#FrenBC @ Dugaan Penyelewengan Dana DAK Pendidikan Magetan 2010 & 2011, Melibatkan Pelaku Yang Sama di Tahun 2009 Yang Menyeret Pejabat Magetan Masuk Penjara

 

Tergoda untuk korupsi lalu masuk bui

Yang heran kok hanya pejabat rendahan yang masuk penjara, sedangkan
pelaku bisa bebas karena beralasan hanya memenuhi keinginan pejabat,
atau punya beking kuat, lalu mengulang lagi pada tempat yang sama
setelah pejabatnya ganti orang baru, dan juga di daerah2 yang lain.

Apakah para pejabatnya yang tidak tahu info atau memang korupsi itu
menggiurkan sehingga mengabaikan fakta (kalau memang sudah gak peduli
lingkungan, masyarakat, bangsa dan negara)

================================

Pada Sel, 21/2/12, Aliansi Pengawas Pembangunan menulis:

http://wargatumpat.blogspot.com/2012/02/pesisir-dugaan-penyelewengan-dana-dak.html

Dari 3 dokumen dibawah ini, yakni:

1. Berita Koran, tentang pengadaan buku & alat peraga pendidikan
di Magetan, dimana sampai masa akhir kontrak (berita ditulis 31 Desember 2011,

berarti sudah melewati batas waktu kontrak), barang belum terkirim tapi sudah
dibayar.

2. Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor perkara 1267 K/Pid.Sus/2008 dengan
terdakwa Liauw Inggarwati dkk

3. Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor perkara 710 K/Pid.sus/2008 dengan
terdakwa  para pejabat Magetan yang terlibat dugaan korupsi

pembangunan
GOR (Gedung Olahraga Magetan) Magetan, yang melibatkan CV. Budi Karya Mandiri,
Liauw Inggarwati dkk

Ada hal yang menarik,

1. Ternyata pelakunya adalah sama yakni CV. Budi Karya Mandiri, yang
dikendalikan oleh Liauw Inggarwati (yang dalam proyek pendidikan berjalan

bersama Tokoh PAN/ Partai Amanat Nasional, Jatim bernama Sugeng)

2. Pejabat di Magetan mungkin sudah punya penyakit lupa (sengaja seolah lupa?) bahwa pelaku ini yang
menjebloskan beberapa pejabat Magetan

ke penjara pada tahun 2009

3. Indikasi kesalahan juga sama, dimana kalau tahun 2009, gedung GOR sama
sekali belum/tidak dibangun tapi sudah langsung dibayar oleh uang

negara, dan
akibatnya pembangunan mangkrag. Sedangkan tahun 2011 dalam pengadaan sarana
pendidikan (buku & alat peraga pendidikan)

barang yang dikirim kuantitas
& kualitasnya sampai akhir kontrak belum memenuhi (perlu diselidiki, apakah
juga sampai sekarang belum terpenuhi),

tapi uang dari kas negara sudah langsung
dibayarkan.

4. Ada apa ini? karena biasanya perusahaan (serta orang2 yang terlibat
didalamnya) yang terkena masalah hukum dan sudah mendapat vonis yang
telah

berkekuatan hukum tetap, tentunya sudah masuk daftar blacklist. Tapi
malah sekarang kesalahan yang sama diulang (pekerjaaan tidak selesai,

uang negara tetap dibayar seolah pekerjaaan sudah selesai??) dan
melibatkan perusahaan dan orang2 yang sama.

Hal ini bisa menimbulkan
penafsiran seolah2 ada persekongkolan untuk mengkorupsi uang negara.

5.
Perlu ada penelitian/penyelidikan, apakah pelaku melakukan modus
operasi dugaan korupsi seperti ini hanya di Magetan, atau juga
melakukannya

di beberapa kabupaten di Jawa Timur khususnya dan seluruh
Indonesia pada umumnya.

=====================================

http://radarmagetan.wordpress.com/2011/12/31/distribusi-buku-dak-terancam-molor/

Distribusi Buku DAK
Terancam Molor

Posted on 31 Desember 2011 by
radarmagetan

MAGETAN- Setelah proyek fisik, LSM Magetan center menyoroti proyek
pengadaan. Terutama yangdibiayai dari APBD Perubahan tahun 201.

Salah satu yang
dikritisi adalah pekerjaan pengadaan buku perpustakaan serta alat peraga
SD/SDLB. Termasuk, pengadaan buku perpustakaan dan alat alat

peraga SMP di lingkup
Dinas Pendidikan (Dindik). "Dari pantauan tim kami di lapangan, sebagian besar
SD dan SMP yang belum mendapat

kiriman buku serta alat perga. Kami takutkan,
distribusi buku dan alat peraganya terancam molor," ujar Direktur Pelaksana LSM
Magetan center, Beni Ardi, kemarin (30/12).

Catatan koran ini, proyek pengdaan
buku dan alat perga SD/ADLB nilainya proyek senilai Rp 9,3 miliar. Pemenangnya
adalah CV Budi Karya

Mandiri dengan nilai penawaran Rp 8,8 miliar.

Sedangkan proyek pengadaan buku dan
alat perga SMP nominalnya hampir Rp 5 miliar. Kedua proyek ini didanai oleh
dana alokasi khusus pendidikan

(DAK) pemerintah tahun, yang sebelumnya gagal
tender di tahun 2010.

Beni mengaku mendapatkan informasi
bahwa sebagian besar buku SD/SDLB masih dalam perjalanan dari Jawa Barat ke
Magetan. Begitu juga dengan

distribusi buku SMP. "Kalau melihat kalender,
harusnya distribusi tidak boleh melebihi bulan Desember. Sebab, ini kan akhir
tahun anggaran," ujar dia.

Itulah sebabnya, Beni mem-warning
kepada Dinas Pendidikan agar tidak main-main dengan proyek DAK pendidikan ini.
"Kalau ada keterlambatan tentu yang kasihan itu pelajar. Karena, mereka sangat
membutuhkan," papar Beni.

Informasi koran ini dari salah satu
rekanan, meski sebagian besar barangnya belum terdistribusi, uang sudah
dicairkan. Beni mengatakan, dengan

kondisi tersebut, pemkab harus berani
menahan pencairan sisa dana proyek pengadaan buku tersebut.

Kepala Dindik Bambang Trianto
mengatakan dalam beberapa hari terkahir ini, proses distribusi buku DAK, baik
tingkat SD/SDLB maupun SMP di Magetan,

sedang berjalan.

(wka/eba)

 

========================================

http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/perkara_detail.php?id=a450f670-9bb2-1bb2-f210-30393330




No Register



1267 K/PID.SUS/2008




Pengadilan Pengaju



PN Megetan




No Surat Pengantar



W14.U25/542/PI.04.02/VII/2008




Jenis Permohonan



K




Jenis Perkara



PID.SUS




Klasifikasi



Korupsi




Tanggal Masuk



01-Aug-08




Tanggal Distribusi



Pemohon



Jaksa dan Terdakwa




Termohon / Terdakwa



Liauw Inggarwati, dkk




Tim Yudisial



H




Hakim P1



Imron Anwari, H., SH, Sp.N., MH




Hakim P2



M. Zaharuddin Utama, H., SH.,
MM.




Hakim P3



Timur P Manurung, SH., MM.




Hakim P4



Hakim P5



Panitera Pengganti



Badrun Zaini, SH




Status



Telah Dikirim ke Pengadilan
Pengaju




Tanggal Putus



23-Jan-09




Amar Putusan



NO




Tanggal Kirim Ke Pengadilan
Pengaju



02-Sep-10




================================================

http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/12b87daaf0e97a90ff383c601498dea8/pdf

Putusan MA perkara 710 K-Pid-Sus-2008



Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.1dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008PUTUSANNo.710K/Pid.Sus/2008DEMIKEADILANBERDASARKANKETUHANANYANGMAHAESAMAHKAMAHAGUNGmemeriksaperkarapidanadalamtingkatkasasitelahmemutuskansebagaiberiktdalamperkaraTerdakwa:

I.Nama:Ir.SAMSULHADIMsi;

tempatlahir:Mojokerto;

umur/tanggallahir:58Tahun/5Oktober1949;

jeniskelamin:Laki-Laki;

kebangsaan:Indonesia;

tempattinggal:Jl.TapakDoroNo.11Malang/Jl.Dewan-

daruNo.5Malang;

agama:Islam;

pekerjaan:MantanKepalaDinasPUKabupatenMagetan(PensiunanPNS)

II.Nama:GIMIN,BE;

tempatlahir:Magetan;

umur/tanggallahir:56Tahun/16Agustus1951;

jeniskelamin:Laki-Laki;

kebangsaan:Indonesia;

tempattinggal:Jl.PucangBaruNo.6BMadiun;

agama:Islampekerjaan:PegawaiKantorDinasPUKabupatenMagetan(PensiunanPNS);

ParaTerdakwaberadadidalamtahanan:

1.PenuntutUmumsejaktanggal28Mei2007sampaidengantanggal16Juni2007;

2.PerpanjanganolehKetuaPengadilanNegerisejaktanggal17Juni2007sampaidengantanggal16
Juli2007;

3.HakimPengadilanNegerisejaktanggal11Juli2007sampaidengantanggal9Agustus2007;

4.PerpanjanganolehKetuaPengadilanNegerisejaktanggal10Agustus2007sampaidengantanggal8Oktober2007;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.1dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008PUTUSANNo.710K/Pid.Sus/2008DEMIKEADILANBERDASARKANKETUHANANYANGMAHAESAMAHKAMAHAGUNGmemeriksaperkarapidanadalamtingkatkasasitelahmemutuskansebagaiberiktdalamperkaraTerdakwa:

I.Nama:Ir.SAMSULHADIMsi;

tempatlahir:Mojokerto;

umur/tanggallahir:58Tahun/5Oktober1949;

jeniskelamin:Laki-Laki;

kebangsaan:Indonesia;

tempattinggal:Jl.TapakDoroNo.11Malang/Jl.Dewan-

daruNo.5Malang;

agama:Islam;

pekerjaan:MantanKepalaDinasPUKabupatenMagetan(PensiunanPNS)

