukunyahalaman261(petikanputusanPengadilanNegeriMagetan)yangmenyatakan:"Menimbang,bahwakendatipunproyekpembangunangedungserbagunadangedungDPRDKabupatenMagetanTahapItelahdibuatdokumen-dokumenfiktif.........
(sebagaimanatersebutdalamNotaDinasTerdakwaI............)dalamkenyataanyaproyektersebuttidakmemenuhikriteriapengadaanbarangdanjasa.......dsrt".
Bahwa,PemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaIMENOLAKpertimbanganhukumMajelisHak
imPengadilanNegeriMagetantersebutyangdiperkuatolehPengadilanTinggiJawaTimurdiSurabay(mohonperiksaputusanPengadilanNegeriMagetan)halaman268yangintinyamenyatakanbahwa:
pemilihanrekananpelaksanaanuntukpembangunangedungserbaguna,gedungDPRDtahap1,11danIIIdilakukantanpatender/lelangmalainkandenganpenunjukkanlangsung,dansyarat-
syarattentangpenunjukkanlelangitupuntidakterpenuhi,sehinggahalinibertentangandenganPasal2ayat(1)KeppresNo.80Tahun2003,karenadalammemberikanpertimbanganhukumnyaaquoMajelisHakimPengadilanNegeriMagetantersebutyangdiperkuatolehPengadilanTinggiJawaTiurdiSurabayatidakdenganseksamamemperhatikankeseluruhanbuktiyangdiajukanolehPemohonKasasi/Pembanding/
TerdakwaIyakniSuratBuktiT-ldanT-2,PadahalbilamanaMajelisHakimmemperhatikankeseluruhanalatbuktitersebutakanditemukanfaktahukumyaiturencanapembangunanGORdangedungDRDKab.MagetantelahmelaluiprosespengumumanlelangNo.03/01/PAN/L/403.102/IX/2003padaKoranBHIRAWAterbitan9September2003danselanjutny
atelahditindaklanjutiolehPanitiapengadaanproyekpembangunanGORdanDPRDKab.Magetantahunanggaran2003denganpengumumanhasilpenelitianprakwalifikasiNo.03/04/PAN/L/403.102/IX/2003.,tanggal17SeptemberDirektori
Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.81dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008secaratekhnismempunyaireferensipekerjaan,mampudanmemenuhipersyaratanuntukpenunjukkanlangsung,sehinggapenunjukanlangsungtersebutdisetujuiolehBupatidanjugaapabilaterjadikesalahanpelaksanaanfisikmakayangbertanggungjawabterhdaphasilkerjaCV-CVtersebutadalahpanitiaPengadaanbukanlahPemohonKasasi/Pembanding/
TerdakwaI,sehinggaatasdasaritulahPemohonKasasi/Pembanding/
TerdakwaIMENOLAKpertimbanganhukumMajelisHakimPengadilanTinggiJawaTimurdiSurabayadanPengadilanNegeriMagetandalampertimbanganhukunyahalaman261(petikanputusanPengadilanNegeriMagetan)yangmenyatakan:"Menimbang,bahwakendatipunproyekpembangunangedungserbagunadangedungDPRDKabupatenMagetanTahapItelahdibuatdokumen-dokumenfiktif.........
(sebagaimanatersebutdalamNotaDinasTerdakwaI............)dalamkenyataanyaproyektersebuttidakmemenuhikriteriapengadaanbarangdanjasa.......dsrt".
Bahwa,PemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaIMENOLAKpertimbanganhukumMajelisHak
imPengadilanNegeriMagetantersebutyangdiperkuatolehPengadilanTinggiJawaTimurdiSurabay(mohonperiksaputusanPengadilanNegeriMagetan)halaman268yangintinyamenyatakanbahwa:
pemilihanrekananpelaksanaanuntukpembangunangedungserbaguna,gedungDPRDtahap1,11danIIIdilakukantanpatender/lelangmalainkandenganpenunjukkanlangsung,dansyarat-
syarattentangpenunjukkanlelangitupuntidakterpenuhi,sehinggahalinibertentangandenganPasal2ayat(1)KeppresNo.80Tahun2003,karenadalammemberikanpertimbanganhukumnyaaquoMajelisHakimPengadilanNegeriMagetantersebutyangdiperkuatolehPengadilanTinggiJawaTiurdiSurabayatidakdenganseksamamemperhatikankeseluruhanbuktiyangdiajukanolehPemohonKasasi/Pembanding/
TerdakwaIyakniSuratBuktiT-ldanT-2,PadahalbilamanaMajelisHakimmemperhatikankeseluruhanalatbuktitersebutakanditemukanfaktahukumyaiturencanapembangunanGORdangedungDRDKab.MagetantelahmelaluiprosespengumumanlelangNo.03/01/PAN/L/403.102/IX/2003padaKoranBHIRAWAterbitan9September2003danselanjutny
atelahditindaklanjutiolehPanitiapengadaanproyekpembangunanGORdanDPRDKab.Magetantahunanggaran2003denganpengumumanhasilpenelitianprakwalifikasiNo.03/04/PAN/L/403.102/IX/2003.,tanggal17September
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 81
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.82dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/20082003yangjugajugatelahdiumumkanpadaKoranBHIRAWA,yangmanahaltersebuttelahdibenarkanolehSaksiMAKSOEMselakuKetuaPanitiaPengadaanbarangdanjasaproyekGORdanDPRDKab.Magetandalamkesaksiannyadibawahsumpahpadapersidangan.
Bahwa,pertimbanganhukumMajelisHakimPengadilanNegeriMagetanhalaman269-270yangintinyamenyatakanbahwaMajelisHakimPengadilanNegeriMagetansependapatdenganPenasehatHUKUMterdakwaIyangdalampembelaanyaMenytakantentangketidakharusanpenggunaanStandarNasionalIndonesiadalamproyekpembangunangedungserbagunadanDPRDKab.Magetanmerupakanpertimbanganhukumyangkeliru,karenadalampembelaanyaTerdakwaItidakpernahmenyinggungmengenaiketidakharusanpenggunaanStandarNasionalIndonesia,]ustrusebaliknyaPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaIdalampembelaanyatelahMENOLAKmetodeperhitungankerugianNegarayangtelahdilakukanolehtimauditBPKPdanITSyangmenggunakanmetoeSNI,karenadalammelakukanaudittimBPKPdanITSmenggunakanmetodeSNIsebagaimanaketentu
anDirekturJendralCiptaKaryaNo.295/KPTS/CK/
1997.,tanggal1April1997,sedangkanproyekpem-bangunanGORdangedungDPRDaquobarudimulaitahun2002-2005sehinggaberdasarksnkeputusanMenteriPemukimandanPrasaranaWilayahNo.332/KPTS/M/
2002.,tanggal21Agustus2002yangmanadalampasal7ayat(1)
KeputusanmenteritersebutmenyatakanbahwadenganditetapkannyaKeputusanMenteriinimakaKeputusanDirekturJendralCiptaKaryaNo.295/KPTS/CK/1997.,tanggaI1April1997tentangPedomanTekhnisPembangunanBangunanGedungNegaratidakberlakulagi,sehinggapenggunaanSNIsebagaimetodeuntukperhitungankerugiandalamperkarainiadalahtidaksahkarenaperaturanyangdigunakansebagailandaanolehtimBPKPdanITSsudahkedaluarsadandinyatakantidakberlakulagi,dankarenanyatidakdapatdinyatakansebagaidasarperhitunganperkaraini,haliniselarasdenganpendapatSaksiAhliEMANUELSUJATMOKO,SH.,MS.
BerdasarkanuraiantersebutdiatasdapatdisimpulkanbahwaPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaItidaklahpatutdipersalahkantelahmemenuhiunsure"MelawanHukum"
,dikarenakansifatmelawanhukumdariperbuatanPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaItidakterpenuhi,makasecaramutatismuntandisunsur-unsuryangmengikutinyajugatidakterpenuhi,halmanadikarenakansifatmelawanhukummerupakanunsuryangmelekatpadasetiaprumusandelik,sehinggadengantidakDirektori
Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.82dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/20082003yangjugajugatelahdiumumkanpadaKoranBHIRAWA,yangmanahaltersebuttelahdibenarkanolehSaksiMAKSOEMselakuKetuaPanitiaPengadaanbarangdanjasaproyekGORdanDPRDKab.Magetandalamkesaksiannyadibawahsumpahpadapersidangan.
Bahwa,pertimbanganhukumMajelisHakimPengadilanNegeriMagetanhalaman269-270yangintinyamenyatakanbahwaMajelisHakimPengadilanNegeriMagetansependapatdenganPenasehatHUKUMterdakwaIyangdalampembelaanyaMenytakantentangketidakharusanpenggunaanStandarNasionalIndonesiadalamproyekpembangunangedungserbagunadanDPRDKab.Magetanmerupakanpertimbanganhukumyangkeliru,karenadalampembelaanyaTerdakwaItidakpernahmenyinggungmengenaiketidakharusanpenggunaanStandarNasionalIndonesia,]ustrusebaliknyaPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaIdalampembelaanyatelahMENOLAKmetodeperhitungankerugianNegarayangtelahdilakukanolehtimauditBPKPdanITSyangmenggunakanmetoeSNI,karenadalammelakukanaudittimBPKPdanITSmenggunakanmetodeSNIsebagaimanaketentu
anDirekturJendralCiptaKaryaNo.295/KPTS/CK/
1997.,tanggal1April1997,sedangkanproyekpem-bangunanGORdangedungDPRDaquobarudimulaitahun2002-2005sehinggaberdasarksnkeputusanMenteriPemukimandanPrasaranaWilayahNo.332/KPTS/M/
2002.,tanggal21Agustus2002yangmanadalampasal7ayat(1)
KeputusanmenteritersebutmenyatakanbahwadenganditetapkannyaKeputusanMenteriinimakaKeputusanDirekturJendralCiptaKaryaNo.295/KPTS/CK/1997.,tanggaI1April1997tentangPedomanTekhnisPembangunanBangunanGedungNegaratidakberlakulagi,sehinggapenggunaanSNIsebagaimetodeuntukperhitungankerugiandalamperkarainiadalahtidaksahkarenaperaturanyangdigunakansebagailandaanolehtimBPKPdanITSsudahkedaluarsadandinyatakantidakberlakulagi,dankarenanyatidakdapatdinyatakansebagaidasarperhitunganperkaraini,haliniselarasdenganpendapatSaksiAhliEMANUELSUJATMOKO,SH.,MS.
BerdasarkanuraiantersebutdiatasdapatdisimpulkanbahwaPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaItidaklahpatutdipersalahkantelahmemenuhiunsure"MelawanHukum"
,dikarenakansifatmelawanhukumdariperbuatanPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaItidakterpenuhi,makasecaramutatismuntandisunsur-unsuryangmengikutinyajugatidakterpenuhi,halmanadikarenakansifatmelawanhukummerupakanunsuryangmelekatpadasetiaprumusandelik,sehinggadengantidak
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 82
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.83dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008terpenuhinyaunsurmelawanhukum,makaunsur-unsuryangmengikutinyajugaharusdianggaptidakterpenuhi.NamundemikianPemohonKasasi/Pembanding/Terdakwa-1akanmenguraikanunsure-unsuryanglaindariPasal2ayat(1)UUNo.31TentangPemberantasanTindakPidanaKorupsisebagaimanatelahdiubahdenganUndang-UndangNo.20Tahun2001tentangperubahanatasUUNo.31Tahun1999TentangPemberantasanTindakPidanaKorupsi/o.Pasal55ayat(1)Ke-1KUHPJo.Pasal64ayat(1)KUHP.
4.Bahwa.terhadapunsurketigayakni"Melakukanperbuatanmemperkayadirisendiriatauoranglainatausuatukorporasi"telahdinyatakanterbuktiolehMajelisHakimPengadilanNegeriMagetanhalaman272-
273,dandi'perkuatolehPengadilanTinggiJawaTimurdiSurabaya,yangmanadalampertimbangannyaintinyamenyatakanbahwadengandilakukannyapenunjukanlangsungCV.BUDIBERSAUDARAdanCV.BUDIKARYAMANDIRIsebagaikonsultanpelaksanapembangunangedungserbagunatahap1,11danIIIadalahtidaksesuaidenganKeppresNo.18Tahun2000danKeppresNo.80Tahun2003tent
angpedomanpengadaanbarang/jasainstansipemerintahsertapetunjuktekhnisnya,makaPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaIdanTerdakwaII(GIMIN)telahmenyebabkan/menjadikankayaataubertambahnyahartaPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaIdanTerdakwaII(GIMIN)sendiriatauSaksiSRIWAHYUNI(CV.BUDIBERSAUDARA)danSaksiTEGUHSETYABUDI(CV.BUDIKARYAMANDIRI)yangdilakukansecara"MelawanHukum"
PemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaItidaksependapatdenganpertimbanganhukumtersebut,halmanadikarenakansebagaimanatelahdiuraikan^PemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaIpadamemoribandingnyayaituunsurekeduaPasalinidiatasbahwaberdasarkanfaktapenunjukanterhadappelaksanaanproyekpembangunanGRdangedungDPRDKab.MagetanadalahtidaklangsungkarenatelahmelaluiprosespengumumanlelangNo.03/01/PAN/L/403.102/IX/2003padaKoranBHIRAWA,terbitan9September2003danselanjutnyatelahditindaklanjutiolehpanitiapengadaanproyekpembangunanGORdanDPRDKab.Magetantahunanggaran2003denganpengumumanhasil,penelitianprakwalifikasiNo.03/04/PAN/L/403.10
2/IX/2003.,tanggal17September2003yangjugatelahdiumumkanpadaKoranBHIRAWA,YANGMANAHALTERSEBUTTELAHDIBENARKANOLEHSaksiMAKSOEMselakuKetuaPanitiaPengadaanbarangdanjasaproyekGORdangedungDPRDKab.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.83dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008terpenuhinyaunsurmelawanhukum,makaunsur-unsuryangmengikutinyajugaharusdianggaptidakterpenuhi.NamundemikianPemohonKasasi/Pembanding/Terdakwa-1akanmenguraikanunsure-unsuryanglaindariPasal2ayat(1)UUNo.31TentangPemberantasanTindakPidanaKorupsisebagaimanatelahdiubahdenganUndang-UndangNo.20Tahun2001tentangperubahanatasUUNo.31Tahun1999TentangPemberantasanTindakPidanaKorupsi/o.Pasal55ayat(1)Ke-1KUHPJo.Pasal64ayat(1)KUHP.
4.Bahwa.terhadapunsurketigayakni"Melakukanperbuatanmemperkayadirisendiriatauoranglainatausuatukorporasi"telahdinyatakanterbuktiolehMajelisHakimPengadilanNegeriMagetanhalaman272-
273,dandi'perkuatolehPengadilanTinggiJawaTimurdiSurabaya,yangmanadalampertimbangannyaintinyamenyatakanbahwadengandilakukannyapenunjukanlangsungCV.BUDIBERSAUDARAdanCV.BUDIKARYAMANDIRIsebagaikonsultanpelaksanapembangunangedungserbagunatahap1,11danIIIadalahtidaksesuaidenganKeppresNo.18Tahun2000danKeppresNo.80Tahun2003tent
angpedomanpengadaanbarang/jasainstansipemerintahsertapetunjuktekhnisnya,makaPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaIdanTerdakwaII(GIMIN)telahmenyebabkan/menjadikankayaataubertambahnyahartaPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaIdanTerdakwaII(GIMIN)sendiriatauSaksiSRIWAHYUNI(CV.BUDIBERSAUDARA)danSaksiTEGUHSETYABUDI(CV.BUDIKARYAMANDIRI)yangdilakukansecara"MelawanHukum"
PemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaItidaksependapatdenganpertimbanganhukumtersebut,halmanadikarenakansebagaimanatelahdiuraikan^PemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaIpadamemoribandingnyayaituunsurekeduaPasalinidiatasbahwaberdasarkanfaktapenunjukanterhadappelaksanaanproyekpembangunanGRdangedungDPRDKab.MagetanadalahtidaklangsungkarenatelahmelaluiprosespengumumanlelangNo.03/01/PAN/L/403.102/IX/2003padaKoranBHIRAWA,terbitan9September2003danselanjutnyatelahditindaklanjutiolehpanitiapengadaanproyekpembangunanGORdanDPRDKab.Magetantahunanggaran2003denganpengumumanhasil,penelitianprakwalifikasiNo.03/04/PAN/L/403.10
2/IX/2003.,tanggal17September2003yangjugatelahdiumumkanpadaKoranBHIRAWA,YANGMANAHALTERSEBUTTELAHDIBENARKANOLEHSaksiMAKSOEMselakuKetuaPanitiaPengadaanbarangdanjasaproyekGORdangedungDPRDKab.
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 83
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.84dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008Magetandalamkesaksiannyadibawahsumpahpadapersidangan.Andaikanbenar-quadnon-telahterjadipenunjukanlangsungterhadapCV-CVtersebut,haltersebuttidakadakaitannyasamasekalidenganPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaI,karenadisposisi-disposisiuntukpenunjukkanaquoharuslahterlebihdahulumendapatpersetujuandariatasanPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaI(BupatiMagetan),
sehinggasebagaistaff/bawahanadalahtidakmungkinbertindaksendiritanpaadapersetujuanatauperintahdariatasan,olehkarenanyaPemohonKasasi/Pembanding/Terdakwa1tidakpatutdipersalahkanterhadappenunjukanlangsungtersebut,karenahakdanwewenangpenunjukanlangsungaquoadapadaBupatiMagetan.
DanselanjutnyaperluPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaIjelaskanlagibahwasanyaCV-CVtersebuttelahsesuaidengansertifikasikarenasecaratekhnismempunyaireferensipekerjaan,mampudanmemenuhipersyaratanuntukpenunjukanlangsung,sehinggapenunjukanlangsungtersebuttelahdisetujuiolehBupatidanjugaapabilater
jadikesalahanpelaksanaanfisikmakayangbertanggungjawaterhadaphasilkerjaCV-CVtersebutadalahPanitiaPengadaanbukanlahPemohonKasasi/
Pembanding/TerdakwaIdanjugamengenaitemuanauditBPKPtentangmarkupkoefisiendanhargabarang/jasaterhadapCV.BUDIBERSAUDARAdanCV.BUDIKARYAMANDIRIbukanmerupakantanggungjawabPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaI,halmanakarenayangbertanggungjawabterhadapklarifikasiterhadapproyek-proyekaquoadalahPanitiaPengadaanbarang/jasa,sehinggaatasdasaritulahunsur"Melakukanperbuatanmemperkayadirisendiriatauoranglainatausuatukorporasi"tidakterpenuhi;
5.Bahwa,PemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaIMENOLAKpertimbanganhukumMajelisHakimPengadilanNegeriMagetanyangdiperkuatolehPengadilanTinggiJawaTimurdiSurabayapadaunsr"YangdapatmerugikankeuanganNegaraatauperekonomianNegara"padahalamanyangmenyatakan"MerugikankeuanganNegaraatauperekonomianNegaramenunjukkanbahwatindakpidanakorupsicukupdengandipenuhinyaunsur-unsurperbuatanyangdilakukanbukandengantimbulnyaakibat"d
aripertimbanganhukumtersebutPemohonKasasi/Pembanding/Terdakwa1berpendapatbahwasebagaimanatelahdiuraikandiatastentangunsur-unsurPasalinisebagaimanapertimbanganhukumMajelisHakiminiadalahtidakadasatupununsur-unsurperbuatanyangdilakukanPemohonKasasi/
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.84dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008Magetandalamkesaksiannyadibawahsumpahpadapersidangan.Andaikanbenar-quadnon-telahterjadipenunjukanlangsungterhadapCV-CVtersebut,haltersebuttidakadakaitannyasamasekalidenganPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaI,karenadisposisi-disposisiuntukpenunjukkanaquoharuslahterlebihdahulumendapatpersetujuandariatasanPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaI(BupatiMagetan),
sehinggasebagaistaff/bawahanadalahtidakmungkinbertindaksendiritanpaadapersetujuanatauperintahdariatasan,olehkarenanyaPemohonKasasi/Pembanding/Terdakwa1tidakpatutdipersalahkanterhadappenunjukanlangsungtersebut,karenahakdanwewenangpenunjukanlangsungaquoadapadaBupatiMagetan.
DanselanjutnyaperluPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaIjelaskanlagibahwasanyaCV-CVtersebuttelahsesuaidengansertifikasikarenasecaratekhnismempunyaireferensipekerjaan,mampudanmemenuhipersyaratanuntukpenunjukanlangsung,sehinggapenunjukanlangsungtersebuttelahdisetujuiolehBupatidanjugaapabilater
jadikesalahanpelaksanaanfisikmakayangbertanggungjawaterhadaphasilkerjaCV-CVtersebutadalahPanitiaPengadaanbukanlahPemohonKasasi/
Pembanding/TerdakwaIdanjugamengenaitemuanauditBPKPtentangmarkupkoefisiendanhargabarang/jasaterhadapCV.BUDIBERSAUDARAdanCV.BUDIKARYAMANDIRIbukanmerupakantanggungjawabPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaI,halmanakarenayangbertanggungjawabterhadapklarifikasiterhadapproyek-proyekaquoadalahPanitiaPengadaanbarang/jasa,sehinggaatasdasaritulahunsur"Melakukanperbuatanmemperkayadirisendiriatauoranglainatausuatukorporasi"tidakterpenuhi;
5.Bahwa,PemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaIMENOLAKpertimbanganhukumMajelisHakimPengadilanNegeriMagetanyangdiperkuatolehPengadilanTinggiJawaTimurdiSurabayapadaunsr"YangdapatmerugikankeuanganNegaraatauperekonomianNegara"padahalamanyangmenyatakan"MerugikankeuanganNegaraatauperekonomianNegaramenunjukkanbahwatindakpidanakorupsicukupdengandipenuhinyaunsur-unsurperbuatanyangdilakukanbukandengantimbulnyaakibat"d
aripertimbanganhukumtersebutPemohonKasasi/Pembanding/Terdakwa1berpendapatbahwasebagaimanatelahdiuraikandiatastentangunsur-unsurPasalinisebagaimanapertimbanganhukumMajelisHakiminiadalahtidakadasatupununsur-unsurperbuatanyangdilakukanPemohonKasasi/
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 84
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.85dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008Pembanding/TerdakwaIyangmemenuhiunsurdariPasal2ayat(1)UUNo.31Tahun1999TentangPemberantasanTindakPidanaKorupsi,
sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-UndangNo.20Tahun2001tentangperubahanatasUUNo.31Tahun1999TentangPemberantasanTindakPidanaKorupsi,sehinggasecarahukumtidakadaakibatyangditimbulkanolehPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaI,danterlebihlagiProyekpembangunanGORdangedungDPRDKab.Magetansaatinisudahtidakadamasalah.
DanselanjutnyamasihterhadapunsuriniMajelisHakimPengadilanNegeriMagetandalampertimbanganhukumnyahalaman278yangintinyamenyatakanbhwalaporanauditkeuanganolehBPKPberdasarkanDirekturJendralCiptaKaryaNo.295/KPTS/CK/1997.,tanggal1April1997disertaidenganperaturanyangbarukeputusanMenteriPemukimandanPrasaranaWilayahNo.332/KPTS/M/2002,tanggal21Agustus2002olehkarenanyalaporanaudittersebutadalahsah,PemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaItidaksependapatdenganpertimbanganhukumtersebut,halmanadikarenakankeputusanM
enteriPemukimandanPrasaranaWilayahNo.332/KPTS/M/2002.,tanggal21Agustus2002tidakpernahdipakaisebagaiacuanolehBPKPdanITSdalammenentukanperhitungankerugian,karenaberdasarkanfaktametodeperhitungankerugianmenggunakanmetodeSNIbukanmcnggunakanmetodeBOWsebagaimanadimaksuddalamkeputusankeutusanMenteriPemukimandanPrasaranaWilayahNo.332/KPTS/M/2002.,tanggaI21Agustus2002yangmanadalamPasal7ayat(1)KepmentersebutmenyatakanbahwadenganditetapkannyaKeputusanMenteriinimakakeputusanDirekturJendrafCiptaKaryaNo.295/KPTS/CK/1997.,tanggal1April1997tentangPedomanTekhnisPembangunanBangunanGedungNegaratidakberlakuJagi,sehinggapenggunaanSNIsebagaimetodeuntukperhitungankerugiandalamperkarainiadalahtidaksahkarenaperaturanyangdigunakansebagailandaanolehTimBPKPdanITSsudahkadaluarsadandinyatakantidakberlakuIagi,dankarenanyatidakdapatdijadikansebagaidasarperhitungandalamperkaraini,haliniselarasdenganpendapatSaksiAhliEMANUELSUJATMOKO,SH.,MS.
6.Bahwa,PemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaIM
ENOLAKpertimbanganhukumMajelisHakimPengadilanNegeriMagetanyangdiperkuatolehPengadilanTinggiJawaTimurdiSurabayamengenaunsur"Sebagaiorangyangmelakukan,menyuruhmelakukanatauturutmelakukanDirektori
Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.85dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008Pembanding/TerdakwaIyangmemenuhiunsurdariPasal2ayat(1)UUNo.31Tahun1999TentangPemberantasanTindakPidanaKorupsi,
sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-UndangNo.20Tahun2001tentangperubahanatasUUNo.31Tahun1999TentangPemberantasanTindakPidanaKorupsi,sehinggasecarahukumtidakadaakibatyangditimbulkanolehPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaI,danterlebihlagiProyekpembangunanGORdangedungDPRDKab.Magetansaatinisudahtidakadamasalah.
DanselanjutnyamasihterhadapunsuriniMajelisHakimPengadilanNegeriMagetandalampertimbanganhukumnyahalaman278yangintinyamenyatakanbhwalaporanauditkeuanganolehBPKPberdasarkanDirekturJendralCiptaKaryaNo.295/KPTS/CK/1997.,tanggal1April1997disertaidenganperaturanyangbarukeputusanMenteriPemukimandanPrasaranaWilayahNo.332/KPTS/M/2002,tanggal21Agustus2002olehkarenanyalaporanaudittersebutadalahsah,PemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaItidaksependapatdenganpertimbanganhukumtersebut,halmanadikarenakankeputusanM
enteriPemukimandanPrasaranaWilayahNo.332/KPTS/M/2002.,tanggal21Agustus2002tidakpernahdipakaisebagaiacuanolehBPKPdanITSdalammenentukanperhitungankerugian,karenaberdasarkanfaktametodeperhitungankerugianmenggunakanmetodeSNIbukanmcnggunakanmetodeBOWsebagaimanadimaksuddalamkeputusankeutusanMenteriPemukimandanPrasaranaWilayahNo.332/KPTS/M/2002.,tanggaI21Agustus2002yangmanadalamPasal7ayat(1)KepmentersebutmenyatakanbahwadenganditetapkannyaKeputusanMenteriinimakakeputusanDirekturJendrafCiptaKaryaNo.295/KPTS/CK/1997.,tanggal1April1997tentangPedomanTekhnisPembangunanBangunanGedungNegaratidakberlakuJagi,sehinggapenggunaanSNIsebagaimetodeuntukperhitungankerugiandalamperkarainiadalahtidaksahkarenaperaturanyangdigunakansebagailandaanolehTimBPKPdanITSsudahkadaluarsadandinyatakantidakberlakuIagi,dankarenanyatidakdapatdijadikansebagaidasarperhitungandalamperkaraini,haliniselarasdenganpendapatSaksiAhliEMANUELSUJATMOKO,SH.,MS.
6.Bahwa,PemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaIM
ENOLAKpertimbanganhukumMajelisHakimPengadilanNegeriMagetanyangdiperkuatolehPengadilanTinggiJawaTimurdiSurabayamengenaunsur"Sebagaiorangyangmelakukan,menyuruhmelakukanatauturutmelakukan
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 85
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.86dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008perbuatan"SebagaimanaPasal55ayat(l)ke-1KUHPdanunsur"PerbuatanBerlanjut"
Menimbang,bahwaalasan-alasanyangdiajukanolehPemohonKasasi/
TerdakwaIIpadapokoknyasebagaiberikut:
I.MEMORIKASASIATASPUTUSANSELA,PERKARANo.
201/Pid.B/2007/PN.Mgt.TANGGAL2AGUSTUS20071.BahwamohonapayangtermuatdalameksepsiyangdiajukanolehPenasehatHukumpadatanggal25Juli2007danMemoriBandingtanggal21Januari2008diangapterulangkembalidalamMemoriKasasiini.
2.MajelisHakimPengadilanNegeriMagetan,telahsalahdalammenerapkanhukumnyabahwaseharusnyaperubahansuratdakwaantidakdapatdilakukanpadasaatpersidangan.
a.BahwaSebagaimanatelahtertuangdalameksepsiPenasehathukum,dalamsuratdakwaanaquopadahalaman1,terhadapdiriTerdakwaI(Ir.SamsulHadiMsi.,)tertulisumur/TanggalLahir:58tahun715Oktober1949.SedangkandalampemeriksaanidentitasdiriTerdakwayangditanyakanolehMajelisHakimtanggallahirTerdakwaIr.SamsulHadi,Msi.,yangbenaradalahtanggal5Oktober1949.Kemud
ianatasketidakcocokaniniPenuntutUmumdimukapersidanganmengajukanperubahanatasapayangtertulisdalansuratdakwaandenganmelakukapencoretandanpengubahansesuaiketeranganTerdakwaI;
b.PenasehathukumParaTerdakwatidaksependapatdenganpertimbanganHukumMajelisHakimPemeriksaPN.Magetandalamputusanselaatasperkarano.201/Pid.B/2007Pn.Mgt,tanggal12Agustus2007,yangmenolakeksepsiPenasehatHukumParaTerdakwa,denganalasaneksepsitentangketidakcermatansuratdakwaanJaksaPenuntutUmumdalammenyebutkanidentitas(tanggallahir)paraterdakwa,bahwakesalahansuratdakwaandalammenyebutkantanggallahirTerdakwaI,hanyalahkesalahanpengetikansemata(clericalerror)dantelahdiperbaikidipersidanganolehJaksaPenuntutUmum(hal11,salinanputusanselaperkaraaquo),adalahtidakbenarkarenatidakberdasarkanhukum;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.86dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008perbuatan"SebagaimanaPasal55ayat(l)ke-1KUHPdanunsur"PerbuatanBerlanjut"
Menimbang,bahwaalasan-alasanyangdiajukanolehPemohonKasasi/
TerdakwaIIpadapokoknyasebagaiberikut:
I.MEMORIKASASIATASPUTUSANSELA,PERKARANo.
201/Pid.B/2007/PN.Mgt.TANGGAL2AGUSTUS20071.BahwamohonapayangtermuatdalameksepsiyangdiajukanolehPenasehatHukumpadatanggal25Juli2007danMemoriBandingtanggal21Januari2008diangapterulangkembalidalamMemoriKasasiini.
2.MajelisHakimPengadilanNegeriMagetan,telahsalahdalammenerapkanhukumnyabahwaseharusnyaperubahansuratdakwaantidakdapatdilakukanpadasaatpersidangan.
a.BahwaSebagaimanatelahtertuangdalameksepsiPenasehathukum,dalamsuratdakwaanaquopadahalaman1,terhadapdiriTerdakwaI(Ir.SamsulHadiMsi.,)tertulisumur/TanggalLahir:58tahun715Oktober1949.SedangkandalampemeriksaanidentitasdiriTerdakwayangditanyakanolehMajelisHakimtanggallahirTerdakwaIr.SamsulHadi,Msi.,yangbenaradalahtanggal5Oktober1949.Kemud
ianatasketidakcocokaniniPenuntutUmumdimukapersidanganmengajukanperubahanatasapayangtertulisdalansuratdakwaandenganmelakukapencoretandanpengubahansesuaiketeranganTerdakwaI;
b.PenasehathukumParaTerdakwatidaksependapatdenganpertimbanganHukumMajelisHakimPemeriksaPN.Magetandalamputusanselaatasperkarano.201/Pid.B/2007Pn.Mgt,tanggal12Agustus2007,yangmenolakeksepsiPenasehatHukumParaTerdakwa,denganalasaneksepsitentangketidakcermatansuratdakwaanJaksaPenuntutUmumdalammenyebutkanidentitas(tanggallahir)paraterdakwa,bahwakesalahansuratdakwaandalammenyebutkantanggallahirTerdakwaI,hanyalahkesalahanpengetikansemata(clericalerror)dantelahdiperbaikidipersidanganolehJaksaPenuntutUmum(hal11,salinanputusanselaperkaraaquo),adalahtidakbenarkarenatidakberdasarkanhukum;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 86
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.87dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008c.Bahwasebagaimanarumusannormapasal143ayat(2)hurufaKUHAPyangmenyebutkan:"PenuntutUmummembuatsuratdakwaanyangdiberitanggaldanditandatanganisertaberisi:
a)namalengkap,tempatlahir,umuratautanggallahir,jeniskelamin,kebangsaan,tempattinggal,agamadanpekerjaantersangka.Dihubungkandenganrumusannormapasal144ayat(2)KUHAPyangmenyebutkan:"Pengubahansuratdakwaantersebutdapatdilakukanhanyasatukaliselambat-lambatnyatujuhharisebelumsidangdimulai."MakapengubahandanatauperbaikanyangdilakukanolehPenuntutUmumdimukapersidangan,walaupunacaranyaadalahpembacaansuratdakwaanadalah-tidaksahdanmelanggarketentuanpasal144ayat(2)
KUHAP,DengandemikianPertimbanganMajelisaquojelas-jelasbertentangandenganketentuanperundanganyangberlaku;
3.BahwaPenasehatHukumParaTerdakwajugatidaksependapatdenganpertimbanganhukumMajelisHakimPemeriksaPN.Magetandalamputusanselaatasperkarano.201/Pid.B/2007Pn.Mgt,tanggal12Agustus2007,yangmenolakeksepsiPena
sehatHukumParaTerdakwatentangperbaikandanataupengubahansuratdakwaanaquoolehPenuntutUmumdimukapersidangantnggal18Juli2007,
hal16angka(2),padakolomuraian,angka(1),darikata-kataPembangunanGdSerbaguna,kataserbagunadicoretdandigantikata-kataDPRD,denganmengambilalihargumentasiPenuntutUmumdalampertimbanganhukumnyabahwaperbaikandanataupengubahanyangdilakukanolehPenuntutUmumdalah'ralat'danbukanperbaikan,sehinggabukanlahhalyangprinsipildanmengubahsubstansisuratdakwaandantidakmerugikankepentinganTerdakwadidalammempersiapkanpembelannantinya;
Bahwapertimbanganmajelishakimdalamputusanselaaquojelas-
jelasadalahkelirudanbertentangandenganhukum.Karenaditinjaudarikamusbahasaindonesiakarangandanterbitanmanapunjuga,
kata-kataserbagunadankata-kataDPRDadalah2(dua)katayangberbedabentuk,maksud,maknadankenyataannya.Sehingga'ralat'yangdilakukanolehPenuntutUmumatassuratdakwaandimukapersidangantanggal18Juli2007,jelasmerupakanpengubahansuratdakwaansebagaimanadimaksuddal
ampasal144ayat(1)KUHAPdanbukanlahsekedarralatakibatkesalahanpengetikanbelaka.SehinggaDirektori
Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.87dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008c.Bahwasebagaimanarumusannormapasal143ayat(2)hurufaKUHAPyangmenyebutkan:"PenuntutUmummembuatsuratdakwaanyangdiberitanggaldanditandatanganisertaberisi:
a)namalengkap,tempatlahir,umuratautanggallahir,jeniskelamin,kebangsaan,tempattinggal,agamadanpekerjaantersangka.Dihubungkandenganrumusannormapasal144ayat(2)KUHAPyangmenyebutkan:"Pengubahansuratdakwaantersebutdapatdilakukanhanyasatukaliselambat-lambatnyatujuhharisebelumsidangdimulai."MakapengubahandanatauperbaikanyangdilakukanolehPenuntutUmumdimukapersidangan,walaupunacaranyaadalahpembacaansuratdakwaanadalah-tidaksahdanmelanggarketentuanpasal144ayat(2)
KUHAP,DengandemikianPertimbanganMajelisaquojelas-jelasbertentangandenganketentuanperundanganyangberlaku;
3.BahwaPenasehatHukumParaTerdakwajugatidaksependapatdenganpertimbanganhukumMajelisHakimPemeriksaPN.Magetandalamputusanselaatasperkarano.201/Pid.B/2007Pn.Mgt,tanggal12Agustus2007,yangmenolakeksepsiPena
sehatHukumParaTerdakwatentangperbaikandanataupengubahansuratdakwaanaquoolehPenuntutUmumdimukapersidangantnggal18Juli2007,
hal16angka(2),padakolomuraian,angka(1),darikata-kataPembangunanGdSerbaguna,kataserbagunadicoretdandigantikata-kataDPRD,denganmengambilalihargumentasiPenuntutUmumdalampertimbanganhukumnyabahwaperbaikandanataupengubahanyangdilakukanolehPenuntutUmumdalah'ralat'danbukanperbaikan,sehinggabukanlahhalyangprinsipildanmengubahsubstansisuratdakwaandantidakmerugikankepentinganTerdakwadidalammempersiapkanpembelannantinya;
Bahwapertimbanganmajelishakimdalamputusanselaaquojelas-
jelasadalahkelirudanbertentangandenganhukum.Karenaditinjaudarikamusbahasaindonesiakarangandanterbitanmanapunjuga,
kata-kataserbagunadankata-kataDPRDadalah2(dua)katayangberbedabentuk,maksud,maknadankenyataannya.Sehingga'ralat'yangdilakukanolehPenuntutUmumatassuratdakwaandimukapersidangantanggal18Juli2007,jelasmerupakanpengubahansuratdakwaansebagaimanadimaksuddal
ampasal144ayat(1)KUHAPdanbukanlahsekedarralatakibatkesalahanpengetikanbelaka.Sehingga
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 87
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.88dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008pengubahan(jikabukanmerupakanperbaikan-quodnon)yangdilakukanolehPenuntutUmumdimukapersidanganpadaacarapembacaansuratdakwaanaquojelas-jelasmelanggarketentuanpasal144ayat(2)KUHAP;
Demikianjugaperbaikandanataupengubahanyangsamapersisdilakukanpadahal17paragraf2darikata-kataserbagunamenjadikata-kataDPRD,sertapengubahanpadaparagrafberikutnyapadahalyangsama(hal17),dimanakata-kataDPRD,dicoretdandiubahmenjadikata-kataserbagunadanDPRD,jelasmerupakanpelanggaranatasnormapasal144ayat(1)danayat(2)KUHAP;
BahwaterhadapperbaikantersebutpenasehathukumParaTerdakwatelahmengajukankeberatandimukapersidangandanolehkarenannyasegalaperbaiknyangdilakukanpadasaatpersidanganharusdianggaptidaksah,dantidakdapatdijadikandasardalampemeriksaanpersidanganperkarainiselanjutnyaBerdasarkanuraiantersebutpoint2dan3diatas,sertadihubungankandenganpersyaratanyangbersifatlimitatifdarirumusannormapasal143ayat(2)hurufbjo.pasal143ayat(3),jo.Pasal1
44ayat(1)danayat(2)KUHAP,makamohonagarsuratdakwaanPenuntutUmumNo.Reg.PDS-01/Mgtan/05/2007yangtelahdibacakandimukapersidanganPengadilanNegeriMagetanpadahariRabutanggal18Juli2007dinyatakantidaksahdanbataldemihukum;
4.BahwaPenasehatHukumParaTerdakwatidaksependapatdenganpertimbanganhukumMajelisHakimPemeriksaPN.Magetandalamputusanselaatasperkarano.201/Pid.B/2007Pn.Mgt,tanggal12Agustus2007,yangmenolakeksepsiPenasehatHukumParaTerdakwatentangketidakcermatansuratdakwaanPenuntutUmumdalammenguraikankerugiannegaradalamsuatdakwaanaquo,
denganpertimbanganhukumnyabahwaeksepsitelahmenyangkutpokokperkarakarenatidakberdasarkanhukum;
BahwasebagaimanateruraidalameksepsiPenasehatHukum(padapoint8paragraf1dan2),bahwasuratdakwaanPenuntutUmumsepanjangmengenaijumlahkerugiannegarasangattidakcermat,
sehinggatidakpastidantidaknyataberapajumlahnya?,baikpadatiaptiaptahappembangunan,tahapI,II,danIIIproyekpembangunanGorKiMagetimaupuntahapI,II,danIIIproyekpembangunanGedungDP
RD;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.88dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008pengubahan(jikabukanmerupakanperbaikan-quodnon)yangdilakukanolehPenuntutUmumdimukapersidanganpadaacarapembacaansuratdakwaanaquojelas-jelasmelanggarketentuanpasal144ayat(2)KUHAP;
Demikianjugaperbaikandanataupengubahanyangsamapersisdilakukanpadahal17paragraf2darikata-kataserbagunamenjadikata-kataDPRD,sertapengubahanpadaparagrafberikutnyapadahalyangsama(hal17),dimanakata-kataDPRD,dicoretdandiubahmenjadikata-kataserbagunadanDPRD,jelasmerupakanpelanggaranatasnormapasal144ayat(1)danayat(2)KUHAP;
BahwaterhadapperbaikantersebutpenasehathukumParaTerdakwatelahmengajukankeberatandimukapersidangandanolehkarenannyasegalaperbaiknyangdilakukanpadasaatpersidanganharusdianggaptidaksah,dantidakdapatdijadikandasardalampemeriksaanpersidanganperkarainiselanjutnyaBerdasarkanuraiantersebutpoint2dan3diatas,sertadihubungankandenganpersyaratanyangbersifatlimitatifdarirumusannormapasal143ayat(2)hurufbjo.pasal143ayat(3),jo.Pasal1
44ayat(1)danayat(2)KUHAP,makamohonagarsuratdakwaanPenuntutUmumNo.Reg.PDS-01/Mgtan/05/2007yangtelahdibacakandimukapersidanganPengadilanNegeriMagetanpadahariRabutanggal18Juli2007dinyatakantidaksahdanbataldemihukum;
4.BahwaPenasehatHukumParaTerdakwatidaksependapatdenganpertimbanganhukumMajelisHakimPemeriksaPN.Magetandalamputusanselaatasperkarano.201/Pid.B/2007Pn.Mgt,tanggal12Agustus2007,yangmenolakeksepsiPenasehatHukumParaTerdakwatentangketidakcermatansuratdakwaanPenuntutUmumdalammenguraikankerugiannegaradalamsuatdakwaanaquo,
denganpertimbanganhukumnyabahwaeksepsitelahmenyangkutpokokperkarakarenatidakberdasarkanhukum;
BahwasebagaimanateruraidalameksepsiPenasehatHukum(padapoint8paragraf1dan2),bahwasuratdakwaanPenuntutUmumsepanjangmengenaijumlahkerugiannegarasangattidakcermat,
sehinggatidakpastidantidaknyataberapajumlahnya?,baikpadatiaptiaptahappembangunan,tahapI,II,danIIIproyekpembangunanGorKiMagetimaupuntahapI,II,danIIIproyekpembangunanGedungDP
RD;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 88
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.89dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008BahkanjumlahkerugiannegarayangterteradandidakwakanterhadapParaTerdakwadalamsuratdakwaan,apabiladijumlahkanadalahsamadenganRp.7.551.174.449,89(tujuhmilyarlimaratuslimapuluhsatujutaseratustujuhpuluhempatribuempatratusempatpuluhsembilanrupiahdelapanpuluhsembilansen)ditambahRp.