II.Nama:GIMIN,BE;

tempatlahir:Magetan;

umur/tanggallahir:56Tahun/16Agustus1951;

jeniskelamin:Laki-Laki;

kebangsaan:Indonesia;

tempattinggal:Jl.PucangBaruNo.6BMadiun;

agama:Islampekerjaan:PegawaiKantorDinasPUKabupatenMagetan(PensiunanPNS);

ParaTerdakwaberadadidalamtahanan:

1.PenuntutUmumsejaktanggal28Mei2007sampaidengantanggal16Juni2007;

2.PerpanjanganolehKetuaPengadilanNegerisejaktanggal17Juni2007sampaidengantanggal16
Juli2007;

3.HakimPengadilanNegerisejaktanggal11Juli2007sampaidengantanggal9Agustus2007;

4.PerpanjanganolehKetuaPengadilanNegerisejaktanggal10Agustus2007sampaidengantanggal8Oktober2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.2dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/20085.PerpanjanganolehKetuaPengadilanTinggiIsejaktanggal9Oktober2007sampaidengantanggal7November2007;

6.PerpanjanganolehKetuaPengadilanTinggiIIsejaktanggal8November2007sampaidengantanggal7Desembeer2007;

7.HakimPengadilanTinggisejaktanggal28November2007sampaidengantanggal27Desember2007;

8.PerpanjanganolehWakilKetuaPengadilanTinggisejaktanggal28Desember2007sampaidengantanggal26Februari2008;

9.PerpanjanganolehWakilKetuaMahkamahAgungRINo.217/2008/

S.108.Tah.Sus/PP/2008/MA,selama50(limapuluh)hari,terhitungsejaktanhhal26Februari2008;

10.PerpanjanganlagiolehWakilketuaMahkamahAgungRINo.218/2008.

S.108.Tah.Sus/PP/2008/MA,selama60(enampuluh)hari,terhitungsejaktanggal16April2008;

11.DiperpanjanglagiolehWakilKetuaMahkamahAgungRINo.666/2008/

S.108.Tah.Sus/PP/2008/MA,selama30(tigapuluh)hariH-Iterhitungsejaktanggal15Juli2008,danNo.667/2008/S.108.Tan.Sus/PP/2008/

MAselama30(tigapuluh)hariH-IIterhitu ngsejaktanggal15Juli2008;

yangdiajukandimukapersidanganPengadilanNegeriMagetankarenadidakwa:

PRIMAIR:

BahwaterdakwaISAMSULHADI,selakuPj.KepalaDinasPekerjaanUmumKabupatenMagetanberdasarkanSuratKeputusanBupatiMagetanNo.821.2/003/416.042/2001tanggal23Januari2001,baiksecarasendiri-sendirimaupunbersama-samadenganterdakwaIIGIMIN,selakuKasiTataKotaDinasPekerjaanUmumKabupatenMagetanberdasarkanSuratKeputusanBupatiMagetanNomor:821/3227Kept/403.200472002tanggal8Oktober2001dan/atauselakuPimpinanProyek(Pimpro)berdasarkanSuratKeputusanBupatiMagetanNomor:188767Kept/403.01272003tanggal06Januari2003,

Drs.H.SalehMuljono,MM,saksiLiauwInggarwati,saksiTeguhSetiaBudidansaksiSriWahyuni(masing-masingpenuntutannyadilakukansecaratersendiri)

telahmelakukan,menyuruhlakukanatauturutsertamelakukanperbuatan,padasuatuwaktuyangtidakdapatditentukansecarapastipadatahun2003sampaidengan2005atausetidak-tidaknyapadasuatuwaktuantaratahun2003sampaidengantahun2005bertempatdiJalan
Yosonegoro,JalanHasanudinNo.19,

JalanPahlawanMagetanataudisuatutempatyangsetidak-tidaknyamasihtermasukdalamdaerahhukumPengadilanNegeriMagetan,secaramelawanDirektori
Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.2dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/20085.PerpanjanganolehKetuaPengadilanTinggiIsejaktanggal9Oktober2007sampaidengantanggal7November2007;

6.PerpanjanganolehKetuaPengadilanTinggiIIsejaktanggal8November2007sampaidengantanggal7Desembeer2007;

7.HakimPengadilanTinggisejaktanggal28November2007sampaidengantanggal27Desember2007;

8.PerpanjanganolehWakilKetuaPengadilanTinggisejaktanggal28Desember2007sampaidengantanggal26Februari2008;

9.PerpanjanganolehWakilKetuaMahkamahAgungRINo.217/2008/

S.108.Tah.Sus/PP/2008/MA,selama50(limapuluh)hari,terhitungsejaktanhhal26Februari2008;

10.PerpanjanganlagiolehWakilketuaMahkamahAgungRINo.218/2008.

S.108.Tah.Sus/PP/2008/MA,selama60(enampuluh)hari,terhitungsejaktanggal16April2008;

11.DiperpanjanglagiolehWakilKetuaMahkamahAgungRINo.666/2008/

S.108.Tah.Sus/PP/2008/MA,selama30(tigapuluh)hariH-Iterhitungsejaktanggal15Juli2008,danNo.667/2008/S.108.Tan.Sus/PP/2008/

MAselama30(tigapuluh)hariH-IIterhitu ngsejaktanggal15Juli2008;

yangdiajukandimukapersidanganPengadilanNegeriMagetankarenadidakwa:

PRIMAIR:

BahwaterdakwaISAMSULHADI,selakuPj.KepalaDinasPekerjaanUmumKabupatenMagetanberdasarkanSuratKeputusanBupatiMagetanNo.821.2/003/416.042/2001tanggal23Januari2001,baiksecarasendiri-sendirimaupunbersama-samadenganterdakwaIIGIMIN,selakuKasiTataKotaDinasPekerjaanUmumKabupatenMagetanberdasarkanSuratKeputusanBupatiMagetanNomor:821/3227Kept/403.200472002tanggal8Oktober2001dan/atauselakuPimpinanProyek(Pimpro)berdasarkanSuratKeputusanBupatiMagetanNomor:188767Kept/403.01272003tanggal06Januari2003,

Drs.H.SalehMuljono,MM,saksiLiauwInggarwati,saksiTeguhSetiaBudidansaksiSriWahyuni(masing-masingpenuntutannyadilakukansecaratersendiri)

telahmelakukan,menyuruhlakukanatauturutsertamelakukanperbuatan,padasuatuwaktuyangtidakdapatditentukansecarapastipadatahun2003sampaidengan2005atausetidak-tidaknyapadasuatuwaktuantaratahun2003sampaidengantahun2005bertempatdiJalan
Yosonegoro,JalanHasanudinNo.19,

JalanPahlawanMagetanataudisuatutempatyangsetidak-tidaknyamasihtermasukdalamdaerahhukumPengadilanNegeriMagetan,secaramelawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.3dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008hukumtelahmelakukanperbuatanmemperkayadirisendiriatauoranglainatausuatukorporasi,yangdapatmerugikankeuangannegaraatauperekonomiannegara,perbuatanmanamerupakanbeberapaperbuatanyangadahubung-

annyasedemikianrupa,sehinggaharusdipandangsebagaiperbuatanberlanjut,

yangdilakukandengancara-carasebagaiberikut:

BahwaPemerintahDaerahKabupatenMagetandenganpersetujuanDPRDMagetanmenetapkanpembangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDMagetandenganenggunakandanayangbersumberdariAPBDKabupatenMagetanuntuktahun2003,tahun2004dantahun2005denganperinciansebagaiberikut:

Tahunanggaran2003(tahapI):

PembangunanGedungSerbaGunaDIPDA:915/74/40.021/APBD/2003tanggal15September2003Nilaidana:Rp.4.500.000.000,00(empatmilyarlimaratusjutarupiah)

PembangunanGedungDPRDDIPDA:915/73/40.02l/APBD/2003tanggal15September2003Nilaidana:Rp.450.000.000,00(empatratuslimapuluhjutarupiah)

Tahunanggaran2004(tahapII):

PembangunangedungSerbaGun
aPeraturanDaerahNo.4tahun2004tanggal21Juni2004tentangAPBDKabupatenMagetan.

Nilaidana:Rp.4.925.000.000,00(empatmilyarsembilanratusduapuluhlimajutarupiah)

PembangunangedungDPRDPeraturanDaerahNo.4tahun2004tanggal21Juni2004tentangAPBDKabupatenMagetan.

Nilaidana:Rp.3.000.000.000,00(tigamilyarrupiah)

UntukPembangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDTahunanggaran2005(TahapIII),terayatapekerjaansudahdiselesaikanpadatahun2004olehkontraktordengannilaikontraksebesarRp.15.366.300.000,00(limabelasmilyartigaratusenampuluhenamjutatigaratusriburupiah).

BahwaTerdakwaIdanTerdakwaIIdalampelaksanaanPembangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDseharusnyaberpedomanpadaketentuanhukumyangberakuantaralain:

1.KeputusanPresiden(Keppres)RepublikIndonesiaNomor18tahun2000,

tanggal3Mei2000tentangPedomanpelaksanaanpengadaanBarang/JasaInstansipemerintahyangmengaturantaralain:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.3dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008hukumtelahmelakukanperbuatanmemperkayadirisendiriatauoranglainatausuatukorporasi,yangdapatmerugikankeuangannegaraatauperekonomiannegara,perbuatanmanamerupakanbeberapaperbuatanyangadahubung-

annyasedemikianrupa,sehinggaharusdipandangsebagaiperbuatanberlanjut,

yangdilakukandengancara-carasebagaiberikut:

BahwaPemerintahDaerahKabupatenMagetandenganpersetujuanDPRDMagetanmenetapkanpembangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDMagetandenganenggunakandanayangbersumberdariAPBDKabupatenMagetanuntuktahun2003,tahun2004dantahun2005denganperinciansebagaiberikut:

Tahunanggaran2003(tahapI):

PembangunanGedungSerbaGunaDIPDA:915/74/40.021/APBD/2003tanggal15September2003Nilaidana:Rp.4.500.000.000,00(empatmilyarlimaratusjutarupiah)

PembangunanGedungDPRDDIPDA:915/73/40.02l/APBD/2003tanggal15September2003Nilaidana:Rp.450.000.000,00(empatratuslimapuluhjutarupiah)

Tahunanggaran2004(tahapII):

PembangunangedungSerbaGun aPeraturanDaerahNo.4tahun2004tanggal21Juni2004tentangAPBDKabupatenMagetan.

Nilaidana:Rp.4.925.000.000,00(empatmilyarsembilanratusduapuluhlimajutarupiah)

PembangunangedungDPRDPeraturanDaerahNo.4tahun2004tanggal21Juni2004tentangAPBDKabupatenMagetan.

Nilaidana:Rp.3.000.000.000,00(tigamilyarrupiah)

UntukPembangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDTahunanggaran2005(TahapIII),terayatapekerjaansudahdiselesaikanpadatahun2004olehkontraktordengannilaikontraksebesarRp.15.366.300.000,00(limabelasmilyartigaratusenampuluhenamjutatigaratusriburupiah).

BahwaTerdakwaIdanTerdakwaIIdalampelaksanaanPembangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDseharusnyaberpedomanpadaketentuanhukumyangberakuantaralain:

1.KeputusanPresiden(Keppres)RepublikIndonesiaNomor18tahun2000,

tanggal3Mei2000tentangPedomanpelaksanaanpengadaanBarang/JasaInstansipemerintahyangmengaturantaralain:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.4dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008Pasal7ayat(4)menyebutkanbahwa"Kepalakantor/satuankerja/pemimpinproyek/bagianproyeh/pejabatyangdisamakan/ditunjukdilarangmengadakanikatanapabilabelumadaanggaranatautidakcukuptersediaanggaranyangakanmengakibatkandilampauinyabatasanggranyangtersediauntukkegiatan/proyekyangbersangkutan";

Pasal9ayat(1)hurufbmenyebutkanbahwa"penyediabarang/jasayangterkaitdanberpartisipasidalampengadaanbarang/jasaharusmemenuhipersyaratanmemilikisumberdayamanusia,modal,peralatandanfasilitaslainyangdiperlukandalampengadaanbarang/jasa";

Pasal12ayat(2)hurufcmenyebutkanbahwa"PenunjukanLangsungyaitupengadaanbarang/jasayangpenyediabarang/jasanyaditentukanolehkepalakantor/satuankerja/pemimpinproyek/bagianproyek/pejabatyangdisamakan/ditunjukdanditetapkanuntuk:

i.pengadaanbarang/jasayangberskalakecil;atauii.pengadaanbarang/jasayangsetelahdilakukanpelelanganulanghanya1(satu)pesertayangmemenuhisyarat;atauiii.pengadaanyangbersifatmendes
ak/khusussetelahmendapatkanpersetujuandariMenteri/kepalalembagaPemerintahNonDepartemen/Gubernur/Bupati/Walikota/direksiBUMN/BUMD;atauiv.penyediaanbarang/jasatunggal;

Pasal30ayat(3)menyebutkanbahwa"Penyediabarang/jasadilarangmengalihkantanggungjawabsebagianatauseluruhpekejaanutamadenganmensubkontrakankepadapihaklaindengancaradanalasanapapn,kecualidisubkontrakkankepadapenyediabarang/jasaspesialis";

2.KeputusanPresiden(Keppres)RepublikIndonesiaNomor80Tahun2003tanggal3Nopember2003tentangPedomanPengadaanBarang/JasaPemerintahjo.PeraturanPresidenRepublikIndonesiaNomor32Tahun2005TentangPerubahanKeduaAtasKeputusanPresidenRepublik.IndonesiaNomor80Tahun2003tanggal3Nopember2003tentangPedomanPengadaanBarang/JasaPemerintah,yangmengaturantaralain:

Pasal2ayat(2)menyebutkanbahwa"tujuandiberlakukannyaKeputusanPresideniniadalahagarpelaksanaanpengadaanbarang/jasayangsebagianatauseluruhnyadibiayaiAPBN/APBDdilakukansecaraefisien,efektif,terbukadanbersaing,transparan
,adil/tidakdiskriminatif,danakuntabel".

Pasal9ayat(4)menyebutkanbahwa"penggunabarang/jasadilarangmengadakanikatanperjanjiandenganpenyediabarang/jasaapabilabelumtersediaanggaranatautidakcukuptersediaanggaranyangakanDirektori
Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.4dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008Pasal7ayat(4)menyebutkanbahwa"Kepalakantor/satuankerja/pemimpinproyek/bagianproyeh/pejabatyangdisamakan/ditunjukdilarangmengadakanikatanapabilabelumadaanggaranatautidakcukuptersediaanggaranyangakanmengakibatkandilampauinyabatasanggranyangtersediauntukkegiatan/proyekyangbersangkutan";

Pasal9ayat(1)hurufbmenyebutkanbahwa"penyediabarang/jasayangterkaitdanberpartisipasidalampengadaanbarang/jasaharusmemenuhipersyaratanmemilikisumberdayamanusia,modal,peralatandanfasilitaslainyangdiperlukandalampengadaanbarang/jasa";

Pasal12ayat(2)hurufcmenyebutkanbahwa"PenunjukanLangsungyaitupengadaanbarang/jasayangpenyediabarang/jasanyaditentukanolehkepalakantor/satuankerja/pemimpinproyek/bagianproyek/pejabatyangdisamakan/ditunjukdanditetapkanuntuk:

i.pengadaanbarang/jasayangberskalakecil;atauii.pengadaanbarang/jasayangsetelahdilakukanpelelanganulanghanya1(satu)pesertayangmemenuhisyarat;atauiii.pengadaanyangbersifatmendes
ak/khusussetelahmendapatkanpersetujuandariMenteri/kepalalembagaPemerintahNonDepartemen/Gubernur/Bupati/Walikota/direksiBUMN/BUMD;atauiv.penyediaanbarang/jasatunggal;

Pasal30ayat(3)menyebutkanbahwa"Penyediabarang/jasadilarangmengalihkantanggungjawabsebagianatauseluruhpekejaanutamadenganmensubkontrakankepadapihaklaindengancaradanalasanapapn,kecualidisubkontrakkankepadapenyediabarang/jasaspesialis";

2.KeputusanPresiden(Keppres)RepublikIndonesiaNomor80Tahun2003tanggal3Nopember2003tentangPedomanPengadaanBarang/JasaPemerintahjo.PeraturanPresidenRepublikIndonesiaNomor32Tahun2005TentangPerubahanKeduaAtasKeputusanPresidenRepublik.IndonesiaNomor80Tahun2003tanggal3Nopember2003tentangPedomanPengadaanBarang/JasaPemerintah,yangmengaturantaralain:

Pasal2ayat(2)menyebutkanbahwa"tujuandiberlakukannyaKeputusanPresideniniadalahagarpelaksanaanpengadaanbarang/jasayangsebagianatauseluruhnyadibiayaiAPBN/APBDdilakukansecaraefisien,efektif,terbukadanbersaing,transparan
,adil/tidakdiskriminatif,danakuntabel".

Pasal9ayat(4)menyebutkanbahwa"penggunabarang/jasadilarangmengadakanikatanperjanjiandenganpenyediabarang/jasaapabilabelumtersediaanggaranatautidakcukuptersediaanggaranyangakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.5dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008mengakibatkandilampauinyabatasanggaranyangtersediauntukkegiatan/proyekyangdibiayaiddriAPBN/APBD".

Pasal13ayat(1)menyebutkanbahwa"penggunabarang/jasamemilikihargaperkiraansendiri(HPS)yangdikalkulasikansecarakeahliandanberdasarkandatayangdapatdipertanggungjawabkan".

Pasal40ayat(3)menyatakanbahwa"dalamperjanjianwajibmencantumkanpersyaratanpenggunaan:

a.standarnasionalIndonesia(SNJ)ataustandarlainyangberlakudan/ataustandarinternasionalyangsetarayangditetapkanolehinstansiterkaityangberwenang;

3.KeputusanMenteriPermukimanDanPrasaranaWilayahNomor:

332/KPTS/M/2002tanggal21Agustus2002tentangPedomanTeknisPembangunanBangunanGedungNegara:

BabIIHurufAangka2"yangtermasukklasifikasibangunantidaksederhana,antaralain:Gedungkantoryangbelumadadisainprototipenya,

ataugedungkantordenganluasdiatasdari500m2ataugedungkantorbertingkatdiatasdualantai."

BabVHurufCangka1"Untukproyek-proyekyangkarenakondisinyatida
kdapatdiselesaikandalamsatutahunanggaran,sehinggamemerlukanpersetujuanmultiyearsproject,pengadaandokumenperencanaannyadiselesaikanpadatahunanggaranpertama"

BabVHurufEangka2"PembinaanteknisdilaksanakanmelaluipemberianbimbinganteknisuntukmenggunakanStandarNasionalIndonesia(SNI)danPedoman/PetunjukTeknisyangditetapkanolehMenteriPermukimandanPrasaranaWilayah"

BabIIIHurufAangka3,"yangtermasukklasifikasiBangunanKhusus,

antaralain

.istananegaradanrumahjabatanpresiden&wakilpresiden

.wismanegara

.gedunginstalasinuklir

.gedunglaboratorium

.gedungterminaludara/laut/darat

.stasiunkeretaapi

.stadionolahraga

.rumahtahanan

.gudangbendaberbahayaDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.5dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008mengakibatkandilampauinyabatasanggaranyangtersediauntukkegiatan/proyekyangdibiayaiddriAPBN/APBD".

Pasal13ayat(1)menyebutkanbahwa"penggunabarang/jasamemilikihargaperkiraansendiri(HPS)yangdikalkulasikansecarakeahliandanberdasarkandatayangdapatdipertanggungjawabkan".