1.777.500.000,00(satumilyartujuhratustujuhpuluhtujuhjutalimaratusriburupiah)samadengansebesarRp.9.328.674.449,89(sembilanmilyartigaratusduapuluhdelapanjutaenamratustujuhpuluhempatribuempatratusempatpuluhsembilanrupiahdelapanpuluhsembilansen,
NamundemikianPenuntutUmumdalamakhirsuratdakwaannyatetapmendakwaParaTerdakwatelahmerugikannegarasebesarRp.
7.551.174.449,89(tujuhmilyarlimaratuslimapuluhsatujutaseratustujuhpuluhempatribuempatratusempatpuluhsembilanrupiahdelapanpuluhsembilansen);
Tidakitusaja,angka-angka(nilai)yangtertuangdalamkolomkontrakpadakenyataannya,semuanyabukanlahangka-angka(nilai)yangbenardalamkontrakyangada,namunn
ilai-nilaiakhirpekerjaan,
setelahadanyaperhitungantambahkurangpekerjaan.Dandalampersidanganterbuktimemangbukannilaikontrak;
5.BahwaketidakcermatansuratdakwaanPenuntutUmumdalammenguraikanjumlahnyatadanpastiadanyakerugiannegaradalamsuratdakwaanaquo,tidaksajamerugikanhakparaterdakwadalammempersiapkanpembelaannyaperkaraini,ketidakcermatansuratdakwaanPenuntutUmumtersebutdiatasjugatelahmelanggardanbertentangandenganketentuandalampasal1angka22,Undang-
Undangnomor1tahun2004tentangPerbendaharaanNegarayangmerumuskanbahwa.".KerugianNegara/Daerahadalahkekuranganuang,suratberharga,danbarang,yangnyatadanpastijumlahnvasebagaiakibatperbuatanmelawanhukumbaiksengajamaupun/a/a/.
Bahwauraian-uraianpenasehathukumdalamnotakeberatan(eksepsi)
atassuratdakwaanPenuntutUmumsepanjangketidakcermatansuratdakwaandalammenguraikanberapajumlahpastikerugiannegarayangdidakwakankeadaParaTerdakwa,tidakberartitelahmemasukipokokperkarasebagaimanapertimbanganhukumMajelisHakimpem
eriksadiPengadilanNegeriMagetandalamPutusanSelairektori
Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.89dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008BahkanjumlahkerugiannegarayangterteradandidakwakanterhadapParaTerdakwadalamsuratdakwaan,apabiladijumlahkanadalahsamadenganRp.7.551.174.449,89(tujuhmilyarlimaratuslimapuluhsatujutaseratustujuhpuluhempatribuempatratusempatpuluhsembilanrupiahdelapanpuluhsembilansen)ditambahRp.
1.777.500.000,00(satumilyartujuhratustujuhpuluhtujuhjutalimaratusriburupiah)samadengansebesarRp.9.328.674.449,89(sembilanmilyartigaratusduapuluhdelapanjutaenamratustujuhpuluhempatribuempatratusempatpuluhsembilanrupiahdelapanpuluhsembilansen,
NamundemikianPenuntutUmumdalamakhirsuratdakwaannyatetapmendakwaParaTerdakwatelahmerugikannegarasebesarRp.
7.551.174.449,89(tujuhmilyarlimaratuslimapuluhsatujutaseratustujuhpuluhempatribuempatratusempatpuluhsembilanrupiahdelapanpuluhsembilansen);
Tidakitusaja,angka-angka(nilai)yangtertuangdalamkolomkontrakpadakenyataannya,semuanyabukanlahangka-angka(nilai)yangbenardalamkontrakyangada,namunn
ilai-nilaiakhirpekerjaan,
setelahadanyaperhitungantambahkurangpekerjaan.Dandalampersidanganterbuktimemangbukannilaikontrak;
5.BahwaketidakcermatansuratdakwaanPenuntutUmumdalammenguraikanjumlahnyatadanpastiadanyakerugiannegaradalamsuratdakwaanaquo,tidaksajamerugikanhakparaterdakwadalammempersiapkanpembelaannyaperkaraini,ketidakcermatansuratdakwaanPenuntutUmumtersebutdiatasjugatelahmelanggardanbertentangandenganketentuandalampasal1angka22,Undang-
Undangnomor1tahun2004tentangPerbendaharaanNegarayangmerumuskanbahwa.".KerugianNegara/Daerahadalahkekuranganuang,suratberharga,danbarang,yangnyatadanpastijumlahnvasebagaiakibatperbuatanmelawanhukumbaiksengajamaupun/a/a/.
Bahwauraian-uraianpenasehathukumdalamnotakeberatan(eksepsi)
atassuratdakwaanPenuntutUmumsepanjangketidakcermatansuratdakwaandalammenguraikanberapajumlahpastikerugiannegarayangdidakwakankeadaParaTerdakwa,tidakberartitelahmemasukipokokperkarasebagaimanapertimbanganhukumMajelisHakimpem
eriksadiPengadilanNegeriMagetandalamPutusanSela
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 89
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.90dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008terhadapperkaraaquo,karenauraian-uraiandimaksudsecarakasatmata(eksplisit)tertulisdantertuarcgdalamsuratdakwaanyangtidakjelas,tidakcermatdansalingbertentangansatudenganyanglainatauobscuurlibel;
Terlebihlagisetelahprosespersidanganberlangsung,fakta-faktayangterungkapdipersidanganmembuktikansemakintidakjelasnyadasarperhitungandanjumlahkerugiannegarayangdidakwaanPenuntutUmumdbandingkandenganapayangtertuangdalamsuratdakwaan;
Berdasarkanuraiantersebutdiatas,sertaberdasarkanpasal143ayat(3),KUHAP,makamohonagarsuratdakwaanPenuntutUmumdinyatakanbataldemihukum.(JurisprudensiMakamahAgungRlNo.
1052.K/Pid/1991,Tanggal5Oktober1993);
6.Bahwa,sebagaimanadiuraikandalameksepsi,bahwasuratdakwaanPenuntutUmumtidakmenguraikansertamenerangkansecaracermat,
jelasdanlengkapmengenaiperbuatanpidanayangdilakukanolehTerdakwaI(Ir.SamsulHadi,Msi.,)danTerdakwaII(Gimin,BE)
apakahsebagaipelaku(pleger),yangmenyuruhlakukan(doen pleger)
danyangturutmelakukan(medepleger)ataumembantulakukan,
tentanghaliniseharusnyadirumuskanseqaracermatdalamsuratdakwaansebabmembawaimplikasiyangberbedadalamaspekpertanggungjawabanpidan.Jikahalinitidakdirumuskandalamdakwaanmakasuratdakwaanharusdinyatakanbataldemihukum;
7.BahwaPenasehatHukumTerdakwatidaksependapatdenganpertimbanganhukumMajelisHakimPemeriksaPN.Magetandalamputusanselaatasperkarano.201/Pid.B/2007Pn.Mgt,tanggal12Agustus2007,yangmenolakeksepsiPenasehatHukumParaTerdakwatentangketidakcermatansuratdakwaanPenuntutUmumdalammenguraikanperbuatanmateriildariasing-masingterdakwadalamsuratdakwaanaquo,denganpertimbanganhukumnyabahwaeksepsitelahmenyangkutpokokperkaraadalahtidakberdasarkanhukum;
Bahwa,pertimbanganmajelisHakimyangdemikianitutidakberdasarkanhukum,karenatanpauraianyangcermat,jelasdanlengkaptentangperbuatanmateriil'pidana'sepertiapa?yangdilakukandilakukanolehTerdakwaIdanperbuatanmateriil'pidana'sepertiapa?yangdilakukanolehTerd
akwaII,makamasing-masingterdakwatidakakanmengertidanmampumempersiapkandirinyaDirektori
Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.90dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008terhadapperkaraaquo,karenauraian-uraiandimaksudsecarakasatmata(eksplisit)tertulisdantertuarcgdalamsuratdakwaanyangtidakjelas,tidakcermatdansalingbertentangansatudenganyanglainatauobscuurlibel;
Terlebihlagisetelahprosespersidanganberlangsung,fakta-faktayangterungkapdipersidanganmembuktikansemakintidakjelasnyadasarperhitungandanjumlahkerugiannegarayangdidakwaanPenuntutUmumdbandingkandenganapayangtertuangdalamsuratdakwaan;
Berdasarkanuraiantersebutdiatas,sertaberdasarkanpasal143ayat(3),KUHAP,makamohonagarsuratdakwaanPenuntutUmumdinyatakanbataldemihukum.(JurisprudensiMakamahAgungRlNo.
1052.K/Pid/1991,Tanggal5Oktober1993);
6.Bahwa,sebagaimanadiuraikandalameksepsi,bahwasuratdakwaanPenuntutUmumtidakmenguraikansertamenerangkansecaracermat,
jelasdanlengkapmengenaiperbuatanpidanayangdilakukanolehTerdakwaI(Ir.SamsulHadi,Msi.,)danTerdakwaII(Gimin,BE)
apakahsebagaipelaku(pleger),yangmenyuruhlakukan(doen pleger)
danyangturutmelakukan(medepleger)ataumembantulakukan,
tentanghaliniseharusnyadirumuskanseqaracermatdalamsuratdakwaansebabmembawaimplikasiyangberbedadalamaspekpertanggungjawabanpidan.Jikahalinitidakdirumuskandalamdakwaanmakasuratdakwaanharusdinyatakanbataldemihukum;
7.BahwaPenasehatHukumTerdakwatidaksependapatdenganpertimbanganhukumMajelisHakimPemeriksaPN.Magetandalamputusanselaatasperkarano.201/Pid.B/2007Pn.Mgt,tanggal12Agustus2007,yangmenolakeksepsiPenasehatHukumParaTerdakwatentangketidakcermatansuratdakwaanPenuntutUmumdalammenguraikanperbuatanmateriildariasing-masingterdakwadalamsuratdakwaanaquo,denganpertimbanganhukumnyabahwaeksepsitelahmenyangkutpokokperkaraadalahtidakberdasarkanhukum;
Bahwa,pertimbanganmajelisHakimyangdemikianitutidakberdasarkanhukum,karenatanpauraianyangcermat,jelasdanlengkaptentangperbuatanmateriil'pidana'sepertiapa?yangdilakukandilakukanolehTerdakwaIdanperbuatanmateriil'pidana'sepertiapa?yangdilakukanolehTerd
akwaII,makamasing-masingterdakwatidakakanmengertidanmampumempersiapkandirinya
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 90
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.91dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008denganbaikuntukmelakukanpembelaanbagidirinyadalampersidanganselanjutnya.
SebagaimanatertuangdalamPutusanMahkamahAgungRl.No.
1478.K/Pid/1988,Tanggal28Maret1991,dinyatakanbahwaSuratDakwaanyanghanyaberupakutipansajadarirumusandelict,
tanpamenguraikandenganjelasdancermattentangperbuatanmateriilyangdilakukanolehTerdakwa(TerdakwaIdanTerdakwaII)adalahbataldemihukum.DengandemikianpertimbanganhukumMajelisdalampersoalandiatastidakdapatdibenarkanmenuruthukum.
Berdasarkanhaltersebutdiatas,kamisebagaiTerdakwaIImohonkepadaMajelisHakimAgungpemeriksaperkarainipadaMakamahAgungmenjatuhkanputusanseladalamperkarainisebagaberikut:
1.MenyatakankeberatanataueksepsiTerdakwaII(Gimin,BE)dapatditerimauntukseluruhnya;
2.MenyatakandakwaanPenuntutUmumdalamNomorregPerkara:PDS-01/Mgtan/05/2007yangdibacakantanggal18Juli2007bataldemihukumatausetidak-tidaknyadakwaandinyatakantidakdapatditerima;
3.MembebaskandiriTerdakwaII (Gimin,BE)dariTahanan;
4.MengembalikannamabaikdanmerehabilitasiTerdakwaII(Gimin,
BE);
5.Membebankanbiayaperkarakepadanegara.
II.MEMORIKASASIATASPUTUSANAKHIRPERKARANOMOR201/Pid.B/2007/PN.MgtdanKEPUTUSANPENGADILANTINGGISURABAYANomor20/Pid/2006/PT.SBY
.BahwaselanjutnyaatasputusanakhirMajelisHakimdalamperkaraNomor:201/Pid.B/2007/PN.MgtdanputusanMajelisHakimTinggiPengadilanTinggiSurabayaNo.20/PID/2008/PT.SBYkamiajukanmemorikasasisebagaiberikut:
.BahwamohonapayangtelahtertuangdalamPLEDOItanggal12Nopember2007danMemoriBandingTerdakwaIItanggal21Januari2008dianggapterulangkemalidalamMemoriKasasLini.
1.Majelistelahkelirudalammenyimpulkanfakta-faktapersidanganmengenaikedudukan,perandantanggungjawabTerdakwaIIpadaproyekpembangunanGORdanDPRDtahapIIdanTahapIII.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.91dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008denganbaikuntukmelakukanpembelaanbagidirinyadalampersidanganselanjutnya.
SebagaimanatertuangdalamPutusanMahkamahAgungRl.No.
1478.K/Pid/1988,Tanggal28Maret1991,dinyatakanbahwaSuratDakwaanyanghanyaberupakutipansajadarirumusandelict,
tanpamenguraikandenganjelasdancermattentangperbuatanmateriilyangdilakukanolehTerdakwa(TerdakwaIdanTerdakwaII)adalahbataldemihukum.DengandemikianpertimbanganhukumMajelisdalampersoalandiatastidakdapatdibenarkanmenuruthukum.
Berdasarkanhaltersebutdiatas,kamisebagaiTerdakwaIImohonkepadaMajelisHakimAgungpemeriksaperkarainipadaMakamahAgungmenjatuhkanputusanseladalamperkarainisebagaberikut:
1.MenyatakankeberatanataueksepsiTerdakwaII(Gimin,BE)dapatditerimauntukseluruhnya;
2.MenyatakandakwaanPenuntutUmumdalamNomorregPerkara:PDS-01/Mgtan/05/2007yangdibacakantanggal18Juli2007bataldemihukumatausetidak-tidaknyadakwaandinyatakantidakdapatditerima;
3.MembebaskandiriTerdakwaII (Gimin,BE)dariTahanan;
4.MengembalikannamabaikdanmerehabilitasiTerdakwaII(Gimin,
BE);
5.Membebankanbiayaperkarakepadanegara.
II.MEMORIKASASIATASPUTUSANAKHIRPERKARANOMOR201/Pid.B/2007/PN.MgtdanKEPUTUSANPENGADILANTINGGISURABAYANomor20/Pid/2006/PT.SBY
.BahwaselanjutnyaatasputusanakhirMajelisHakimdalamperkaraNomor:201/Pid.B/2007/PN.MgtdanputusanMajelisHakimTinggiPengadilanTinggiSurabayaNo.20/PID/2008/PT.SBYkamiajukanmemorikasasisebagaiberikut:
.BahwamohonapayangtelahtertuangdalamPLEDOItanggal12Nopember2007danMemoriBandingTerdakwaIItanggal21Januari2008dianggapterulangkemalidalamMemoriKasasLini.
1.Majelistelahkelirudalammenyimpulkanfakta-faktapersidanganmengenaikedudukan,perandantanggungjawabTerdakwaIIpadaproyekpembangunanGORdanDPRDtahapIIdanTahapIII.
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 91
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.92dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008Dalamputusanaquo,TerdakwaII,dalampertimbanganmajelistelahdinyatakanterbuktimemenuhiunsurperbuatanmelawanhukumsebagaimanadakwaanPenuntutUmum,karenaposisi,
perandantanggungjawabTerdakwaIIdalamproyekpembangunanGORdanDPRDTahapIIdanTahapIIIsebagaiPelaksanaTehnisKegiatan(hal256-267PutusanPerkarano.:201/Pid.B/2007/PN.
Mgt);
Pertimbanganmajelisdiatasdidasarkanpadakesimpulannyaberdasarkanfakta-faktayangterungkapdipersidanganutamanyapadaketerangansaksiIr.RP.WihidKurniawanyangtelahmenerangkandipersidanganbahwa"yangbertanggungjawabdalampembangunangedungserbagunaTahapIpimpro:PakGimin,TahapIIPelaksanaTehnis:PakGimin,TahapIIIPelaksanaTehnis:PakGimin",Namunterhadapketerangansaksitersebut,
telahdibantaholehTerdakwaIIdenganketerangannyabahwa"
untukTahapIIdanIII,TerdakwaIIpelaksanatehnismembantupengendalikegiatan"(Vide:putusanhal.116).
BahwaKesimpulanmajelisatasfaktapersidangandiatas,yangkemudiandipertimbangk
anolehMajelisdalampertimbanganhukumnyabahwaTerdakwaII,padaproyekpembangunanGORdanDPRDtahapIIdanTahapIIIikutbertanggungjawab,baiksebagaipelaku,danatauturutsertamelakukandalamrangkaianperbuatanberlanjut,terjadinyaperkaratindakpidanakorupsipembangunanGORdanDPRDtahapIIdanTahapIII,adalahtidakbenar,karenatidaksesuaidengankenyataanyangsebenarnyadantidakberdasarkanhukum;
Bahwaposisi,perandantanggungjawabTerdakwaII,padapembangunanGORdanDPRDtahapIIdanTahapIIIsebagaipelaksanatehniskegiatan,secarayuridissamasekalitidakterkaitdenganprosespengadaan(i.e.negosiasidenganpihakkontraktorpelaksana),pelaksanaanpembangunan(kualitasdankuantitasnya),
pembayaranhargaproyek,maupunpenyerahanpekerjaanproyekpembangunanGORdanDPRDtahapIIdanTahapIII.
Bahwaposisi,perandantanggungjawabTerdakwaII,padapembangunanGORdanDPRDtahapIIdanTahapIIIsebagaipelaksanatehniskegiatan,dalamstrukturorganisasipelaksanaproyek(dariPihakPemkabMagetan)adalahsebagaipembantudariDirektori
Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.92dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008Dalamputusanaquo,TerdakwaII,dalampertimbanganmajelistelahdinyatakanterbuktimemenuhiunsurperbuatanmelawanhukumsebagaimanadakwaanPenuntutUmum,karenaposisi,
perandantanggungjawabTerdakwaIIdalamproyekpembangunanGORdanDPRDTahapIIdanTahapIIIsebagaiPelaksanaTehnisKegiatan(hal256-267PutusanPerkarano.:201/Pid.B/2007/PN.
Mgt);
Pertimbanganmajelisdiatasdidasarkanpadakesimpulannyaberdasarkanfakta-faktayangterungkapdipersidanganutamanyapadaketerangansaksiIr.RP.WihidKurniawanyangtelahmenerangkandipersidanganbahwa"yangbertanggungjawabdalampembangunangedungserbagunaTahapIpimpro:PakGimin,TahapIIPelaksanaTehnis:PakGimin,TahapIIIPelaksanaTehnis:PakGimin",Namunterhadapketerangansaksitersebut,
telahdibantaholehTerdakwaIIdenganketerangannyabahwa"
untukTahapIIdanIII,TerdakwaIIpelaksanatehnismembantupengendalikegiatan"(Vide:putusanhal.116).
BahwaKesimpulanmajelisatasfaktapersidangandiatas,yangkemudiandipertimbangk
anolehMajelisdalampertimbanganhukumnyabahwaTerdakwaII,padaproyekpembangunanGORdanDPRDtahapIIdanTahapIIIikutbertanggungjawab,baiksebagaipelaku,danatauturutsertamelakukandalamrangkaianperbuatanberlanjut,terjadinyaperkaratindakpidanakorupsipembangunanGORdanDPRDtahapIIdanTahapIII,adalahtidakbenar,karenatidaksesuaidengankenyataanyangsebenarnyadantidakberdasarkanhukum;
Bahwaposisi,perandantanggungjawabTerdakwaII,padapembangunanGORdanDPRDtahapIIdanTahapIIIsebagaipelaksanatehniskegiatan,secarayuridissamasekalitidakterkaitdenganprosespengadaan(i.e.negosiasidenganpihakkontraktorpelaksana),pelaksanaanpembangunan(kualitasdankuantitasnya),
pembayaranhargaproyek,maupunpenyerahanpekerjaanproyekpembangunanGORdanDPRDtahapIIdanTahapIII.
Bahwaposisi,perandantanggungjawabTerdakwaII,padapembangunanGORdanDPRDtahapIIdanTahapIIIsebagaipelaksanatehniskegiatan,dalamstrukturorganisasipelaksanaproyek(dariPihakPemkabMagetan)adalahsebagaipembantudari
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 92
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.93dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008PengendaliTehnisKegiatan(saksiIr.BambangSetiawan,MM.-
Ka.SubdindidinasPU).Padahalsebagaimanadiketahuidalamperkaraini,SaksiIr.BambangSetiawan,MMselakupemangkujahatanPengendaliTehnisKegiatanyangbertanggungjawabterhadappenilaiantehnisqualitydanquantity,terkaitdenganpembayaran,pelaksanaansampaidenganpenyerahanproyekpembangunanGORdanDPRDtahapIIdantahapIIItidakdijadikanterdakwa.NamunmengapaTerdakwaIIyanghanyasebagaipelaksanatehniskegiatanharusdidakwadandinyatakan(vonis)bersalah'bertanggungjawab'dalamperkaraaquo?
BahwaperludijelaskanposisidantanggungjawabTerdakwaIIsebagaiPelaksanaTehnisKegiatan,tugaspokokdanfungsinyaadalahsebagaipembantuPengendaliTehnisKegiatandalammelakukanpengecekanataskuantitasdankualitasmaterialproykyangdidatangkankontraktorpelaksanadilapangan,
apakahsesuaiatautidakdenganspesifikasitehnisyangdiperjanjikandalamproyektersebut.SehinggaposisiTerdakwaIIselakupelaksanatehniskegiatan,tidakter
kaitdantidaktahumenahutentangprosespengadaanproyektahapIIdanTahapIII(i.e.penunjukkanlangsung)danjugaposisiTerdakwaIIsebagaipelaksanatehniskegiatan,jugatidakakanterkaitdenganpelaksanaanproyeksecarakeseluruhan,sejakdaripenilaianterhadapkualitasdankuantitaspelaksanaanproyek,tahapan-
tahapanpembayarandanpencairanuangpembayaran,sampaipadatahappenyerahanhasilpekerjaandarikontraktorpelaksanakepadapengunaanggaran(i.e.PemkabMagetan);
2.MAJELISHAKIMTELAHSALAHMENERAPKANHUKUMNYATENTANGUNSURPERBUATANMELAWANHUKUMBahwadalampertimbanganhukumMajelisHakimPemeriksaPerkaraquoPengadilanNegeriMagetanpadapokoknyamenyatakanbahwaTERDAKWAIItelahterbuktimelakukanmelakukanPerbuatanMelawanHukum,sehinggaunsur"MelawanHukum"sebagaimanadirumuskandalamPasal2ayat(1)UUNo.
31Tahun1999tentangPemberantasanTindakPindanaKorupsiJo.
UUNo.20Tahun2001tentangPerubahanAtasUUNo.31TahunDirektori Putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.93dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008PengendaliTehnisKegiatan(saksiIr.BambangSetiawan,MM.-
Ka.SubdindidinasPU).Padahalsebagaimanadiketahuidalamperkaraini,SaksiIr.BambangSetiawan,MMselakupemangkujahatanPengendaliTehnisKegiatanyangbertanggungjawabterhadappenilaiantehnisqualitydanquantity,terkaitdenganpembayaran,pelaksanaansampaidenganpenyerahanproyekpembangunanGORdanDPRDtahapIIdantahapIIItidakdijadikanterdakwa.NamunmengapaTerdakwaIIyanghanyasebagaipelaksanatehniskegiatanharusdidakwadandinyatakan(vonis)bersalah'bertanggungjawab'dalamperkaraaquo?
BahwaperludijelaskanposisidantanggungjawabTerdakwaIIsebagaiPelaksanaTehnisKegiatan,tugaspokokdanfungsinyaadalahsebagaipembantuPengendaliTehnisKegiatandalammelakukanpengecekanataskuantitasdankualitasmaterialproykyangdidatangkankontraktorpelaksanadilapangan,
apakahsesuaiatautidakdenganspesifikasitehnisyangdiperjanjikandalamproyektersebut.SehinggaposisiTerdakwaIIselakupelaksanatehniskegiatan,tidakter
kaitdantidaktahumenahutentangprosespengadaanproyektahapIIdanTahapIII(i.e.penunjukkanlangsung)danjugaposisiTerdakwaIIsebagaipelaksanatehniskegiatan,jugatidakakanterkaitdenganpelaksanaanproyeksecarakeseluruhan,sejakdaripenilaianterhadapkualitasdankuantitaspelaksanaanproyek,tahapan-
tahapanpembayarandanpencairanuangpembayaran,sampaipadatahappenyerahanhasilpekerjaandarikontraktorpelaksanakepadapengunaanggaran(i.e.PemkabMagetan);
2.MAJELISHAKIMTELAHSALAHMENERAPKANHUKUMNYATENTANGUNSURPERBUATANMELAWANHUKUMBahwadalampertimbanganhukumMajelisHakimPemeriksaPerkaraquoPengadilanNegeriMagetanpadapokoknyamenyatakanbahwaTERDAKWAIItelahterbuktimelakukanmelakukanPerbuatanMelawanHukum,sehinggaunsur"MelawanHukum"sebagaimanadirumuskandalamPasal2ayat(1)UUNo.
31Tahun1999tentangPemberantasanTindakPindanaKorupsiJo.
UUNo.20Tahun2001tentangPerubahanAtasUUNo.31Tahun
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 93
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.94dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/20081999dinyatakanterpenuhi,yaknidinyatakanTerdakwaIImelanggarketentuan:
.KetentuanKeppresNo.18tahun2000:
.Pasal9ayat(1)hurufb;
.Pasal12ayat(2)hurufc;
.Pasal30ayat(3).
.KetentuanKeppresNo.80Tahun2003:
.Pasal2ayat(2);
.Pasal13ayat(1);
.Pasal40ayat(3).
oKepmenkimpraswilNo.332/KPTS/M/2002tanggal21-
Agustus2002:
oBABIIhurufAangka2dan3;
oBABVhurufCangka1.
.SuratKeputusanBersamaMenteriKeuanganRldanKepalaBadanPerencanaandanPembangunanNasionalNo.S42/A/2000danNo.S.2262/D.2/05/2000tanggal3Mei2000.
Adapunuraianpelanggaranketentuanpasal-pasalsebagaimanatersebutdiatassebagaialasandinyatakanterpenuhinyaunsur"melawanhukum"sebagaimanadirumuskandalamPasal2ayat(1)
UUNo.31Tahun1999Jo.UUNo.20tahun2001atasterbuktinyaperbuatanyangdilakukanoleh"TERDAKWAIIdalamperkaraaquokamitanggapidalamuraianberikutini:
A.Pasal9ayat(1)hurufbJo.Pasal30ayat(3)Keppres18Tahun2000Terungkapdipersidangandandit
egaskandalampertimbanganhukumMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquoPengadilannegeriMageansebagaimanasecaraeksplisitadadalamhal.254s/d256PutusanPengadilanNegeriMagetanperkaraaquodinyatakanmelanggarketentuanpasal9ayat(1)hurufjo.Pasal30ayat(3)
KeppresNo.18Tahun2000karenaTERDAKWAIIyangmelakukannegosiasihargadenganSaksiLiauwInggarwatiselakupenyandangdanadaripelaksanaanproyekPembanunanGORdanDPRDTahapI,TahapII,TahapIIIdanCVBudiBersaudara(ic.PelaksanaProyekPembangunanGOR)sertaCVBudiKaryaMandiri(ic.PelaksanaProyekPembangunanGedungDPRDKab.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.94dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/20081999dinyatakanterpenuhi,yaknidinyatakanTerdakwaIImelanggarketentuan:
.KetentuanKeppresNo.18tahun2000:
.Pasal9ayat(1)hurufb;
.Pasal12ayat(2)hurufc;
.Pasal30ayat(3).
.KetentuanKeppresNo.80Tahun2003:
.Pasal2ayat(2);
.Pasal13ayat(1);
.Pasal40ayat(3).
oKepmenkimpraswilNo.332/KPTS/M/2002tanggal21-
Agustus2002:
oBABIIhurufAangka2dan3;
oBABVhurufCangka1.
.SuratKeputusanBersamaMenteriKeuanganRldanKepalaBadanPerencanaandanPembangunanNasionalNo.S42/A/2000danNo.S.2262/D.2/05/2000tanggal3Mei2000.
Adapunuraianpelanggaranketentuanpasal-pasalsebagaimanatersebutdiatassebagaialasandinyatakanterpenuhinyaunsur"melawanhukum"sebagaimanadirumuskandalamPasal2ayat(1)
UUNo.31Tahun1999Jo.UUNo.20tahun2001atasterbuktinyaperbuatanyangdilakukanoleh"TERDAKWAIIdalamperkaraaquokamitanggapidalamuraianberikutini:
A.Pasal9ayat(1)hurufbJo.Pasal30ayat(3)Keppres18Tahun2000Terungkapdipersidangandandit
egaskandalampertimbanganhukumMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquoPengadilannegeriMageansebagaimanasecaraeksplisitadadalamhal.254s/d256PutusanPengadilanNegeriMagetanperkaraaquodinyatakanmelanggarketentuanpasal9ayat(1)hurufjo.Pasal30ayat(3)
KeppresNo.18Tahun2000karenaTERDAKWAIIyangmelakukannegosiasihargadenganSaksiLiauwInggarwatiselakupenyandangdanadaripelaksanaanproyekPembanunanGORdanDPRDTahapI,TahapII,TahapIIIdanCVBudiBersaudara(ic.PelaksanaProyekPembangunanGOR)sertaCVBudiKaryaMandiri(ic.PelaksanaProyekPembangunanGedungDPRDKab.
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 94
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.95dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008Magetan)ternyatatidakmemilikimodal,peralatan,danfasilitaslainsepertidalamyangtersebut/terlampirdalamdokumenkontrakyangmanaDirekturCVBudiBersaudaradanDirekturCVBudiKaryaMandirihanyabertindakmemenuhikelengkapanadminstrasisaja(incasuhanyaformalitasselakupimpinanperusahaantersebut)sedangkanpersonildantenagaahlipelaksanaProyekPembangunanGORdanGedungDPRDKab.
MagetanbaikdiTahapI,TahapII,TahapIIIadalahpersonildariPT.SuburSaranaMitraSejatidariMalang.SehinggaTERDAKWAIIselakuPIMPROpadaTahapIPembangunanGORdanGedungDPRDKab.MagetandanPELAKSANATEKNISpadaTahapII,
TahapIIIPembangunanGORdanGedungDPRDKab.MagetandianggapmengetahuibahwaProyekPembangunanGORdanGedungDPRDKab.MagetanpadaTahapI,TahapII,TahapIII'tidakdikerjakanolehCVBudiBersaudaramaupunCVBudiKaryaMandiritetapidikerjakanolehpihaklain.Olehkarenaitu,
TERDAKWAIIdinyatakanterbuktimelanggarpasal9ayat(1)
hurufbJo.Pasal30ayat(3)KeppresNo.18Tahun2000.
Ataspertim
banganhukumyangberanjakdarifakta-faktahukumyangterungkapdipersidangankamisanqattidaksependapatdenqanapayanqdinyatakanolehMajelisHakimPemeriksaPerkaraAquoPengadianNeqeriMagetansebagaimanapertimbanganhukumnyatermuatdalamhalaman254s/d256PutusanPengadilanNegeriMagetanPerkaraaquodenganargumentasihukumsebagaimanateruraiberikutini:
1.Bahwayangmelakukanpemalsuankelengkapanadministrasiatassumberdayamanusiayangharusdisertakandalampengerjaanproyekpengadaanbarang(ic.ProyekPembangunanGedungSerbaGuna(GOR)danDPRDKab.
MagetanTahapI)adalahCV.BudiBersaudaradanCVBudiKaryaMandiri.InCasudalamPersidanganterungkapbahwaSumberDayaManusiasebagaimanaorang-orang(SumberDayaManusia)yangtersediapadaCVBudiBersaudaradanCVBudiKaryaMandiriadalahyangdimilikiolehPT.SuburSaranaMitraSejati(PT.SSMS)dariMalangdalamdokumenPengadaanBaranguntukpelaksanaanProyekPembangunanGORdanDPRDTahapIdinyatakankebenarannyaSumberDirektori
Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.95dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008Magetan)ternyatatidakmemilikimodal,peralatan,danfasilitaslainsepertidalamyangtersebut/terlampirdalamdokumenkontrakyangmanaDirekturCVBudiBersaudaradanDirekturCVBudiKaryaMandirihanyabertindakmemenuhikelengkapanadminstrasisaja(incasuhanyaformalitasselakupimpinanperusahaantersebut)sedangkanpersonildantenagaahlipelaksanaProyekPembangunanGORdanGedungDPRDKab.
MagetanbaikdiTahapI,TahapII,TahapIIIadalahpersonildariPT.SuburSaranaMitraSejatidariMalang.SehinggaTERDAKWAIIselakuPIMPROpadaTahapIPembangunanGORdanGedungDPRDKab.MagetandanPELAKSANATEKNISpadaTahapII,
TahapIIIPembangunanGORdanGedungDPRDKab.MagetandianggapmengetahuibahwaProyekPembangunanGORdanGedungDPRDKab.MagetanpadaTahapI,TahapII,TahapIII'tidakdikerjakanolehCVBudiBersaudaramaupunCVBudiKaryaMandiritetapidikerjakanolehpihaklain.Olehkarenaitu,
TERDAKWAIIdinyatakanterbuktimelanggarpasal9ayat(1)
hurufbJo.Pasal30ayat(3)KeppresNo.18Tahun2000.
Ataspertim
banganhukumyangberanjakdarifakta-faktahukumyangterungkapdipersidangankamisanqattidaksependapatdenqanapayanqdinyatakanolehMajelisHakimPemeriksaPerkaraAquoPengadianNeqeriMagetansebagaimanapertimbanganhukumnyatermuatdalamhalaman254s/d256PutusanPengadilanNegeriMagetanPerkaraaquodenganargumentasihukumsebagaimanateruraiberikutini:
1.Bahwayangmelakukanpemalsuankelengkapanadministrasiatassumberdayamanusiayangharusdisertakandalampengerjaanproyekpengadaanbarang(ic.ProyekPembangunanGedungSerbaGuna(GOR)danDPRDKab.