Pasal40ayat(3)menyatakanbahwa"dalamperjanjianwajibmencantumkanpersyaratanpenggunaan:

a.standarnasionalIndonesia(SNJ)ataustandarlainyangberlakudan/ataustandarinternasionalyangsetarayangditetapkanolehinstansiterkaityangberwenang;

3.KeputusanMenteriPermukimanDanPrasaranaWilayahNomor:

332/KPTS/M/2002tanggal21Agustus2002tentangPedomanTeknisPembangunanBangunanGedungNegara:

BabIIHurufAangka2"yangtermasukklasifikasibangunantidaksederhana,antaralain:Gedungkantoryangbelumadadisainprototipenya,

ataugedungkantordenganluasdiatasdari500m2ataugedungkantorbertingkatdiatasdualantai."

BabVHurufCangka1"Untukproyek-proyekyangkarenakondisinyatida
kdapatdiselesaikandalamsatutahunanggaran,sehinggamemerlukanpersetujuanmultiyearsproject,pengadaandokumenperencanaannyadiselesaikanpadatahunanggaranpertama"

BabVHurufEangka2"PembinaanteknisdilaksanakanmelaluipemberianbimbinganteknisuntukmenggunakanStandarNasionalIndonesia(SNI)danPedoman/PetunjukTeknisyangditetapkanolehMenteriPermukimandanPrasaranaWilayah"

BabIIIHurufAangka3,"yangtermasukklasifikasiBangunanKhusus,

antaralain

.istananegaradanrumahjabatanpresiden&wakilpresiden

.wismanegara

.gedunginstalasinuklir

.gedunglaboratorium

.gedungterminaludara/laut/darat

.stasiunkeretaapi

.stadionolahraga

.rumahtahanan

.gudangbendaberbahaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.6dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008

.gedungbersifatmonumental

.gedunguntukpertahanan

.gedungkantorperwakilanNegaraR.I.diluarnegeri4.SuratKeputusanBersamaMenteriKeuanganRepublikIndonesiadanKepalaBadanPerencanaanPembangunanNasionalNomor:S-427A/2000tanggal03Mei2000tentangNomor:S-2262/D.2/05/2000PetunjukTeknisPelaksanaanKeputusanPresidenR.I.Nomor18tahun2000antaralain:BabIangka7hurufgyangmenyebutkan"Penunjukanlangsungdapatdilakukanuntuk:

1.Keadaantertentuyaitu:

a)penanganandaruratuntukkeamanandankeselamatanmasyarakatyangpelaksanaanpekerjaannyatidakdapatditunda,atauharusdilakukansegera,termasukpenanganandaruratakibatbencanaalam,danataub)pekerjaanyangperludirahasiakanyangmenyangkutkeamanandankeselamatanNegarayangditetapkanolehpresiden,danatauc)pekerjaanyangberskalakecildengannilaimaksimumRp.

50.000.000,-dst.

2.Pengadaanbarang/jasakhusus:

a)Pekerjaanberdasarkantarifresmiyangditetapkanpemerintah,ataub)Pekerjaanbarangspesifikyang
hanyadapatdilaksanakanolehsatupenyediabarangjasa,pabrikan,pemeganghakpaten;atauc)merupakanhasilproduksiusahakecilataukoperasikecilataupengrajinindustrikecilyangtelahmempunyaipasardanhargayangrelatifmantap,ataud)Jenispekerjaanyangseluruhnyadilaksanakanolehkelompokswadayamasyarakat:ataue)Pekerjaanyangkompleksyanghanyadapatdilaksanakandenganpenggunaanteknologikhususdanatauhanyaadasatupenyediabarang/jasayangmampumengaplikasikannya.

Bahwaketentuan-ketentuansebagaimanadiuraikandiatastidakdilaksanakanolehterdakwaIdanterdakwaIIdalamrangkaprosespengadaandanpelaksanaanProyekPemangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDKab.Magetan,yangterlihatdalamuraianberikut:

-TerdakwaIselakuKepalaDinasPekerjaanUmummembuatNotaDinasditujukankepadaBupatiMagetandenganNomor:640/369/403.103/2003tanggal23Mi2003,tanpamelaluiSekretarisDaerahKabupatenMagetan,

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.6dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008

.gedungbersifatmonumental

.gedunguntukpertahanan

.gedungkantorperwakilanNegaraR.I.diluarnegeri4.SuratKeputusanBersamaMenteriKeuanganRepublikIndonesiadanKepalaBadanPerencanaanPembangunanNasionalNomor:S-427A/2000tanggal03Mei2000tentangNomor:S-2262/D.2/05/2000PetunjukTeknisPelaksanaanKeputusanPresidenR.I.Nomor18tahun2000antaralain:BabIangka7hurufgyangmenyebutkan"Penunjukanlangsungdapatdilakukanuntuk:

1.Keadaantertentuyaitu:

a)penanganandaruratuntukkeamanandankeselamatanmasyarakatyangpelaksanaanpekerjaannyatidakdapatditunda,atauharusdilakukansegera,termasukpenanganandaruratakibatbencanaalam,danataub)pekerjaanyangperludirahasiakanyangmenyangkutkeamanandankeselamatanNegarayangditetapkanolehpresiden,danatauc)pekerjaanyangberskalakecildengannilaimaksimumRp.

50.000.000,-dst.

2.Pengadaanbarang/jasakhusus:

a)Pekerjaanberdasarkantarifresmiyangditetapkanpemerintah,ataub)Pekerjaanbarangspesifikyang
hanyadapatdilaksanakanolehsatupenyediabarangjasa,pabrikan,pemeganghakpaten;atauc)merupakanhasilproduksiusahakecilataukoperasikecilataupengrajinindustrikecilyangtelahmempunyaipasardanhargayangrelatifmantap,ataud)Jenispekerjaanyangseluruhnyadilaksanakanolehkelompokswadayamasyarakat:ataue)Pekerjaanyangkompleksyanghanyadapatdilaksanakandenganpenggunaanteknologikhususdanatauhanyaadasatupenyediabarang/jasayangmampumengaplikasikannya.

Bahwaketentuan-ketentuansebagaimanadiuraikandiatastidakdilaksanakanolehterdakwaIdanterdakwaIIdalamrangkaprosespengadaandanpelaksanaanProyekPemangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDKab.Magetan,yangterlihatdalamuraianberikut:

-TerdakwaIselakuKepalaDinasPekerjaanUmummembuatNotaDinasditujukankepadaBupatiMagetandenganNomor:640/369/403.103/2003tanggal23Mi2003,tanpamelaluiSekretarisDaerahKabupatenMagetan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.7dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008dalamNotaDinastersebutberisikanusulanpenunjukanlangsungterhadapCV.NululdenganDirekturnyaIr.HeruGadingKenconountukmelaksanakanPekerjaanPerencanaanPembangunanGedungSerbaGunaTahapI,NotaDinastersebutdisetujuiolehBupatiMagetanpadatanggal24Mi2003.

-AtaspersetujuantersebutTerdakwaIIselakuPimpinanProyekmemerintahkanKetuaPanitiaPengadaanuntukmenunjukCVNululsebagaiKonsultanPerecanaBangunanSerbaGunadanTerdakwaIImenandatanganiSuratPerintahMulaiKerjatertanggal01Agustus2003Nomor05/SB/403.102/VII/2003.

-KemudianTerdakwaImembuatNotaDinasditujukankepadaBupatiMagetandengannomor640/324/A/2003tanggal28Mi2003tentangUsulanPenunjukanLangsungKonsultanPerencanaCV.YosonegorountukperencanaanpembangunangedungDPRDdanusulanpelaksanaanfisikpembangunangedungDPRDolehCV.BudiKaryaMandirimelaluiSekretarisDaerahKabupatenMagetandandisetujuiolehBupatiMagetantanggal28Mi2003.

-CV.YosonegoromenerimaSuratPenunjukanLangsungperencanaanpembangun
angedungDPRDdariPanitiaPengadaanBarang/JasadenganSuratNomor2/01/PAN/P.403.102/VIII/2003tanggal04Agustus2003,danSuratPerintahMulaiKerjadariTerdakwaII(Pimpro)tertanggal15Agustus2003Nomor04/DPRD/403.102/VIII/2003.

-BahwasebelumdilaksanakannyaProyekSerbaGunadanProyekGedungDPRDKab.Magetan,padasekitarbulanMitahun2003SaksiLiauwInggarwati,direkturPT.ArsaJelitayangtelahkenaldenganTerdakwaIdanTerdakwaIIsejaktahun2002,yaitupadasaatpembangunanProyekPasarPlaosan,menghadapDrs.H.SALEHMULJONO,MMselakuBupatiMagetanuntukmemintaProyekPembangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDdiKabupatenMagetan.AtaspermintaansaksiLiauwInggarwatitersebut,Drs.H.SALEHMULJONO,MMselakuBupatiMagetanmenyuruhsaksiLiauwInggarwatiuntukmenghadapTerdakwaIgunamenindaklanjutipermintaansaksiLiauwInggarwatitersebt.

-BahwakemudianTerdakwaIpadatanggal05September2003denganNotaDinasNomor640/370/403.102/2003yangditujukankepadaBupatiMagetanmengusulkanPenunjukanLangsungCV.BudiBersaudarasebagaipelaksanapembang
unanGedungSerbaGunaTahapI,danolehBupatiMagetandisetujuidengandisposisiNomor8068.SelanjutnyaTerdakwaIIdenganSurattertanggal06September2003Nomor16/SB/493.102Direktori
Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.7dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008dalamNotaDinastersebutberisikanusulanpenunjukanlangsungterhadapCV.NululdenganDirekturnyaIr.HeruGadingKenconountukmelaksanakanPekerjaanPerencanaanPembangunanGedungSerbaGunaTahapI,NotaDinastersebutdisetujuiolehBupatiMagetanpadatanggal24Mi2003.

-AtaspersetujuantersebutTerdakwaIIselakuPimpinanProyekmemerintahkanKetuaPanitiaPengadaanuntukmenunjukCVNululsebagaiKonsultanPerecanaBangunanSerbaGunadanTerdakwaIImenandatanganiSuratPerintahMulaiKerjatertanggal01Agustus2003Nomor05/SB/403.102/VII/2003.

-KemudianTerdakwaImembuatNotaDinasditujukankepadaBupatiMagetandengannomor640/324/A/2003tanggal28Mi2003tentangUsulanPenunjukanLangsungKonsultanPerencanaCV.YosonegorountukperencanaanpembangunangedungDPRDdanusulanpelaksanaanfisikpembangunangedungDPRDolehCV.BudiKaryaMandirimelaluiSekretarisDaerahKabupatenMagetandandisetujuiolehBupatiMagetantanggal28Mi2003.

-CV.YosonegoromenerimaSuratPenunjukanLangsungperencanaanpembangun
angedungDPRDdariPanitiaPengadaanBarang/JasadenganSuratNomor2/01/PAN/P.403.102/VIII/2003tanggal04Agustus2003,danSuratPerintahMulaiKerjadariTerdakwaII(Pimpro)tertanggal15Agustus2003Nomor04/DPRD/403.102/VIII/2003.

-BahwasebelumdilaksanakannyaProyekSerbaGunadanProyekGedungDPRDKab.Magetan,padasekitarbulanMitahun2003SaksiLiauwInggarwati,direkturPT.ArsaJelitayangtelahkenaldenganTerdakwaIdanTerdakwaIIsejaktahun2002,yaitupadasaatpembangunanProyekPasarPlaosan,menghadapDrs.H.SALEHMULJONO,MMselakuBupatiMagetanuntukmemintaProyekPembangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDdiKabupatenMagetan.AtaspermintaansaksiLiauwInggarwatitersebut,Drs.H.SALEHMULJONO,MMselakuBupatiMagetanmenyuruhsaksiLiauwInggarwatiuntukmenghadapTerdakwaIgunamenindaklanjutipermintaansaksiLiauwInggarwatitersebt.

-BahwakemudianTerdakwaIpadatanggal05September2003denganNotaDinasNomor640/370/403.102/2003yangditujukankepadaBupatiMagetanmengusulkanPenunjukanLangsungCV.BudiBersaudarasebagaipelaksanapembang
unanGedungSerbaGunaTahapI,danolehBupatiMagetandisetujuidengandisposisiNomor8068.SelanjutnyaTerdakwaIIdenganSurattertanggal06September2003Nomor16/SB/493.102

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah
Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.8dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008DC/2003memerintahkanpanitiapengadaanbarang/jasauntukmemprosespenunjukanlangsungkepadaCV.BudiBersaudarauntukpembangunangedungSerbaGuna,dandengansurattertanggal26September2003Nomor05/DPRD/403.102/DC/2003memerintahkanpanitiapengadaanbarang/jasauntukmemprosespenunjukanlangsungkepadaCV.BudiKaryaMandiriuntukpembangunangedungDPRD.KemudianTerdakwaIIselakuPimpromembuatSuratPerintahMulaiKerjapembangunangedungSerbaGunatanggal17September2003Nomor09/SB/403.023/IX/2003dandibuatpulaSuratPerintahMulaiKerjapembangunangedungDPRDKab.Magetantertanggal10Oktober2003Nomor07/DPRD/403.102/X/2003.

-BahwadalamkenyataannyaC.V.BudiBersaudarayangditunjukuntukmelaksanakanPembangunanGedungSerbaGunadanCV.BudiKaryaMandiriyangditunjukuntukpembangunangedungDPRD,adalahtidakmelaksanakanproyek-proyekpembangunandimaksudkarenatidakmemilikitenagateknikataupuntidakmemilikikemampuanuntukmengerjakanpembangunanGedungSerbaGunaaupunGedungDPRD,olehkarena
ituhanyadipakainamanyaolehSaksiLiauwInggarwatiuntukmelengkapidokumen-dokumenyangberkaitandenganpenunjukanlangsung,padahalyangmengerjakanproyektersebutadalahperusahaanlainyaituPT.SuburSaranaMitraSejatidariMalangdenganDirekturSulistiyaPrabowo,SE,

denganpenyandangdananyaadalahSaksiLiauwInggarwati,direkturP.T.

ArsaJelita.Untukkerjasamatersebut,CV.BudiKaryaMandiridengandirekturnyasaksiTeguhSetiaBudidanCV.BudiBersaudaradengandirekturnyasaksiSriWahyuniuntukproyekpembangunantersebutmendapatimbalanuangperbulanmasing-masingsebesarRp.2.000.000,-

(duajutarupiah)darisaksiLiauwInggarwatidansetelahproyekselesai,

dijanjikanmendapat25%darikeuntunganbersih.

-Bahwawalaupunproyek-proyekpembangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDKabupatenMagetanbelumdimulai,namunsaksiLiauwInggarwatidatangkeBagianKeuangandenganmembawaSPMK(SuratPerintahMulaiKerja)untukC.V.BudiBersaudaratanpadilengkapidenganSPMU(SuratPerintahMembayarUang)danSPP(SuratPerintahPembayaran).Ataskedatanga
nsaksiLiauwInggarwatitersebutsaksiMeiSugihartini,SHselakuKepalaBagianKeuanganKabupatenmelakukankonfirmasikepadaTerdakwaIIselakuPimpromengenaikebenaranketerangansaksiLiauwInggarati,danolehTerdakwaIIdibenarkandandiberikanpulanomordantanggalSPPbesertakelengkapanSPMK.KepalaDirektori
Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.8dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008DC/2003memerintahkanpanitiapengadaanbarang/jasauntukmemprosespenunjukanlangsungkepadaCV.BudiBersaudarauntukpembangunangedungSerbaGuna,dandengansurattertanggal26September2003Nomor05/DPRD/403.102/DC/2003memerintahkanpanitiapengadaanbarang/jasauntukmemprosespenunjukanlangsungkepadaCV.BudiKaryaMandiriuntukpembangunangedungDPRD.KemudianTerdakwaIIselakuPimpromembuatSuratPerintahMulaiKerjapembangunangedungSerbaGunatanggal17September2003Nomor09/SB/403.023/IX/2003dandibuatpulaSuratPerintahMulaiKerjapembangunangedungDPRDKab.Magetantertanggal10Oktober2003Nomor07/DPRD/403.102/X/2003.

-BahwadalamkenyataannyaC.V.BudiBersaudarayangditunjukuntukmelaksanakanPembangunanGedungSerbaGunadanCV.BudiKaryaMandiriyangditunjukuntukpembangunangedungDPRD,adalahtidakmelaksanakanproyek-proyekpembangunandimaksudkarenatidakmemilikitenagateknikataupuntidakmemilikikemampuanuntukmengerjakanpembangunanGedungSerbaGunaaupunGedungDPRD,olehkarena
ituhanyadipakainamanyaolehSaksiLiauwInggarwatiuntukmelengkapidokumen-dokumenyangberkaitandenganpenunjukanlangsung,padahalyangmengerjakanproyektersebutadalahperusahaanlainyaituPT.SuburSaranaMitraSejatidariMalangdenganDirekturSulistiyaPrabowo,SE,

denganpenyandangdananyaadalahSaksiLiauwInggarwati,direkturP.T.

ArsaJelita.Untukkerjasamatersebut,CV.BudiKaryaMandiridengandirekturnyasaksiTeguhSetiaBudidanCV.BudiBersaudaradengandirekturnyasaksiSriWahyuniuntukproyekpembangunantersebutmendapatimbalanuangperbulanmasing-masingsebesarRp.2.000.000,-

(duajutarupiah)darisaksiLiauwInggarwatidansetelahproyekselesai,

dijanjikanmendapat25%darikeuntunganbersih.

-Bahwawalaupunproyek-proyekpembangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDKabupatenMagetanbelumdimulai,namunsaksiLiauwInggarwatidatangkeBagianKeuangandenganmembawaSPMK(SuratPerintahMulaiKerja)untukC.V.BudiBersaudaratanpadilengkapidenganSPMU(SuratPerintahMembayarUang)danSPP(SuratPerintahPembayaran).Ataskedatanga
nsaksiLiauwInggarwatitersebutsaksiMeiSugihartini,SHselakuKepalaBagianKeuanganKabupatenmelakukankonfirmasikepadaTerdakwaIIselakuPimpromengenaikebenaranketerangansaksiLiauwInggarati,danolehTerdakwaIIdibenarkandandiberikanpulanomordantanggalSPPbesertakelengkapanSPMK.Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.9dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008BagianKeuangankemudianmembuatNotaDinaskepadaBupatiMagetantanggal23September2003danmendapatkanpersetujuanuntukpencairandanaungmukaTahapI(20%)dengananggaranRp.540.000.000,-yangditujukankepadaCV.BudiBersaudarasebagaipelaksanapembangunansesuaidengankontrak.

-BahwaberdasarkanSKBupatiMagetanNomor188/303/Kept./403.012/2003tanggal28Mi2003tentangPenetapanhargasatuanbahandanupahkhususuntukproyekPembangunanGedungSerbaGunadangedungDPRDMagetan,danjugaSKBupatiMagetanNomor188/456/Kept./403.102/2003tanggal10Desember2003DanaAPBDuntuktahunanggaran2004,

ternyatamenggunakanstandaruntukwilayahatas/pegunungan,padahalberdasarkanSuratdariKepalaTopografiKodamVBrawijayaNomor:

B/409/DC/2006tanggal20September2006,yangpadapokoknyamenerangkanbahwaletakpembangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDKabupatenMagetanberadapadadataranrendah.DengandemikianpembangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDKabupatenMagetanmengeluarkanbiayayanglebihtinggid
arisemestinya.

-Berdasarkankontrakyangtelahdisetujui,makaproyekpembangunangedungSerbagunatahapIdiselesaikanpadatanggal15Januari2004namunTerdakwaIItelahmenandatanganiBeritaAcaraPenyrahandariKontraktorC.V.BudiBersaudarapadatanggal13Nopember2003denganalasanuntukmengambildanapemeliharaansebesar5%agartidakhangus.