MagetanTahapI)adalahCV.BudiBersaudaradanCVBudiKaryaMandiri.InCasudalamPersidanganterungkapbahwaSumberDayaManusiasebagaimanaorang-orang(SumberDayaManusia)yangtersediapadaCVBudiBersaudaradanCVBudiKaryaMandiriadalahyangdimilikiolehPT.SuburSaranaMitraSejati(PT.SSMS)dariMalangdalamdokumenPengadaanBaranguntukpelaksanaanProyekPembangunanGORdanDPRDTahapIdinyatakankebenarannyaSumber
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 95
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.96dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008DayaManusia(PTSSMSaquo)adalahjugamasuksebagaiSumberDayaManusiaCVBudiBersaudaradanCVBudiKaryaMandiri.Kalupuntoh,quodnonbilahalinidipandangdandianggapsalahyangbertanggungjawabadalahCVBudiBersaudaradanCVBudiKaryaMandiri(ic.PimpinanPerusahaan-tersebut)danPanitiaPelelangan(Ketua,
SekretarisdanParaAnggotanya),karenaPimpinanProyek(Pimpro)ProyekPembangunanGORdanDPRDKab.MagetanTahapIhanyasebagaimanasecarategasdiaturdalampasal7ayat(3)KeppresNo.18Tahun2000.KesalahanatasdokumenPengadaanberkaitandenganSumberDayaManusiamenjadikewenangandanTanggungJawabdariPANITIAPENGADAAN(PeriksaPasal8ayat(1)danayat(2)KeppresNo.18Tahun2000.SangatlahTidakTepatDanKeliruBilaMajelisHakimPemeriksaPerkaraAQuoPengadilanNegeriMagetanMempersalahkanTERDAKWAII(GIMIN,BE)TelahMelanggarPasal9.Ayat(1)HurufB,DanPasal30Ayat(3)
KeppresNo.18Tahun2000.DanMajelisHakimPemeriksaPerkaraAQuoPengadilanNegeriMagetanMempersalahkanTERDAKWAII(GIMIN,BE)TelahMelan
ggarPasal9Ayat(1)HurufB,DanPasal30Ayat(3)
KeppresNo.18Tahun2000AdalahErrorInPersona(SalahSubyekHukumYangHarusBertanggungjawabSecaraHukum),KarenaHarusnyaYangBertanggungjawabSecaraHukumAdalahPanitiaPengadaanProyekPembangunanGorDanDprdTahapIAQuo.
2.BahwaMajelisHakimpemeriksaperkaraaquopengadilanNegeriMagetankeliruataspenerapanhukumberkaitandengankapasitas,kualitas,dantanggungjawabhukumdiriTERDAKWAIIdalammelakukanperbuatanmelawanhukumataspelanggaranpasal9ayat(1)hurufbdanpasal30ayat(3)
KeppresNo.18tahun2000atasKapasitasdan,kualitas,danTanggungJawabHukumsebagaiPIMPROPadaTahapI,dansebagaiPELAKSANATEKNISPadaTahapIIdanIIIProyekPembengunanGORdanGedungDPRDKab.Magetanaquo,
denganargumentasiyuridissebagaiberikut:
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.96dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008DayaManusia(PTSSMSaquo)adalahjugamasuksebagaiSumberDayaManusiaCVBudiBersaudaradanCVBudiKaryaMandiri.Kalupuntoh,quodnonbilahalinidipandangdandianggapsalahyangbertanggungjawabadalahCVBudiBersaudaradanCVBudiKaryaMandiri(ic.PimpinanPerusahaan-tersebut)danPanitiaPelelangan(Ketua,
SekretarisdanParaAnggotanya),karenaPimpinanProyek(Pimpro)ProyekPembangunanGORdanDPRDKab.MagetanTahapIhanyasebagaimanasecarategasdiaturdalampasal7ayat(3)KeppresNo.18Tahun2000.KesalahanatasdokumenPengadaanberkaitandenganSumberDayaManusiamenjadikewenangandanTanggungJawabdariPANITIAPENGADAAN(PeriksaPasal8ayat(1)danayat(2)KeppresNo.18Tahun2000.SangatlahTidakTepatDanKeliruBilaMajelisHakimPemeriksaPerkaraAQuoPengadilanNegeriMagetanMempersalahkanTERDAKWAII(GIMIN,BE)TelahMelanggarPasal9.Ayat(1)HurufB,DanPasal30Ayat(3)
KeppresNo.18Tahun2000.DanMajelisHakimPemeriksaPerkaraAQuoPengadilanNegeriMagetanMempersalahkanTERDAKWAII(GIMIN,BE)TelahMelan
ggarPasal9Ayat(1)HurufB,DanPasal30Ayat(3)
KeppresNo.18Tahun2000AdalahErrorInPersona(SalahSubyekHukumYangHarusBertanggungjawabSecaraHukum),KarenaHarusnyaYangBertanggungjawabSecaraHukumAdalahPanitiaPengadaanProyekPembangunanGorDanDprdTahapIAQuo.
2.BahwaMajelisHakimpemeriksaperkaraaquopengadilanNegeriMagetankeliruataspenerapanhukumberkaitandengankapasitas,kualitas,dantanggungjawabhukumdiriTERDAKWAIIdalammelakukanperbuatanmelawanhukumataspelanggaranpasal9ayat(1)hurufbdanpasal30ayat(3)
KeppresNo.18tahun2000atasKapasitasdan,kualitas,danTanggungJawabHukumsebagaiPIMPROPadaTahapI,dansebagaiPELAKSANATEKNISPadaTahapIIdanIIIProyekPembengunanGORdanGedungDPRDKab.Magetanaquo,
denganargumentasiyuridissebagaiberikut:
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 96
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah
Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.97dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/20081.MenurutMajelisHakimTerdakwaliDinyatakanTerbuktiMelanggarPasal9Ayat(1)hurufbJo.Pasal30Ayat(3)
KeppresNo.18Tahun2000baikselakuPIMPRO(ic.
PadaTahapI)maupunPELAKSANATEKNIS(ic.PadaTahapII,danTahapIII)karenaTERDAKWAIItahuapabilaproyekaquotidakdikerjakanolehCVBUDIBERSAUDARADANCVBUDIKARYAMANDIRI.
pertimbanganhukumtersebutsangatsumirdantidakberalasanhukumkarenaadanyapencampurankapasitasdiriTERDAKWAIIselaku"PIMPRO"padaTAHAPIProyekPembangunanGORDanDRPDKAB.
MAGETANaquo,danselaku"PELAKSANATEKNIS"
DalamProyekPembangunanGORDanDPRDKAB.
MAGETANTAHAPIIDANTAHAPIIIAquo.Padahalmenurutfakta-faktahukumdipersidanganterdakwaIIhanyaterlibatdiPROYEKPEMBANGUNANGORDANDPRDKAB.MAGETANTAHAPISAJA(mohonperiksahalaman256paragrafke-1danke-2putusanperkaraaquoPengadilanNegeriMagetan).SedangkandiTAHAPIIselakuPELAKSANATEKNISwewenangdanperanTERDAKWAIIbukansebagaipejabat/kapasitassubyekhukumyangmempunyaiwewenangmenghentikanproyek
pekerjaanaquo,bahkanTERDAKWAIIadalahanakbuahdariPENGENDALIKEGIATAN(ic.SaksiIr.BambangSetiawan)yangmanaAtasanLangsungdariPENGENDALIKEGIATANitusendiriadalahPENGGUNAANGGARAN(samadenganPIMPRO)yangdijabatolehKepalaDinasPUKab.Magetan.
2.TERDAKWAIIDalamProyekPembangunanGorDanDPRDKab.MagetanTahapIIDanTahapIIIProyekAQuoselaku"PELAKSANATEKNIS"kapasitasdantanggungjawabhukumTERDAKWAIIBUKANSEBAGAIPEJABAT/ORGANYANGBERWENANGDALAMORGANISASIPROYEKPEMBANGUNANGORDANDPRDKAB.MAGETANPADATAHAPIIDANTAHAPIII.KarenadalamPembangunanProyekPembangunanGorDirektori
Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.97dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/20081.MenurutMajelisHakimTerdakwaliDinyatakanTerbuktiMelanggarPasal9Ayat(1)hurufbJo.Pasal30Ayat(3)
KeppresNo.18Tahun2000baikselakuPIMPRO(ic.
PadaTahapI)maupunPELAKSANATEKNIS(ic.PadaTahapII,danTahapIII)karenaTERDAKWAIItahuapabilaproyekaquotidakdikerjakanolehCVBUDIBERSAUDARADANCVBUDIKARYAMANDIRI.
pertimbanganhukumtersebutsangatsumirdantidakberalasanhukumkarenaadanyapencampurankapasitasdiriTERDAKWAIIselaku"PIMPRO"padaTAHAPIProyekPembangunanGORDanDRPDKAB.
MAGETANaquo,danselaku"PELAKSANATEKNIS"
DalamProyekPembangunanGORDanDPRDKAB.
MAGETANTAHAPIIDANTAHAPIIIAquo.Padahalmenurutfakta-faktahukumdipersidanganterdakwaIIhanyaterlibatdiPROYEKPEMBANGUNANGORDANDPRDKAB.MAGETANTAHAPISAJA(mohonperiksahalaman256paragrafke-1danke-2putusanperkaraaquoPengadilanNegeriMagetan).SedangkandiTAHAPIIselakuPELAKSANATEKNISwewenangdanperanTERDAKWAIIbukansebagaipejabat/kapasitassubyekhukumyangmempunyaiwewenangmenghentikanproyek
pekerjaanaquo,bahkanTERDAKWAIIadalahanakbuahdariPENGENDALIKEGIATAN(ic.SaksiIr.BambangSetiawan)yangmanaAtasanLangsungdariPENGENDALIKEGIATANitusendiriadalahPENGGUNAANGGARAN(samadenganPIMPRO)yangdijabatolehKepalaDinasPUKab.Magetan.
2.TERDAKWAIIDalamProyekPembangunanGorDanDPRDKab.MagetanTahapIIDanTahapIIIProyekAQuoselaku"PELAKSANATEKNIS"kapasitasdantanggungjawabhukumTERDAKWAIIBUKANSEBAGAIPEJABAT/ORGANYANGBERWENANGDALAMORGANISASIPROYEKPEMBANGUNANGORDANDPRDKAB.MAGETANPADATAHAPIIDANTAHAPIII.KarenadalamPembangunanProyekPembangunanGor
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 97
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.98dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008DanGedungDPRDKab.MagetanPadaTahapIIDanTahapIIIaquoadapadaPENGGUNAANGGARAN(KepalaDinasPuKab.Magetan),SertaPENGENDALIKEGIATAN(SaksiIr.BambangSetiawan).HalmanaPenggunaAnggarankualitasdankapasitashukumnyaadalahsamadenganPIMPRO,sedangkanPengendaliKegiatankapasitasnyasebagaiKepalaTeknisKegiatanProyekatauselakuPimpinan/koordinatordariPelaksanaTeknisKegiatan.
SedangkanTERDAKWAII(ic.PadaTahapIIdanTahapIIIprovekPembangunanaQUO)bertanggungjawabpadaPENGENDALIKEGIATAN_____(ic.SaksiIr.BambangSetiwan).DanIr.
BambangSetiawanbertanggungjawabkepadaPenggunaAnggaran(KepalaDinasPUKab.Magetan).Haliniolehkarena,
baikTERDAKWAIImaupunIr.BambangSetiawandiangkatolehPenggunaAnggaranpunamembantudalamProyektersebut.
UntukpelaksanaanpengawasdilapangankwalitasdankwantitasadapelimpahanwewenangpadakonsultanpengawasuntukproyekGORkonsultanpengawasV.YOSONEGOROdanuntukProvekDPRKonsultanPengawasCV.NULULpelasanateknishanyadiberitahuole
hKonsultanPengawaskalauadapermasalahandilapanganselanjutnyamenyampaikankepadaPengendaliKegatan(SaksiIr.BambangSetiawan)selakuPenanggungJawabTehnisOperasionalAdapunTugasPokokdanFungsiTERDAKWAIIselakuPELAKSANATEKNISpadaTahapIIdanTahapIIIproyekPembagunanaquobukansebagaipihakyangmempunyaikapasitasmemutuskandanberwenanguntukmenghentikanproyek/meneruskanproyekjikaterjadikesalahanatautidaknyaataspelaksanaanproyekaquo.
DENGANDEMIKIANSANGATTIDAKBERALASANHUKUMPERTIMBANGANHUKUMMAJELISHAKIMPEMERIKSAPERKARAAQUOPENGADILANNEGERIMAGETANMENYATAKANTERDAKAIITERBUKTIMELANGGARPasal9ayat(1)hurufbJo.Pasal30ayat(3)KeppresNo.18Tahun2000ataspekerjaanTahapIIdanTahapIIIproyekPembangunanaquo.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.98dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008DanGedungDPRDKab.MagetanPadaTahapIIDanTahapIIIaquoadapadaPENGGUNAANGGARAN(KepalaDinasPuKab.Magetan),SertaPENGENDALIKEGIATAN(SaksiIr.BambangSetiawan).HalmanaPenggunaAnggarankualitasdankapasitashukumnyaadalahsamadenganPIMPRO,sedangkanPengendaliKegiatankapasitasnyasebagaiKepalaTeknisKegiatanProyekatauselakuPimpinan/koordinatordariPelaksanaTeknisKegiatan.
SedangkanTERDAKWAII(ic.PadaTahapIIdanTahapIIIprovekPembangunanaQUO)bertanggungjawabpadaPENGENDALIKEGIATAN_____(ic.SaksiIr.BambangSetiwan).DanIr.
BambangSetiawanbertanggungjawabkepadaPenggunaAnggaran(KepalaDinasPUKab.Magetan).Haliniolehkarena,
baikTERDAKWAIImaupunIr.BambangSetiawandiangkatolehPenggunaAnggaranpunamembantudalamProyektersebut.
UntukpelaksanaanpengawasdilapangankwalitasdankwantitasadapelimpahanwewenangpadakonsultanpengawasuntukproyekGORkonsultanpengawasV.YOSONEGOROdanuntukProvekDPRKonsultanPengawasCV.NULULpelasanateknishanyadiberitahuole
hKonsultanPengawaskalauadapermasalahandilapanganselanjutnyamenyampaikankepadaPengendaliKegatan(SaksiIr.BambangSetiawan)selakuPenanggungJawabTehnisOperasionalAdapunTugasPokokdanFungsiTERDAKWAIIselakuPELAKSANATEKNISpadaTahapIIdanTahapIIIproyekPembagunanaquobukansebagaipihakyangmempunyaikapasitasmemutuskandanberwenanguntukmenghentikanproyek/meneruskanproyekjikaterjadikesalahanatautidaknyaataspelaksanaanproyekaquo.
DENGANDEMIKIANSANGATTIDAKBERALASANHUKUMPERTIMBANGANHUKUMMAJELISHAKIMPEMERIKSAPERKARAAQUOPENGADILANNEGERIMAGETANMENYATAKANTERDAKAIITERBUKTIMELANGGARPasal9ayat(1)hurufbJo.Pasal30ayat(3)KeppresNo.18Tahun2000ataspekerjaanTahapIIdanTahapIIIproyekPembangunanaquo.
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 98
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.99dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/20083.Selaku"PIMPRO"atasPembangunanGORDanDPRDKab.MagetanTahapIYangPelaksanaanPekerjaannyaDilaksanakanTahun2003MengacupadaketentuanKeppresNo.18Tahun20QO,SedangkanSelaku"PELAKSANATEKNIS"quodnonkalaupuntohadadalamstrukturorganisasiproyekpembangunan(pengadaanbarang)padaProyekPembangunanGORDANDPRDKab.
MagetanTahapIIdanTahapIIIaquolandasanhukumnyaadalahmengacupadaketentuanKeppresNo.80tahun2003sehinggadipersalahkanmelakukanperbuatanmelawanhukumataspelanggaranpasal9ayat(1)hurufb,
danpasal30ayat(3)KeppresNo.18Tahun2000adalahkekeliruanpenerapanhukum.BahkanTERDAKWAIIselaku"PELAKSANATEKNIS"dalamKeppresNo.80-
Tahun2003tidaktermasukdalamorganisasiproyekdalampengadaanbarang/jasa(ic.ProyekPembangunanGORDANDPRDKab.MagetanTahapIIdanTahapIII),
sehinggamenuruthukumjugatidakadaperbuatanmelawanhukumataspelanggaranKeppresNo.80Tahun2003yangdilakukanolehTERDAKWAIIselaku"PELAKSANATEKNIS".YangmempunyaiwewenangsebagaiPimpinanPr
oyek(ic.PenggunaAnggaran)
sebagaimanamenurutKetentuanPasal1angka2Jo.
Pasal1angka6Jo.Pasal9ayat(3)Jo.Pasal9ayat(5)
KeppresNo.80tahun2003adalahPenggunaAnggaranselakuPenggunaBarang(ic.KepalaDinasPUKab.
Magetan),sehinggakeliruapabilaMajelisHakimPengadilanNegeriMagetanyangmemeriksaperkaraaquomenyatakanterbuktimelanggarpasal9ayat(1)hurufbJo.
Pasal30ayat(3)Keppres18Tahun2000padaTahapIIdanTahapIIIselakuPelaksanaTeknisKegiatanproyekPembangunanGORdanGedungDPRDKab.MagetanTahapIIdanTahapIII.
BerdasarkanHaldiatas,PenerapanHukumyangdinyatakanolehHakimPemeriksaPerkaraaquoPengadilanNegeriMagetanKELIRUDANSALAHMENERAPKANHUKUMuntukdipertanggungawabkanpadadiriTERDAKWAII(GIMIN,BE)
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.99dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/20083.Selaku"PIMPRO"atasPembangunanGORDanDPRDKab.MagetanTahapIYangPelaksanaanPekerjaannyaDilaksanakanTahun2003MengacupadaketentuanKeppresNo.18Tahun20QO,SedangkanSelaku"PELAKSANATEKNIS"quodnonkalaupuntohadadalamstrukturorganisasiproyekpembangunan(pengadaanbarang)padaProyekPembangunanGORDANDPRDKab.
MagetanTahapIIdanTahapIIIaquolandasanhukumnyaadalahmengacupadaketentuanKeppresNo.80tahun2003sehinggadipersalahkanmelakukanperbuatanmelawanhukumataspelanggaranpasal9ayat(1)hurufb,
danpasal30ayat(3)KeppresNo.18Tahun2000adalahkekeliruanpenerapanhukum.BahkanTERDAKWAIIselaku"PELAKSANATEKNIS"dalamKeppresNo.80-
Tahun2003tidaktermasukdalamorganisasiproyekdalampengadaanbarang/jasa(ic.ProyekPembangunanGORDANDPRDKab.MagetanTahapIIdanTahapIII),
sehinggamenuruthukumjugatidakadaperbuatanmelawanhukumataspelanggaranKeppresNo.80Tahun2003yangdilakukanolehTERDAKWAIIselaku"PELAKSANATEKNIS".YangmempunyaiwewenangsebagaiPimpinanPr
oyek(ic.PenggunaAnggaran)
sebagaimanamenurutKetentuanPasal1angka2Jo.
Pasal1angka6Jo.Pasal9ayat(3)Jo.Pasal9ayat(5)
KeppresNo.80tahun2003adalahPenggunaAnggaranselakuPenggunaBarang(ic.KepalaDinasPUKab.
Magetan),sehinggakeliruapabilaMajelisHakimPengadilanNegeriMagetanyangmemeriksaperkaraaquomenyatakanterbuktimelanggarpasal9ayat(1)hurufbJo.
Pasal30ayat(3)Keppres18Tahun2000padaTahapIIdanTahapIIIselakuPelaksanaTeknisKegiatanproyekPembangunanGORdanGedungDPRDKab.MagetanTahapIIdanTahapIII.
BerdasarkanHaldiatas,PenerapanHukumyangdinyatakanolehHakimPemeriksaPerkaraaquoPengadilanNegeriMagetanKELIRUDANSALAHMENERAPKANHUKUMuntukdipertanggungawabkanpadadiriTERDAKWAII(GIMIN,BE)
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 99
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.100dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008sehinggaTERDAKWAIIharusdibebaskandarituduhantelahterbuktinyamemenuhiunsuratasperbuatanmelawanhukumpelanggaranpasal9ayat(1)hurufbJo.Pasal30ayat(3)Keppres18Tahun2000.
B.Pasal12ayat(2)hurufcKeppres18Tahun2000Jo.BabIIhurufAangka2dan3SuratKeputusanBersamaMenteriKeuanganRldanKepalaBadanPerencanaandanPembangunanNasionalNo.S-42/A/2000danNo.
S.2262/D.2/05/2000tanggal3Mei2000.
Bahwamenurutmajelishakimdalampertimbanganhukumnyapadahalaman256s/d261,halaman'261paragrafke-3s/dhalaman263putusanaquoterkaitdenganprosesPenunjukanLangsungyangdianggapmelanggarpasal12ayat(2)hurufcKeppresNo.18Tahun2000Jo.BabIIhurufAangka2dan3SuratKeputusanBersamaMenteriKeuanganRldanKepalaBadanPerencanaandanPembangunanNasionalNo.S-
42/A/2000danNo.S.2262/D.2/05/2000tanggal3Mei2000karenapertama,TERDAKWAIIdalamprosesadministrasiproyekTahapIPembangunanGORdanDPRDKab.Magetannanyamelengkapiberkasadministrasisajadengankatalainmembuatdokumen-dokumenfiktif.Kedua,padasaatprosespenunjukanlangsungCVBudiBersaudaradanCVBudiKaryaMandiripadaTahapIproyekPembangunanGORdanDPRDKab.MagetanTERDAKWAIItelahikutmenyeleksidanmenindaklanjutiusulanpenunjukanlangsungdariKepalaDinasPUKab.Magetan(TerdakwaIdalamperkarayangsama)danpersetujuanBupatiMagetan(dalamperkaralain).Ketiga,alasansebagaisyaratpenunjukanlangsungdinyatakantidaksesuaidenganprosedur/ketentuanKeppresNo.
18tahun2000.
BahwaataspertimbanganhukumMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquodalamputusannyaKamitidaksependapatdenganargumentasisebagaimanateruraiibawahini:
1.Bahwadalamketentuanpasal12ayat(2)hurufcKeppresNo.
18Tahun2000,merupakanketentuansyaratdapatdilakukannyapenunjukanlangsungpengadaanbarang/jasadenganketentuanyangbersifatalternatifsebagaimanadiaturdalampasaltersebutterdiriatas3(tiga)pilihan,yaitu:
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.100dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008sehinggaTERDAKWAIIharusdibebaskandarituduhantelahterbuktinyamemenuhiunsuratasperbuatanmelawanhukumpelanggaranpasal9ayat(1)hurufbJo.Pasal30ayat(3)Keppres18Tahun2000.
B.Pasal12ayat(2)hurufcKeppres18Tahun2000Jo.BabIIhurufAangka2dan3SuratKeputusanBersamaMenteriKeuanganRldanKepalaBadanPerencanaandanPembangunanNasionalNo.S-42/A/2000danNo.
S.2262/D.2/05/2000tanggal3Mei2000.
Bahwamenurutmajelishakimdalampertimbanganhukumnyapadahalaman256s/d261,halaman'261paragrafke-3s/dhalaman263putusanaquoterkaitdenganprosesPenunjukanLangsungyangdianggapmelanggarpasal12ayat(2)hurufcKeppresNo.18Tahun2000Jo.BabIIhurufAangka2dan3SuratKeputusanBersamaMenteriKeuanganRldanKepalaBadanPerencanaandanPembangunanNasionalNo.S-
42/A/2000danNo.S.2262/D.2/05/2000tanggal3Mei2000karenapertama,TERDAKWAIIdalamprosesadministrasiproyekTahapIPembangunanGORdanDPRDKab.Magetannanyamelengkapiberkasadministrasisajadengankatalainmembuatdokumen-dokumenfiktif.Kedua,padasaatprosespenunjukanlangsungCVBudiBersaudaradanCVBudiKaryaMandiripadaTahapIproyekPembangunanGORdanDPRDKab.MagetanTERDAKWAIItelahikutmenyeleksidanmenindaklanjutiusulanpenunjukanlangsungdariKepalaDinasPUKab.Magetan(TerdakwaIdalamperkarayangsama)danpersetujuanBupatiMagetan(dalamperkaralain).Ketiga,alasansebagaisyaratpenunjukanlangsungdinyatakantidaksesuaidenganprosedur/ketentuanKeppresNo.
18tahun2000.
BahwaataspertimbanganhukumMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquodalamputusannyaKamitidaksependapatdenganargumentasisebagaimanateruraiibawahini:
1.Bahwadalamketentuanpasal12ayat(2)hurufcKeppresNo.
18Tahun2000,merupakanketentuansyaratdapatdilakukannyapenunjukanlangsungpengadaanbarang/jasadenganketentuanyangbersifatalternatifsebagaimanadiaturdalampasaltersebutterdiriatas3(tiga)pilihan,yaitu:
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 100
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah
Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.101dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008a.Pengadaanbarang/jasaberskalakecil;ataub.Pengadaanbarang/jasayangsetelahdilakukanpelelariganulanghanya1(satu)pesertayangmemenuhi;atauc.Pengadaanyangbersifatmendesak/khusussetelahmendapatkanpersetujuandariMenteri/KepalaLembagaPemerintahNonQepartemen/Gubernur/Bupati/Walikota/DireksiBUMN/BUMD;ataud.Penyediaanbarang/jasatunggal;artinyarumusanpasal12ayat(2)hurufcangkai,atauangkaii,atauangkaiii,atauangkaiv,dapatdipilihsalahsatuuntukdijadikanpilihan/alternatifsebagaisuatusyaratkriteriauntukmelakukanmetodepenunjukanlangsungdalampengadaanbarang/jasa(incasutermasukdalamproyekpembangunanGORdangedungDPRDKab.Magetan);
2.BahwaperbuatanmelawanhukumsebagaimanadinyatakanolehPenuntutUmumberkaitandenganpelanggaranKeppresNo.18Tahun2000terhadappasal12ayat(2)hurufctidakberdasarkandanberalasanhukum,karenapengadaanbarang/jasaproyekpembangunanGORdanGedungDPRDKab.MagetantelahdisetujuiolehBupatiMagetan(Drs.SalehMuljono,MM.)melalu
ilembardisposisinyasebagaimanatelahditunjukkandandibuktikandalampersidanganperkarainiolehPenuntutUmumdihadapanMajelisHaki,paraTerdakwa,
PenasehatHukumdantelahdikonfirmasikankepadasaksi-
saksi(saksiDrs.Soemantri,MM.,saksiMaksoem,saksiIr.
RiantoKurniawan,MM.,saksiIr.Purnomo,MM.,saksiIr.IsmuPujianto,saksiDrs.Laras,saksiDrs.YetraRaulandansaksiIr.
Hergunadi,MT.),sehinggapenunjukanlangsungsebagaimanadimaksudkandalamrumusanpasal12ayat(2)hurufcangkaiiiKeppresNo.18Tahun2003tidakdilanggar;
3.Halinijugadikuatkandenganketerangansaksiahlihukum(EmanuelSujatmoko,SH.,MS.)dariFakultasHukumUniversitasAirlanggaSurabayayangmenyatakanbahwarumusandalamketentuanpasal12ayat(2)hurufcmemilikimakna:(1)syaratpenunjukanlangsungdalamketentuanpasaltersebutbersifatalternatif,artinyarumusanpasal12ayat(2)hurufcangkai,atauangkaii,atauangkaiii,atauangkaiv,
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.101dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008a.Pengadaanbarang/jasaberskalakecil;ataub.Pengadaanbarang/jasayangsetelahdilakukanpelelariganulanghanya1(satu)pesertayangmemenuhi;atauc.Pengadaanyangbersifatmendesak/khusussetelahmendapatkanpersetujuandariMenteri/KepalaLembagaPemerintahNonQepartemen/Gubernur/Bupati/Walikota/DireksiBUMN/BUMD;ataud.Penyediaanbarang/jasatunggal;artinyarumusanpasal12ayat(2)hurufcangkai,atauangkaii,atauangkaiii,atauangkaiv,dapatdipilihsalahsatuuntukdijadikanpilihan/alternatifsebagaisuatusyaratkriteriauntukmelakukanmetodepenunjukanlangsungdalampengadaanbarang/jasa(incasutermasukdalamproyekpembangunanGORdangedungDPRDKab.Magetan);
2.BahwaperbuatanmelawanhukumsebagaimanadinyatakanolehPenuntutUmumberkaitandenganpelanggaranKeppresNo.18Tahun2000terhadappasal12ayat(2)hurufctidakberdasarkandanberalasanhukum,karenapengadaanbarang/jasaproyekpembangunanGORdanGedungDPRDKab.MagetantelahdisetujuiolehBupatiMagetan(Drs.SalehMuljono,MM.)melalu
ilembardisposisinyasebagaimanatelahditunjukkandandibuktikandalampersidanganperkarainiolehPenuntutUmumdihadapanMajelisHaki,paraTerdakwa,
PenasehatHukumdantelahdikonfirmasikankepadasaksi-
saksi(saksiDrs.Soemantri,MM.,saksiMaksoem,saksiIr.
RiantoKurniawan,MM.,saksiIr.Purnomo,MM.,saksiIr.IsmuPujianto,saksiDrs.Laras,saksiDrs.YetraRaulandansaksiIr.
Hergunadi,MT.),sehinggapenunjukanlangsungsebagaimanadimaksudkandalamrumusanpasal12ayat(2)hurufcangkaiiiKeppresNo.18Tahun2003tidakdilanggar;
3.Halinijugadikuatkandenganketerangansaksiahlihukum(EmanuelSujatmoko,SH.,MS.)dariFakultasHukumUniversitasAirlanggaSurabayayangmenyatakanbahwarumusandalamketentuanpasal12ayat(2)hurufcmemilikimakna:(1)syaratpenunjukanlangsungdalamketentuanpasaltersebutbersifatalternatif,artinyarumusanpasal12ayat(2)hurufcangkai,atauangkaii,atauangkaiii,atauangkaiv,
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 101
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.102dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008dapatdipilihsalahsatuuntukdijadikanpilihan/alternatifsebagaisuatusyaratkriteriauntukmelakukanmetodepenunjukanlangsungdalampengadaanbarang/jasa(incasutermasukdalamproyekpembangunanGORdangedungDPRDKab.Magetan),(2)rumusanmaknanormahukumpadapasal12ayat(2)hurufcangkaiiimemilikikriteriaalasanpengadaanyangbersifatmendesak/khususdanharusmendapatkanpersetujuandariBupatiuntukpeng-
adaanbarang/jasadiwilayahkabupaten(incasutermasukdalamproyekpembangunanGORdangedungDPRDKab.
Magetan);
4.MenurutsaksiahliHukum(EmanuelSujatmoko,SH,MS)
bahwamengenaikriteriakhususpengadaanbarang/jasasebagaimanadiaturdalamKeppresNo.18Tahun2000tidakdiaturlebihlanjut,sehinggadapatmengacupadaketentuanlainnyayaituKepmenkimpraswilNo.332/KPTS/M/2002tanggal21Agustus2002,sebagaimanadalamKepmenkimpraswiltersebutdijelaskandalamLampiranBabIIangka3Keputusantersebut.OlehkarenaKeputusanMenkimpraswilNomor:
332/KPTS/M/2002tersebutbersifatmengik
atdanberlakusecaraumum(beleidregeels)makaKeputusanMenkimpraswiltersebutharusdipatuhiolehsetiapdaerahkarenadikeluarkanolehPemerintahPusatdalammenentukanklasifikasipebangunanbangunannegara.AdapunkriteriabangunannegarayangtermasukklasifikasibangunanKhususadalahStadionOlahRagadanBangunanMonumental.SebagaiBangunanStadionOlahRagatidakdiaturlebihlanjuttermasukapasajadalamKeputusanMenkimpraswiltersebut,sehinggatidakdapatsecaralaterlijksebagaimanaditegaskandalamperaturantersebutbilatidakdijabarkanlebihlanjutpengertiantersebut,namundigunakanpenafsiransecaraluasmengenaimengenaiklasifikasiBangunanKhususuntukpembangunanGedungSerbaGunadiKab.MagetanyakniharusdilihatmaknadanfungsiapakahGedungSerbaGunatersebutuntuksaranagelanggangolahragaataukahtidakterhadapfungsiutamaya.Maknastadionolahragaadalahsamadengangelanggangolahraga(GOR)yangartinyatempatDirektori
Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.102dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008dapatdipilihsalahsatuuntukdijadikanpilihan/alternatifsebagaisuatusyaratkriteriauntukmelakukanmetodepenunjukanlangsungdalampengadaanbarang/jasa(incasutermasukdalamproyekpembangunanGORdangedungDPRDKab.Magetan),(2)rumusanmaknanormahukumpadapasal12ayat(2)hurufcangkaiiimemilikikriteriaalasanpengadaanyangbersifatmendesak/khususdanharusmendapatkanpersetujuandariBupatiuntukpeng-
adaanbarang/jasadiwilayahkabupaten(incasutermasukdalamproyekpembangunanGORdangedungDPRDKab.
Magetan);
4.MenurutsaksiahliHukum(EmanuelSujatmoko,SH,MS)
bahwamengenaikriteriakhususpengadaanbarang/jasasebagaimanadiaturdalamKeppresNo.18Tahun2000tidakdiaturlebihlanjut,sehinggadapatmengacupadaketentuanlainnyayaituKepmenkimpraswilNo.332/KPTS/M/2002tanggal21Agustus2002,sebagaimanadalamKepmenkimpraswiltersebutdijelaskandalamLampiranBabIIangka3Keputusantersebut.OlehkarenaKeputusanMenkimpraswilNomor:
332/KPTS/M/2002tersebutbersifatmengik
atdanberlakusecaraumum(beleidregeels)makaKeputusanMenkimpraswiltersebutharusdipatuhiolehsetiapdaerahkarenadikeluarkanolehPemerintahPusatdalammenentukanklasifikasipebangunanbangunannegara.AdapunkriteriabangunannegarayangtermasukklasifikasibangunanKhususadalahStadionOlahRagadanBangunanMonumental.SebagaiBangunanStadionOlahRagatidakdiaturlebihlanjuttermasukapasajadalamKeputusanMenkimpraswiltersebut,sehinggatidakdapatsecaralaterlijksebagaimanaditegaskandalamperaturantersebutbilatidakdijabarkanlebihlanjutpengertiantersebut,namundigunakanpenafsiransecaraluasmengenaimengenaiklasifikasiBangunanKhususuntukpembangunanGedungSerbaGunadiKab.MagetanyakniharusdilihatmaknadanfungsiapakahGedungSerbaGunatersebutuntuksaranagelanggangolahragaataukahtidakterhadapfungsiutamaya.Maknastadionolahragaadalahsamadengangelanggangolahraga(GOR)yangartinyatempat
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 102
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.103dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008arena/laga/gelangganguntukbertandingatautempatdilakukannyakegiatanolahraga.,.DansetelahditunjukkanolehPenasehathukumyangdisaksikanolehPenuntutUmumdandihadapanMajelisHakimhasilperencanaangambarbangunan,layoutbangunan,penjelasandokumendetilbangunangedungtersebutdaritampakgambarsisidalamdanluarbangunangedungmulaidarijumlahlapanganyangdapatdigunkanuntukarenaolahragabolavoli,olahragatenislapanganindoor,olahragabulutangkis,olahragabolabasket,
olahragamapununtukkegiatanolahragalainnyasepertipertandinganpencaksilat,tenismejadanlainsebagainya,
yangmanajugastruksurkonstruksinyaadatribunpenontonyangbertingkat,adapapanscorepertandingan,adalampusorotuntukpertandinganolahraga,lantaidasaryangdiperuntukkanuntuklapanganolahragaindoor,disimpulkanolehSaksiAhliHukumEmanuelSujatmokomasukdalamkriteriabangunankhusussebagaimanadiaturdalamKepmenkimpraswilNomor332/KPTS/M/2002danLampiranBabIIangka'3peraturanKeputusantersebutyak
nitermasukdalamklasifikasistadionolahraga.BahwaperisitilahanGedungSerbaGunadalamproyekpembangunanGedungtersebutdikaitkandenganDaftarIsianProyekDaerah(DIPDA)
yangdiaturdalamAPBD-nya,yanginikaitannyadenganpertanggungjawabankeuanganmulaidaripencairansampaidenganadministrasikeuangan.HalinitidaklahmenghilangkanmaknadanfungsiutamadandasardariGedungtersebutyaituuntukfungsigelanggangolahraga.Inibukanmerupakanpenyimpangandanpelanggaranhukum;
5.Mengenaiklasifikasikriteriabangunanmonumentalmenurutsaksiahlihukum(EmanuelSujatmoko,SH,MS)bahwakriteriaBangunanNegarayangbersifatmonumentalmenurutketentuanKepmenkimpraswilNomor:332/KPTS/M/2002berikutLampirannyatidakmenjelaskandanmengatursecarategasdanspesifikyangdimaksuddenganbangunanmonumental.Olehkarenaitu,maknahukummonumentaldimaknaidenganpenafsiranhukumyaitubahwaataspembangunangedungtersebutnantinyaakanmelahirkanDirektori
Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.103dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008arena/laga/gelangganguntukbertandingatautempatdilakukannyakegiatanolahraga.,.DansetelahditunjukkanolehPenasehathukumyangdisaksikanolehPenuntutUmumdandihadapanMajelisHakimhasilperencanaangambarbangunan,layoutbangunan,penjelasandokumendetilbangunangedungtersebutdaritampakgambarsisidalamdanluarbangunangedungmulaidarijumlahlapanganyangdapatdigunkanuntukarenaolahragabolavoli,olahragatenislapanganindoor,olahragabulutangkis,olahragabolabasket,
olahragamapununtukkegiatanolahragalainnyasepertipertandinganpencaksilat,tenismejadanlainsebagainya,
yangmanajugastruksurkonstruksinyaadatribunpenontonyangbertingkat,adapapanscorepertandingan,adalampusorotuntukpertandinganolahraga,lantaidasaryangdiperuntukkanuntuklapanganolahragaindoor,disimpulkanolehSaksiAhliHukumEmanuelSujatmokomasukdalamkriteriabangunankhusussebagaimanadiaturdalamKepmenkimpraswilNomor332/KPTS/M/2002danLampiranBabIIangka'3peraturanKeputusantersebutyak
nitermasukdalamklasifikasistadionolahraga.BahwaperisitilahanGedungSerbaGunadalamproyekpembangunanGedungtersebutdikaitkandenganDaftarIsianProyekDaerah(DIPDA)
yangdiaturdalamAPBD-nya,yanginikaitannyadenganpertanggungjawabankeuanganmulaidaripencairansampaidenganadministrasikeuangan.HalinitidaklahmenghilangkanmaknadanfungsiutamadandasardariGedungtersebutyaituuntukfungsigelanggangolahraga.Inibukanmerupakanpenyimpangandanpelanggaranhukum;
5.Mengenaiklasifikasikriteriabangunanmonumentalmenurutsaksiahlihukum(EmanuelSujatmoko,SH,MS)bahwakriteriaBangunanNegarayangbersifatmonumentalmenurutketentuanKepmenkimpraswilNomor:332/KPTS/M/2002berikutLampirannyatidakmenjelaskandanmengatursecarategasdanspesifikyangdimaksuddenganbangunanmonumental.Olehkarenaitu,maknahukummonumentaldimaknaidenganpenafsiranhukumyaitubahwaataspembangunangedungtersebutnantinyaakanmelahirkan
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 103
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.104dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008kesanmasyarakatakangedungtersebutyangdipakaiolehwakilRakyat/MasyarakatKab.Magetan(DPRD)untukmelahirkanperaturandankebijakanstrategisbagirakyat/masyarakatKab.Magetanyangmanadenganlahirnyaperaturan-peraturandankebijakanstrategistersebutdapatmelahirkansuatukemonumentalanprodukperaturandankebijakanyanglahirdandirapatkandigedugtersebut.Olehkarenaitu,berkaitandenganbangunangedungDPRDKab.
Magetantersebutmakamasukdalamkriteriasebagaibangunannegarayangbersifatkhususkalsifikasi.gedungbersifatmonumental.DengandemikianpembangunanGedungDPRDKab.Magetandenganpenunjukanlangsungtidakmelanggarketentuanperaturanperundang-undangandaninibukanmerupakanpenyimpangandanpelanggaranhukum.
6.Kalaupunton,quodNonmenurutMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquoPengadilanNegeriMagetanyangmenyatakanbersalahmelanggarpasal12ayat(2)hurufckarenapembuatandokumen-dokumendankontrakpembangunanproyekGORdanDRPDKab.MagetanTahapIadalahFIKTIFsebagaimanadi
nyatakandalamPutusanaquohalaman256s/d263yangdijatuhkanpadadiriTERDAKWAIIhalinidilatarbelakangidandidasarikarenaadanyaPencairanUangMukaTahapIPembangunanProyekGORdanasilRapatTanggal24September2003yangsecarategasterungkapdipersidangandanjugadinyatakandengantegasolehMajelisHakimPemeriksaPerkaraquoPengadilanNegeriMagetan"BahwaTERDAKWAIItelahmelakukanprotesdanmenyatakankeberatanataspencairanuangmukatersebutyangtelahterjadiyangtidakdilakukanolehterakwaii,sertaterdakwaiitidakdapatmenghindaratashasilkeputusanrapattanggal24September2003aquokarenadiriTERDAKWAIIadalahselakubawahanyanqarusmelaksanakanperintahatasan(ic.Bupati,SekretarisDaerahdanKeputusanPesertaRapatTanggal24September2003)termasukdalammenjalankanperintahdaninstruksipenunjukanlangsunqdariBUPATIMAGETANataspelaksanaanpembangunanproyekaquoPadaTahapI,sertapenyesuaiandokumenkarenatelahDirektori
Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.104dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008kesanmasyarakatakangedungtersebutyangdipakaiolehwakilRakyat/MasyarakatKab.Magetan(DPRD)untukmelahirkanperaturandankebijakanstrategisbagirakyat/masyarakatKab.Magetanyangmanadenganlahirnyaperaturan-peraturandankebijakanstrategistersebutdapatmelahirkansuatukemonumentalanprodukperaturandankebijakanyanglahirdandirapatkandigedugtersebut.Olehkarenaitu,berkaitandenganbangunangedungDPRDKab.
Magetantersebutmakamasukdalamkriteriasebagaibangunannegarayangbersifatkhususkalsifikasi.gedungbersifatmonumental.DengandemikianpembangunanGedungDPRDKab.Magetandenganpenunjukanlangsungtidakmelanggarketentuanperaturanperundang-undangandaninibukanmerupakanpenyimpangandanpelanggaranhukum.
6.Kalaupunton,quodNonmenurutMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquoPengadilanNegeriMagetanyangmenyatakanbersalahmelanggarpasal12ayat(2)hurufckarenapembuatandokumen-dokumendankontrakpembangunanproyekGORdanDRPDKab.MagetanTahapIadalahFIKTIFsebagaimanadi
nyatakandalamPutusanaquohalaman256s/d263yangdijatuhkanpadadiriTERDAKWAIIhalinidilatarbelakangidandidasarikarenaadanyaPencairanUangMukaTahapIPembangunanProyekGORdanasilRapatTanggal24September2003yangsecarategasterungkapdipersidangandanjugadinyatakandengantegasolehMajelisHakimPemeriksaPerkaraquoPengadilanNegeriMagetan"BahwaTERDAKWAIItelahmelakukanprotesdanmenyatakankeberatanataspencairanuangmukatersebutyangtelahterjadiyangtidakdilakukanolehterakwaii,sertaterdakwaiitidakdapatmenghindaratashasilkeputusanrapattanggal24September2003aquokarenadiriTERDAKWAIIadalahselakubawahanyanqarusmelaksanakanperintahatasan(ic.Bupati,SekretarisDaerahdanKeputusanPesertaRapatTanggal24September2003)termasukdalammenjalankanperintahdaninstruksipenunjukanlangsunqdariBUPATIMAGETANataspelaksanaanpembangunanproyekaquoPadaTahapI,sertapenyesuaiandokumenkarenatelah
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 104
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.105dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008terjadinyaPencairanUanqMukaTahapIpembahgunanproyekaquotanpapelibatandiriTERDAKWAII.TerdakwaIImelakukanproteskepadaKabagKeuangan(Saks!Me!
Sugihartini,SH)siapayangbertanggungjawabpencairanuangmukayangbelumadaadministrasinyaapa-apadisuruhkePakSekab,olehPakSekabsupayadirapatkan.
Atashasilkeputusanrapattanggal24September2003aquokarenadiriTERDAKWAIIadalahselakubawahanyangharusmelaksanakanperintahatasan(ic.Bupati,SekretarisDaerahdanKeputusanPesertaRapatTanggal24September2003).
BuktirapatadadilampirankeputusanPengadilanNegeriMagetanT-6.DengandasarNotaDinasKepalaDinasKepadaBupatidandisetujuiBupatidilanjutkandisposisikeKasubdinTataKotadanBangunan(SaksiIr.BambangSetiawan,MM)
selanjutnyaDidisposisikeTerdakwaIIuntukmenindaklanjuti.
Dalamrapattanggal24September2003dalamrapatdiruangkerjaSekretarisDaerahKetuaPanitia(saksiMaksoem)ikutrapatdiruangkerjaSekretarisDaerahjadibukanterdakwaII(Gimin,BE)malahmenyuruhK
etuaPanitia(SaksiMaksoem)untukmengadakanpenunjukanlangsung.
Karenasetelahrapat24September2008KetuaPanitiamelengkapiadministrasipenunjukkanmenyesuaikancairnyauangmukatahapIpembangunanproyeaquotanpapelibatandariterdakwaII(Gimin,BE).
7.SangatironissecarahukumapabilatanggungjawabhukumtersebutdijatuhkandandimintakanpertanggungjawabanhukumnyakepadadiriTERDAKWAII.HalmanadalamJurisprudensiMahkamahAgungRlNo.572K/Pid/2003tanggal12Februari2004(halaman571YurisprudensiMahkamahAgungRlTahun2004,Jakarta,MahkamahAgungRl,2005)dinyatakan".....untukmembuktikanadanyaperbuatanpenyalahgunaanwewenangyaituharusdibuktikanterlebihdahuluapakahperbuatanyangdilakukanolehPelaku(TerdakwaincasudalamperkarainiyaituTerdakwaII)apakahmemangadakesengajaan(opzet)untukmelakukanperbuatanpenyalahgunaanwewenangtersebutsehinggamenyebabkanadanyaperbuatanmelawanhukum,danbahwamemangDirektori
Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.105dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008terjadinyaPencairanUanqMukaTahapIpembahgunanproyekaquotanpapelibatandiriTERDAKWAII.TerdakwaIImelakukanproteskepadaKabagKeuangan(Saks!Me!
Sugihartini,SH)siapayangbertanggungjawabpencairanuangmukayangbelumadaadministrasinyaapa-apadisuruhkePakSekab,olehPakSekabsupayadirapatkan.
Atashasilkeputusanrapattanggal24September2003aquokarenadiriTERDAKWAIIadalahselakubawahanyangharusmelaksanakanperintahatasan(ic.Bupati,SekretarisDaerahdanKeputusanPesertaRapatTanggal24September2003).
BuktirapatadadilampirankeputusanPengadilanNegeriMagetanT-6.DengandasarNotaDinasKepalaDinasKepadaBupatidandisetujuiBupatidilanjutkandisposisikeKasubdinTataKotadanBangunan(SaksiIr.BambangSetiawan,MM)
selanjutnyaDidisposisikeTerdakwaIIuntukmenindaklanjuti.
Dalamrapattanggal24September2003dalamrapatdiruangkerjaSekretarisDaerahKetuaPanitia(saksiMaksoem)ikutrapatdiruangkerjaSekretarisDaerahjadibukanterdakwaII(Gimin,BE)malahmenyuruhK
etuaPanitia(SaksiMaksoem)untukmengadakanpenunjukanlangsung.
Karenasetelahrapat24September2008KetuaPanitiamelengkapiadministrasipenunjukkanmenyesuaikancairnyauangmukatahapIpembangunanproyeaquotanpapelibatandariterdakwaII(Gimin,BE).
7.SangatironissecarahukumapabilatanggungjawabhukumtersebutdijatuhkandandimintakanpertanggungjawabanhukumnyakepadadiriTERDAKWAII.HalmanadalamJurisprudensiMahkamahAgungRlNo.572K/Pid/2003tanggal12Februari2004(halaman571YurisprudensiMahkamahAgungRlTahun2004,Jakarta,MahkamahAgungRl,2005)dinyatakan".....untukmembuktikanadanyaperbuatanpenyalahgunaanwewenangyaituharusdibuktikanterlebihdahuluapakahperbuatanyangdilakukanolehPelaku(TerdakwaincasudalamperkarainiyaituTerdakwaII)apakahmemangadakesengajaan(opzet)untukmelakukanperbuatanpenyalahgunaanwewenangtersebutsehinggamenyebabkanadanyaperbuatanmelawanhukum,danbahwamemang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 105
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah
Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.106dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008Terdakwatersebutmenghendakidanmengetahui(metwillensenwetens)bahwaperbuatanitudilarang,tapitetapdilakukannya".
8.Bahwapembuktianunsur"perbuatanmelawanhukum"
menurutMahkamahAgungRldalamJurisprudensiMahkamahAgungRlNo.571K/Pid/2003tanggal12Februari2004,bahwaolehkarenaperbuatan"menyalahgunakankewenangan,
kesempatan,atausaranayangadapadanyakarenajabatanataukedudukan"merupakansalahsatubentukwujudperbuatanmelawanhukumsecaraformil.
9.BahwamengenaiunsurpenyalahgunaanwewenangatausaranayangadapadanyakarenajabatanataukedudukanmerupakansalahsatuunsuryangpalingpokoyangharusdibuktikandimukahukumolehMajelisHakimpemeriksaperkaraaquoPengadilanNegeriMagetan.Persoalanuntukmengukurapakahadaunsur"penyalahgunaanwewenang"
adalahyangpalingpokokdicariapakahadalandasanhukum(aturanhukumyangdilanggar),inimerupakansuatukonsekuensidianuthyaasaslegalitas.Selanjutnyabagaimanakalautidakadaaturanhukumyangmendasari,inimerupakanw
ilayahkebebasanuntukmelakukankebijakan("FreiesErmersen'V'discretionarypower").Pelaksanaan"FreiesErmersen"dibatasidenganAsas-asasUmumPemerintahanYangBaik(AlgemeneBeginselenvanBehoorlijkBestuur).
Pertanyaanselanjutnyaapakahmelanggar"Asas-AsasUmumPemerintahanYangBaik"dapatdipakaisebagaidasaruntukmenjatuhkanpidana?(Prof.Dr.PhilipusM.Hadjon,S.H.,
dalamAmirSyamsudin,S.H,et.al,"PutusanAkbarTanjungAnalisisYuridisParaAhliHukum",PustakaSinarHarapan,
Jakarta,2004,h.48).
10.BahwadarisegidoktrinHukumAdministrasiNegara,
kewenangandiskresionerbukanlahbersifatsebebas-bebasnyatanpabatas,sebabhakimmasihdapatmelakukanpenilaianterbatas(marginaletoetsing)terhadap"pelaksanaankewenangdiskresionertersebut,yaitupenilaianapakahadapenyalahgunaanwewenang(abuseofpower)ataukesewenang-wenangan(willekeur)padadiripejabatyangDirektori
Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.106dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008Terdakwatersebutmenghendakidanmengetahui(metwillensenwetens)bahwaperbuatanitudilarang,tapitetapdilakukannya".
8.Bahwapembuktianunsur"perbuatanmelawanhukum"
menurutMahkamahAgungRldalamJurisprudensiMahkamahAgungRlNo.571K/Pid/2003tanggal12Februari2004,bahwaolehkarenaperbuatan"menyalahgunakankewenangan,
kesempatan,atausaranayangadapadanyakarenajabatanataukedudukan"merupakansalahsatubentukwujudperbuatanmelawanhukumsecaraformil.
9.BahwamengenaiunsurpenyalahgunaanwewenangatausaranayangadapadanyakarenajabatanataukedudukanmerupakansalahsatuunsuryangpalingpokoyangharusdibuktikandimukahukumolehMajelisHakimpemeriksaperkaraaquoPengadilanNegeriMagetan.Persoalanuntukmengukurapakahadaunsur"penyalahgunaanwewenang"
adalahyangpalingpokokdicariapakahadalandasanhukum(aturanhukumyangdilanggar),inimerupakansuatukonsekuensidianuthyaasaslegalitas.Selanjutnyabagaimanakalautidakadaaturanhukumyangmendasari,inimerupakanw
ilayahkebebasanuntukmelakukankebijakan("FreiesErmersen'V'discretionarypower").Pelaksanaan"FreiesErmersen"dibatasidenganAsas-asasUmumPemerintahanYangBaik(AlgemeneBeginselenvanBehoorlijkBestuur).
Pertanyaanselanjutnyaapakahmelanggar"Asas-AsasUmumPemerintahanYangBaik"dapatdipakaisebagaidasaruntukmenjatuhkanpidana?(Prof.Dr.PhilipusM.Hadjon,S.H.,
dalamAmirSyamsudin,S.H,et.al,"PutusanAkbarTanjungAnalisisYuridisParaAhliHukum",PustakaSinarHarapan,
Jakarta,2004,h.48).
10.BahwadarisegidoktrinHukumAdministrasiNegara,
kewenangandiskresionerbukanlahbersifatsebebas-bebasnyatanpabatas,sebabhakimmasihdapatmelakukanpenilaianterbatas(marginaletoetsing)terhadap"pelaksanaankewenangdiskresionertersebut,yaitupenilaianapakahadapenyalahgunaanwewenang(abuseofpower)ataukesewenang-wenangan(willekeur)padadiripejabatyang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 106
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.107dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008bersangkutan,padawaktupelaksanaankewenangandiskresionertersebut.DengandemikianincasupadadiriTerdakwaIIapakahmempunyaikapasitaswewenanguntukmelakukandiskresionerataukahtidak?DiskresioneryangdimaksudkanadalahwewenangyangadapadajabatandiriTerdakwaIIsehubunganpelaksanaanPembangunanGORdanPembangunanGedunDPRDKab.Magetanataukahtidak.Untukitulah,harusdipilah-pilahwewenangdaridiriTerdakwaIIdalampelaksanaanPembangunanGORdanPembangunanGedungDPRDKab.MagetanpadaTahapI,
TahapII,TahapIII.Apabilatidakdapatdibuktikansifatpenyalahgunaanwewenangataukesewenang-wenangandiskresioner-nyamakaperbuatannyamenjadilegaldankarenanyaperbuatannyabersifattidakmelawanhukum.Dansebaliknyaapabiladapatdibuktikansifatpenyalahgunaanwewenangataukesewenang-wenangandiskresioner-nyamakaperbuatannyamenjaditidaklegaldankarenanyaperbuatannyabersifatmelawanhukum(periksadanbandingkandenganpertimbangandalamPutusanMahkamahAgungRlNo.572K/Pid/2003tanggal1
2Februari2004).
Penyalahgunaanwewenangharusdilakukandengansengajadankesengajaandalamtingkatpertamayaitukesengajaandenganrnaksudsangatjelasdaribkti-buktidanfakta-faktapersidanganbahwaperbuatanyangdilakukanolehTerdakwaIIatasperintahBupatiMagetan.KepadaKepalaDinasPUdanditeruskanperintahkeKasubdinTataKotadanBangunanDinasPUditeruskanPerintahkeTerdakwaII(BuktiNo.25,26dan27dalamKeputusanPengadilanNegeriMagetan).
11.BahwadalamJurisprudensiPutusanMahkamahAgungRlNo.572K/Pid/2003tanggal12Februari2004dikenalpuladenganpenerapanasas"vicariousliability"yangintinyaadalahbahwaatasanlahyangbertanggungjawabataswewenangyangdimandatkankepadapenerimamandatkarenaberkaitandengantanggungawabjabatan.Kaitandenganasastersebutyaituapapunisimandattersebutmakapenerimamandattidakdapatdipersalahkanatasisimandattersebut.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.107dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008bersangkutan,padawaktupelaksanaankewenangandiskresionertersebut.DengandemikianincasupadadiriTerdakwaIIapakahmempunyaikapasitaswewenanguntukmelakukandiskresionerataukahtidak?DiskresioneryangdimaksudkanadalahwewenangyangadapadajabatandiriTerdakwaIIsehubunganpelaksanaanPembangunanGORdanPembangunanGedunDPRDKab.Magetanataukahtidak.Untukitulah,harusdipilah-pilahwewenangdaridiriTerdakwaIIdalampelaksanaanPembangunanGORdanPembangunanGedungDPRDKab.MagetanpadaTahapI,
TahapII,TahapIII.Apabilatidakdapatdibuktikansifatpenyalahgunaanwewenangataukesewenang-wenangandiskresioner-nyamakaperbuatannyamenjadilegaldankarenanyaperbuatannyabersifattidakmelawanhukum.Dansebaliknyaapabiladapatdibuktikansifatpenyalahgunaanwewenangataukesewenang-wenangandiskresioner-nyamakaperbuatannyamenjaditidaklegaldankarenanyaperbuatannyabersifatmelawanhukum(periksadanbandingkandenganpertimbangandalamPutusanMahkamahAgungRlNo.572K/Pid/2003tanggal1
2Februari2004).
Penyalahgunaanwewenangharusdilakukandengansengajadankesengajaandalamtingkatpertamayaitukesengajaandenganrnaksudsangatjelasdaribkti-buktidanfakta-faktapersidanganbahwaperbuatanyangdilakukanolehTerdakwaIIatasperintahBupatiMagetan.KepadaKepalaDinasPUdanditeruskanperintahkeKasubdinTataKotadanBangunanDinasPUditeruskanPerintahkeTerdakwaII(BuktiNo.25,26dan27dalamKeputusanPengadilanNegeriMagetan).
11.BahwadalamJurisprudensiPutusanMahkamahAgungRlNo.572K/Pid/2003tanggal12Februari2004dikenalpuladenganpenerapanasas"vicariousliability"yangintinyaadalahbahwaatasanlahyangbertanggungjawabataswewenangyangdimandatkankepadapenerimamandatkarenaberkaitandengantanggungawabjabatan.Kaitandenganasastersebutyaituapapunisimandattersebutmakapenerimamandattidakdapatdipersalahkanatasisimandattersebut.
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan
informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk
pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera
hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 107
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.108dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/200812.DengandemikianuntukmembuktikanadanyapenyalahgunaanwewenangmakaterhadapperbuatandiriTERDAKWAIIapakahtelahmelampauibataskewenanganyaataumelakukanperbuatanyangtidaksesuaidenganketentuanyangberlakudalamProyekPembangunanGORdanPembangunanGedungDPRp«Kab.MagetanTahapI,TahapII,TahapIII.UntukituharusdibuktikanuntukmembuktikanadanyapenyalahgunaanwewenangmakaterhadapperbuatandiriTerdakwaIIapakahtelahmelampauibatas
kewenangannyaataumelakukanperbuatanyangtidaksesuaidenganketentuanyangberlakudalamProyekPembangunanGORdanPembangunanGedungDPRDKa.MagetanTahapI,TahapII,tahapIIIharusdibuktikan:
Pertama,bentukpenyalahgunaanwewenang(abuseofpower)
ataukesewenang-wenangan(willekeur)padadiriTerdakwaIIpadaTahapIpadaPelaksanaanProyekPembangunanGORDdanDPRD.SebagaimanakedudukanjabatanTerdakwaIpadaPelaksanaanProyekPembangunanGORdanPembangunanGedungDPRDTahapIadalahsebagaiPimpinanProye
(Pimpro)kegiatantersebut.SebagaiPimpro
(TerdakwaII)tidakdapatmengelakatasDiskresionerBupatidalammemberikanperintahberupapersetujuanuntukpenunjukanlangsungProyekPembangunanGORdanPmbangunanGedungDPRDKab.MagetanTahapI.KedudukanPimpro(Terdakwa)IIhanyasebagai"penerimamandat"dari"pemberimandat"yaituBupatiMagetandalamhalperintahuntukmelaksanakanpenunjukanlangsungProyekPembangunanGORdanPembangunanGedungDPRDKab.Magetan.Wewenangpenunjukanlangsungsebagaimanaditegaskandalampasal12ayat(2)hurufcangkaiiiKeppresNo.18tahun2000adamutlakadapadawewenangnyaBupati.
Kedua,pencairanpadatanggal23September2003yangtelahdilakukanolehKepalaBagianKeuangKab.Magetan(MeiSugihartini,SH)VangdisetujuiBupatiuntukdicairkanbukanterealisasidariperbuatanTerdakwaIIkarenamerupakanwewenangotorisasipencairankeuanganbukanwwenangnyaTerdakwaII.Sesuaidenganketentuanpasal50KepmendagriDirektori
Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.108dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/200812.DengandemikianuntukmembuktikanadanyapenyalahgunaanwewenangmakaterhadapperbuatandiriTERDAKWAIIapakahtelahmelampauibataskewenanganyaataumelakukanperbuatanyangtidaksesuaidenganketentuanyangberlakudalamProyekPembangunanGORdanPembangunanGedungDPRp«Kab.MagetanTahapI,TahapII,TahapIII.UntukituharusdibuktikanuntukmembuktikanadanyapenyalahgunaanwewenangmakaterhadapperbuatandiriTerdakwaIIapakahtelahmelampauibatas
kewenangannyaataumelakukanperbuatanyangtidaksesuaidenganketentuanyangberlakudalamProyekPembangunanGORdanPembangunanGedungDPRDKa.MagetanTahapI,TahapII,tahapIIIharusdibuktikan:
Pertama,bentukpenyalahgunaanwewenang(abuseofpower)
ataukesewenang-wenangan(willekeur)padadiriTerdakwaIIpadaTahapIpadaPelaksanaanProyekPembangunanGORDdanDPRD.SebagaimanakedudukanjabatanTerdakwaIpadaPelaksanaanProyekPembangunanGORdanPembangunanGedungDPRDTahapIadalahsebagaiPimpinanProye
(Pimpro)kegiatantersebut.SebagaiPimpro
(TerdakwaII)tidakdapatmengelakatasDiskresionerBupatidalammemberikanperintahberupapersetujuanuntukpenunjukanlangsungProyekPembangunanGORdanPmbangunanGedungDPRDKab.MagetanTahapI.KedudukanPimpro(Terdakwa)IIhanyasebagai"penerimamandat"dari"pemberimandat"yaituBupatiMagetandalamhalperintahuntukmelaksanakanpenunjukanlangsungProyekPembangunanGORdanPembangunanGedungDPRDKab.Magetan.Wewenangpenunjukanlangsungsebagaimanaditegaskandalampasal12ayat(2)hurufcangkaiiiKeppresNo.18tahun2000adamutlakadapadawewenangnyaBupati.
Kedua,pencairanpadatanggal23September2003yangtelahdilakukanolehKepalaBagianKeuangKab.Magetan(MeiSugihartini,SH)VangdisetujuiBupatiuntukdicairkanbukanterealisasidariperbuatanTerdakwaIIkarenamerupakanwewenangotorisasipencairankeuanganbukanwwenangnyaTerdakwaII.Sesuaidenganketentuanpasal50Kepmendagri
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 108
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.109dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008Nomor29Tahun2002bahwa"setiaporangyangdiberikewenanganmenandatanganidan/ataumengesahkansuratbuktiyangmenjadidasarpengeluarankasbertanggungjawabataskebenarandanakibatdaripenggunaanbuktitersebut"
pencairanyangdilakukantanpaprosedursebagaimanadiaturdalamProsedurPencairanKeuanganmakaPejabatyangmemilikikewenanganmenandatangainyadan/atauyangmengesahkansuratyangmenjadidasarpengeluarankastersebutyangbertanggungjawab.
Ketiga,perbuatanmelakukanantidatirataupenyesuaianseluruhdokumenyangberkaitandenganpelaksanaanpembangunanGORdanPembangunanGedungDPRDKab
MagetanTahapI,incasupembuatandanmelengkapiDokumenkontrakpelaksanaanPembangunanGORdanPembangunanGedungDPRDKab.MagetanTahapIsebagaiakibatdiputuskannyarapattanggal24September2003yangmemerintahkanadanyadilakukannyaantidatirdanpenyesuaiankelngkapandokumenkontrakproyekpembangunanGORdanPembangunanGedungDPRDTahapIuntukmengamankanwewenangdiskresionerBupatiatasperbuatanhk
umsebagaipejabatnegaradiKab.Magetandalamhalmemberikanpersetujuanpencairantanggal23September2003.WalaupunTerdakwaIItelahmelakukanprotesataskebijakanpencairantersebuttidakdapatmerubahataumempengaruhiwewenangdiskresionerBupati
Keempat,untuktahapIIdantahapIIIProyekPembangunanGORdanPembangunanGedungDPRDKab.Magetanwewenangnyatidakadadalamproyektersebut,sehinggapenyalahgunaanwewenangpadatahapII,danIIItidakdilakukanolehTerdakwaII13.BahwaBerdasarkanhaltersebutdiatassecarajelasperbuatanTerdakwaII:
PertamatidakadakeinginanmelakukanMetodePenunjukkanLangsungProyekPembangunanGedungSerbaguna(GOR)
TahapIdanGedungDPRDKabupatenMagetanTahapIkarenaPanitiaLelangtelahmembuatpengumumanpelelanganjasakonsultansi(KonsultanPerencana).
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.109dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008Nomor29Tahun2002bahwa"setiaporangyangdiberikewenanganmenandatanganidan/ataumengesahkansuratbuktiyangmenjadidasarpengeluarankasbertanggungjawabataskebenarandanakibatdaripenggunaanbuktitersebut"
pencairanyangdilakukantanpaprosedursebagaimanadiaturdalamProsedurPencairanKeuanganmakaPejabatyangmemilikikewenanganmenandatangainyadan/atauyangmengesahkansuratyangmenjadidasarpengeluarankastersebutyangbertanggungjawab.
Ketiga,perbuatanmelakukanantidatirataupenyesuaianseluruhdokumenyangberkaitandenganpelaksanaanpembangunanGORdanPembangunanGedungDPRDKab
MagetanTahapI,incasupembuatandanmelengkapiDokumenkontrakpelaksanaanPembangunanGORdanPembangunanGedungDPRDKab.MagetanTahapIsebagaiakibatdiputuskannyarapattanggal24September2003yangmemerintahkanadanyadilakukannyaantidatirdanpenyesuaiankelngkapandokumenkontrakproyekpembangunanGORdanPembangunanGedungDPRDTahapIuntukmengamankanwewenangdiskresionerBupatiatasperbuatanhk
umsebagaipejabatnegaradiKab.Magetandalamhalmemberikanpersetujuanpencairantanggal23September2003.WalaupunTerdakwaIItelahmelakukanprotesataskebijakanpencairantersebuttidakdapatmerubahataumempengaruhiwewenangdiskresionerBupati
Keempat,untuktahapIIdantahapIIIProyekPembangunanGORdanPembangunanGedungDPRDKab.Magetanwewenangnyatidakadadalamproyektersebut,sehinggapenyalahgunaanwewenangpadatahapII,danIIItidakdilakukanolehTerdakwaII13.BahwaBerdasarkanhaltersebutdiatassecarajelasperbuatanTerdakwaII:
PertamatidakadakeinginanmelakukanMetodePenunjukkanLangsungProyekPembangunanGedungSerbaguna(GOR)
TahapIdanGedungDPRDKabupatenMagetanTahapIkarenaPanitiaLelangtelahmembuatpengumumanpelelanganjasakonsultansi(KonsultanPerencana).
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 109
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.110dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008ProyekPembangunanGedungSerbaguna(GOR)TahapIdanGedungDPRDTahapImelaluiKoranBirawatanggal9September2003danpendaftarankonsultan10September2003,yangmendaftarada7konsultan,pengambilanformulir12September2003danpadatanggal17September2003PanitiaLelangtelahmengadakanpengumumanPrakwalifikasiKonsultanPerncana.Sesuaiperingkatnyadanjadwalpengambilandokumenpengadaan(TOR/KAK)padatanggal25sampaidengan26September2003.Karenasesuairencanapimpropadatahun2003hanyaperencanaansaja(BuktiadadikeputusanPNMagetanT-1danT-2)
Kedua,karenaadanyapencairanpadatanggal23September2003olehBupatiKab.MagetanataspekerjaanPelaksanaanKonstruksiFisikPembangunanGedungGORyangmembuatbatalnyajadwaldanmetodeyangtelahdisusunolehPimpro(TerdakwaII)danPanitiaPengadaan/Lelang.KemudianditindaklanjutidenganRapattanggal24September2003yangsecaratidaklangsungmemberikanperintahuntukmengamankanperbuatanhukumangdilakukanolehBupatiyangtelahmencairkantahapIuangmukap
elaksanaankonstruksifisikpembangunanGedungGORsebesarRp.
540.000.000,00.Hasilrapattanggal24September2003tersebutmemberikanarahaninstruksibahwauntukmelengkapidanmelakukanantidatiratasdokumen-dokumenkontrak,
administrasiproyekterkaitdenganpembangunanGedungGORdanGedungDPRDKab.Magetanmulaitahapkegiatanperencanaan,pengawasan,danpelaksanaankonstruksifisikpembangunanGedungGORdanGedungDPRDtersebutdenganberpedomandasartanggalpencairan23September2003terseutsebagaiparameternya.Sangatjelasdantampakbahwaadanyapolicy/diskresionerBupatimemerintahkan/
menginstruksikansecaratidaklangsungperintahdankebijakannyabaikdalamhalpenerapanpenunjukanlangsunguntukmenentukancalonpenyediabaang/jasapadakegiatanPelaksanaanKonstruksiFisikPembangunanGedungGORdanGedungDPRD,penyediabarang/jasaKonsultanPerencanauntukPembangunanGedungGORdanDPRD,
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.110dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008ProyekPembangunanGedungSerbaguna(GOR)TahapIdanGedungDPRDTahapImelaluiKoranBirawatanggal9September2003danpendaftarankonsultan10September2003,yangmendaftarada7konsultan,pengambilanformulir12September2003danpadatanggal17September2003PanitiaLelangtelahmengadakanpengumumanPrakwalifikasiKonsultanPerncana.Sesuaiperingkatnyadanjadwalpengambilandokumenpengadaan(TOR/KAK)padatanggal25sampaidengan26September2003.Karenasesuairencanapimpropadatahun2003hanyaperencanaansaja(BuktiadadikeputusanPNMagetanT-1danT-2)
Kedua,karenaadanyapencairanpadatanggal23September2003olehBupatiKab.MagetanataspekerjaanPelaksanaanKonstruksiFisikPembangunanGedungGORyangmembuatbatalnyajadwaldanmetodeyangtelahdisusunolehPimpro(TerdakwaII)danPanitiaPengadaan/Lelang.KemudianditindaklanjutidenganRapattanggal24September2003yangsecaratidaklangsungmemberikanperintahuntukmengamankanperbuatanhukumangdilakukanolehBupatiyangtelahmencairkantahapIuangmukap
elaksanaankonstruksifisikpembangunanGedungGORsebesarRp.
540.000.000,00.Hasilrapattanggal24September2003tersebutmemberikanarahaninstruksibahwauntukmelengkapidanmelakukanantidatiratasdokumen-dokumenkontrak,
administrasiproyekterkaitdenganpembangunanGedungGORdanGedungDPRDKab.Magetanmulaitahapkegiatanperencanaan,pengawasan,danpelaksanaankonstruksifisikpembangunanGedungGORdanGedungDPRDtersebutdenganberpedomandasartanggalpencairan23September2003terseutsebagaiparameternya.Sangatjelasdantampakbahwaadanyapolicy/diskresionerBupatimemerintahkan/
menginstruksikansecaratidaklangsungperintahdankebijakannyabaikdalamhalpenerapanpenunjukanlangsunguntukmenentukancalonpenyediabaang/jasapadakegiatanPelaksanaanKonstruksiFisikPembangunanGedungGORdanGedungDPRD,penyediabarang/jasaKonsultanPerencanauntukPembangunanGedungGORdanDPRD,
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 110
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.111dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008penyediabarang/jasakonsultanpengawaspembangunanGedungGORdanGedungDPRDKab.Magetan.DengandemikianmenurutprinsiphukumadministrasinegaradikenaldenganAsasRespondetSuperioryangmengandungmaknaimplikasihukumnyaapabilperbuatandilakukanolehatasannyayaituterhadapperbuatanhukumyangdilakukanolehbawahanatasperintahatasanmerupakantanggungjawabatasanya.Menuruthukumyangbertanggungjawabjikaterjadikeadaandemikianiniadalahatasanyangyangmengeluarkankebijakantersebut.AtaskeadaanyangdemikianiniTerdakwaIItidakdapatmengelak,tidakdapatmenolak,
bahkantidakdapatmenghindaratasperinahpolicy/kebijakan/
diskrsioneryangdilakukanolehBupatitersebut,karenadalamstrukturpemerintahanpadamasasebelumlahirnyaUUNo.32tahun2004makamenurutUUNo.22tahun1999didaerahKabupatenBupati-merupakanpemimpintertinggidansebagaipucukpimpinanbagiinstansidanperangkatdaerahdibawahnya.Apapunkebijakan/policyataudiskresiBupatidalamyangdibuatnyabawahantidakdapatmenola
kataumenghindarkarenadalammenerapkankebijakan/policyataudiskresinyaseorangpemegangwewenang(incasuBupati)
harusmenerapkanprinsip-prinsipasas-asasumumpemerintahanyangbaik(AAUPB)sehinggasetiapkebijakan/
policy/diskresiatautindakanpejabattatausahanegaraincasumembuatpersetujuanataumengeluarkankeputusantatausahanegara,haruscermatsehinggakebijakan/policy/diskresi/
tindakannyatersebuttidakmelanggarketentuanperaturanperundang-undangandanAsas-AsasUmumPemerintahanYangBaik(AAUPB).ApabilaketentuantersebuttidakdilakukanolehPejabat(incasuBupati)makakesalahanataspelaksanaankebijakan/policy/diskresiperbuatanhukumyangdikeluarkanolehpejabattersebut(incasuBupati)menjaditanggungjawabpejabattersebut(incasuBupati).Danapabilatindakantersebutmelahirkankesewenang-wenangandenganmemanfaatkanjabatanyangdimilikiolehBupatitersebut(incasuBupatiMagetan)makaadalahmenjaditanggungjawabjabatannyajikaterjadimelawanhukumnyaperbuatan.HaliniDirektori
Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.111dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008penyediabarang/jasakonsultanpengawaspembangunanGedungGORdanGedungDPRDKab.Magetan.DengandemikianmenurutprinsiphukumadministrasinegaradikenaldenganAsasRespondetSuperioryangmengandungmaknaimplikasihukumnyaapabilperbuatandilakukanolehatasannyayaituterhadapperbuatanhukumyangdilakukanolehbawahanatasperintahatasanmerupakantanggungjawabatasanya.Menuruthukumyangbertanggungjawabjikaterjadikeadaandemikianiniadalahatasanyangyangmengeluarkankebijakantersebut.AtaskeadaanyangdemikianiniTerdakwaIItidakdapatmengelak,tidakdapatmenolak,
bahkantidakdapatmenghindaratasperinahpolicy/kebijakan/
diskrsioneryangdilakukanolehBupatitersebut,karenadalamstrukturpemerintahanpadamasasebelumlahirnyaUUNo.32tahun2004makamenurutUUNo.22tahun1999didaerahKabupatenBupati-merupakanpemimpintertinggidansebagaipucukpimpinanbagiinstansidanperangkatdaerahdibawahnya.Apapunkebijakan/policyataudiskresiBupatidalamyangdibuatnyabawahantidakdapatmenola
kataumenghindarkarenadalammenerapkankebijakan/policyataudiskresinyaseorangpemegangwewenang(incasuBupati)
harusmenerapkanprinsip-prinsipasas-asasumumpemerintahanyangbaik(AAUPB)sehinggasetiapkebijakan/
policy/diskresiatautindakanpejabattatausahanegaraincasumembuatpersetujuanataumengeluarkankeputusantatausahanegara,haruscermatsehinggakebijakan/policy/diskresi/
tindakannyatersebuttidakmelanggarketentuanperaturanperundang-undangandanAsas-AsasUmumPemerintahanYangBaik(AAUPB).ApabilaketentuantersebuttidakdilakukanolehPejabat(incasuBupati)makakesalahanataspelaksanaankebijakan/policy/diskresiperbuatanhukumyangdikeluarkanolehpejabattersebut(incasuBupati)menjaditanggungjawabpejabattersebut(incasuBupati).Danapabilatindakantersebutmelahirkankesewenang-wenangandenganmemanfaatkanjabatanyangdimilikiolehBupatitersebut(incasuBupatiMagetan)makaadalahmenjaditanggungjawabjabatannyajikaterjadimelawanhukumnyaperbuatan.Halini
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 111
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.112dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008dalamprinsiphukumjugadikenaldenganprinsip"vicariuousliability"danasas"SuperiorRespondet"yangmanaintinyabahwaatasanlahyangbertanggungjawab(lihatJurisprudensiPutusanMahkamahAgungRlNo.572K/Pid/2003tanggal12Februari2004,dimuatdalamKumpulanYurisprudensiMahkamahAgung-RepublikIndonesiaTahun2004,Jakarta,
MahkamahAgungRl,2005,hal.567).ApabilasecarajernihmenilaimeteriilhukumdanfaktahukumatastanggungjawabhukumTERDAKWAIIsangatlahjelasdantegasbahwaapayangdilakukanlehTERDAKWAIIsecaranyatakarenaketerpaksaanuntukmenjalankanperintahatasan(ic.Bupati,
Sekda,maupunKebijakanKepalaDinasPUKab.Magetan).