-BahwapembangunanTahapIuntukgedungSerbaGunaselesaipadabulanDesember2003.tahapIIselesaidikerjakanbulanAgustus2004dantahapIIIselesaibulanOktober2004.MeskipungambarperencanaangedungSerbaGunatersebutbelumselesaibaikuntuktahapI,tahapIImaupuntahapIII,namunpelaksanaantahapIsudahdikerjakanolehCV.BudiBersaudarapadabulanOktober2003,dankarenapekerjaanperencanaanbelumselesaitetapipembangunanfisiksudahdilaksanakanberakibatpadaadanyapekerjaantambahkurang,sedangkanmenurutketentuanKepMenKimpraswilNomor332/KPTS/M/2002tanggal21Agustus2002bahwapelaksanaankonstruksifisikdilakukanberdasarkandokumenpelelanganyangtelahdisusunolehperencanakontrusidengansegalatambahan
danperubahanpadapenjelasanpekerjaanwaktupelelangansertaketentuanteknis(pedomandanstandardteknis)yangberlaku.DemikianpulapelaksanaanpembangunangedungserbagunadanDPRDtahapIIIolehTerdakwaItelahdibuatkontrakdenganrekanandanpekerjaaanpem-

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.9dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008BagianKeuangankemudianmembuatNotaDinaskepadaBupatiMagetantanggal23September2003danmendapatkanpersetujuanuntukpencairandanaungmukaTahapI(20%)dengananggaranRp.540.000.000,-yangditujukankepadaCV.BudiBersaudarasebagaipelaksanapembangunansesuaidengankontrak.

-BahwaberdasarkanSKBupatiMagetanNomor188/303/Kept./403.012/2003tanggal28Mi2003tentangPenetapanhargasatuanbahandanupahkhususuntukproyekPembangunanGedungSerbaGunadangedungDPRDMagetan,danjugaSKBupatiMagetanNomor188/456/Kept./403.102/2003tanggal10Desember2003DanaAPBDuntuktahunanggaran2004,

ternyatamenggunakanstandaruntukwilayahatas/pegunungan,padahalberdasarkanSuratdariKepalaTopografiKodamVBrawijayaNomor:

B/409/DC/2006tanggal20September2006,yangpadapokoknyamenerangkanbahwaletakpembangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDKabupatenMagetanberadapadadataranrendah.DengandemikianpembangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDKabupatenMagetanmengeluarkanbiayayanglebihtinggid
arisemestinya.

-Berdasarkankontrakyangtelahdisetujui,makaproyekpembangunangedungSerbagunatahapIdiselesaikanpadatanggal15Januari2004namunTerdakwaIItelahmenandatanganiBeritaAcaraPenyrahandariKontraktorC.V.BudiBersaudarapadatanggal13Nopember2003denganalasanuntukmengambildanapemeliharaansebesar5%agartidakhangus.

-BahwapembangunanTahapIuntukgedungSerbaGunaselesaipadabulanDesember2003.tahapIIselesaidikerjakanbulanAgustus2004dantahapIIIselesaibulanOktober2004.MeskipungambarperencanaangedungSerbaGunatersebutbelumselesaibaikuntuktahapI,tahapIImaupuntahapIII,namunpelaksanaantahapIsudahdikerjakanolehCV.BudiBersaudarapadabulanOktober2003,dankarenapekerjaanperencanaanbelumselesaitetapipembangunanfisiksudahdilaksanakanberakibatpadaadanyapekerjaantambahkurang,sedangkanmenurutketentuanKepMenKimpraswilNomor332/KPTS/M/2002tanggal21Agustus2002bahwapelaksanaankonstruksifisikdilakukanberdasarkandokumenpelelanganyangtelahdisusunolehperencanakontrusidengansegalatambahan
danperubahanpadapenjelasanpekerjaanwaktupelelangansertaketentuanteknis(pedomandanstandardteknis)yangberlaku.DemikianpulapelaksanaanpembangunangedungserbagunadanDPRDtahapIIIolehTerdakwaItelahdibuatkontrakdenganrekanandanpekerjaaanpem-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.10dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008bangunansudahdiselesaikanrekananpadatahun2004,padahalanggaranuntukpembangunantahapIIItersebutbelumtersediadanbarudianggarkanpadatahun2005.

-BahwaperencanapembangunanmemakaiperhitunganhargadenganmetodeBOWmeskipunadapetunjuksesuaiKeppresNo.80tahun2003tanggal03Nopember2003danKepMenKimpraswilNomor332/KPTS/M/

2002tanggal21Agustus2002denganmenggunakanSNIlebihmurahharganyadanakanberdampakpadahargabangunanyanglebihmurahsehinggatercapaiazsefektifdanefisiensi,tetapidengandipakainyametodeBOWberakibatpadanaiknyahargapembangunan.

BahwakontrakpembangunandenganCV.BudiBersaudaradanCV.

KaryaMandiritelahdisetujuidengannilaikontrakuntuktiaptahap:GedungSerbaGunaolehCV.BudiBersaudara-TahapIRp.4.038.000.000,-per17September2003-TahapIIRp.4.538.000.000,-per10Pebruari2004-TahapIIIRp.15.366.300.000,-per06Juli2004GedungDPRDolehCV.BudiKaryaMandiri-TahapIRp.319.500.000,-per10Oktober2003-TahapIIRp.2.842.000.000,-per10Pebruari
2004-TahapIIIRp.8.845.000.000,-per06Juli2004BahwaperbuatanparaTerdakwasebagaimanadiuraikandiatastersebut,telahmemperkayaoranglainataukorporasidiantaranyayaitu:

1.CV.BudiBersaudarasebagaipelaksanafisikgedungtelahmenerimapencairandanadariKasDaerahsebesarRp.1.615.200.000,-(satumilyarenamratuslimabelasjutaduaratusriburupiah),dimanaPembayaranTermynI(50%)ProyekPembangunangedungSerbagunaTahapITahun2003,sesuaidenganSPMUtanggal03Nopember2003Nomor:

3479/BT/2003.2.CVNululsebagaikonsultanperencanatelahmenerimadanadarikasdaerahsebesarRp.1.777.500.000,-(satumilyartujuhratustujuhpuluhtujuhlimaratusriburupiah)berdasarkanSPMUtanggal31Mei2004Nomor:

01063/BT/2004sebagaipembayaranTermynI(90%)pekerjaanPerencanaanPembangunanGedungSerbagunaTahapII(DanaAlokasiUmum).

3.SaksiIr.HERGUNADI,MTsebesarRp.6.750.000,-(enamjutatujuhratuslimapuluhriburupiah)berdasarkanSPMUNo.01498/PK/2004tanggal02Pebruari2004Rp.6.000.000,-(enamjutarupiah)berdasarkanSPMUNo.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.10dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008bangunansudahdiselesaikanrekananpadatahun2004,padahalanggaranuntukpembangunantahapIIItersebutbelumtersediadanbarudianggarkanpadatahun2005.

-BahwaperencanapembangunanmemakaiperhitunganhargadenganmetodeBOWmeskipunadapetunjuksesuaiKeppresNo.80tahun2003tanggal03Nopember2003danKepMenKimpraswilNomor332/KPTS/M/

2002tanggal21Agustus2002denganmenggunakanSNIlebihmurahharganyadanakanberdampakpadahargabangunanyanglebihmurahsehinggatercapaiazsefektifdanefisiensi,tetapidengandipakainyametodeBOWberakibatpadanaiknyahargapembangunan.

BahwakontrakpembangunandenganCV.BudiBersaudaradanCV.

KaryaMandiritelahdisetujuidengannilaikontrakuntuktiaptahap:GedungSerbaGunaolehCV.BudiBersaudara-TahapIRp.4.038.000.000,-per17September2003-TahapIIRp.4.538.000.000,-per10Pebruari2004-TahapIIIRp.15.366.300.000,-per06Juli2004GedungDPRDolehCV.BudiKaryaMandiri-TahapIRp.319.500.000,-per10Oktober2003-TahapIIRp.2.842.000.000,-per10Pebruari
2004-TahapIIIRp.8.845.000.000,-per06Juli2004BahwaperbuatanparaTerdakwasebagaimanadiuraikandiatastersebut,telahmemperkayaoranglainataukorporasidiantaranyayaitu:

1.CV.BudiBersaudarasebagaipelaksanafisikgedungtelahmenerimapencairandanadariKasDaerahsebesarRp.1.615.200.000,-(satumilyarenamratuslimabelasjutaduaratusriburupiah),dimanaPembayaranTermynI(50%)ProyekPembangunangedungSerbagunaTahapITahun2003,sesuaidenganSPMUtanggal03Nopember2003Nomor:

3479/BT/2003.2.CVNululsebagaikonsultanperencanatelahmenerimadanadarikasdaerahsebesarRp.1.777.500.000,-(satumilyartujuhratustujuhpuluhtujuhlimaratusriburupiah)berdasarkanSPMUtanggal31Mei2004Nomor:

01063/BT/2004sebagaipembayaranTermynI(90%)pekerjaanPerencanaanPembangunanGedungSerbagunaTahapII(DanaAlokasiUmum).

3.SaksiIr.HERGUNADI,MTsebesarRp.6.750.000,-(enamjutatujuhratuslimapuluhriburupiah)berdasarkanSPMUNo.01498/PK/2004tanggal02Pebruari2004Rp.6.000.000,-(enamjutarupiah)berdasarkanSPMUNo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.11dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/200801496/PK/2004tanggal02Juli2004,dansebesarRp.6.000.000,-(enamjutarupiah)berdasarkanSMPUNo.02472/PK/2004tanggal10Oktober2004dimanaSPMUtersebutperuntukkannyauntukpembayaranbiayaumumpembangunanGedungDPRDKab.MagetanTahapII(DanaDAU)

danPembayaranTermyn(85%)pembangunangedungDPRDKab.MagetanTahapIII(DanaDAU).

4.SaksiJUMATINsebesarRp.12.005.850,-(duabelasjutalimaribudelapanratuslimapuluhrupiah)berdasarkanSPMUNo.3591/PK/2005tanggal08Desember2005dansebesarRp.12.230.000,-(duabelasjutaduaratustigapuluhriburupiah)berdasarkanSPMUNo.3647/PK/2005tanggal13Desember2005,SPMUtersebutperuntukkannyauntukpembayaranbiayaumumpembangunangedungSerbagunaKab.MagetantahapIII(DanaDAU).