Realitastersebuttidakdapatdipunqkirikenyataannyadanfaktahukumnya,yaknisudahadanyaprotes(buktipenolakan)dariTERDAKWAIInamunitupuntohjuqatidakdapatmenghindarkanTERDAKWAIItetapharusmelaksanakankebijakan(perintah)tersebutdalampelaksanaanProvekPembangunanGORdanDPRDKab.MagetanTahapIaquo.
Ketiga,bahwaKebijakanuntukmenetapkanme
todepenunjukanlangsungpadaproyekPekerjaanPembangunanGedungGORdangedungDPRDKab.Magetandenganmendasarkanpadaketentuanperaturanperundang-undangandiantaranyaUUNo.18tahun1999tentangJasaKonstruksi,
PPNo.29tahun2000tentangPenyelenggaraanJasaKonstruksi,KeppresNo.18tahun2000,KeppresNo.42tahun2002,KeppresNo.80tahun2003,KepmenkimpraswilNo.
332/KPTS/M/2002,KepmendagriNo.29tahun2000,dantidakadapelanggaranyangterkualifikasisebagaiperbuatanmelawanhukum.UntukmetodepenunjukanlangsungterhadapproyekpembangunanGedungGORdanGedungDPRDKab.
Magetantidakdipersalahkanmenurutketentuanperaturantersebut,danperbuatanTerdakwaIIyangmelaksanakanperintahkebijakanpersetujuanuntukpenunjukanlangsungkarenabangunangedungGORdanGedungDPRDKa.
Magetanmerupakanbangunanyangmasukdalamklasifikasibangunannegarayangbersifatkhusus.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.112dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008dalamprinsiphukumjugadikenaldenganprinsip"vicariuousliability"danasas"SuperiorRespondet"yangmanaintinyabahwaatasanlahyangbertanggungjawab(lihatJurisprudensiPutusanMahkamahAgungRlNo.572K/Pid/2003tanggal12Februari2004,dimuatdalamKumpulanYurisprudensiMahkamahAgung-RepublikIndonesiaTahun2004,Jakarta,
MahkamahAgungRl,2005,hal.567).ApabilasecarajernihmenilaimeteriilhukumdanfaktahukumatastanggungjawabhukumTERDAKWAIIsangatlahjelasdantegasbahwaapayangdilakukanlehTERDAKWAIIsecaranyatakarenaketerpaksaanuntukmenjalankanperintahatasan(ic.Bupati,
Sekda,maupunKebijakanKepalaDinasPUKab.Magetan).
Realitastersebuttidakdapatdipunqkirikenyataannyadanfaktahukumnya,yaknisudahadanyaprotes(buktipenolakan)dariTERDAKWAIInamunitupuntohjuqatidakdapatmenghindarkanTERDAKWAIItetapharusmelaksanakankebijakan(perintah)tersebutdalampelaksanaanProvekPembangunanGORdanDPRDKab.MagetanTahapIaquo.
Ketiga,bahwaKebijakanuntukmenetapkanme
todepenunjukanlangsungpadaproyekPekerjaanPembangunanGedungGORdangedungDPRDKab.Magetandenganmendasarkanpadaketentuanperaturanperundang-undangandiantaranyaUUNo.18tahun1999tentangJasaKonstruksi,
PPNo.29tahun2000tentangPenyelenggaraanJasaKonstruksi,KeppresNo.18tahun2000,KeppresNo.42tahun2002,KeppresNo.80tahun2003,KepmenkimpraswilNo.
332/KPTS/M/2002,KepmendagriNo.29tahun2000,dantidakadapelanggaranyangterkualifikasisebagaiperbuatanmelawanhukum.UntukmetodepenunjukanlangsungterhadapproyekpembangunanGedungGORdanGedungDPRDKab.
Magetantidakdipersalahkanmenurutketentuanperaturantersebut,danperbuatanTerdakwaIIyangmelaksanakanperintahkebijakanpersetujuanuntukpenunjukanlangsungkarenabangunangedungGORdanGedungDPRDKa.
Magetanmerupakanbangunanyangmasukdalamklasifikasibangunannegarayangbersifatkhusus.
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 112
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.113dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008Keempat,bahwapermasalahanpencairantanggal23September2003yangdilakukanolehBupati,KepalabagianKeuangan(saksiMeiSugihartini,SH),danSekdaKab.
Magetan(Drs.Soemantri,MM)yangtidakmemperhatikansyaratketentuanpencairanyangseharusnyadipenuhiterhadapprosedurpencairandanaAPBDProyekPembangunanGedungGORanDPRDKab.MagetanSyaratpencairanuangmukatanggal23Septemberharusadakontrakkarenacarapembayarandiaturdalamkontrak.SedangkontrakantaraPimprodanPemborongbelumada,bahkanadministrasikelengkapankontraksatulembarpunbelumada.SedangkandaftarisianproyekbaruditandatanganiWakilBupatiMagetan15September2003.DIPDAterlampirdalampemeriksaanpolisiprosesadministrasidimulaitanggal26September2003(buktidipembelaanT-3).Sebagaimanaterungkapdalamfaktahukumdipersidanganmakasesuaidenganpasal50KepmendagriNo.29tahun2002yangbertanggungjawabataspencairankeuanganpadatanggal23September2003ataspencairanTahapIuangmukasebesarRp.540.000.000,00proyekPembangu
nanGedungGORadalahKepalaBagianKeuangan(MeiSugihartini,SH),Bupati(Drs.H.SalehMuljono,MM),SekdaKab.Magetan(Drs.Soemantri,MM)
terhadapTerdakwaIIdibebaskandaritanggungjawabhukum.
Kelima,TerhadappenentuanhargasatuanbarangdanhargasatuanupahmerupakankewenangandandiskresiBupatiuntukmengaturnya.PengaturanhargasatuanbarangdanhargasatuanupahharusditetapkandenganKeputusanBupati.
KeptusanBupatitersebutsebagaipedomanuntukpenyusunanHPSyangberlakuditiap-tiapdaerahincasudiKabupatenMagetantelahditetapkandalamSuratKeputusan(SK)BupatiNo.188/303/Kept/403.012/2003tanggal28Juli2003merupakankewenanganBupatisebagaimanadiaturdalampasal14ayat(4)hurufdKeppresNo.42tahun2002Jo.
LampiranBabIVhurufBKepmenkimpraswilNo.
332/KPTS/M/2002,Jo.Pasal64ayat(4)KepmendagriNo.29tahun2002.PersoalanKeputusanBupatiaquodianggapmelanggardenganketentuanyangberlakumakaBupatiyangDirektori
Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.113dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008Keempat,bahwapermasalahanpencairantanggal23September2003yangdilakukanolehBupati,KepalabagianKeuangan(saksiMeiSugihartini,SH),danSekdaKab.
Magetan(Drs.Soemantri,MM)yangtidakmemperhatikansyaratketentuanpencairanyangseharusnyadipenuhiterhadapprosedurpencairandanaAPBDProyekPembangunanGedungGORanDPRDKab.MagetanSyaratpencairanuangmukatanggal23Septemberharusadakontrakkarenacarapembayarandiaturdalamkontrak.SedangkontrakantaraPimprodanPemborongbelumada,bahkanadministrasikelengkapankontraksatulembarpunbelumada.SedangkandaftarisianproyekbaruditandatanganiWakilBupatiMagetan15September2003.DIPDAterlampirdalampemeriksaanpolisiprosesadministrasidimulaitanggal26September2003(buktidipembelaanT-3).Sebagaimanaterungkapdalamfaktahukumdipersidanganmakasesuaidenganpasal50KepmendagriNo.29tahun2002yangbertanggungjawabataspencairankeuanganpadatanggal23September2003ataspencairanTahapIuangmukasebesarRp.540.000.000,00proyekPembangu
nanGedungGORadalahKepalaBagianKeuangan(MeiSugihartini,SH),Bupati(Drs.H.SalehMuljono,MM),SekdaKab.Magetan(Drs.Soemantri,MM)
terhadapTerdakwaIIdibebaskandaritanggungjawabhukum.
Kelima,TerhadappenentuanhargasatuanbarangdanhargasatuanupahmerupakankewenangandandiskresiBupatiuntukmengaturnya.PengaturanhargasatuanbarangdanhargasatuanupahharusditetapkandenganKeputusanBupati.
KeptusanBupatitersebutsebagaipedomanuntukpenyusunanHPSyangberlakuditiap-tiapdaerahincasudiKabupatenMagetantelahditetapkandalamSuratKeputusan(SK)BupatiNo.188/303/Kept/403.012/2003tanggal28Juli2003merupakankewenanganBupatisebagaimanadiaturdalampasal14ayat(4)hurufdKeppresNo.42tahun2002Jo.
LampiranBabIVhurufBKepmenkimpraswilNo.
332/KPTS/M/2002,Jo.Pasal64ayat(4)KepmendagriNo.29tahun2002.PersoalanKeputusanBupatiaquodianggapmelanggardenganketentuanyangberlakumakaBupatiyang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 113
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.114dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008bertanggungjawab.BagiTerdakwaIItidakdapatmenyimpangidan/ataumenolakKeputusanBupatiaquo,karenabentukKeputusanBupatitersebutbersifatmengikatumum.
SuratKeputusanBupatitentangHargaBahandanUpahdalamkonsideranmenetapkandanmemutuskanbahwahargasatuanupahsebagaidasarpembuatanRencnaAnggaranBiaya(RAB)Perencanaan(EE)buktipadakeputusanPNMagetanNo.10Keenam,PemberlakuanStandarisasiNasionalAnalisaBiayaKonstruksiSesuaiPeraturanPemerintahNomor102Tahun2000tentangStandarisasiNasional.
1.Pasal1ayat9berbunyi:PemberlakuanStandarNasionalIndonesiaadalahKeputusanPimpinanInstansiTeknisyangberwenanguntukmemberlakukanStandarNasionalIndonesisecarawajibterhadapbarangataujasa.
2.Pasal1ayat19berbunyi:InstansiteknisadalahKantorMenteriNegara,DepartemenatauLembagaPemerintahNonDepartemenyangsalahsatukegiatannyamelakukankegiatanStandarisasi.
3.Pasal1ayat20berbunyi:PimpinanInstansiTeknisadalahMenteriNegaraatauMenteriyangmemimpinDepar
temenatauPimpinanLembagaPemerintahNor).DepartemenyangbertanggungjawabataskegiatanStandarisasidalamlingkupkewenangannya.
4.BabVPerumusandanPenetapanSNI
.Pasal7ayat1berbunyi:RancanganStandarNasionalIndonesiaditetapkanmenjadiStandarNasionalIndonesiaolehKepalaBadanStandarisasiNasional.
.Pasal7ayat2berbunyi:StandarNasionalIndonesiasebagaimanadimaksuddalamayat(1)diberiNomorUrut,danKodeBidangStandarsesuaiPedomanBadanStandarisasiNasional.
5.BabVIPenerapanSNI
.Pasal12ayat2berbunyi:StandarNasionalIndonesiabersifatsukarelauntukditerapkanolehpelakuusaha.
.Pasal12ayat3berbunyi:DalamhalStandarNasionatIndonesiaberkaitandengankepentingankeselamatan,
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.114dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008bertanggungjawab.BagiTerdakwaIItidakdapatmenyimpangidan/ataumenolakKeputusanBupatiaquo,karenabentukKeputusanBupatitersebutbersifatmengikatumum.
SuratKeputusanBupatitentangHargaBahandanUpahdalamkonsideranmenetapkandanmemutuskanbahwahargasatuanupahsebagaidasarpembuatanRencnaAnggaranBiaya(RAB)Perencanaan(EE)buktipadakeputusanPNMagetanNo.10Keenam,PemberlakuanStandarisasiNasionalAnalisaBiayaKonstruksiSesuaiPeraturanPemerintahNomor102Tahun2000tentangStandarisasiNasional.
1.Pasal1ayat9berbunyi:PemberlakuanStandarNasionalIndonesiaadalahKeputusanPimpinanInstansiTeknisyangberwenanguntukmemberlakukanStandarNasionalIndonesisecarawajibterhadapbarangataujasa.
2.Pasal1ayat19berbunyi:InstansiteknisadalahKantorMenteriNegara,DepartemenatauLembagaPemerintahNonDepartemenyangsalahsatukegiatannyamelakukankegiatanStandarisasi.
3.Pasal1ayat20berbunyi:PimpinanInstansiTeknisadalahMenteriNegaraatauMenteriyangmemimpinDepar
temenatauPimpinanLembagaPemerintahNor).DepartemenyangbertanggungjawabataskegiatanStandarisasidalamlingkupkewenangannya.
4.BabVPerumusandanPenetapanSNI
.Pasal7ayat1berbunyi:RancanganStandarNasionalIndonesiaditetapkanmenjadiStandarNasionalIndonesiaolehKepalaBadanStandarisasiNasional.
.Pasal7ayat2berbunyi:StandarNasionalIndonesiasebagaimanadimaksuddalamayat(1)diberiNomorUrut,danKodeBidangStandarsesuaiPedomanBadanStandarisasiNasional.
5.BabVIPenerapanSNI
.Pasal12ayat2berbunyi:StandarNasionalIndonesiabersifatsukarelauntukditerapkanolehpelakuusaha.
.Pasal12ayat3berbunyi:DalamhalStandarNasionatIndonesiaberkaitandengankepentingankeselamatan,
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 114
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.115dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008keamanan,kesehatanmasyarakatataupelestarianlingkunganhidupdanataupertimbanganekonomisInstansiTeknisdapatmemberlakukansecarawajibsebagiantaukeseluruhanspesifikasiteknisdanatauparameterdalamStandarNasionalIndonesia.
.Pasal12ayat4berbunyi:TatacarapemberlakuanStandarNasionalIndonesiasebagaimanadimaksuddalamayat(3)diaturlebihlanjutdenganKeputusanPimpinanInstansiTeknissesuaidenganbidangtugasnya.
PeraturanPemerintahNomor102Tahun2000tenangStandarisasiNasionalIndonesiadiundangkandalamLembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2000anggal10Nopember2000sehinggaseluruhwarganegarawajibtahutanpaterkecualiyangberwenangmemberlakukanAnalisaBiayaKonstruksiBangunanRmahdanGedungadalahDepartemenPekerjaanUmum'bukanInstansilainolehMenteriPekerjaanUmumbukanoranglain.
SedangkanPengesahanAnalisaStandarNasionalolehBadanStandarisasiNasional(BSN)untukmemperolehNomorpengesahandansifatnyadalahmasihsukarelasesuaiPasal12ayat2PeraturanPeme
rintahNomor102Tahun2000yangberbunyi:StandarNasionalIndonesiabersifatsukarelauntukditerapkanolehpelakuusaha.
DasarperhitunganPembangunanGedungSerbaguna(GOR)danDPRDyangdigunakanOditorIrAchmadFaizHadi,P.MTdariITSdanTjutjuSupriatnadariBPKPadalahAnalisaSNIyangbarumemperolehNomorPengesahandariBSNyangsifatnyamasihsukarelabelumdiberlkukansecarawajibolehDepartemenPekerjaanUmumsedangkanSNIyangdipakaidasarperhitunganIrAchmadFaizHadi,P.MTsesuaipernyataannyadalamKeputusanPengadilanNegeriMagetanhalaman167poin8yangberbunyi:BahwasaksimenggunakanperhitunganSNITahun2001-2002dasarnyaNomorberapalupadariPoliteknikMalang.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.115dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008keamanan,kesehatanmasyarakatataupelestarianlingkunganhidupdanataupertimbanganekonomisInstansiTeknisdapatmemberlakukansecarawajibsebagiantaukeseluruhanspesifikasiteknisdanatauparameterdalamStandarNasionalIndonesia.
.Pasal12ayat4berbunyi:TatacarapemberlakuanStandarNasionalIndonesiasebagaimanadimaksuddalamayat(3)diaturlebihlanjutdenganKeputusanPimpinanInstansiTeknissesuaidenganbidangtugasnya.
PeraturanPemerintahNomor102Tahun2000tenangStandarisasiNasionalIndonesiadiundangkandalamLembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2000anggal10Nopember2000sehinggaseluruhwarganegarawajibtahutanpaterkecualiyangberwenangmemberlakukanAnalisaBiayaKonstruksiBangunanRmahdanGedungadalahDepartemenPekerjaanUmum'bukanInstansilainolehMenteriPekerjaanUmumbukanoranglain.
SedangkanPengesahanAnalisaStandarNasionalolehBadanStandarisasiNasional(BSN)untukmemperolehNomorpengesahandansifatnyadalahmasihsukarelasesuaiPasal12ayat2PeraturanPeme
rintahNomor102Tahun2000yangberbunyi:StandarNasionalIndonesiabersifatsukarelauntukditerapkanolehpelakuusaha.
DasarperhitunganPembangunanGedungSerbaguna(GOR)danDPRDyangdigunakanOditorIrAchmadFaizHadi,P.MTdariITSdanTjutjuSupriatnadariBPKPadalahAnalisaSNIyangbarumemperolehNomorPengesahandariBSNyangsifatnyamasihsukarelabelumdiberlkukansecarawajibolehDepartemenPekerjaanUmumsedangkanSNIyangdipakaidasarperhitunganIrAchmadFaizHadi,P.MTsesuaipernyataannyadalamKeputusanPengadilanNegeriMagetanhalaman167poin8yangberbunyi:BahwasaksimenggunakanperhitunganSNITahun2001-2002dasarnyaNomorberapalupadariPoliteknikMalang.
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 115
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.116dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008SNItahun2001-2002barudapatNomorPengesahandariBSNbelumberlakusecarawajib.SedangkanSNItersebutdiajukanabolisiolehDepartemenPekerjaanUmumtanggal10Januari2007ataspermintaan/rinasukandarikalanganterkaitkalauSNI2001-2002sudahberlakuwajib,abolisipastijugaadapembatalankepadaDinasPL)seluruhIndonesia,padahalsuratnyahanyakeBSNjawabannyajugahanyakeDepartemenPL)yangdiperbaruidenganusulanSNIAnalisaBiayaKonstruksi.BangunangedungdanperumahankeBadanStandarisasiNasional(BSN)
sambilmenungguPengesahandariBSNdiberlakukandenganSuratEdaranMenteriPekerjaanUmumNomor:
05/SE/M/2007tanggal12April2007informasiinidapatdilihatdiInternet.
SehinggaperhitunganOditorIrAchmadFaizHadi,P.MTdariITSdanTjutjuSupriatnadariBPKPsebagaipembandingperhitunganpemborong(kontraktor)yangmengakibatkanselisihperhitunganRp.6.727.174.1449,89.
PadahalperhitunganOditorIr.AchmadFaizHadi,P.MTdanTjutjuSupriatnadariBPKPtidaksesuaiPeraturanPerundang-undang
anyangberlaku.KarenaAnalisayangdipakaiadalahAnalisayangbelumberlakukarenaOditormemaksakanmemberlakukanAnalisaSNIyangbukankewenangannya.ArtinyaTidakmenggunakanAnalisaSNIdalammenghitunghargasatuanpekerjaan.Padatahun2003s/d2005padasaatproyektersebutdikerjakantidakmelanggarketentuanperaturanperundang-undangan.DanterjadinyamarkupolehkarenajugatidakmenggunakananalisaSNItidakterbukti.
Ketujuh,BahwapadaTahapIIdanTahapIIIpembangunanProyekGORdanDPRDaquoTerdakwaIItidaksebagaikapasitassubyek(orang)yangharusbertanggungjawabhukumataspelaksanaanTahapIIdan'IIIpelaksanaanpembangunanproyekaquo.
Beranjakdarihal-halyangteruraidiatasapabilaMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquodiPengadilanNegeriMagetanyangmempersalahkanTERDAKWAIIterkaitdenganprsesDirektori
Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.116dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008SNItahun2001-2002barudapatNomorPengesahandariBSNbelumberlakusecarawajib.SedangkanSNItersebutdiajukanabolisiolehDepartemenPekerjaanUmumtanggal10Januari2007ataspermintaan/rinasukandarikalanganterkaitkalauSNI2001-2002sudahberlakuwajib,abolisipastijugaadapembatalankepadaDinasPL)seluruhIndonesia,padahalsuratnyahanyakeBSNjawabannyajugahanyakeDepartemenPL)yangdiperbaruidenganusulanSNIAnalisaBiayaKonstruksi.BangunangedungdanperumahankeBadanStandarisasiNasional(BSN)
sambilmenungguPengesahandariBSNdiberlakukandenganSuratEdaranMenteriPekerjaanUmumNomor:
05/SE/M/2007tanggal12April2007informasiinidapatdilihatdiInternet.
SehinggaperhitunganOditorIrAchmadFaizHadi,P.MTdariITSdanTjutjuSupriatnadariBPKPsebagaipembandingperhitunganpemborong(kontraktor)yangmengakibatkanselisihperhitunganRp.6.727.174.1449,89.
PadahalperhitunganOditorIr.AchmadFaizHadi,P.MTdanTjutjuSupriatnadariBPKPtidaksesuaiPeraturanPerundang-undang
anyangberlaku.KarenaAnalisayangdipakaiadalahAnalisayangbelumberlakukarenaOditormemaksakanmemberlakukanAnalisaSNIyangbukankewenangannya.ArtinyaTidakmenggunakanAnalisaSNIdalammenghitunghargasatuanpekerjaan.Padatahun2003s/d2005padasaatproyektersebutdikerjakantidakmelanggarketentuanperaturanperundang-undangan.DanterjadinyamarkupolehkarenajugatidakmenggunakananalisaSNItidakterbukti.
Ketujuh,BahwapadaTahapIIdanTahapIIIpembangunanProyekGORdanDPRDaquoTerdakwaIItidaksebagaikapasitassubyek(orang)yangharusbertanggungjawabhukumataspelaksanaanTahapIIdan'IIIpelaksanaanpembangunanproyekaquo.
Beranjakdarihal-halyangteruraidiatasapabilaMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquodiPengadilanNegeriMagetanyangmempersalahkanTERDAKWAIIterkaitdenganprses
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 116
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah
Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.117dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008PenunjukkanLangsungpadapelaksanaanProyekaquodiTahapIyangmelanggarKeppresNo.18Tahun2000yaitupadaPasal12ayat(2)hurufcJo.BabIAngka7hurufgSuratKeputusanBersamaMenteriKeuanganRldanKepalaBadanPerencanaandanPembangunanNasionalNo.S-42/A/2000;No.S-
2262/D2/05/2000tanggal3Mei2000adalahSANGATKELIRUDANSALAHPENERAPANHUKUMNYA,JUSTRUSEBALIKNYATERDAKWAIIHARUSNYADIBEBASKANDARITANGGUNGJAWABHUKUMATASPERKARAAQUO.DengandemikiansangatberalasanhukumapabilaMajelisHakimAgungPemeriksadiTingkatKasasiperkarainiuntukmembatalkandanmengesampingkansrtamempertimbangkansendiridalamputusannyayangmenyatakanTERDAKWAIItidakterbuktimelakukanperbuatanmelawanhukummelanggarketentuanpsal12ayat(2)hurufcJo.BabIAngka7hurufgSuratKeputusanBersamaMenteriKeuanganRldanKepalaBadanPerencanaandanPembangunanNasionalNo.S-42/A/2000;No.S-
2262/D2/05/2000tanggal3Mei2000.
C.Pasal2ayat(2)Keppres80Tahun2003Bahwasebagaimanadalampertimbanganhukumputusanperkaraa
quopadahalaman269danhalaman271putusanperkaraaquoPengadilnNegeriMagetanyangmenyatakanBahwaTERDAKWAIIdinyatakanmelakukanPerbuatanMelawanHukumataspelanggaranpasal2ayat(2)KeppresNo.80Tahun2003ADALAHTIDAKBERALASANHUKUMDANSALAHPENERAPANHUKUMNYA.KarenaTERDAKWAIIdalamPelaksanaanPemilihanRekananPenyediaBarang(Kontraktoric.
CVBudiBersaudaradanCVBudiKaryaMandiri)tidakmengacudanberdasarkanpadapasal2ayat(2)KeppresNo.80tahun2003,yangmanapelaksanaanPembangunanGORdanDPRDKab.MagetanpadaTahapI(ic.PembangunanGORdanDPRDKab.MagetanTahapI)sebagaimanatertuangdalamKontrakPerjanjianTahapIPembangunanGORdanDPRDKab.Magetandilakukansebelum1Jarmari2004menurutPasal52ayat(4)
KeppresNo.80Tahun2003makamasihmenggunakanketentuanKeppresNo.18tahun2000.QuodNonapabilaTERDAKWAIIDINYATAKANBERSALAHMELAKUKANPERBUATANDirektori
Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.117dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008PenunjukkanLangsungpadapelaksanaanProyekaquodiTahapIyangmelanggarKeppresNo.18Tahun2000yaitupadaPasal12ayat(2)hurufcJo.BabIAngka7hurufgSuratKeputusanBersamaMenteriKeuanganRldanKepalaBadanPerencanaandanPembangunanNasionalNo.S-42/A/2000;No.S-
2262/D2/05/2000tanggal3Mei2000adalahSANGATKELIRUDANSALAHPENERAPANHUKUMNYA,JUSTRUSEBALIKNYATERDAKWAIIHARUSNYADIBEBASKANDARITANGGUNGJAWABHUKUMATASPERKARAAQUO.DengandemikiansangatberalasanhukumapabilaMajelisHakimAgungPemeriksadiTingkatKasasiperkarainiuntukmembatalkandanmengesampingkansrtamempertimbangkansendiridalamputusannyayangmenyatakanTERDAKWAIItidakterbuktimelakukanperbuatanmelawanhukummelanggarketentuanpsal12ayat(2)hurufcJo.BabIAngka7hurufgSuratKeputusanBersamaMenteriKeuanganRldanKepalaBadanPerencanaandanPembangunanNasionalNo.S-42/A/2000;No.S-
2262/D2/05/2000tanggal3Mei2000.
C.Pasal2ayat(2)Keppres80Tahun2003Bahwasebagaimanadalampertimbanganhukumputusanperkaraa
quopadahalaman269danhalaman271putusanperkaraaquoPengadilnNegeriMagetanyangmenyatakanBahwaTERDAKWAIIdinyatakanmelakukanPerbuatanMelawanHukumataspelanggaranpasal2ayat(2)KeppresNo.80Tahun2003ADALAHTIDAKBERALASANHUKUMDANSALAHPENERAPANHUKUMNYA.KarenaTERDAKWAIIdalamPelaksanaanPemilihanRekananPenyediaBarang(Kontraktoric.
CVBudiBersaudaradanCVBudiKaryaMandiri)tidakmengacudanberdasarkanpadapasal2ayat(2)KeppresNo.80tahun2003,yangmanapelaksanaanPembangunanGORdanDPRDKab.MagetanpadaTahapI(ic.PembangunanGORdanDPRDKab.MagetanTahapI)sebagaimanatertuangdalamKontrakPerjanjianTahapIPembangunanGORdanDPRDKab.Magetandilakukansebelum1Jarmari2004menurutPasal52ayat(4)
KeppresNo.80Tahun2003makamasihmenggunakanketentuanKeppresNo.18tahun2000.QuodNonapabilaTERDAKWAIIDINYATAKANBERSALAHMELAKUKANPERBUATAN
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 117
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.118dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008MELAWANHUKUMATASPELANGGARANPASAL2AYAT(2)
KeppresNo.80Tahun2003ADALAHTIDAKBERALASANHUKUM.
Olehkarenaitu,sangatlahTepatdanBeralasanHukumApabilaMajelisHakimAgungTingkatKasasiMENYATAKANTIDAKTERBUKTIADANYAPERBUATANMELAWANHUKUMATASPELANGARANPASAL2AYAT(2)KEPPRESNo.80TAHUN2003KEPADADIRITERDAKWAII.
D.Pasal13ayat(1)Keppres80Tahun2003BahwasebagaimanaterungkapdipersidangandanditegaskandalampertimbanganhukumMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquoPengdilannegeriMagetansebagaimanasecaraeksplisitadadalamhal.263s/d268PutusanPengadilanNegeriMagetanperkaraaquodengandemikiandisimpulkan:
1.MajelisHakimPemeriksaPerkaraaquoPengadilanNegeriMagetanyangmempersalahkanTERDAKWAIImenyalahiketentuanPasal13ayat(1)KeppresNo.80Tahun2003ADALAHSANGATKELIRU.KarenaTERDAKWAIIdalamTAHAPIIdanTAHAPIIIsudahbukankapasitasnyasebagaiPIMPROProyekPembangunanGORdanDPRDaquoterkaitdenganTERBUKTINATERDAKWAIIyangmenggunakanHPS(HargaPerkiraanSendiri)darid
asarKeputusanBupatiNo.188/456/Kept/403.012/2003tanggal10Desember2003.
SebagaimanamenurutKeppresNo.80Tahun2003wewenangmenetapkandanmengesahkanHPSadalahpadaPenggunaBarang(PenggunaAnggran-dulunamanyaPIMPRO),
sedangkanTERDAKWAIIkapasitashukumnyabukanPENGGUNAANGGRAN/PIMPROnamunsebagaiPelaksanaTeknisyangtugasnyamengawasikegiatanBUKANMENETAPKAN,MENGESAHKAN,DANMEMBUATHPS.
YangmempunyaiwewenanguntukmengesahkanHPSadalahPenggunaAnggaran(ic.KepalaDinasPUKab.Magetansebagaimanasesuaidenganpasal1angka2Jo.Pasal1angka6Jo.Pasal9ayat(3)KeppresNo.80Tahun2003.Olehkarenaitu,perbuatanhukumTERDAKWAIIjelastidakmelanggarpasal13ayat(1)KeppresNo.80Tahun2003.
SehinggamenurutHukumTIDAKDAPATDIPERSALAHKANDirektori Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.118dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008MELAWANHUKUMATASPELANGGARANPASAL2AYAT(2)
KeppresNo.80Tahun2003ADALAHTIDAKBERALASANHUKUM.
Olehkarenaitu,sangatlahTepatdanBeralasanHukumApabilaMajelisHakimAgungTingkatKasasiMENYATAKANTIDAKTERBUKTIADANYAPERBUATANMELAWANHUKUMATASPELANGARANPASAL2AYAT(2)KEPPRESNo.80TAHUN2003KEPADADIRITERDAKWAII.
D.Pasal13ayat(1)Keppres80Tahun2003BahwasebagaimanaterungkapdipersidangandanditegaskandalampertimbanganhukumMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquoPengdilannegeriMagetansebagaimanasecaraeksplisitadadalamhal.263s/d268PutusanPengadilanNegeriMagetanperkaraaquodengandemikiandisimpulkan:
1.MajelisHakimPemeriksaPerkaraaquoPengadilanNegeriMagetanyangmempersalahkanTERDAKWAIImenyalahiketentuanPasal13ayat(1)KeppresNo.80Tahun2003ADALAHSANGATKELIRU.KarenaTERDAKWAIIdalamTAHAPIIdanTAHAPIIIsudahbukankapasitasnyasebagaiPIMPROProyekPembangunanGORdanDPRDaquoterkaitdenganTERBUKTINATERDAKWAIIyangmenggunakanHPS(HargaPerkiraanSendiri)darid
asarKeputusanBupatiNo.188/456/Kept/403.012/2003tanggal10Desember2003.
SebagaimanamenurutKeppresNo.80Tahun2003wewenangmenetapkandanmengesahkanHPSadalahpadaPenggunaBarang(PenggunaAnggran-dulunamanyaPIMPRO),
sedangkanTERDAKWAIIkapasitashukumnyabukanPENGGUNAANGGRAN/PIMPROnamunsebagaiPelaksanaTeknisyangtugasnyamengawasikegiatanBUKANMENETAPKAN,MENGESAHKAN,DANMEMBUATHPS.
YangmempunyaiwewenanguntukmengesahkanHPSadalahPenggunaAnggaran(ic.KepalaDinasPUKab.Magetansebagaimanasesuaidenganpasal1angka2Jo.Pasal1angka6Jo.Pasal9ayat(3)KeppresNo.80Tahun2003.Olehkarenaitu,perbuatanhukumTERDAKWAIIjelastidakmelanggarpasal13ayat(1)KeppresNo.80Tahun2003.
SehinggamenurutHukumTIDAKDAPATDIPERSALAHKAN
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 118
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.119dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008MELAKUKANPERBUATANMELAWANHUKUMataspelanggaranPasal13ayat(1)KeppresNo.80Tahun2003.2.BahwaMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquoPengadilanNegeriMagetanyangmempersalahkanTERDAKWAIImemerintahkanIr.HeruGadingKentjonountukmenyusunEE(EngineerEstimate)ProyekPembangunanGORdanDPRDKab.MagetanTahapIberdasarkanSKBupatiNo.
188/303/Kept/403.012/2003tanggal28Juli2003danSKBupatiNo.188/456/Kept/403.012/2003tanggal10Desember2003sehinggamenyebabkannilaiHPStersebutmenjadimahal.PertimbanganmajelisHakimPemeriksaperkaraaquo(periksahalaman266s/d268PutusanPengadilanNegeriMagetanPerkaraaquo)sangattidakjelasdankabursertatidaksesuaiFaktaHukumdipersidangan,yangmanaTERDAKWAIIhanyapadaTahapIPembangunanGORdanDPRDKab.MagetanaquoyangHPS-nyadisusunolehPanitiaPengadaan(SaksiMaksoem)denganmendasarkanHANYAPADASKBupatiNo.188/303/Kept/403.012/2003tanggal28Juli2003.SedangkanSKBupatiNo.188/456/Kept/403.012/
2003tanggal10Desember2003untukHPSTahapIIda
nTahapIIIPembangunanGORdanDPRDKab.Magetanaquo.
JadiTerdakwaIIyangdipersalahkankarenamenggunakanSKBupati188/456/Kept/403.012/2003tanggal10Desember2003sebagaiacuanmembuatHPSPembangunanGORdanDPRDKab.MagetanTahapIIdanTahapIIIBukanKapasitasHukumdiriTERDAKWAIIuntukmenyusundanmengesahkanHPStersebutsehinggadinyatakanmelanggarPasa13ayat(1)
KeppresNo.80Tahun2003.DENGANDEMIKIANADALAHKELIRUDANTIDAKBERDASARKANHUKUMAPABILAMAJELISHAKIMPEMERIKSAPERKARAAQUOPENGADILANNEGERIMAGETANMENJATUHKANDANMNYATAKANBERSALAHDIRITERDAKWAIIATASPELANGGARANPASAL13AYAT(1)KEPPRESNO.80TAHUN2003.
SesuaiPetunjukTeknisKepres18Tahun2000Halaman18Angka10SistemEvaluasiPenawaranAngkaA7berbunyiHPSsalahsatuacuanuntukmenilaikewajarnhargaterhadapDirektori
Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.119dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008MELAKUKANPERBUATANMELAWANHUKUMataspelanggaranPasal13ayat(1)KeppresNo.80Tahun2003.2.BahwaMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquoPengadilanNegeriMagetanyangmempersalahkanTERDAKWAIImemerintahkanIr.HeruGadingKentjonountukmenyusunEE(EngineerEstimate)ProyekPembangunanGORdanDPRDKab.MagetanTahapIberdasarkanSKBupatiNo.
188/303/Kept/403.012/2003tanggal28Juli2003danSKBupatiNo.188/456/Kept/403.012/2003tanggal10Desember2003sehinggamenyebabkannilaiHPStersebutmenjadimahal.PertimbanganmajelisHakimPemeriksaperkaraaquo(periksahalaman266s/d268PutusanPengadilanNegeriMagetanPerkaraaquo)sangattidakjelasdankabursertatidaksesuaiFaktaHukumdipersidangan,yangmanaTERDAKWAIIhanyapadaTahapIPembangunanGORdanDPRDKab.MagetanaquoyangHPS-nyadisusunolehPanitiaPengadaan(SaksiMaksoem)denganmendasarkanHANYAPADASKBupatiNo.188/303/Kept/403.012/2003tanggal28Juli2003.SedangkanSKBupatiNo.188/456/Kept/403.012/
2003tanggal10Desember2003untukHPSTahapIIda
nTahapIIIPembangunanGORdanDPRDKab.Magetanaquo.
JadiTerdakwaIIyangdipersalahkankarenamenggunakanSKBupati188/456/Kept/403.012/2003tanggal10Desember2003sebagaiacuanmembuatHPSPembangunanGORdanDPRDKab.MagetanTahapIIdanTahapIIIBukanKapasitasHukumdiriTERDAKWAIIuntukmenyusundanmengesahkanHPStersebutsehinggadinyatakanmelanggarPasa13ayat(1)
KeppresNo.80Tahun2003.DENGANDEMIKIANADALAHKELIRUDANTIDAKBERDASARKANHUKUMAPABILAMAJELISHAKIMPEMERIKSAPERKARAAQUOPENGADILANNEGERIMAGETANMENJATUHKANDANMNYATAKANBERSALAHDIRITERDAKWAIIATASPELANGGARANPASAL13AYAT(1)KEPPRESNO.80TAHUN2003.
SesuaiPetunjukTeknisKepres18Tahun2000Halaman18Angka10SistemEvaluasiPenawaranAngkaA7berbunyiHPSsalahsatuacuanuntukmenilaikewajarnhargaterhadap
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 119
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.120dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008penawaranyangmasukdantidakdapatdijadikandasaruntukmenggugurkanpenawaran.Evaluasitugaspanitialelang(SKPanitiadariKepalaDinasPU)
SesuaidenganpenjelasanKepres80Tahun2003halaman184angka6berbunyi:HPSmerupakansalahsatuacuanuntukmenilaikewajaranhargaterhadappenawaranyangmasukdantidakdapatdijadikandasaruntukmenggugurkanpenawran.
3.BahwaTERDAKWAIIolehMajelisHakimTIDAKDINYATAKANMELANGGARKETENTUANPERATURANPERUNDANG-UNDANGANAPAPUNDALAMPENGGUNAANHPSPAPATAHAPIPEMBANGUNANGORDANDPRDKab.
MAGETANAQUO(MohonPeriksahalaman266s/d268.
halaman270s/d271PutusanPengadilanNegeriMagetanaquo).
E.Pasal40ayat(3)Keppres80Tahun2003BahwaMajelisHakimPemeriksaPerkaraAQuoPengadilanNegeriMagetanmenyatakanterbuktinyaPerbuatanMelawanHukum(PMH)yangdilakukanolehTERDAKWAIIyangdinyatakanmelanggarpasal40ayat(3)KeppresNo.80Tahun2003karenatidakmenggunakanStandarNasionalIndonesia(SNI)-dalamkontrakperjanjianpelaksanaanPembangunanGORdanDPRDTa
hapI,TahapII,TahapIIIaquo(videhalaman269paragrafke-2s/dhalaman270putusanPengadilanNegeriMagetanPerkaraaquo).
KamisampaikanbantahanargumentasihukumatasputusanperkaraaquountukdiriTERDAKWA-IIsebagaimanateruraiberikutini;
1.BahwaMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquodalamputusannyamengalamikontradiksidalammenjadikanargumentasihukumadanyapelanggaranPasal40yat(3)
KeppresNo.8Tahun2003terhadapdiriTERDAKWAIIdimanadinyatakandalampertimbanganhukumadanyapelanggaranpasal40ayat(3)KeppresNo.80Tahun2003terkaitdenganpenggunaanSNIyangharusdiberlakukandalamproyekaquo(ic.PembangunanGORdanDPRDKab.
MagetanbaikTahapI,TahapII,TahapIII)namundisisilainDirektori Putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.120dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008penawaranyangmasukdantidakdapatdijadikandasaruntukmenggugurkanpenawaran.Evaluasitugaspanitialelang(SKPanitiadariKepalaDinasPU)
SesuaidenganpenjelasanKepres80Tahun2003halaman184angka6berbunyi:HPSmerupakansalahsatuacuanuntukmenilaikewajaranhargaterhadappenawaranyangmasukdantidakdapatdijadikandasaruntukmenggugurkanpenawran.
3.BahwaTERDAKWAIIolehMajelisHakimTIDAKDINYATAKANMELANGGARKETENTUANPERATURANPERUNDANG-UNDANGANAPAPUNDALAMPENGGUNAANHPSPAPATAHAPIPEMBANGUNANGORDANDPRDKab.
MAGETANAQUO(MohonPeriksahalaman266s/d268.
halaman270s/d271PutusanPengadilanNegeriMagetanaquo).
E.Pasal40ayat(3)Keppres80Tahun2003BahwaMajelisHakimPemeriksaPerkaraAQuoPengadilanNegeriMagetanmenyatakanterbuktinyaPerbuatanMelawanHukum(PMH)yangdilakukanolehTERDAKWAIIyangdinyatakanmelanggarpasal40ayat(3)KeppresNo.80Tahun2003karenatidakmenggunakanStandarNasionalIndonesia(SNI)-dalamkontrakperjanjianpelaksanaanPembangunanGORdanDPRDTa
hapI,TahapII,TahapIIIaquo(videhalaman269paragrafke-2s/dhalaman270putusanPengadilanNegeriMagetanPerkaraaquo).
KamisampaikanbantahanargumentasihukumatasputusanperkaraaquountukdiriTERDAKWA-IIsebagaimanateruraiberikutini;
1.BahwaMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquodalamputusannyamengalamikontradiksidalammenjadikanargumentasihukumadanyapelanggaranPasal40yat(3)
KeppresNo.8Tahun2003terhadapdiriTERDAKWAIIdimanadinyatakandalampertimbanganhukumadanyapelanggaranpasal40ayat(3)KeppresNo.80Tahun2003terkaitdenganpenggunaanSNIyangharusdiberlakukandalamproyekaquo(ic.PembangunanGORdanDPRDKab.
MagetanbaikTahapI,TahapII,TahapIII)namundisisilain
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 120
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.121dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008dalampertimbanganaquomenyatakantidakadanyakeharusanpenggunaanSNItidakdipersalahkanmenuruthukum(mohonperiksahalaman269paragrafke-2s/dkelima,
halaman270putusanperkaraaquo).Pertimbangansebagaimanadalamputusanaquosangatbertentangandiantarabagianpertimbanganhukurnnyayangmenyatakanterbuktinyaterjadinyaerbuatanmelawanhukumataspelanggaranpasal40ayat(3)KeppresNo.80Tahun2003.
DengandemikianmenuruthukumargumentasiMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquotidakberalasanhukumdanharusdinyatakantidakterbuktiadanyapeanggaranpasal40ayat(3)
KeppresNo.80Tahun2003.2.BahwaKamitidaksependapatdenganapayangdijadikanpertimbanganhukumolehMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquoPengadilanNegeriMagetansebagimanatermuatdalamputusannyahalaman269s/d270Pertama,TERDAKWAIIdalamTahapIIdanTahapIIIproyekPembangunanGORdanDPRDKab.Magetanaquokapasitasdantanggungjawabhukumnyatidakdalamorganisasiproyekpengadaanbarang/jasapadapelaksanaanPembangunanGORdanDPRD
Kab.MagetanTahapdanTahapIII.TERDAKWAIIber-
tanggungjawabhanyapadaproyekPembangunanGORdanDPRDKab.MagetanTahapIsajayangdalamorganisasiproyekpengadaanbarang/jasapadaproyekPembangunanGORdanDPRDKab.MagetanTahapIsebagaiPIMPRO.
Kedua,pertimbanganhukumMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquodalamputusannyatadaktegasmembedakanbentukpelanggaranbagidiriTERDAKWAIIyangdinytakanmelanggarpasal40ayat(3)KeppresNo.80tahun2003yangterkualifikasipemenuhanunsurperbuatanmelawanhukumsebagaiapakapasitasnya,karenahalinisangatpentingmenuruthukumpidanaterkaitdenganbentukpertanggungjawabanpidananya.
3.BahwasesuaiFaktayangterungkapdipersidangansebagaimanatermuatdalamPutusanPengadilanMagetanaquoTERDAKWAIIhanyasebagaiPIMPROvanqmepunyaiwewenangdantanggungjawabhukumataspelaksanaanDirektori
Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.121dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008dalampertimbanganaquomenyatakantidakadanyakeharusanpenggunaanSNItidakdipersalahkanmenuruthukum(mohonperiksahalaman269paragrafke-2s/dkelima,
halaman270putusanperkaraaquo).Pertimbangansebagaimanadalamputusanaquosangatbertentangandiantarabagianpertimbanganhukurnnyayangmenyatakanterbuktinyaterjadinyaerbuatanmelawanhukumataspelanggaranpasal40ayat(3)KeppresNo.80Tahun2003.
DengandemikianmenuruthukumargumentasiMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquotidakberalasanhukumdanharusdinyatakantidakterbuktiadanyapeanggaranpasal40ayat(3)
KeppresNo.80Tahun2003.2.BahwaKamitidaksependapatdenganapayangdijadikanpertimbanganhukumolehMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquoPengadilanNegeriMagetansebagimanatermuatdalamputusannyahalaman269s/d270Pertama,TERDAKWAIIdalamTahapIIdanTahapIIIproyekPembangunanGORdanDPRDKab.Magetanaquokapasitasdantanggungjawabhukumnyatidakdalamorganisasiproyekpengadaanbarang/jasapadapelaksanaanPembangunanGORdanDPRD
Kab.MagetanTahapdanTahapIII.TERDAKWAIIber-
tanggungjawabhanyapadaproyekPembangunanGORdanDPRDKab.MagetanTahapIsajayangdalamorganisasiproyekpengadaanbarang/jasapadaproyekPembangunanGORdanDPRDKab.MagetanTahapIsebagaiPIMPRO.
Kedua,pertimbanganhukumMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquodalamputusannyatadaktegasmembedakanbentukpelanggaranbagidiriTERDAKWAIIyangdinytakanmelanggarpasal40ayat(3)KeppresNo.80tahun2003yangterkualifikasipemenuhanunsurperbuatanmelawanhukumsebagaiapakapasitasnya,karenahalinisangatpentingmenuruthukumpidanaterkaitdenganbentukpertanggungjawabanpidananya.
3.BahwasesuaiFaktayangterungkapdipersidangansebagaimanatermuatdalamPutusanPengadilanMagetanaquoTERDAKWAIIhanyasebagaiPIMPROvanqmepunyaiwewenangdantanggungjawabhukumataspelaksanaan
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 121
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.122dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008ProyekPembangunanGORdanDPRDKab.MagetanTahapIsaia.vanqmanaKetentuanKeppresNo.80Tahun2003belum"Berlaku"untukpelaksanaanProyekPengadaanBarangpadaPelaksanaanProyekPembangunanGORdanDPRDKab.
MagetanTahapIaquo.DenqandemikianadalahsanqattidakberdasarkanhukumapabilaMajelisHakimPemeriksaPerkaraAquoPengadilanNegeriMaqetanmenyatakanTERDAKWAIbersalahdanterbuktimelakukanperbuatanmelawanhukumataspelanggaranPasal40ayat(3)KeppresNo.80Tahun2003.
Berdasarkanhaltersebutdiatas,sangatlahberalasanMajelisHakimAgungPemeriksaDiTingkat'KasasiPerkarainiuntuk"menyatakanTERDAKWAIItidakterbuktimelakukanperbuatanmelawanhukumataspelanggaranpasal40ayat(3)
KeppresNo.80Tahun2003.
F.KepmenkimpraswilNo.332/KPTS/M/2002tanggal21Agustus2002.
BahwamenurutMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquodinyatakanterbuktinyaperbuatanmelawanhukumataspelanggaranBabIIhurufAangka2dan3danBaVhurufCangka1KepmenkimpraswilNo.332/KPTS/M/2002tanggal21Agustus2002
padadiriTERDAKWAII.
BahwakamitidaksependapatdenganpertimbanganhukunidalamputusanperkaraaquoyangdisampaikanolehMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquosebagimanateruraiberikutini:
1.PelanggaranBabIIhurufAangka2dan3KepmenkimpraswilNo.332/KPTS/M/2002menurutMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquoPengadilanNegeriMagetanyangmenyatakanbahwaGORdanDPRDKab.Magetantidaktermasuksebagaibangunankhususnamun"bangunantidaksederhana"dankhususspaceframeyangmerupakansalahsatubagiangedungbangunanmemangdiperlukanTeknologiKhususnamunhaltersebuttidakberartikeselurhanbangunanmenjadibersifatkhususdankonstruksispaceframetersebutbarudilaksanakanpadaTahapIIIpembangunangedungserbaguna.DemikianjugagedungDPRDKab.Magetanadalahmasukkategoribangunantidaksederhana,karenabukanDirektori
Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.122dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008ProyekPembangunanGORdanDPRDKab.MagetanTahapIsaia.vanqmanaKetentuanKeppresNo.80Tahun2003belum"Berlaku"untukpelaksanaanProyekPengadaanBarangpadaPelaksanaanProyekPembangunanGORdanDPRDKab.
MagetanTahapIaquo.DenqandemikianadalahsanqattidakberdasarkanhukumapabilaMajelisHakimPemeriksaPerkaraAquoPengadilanNegeriMaqetanmenyatakanTERDAKWAIbersalahdanterbuktimelakukanperbuatanmelawanhukumataspelanggaranPasal40ayat(3)KeppresNo.80Tahun2003.
Berdasarkanhaltersebutdiatas,sangatlahberalasanMajelisHakimAgungPemeriksaDiTingkat'KasasiPerkarainiuntuk"menyatakanTERDAKWAIItidakterbuktimelakukanperbuatanmelawanhukumataspelanggaranpasal40ayat(3)
KeppresNo.80Tahun2003.
F.KepmenkimpraswilNo.332/KPTS/M/2002tanggal21Agustus2002.
BahwamenurutMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquodinyatakanterbuktinyaperbuatanmelawanhukumataspelanggaranBabIIhurufAangka2dan3danBaVhurufCangka1KepmenkimpraswilNo.332/KPTS/M/2002tanggal21Agustus2002
padadiriTERDAKWAII.
BahwakamitidaksependapatdenganpertimbanganhukunidalamputusanperkaraaquoyangdisampaikanolehMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquosebagimanateruraiberikutini:
1.PelanggaranBabIIhurufAangka2dan3KepmenkimpraswilNo.332/KPTS/M/2002menurutMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquoPengadilanNegeriMagetanyangmenyatakanbahwaGORdanDPRDKab.Magetantidaktermasuksebagaibangunankhususnamun"bangunantidaksederhana"dankhususspaceframeyangmerupakansalahsatubagiangedungbangunanmemangdiperlukanTeknologiKhususnamunhaltersebuttidakberartikeselurhanbangunanmenjadibersifatkhususdankonstruksispaceframetersebutbarudilaksanakanpadaTahapIIIpembangunangedungserbaguna.DemikianjugagedungDPRDKab.Magetanadalahmasukkategoribangunantidaksederhana,karenabukan
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 122
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.123dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008gedungmonumental.ArgumentasipenerapanhukumterjadinyaPerbuatanmelawanhukumataspelanggaranBabIIhurufAangka2dan3KepmenkimpraswilNo.
332/KPTS/M/2002dalampertimbanganhukumputusanaquoMajelisakimPemeriksaPerkaraaquoPengadilanNegeriMagetansebagaimanadinyatakandalamhalaman265angatkaburdantidakjelaspelanggaranpadaaturanmanayangdinyatakandilanggarsehinggamemenuhikualifikasiunsurPerbuatanMelawanHukumatapasaBabIIhurufAangka2dan3KepmenkimpraswilNo.332/KPTS/M/2002.
BahwakamitidaksependapatdenganargumentasihukumataspenerapanhukumtersebutyangdisampaikanMajelisHakimpemeriksaPerkaraaquoPengadilnNegeriMagetandenganalasanberikutini:
1.Bahwa,BangunanStadionOlahRagapengertiandanklasifikasinyatidakdiaturlebihlanjuttermasukapasajadalamKepmenkimpraswilNo.332/KPT/M/2002,sehinggatidakdapatsecaralaterlijk(tekstual)sebagaimanaditegaskandalamperaturantersebutbilatidakdijabarkanlebihlanjutpengertiantersebut,namundigunakanpenafsir
ansecaraluasmengenaimengenaiklasifikasiBangunanKhususuntukpembangunanGedungSerbaGunadiKab.MagetanyakniharusdilihatmaknadanfungsiapakahGedungSerbaGunatersebutuntuksaranagelanggangolahragaataukahtidaksebagaifungsiutamana.Maknastadionolahragaadalahsamadengangelanggangolahraga(GOR)yangartinyatempatarena/laga/gelangganguntukb'ertandingatautempatdilakukannyakegiatanolahraga.DansetelahditunjukkanolehPenasehathukumyangdisaksikanolehPenuntutUmumdandihadapanMajelisHakimpemeriksaaquoPengadilaNegeriMagetahasilperencanaangambarbangunan,layoutbangunan,penjelasandokumendetilbangunangedungtersebutdaritampakgambarsisidalamdanluarbangunangedungmulaidarijumlahlapanganyangdapatdigunkanuntukarenaolahragabolavoli,olahragatenislapanganindoor,olahragabulutangkis,olahragaDirektori
Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.123dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008gedungmonumental.ArgumentasipenerapanhukumterjadinyaPerbuatanmelawanhukumataspelanggaranBabIIhurufAangka2dan3KepmenkimpraswilNo.
332/KPTS/M/2002dalampertimbanganhukumputusanaquoMajelisakimPemeriksaPerkaraaquoPengadilanNegeriMagetansebagaimanadinyatakandalamhalaman265angatkaburdantidakjelaspelanggaranpadaaturanmanayangdinyatakandilanggarsehinggamemenuhikualifikasiunsurPerbuatanMelawanHukumatapasaBabIIhurufAangka2dan3KepmenkimpraswilNo.332/KPTS/M/2002.
BahwakamitidaksependapatdenganargumentasihukumataspenerapanhukumtersebutyangdisampaikanMajelisHakimpemeriksaPerkaraaquoPengadilnNegeriMagetandenganalasanberikutini:
1.Bahwa,BangunanStadionOlahRagapengertiandanklasifikasinyatidakdiaturlebihlanjuttermasukapasajadalamKepmenkimpraswilNo.332/KPT/M/2002,sehinggatidakdapatsecaralaterlijk(tekstual)sebagaimanaditegaskandalamperaturantersebutbilatidakdijabarkanlebihlanjutpengertiantersebut,namundigunakanpenafsir
ansecaraluasmengenaimengenaiklasifikasiBangunanKhususuntukpembangunanGedungSerbaGunadiKab.MagetanyakniharusdilihatmaknadanfungsiapakahGedungSerbaGunatersebutuntuksaranagelanggangolahragaataukahtidaksebagaifungsiutamana.Maknastadionolahragaadalahsamadengangelanggangolahraga(GOR)yangartinyatempatarena/laga/gelangganguntukb'ertandingatautempatdilakukannyakegiatanolahraga.DansetelahditunjukkanolehPenasehathukumyangdisaksikanolehPenuntutUmumdandihadapanMajelisHakimpemeriksaaquoPengadilaNegeriMagetahasilperencanaangambarbangunan,layoutbangunan,penjelasandokumendetilbangunangedungtersebutdaritampakgambarsisidalamdanluarbangunangedungmulaidarijumlahlapanganyangdapatdigunkanuntukarenaolahragabolavoli,olahragatenislapanganindoor,olahragabulutangkis,olahraga
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 123
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.124dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008bolabasket,olahragamapununtukkegiatanolahragalainnyasepertipertandinganpencaksilat,tenismejadanlainsebagainya,yangmanajugastruksurkonstruksinyaadatribunpenontonyangbertingkat,adapapanscorepertandingan,adalampusorotuntukpertandinganolahraga,lantaidasaryangdiperuntukkanuntuklapanganolahragaindoor,disimpulkanolehSaksiAhliHukumEmanuelSujatmoko,SH,MS,danIr.BajuTrihaksoro(dariDinasPekerjaanUmumPropinsiJawaTimur)masukdalamkriteriabangunankhusussebagaimanadiaturdalamKepmenkimpraswilNomor332/KPTS/M/2002danLampiranBabIIangka3Jo.BabIIIHurufAangka3,yaknitermasukdalamklasifikasistadionolahraga.HalinitidaklahmenghilangkanmaknadanfungsiutamadasardariGedungtersebutyaituuntukfungsigelanggangolahraga.
2.BahwadengandemikianInibukanmerupakanpertyimpangandanpelanggaranhukumatasketentuanBabIIhurufAangka2dan3KepmenkimpraswilNo.
332/KPTS/M/2002sebaqaimanadinyatakandalampertimbanganMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquoPengadilanNe
geriMagetan.Olehkarenaitu,sangatlahkelirupenerapanHukumyangdisampaikanolehMajelisHakimPemeriksaPerkaraAquoPengadilanNegeriMagetandalamputusannyadibagianprtimbanganhukumyangmenyatakanTERBUKTITERJADINYAPERBUATANMELAWANHUKUMataspelanggaranBabIIhurufAangka2dan3KepmenkimpraswilNo.332/KPTS/M/2002ADALAHKELIRUDANTIDAKBERALASANHUKUM.
2.PelanggaranBabVhurufCangka1KepmenkimpraswilNo.
332/KPTS/M/2002menurutMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquoPengadilanNegeriMagetanyangmenyatakanbahwaGORdanDPRDKab.Magetankarenadilakukanbertahapadalahpenerapanhukumyangkelirudantidakberalasanhukum,karenadalampelaksanaanpembangunanGORdanDPRDKab.Magetanyangbertahap(TahapI,II,III)tidakdipersalahkandantidakmelanggarketentuanPasal8ayat(1)
Hurufaangka5,Jo.Pasal8ayat(1)Hurufb,Jo.Pasal12ayatDirektori Putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.124dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008bolabasket,olahragamapununtukkegiatanolahragalainnyasepertipertandinganpencaksilat,tenismejadanlainsebagainya,yangmanajugastruksurkonstruksinyaadatribunpenontonyangbertingkat,adapapanscorepertandingan,adalampusorotuntukpertandinganolahraga,lantaidasaryangdiperuntukkanuntuklapanganolahragaindoor,disimpulkanolehSaksiAhliHukumEmanuelSujatmoko,SH,MS,danIr.BajuTrihaksoro(dariDinasPekerjaanUmumPropinsiJawaTimur)masukdalamkriteriabangunankhusussebagaimanadiaturdalamKepmenkimpraswilNomor332/KPTS/M/2002danLampiranBabIIangka3Jo.BabIIIHurufAangka3,yaknitermasukdalamklasifikasistadionolahraga.HalinitidaklahmenghilangkanmaknadanfungsiutamadasardariGedungtersebutyaituuntukfungsigelanggangolahraga.
2.BahwadengandemikianInibukanmerupakanpertyimpangandanpelanggaranhukumatasketentuanBabIIhurufAangka2dan3KepmenkimpraswilNo.
332/KPTS/M/2002sebaqaimanadinyatakandalampertimbanganMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquoPengadilanNe
geriMagetan.Olehkarenaitu,sangatlahkelirupenerapanHukumyangdisampaikanolehMajelisHakimPemeriksaPerkaraAquoPengadilanNegeriMagetandalamputusannyadibagianprtimbanganhukumyangmenyatakanTERBUKTITERJADINYAPERBUATANMELAWANHUKUMataspelanggaranBabIIhurufAangka2dan3KepmenkimpraswilNo.332/KPTS/M/2002ADALAHKELIRUDANTIDAKBERALASANHUKUM.
2.PelanggaranBabVhurufCangka1KepmenkimpraswilNo.
332/KPTS/M/2002menurutMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquoPengadilanNegeriMagetanyangmenyatakanbahwaGORdanDPRDKab.Magetankarenadilakukanbertahapadalahpenerapanhukumyangkelirudantidakberalasanhukum,karenadalampelaksanaanpembangunanGORdanDPRDKab.Magetanyangbertahap(TahapI,II,III)tidakdipersalahkandantidakmelanggarketentuanPasal8ayat(1)
Hurufaangka5,Jo.Pasal8ayat(1)Hurufb,Jo.Pasal12ayat
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 124
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.125dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008(1)Hurufaangka5,Jo.Pasal12ayat(1)HurufbPPNo.29Tahun2000.SesuaidenganasasLexSuperioriderogatlegiinferior!(peraturanyanglebihtingimengalahkanperaturanyanglebihrendah)makakedudukanPPNo.29Tahun2000lebihtinggidariKeputusanMenteri(incasuKepmekimpraswilNo.332/KPTS/M/2002).Olehkarenaitu,dalilterjadinyaperbuatanmelawanhukumsebagaimanadituduhanolehPenuntutumumtidakberdasarkanhukum.Olehkarenaitu,
sangatberalasanhukumapabilaMajelisHakimAgungTingkatKasasi"MenyatakanTIDAKADANYAPERBUATANMELAWANHUKUMATASPELANGGARANBABVHURUFCANGKA1KepmenkimpraswilNo.332/KPTS/M/2002YANGDILAKUKANOLEHTERDAKWAII".
Berdasarkanhaltersebutdiatas,sangatlahberalasanMajelisHakimAgungPemeriksaDiTingkatKasasiPerkarainiuntukMENYATAKANTIDAKTERBUKTINYAPERBUATANMELAWANHUKUMATASPEANGGARANBabIIhurufAangka2dan3danBabVhurufCangka1KepmenkimpraswiiNo.332/KPTS/M/2002tanggal21Agustus2002YANGDINYATAKANDANDIJATUHKANPADADIRITERDAKWAIIDALAMPERKARAAQUOSEBAGAIMANA
TELAHDIJATUHKANPUTUSANHUKUMNYAPDADIRITERDAKWAII.
G.SuratKeputusanBersama(SEB)MenteriKeuanganRldanKepalaBadanPerencanaandanPembangunanNasionalNo.
S-42/A/2000;No.S.2262/D.2/05/2000tanggal3Mei2000tentangPetunjukTeknisPelaksanaanKeppresNo.18Tahun2000BABIAngka7hurufg.
BahwasebelumkamimenyampaikantanggapandalamMemoriKasasiiniatasPutusanPerkaraaquoyangdijatuhkankepadadiriTERDAKWAII(GIMIN,BE)makakamitegaskanbahwaapayangtelahdisampaikandalamPLEDOItanggal12Nopember2007danMemoriBandingtanggal21Januari2008dianggapterulan
kembalidalamMemoriKasasiini.
BahwaMajelisHakimPemeriksaaquoPengadilanNegeriMagetantelahmenyatakanadanyaPerbuatanMelawanHukumataspelanggaranKeputusanBersamaMnteriKeuanganRldanDirektori
Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.125dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008(1)Hurufaangka5,Jo.Pasal12ayat(1)HurufbPPNo.29Tahun2000.SesuaidenganasasLexSuperioriderogatlegiinferior!(peraturanyanglebihtingimengalahkanperaturanyanglebihrendah)makakedudukanPPNo.29Tahun2000lebihtinggidariKeputusanMenteri(incasuKepmekimpraswilNo.332/KPTS/M/2002).Olehkarenaitu,dalilterjadinyaperbuatanmelawanhukumsebagaimanadituduhanolehPenuntutumumtidakberdasarkanhukum.Olehkarenaitu,
sangatberalasanhukumapabilaMajelisHakimAgungTingkatKasasi"MenyatakanTIDAKADANYAPERBUATANMELAWANHUKUMATASPELANGGARANBABVHURUFCANGKA1KepmenkimpraswilNo.332/KPTS/M/2002YANGDILAKUKANOLEHTERDAKWAII".
Berdasarkanhaltersebutdiatas,sangatlahberalasanMajelisHakimAgungPemeriksaDiTingkatKasasiPerkarainiuntukMENYATAKANTIDAKTERBUKTINYAPERBUATANMELAWANHUKUMATASPEANGGARANBabIIhurufAangka2dan3danBabVhurufCangka1KepmenkimpraswiiNo.332/KPTS/M/2002tanggal21Agustus2002YANGDINYATAKANDANDIJATUHKANPADADIRITERDAKWAIIDALAMPERKARAAQUOSEBAGAIMANA
TELAHDIJATUHKANPUTUSANHUKUMNYAPDADIRITERDAKWAII.
G.SuratKeputusanBersama(SEB)MenteriKeuanganRldanKepalaBadanPerencanaandanPembangunanNasionalNo.
S-42/A/2000;No.S.2262/D.2/05/2000tanggal3Mei2000tentangPetunjukTeknisPelaksanaanKeppresNo.18Tahun2000BABIAngka7hurufg.
BahwasebelumkamimenyampaikantanggapandalamMemoriKasasiiniatasPutusanPerkaraaquoyangdijatuhkankepadadiriTERDAKWAII(GIMIN,BE)makakamitegaskanbahwaapayangtelahdisampaikandalamPLEDOItanggal12Nopember2007danMemoriBandingtanggal21Januari2008dianggapterulan
kembalidalamMemoriKasasiini.
BahwaMajelisHakimPemeriksaaquoPengadilanNegeriMagetantelahmenyatakanadanyaPerbuatanMelawanHukumataspelanggaranKeputusanBersamaMnteriKeuanganRldan
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 125
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.126dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008KepalaBadanPerencanaandanPembangunanNasionalNo.S-
42/A/2000;No.S.2262/D.2/05/200tanggal3Mei2000tentangPetunjukTeknisPelaksanaanKeppresNo.18Tahun2000BABIAngka7hurufgberkenaandenganProsesPenunjukanLangsungkarenaGORdanDPRDtidakdipersyaratkansebagaibangunanyangspesifiyanghanyadapatdilaksanakanolehsatupenyediabarang/jas,pabrikpemeganghakpatendanbukanmerupakanpekerjaanyangkomplekyanghanyaadasatupenyediabarang/jasayangmampumelakukanpembangunangedungsepertiGORdanDPRDKab.Magetan(videhalaman262s/d263PutusanPerkaraaquoPengadilanNegeriMagetan).
Bahwa,KamitidaksependapatdenganMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquoPengadilanNegeriMagetandalamputusanaquo,
karenasebagaimanatelahdisampaikandalamPledoiPenasehatHukumTerdakwaIIaquoProsesPenunjukanLangsungterjadikarenaPerintahBupatisehuungandenganPelaksanaanPembangunanGORdanDPRDKab.MagetanTahapI.
BahwasesuaifaktayangterunkapdipersidanganTERDAKWAIItidakdapatmenolakdanmengh
indariperintahtersebut,bahkanTERDAKWAIItelahmelakukanprotessebagaimanatelahdisampaikandalamPledoi,maupunyangdikonstantirdanditerimafaktahukumitudalamputusanaquoolehMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquoPengadilanNegeriMagetanjugabuti-
buktiyangtelahdiajukanolehTerdakwaIIdanketerangansaksi-
saksiyangdiperiksadiPengadilanbahwa"penunjukanlangsung"atasproyekpelaksanaanPembangunanGORdanDPRDTahapIterjadibukankarenakesengajaanyangdilakukanolehTERDAKWAII,namunkarenaketerpaksaanuntukmenjalankanperintahatasan.
BahwasesuaidenganJurisprudensiPutusanMahkamahAgungRlNo.572K/Pid/2003tanggal12Februari2004dikenalpuladenganpenerapanasas"vicariousliability"dan"SuperiorRespondet"
yangintinyaadalahbahwaatasanlahyangbertanggungjawabataswewenangyangdimandatkankepadapenerimamandatkarenaberkaitandengantanggungawabjabatan.Kaitandenganasastersebutyaituapapunisimandattersebutmakapenerimamandattidakdapatdipersalahkanatasisimandattersebut.DalamDirektori
Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.126dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008KepalaBadanPerencanaandanPembangunanNasionalNo.S-
42/A/2000;No.S.2262/D.2/05/200tanggal3Mei2000tentangPetunjukTeknisPelaksanaanKeppresNo.18Tahun2000BABIAngka7hurufgberkenaandenganProsesPenunjukanLangsungkarenaGORdanDPRDtidakdipersyaratkansebagaibangunanyangspesifiyanghanyadapatdilaksanakanolehsatupenyediabarang/jas,pabrikpemeganghakpatendanbukanmerupakanpekerjaanyangkomplekyanghanyaadasatupenyediabarang/jasayangmampumelakukanpembangunangedungsepertiGORdanDPRDKab.Magetan(videhalaman262s/d263PutusanPerkaraaquoPengadilanNegeriMagetan).
Bahwa,KamitidaksependapatdenganMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquoPengadilanNegeriMagetandalamputusanaquo,
karenasebagaimanatelahdisampaikandalamPledoiPenasehatHukumTerdakwaIIaquoProsesPenunjukanLangsungterjadikarenaPerintahBupatisehuungandenganPelaksanaanPembangunanGORdanDPRDKab.MagetanTahapI.
BahwasesuaifaktayangterunkapdipersidanganTERDAKWAIItidakdapatmenolakdanmengh
indariperintahtersebut,bahkanTERDAKWAIItelahmelakukanprotessebagaimanatelahdisampaikandalamPledoi,maupunyangdikonstantirdanditerimafaktahukumitudalamputusanaquoolehMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquoPengadilanNegeriMagetanjugabuti-
buktiyangtelahdiajukanolehTerdakwaIIdanketerangansaksi-
saksiyangdiperiksadiPengadilanbahwa"penunjukanlangsung"atasproyekpelaksanaanPembangunanGORdanDPRDTahapIterjadibukankarenakesengajaanyangdilakukanolehTERDAKWAII,namunkarenaketerpaksaanuntukmenjalankanperintahatasan.
BahwasesuaidenganJurisprudensiPutusanMahkamahAgungRlNo.572K/Pid/2003tanggal12Februari2004dikenalpuladenganpenerapanasas"vicariousliability"dan"SuperiorRespondet"
yangintinyaadalahbahwaatasanlahyangbertanggungjawabataswewenangyangdimandatkankepadapenerimamandatkarenaberkaitandengantanggungawabjabatan.Kaitandenganasastersebutyaituapapunisimandattersebutmakapenerimamandattidakdapatdipersalahkanatasisimandattersebut.Dalam
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 126
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.127dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008haliniatasPerbuatanPenunjukanLangsungpadaproyekPembangunanGORdanDPRDKab.MagetanTahapIaquoadalahsejalandenganperistiwahukumyangsamadenganJurisprudensiPutusanMahkamahAgungRlNo.572K/Pid/2003tanggal12Februari2004aquo.Olehkarenaitu,sangattidaktepatbiladinyatakantelahterjadiperbuatanmelawanhukumsebagaimanadinyatakanolehMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquoPengadianNegeriMagetankepadadiriTERDAKWAIIterhadappelanggaranSuratKeputusanBersamaMenteriKeuanganRldanKepalaBadanPerencanaandanPembangnanNasionalNo.S-42/A/2000;No.S.2262/D.2/05/200tanggal3Mei2000tentangPetunjukTeknisPelaksanaanKeppresNo.18Tahun2000BABIAngka7hurufg.
DansangatberalasanhukumapabilaMajelisHakimAgungPemeriksadiTingkatKasasiyangmemeriksaperkarainimenyatakantidakterbuktinyaperbuatnmelawanhukumyangdinyatakanolehMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquoPengadilanNegeriMagetankepadadiriTERDAKWAIIatasperbuatanmelawanhkummelanggarSuratKeputusanBersamaMenteriKeuanganRl
danKepalaBadanPerencanaandanPembangunanNasionalNo.S-42/A/2000;No.S.2262/D.2/05/200tanggal3Mei2000tentangPetunjukTeknisPelaksanaanKeppresNo.18Tahun2000BABIAngka7hurufg.
BAHWAMENURUTMAJELISHAKIMPEMERIKSAPERKARAAQUOPENGADILANNEGERIMAGETANYANGMENYATAKANTERPENUHINYAUNSURPERBUATANMELAWANHUKUMTERDAKWAIATASPELANGGARANPasal-Pasalsebagaimanatersebutdiatas(secaraekplisitdantegasdinyatakandaiamPutusanPerkaraaquovidehalam270s/d271)adalahbertentangandenganPrinsipAsasLegalitas,yangmanamenurutPasal14UUNo.10Tahun2004tentangPembentukanPeraturanPerundang-UndanganyangbolehmencantumkansanksipidanaadalahUndang-UndangdanPeraturanDaerah,sehinggaapabiladituduhkantelahmelakukanperbuatanmelawanhukumharusdianqgapmelanqqarketentuanUndanq-UndangdanPeraturanDaerahbukanmelanggarPeraturanPemerintah.atauKeputusanPresiden,atauKeputusanMenteri(incasu,KeppresNo.18tahunDirektori
Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.127dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008haliniatasPerbuatanPenunjukanLangsungpadaproyekPembangunanGORdanDPRDKab.MagetanTahapIaquoadalahsejalandenganperistiwahukumyangsamadenganJurisprudensiPutusanMahkamahAgungRlNo.572K/Pid/2003tanggal12Februari2004aquo.Olehkarenaitu,sangattidaktepatbiladinyatakantelahterjadiperbuatanmelawanhukumsebagaimanadinyatakanolehMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquoPengadianNegeriMagetankepadadiriTERDAKWAIIterhadappelanggaranSuratKeputusanBersamaMenteriKeuanganRldanKepalaBadanPerencanaandanPembangnanNasionalNo.S-42/A/2000;No.S.2262/D.2/05/200tanggal3Mei2000tentangPetunjukTeknisPelaksanaanKeppresNo.18Tahun2000BABIAngka7hurufg.
DansangatberalasanhukumapabilaMajelisHakimAgungPemeriksadiTingkatKasasiyangmemeriksaperkarainimenyatakantidakterbuktinyaperbuatnmelawanhukumyangdinyatakanolehMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquoPengadilanNegeriMagetankepadadiriTERDAKWAIIatasperbuatanmelawanhkummelanggarSuratKeputusanBersamaMenteriKeuanganRl
danKepalaBadanPerencanaandanPembangunanNasionalNo.S-42/A/2000;No.S.2262/D.2/05/200tanggal3Mei2000tentangPetunjukTeknisPelaksanaanKeppresNo.18Tahun2000BABIAngka7hurufg.
BAHWAMENURUTMAJELISHAKIMPEMERIKSAPERKARAAQUOPENGADILANNEGERIMAGETANYANGMENYATAKANTERPENUHINYAUNSURPERBUATANMELAWANHUKUMTERDAKWAIATASPELANGGARANPasal-Pasalsebagaimanatersebutdiatas(secaraekplisitdantegasdinyatakandaiamPutusanPerkaraaquovidehalam270s/d271)adalahbertentangandenganPrinsipAsasLegalitas,yangmanamenurutPasal14UUNo.10Tahun2004tentangPembentukanPeraturanPerundang-UndanganyangbolehmencantumkansanksipidanaadalahUndang-UndangdanPeraturanDaerah,sehinggaapabiladituduhkantelahmelakukanperbuatanmelawanhukumharusdianqgapmelanqqarketentuanUndanq-UndangdanPeraturanDaerahbukanmelanggarPeraturanPemerintah.atauKeputusanPresiden,atauKeputusanMenteri(incasu,KeppresNo.18tahun
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 127
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.128dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/20082000,Jo.KeppresNo.80Tahun2003,KepmenkimpraswilNo.
332/KPTS/M/2002,SEBMenkeudanKepalaBAPENASNo.No.
S-42/A/2000danNo.S-2262/D./05/2000,tanggal03Mei2000)
makaquodnonapabilatohterbuktiperbuatantersebutterhadapperbuatanaquotidakdapatdipidana.DansangattegasdanTersuratdalamputusanyangdijatuhkanolehMajelishakimPemeriksaPerkaraaquoPengadilanNegeriMagetanyangmenyatakanperuatanadanyapelanggaranterhadapperaturan-
peraturanselainUndang-undang(incasu,KeppresNo.18tahun2000,Jo.KeppresNo.80Tahun2003,KepmenkimpraswilNo.
332/KPTS/M/2002,SEBMenkeudanKepalaBAPENASNo.No.
S-42/A/2000danNo.S-2262/D./05/2000,tanggal03Mei2000).
Bahkanjugadikonstantiradanyapelanggaranasassebagaimanadiaturdalampasal2ayat(2)KeppresNo.80Tahun2003yangmanapelanggaranasasdalamkonsephukumbukanmerupakanperbuatanmelawan.hukum.
Berdasarkanhaltersebutdiatas,sangatlahberalasanMajelisHakimAgungPemeriksaDiTingkatKasasiPerkarainiuntukMENYATA
KANTIDAKTERBUKTINYAPERBUATANMELAWANHUKUMATASPEANGGARANSURATKEPUTUSANBERSAMA(SEB)MenteriKeuanganRldanKepalaBadanPerencanaandanPembangunanNasionalNo.S-42/A/2000;No.
S.2262/D.2/05/200tanggal3Mei2000tentangPetunjukTeknisPelaksanaanKeppresNo.18Tahun2000BABIAngka7hurufgYANGDINYATAKANDANDIJATUHKANPADADIRITERDAKWAIIDALAMPERKARAAQUOSEBAGAIMANATELAHDIJATUHKANPUTUSANHUKUMNAPADADIRITERDAKWAII.
2.MajelisHakimTelahSalahMenerapkanHukumBerkaitandenganUnsurMelakukanperbuatanmemperkayaoranglainatausuatukorporasi.
1.BahwasebelumkamimenyampaikantanggapandalampembahasaninimakakamitegaskanbahwaapayangtelahdisampaikandalamPLEDOItanggal12Nopember007danMemoriBandingtanggal21Januari2008dianggapterulangkembalidalamMemoriKasasiini.
2.Bahwa,pertimbanganhukumMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquodiPN.MagetanyangmenyatakanbahwaTerdakwaIItidakterbuktiDirektori
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.128dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/20082000,Jo.KeppresNo.80Tahun2003,KepmenkimpraswilNo.