5.SaksiLIAUWINGGARWATIkarenatelahmemperolehRp.4.000.000,-

(empatjutarupiah)setiapbulan.

6.SaksiTEGUHSETIABUDIdansaksiSRIWAHYUNIkarenasetiapbulanmenerimamasing-masingRp.2.000.000,-(duajutarupiah).

SesuaihasilpenelitiandarisaksiahlikontruksiIT SpadaproyekpembangunangedungSerbaGunadanDPRDantaralainditemukanadanya:

-LuasatapbangunanGedungSerbaGunamenurutperjanjiankontrakseluas4.500M2namunsetelahdilakukanpengukuranditemukanluasatap3.770,32M2shinggaterdapatselisih723,68M2.

-PelaksanaanpekerjaanpengadaandanpemasangankonstruksispaceframeuntukatapdancanopipekerjaanskylightpadaGedungSerbaGunaanggarannyaebihtinggitidaksesuaidengannilaikontrakantaraCV.BudiBersaudaradenganPT.BinatamaAkrindo.

-JumlahGazebohanya2buahdariperencanaan3buah-Volumebesipadagambarkalaudihitungbiayanyabanyakyanglebihkecildibandingdenganvolumebesiyangdipakaiuntukperhitunganrencanaanggara.

HasilpemeriksaanfisikdariteamauditBPKPPropinsiJawaTimurbersamadenganteamahlidariInstitutTehnologi10NopemberSurabayadidapatkankeugiannegaradenganperincian:

PembangunanGedungSerbaGunadangedungDPRD:

1.MarkUphargaperitemBarang/JasaberdasarhargakhususNO.UraianKontrakRp.

PerhitunganAuditorRp.

SelisihRp..

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.11dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/200801496/PK/2004tanggal02Juli2004,dansebesarRp.6.000.000,-(enamjutarupiah)berdasarkanSMPUNo.02472/PK/2004tanggal10Oktober2004dimanaSPMUtersebutperuntukkannyauntukpembayaranbiayaumumpembangunanGedungDPRDKab.MagetanTahapII(DanaDAU)

danPembayaranTermyn(85%)pembangunangedungDPRDKab.MagetanTahapIII(DanaDAU).

4.SaksiJUMATINsebesarRp.12.005.850,-(duabelasjutalimaribudelapanratuslimapuluhrupiah)berdasarkanSPMUNo.3591/PK/2005tanggal08Desember2005dansebesarRp.12.230.000,-(duabelasjutaduaratustigapuluhriburupiah)berdasarkanSPMUNo.3647/PK/2005tanggal13Desember2005,SPMUtersebutperuntukkannyauntukpembayaranbiayaumumpembangunangedungSerbagunaKab.MagetantahapIII(DanaDAU).

5.SaksiLIAUWINGGARWATIkarenatelahmemperolehRp.4.000.000,-

(empatjutarupiah)setiapbulan.

6.SaksiTEGUHSETIABUDIdansaksiSRIWAHYUNIkarenasetiapbulanmenerimamasing-masingRp.2.000.000,-(duajutarupiah).

SesuaihasilpenelitiandarisaksiahlikontruksiIT
SpadaproyekpembangunangedungSerbaGunadanDPRDantaralainditemukanadanya:

-LuasatapbangunanGedungSerbaGunamenurutperjanjiankontrakseluas4.500M2namunsetelahdilakukanpengukuranditemukanluasatap3.770,32M2shinggaterdapatselisih723,68M2.

-PelaksanaanpekerjaanpengadaandanpemasangankonstruksispaceframeuntukatapdancanopipekerjaanskylightpadaGedungSerbaGunaanggarannyaebihtinggitidaksesuaidengannilaikontrakantaraCV.BudiBersaudaradenganPT.BinatamaAkrindo.

-JumlahGazebohanya2buahdariperencanaan3buah-Volumebesipadagambarkalaudihitungbiayanyabanyakyanglebihkecildibandingdenganvolumebesiyangdipakaiuntukperhitunganrencanaanggara.

HasilpemeriksaanfisikdariteamauditBPKPPropinsiJawaTimurbersamadenganteamahlidariInstitutTehnologi10NopemberSurabayadidapatkankeugiannegaradenganperincian:

PembangunanGedungSerbaGunadangedungDPRD:

1.MarkUphargaperitemBarang/JasaberdasarhargakhususNO.UraianKontrakRp.

PerhitunganAuditorRp.

SelisihRp..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.12dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/20081PembangunanGd.

SerbagunaTahapII.PekerjaanPersiapan50.756.280.0048.440.760.002.315.520.00II.PekerjaanTanah313.323.889.00284.847.989.2128.475.899.79III.Pekerjaankonstruksi&

betonuntukpondasi921.566.506.00602.431.201.45.319.135.304.55IV.Pekerjaankonstruksi&

2.385.358.715.001.293.016.409.241.092.342.305.76betonuntukstruktur-Jumlahkerugiannegara3.671.005390.002.228.736359.901.442.269.030.102PembangunanGd.

SerbagunaTahapIII.Pekerjaantanah120.568.010.00105.414.950.0015.153.060.00II.Pekerjaankonstruksi&betonuntukpondasi475.836.849.40424.036.740.1651.800.109.24III.Pekerjaankonstruksi&

betonuntukstruktur2.339.045.855.001.634.254.487.33704.791.367.67IV.Pek.Pemasanganinst.Air,closed&bakmandi99.782.840.0097.437.476.002.345.364.00V.Pekerjaanplafon306.089.351.00302.483.537.003.605.814.00VI.Pekerjaankeramik357.311.589.00310.213.016.0047.098.373.00VII.PekerjaanGroundReservoir181.861.981.00
107.474.297.4574.387.683.56VIII.Pekerjaansaluran,

septitank&peresapan143.937.500.00129.815.000.0014.122.500.00IX.PekerjaanRuanggenset101.043.340.5068.448.608.5332.594.731.97-Jumlahkerugiannegara4.125.477.3153.179.578.112.247945.899.203.433.

PembangunanGd.SerbagunaTahapIIA.BangunanGedungI.Pekerjaankusendanpintu/jendela452.584.874.60440.869.582.6011.415.292.00II.PekerjaanPersiapanLantai2.310.729.370.002.285.247.370.0025.482.000.00III.PekerjaanRangkaAtap4.628.000.000.004.628.000.000.000.00IV.PekerjaanPenutupAtap1.576.603.500.001.500.799.116.0075.804.384.00V.PekerjaanSkyLigtAtapAtas173.824.950.00173.824.950.000.00VI.PekerjaanCanopyPintuMasuk360.000.000.00360.000.000.000.00Direktori
Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.12dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/20081PembangunanGd.

SerbagunaTahapII.PekerjaanPersiapan50.756.280.0048.440.760.002.315.520.00II.PekerjaanTanah313.323.889.00284.847.989.2128.475.899.79III.Pekerjaankonstruksi&

betonuntukpondasi921.566.506.00602.431.201.45.319.135.304.55IV.Pekerjaankonstruksi&

2.385.358.715.001.293.016.409.241.092.342.305.76betonuntukstruktur-Jumlahkerugiannegara3.671.005390.002.228.736359.901.442.269.030.102PembangunanGd.

SerbagunaTahapIII.Pekerjaantanah120.568.010.00105.414.950.0015.153.060.00II.Pekerjaankonstruksi&betonuntukpondasi475.836.849.40424.036.740.1651.800.109.24III.Pekerjaankonstruksi&

betonuntukstruktur2.339.045.855.001.634.254.487.33704.791.367.67IV.Pek.Pemasanganinst.Air,closed&bakmandi99.782.840.0097.437.476.002.345.364.00V.Pekerjaanplafon306.089.351.00302.483.537.003.605.814.00VI.Pekerjaankeramik357.311.589.00310.213.016.0047.098.373.00VII.PekerjaanGroundReservoir181.861.981.00
107.474.297.4574.387.683.56VIII.Pekerjaansaluran,

septitank&peresapan143.937.500.00129.815.000.0014.122.500.00IX.PekerjaanRuanggenset101.043.340.5068.448.608.5332.594.731.97-Jumlahkerugiannegara4.125.477.3153.179.578.112.247945.899.203.433.

PembangunanGd.SerbagunaTahapIIA.BangunanGedungI.Pekerjaankusendanpintu/jendela452.584.874.60440.869.582.6011.415.292.00II.PekerjaanPersiapanLantai2.310.729.370.002.285.247.370.0025.482.000.00III.PekerjaanRangkaAtap4.628.000.000.004.628.000.000.000.00IV.PekerjaanPenutupAtap1.576.603.500.001.500.799.116.0075.804.384.00V.PekerjaanSkyLigtAtapAtas173.824.950.00173.824.950.000.00VI.PekerjaanCanopyPintuMasuk360.000.000.00360.000.000.000.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.13dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008VII.PekerjaanInstalasiListrik1.791.821.500.001.788.474.500.003.074.000.00VIII.PekerjaanHydran42.687.456.0071.289.280.501.398.175.50IX.PekerjaanInstalasiListrik2.940.000.002.940.000.000.00X.PekerjaanSoundSystem296.930.078.00296.930.078.000.00XLPekerjaanPompa&

Tangky79.831.122.0079.831.122.000.00XII.PekerjaanPenangkalPetir38.000.000.0038.000.000.000.00XIII.PekerjaanFinishing666.416.175.00637.663.740.5028.752.435.30JumlahA12.450.049.026.4012.304.122.739.60145.926.286.80B.PekerjaanLansekapI.PekerjaanLantai826.881.877.00496.680.115.00330.201.762.00II.PekerjaanPagardanTalud322.300.530.00257.346.754.0064.953.776.00III.PekerjaanTaman,

TiangBendera320.622.737.00293.651.270.0026.971.467.00IV.PekerjaanpembuatanGazebo51.022.678.0043.371.482.847.651.195.16JumlahB1.520.827.822.001.091.049.621.84429.778.700.16JumlahKeruginAdanB13.970.876.848.4013.395.172.361.84575.704.486.96-MarkUphargapekerjaanRangkaAtap824.000.
000.002.MarkUpKoefisiendanHargaperitemBarang/JasaberdasarhargakhususNo.UraianKontrakRp.