332/KPTS/M/2002,SEBMenkeudanKepalaBAPENASNo.No.
S-42/A/2000danNo.S-2262/D./05/2000,tanggal03Mei2000)
makaquodnonapabilatohterbuktiperbuatantersebutterhadapperbuatanaquotidakdapatdipidana.DansangattegasdanTersuratdalamputusanyangdijatuhkanolehMajelishakimPemeriksaPerkaraaquoPengadilanNegeriMagetanyangmenyatakanperuatanadanyapelanggaranterhadapperaturan-
peraturanselainUndang-undang(incasu,KeppresNo.18tahun2000,Jo.KeppresNo.80Tahun2003,KepmenkimpraswilNo.
332/KPTS/M/2002,SEBMenkeudanKepalaBAPENASNo.No.
S-42/A/2000danNo.S-2262/D./05/2000,tanggal03Mei2000).
Bahkanjugadikonstantiradanyapelanggaranasassebagaimanadiaturdalampasal2ayat(2)KeppresNo.80Tahun2003yangmanapelanggaranasasdalamkonsephukumbukanmerupakanperbuatanmelawan.hukum.
Berdasarkanhaltersebutdiatas,sangatlahberalasanMajelisHakimAgungPemeriksaDiTingkatKasasiPerkarainiuntukMENYATA
KANTIDAKTERBUKTINYAPERBUATANMELAWANHUKUMATASPEANGGARANSURATKEPUTUSANBERSAMA(SEB)MenteriKeuanganRldanKepalaBadanPerencanaandanPembangunanNasionalNo.S-42/A/2000;No.
S.2262/D.2/05/200tanggal3Mei2000tentangPetunjukTeknisPelaksanaanKeppresNo.18Tahun2000BABIAngka7hurufgYANGDINYATAKANDANDIJATUHKANPADADIRITERDAKWAIIDALAMPERKARAAQUOSEBAGAIMANATELAHDIJATUHKANPUTUSANHUKUMNAPADADIRITERDAKWAII.
2.MajelisHakimTelahSalahMenerapkanHukumBerkaitandenganUnsurMelakukanperbuatanmemperkayaoranglainatausuatukorporasi.
1.BahwasebelumkamimenyampaikantanggapandalampembahasaninimakakamitegaskanbahwaapayangtelahdisampaikandalamPLEDOItanggal12Nopember007danMemoriBandingtanggal21Januari2008dianggapterulangkembalidalamMemoriKasasiini.
2.Bahwa,pertimbanganhukumMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquodiPN.MagetanyangmenyatakanbahwaTerdakwaIItidakterbukti
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 128
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.129dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008telahmemperkayadirisendirisudahtepatdansesuaidenganfaktahukumyangterungkapdipersidangan.
3.Bahwa,MajelisHakimPemeriksaPerkaraaquodiPN.Magetantelahmengabaikanfakta-faktahukumyangterungkapdenganjelasdidalampersidangandantelahpulasalahdalammenerapkanhukumberkaitanunsur"melakukanperbuatanmemperkayadirioranglainatausuatukorporasi".
4.Bahwa,didalampersidanganterungkapdenganjelasbahwaperbuatanyangdilakukanolehTerdakwaIIdalampelaksanaanproyekpembangunanGORdanGedungDPRhanyalahsebataspadatahapIsajaTerdakwaIImelaksanakantugasberdasarkanDIPDATahun2003,LembarKerja(LK)PetunjukOperasional(PO)
sebagaidasarpengelolaankeuanganproyek.AdapunpengelolaankeuangansudahdigunakansesuaiLembarKerja(LK)danPetunjukOperasional(PO)sedangpelaksanaanpekerjaantelahselesaipadaakhirDesember2003dandiserahkankepadaBupatiselakupemberiSuratKeputusanPemimpinproyekpaatanggal31Desember2003dantelahdiperiksaolehBadanPemeriksaKeuangan(BPK)padaa
wal2004tidakadakerugiannegara.SedangkanpelaksanaanfisikdilakukanolehTerdakwaIIatasdasarketerpaksaan(bukanniatTerdakwaIIsendiri)menjalankanperintah(tidaklangsung)ataumandatdariBupatiMagetan,Drs.H.SalehMuljono,MM.,yangtelahmengijinkanpencairanuangmukapembangunanGORtahapIkepadaCV.BudiBersaudarapadatanggal23September2003dantelahmengakibatkanpenggunaanmetodepenunjukkanlangsungdalampelaksanaanproyekpembangunnGORdanGedungDPRDtersebut.
5.Bahwa,didalampertimbanganhukumnya,MajelisHakimPemeriksaPerkaraaquodiPN.MagetantelahsalahmenerapkanhukumkepadaTerdakwaII,yangmanadidalampertimbanganhukumnya,
MajelisHakimPerkaraaquomenyebutkanbahwakeuntunganyangdiperolehSaksiSriWahyuniselakuDirekturCV.BudiBersaudaradanSaksiTeguhSetyaBudiselakuDirekturCV.BudiKaryaMandirisertaSaksiLiauwEnggarwatiadalahmerupakanakibatdariperbuatanTerdakwaII.PertimbanganhukumMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquosangatlahbertentangandenganfaktahukumyangterungkapdipersidangandantidaklahtepapenerapanh
ukumnyasebagaimanaDirektori
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.129dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008telahmemperkayadirisendirisudahtepatdansesuaidenganfaktahukumyangterungkapdipersidangan.
3.Bahwa,MajelisHakimPemeriksaPerkaraaquodiPN.Magetantelahmengabaikanfakta-faktahukumyangterungkapdenganjelasdidalampersidangandantelahpulasalahdalammenerapkanhukumberkaitanunsur"melakukanperbuatanmemperkayadirioranglainatausuatukorporasi".
4.Bahwa,didalampersidanganterungkapdenganjelasbahwaperbuatanyangdilakukanolehTerdakwaIIdalampelaksanaanproyekpembangunanGORdanGedungDPRhanyalahsebataspadatahapIsajaTerdakwaIImelaksanakantugasberdasarkanDIPDATahun2003,LembarKerja(LK)PetunjukOperasional(PO)
sebagaidasarpengelolaankeuanganproyek.AdapunpengelolaankeuangansudahdigunakansesuaiLembarKerja(LK)danPetunjukOperasional(PO)sedangpelaksanaanpekerjaantelahselesaipadaakhirDesember2003dandiserahkankepadaBupatiselakupemberiSuratKeputusanPemimpinproyekpaatanggal31Desember2003dantelahdiperiksaolehBadanPemeriksaKeuangan(BPK)padaa
wal2004tidakadakerugiannegara.SedangkanpelaksanaanfisikdilakukanolehTerdakwaIIatasdasarketerpaksaan(bukanniatTerdakwaIIsendiri)menjalankanperintah(tidaklangsung)ataumandatdariBupatiMagetan,Drs.H.SalehMuljono,MM.,yangtelahmengijinkanpencairanuangmukapembangunanGORtahapIkepadaCV.BudiBersaudarapadatanggal23September2003dantelahmengakibatkanpenggunaanmetodepenunjukkanlangsungdalampelaksanaanproyekpembangunnGORdanGedungDPRDtersebut.
5.Bahwa,didalampertimbanganhukumnya,MajelisHakimPemeriksaPerkaraaquodiPN.MagetantelahsalahmenerapkanhukumkepadaTerdakwaII,yangmanadidalampertimbanganhukumnya,
MajelisHakimPerkaraaquomenyebutkanbahwakeuntunganyangdiperolehSaksiSriWahyuniselakuDirekturCV.BudiBersaudaradanSaksiTeguhSetyaBudiselakuDirekturCV.BudiKaryaMandirisertaSaksiLiauwEnggarwatiadalahmerupakanakibatdariperbuatanTerdakwaII.PertimbanganhukumMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquosangatlahbertentangandenganfaktahukumyangterungkapdipersidangandantidaklahtepapenerapanh
ukumnyasebagaimana
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 129
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.130dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008yangtelahkamiuraikanpadapembahasan-pembahasansebelum-
nya.
6.SepertiyangterungkapdalamKeputusanPNMagetanhalam27memberikankeuntungankepadaCV.BUDIBERSAUDARARp.
2.965.872.720,-yangsetelahdikurangikerangkaatapdanBUDIKARYAMANDIRIsebesarRp.3.763.301.729,40adalahberdasarkanperhitunganOuditorBPKP(TjutjuSupriatna)danSaksiAhliIr.
AchmadFaizHadiP.MTyangmanaperhitungannyatidakber-
dasarkanPeraturanyangberlakukarenaIr.AchmadFaizHadiP.MTdalamperhitungandalamkeputusanPengadilanNegeriMagetanhalaman167poin8yangberbunyi:BahwaSaksimenggunakanperhitunganSNITahun2001-2002dasarnomorberapalupadariPoliteknikMalang.
HasilperhitunganSaksiIr.AchmadFaizHadiP.MTdariITSlihatlampiranPemeriksaanPolisiNo.A-1No.1-7sarnpaidenganA-1No.7-7adalahperbandinganantarakoefisienAnalisaHargaSatuanPekerjaanPemborong(Kontrak)danganKoefisienHargaSatuanPekerjaanmenurutITS.
SedangkanPemborong(Kontrak)menggunakanmetodeAnalisaBOWdanIrAch
madFaizHadiP.MTmenggunakanmetodeAnalisaSNITahun2001-2002.
MetodeSNIyangdipakaiIr.AchmadFaizHadiP.MTadalahAnalisayangbarumendapatkannomorregistasi/nomorurutdankodebidangstandarsesuaipedomanStandarisasiNasionaldariBadanStandarisasiNasionalPasal7ayat1berbunyi:RancanganStandarNasionalIndonesiaditetapkanmenjadiStandarNasionalIndonesiaolehKepalaBadanStandarisasiNasionalsedangkanPenerapanyasesuaiPP.102Tahun2000Pasal12ayat2berbunyi:StandarNasionalIndonesiabersifatsukarelauntukditerapkanolehpelakuusaha.JadiperhitunganAnalisayangdipakaimasihsukarelabagipelakuusaha,tidakpunyakewenanganIr.AchmadFaizHadimemaksakanmemberlakukanSNI2001-2002karenasesuaiPP102Tahun2000tentangStandarisasiNasionalPasal12ayat3berbunyidalamhalStandarNasionalIndonesiaberkaitandengankepntingankeselamatan,keamanan,kesehatanmasyarakat,fungsikelestarianlingkunganhidupdanpertimbanganekonomiInstansiTeknisdapatmemberlakukansecarawajibsebagianataukeseluruhanspesifiasiDirektori
Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.130dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008yangtelahkamiuraikanpadapembahasan-pembahasansebelum-
nya.
6.SepertiyangterungkapdalamKeputusanPNMagetanhalam27memberikankeuntungankepadaCV.BUDIBERSAUDARARp.
2.965.872.720,-yangsetelahdikurangikerangkaatapdanBUDIKARYAMANDIRIsebesarRp.3.763.301.729,40adalahberdasarkanperhitunganOuditorBPKP(TjutjuSupriatna)danSaksiAhliIr.
AchmadFaizHadiP.MTyangmanaperhitungannyatidakber-
dasarkanPeraturanyangberlakukarenaIr.AchmadFaizHadiP.MTdalamperhitungandalamkeputusanPengadilanNegeriMagetanhalaman167poin8yangberbunyi:BahwaSaksimenggunakanperhitunganSNITahun2001-2002dasarnomorberapalupadariPoliteknikMalang.
HasilperhitunganSaksiIr.AchmadFaizHadiP.MTdariITSlihatlampiranPemeriksaanPolisiNo.A-1No.1-7sarnpaidenganA-1No.7-7adalahperbandinganantarakoefisienAnalisaHargaSatuanPekerjaanPemborong(Kontrak)danganKoefisienHargaSatuanPekerjaanmenurutITS.
SedangkanPemborong(Kontrak)menggunakanmetodeAnalisaBOWdanIrAch
madFaizHadiP.MTmenggunakanmetodeAnalisaSNITahun2001-2002.
MetodeSNIyangdipakaiIr.AchmadFaizHadiP.MTadalahAnalisayangbarumendapatkannomorregistasi/nomorurutdankodebidangstandarsesuaipedomanStandarisasiNasionaldariBadanStandarisasiNasionalPasal7ayat1berbunyi:RancanganStandarNasionalIndonesiaditetapkanmenjadiStandarNasionalIndonesiaolehKepalaBadanStandarisasiNasionalsedangkanPenerapanyasesuaiPP.102Tahun2000Pasal12ayat2berbunyi:StandarNasionalIndonesiabersifatsukarelauntukditerapkanolehpelakuusaha.JadiperhitunganAnalisayangdipakaimasihsukarelabagipelakuusaha,tidakpunyakewenanganIr.AchmadFaizHadimemaksakanmemberlakukanSNI2001-2002karenasesuaiPP102Tahun2000tentangStandarisasiNasionalPasal12ayat3berbunyidalamhalStandarNasionalIndonesiaberkaitandengankepntingankeselamatan,keamanan,kesehatanmasyarakat,fungsikelestarianlingkunganhidupdanpertimbanganekonomiInstansiTeknisdapatmemberlakukansecarawajibsebagianataukeseluruhanspesifiasi
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 130
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.131dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008teknisdanatauparameterdalamStandarNasionalIndonesiaPP102Tahun2000Pasal12Ayat4berbunyi:TatacarapemberlakuanStandarNasionalIndonesiasebagaimanayangdimaksuddalamayat(3)diaturlebihlanjutdengankeputusanPimpinanInstansiTeknissesuaidenganbidangtugasnya.
JadibukanIr.AchmadFaizHadiP.MTyangmemaksakanSNI2001-
2002untukpembandingperhitunganpemborong(kontrak)yangmengakibatkanselisihperhitunganantarakontrakdanperhitunganIr.
AchmadFaizHadiP.MTyangdipakaidasarMajelisHakimPengadilanNegeriMagetanmenentukankeuntunganCV.BUDIBERSAUDARAsebesarRp.2.963.872.720,49danCV.BUDIKARYAMANDIRIsebesarRp.3.763.301.719,40padahalpemberlakuanStandarNasionalIndonesiaberlaku12April2007sesuaiSuratEdarMenteriPUNo.05/SE/2007tanggal12April2007informasiinidapatdilihatdiInternetseluruhIndonesiadanbuktiterlampirpadalampirankeputusanPNMagetanT-11urutanke4hal230.
JadiperhitunganOuditorBPKPdanTeamTeknisITSyangdijadikandasarmemberikankeuntungan
pemborongyangmenurutMajelisHakimmerugikannegararoyekGedungSerbaguna(GOR)danDPRDtidakberlandaskanHukumyangberlakudanharusdinyatakantidaksah.
7.Bahwa,didalampertimbanganhukumnya,MajelisHakimPemeriksaPerkaraaquodiPN.MagetanmenyatakanbahwakeuntunganyangdiperoleholehSaksiSriWahyuniselakuDirekturCV.BudiBersaudaradanSaksiTeguhSetyaBudiselakuDirekturCV.BudiKaryaMandirisertaSaksiLiauwEnggarwatimerupakan"selisihdarihargapekerjaanrangkaatapyangpengerjaannyadilakukanpadatahapIII,yangmanadidalamtahapIIItersebut(sebagaimanahalnyadalamtahapIdantahapII)TerdakwaIItidaklahmempunyaiperanuntukmenentukanhargayangdigunakansebagaidasarpengerjaanproyekpembangunanGORdanGedungDPRD.
8.Bahwa,dasaryangdigunakanolehMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquodiPN.MagetandalammemberipertimbanganhukumnyamengenaikerugiannegaradankeuntunganSaksiSriWahyuniselakuDirekturCV.BudiBersaudaradanSaksiTeguhSetyaBudiselakuDirekturCV.BudiKaryaMandirisertaSaksiLiauwEnggarwatiadalahperhitunganAuditorBPKPb
ersamaTimTeknisITS,yangmanaDirektori
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.131dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008teknisdanatauparameterdalamStandarNasionalIndonesiaPP102Tahun2000Pasal12Ayat4berbunyi:TatacarapemberlakuanStandarNasionalIndonesiasebagaimanayangdimaksuddalamayat(3)diaturlebihlanjutdengankeputusanPimpinanInstansiTeknissesuaidenganbidangtugasnya.
JadibukanIr.AchmadFaizHadiP.MTyangmemaksakanSNI2001-
2002untukpembandingperhitunganpemborong(kontrak)yangmengakibatkanselisihperhitunganantarakontrakdanperhitunganIr.
AchmadFaizHadiP.MTyangdipakaidasarMajelisHakimPengadilanNegeriMagetanmenentukankeuntunganCV.BUDIBERSAUDARAsebesarRp.2.963.872.720,49danCV.BUDIKARYAMANDIRIsebesarRp.3.763.301.719,40padahalpemberlakuanStandarNasionalIndonesiaberlaku12April2007sesuaiSuratEdarMenteriPUNo.05/SE/2007tanggal12April2007informasiinidapatdilihatdiInternetseluruhIndonesiadanbuktiterlampirpadalampirankeputusanPNMagetanT-11urutanke4hal230.
JadiperhitunganOuditorBPKPdanTeamTeknisITSyangdijadikandasarmemberikankeuntungan
pemborongyangmenurutMajelisHakimmerugikannegararoyekGedungSerbaguna(GOR)danDPRDtidakberlandaskanHukumyangberlakudanharusdinyatakantidaksah.
7.Bahwa,didalampertimbanganhukumnya,MajelisHakimPemeriksaPerkaraaquodiPN.MagetanmenyatakanbahwakeuntunganyangdiperoleholehSaksiSriWahyuniselakuDirekturCV.BudiBersaudaradanSaksiTeguhSetyaBudiselakuDirekturCV.BudiKaryaMandirisertaSaksiLiauwEnggarwatimerupakan"selisihdarihargapekerjaanrangkaatapyangpengerjaannyadilakukanpadatahapIII,yangmanadidalamtahapIIItersebut(sebagaimanahalnyadalamtahapIdantahapII)TerdakwaIItidaklahmempunyaiperanuntukmenentukanhargayangdigunakansebagaidasarpengerjaanproyekpembangunanGORdanGedungDPRD.
8.Bahwa,dasaryangdigunakanolehMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquodiPN.MagetandalammemberipertimbanganhukumnyamengenaikerugiannegaradankeuntunganSaksiSriWahyuniselakuDirekturCV.BudiBersaudaradanSaksiTeguhSetyaBudiselakuDirekturCV.BudiKaryaMandirisertaSaksiLiauwEnggarwatiadalahperhitunganAuditorBPKPb
ersamaTimTeknisITS,yangmana
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 131
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.132dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008perhitungantersebutdilakukanberdasarkanpadaketentuanyangsudahtidakberlakulagiatausudahdicabut.AdapunketentuanyangdigunakanolehAuditorBPKBdanTimTeknisITSadalahKeputusanDirjenCiptaKaryaNomor:295/KPTS/CK/1997tanggal1April1997yangmanaketentuantersebuttelahdicabut/digantidenganketentuanKepmenkimpraswilNomor332/KPTS/M/2002tanggal21Agustus2002sebagaimanayangdimaksuddalampasal7ayat(1)-nya(asaslexposterioriderogatlexpriori).Sehingga,hasilperhitunganAuditorBPKPdanTimTeknisITSyangdijadikandasarpenghitungankerugiannegaradalamproyekpembangunanGORdanGedungDPRDterebuttidakberlandaskanhukumdanharusdinyatakantidaksah.
9.Bahwa,disampingitudidalampersidangan,dasarpenghitungankerugiannegaratersebuttidakdapatditunjukkandantidakdapatdipertanggungjawabkanolehAuditorbaikTimAhliKonstruksiBngunanITSSurabayamaupunTimAuditorBPKPPerwakilanPropinsiJawaTimursebagaimanaterungkapdalamfaktapersidanganyangditerangkanolehSakiAhliIr.AchmadF
aizP.,MT,
danSaksiAhliTjutjuSupriatna.
10.Bahwa,berdasarkanuraiantersebutdiatas,sangatlahtepatapabilaMajelisHakimAgungpadatingkatKasasiinimenyatakanTerdakwaIItidakterbuktimemenuhiunsurmemperkayadirisendiriatusuatukorporasi.
3.MajelisHakimTelahSalahDalamPertimbanganHukumnyaberkenaandenganUnsurMerugikankeuangannegaraatauperekonomiannegara.
1.BahwasebelumkamimenyampaikantanggapandalampembahasaninimakakamitegaskanbahwaapayangtelahdisampaikandalamPLEDOItanggal12Nopember007danmemoriBandingtanggal21Januari2008dianggapterulangkembalidalamMemoriKasasiini.
2.Bahwa,sebagaimanatelahdipertimbangankanolehMejelisHakimPengadilanNegeriMagetanbahwadalamproyekpembangunanGORdanDPRDtahapI,IIdanIII,dinyatakanterbuktimengakibatkankerugiannegara,SESUAIHASILPERHITUNGANAUDITORBPKPDANTEAMTEHMISITS,TOTALsebesarRp.7.551.174.449,89.
Namunkarenamarkuppekerjaanrangkaatapdinyatakantidakterbukti,makakerugiannegaratersebutdinyatakanterhitungTotal,
Rp.6.727.174.449,89 ;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.132dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008perhitungantersebutdilakukanberdasarkanpadaketentuanyangsudahtidakberlakulagiatausudahdicabut.AdapunketentuanyangdigunakanolehAuditorBPKBdanTimTeknisITSadalahKeputusanDirjenCiptaKaryaNomor:295/KPTS/CK/1997tanggal1April1997yangmanaketentuantersebuttelahdicabut/digantidenganketentuanKepmenkimpraswilNomor332/KPTS/M/2002tanggal21Agustus2002sebagaimanayangdimaksuddalampasal7ayat(1)-nya(asaslexposterioriderogatlexpriori).Sehingga,hasilperhitunganAuditorBPKPdanTimTeknisITSyangdijadikandasarpenghitungankerugiannegaradalamproyekpembangunanGORdanGedungDPRDterebuttidakberlandaskanhukumdanharusdinyatakantidaksah.
9.Bahwa,disampingitudidalampersidangan,dasarpenghitungankerugiannegaratersebuttidakdapatditunjukkandantidakdapatdipertanggungjawabkanolehAuditorbaikTimAhliKonstruksiBngunanITSSurabayamaupunTimAuditorBPKPPerwakilanPropinsiJawaTimursebagaimanaterungkapdalamfaktapersidanganyangditerangkanolehSakiAhliIr.AchmadF
aizP.,MT,
danSaksiAhliTjutjuSupriatna.
10.Bahwa,berdasarkanuraiantersebutdiatas,sangatlahtepatapabilaMajelisHakimAgungpadatingkatKasasiinimenyatakanTerdakwaIItidakterbuktimemenuhiunsurmemperkayadirisendiriatusuatukorporasi.
3.MajelisHakimTelahSalahDalamPertimbanganHukumnyaberkenaandenganUnsurMerugikankeuangannegaraatauperekonomiannegara.
1.BahwasebelumkamimenyampaikantanggapandalampembahasaninimakakamitegaskanbahwaapayangtelahdisampaikandalamPLEDOItanggal12Nopember007danmemoriBandingtanggal21Januari2008dianggapterulangkembalidalamMemoriKasasiini.
2.Bahwa,sebagaimanatelahdipertimbangankanolehMejelisHakimPengadilanNegeriMagetanbahwadalamproyekpembangunanGORdanDPRDtahapI,IIdanIII,dinyatakanterbuktimengakibatkankerugiannegara,SESUAIHASILPERHITUNGANAUDITORBPKPDANTEAMTEHMISITS,TOTALsebesarRp.7.551.174.449,89.
Namunkarenamarkuppekerjaanrangkaatapdinyatakantidakterbukti,makakerugiannegaratersebutdinyatakanterhitungTotal,
Rp.6.727.174.449,89 ;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 132
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.133dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008BahwapertimbanganMajelisHakimPengadilanNegeriMagetantentangunsurkerugiannegaradalamperkaraaquojelastidakkonsistendanbertentngandenganpertimbanganhukumnyasendiri;
Bahwaberdasarkanfakta-faktayangterungkapdipersidanganmenunjukkanbahwahasilperhitunganAuditorBPKPdanTeamTehnisITS,yangdigunakansebagaidasardakwaan,tentangadanyakerugiannegaradalamperkaraaquo,adalahkarenaselisihperhitunganantarametodaBOW(Kontrak)danMetodaSNI(
PerhitunganAuditor),faktainikemudiandikuatkandenganketerangansaksiahliBPKPTjujuSuprijatnadansaksiahlidariITS,
Ir.AchmadFaizHadiP,MT.,bahwaperhitunganauditdalamperkaraaquoadalahmetodaSNI.SedangpelaksananaanpembangunanGORdanDPRDdihitungberdasarkanMetodaBOW.
DimanakoefisienmetodaSNImemanglebihkecildiandingkoefisienberdasarkanmetodaBOW(mohonperiksaputusanhal.164point4);
yangmenyatakanbahwaperhitungandenganmenggunakanBOWdanSNIpengaruhnyapadakoefisienRABdalamanalisahargasatuanpekerjaanC
ontoh:BatubataBOW=340;SNI=316,67;
BesiBOW=1,1;SNI=1,05.
HaldiatasjugabersesuaiandengansuratdakwaanPenuntutUmumyangjelasmenyatakanadanyaMarkupKoefisiendanhargaitembarang/jasa(vide:suratdakwaan,dalamputusan,hal.64);
BahwanamunbiladilihatpadapertimbanganhukumMajelisPengadilanNegeriMagetanpadahalaman269paragrafke-2s/dkelima,danhalaman270paragrafke-2putusanperkaraaquo,tegasdinyatakanbahwapengunaanMetodaSNIbukanlahsuatukeharusanDanMajelissepakatdenganpembelaanPenasehatHukumbahwametodaSNIbidangCptaKarya,baruberlakupadatanggal12April2007,sesuaiSuratEdaranMenteriPUNo.05/SE/M/2007.AtaudengankatalainmasihdiperbolehkanmengunakanStandartBOW(BurgerlijkOpenbareWerken)(MohonperiksaPutusan,hal.270alineapertama);
DalamKeputusanPengadilanNegeriMagetanhalaman167poin8yangberbunyi:BahwasaksimenggunakanperhitunganSNItahun2001-2002dasarnyaNomorberapalupadariPoliteknikMalang.
HasilperhitunganOditerIr.AchmadFaizHadi,P.MTdariITSlampiranpemeriksaanPolisilampiranA-1N
o.1-7sampaidenganA-1Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.133dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008BahwapertimbanganMajelisHakimPengadilanNegeriMagetantentangunsurkerugiannegaradalamperkaraaquojelastidakkonsistendanbertentngandenganpertimbanganhukumnyasendiri;
Bahwaberdasarkanfakta-faktayangterungkapdipersidanganmenunjukkanbahwahasilperhitunganAuditorBPKPdanTeamTehnisITS,yangdigunakansebagaidasardakwaan,tentangadanyakerugiannegaradalamperkaraaquo,adalahkarenaselisihperhitunganantarametodaBOW(Kontrak)danMetodaSNI(
PerhitunganAuditor),faktainikemudiandikuatkandenganketerangansaksiahliBPKPTjujuSuprijatnadansaksiahlidariITS,
Ir.AchmadFaizHadiP,MT.,bahwaperhitunganauditdalamperkaraaquoadalahmetodaSNI.SedangpelaksananaanpembangunanGORdanDPRDdihitungberdasarkanMetodaBOW.
DimanakoefisienmetodaSNImemanglebihkecildiandingkoefisienberdasarkanmetodaBOW(mohonperiksaputusanhal.164point4);
yangmenyatakanbahwaperhitungandenganmenggunakanBOWdanSNIpengaruhnyapadakoefisienRABdalamanalisahargasatuanpekerjaanC
ontoh:BatubataBOW=340;SNI=316,67;
BesiBOW=1,1;SNI=1,05.
HaldiatasjugabersesuaiandengansuratdakwaanPenuntutUmumyangjelasmenyatakanadanyaMarkupKoefisiendanhargaitembarang/jasa(vide:suratdakwaan,dalamputusan,hal.64);
BahwanamunbiladilihatpadapertimbanganhukumMajelisPengadilanNegeriMagetanpadahalaman269paragrafke-2s/dkelima,danhalaman270paragrafke-2putusanperkaraaquo,tegasdinyatakanbahwapengunaanMetodaSNIbukanlahsuatukeharusanDanMajelissepakatdenganpembelaanPenasehatHukumbahwametodaSNIbidangCptaKarya,baruberlakupadatanggal12April2007,sesuaiSuratEdaranMenteriPUNo.05/SE/M/2007.AtaudengankatalainmasihdiperbolehkanmengunakanStandartBOW(BurgerlijkOpenbareWerken)(MohonperiksaPutusan,hal.270alineapertama);
DalamKeputusanPengadilanNegeriMagetanhalaman167poin8yangberbunyi:BahwasaksimenggunakanperhitunganSNItahun2001-2002dasarnyaNomorberapalupadariPoliteknikMalang.
HasilperhitunganOditerIr.AchmadFaizHadi,P.MTdariITSlampiranpemeriksaanPolisilampiranA-1N
o.1-7sampaidenganA-1
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 133
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.134dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008No.3-7adalahperbandinganantarakoefisienAnalisahargasatuanpemborong(DalamKontrak)dengankoefisienAnalisahargasatuanmenurutITS.
Sedangkanpemborong(kontrak)menggunakanmetodeAnalisaBOWdanIr.AchmadFaiz,P.MTmenggunakanmetodeSNItahun2001-
2002.
MetodeSNIyangdipakaiIr.AchmadFaizP.MTadalahanalisayangbarumendapatkannomorregristasi/nomorurutdankodebidangstandarsesuaipedomanstandarisasiNasionaldariBadanStandarisasiNasional(BSN).HalinisesuaidenganPeraturanPemerintahNo.102Tahun2000tentangStandarisasiNasionalpasal7ayat1berbunyi:RancanganStandarNasionalIndonesiaditetapkanmenjadiStandarNasionalIndonesiaolehKepalaBadanStandarisasiNasionalsedangkanpemberlakannyasesuaiPP102tahun2000pasal2ayat2berbunyi:StandarNasionalIndonesiabersifatSukarela,untukditerapkanolehpelakuusaha.
JadiperhitungananalisayangdipakaiIr.AchmadFaizP.MTSNI2001-2002adalahsifatnyamasihsukarelabagipelakuusaha,tidakpunyakewenanganIr.AchmadFaizP.MTmem
aksakanmemberlakukanSNI2001-2002.KarenasesuaiPPNomor102Tahun2000tentangStandarNasionalIndonesiaberkaitandengankepentingankeselamatan,keamanan,kesehatanmasyarakatataupelestarianfungsilingkunganhidupdanpertimbanganekonomis.InstansiteknisdapatmemberlakukansecarawajibsebagianataukeseluruhanspesifikasiteknisdanaatauparameterdalamStandarNasionalIndonesa.
PPNomor102tahun2000pasal12ayat(4)berbunyi:TataCarapemberlakuanstandarNasionalIndonesiasebagaimanayangdimaksuddalamayat(3)diaturlebihlanjutdengankeputusanPimpinanInstansiTeknissesuaibidangtugasnyasesuaipasal1ayat(20)PPNomor102tahun2000dalamhaliniadalahMenteriPekerjaanUmumbukanIr.AhmadFaizP.MTdariITS(saksiahli)
yangmemaksakankehendaknyamemberlakukanSNI2001-2002untuksebagaidasarperhitunganuntukpembandingperhitunganpemborongCV.BudiBersaudaraproyekGORdanCV.BudiKaryaMandiri(Kontrak)denganperhitunganIr.AchmadFaizHadiP.MTyangdipakaidasarMajelisHakimPengadilanNegeriMagetanDirektori
Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.134dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008No.3-7adalahperbandinganantarakoefisienAnalisahargasatuanpemborong(DalamKontrak)dengankoefisienAnalisahargasatuanmenurutITS.
Sedangkanpemborong(kontrak)menggunakanmetodeAnalisaBOWdanIr.AchmadFaiz,P.MTmenggunakanmetodeSNItahun2001-
2002.
MetodeSNIyangdipakaiIr.AchmadFaizP.MTadalahanalisayangbarumendapatkannomorregristasi/nomorurutdankodebidangstandarsesuaipedomanstandarisasiNasionaldariBadanStandarisasiNasional(BSN).HalinisesuaidenganPeraturanPemerintahNo.102Tahun2000tentangStandarisasiNasionalpasal7ayat1berbunyi:RancanganStandarNasionalIndonesiaditetapkanmenjadiStandarNasionalIndonesiaolehKepalaBadanStandarisasiNasionalsedangkanpemberlakannyasesuaiPP102tahun2000pasal2ayat2berbunyi:StandarNasionalIndonesiabersifatSukarela,untukditerapkanolehpelakuusaha.
JadiperhitungananalisayangdipakaiIr.AchmadFaizP.MTSNI2001-2002adalahsifatnyamasihsukarelabagipelakuusaha,tidakpunyakewenanganIr.AchmadFaizP.MTmem
aksakanmemberlakukanSNI2001-2002.KarenasesuaiPPNomor102Tahun2000tentangStandarNasionalIndonesiaberkaitandengankepentingankeselamatan,keamanan,kesehatanmasyarakatataupelestarianfungsilingkunganhidupdanpertimbanganekonomis.InstansiteknisdapatmemberlakukansecarawajibsebagianataukeseluruhanspesifikasiteknisdanaatauparameterdalamStandarNasionalIndonesa.
PPNomor102tahun2000pasal12ayat(4)berbunyi:TataCarapemberlakuanstandarNasionalIndonesiasebagaimanayangdimaksuddalamayat(3)diaturlebihlanjutdengankeputusanPimpinanInstansiTeknissesuaibidangtugasnyasesuaipasal1ayat(20)PPNomor102tahun2000dalamhaliniadalahMenteriPekerjaanUmumbukanIr.AhmadFaizP.MTdariITS(saksiahli)
yangmemaksakankehendaknyamemberlakukanSNI2001-2002untuksebagaidasarperhitunganuntukpembandingperhitunganpemborongCV.BudiBersaudaraproyekGORdanCV.BudiKaryaMandiri(Kontrak)denganperhitunganIr.AchmadFaizHadiP.MTyangdipakaidasarMajelisHakimPengadilanNegeriMagetan
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 134
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.135dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008menentukankeuntunganCV.BudiBersaudarasebesarRp.
2.963.872.720,45danCV.BudiKaryaMandirisebesarRp.
3.763.301.729,40selanjutnyamenurutMajelisHakimPNMagetandijadikandasarmenentukankerugiannegara.
PadahalpemberlakuanstandarnasionalIndonesiaberlaku12April2007sesuaisuratedaranMenteriPUNo.05/SE/M/2007tanggal12April2007informalinidapatdilihatdiInternetseluruhIndonesiabuktiterlampirdiKeputusanPNMagetanT-11hal230.
JadiperhitunganouditorBPKPdanTeamTeknisITSyangterlampirdipemeriksaanPolisidijadikandasarmenentukankeuntunganpemborongyangmenuruMajelisHakimPNMagetanmerugikannegaraproyekGedungSerbaguna(GOR)danDPRtidakberlandaskanHukumyangberlakudanharusdinyatakantidaksah.
Berdasarkanhal-halteruraidiatas,jelaslahbahwajumlahkerugiannegarayangdidakwakandalamperkaraaquo,biladiauditberdasarkanmetodaBOWhasilnyaakanNOL.ArtinyabahwaapabilaMajelisHakimPengadilanNegeriMagetanmenyatakantidakadakeharusanuntukmengunakanmet
odaSNIdalamproyekPembangunanORdanDPRDKabupatenMagetandanbolehmengunakanmetodaBOW,makahasilAuditBPKPdanTeamTehnisITSharusdikesampingkandalamperkaraaquo.
Daridulusampaidengan12April2007diKabupatenMagetanseluruhproyek/kegiatanmenggunakanmetodeAnalisaBOWbaiksumberdanaAPBN,APBDImaupunAPBDII,lanjutanPembangunanKantorDPRtahap4dan5jugamenggunakanAnalisaBOWakantetapiyangdimasalahkanhanyaGORdanKantorDPRTahapI,IIdanIII.
3.Bahwa,disampingitu,MajelisHakimPemeriksaPerkaraaquodiPN.
Magetantelahsalahdalammenerapkanhukumberkenaandenganunsurkerugiannegara,karenasebagaimanatelahdisampaikanolehSaksiAhliEmanuelSujatmoko,SH.,MS.,didalampersidangan,
bahwamengenaidasarhukumyangdijadikandasaruntukmenghitungkerugiannegaradaridasarkriteriaklasifikasibangunannegarayangdilakukanolhBPKPdalamlaporanhasilinvestigatifnya"LaporanHasilAuditBPKPPerwakilanPropinsiJawaTimurNomor:
Lap.R-5582/PW.13/5/2005tanggal16Agustus2005tentangLAPORANINVESTIGATIFBPKPPERWAKILANPROPINSIJAWADi
rektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.135dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008menentukankeuntunganCV.BudiBersaudarasebesarRp.
2.963.872.720,45danCV.BudiKaryaMandirisebesarRp.
3.763.301.729,40selanjutnyamenurutMajelisHakimPNMagetandijadikandasarmenentukankerugiannegara.
PadahalpemberlakuanstandarnasionalIndonesiaberlaku12April2007sesuaisuratedaranMenteriPUNo.05/SE/M/2007tanggal12April2007informalinidapatdilihatdiInternetseluruhIndonesiabuktiterlampirdiKeputusanPNMagetanT-11hal230.
JadiperhitunganouditorBPKPdanTeamTeknisITSyangterlampirdipemeriksaanPolisidijadikandasarmenentukankeuntunganpemborongyangmenuruMajelisHakimPNMagetanmerugikannegaraproyekGedungSerbaguna(GOR)danDPRtidakberlandaskanHukumyangberlakudanharusdinyatakantidaksah.
Berdasarkanhal-halteruraidiatas,jelaslahbahwajumlahkerugiannegarayangdidakwakandalamperkaraaquo,biladiauditberdasarkanmetodaBOWhasilnyaakanNOL.ArtinyabahwaapabilaMajelisHakimPengadilanNegeriMagetanmenyatakantidakadakeharusanuntukmengunakanmet
odaSNIdalamproyekPembangunanORdanDPRDKabupatenMagetandanbolehmengunakanmetodaBOW,makahasilAuditBPKPdanTeamTehnisITSharusdikesampingkandalamperkaraaquo.
Daridulusampaidengan12April2007diKabupatenMagetanseluruhproyek/kegiatanmenggunakanmetodeAnalisaBOWbaiksumberdanaAPBN,APBDImaupunAPBDII,lanjutanPembangunanKantorDPRtahap4dan5jugamenggunakanAnalisaBOWakantetapiyangdimasalahkanhanyaGORdanKantorDPRTahapI,IIdanIII.
3.Bahwa,disampingitu,MajelisHakimPemeriksaPerkaraaquodiPN.
Magetantelahsalahdalammenerapkanhukumberkenaandenganunsurkerugiannegara,karenasebagaimanatelahdisampaikanolehSaksiAhliEmanuelSujatmoko,SH.,MS.,didalampersidangan,
bahwamengenaidasarhukumyangdijadikandasaruntukmenghitungkerugiannegaradaridasarkriteriaklasifikasibangunannegarayangdilakukanolhBPKPdalamlaporanhasilinvestigatifnya"LaporanHasilAuditBPKPPerwakilanPropinsiJawaTimurNomor:
Lap.R-5582/PW.13/5/2005tanggal16Agustus2005tentangLAPORANINVESTIGATIFBPKPPERWAKILANPROPINSIJAWADisclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan
informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk
pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera
hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 135
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.136dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008TIMURPROYEKPEMBANGUNANGEDUNGSERBAGUNADANDPRDKABUPATENMAGETAN,TAHUNANGGARAN2003,2004,DAN2005danTINDAKLANJUTPEMUTAKHIRANDATAPERHITUNGANKERUGIANNEGARAPADAPROYEKPEMBANGUNANGEDUNGSERBAGUNADANGEDUNGDPRDKabupatenMagetaTAHUNANGGARAN2003,2004,dan2005NOMOR:R-2424/PW13/5/2007Tanggal23Maret2007,yangmendasarkanpadaKeputusanDirjenCiptaKaryaNomor:
295/KPTS/CK/1977tanggal1April1977danKepmenkimpraswilNomor:232/KPTS/CK/2002tanggal21Agustus2002,yangmanaperaturanhukumtersebuttidakadadantidakmengaturperihaltersebutmakahasilLaporanAudittersebuttidaksahdantidakmempunyaikekutanhukum.
4.Bahwa,penghitungankerugiannegaradilakukanatasdasarhukumyangsudahdicabutolehperaturanyangbarumakaperaturanyanglamagugur(asaslexposterioriderogatlexpriori)sesuaidenganketeranganpenjelasanSaksiAhliEmanuelSujatmoko,SH,MS.,
bahwasesuaipasal7ayat(1)KepmenkimpraswilNomor332/KPTS/M/2002tanggal21Agustus2002maknanormahukumnyayaitumencabutketentuanKep
utusanDirjenCiptaKaryaNomor:
295/KPTS/CK/1997tanggal1April1997dansecarahukumtidakberlakusejakditetapkannyaKepmenkimpraswilNomor:
332/KPTS/M/2002tanggal21Agustus2002.SehinggaapabilaaturanhukumyangdijadikandasarmengauditolehTimAhliKonstruksiBangunanITSSurabayatidakmempunyailandasanhukumdanapabladijadikandasaruntukmenghitungadanyakerugiannegaramakahasilhitungandariTimKonstruksiBangunanITSSurabayatidakberlandaskanhukum.
5.Bahwa,selainitu,dasarpenghitungankerugiannegarasebagaimanaterungkapdalamFaktaPersidangandaridasarpenghitunganyangtidakdapatditunjukkandantidakdpatdipertanggungjawabkanolehAuditorbaikTimAhliKonstruksiBangunanITSSurabayadanTimAuditorBPKPPerwakilanPropinsrJawaTimur.HalinisesuaidenganfaktayangterungkapdipersidangansebagaimanaditerangkanolehSaksiAhliIr.AchmadFaizP.,MT,danSaksiAhliTjutjuSupriatna.
6.Bahwa,NilaikerugiannegarasebagaimanadalamtabelhitungandakwaanmaupuntuntutanyangdisampaikanPenuntutUmumtidakDirektori
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.136dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008TIMURPROYEKPEMBANGUNANGEDUNGSERBAGUNADANDPRDKABUPATENMAGETAN,TAHUNANGGARAN2003,2004,DAN2005danTINDAKLANJUTPEMUTAKHIRANDATAPERHITUNGANKERUGIANNEGARAPADAPROYEKPEMBANGUNANGEDUNGSERBAGUNADANGEDUNGDPRDKabupatenMagetaTAHUNANGGARAN2003,2004,dan2005NOMOR:R-2424/PW13/5/2007Tanggal23Maret2007,yangmendasarkanpadaKeputusanDirjenCiptaKaryaNomor:
295/KPTS/CK/1977tanggal1April1977danKepmenkimpraswilNomor:232/KPTS/CK/2002tanggal21Agustus2002,yangmanaperaturanhukumtersebuttidakadadantidakmengaturperihaltersebutmakahasilLaporanAudittersebuttidaksahdantidakmempunyaikekutanhukum.
4.Bahwa,penghitungankerugiannegaradilakukanatasdasarhukumyangsudahdicabutolehperaturanyangbarumakaperaturanyanglamagugur(asaslexposterioriderogatlexpriori)sesuaidenganketeranganpenjelasanSaksiAhliEmanuelSujatmoko,SH,MS.,
bahwasesuaipasal7ayat(1)KepmenkimpraswilNomor332/KPTS/M/2002tanggal21Agustus2002maknanormahukumnyayaitumencabutketentuanKep
utusanDirjenCiptaKaryaNomor:
295/KPTS/CK/1997tanggal1April1997dansecarahukumtidakberlakusejakditetapkannyaKepmenkimpraswilNomor:
332/KPTS/M/2002tanggal21Agustus2002.SehinggaapabilaaturanhukumyangdijadikandasarmengauditolehTimAhliKonstruksiBangunanITSSurabayatidakmempunyailandasanhukumdanapabladijadikandasaruntukmenghitungadanyakerugiannegaramakahasilhitungandariTimKonstruksiBangunanITSSurabayatidakberlandaskanhukum.
5.Bahwa,selainitu,dasarpenghitungankerugiannegarasebagaimanaterungkapdalamFaktaPersidangandaridasarpenghitunganyangtidakdapatditunjukkandantidakdpatdipertanggungjawabkanolehAuditorbaikTimAhliKonstruksiBangunanITSSurabayadanTimAuditorBPKPPerwakilanPropinsrJawaTimur.HalinisesuaidenganfaktayangterungkapdipersidangansebagaimanaditerangkanolehSaksiAhliIr.AchmadFaizP.,MT,danSaksiAhliTjutjuSupriatna.
6.Bahwa,NilaikerugiannegarasebagaimanadalamtabelhitungandakwaanmaupuntuntutanyangdisampaikanPenuntutUmumtidak
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 136
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.137dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008dapatdibuktikandarimananilaikontrakyangdianggapdanterbuktiadanyaselisihyangmerupakannilaikerugiannegara.
7.Bahwa,secarategasterungkapdalamfaktapersidanganyangdisampaikanbaikolehsaksifaktayaitusaksiSutikno,ST,MT.,saksiIr.Hergunadi,MM,saksiBambangSetyawan,saksiLiauwEnggarwatibahwanilaikontraksebagaimanadisebutkandalamDakwaanyangdiulangkembaliolehPenuntutUmumdalamTuntutannyabukanseagainilaiyangadadalamkontraknamunnilaiyangadadalampekerjaanPembangunanGOR(GedungSerbaGuna)danPembangunanGedungDPRDKab.MagetansetelahdilakukanTambahKurangdandalamBeritaAcaraTambahKurangtersebutsudahsesuaidenganfisikpekerjaandanpembayaranyangharusiterimaolehrekanan/kontraktor.
8.Bahwa,berkaitandenganspesifikasi,kualitasdankuantitaspelaksanaanPembangunanGOR(GedungSerbaGuna)danPembangunanDPRDKab.MagetanmenurutsaksiahliIr.AcmadFaizP.,MT,setelahdilakukankrosceklapangansecarafisikdikaitkandengandokumen-dokumenproyekPembangunanGedungSe
rbaGuna(GOR)danPembangunanGedungDPRDKab.Magetansudahsesuaidenganspesifikasi,kualitasdankuantitasyangditetapkandalamDokumenKontrakPerjanjianPelaksanaanyangdiperjanjikansehinggatidakadapelanggaranhukumnya.
DengandemikianunsurkerugiannegarasebagaimanadinyatakanterbuktiolehMajelisHakimPemeriksaPerkaraAquoPengadilanNegeriMagetanadalahidakberalasanhukumdantidakdidasarkandariFaktaHukumyangdapatdibuktikanolehMajelisHakimpemeriksaaquo.Olehkarenaitu,sangatberalasanhukumapabilaMAJELISHAKIMAGUNGPEMERIKSAPERKARAAQUOpadaTINGKATKASASImenyatakanTERDAKWAIItidakterbuktimemenuhiunsurERUGIKANKEUANGANNEGARAATAUPEREKONOMIANNEGARA.
4.MajelisHakimTelahSalahDalamPertimbanqanHukumnyaMenqenaiUnsur"Sebagaiorangyangmelakukan.menyuruhlakukanatauturutsertamelakukanperbuatan.
1.Bahwa,apayangtelahkamiuraikandidalampleidoiyangkamisampaikandanbacakandi-rnukapersidanganpadatingkatpertamaDirektori
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.137dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008dapatdibuktikandarimananilaikontrakyangdianggapdanterbuktiadanyaselisihyangmerupakannilaikerugiannegara.
7.Bahwa,secarategasterungkapdalamfaktapersidanganyangdisampaikanbaikolehsaksifaktayaitusaksiSutikno,ST,MT.,saksiIr.Hergunadi,MM,saksiBambangSetyawan,saksiLiauwEnggarwatibahwanilaikontraksebagaimanadisebutkandalamDakwaanyangdiulangkembaliolehPenuntutUmumdalamTuntutannyabukanseagainilaiyangadadalamkontraknamunnilaiyangadadalampekerjaanPembangunanGOR(GedungSerbaGuna)danPembangunanGedungDPRDKab.MagetansetelahdilakukanTambahKurangdandalamBeritaAcaraTambahKurangtersebutsudahsesuaidenganfisikpekerjaandanpembayaranyangharusiterimaolehrekanan/kontraktor.
8.Bahwa,berkaitandenganspesifikasi,kualitasdankuantitaspelaksanaanPembangunanGOR(GedungSerbaGuna)danPembangunanDPRDKab.MagetanmenurutsaksiahliIr.AcmadFaizP.,MT,setelahdilakukankrosceklapangansecarafisikdikaitkandengandokumen-dokumenproyekPembangunanGedungSe
rbaGuna(GOR)danPembangunanGedungDPRDKab.Magetansudahsesuaidenganspesifikasi,kualitasdankuantitasyangditetapkandalamDokumenKontrakPerjanjianPelaksanaanyangdiperjanjikansehinggatidakadapelanggaranhukumnya.
DengandemikianunsurkerugiannegarasebagaimanadinyatakanterbuktiolehMajelisHakimPemeriksaPerkaraAquoPengadilanNegeriMagetanadalahidakberalasanhukumdantidakdidasarkandariFaktaHukumyangdapatdibuktikanolehMajelisHakimpemeriksaaquo.Olehkarenaitu,sangatberalasanhukumapabilaMAJELISHAKIMAGUNGPEMERIKSAPERKARAAQUOpadaTINGKATKASASImenyatakanTERDAKWAIItidakterbuktimemenuhiunsurERUGIKANKEUANGANNEGARAATAUPEREKONOMIANNEGARA.
4.MajelisHakimTelahSalahDalamPertimbanqanHukumnyaMenqenaiUnsur"Sebagaiorangyangmelakukan.menyuruhlakukanatauturutsertamelakukanperbuatan.
1.Bahwa,apayangtelahkamiuraikandidalampleidoiyangkamisampaikandanbacakandi-rnukapersidanganpadatingkatpertama
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 137
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.138dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008tanggal12Nopember2007,danMemoriBandingtanggal21Januari2008dianggapterulangkembalidalampembahasanmemorikasasi.
2.Bahwa,MajelisHakimdalamputusannyatelahsalahdalammemberikanpertimbanganhukumnyakarenadidalamputusannyatersebut,MajelisHakimsamasekalitidakmempertimbangkanmengenaiasas"VicariousLiability"sebagaimanatermuatdalamYurisprudensiPutusanMahkamahAgungRlNo.572K/Pid/2003tanggal12Februari2004,yangintinyaadalahbahwa"Atasanlahyangbertanggungjawabataswewenangyangdimandatkankepadapenerimamandatkarenaberkaitandengantanggungjawabjabatan".Jadiapapunisimandattersebutmakapenerimamandattidakdapatdipersalahkanataudimintaipertanggungjawabanatasisimandattersebut.
3.Bahwa,didalampersidanganterungkapfaktahukumyangjelasbahwasegalatindakanyangdilakukanolehTerdakwaIIdalamprosespenunjukanlangsungproyekembangunanGedungSerbagunadanDPRDKabupatenMagetanadalahsebagaipenerimamandatdariBupatiMagetan,yangdiawalidenganadanyapencair
anuangmukapembangunanGORtahapIpadatanggal23September2003,yangsecaranyataperistiwahukumtersebutterjaditanpaadanyaunsurkesengajaan,unsurmenyertai,turutsertadan/atauikutsertadariTerdakwaII.PeristiwahukumpencairanuangmukapembangunanGORtahapIpadatanggal23September2003tersebutsecaramurnidilakukanolehBupatiMagetanDrs.H.SalehMuljono,MM.,SaksiMeiSugihartini,SH.(Kabag.Keuangan),SaksiDrs.Soemantri,MM(SekdaKab.Magetan)danSaksiLiauwEnggarwati.SehinggaTerdakwaIItidaklahdapatdimintaipertanggungjawabanatasperistiwahukumtersebut.
4.BahwaapayangdilakukanTerdakwaIIberkaitandenganketurutsertaanTerdakwaIIyangmembuatperistiwahukumdenganperbuatanhukummelakukanantdatirataupenyesuaianuntukmelengkapiberkas-berkasdokumenkontrakproyekPembangunanGedungGORdanGedungDPRDTahapIterjadiolehkarenaperintahsecaratidaklangsungdariBupatiMagetan,Drs.H.SalehMuljono,
MM.,untukmengamankankebijakanperbuatanhukumBupatisendiriyangtelahmencairkanuangmukatahapIuntukproyekaquo,yangdisampaikanmela
luirapatpadatanggal24September2003.OlehDirektori Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.138dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008tanggal12Nopember2007,danMemoriBandingtanggal21Januari2008dianggapterulangkembalidalampembahasanmemorikasasi.
2.Bahwa,MajelisHakimdalamputusannyatelahsalahdalammemberikanpertimbanganhukumnyakarenadidalamputusannyatersebut,MajelisHakimsamasekalitidakmempertimbangkanmengenaiasas"VicariousLiability"sebagaimanatermuatdalamYurisprudensiPutusanMahkamahAgungRlNo.572K/Pid/2003tanggal12Februari2004,yangintinyaadalahbahwa"Atasanlahyangbertanggungjawabataswewenangyangdimandatkankepadapenerimamandatkarenaberkaitandengantanggungjawabjabatan".Jadiapapunisimandattersebutmakapenerimamandattidakdapatdipersalahkanataudimintaipertanggungjawabanatasisimandattersebut.
3.Bahwa,didalampersidanganterungkapfaktahukumyangjelasbahwasegalatindakanyangdilakukanolehTerdakwaIIdalamprosespenunjukanlangsungproyekembangunanGedungSerbagunadanDPRDKabupatenMagetanadalahsebagaipenerimamandatdariBupatiMagetan,yangdiawalidenganadanyapencair
anuangmukapembangunanGORtahapIpadatanggal23September2003,yangsecaranyataperistiwahukumtersebutterjaditanpaadanyaunsurkesengajaan,unsurmenyertai,turutsertadan/atauikutsertadariTerdakwaII.PeristiwahukumpencairanuangmukapembangunanGORtahapIpadatanggal23September2003tersebutsecaramurnidilakukanolehBupatiMagetanDrs.H.SalehMuljono,MM.,SaksiMeiSugihartini,SH.(Kabag.Keuangan),SaksiDrs.Soemantri,MM(SekdaKab.Magetan)danSaksiLiauwEnggarwati.SehinggaTerdakwaIItidaklahdapatdimintaipertanggungjawabanatasperistiwahukumtersebut.
4.BahwaapayangdilakukanTerdakwaIIberkaitandenganketurutsertaanTerdakwaIIyangmembuatperistiwahukumdenganperbuatanhukummelakukanantdatirataupenyesuaianuntukmelengkapiberkas-berkasdokumenkontrakproyekPembangunanGedungGORdanGedungDPRDTahapIterjadiolehkarenaperintahsecaratidaklangsungdariBupatiMagetan,Drs.H.SalehMuljono,
MM.,untukmengamankankebijakanperbuatanhukumBupatisendiriyangtelahmencairkanuangmukatahapIuntukproyekaquo,yangdisampaikanmela
luirapatpadatanggal24September2003.Oleh
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 138
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.139dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008karenakebijakandandiskresirangkaianperistiwaadanyaperintahantidatirdariBupatidanSekdaKab.'Magetansangatjelasdantampakjelasdariperistiwahukumyangmelatarbelakanginya.
DengandemikiantidakadakesengajaandaridiriTerdakwaIIuntukmelakukanantidatiratauturutsertamelakukanantidatirterhadapdokumen-dokumenadministrasidankelengkapandokumenkontrakProyekPembangunanGedungGORdanGedungDPRDKab.
MagetanTahapI.TerdakwaIImerupakanbawahanyangsecarakelembagaanbirokrasipemerintahandidaerahKab.MagetantidakdapatmengelakataskebijakandandiskresidariBupati.Menurutasashukum,berlakulahasas"RespondetSuperior"yakniatasanlahyangbertanggungjawabatasperistiwahukumtersebut.
5.Bahwa,keturutsertaanTerdakwaIIataspelaksanaansatuanhargabarangdansatuanupahyang'telahditetapkanBupatidenganSuratKeputusanNomor:188/303/Kept/403.012/2003danNomor:188/456/Kept/403.012/2003dalamproyekPembangun-
anGedungGORdanGedungDPRDKab.Magetantidaklahberalasanhu
kum,karenakeputusanBupatitersebutmerupakankebijakansebagaitindakandiskresiyangharusdipatuhidanmengikatsemuapihak,apabilakebijakantersebuttidakdipatuhiolehbawahannya(ic.TerdakwaII)makaTerdakwaIIdianggapmelanggardandapatdimintaipertanggungjawabanhukum.Anggapanadanyaperistiwaturutme-markuphargadalamproyekaquotidaklahberalasanhukumsebabtidakadaketurutsertaandiriTerdakwaIIdalamkebijakanaquo.
6.Bawah,dengandemikiandapatlahdisimpulkanbahwatidaklahdapatdibuktikanperbuatanturutsertaTerdakwaIIyangdianggapmelanggarpasal55ayat(1)ke1KUHPatastuduhanperbuatanhukumaquodanolehkarenanya,sangatlahberalasanhukumapabilaMajelisHakimAgungPemeriksaPerkaradiTingkatKasasiinimenyatakanbahwaTerdakwaIItidakterbuktimelanggapasal55ayat(1)KUHP.
5.MajelisHakimPN.MagetanTelahSalahDalamPertimbanqanHukumnyaMenqenaiUnsur"PerbuatanBerlanjut".
1.Bahwa,apayangtelahkamiuraikandidalampleidoiyangkamisampaikandanbacakandimukapersidanganpadatingkatpertamaDirektori
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.139dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008karenakebijakandandiskresirangkaianperistiwaadanyaperintahantidatirdariBupatidanSekdaKab.'Magetansangatjelasdantampakjelasdariperistiwahukumyangmelatarbelakanginya.
DengandemikiantidakadakesengajaandaridiriTerdakwaIIuntukmelakukanantidatiratauturutsertamelakukanantidatirterhadapdokumen-dokumenadministrasidankelengkapandokumenkontrakProyekPembangunanGedungGORdanGedungDPRDKab.
MagetanTahapI.TerdakwaIImerupakanbawahanyangsecarakelembagaanbirokrasipemerintahandidaerahKab.MagetantidakdapatmengelakataskebijakandandiskresidariBupati.Menurutasashukum,berlakulahasas"RespondetSuperior"yakniatasanlahyangbertanggungjawabatasperistiwahukumtersebut.
5.Bahwa,keturutsertaanTerdakwaIIataspelaksanaansatuanhargabarangdansatuanupahyang'telahditetapkanBupatidenganSuratKeputusanNomor:188/303/Kept/403.012/2003danNomor:188/456/Kept/403.012/2003dalamproyekPembangun-
anGedungGORdanGedungDPRDKab.Magetantidaklahberalasanhu
kum,karenakeputusanBupatitersebutmerupakankebijakansebagaitindakandiskresiyangharusdipatuhidanmengikatsemuapihak,apabilakebijakantersebuttidakdipatuhiolehbawahannya(ic.TerdakwaII)makaTerdakwaIIdianggapmelanggardandapatdimintaipertanggungjawabanhukum.Anggapanadanyaperistiwaturutme-markuphargadalamproyekaquotidaklahberalasanhukumsebabtidakadaketurutsertaandiriTerdakwaIIdalamkebijakanaquo.
6.Bawah,dengandemikiandapatlahdisimpulkanbahwatidaklahdapatdibuktikanperbuatanturutsertaTerdakwaIIyangdianggapmelanggarpasal55ayat(1)ke1KUHPatastuduhanperbuatanhukumaquodanolehkarenanya,sangatlahberalasanhukumapabilaMajelisHakimAgungPemeriksaPerkaradiTingkatKasasiinimenyatakanbahwaTerdakwaIItidakterbuktimelanggapasal55ayat(1)KUHP.
5.MajelisHakimPN.MagetanTelahSalahDalamPertimbanqanHukumnyaMenqenaiUnsur"PerbuatanBerlanjut".
1.Bahwa,apayangtelahkamiuraikandidalampleidoiyangkamisampaikandanbacakandimukapersidanganpadatingkatpertama
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 139
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.140dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008tanggal12Nopember2007,danmemoritanggal21Januari2008dianggapterulangkembalidalamMemoriKasasiini.
2.Bahwa,setelahkamimembacadanmencermatiputusanPengadilanNegeriMagetandalamperkaraaquomakakamiberpendapatbahwaMajelisHakimPemeriksaPerkaaaquotelahsalahdalampertimbanganhukumnyaberkaitandengan"perbuatanberlanjut"yangdilakukanolehTerdakwaII.
3.Bahwa,perbuatanTerdakwaIIpadaproyekpernbangunanGedungGORdanGedungDPRDKab.MagetanTahapItidakdidasarkanpadaniatnyasendirimelainkandidasarkanpadainstruksiatauperintahataumandatdariBupatiDrs.H.SalehMuljono,MM.,untukmelaksanakanproyekpernbangunanGedungGORdanGedungDPRDKab.Magetandenganmenggunakanmetodepenunjukanlangsung:
4.Bahwa,disampingitu,apayangdilakukanolehTerdakwaIIdalammelaksanakanproyekpernbangunanGedungGORdanGedungDPRDKab.MagetandenganmenggunakanmetodepenunjukanlangsungtidaklahbertentangandenganPasal23ayat(1),Jo.ayat(4)
UUNo.18tahun1999tentangJasaKonstruksi,Jo.P asal12ayat(1)
hurufaangka5,hurufbPPNo.29Tahun2000tentangPenyelenggraanJasaKonstruksi,Jo.Pasal12ayat(2)hurufcangkaiiiKeppresNo.18Tahun2000,Jo.BabIIhurufAangka3KepmenkimpraswilNo.332/KPT/M/2002.Karenamenurutperaturan-
peraturantersebutdiatas,metodepenunjukanlangsungtidakdilarangsepanjangmemperhatikanbeberapahal,yaitu:pertama,
penunjukkanlangsungtersebutharusmendapatkanpersetujuanBupatidengankriteriauntukpengadaanbarang/jasabersifatmendesak/khusus,kedua,pekerjaanyanghanyadapatdilakukanolehpemeganghakpatenataupihaklainyangtelahmendapatizin.
DengandemikianpermasalahanpenunjukanlangsungyangdilaksanakanolehTerdakwaIItidakberlawananhukum.
5.Bahwa,didalampertimbapganhukumnya,MajelisHakimPNMagetanPemeriksaPerkaraaquotelahsalahdalammengkualifikasikanperbuatanTerdakwaIIdalamperkaraaquo.
6.Bahwa,didalamputusanaquo,MajelisHakimPengadilanNegeriMagetanPemeriksaPerkaraaquomenganggapTerdakwaIItelahsecarabersama-samaTerdakwaIdenganadanyasatukehendakDirek
tori
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.140dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008tanggal12Nopember2007,danmemoritanggal21Januari2008dianggapterulangkembalidalamMemoriKasasiini.
2.Bahwa,setelahkamimembacadanmencermatiputusanPengadilanNegeriMagetandalamperkaraaquomakakamiberpendapatbahwaMajelisHakimPemeriksaPerkaaaquotelahsalahdalampertimbanganhukumnyaberkaitandengan"perbuatanberlanjut"yangdilakukanolehTerdakwaII.
3.Bahwa,perbuatanTerdakwaIIpadaproyekpernbangunanGedungGORdanGedungDPRDKab.MagetanTahapItidakdidasarkanpadaniatnyasendirimelainkandidasarkanpadainstruksiatauperintahataumandatdariBupatiDrs.H.SalehMuljono,MM.,untukmelaksanakanproyekpernbangunanGedungGORdanGedungDPRDKab.Magetandenganmenggunakanmetodepenunjukanlangsung:
4.Bahwa,disampingitu,apayangdilakukanolehTerdakwaIIdalammelaksanakanproyekpernbangunanGedungGORdanGedungDPRDKab.MagetandenganmenggunakanmetodepenunjukanlangsungtidaklahbertentangandenganPasal23ayat(1),Jo.ayat(4)
UUNo.18tahun1999tentangJasaKonstruksi,Jo.P asal12ayat(1)
hurufaangka5,hurufbPPNo.29Tahun2000tentangPenyelenggraanJasaKonstruksi,Jo.Pasal12ayat(2)hurufcangkaiiiKeppresNo.18Tahun2000,Jo.BabIIhurufAangka3KepmenkimpraswilNo.332/KPT/M/2002.Karenamenurutperaturan-
peraturantersebutdiatas,metodepenunjukanlangsungtidakdilarangsepanjangmemperhatikanbeberapahal,yaitu:pertama,
penunjukkanlangsungtersebutharusmendapatkanpersetujuanBupatidengankriteriauntukpengadaanbarang/jasabersifatmendesak/khusus,kedua,pekerjaanyanghanyadapatdilakukanolehpemeganghakpatenataupihaklainyangtelahmendapatizin.
DengandemikianpermasalahanpenunjukanlangsungyangdilaksanakanolehTerdakwaIItidakberlawananhukum.
5.Bahwa,didalampertimbapganhukumnya,MajelisHakimPNMagetanPemeriksaPerkaraaquotelahsalahdalammengkualifikasikanperbuatanTerdakwaIIdalamperkaraaquo.
6.Bahwa,didalamputusanaquo,MajelisHakimPengadilanNegeriMagetanPemeriksaPerkaraaquomenganggapTerdakwaIItelahsecarabersama-samaTerdakwaIdenganadanyasatukehendak
D isclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 140
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.141dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008secaraberlanjutuntukmelaksanakanpekerjaanpernbangunanGedungGORdanGedungDPRDKab.MagetantahapI,yangpelaksanaannyaberlanjutsampaidengantahapIIdantahapIII.
PertimbanganMajelisHakimPN.Magetantersebutadalahsalahdantidakberalaskanhukumsertatidakmencerminkanunsuryangdimaksudkandalampasal64ayat(1)KUHP.
7.Bahwa,peranTerdakwaIIdidalamproyekpembangunanGORdanGedungDPRDtersebuthanyapadatahapIsajasedangkanuntukTahapIIdantahapIII,TerdakwaIItidakberperansamasekali.Olehkarenaitu,tidaklahberalasanhukumjikadikatakanbahwaperbuatanTerdakwaIIsebagaiperbuatanberlanjutsebagaimanadimaksudkandalampasal64ayat(1)KUHP.
8.Bahwa,menurutR.Susilodidalambukunyayangberjudul"KitabUndang-UndangHukumPidana(KUHP)SertaKomentar-
KomentarnyaLengkapPasalDemiPasal",Get.Ulang,Politea,Bogor,
1994,hal.81,menyatakanbahwa"beberapaperbuatansupayadipandangsebagaiperbuatanyangdapatditeruskan(berlanjut)
sebagaimanadiaturdalampasal64ayat(1)KUH Pharusmemenuhisyarat:
1.timbuldarisuatuniatataukehendakataukeputusanyangbersifatkelanjutanmisalnyaseorangtukangberniatmempunyaiataumencuriradio,tetapitidakadakesempatanuntukmencuripesawatradiosecarakomplit,iahanyaberkesempatanhariinimencuribeberapalampuradiodarigudangmajikannya,lainharimencuripengerassuara,danseterusnya.."
2.perbuatannyaituharussamaatausamamacamnya;
3.waktuantaranyatidakbolehterlalulama;
4.Bahwa,sejalandenganapayangdinyatakanolehR.Susilotersebutdiatas,
dapatlahdisimpulkanbahwaperbuatanTerdakwaIIpadaproyekpembangunanGedungGORdanGedungDPRDKab.Magetantidaklahdapatdikualifikasikansebagaiperbuatanberlanjutsebagaimanayangdimaksuddalampasal64ayat(1)KUHP.
Menimbang,bahwaatasalasan-alasandariPemohonKasasiJaksaPenuntutdanTerdakwaIdanTerdakwaIItersebutMahkamahAgungberpendapat:
Bahwaalasan-alasantersebuttidakdapatdibenarkan,olehkarenajudexfactitidaksalahdalammenerapkanhukum,lagipulamengenaipenilaianhasilDirektori
Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.141dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008secaraberlanjutuntukmelaksanakanpekerjaanpernbangunanGedungGORdanGedungDPRDKab.MagetantahapI,yangpelaksanaannyaberlanjutsampaidengantahapIIdantahapIII.
PertimbanganMajelisHakimPN.Magetantersebutadalahsalahdantidakberalaskanhukumsertatidakmencerminkanunsuryangdimaksudkandalampasal64ayat(1)KUHP.
7.Bahwa,peranTerdakwaIIdidalamproyekpembangunanGORdanGedungDPRDtersebuthanyapadatahapIsajasedangkanuntukTahapIIdantahapIII,TerdakwaIItidakberperansamasekali.Olehkarenaitu,tidaklahberalasanhukumjikadikatakanbahwaperbuatanTerdakwaIIsebagaiperbuatanberlanjutsebagaimanadimaksudkandalampasal64ayat(1)KUHP.
8.Bahwa,menurutR.Susilodidalambukunyayangberjudul"KitabUndang-UndangHukumPidana(KUHP)SertaKomentar-
KomentarnyaLengkapPasalDemiPasal",Get.Ulang,Politea,Bogor,
1994,hal.81,menyatakanbahwa"beberapaperbuatansupayadipandangsebagaiperbuatanyangdapatditeruskan(berlanjut)
sebagaimanadiaturdalampasal64ayat(1)KUH Pharusmemenuhisyarat:
1.timbuldarisuatuniatataukehendakataukeputusanyangbersifatkelanjutanmisalnyaseorangtukangberniatmempunyaiataumencuriradio,tetapitidakadakesempatanuntukmencuripesawatradiosecarakomplit,iahanyaberkesempatanhariinimencuribeberapalampuradiodarigudangmajikannya,lainharimencuripengerassuara,danseterusnya.."
2.perbuatannyaituharussamaatausamamacamnya;
3.waktuantaranyatidakbolehterlalulama;
4.Bahwa,sejalandenganapayangdinyatakanolehR.Susilotersebutdiatas,
dapatlahdisimpulkanbahwaperbuatanTerdakwaIIpadaproyekpembangunanGedungGORdanGedungDPRDKab.Magetantidaklahdapatdikualifikasikansebagaiperbuatanberlanjutsebagaimanayangdimaksuddalampasal64ayat(1)KUHP.
Menimbang,bahwaatasalasan-alasandariPemohonKasasiJaksaPenuntutdanTerdakwaIdanTerdakwaIItersebutMahkamahAgungberpendapat:
Bahwaalasan-alasantersebuttidakdapatdibenarkan,olehkarenajudexfactitidaksalahdalammenerapkanhukum,lagipulamengenaipenilaianhasil
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 141
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.142dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008pembuktianyangbersifatpenghargaantentangsuatukenyataan,keberatansemacamitutidakdapatdipertimbangkandalampemeriksaanpadatingkatkasasi,karenapemeriksaandalamtingkatkasasihanyaberkenaandengantidakditerapkansuatuperaturanhukumatauperaturanhukumtidakditerapkansebagimanamestinya,ataucaramengadilitidakdilaksanakanmenurutketentuanUndang-Undang,danatauPengadilantelahmelampauibataswewenangnya,sebagaimanayangdimaksuddalampasal253KitabUndang-
UndangHukumAcaraPidana(Undang-UndangNo.8tahun1981).
Menimbang,bahwaberdasarkanpertimbangandiatas,lagipulaternyata,
putusanjudexfactidalamperkarainitidakbertentangandenganhukumdan/atauundang-undang,makapermohonankasasidariJaksa/PenuntutUmumdanTerdakwaIdanIItersebutharusditolak;
Menimbang,bahwaolehkarenapermohonankasasiPemohonKasasi/
TerdakwaIdanIItetapdipidana,makaharusdibebaniuntukmembayarbiayaperkaradalamtingkatkasasiini;
MemperhatikanUndang-UndangNo.4tahun2004,
Undang-UndangNo.8tahun1981danUndang-UndangNo.14tahun1985sebagaimanayangtelahdiubahdenganUndang-UndangNomor5tahun2004danperaturanperundang-
undanganlainyangbersangkutan;
MENGADILIMenolakpermohonankasasidariParaPemohonKasasi:JAKSAPENUNTUTUMUMPADAKEJAKSAANNEGERIMAGETANdanPermohonanKasasidariTerdakwaIdanII:Ir.SYAMSULHADI,Msi,danGIMIN,BEtersebut;
MembebankanParaPemohonKasasi/ParaTerdakwatersebutuntukmembayarbiayaperkaradalamtingkatkasasiinisebesarRp.2.500,-(duaribulimaratusrupiah);
DemikianlahdiputuskandalamrapatpermusyawaratanMahkamahAgungpadahariKamis,tanggal31Juli2008olehH.AbbasSaid,SH.HakimAgungyangditetapkanolehKetuaMahkamahAgungsebagaiKetuaMajelis,H.
ImamHarjadi,SH.danH.ImamSoebechi,SH.MH.Hakim-HakimAgungsebagaiAnggota,dandiucapkandalamsidangterbukauntukumumpadahariitujugaolehH.AbbasSaid,SH.sebagaiKetuaMajelisbesertaHakim-Hakimanggotatersebut,dandibantuolehTorowaDaeli,SH.MH.PaniteraPenggantiDirektori
Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.142dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008pembuktianyangbersifatpenghargaantentangsuatukenyataan,keberatansemacamitutidakdapatdipertimbangkandalampemeriksaanpadatingkatkasasi,karenapemeriksaandalamtingkatkasasihanyaberkenaandengantidakditerapkansuatuperaturanhukumatauperaturanhukumtidakditerapkansebagimanamestinya,ataucaramengadilitidakdilaksanakanmenurutketentuanUndang-Undang,danatauPengadilantelahmelampauibataswewenangnya,sebagaimanayangdimaksuddalampasal253KitabUndang-
UndangHukumAcaraPidana(Undang-UndangNo.8tahun1981).
Menimbang,bahwaberdasarkanpertimbangandiatas,lagipulaternyata,
putusanjudexfactidalamperkarainitidakbertentangandenganhukumdan/atauundang-undang,makapermohonankasasidariJaksa/PenuntutUmumdanTerdakwaIdanIItersebutharusditolak;
Menimbang,bahwaolehkarenapermohonankasasiPemohonKasasi/
TerdakwaIdanIItetapdipidana,makaharusdibebaniuntukmembayarbiayaperkaradalamtingkatkasasiini;
MemperhatikanUndang-UndangNo.4tahun2004,
Undang-UndangNo.8tahun1981danUndang-UndangNo.14tahun1985sebagaimanayangtelahdiubahdenganUndang-UndangNomor5tahun2004danperaturanperundang-
undanganlainyangbersangkutan;
MENGADILIMenolakpermohonankasasidariParaPemohonKasasi:JAKSAPENUNTUTUMUMPADAKEJAKSAANNEGERIMAGETANdanPermohonanKasasidariTerdakwaIdanII:Ir.SYAMSULHADI,Msi,danGIMIN,BEtersebut;
MembebankanParaPemohonKasasi/ParaTerdakwatersebutuntukmembayarbiayaperkaradalamtingkatkasasiinisebesarRp.2.500,-(duaribulimaratusrupiah);
DemikianlahdiputuskandalamrapatpermusyawaratanMahkamahAgungpadahariKamis,tanggal31Juli2008olehH.AbbasSaid,SH.HakimAgungyangditetapkanolehKetuaMahkamahAgungsebagaiKetuaMajelis,H.
ImamHarjadi,SH.danH.ImamSoebechi,SH.MH.Hakim-HakimAgungsebagaiAnggota,dandiucapkandalamsidangterbukauntukumumpadahariitujugaolehH.AbbasSaid,SH.sebagaiKetuaMajelisbesertaHakim-Hakimanggotatersebut,dandibantuolehTorowaDaeli,SH.MH.PaniteraPengganti
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 142
Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.143dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008dantidakdihadiriolehParaPemohonKasasi:TerdakwaI,IIdanJaksaPenuntutUmum.
Anggota-AnggotaKetua:
ttd./ttd./
H.ImamHarjadi,SH.H.AbbasSaid,SH.
ttd./
H.ImamSoebechi,SH.MH.
PaniteraPengganti:
ttd./
TorowaDaeli,SH.MH.
UntukSalinanMahkamahAgungR.I.
a.n.Panitera,
PaniteraMudaPidanaKhususSUHADI,SH.MH.
NIP.040033261Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal.143dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008dantidakdihadiriolehParaPemohonKasasi:TerdakwaI,IIdanJaksaPenuntutUmum.
Anggota-AnggotaKetua:
ttd./ttd./
H.ImamHarjadi,SH.H.AbbasSaid,SH.
ttd./
H.ImamSoebechi,SH.MH.
PaniteraPengganti:
ttd./
TorowaDaeli,SH.MH.
UntukSalinanMahkamahAgungR.I.
a.n.Panitera,
PaniteraMudaPidanaKhususSUHADI,SH.MH.
NIP.040033261
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 143
[Non-text portions of this message have been removed]
[Non-text portions of this message have been removed]
+++
:-) Do...., Real, Respect, Warm, Interact, Related, Short-Informative
:-( Don't., OneLiner, scam, MLM pyramid spam scheme, illegal-SARA
*_^ Just Friday 4 Selling or promote your Service/Product
No comments:
Post a Comment