PerhitunganAuditorRp.

SelisihRp.

1PembangunanGd.SerbagunaTahapII.PekerjaanPersiapanII.PekerjaanTanahIII.PekerjaanPasangan-Jumlahkerugiannegara30.649.088.0048.682.440.00211.130.553.00290.461.681.0030.649.088.0043.930.130.00136.222.178.44210.801396.44.004.751.910.0074.908.374.5679.660.284.562.PekerjaanGedungDPRDTahapIII.PekerjaanPersiapanII.PekerjaanTanahIII.PekerjaanBetonIV.PekerjaanPasangan&

Betonunt.StrukturV.Lantai1-Jumlahkerugiannegara24.142.250.0063.239.991.00120.843.520.001.342.326.230.84847.370.761.002.397.922.752.8423.073.500.0055.084.54.00103.131.455.00887.585.938.00593.853.932.001.662.729389.00.1.068.750.008.155.427.0017.712.065.00454.740.292.84253.516.829.0035.193363.84Direktori
Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.13dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008VII.PekerjaanInstalasiListrik1.791.821.500.001.788.474.500.003.074.000.00VIII.PekerjaanHydran42.687.456.0071.289.280.501.398.175.50IX.PekerjaanInstalasiListrik2.940.000.002.940.000.000.00X.PekerjaanSoundSystem296.930.078.00296.930.078.000.00XLPekerjaanPompa&

Tangky79.831.122.0079.831.122.000.00XII.PekerjaanPenangkalPetir38.000.000.0038.000.000.000.00XIII.PekerjaanFinishing666.416.175.00637.663.740.5028.752.435.30JumlahA12.450.049.026.4012.304.122.739.60145.926.286.80B.PekerjaanLansekapI.PekerjaanLantai826.881.877.00496.680.115.00330.201.762.00II.PekerjaanPagardanTalud322.300.530.00257.346.754.0064.953.776.00III.PekerjaanTaman,

TiangBendera320.622.737.00293.651.270.0026.971.467.00IV.PekerjaanpembuatanGazebo51.022.678.0043.371.482.847.651.195.16JumlahB1.520.827.822.001.091.049.621.84429.778.700.16JumlahKeruginAdanB13.970.876.848.4013.395.172.361.84575.704.486.96-MarkUphargapekerjaanRangkaAtap824.000.
000.002.MarkUpKoefisiendanHargaperitemBarang/JasaberdasarhargakhususNo.UraianKontrakRp.

PerhitunganAuditorRp.

SelisihRp.

1PembangunanGd.SerbagunaTahapII.PekerjaanPersiapanII.PekerjaanTanahIII.PekerjaanPasangan-Jumlahkerugiannegara30.649.088.0048.682.440.00211.130.553.00290.461.681.0030.649.088.0043.930.130.00136.222.178.44210.801396.44.004.751.910.0074.908.374.5679.660.284.562.PekerjaanGedungDPRDTahapIII.PekerjaanPersiapanII.PekerjaanTanahIII.PekerjaanBetonIV.PekerjaanPasangan&

Betonunt.StrukturV.Lantai1-Jumlahkerugiannegara24.142.250.0063.239.991.00120.843.520.001.342.326.230.84847.370.761.002.397.922.752.8423.073.500.0055.084.54.00103.131.455.00887.585.938.00593.853.932.001.662.729389.00.1.068.750.008.155.427.0017.712.065.00454.740.292.84253.516.829.0035.193363.84

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.14dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/20083.PembangunanGedungDPRDTahapIIIA.PekerjaanTanahB.PekerjaanStrukturalLantaiDasarI.PekerjaanLantaiII.PekerjaanLantai1III.PekerjaanLantai2IV.PekerjaanLantai3V.Atap:

-Atapkonsul-AtaptengahVI.Selasar:

-Pekerjaantanah-PekerjaanPasangan-PekerjaanBetonVII.Kanopi:

-PekerjaanbetonVIII.TanggaIX.SaluranPembatasX.PekerjaanDeckerPintuJumlahKerugianNegara487.141.093.0011.399.940.001.654.300.177.00710.452.187.00710.452.187.00805.772.808.0017.997.976.0013.790.420.00208.089.690.00805.252.188.00170.227.054.00250.820.013.00139.582.175.0058.962.032.008.043.984.576.00420.00.470.009.943.281:001.037.349.313.001.481.691.465.00406.017.761.00551.765.834.00102.192.714.0011.864.429.00174.377.670.00484.370.002.0095.913.22600142.594.661.00118.754.821.0058.200.848.005.095.536.495.0066.640.623.001.456.659.00616.950.864.001.073.505.358.00304.434.426.0

254.006.974.0070.805.262.001.925.991.0033.712.020.00320.882.186.0074.313.828.00
108.225.352.0020.827.354.00761.184.002.948.448.01.00DarihasilperincianMarkUpperitembarang/jasaberdasarhargakhususdisampaikansebagaiberikut:

-PembangunanGedungSerbaguna:

-MarkupKoefisiendanhargaperitembarang/jasaberdasarkanhargakhusus:

-TahapI/Tahun2003Rp.1.442.269.030,10-TahapIIATahun2004Rp.945.899.203,43-TahapIII/Tahun2005Rp.575.704.486.96Rp.2.963.872.720,49-MarkuphargapekerjaanrangkaatapRp.824.000.000,00SubJumlahRp.3.787.872.720,49-PembangunanGedungDPRD:

-MarkupKoefisiendanhargaperitembarang/jasaberdasarkanhargakhusus:

-TahapI/Tahun2003Rp.79.660.284,56-TahapII/Tahun2004Rp.735.193.363,84-TahapIII/Tahun2005Rp.2.948.448.081.00SubJumlahRp.3.763.301.729.40JumlahRp.7.551.174.449,89Akibatperbuatanterdakwa-terdakwatersebutdiatasdalamProyekPembangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDKabupatenMagetan,

KeuanganNegaradirugikansebesarRp.7.551.174.449,89(tujuhmilyarlimaDirektori
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.14dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/20083.PembangunanGedungDPRDTahapIIIA.PekerjaanTanahB.PekerjaanStrukturalLantaiDasarI.PekerjaanLantaiII.PekerjaanLantai1III.PekerjaanLantai2IV.PekerjaanLantai3V.Atap:

-Atapkonsul-AtaptengahVI.Selasar:

-Pekerjaantanah-PekerjaanPasangan-PekerjaanBetonVII.Kanopi:

-PekerjaanbetonVIII.TanggaIX.SaluranPembatasX.PekerjaanDeckerPintuJumlahKerugianNegara487.141.093.0011.399.940.001.654.300.177.00710.452.187.00710.452.187.00805.772.808.0017.997.976.0013.790.420.00208.089.690.00805.252.188.00170.227.054.00250.820.013.00139.582.175.0058.962.032.008.043.984.576.00420.00.470.009.943.281:001.037.349.313.001.481.691.465.00406.017.761.00551.765.834.00102.192.714.0011.864.429.00174.377.670.00484.370.002.0095.913.22600142.594.661.00118.754.821.0058.200.848.005.095.536.495.0066.640.623.001.456.659.00616.950.864.001.073.505.358.00304.434.426.0

254.006.974.0070.805.262.001.925.991.0033.712.020.00320.882.186.0074.313.828.00
108.225.352.0020.827.354.00761.184.002.948.448.01.00DarihasilperincianMarkUpperitembarang/jasaberdasarhargakhususdisampaikansebagaiberikut:

-PembangunanGedungSerbaguna:

-MarkupKoefisiendanhargaperitembarang/jasaberdasarkanhargakhusus:

-TahapI/Tahun2003Rp.1.442.269.030,10-TahapIIATahun2004Rp.945.899.203,43-TahapIII/Tahun2005Rp.575.704.486.96Rp.2.963.872.720,49-MarkuphargapekerjaanrangkaatapRp.824.000.000,00SubJumlahRp.3.787.872.720,49-PembangunanGedungDPRD:

-MarkupKoefisiendanhargaperitembarang/jasaberdasarkanhargakhusus:

-TahapI/Tahun2003Rp.79.660.284,56-TahapII/Tahun2004Rp.735.193.363,84-TahapIII/Tahun2005Rp.2.948.448.081.00SubJumlahRp.3.763.301.729.40JumlahRp.7.551.174.449,89Akibatperbuatanterdakwa-terdakwatersebutdiatasdalamProyekPembangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDKabupatenMagetan,

KeuanganNegaradirugikansebesarRp.7.551.174.449,89(tujuhmilyarlima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.15dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008ratuslimapuluhsatujutaseratustujuhpuluhempatribuempatratusempatpuluhsembilanrupiahdelapanpuluhsembilansen)atausetidak-tidaknyasekitarjumlahtersebut.

PerbuatanterdakwaIIr.SAMSULHADI,MsidanterdakwaIIGIMIN,BEmerupakantindakpidanasebagaimanadiaturdandiancampidanadalampasal2ayat(1)Undang-UndangNomor31Tahun1999tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsisebagaimanatelahdiubahdenganUndang-UndangNomor20tahun2001tentangPerubahanatasUndang-UndangNomor31Tahun1999tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsijopasal55ayat(1)

ke-1KUHPjopasal64ayat(1)KUHP..

SUBSIDAIR:

BahwamerekaterdakwaISAMSULHADIyangberdasarkanSuratKeputusanBupatiMagetanNo.821.2/003/416.042/2001tanggal23Januari2001diangkatsebagaiPj.KepalaDinasPekerjaanUmumKabupatenMagetanbaiksecarasendiri-sendirimaupunbersama-samadenganterdakwaIIGIMIN,

selakuKasiTataKotaDinasPekerjaanUmumKabupatenMagetanberdasar-

kanSuratKeputusanBupatiMagetanNomor:821/322/Kept/40
3.2004/2002tanggal8Oktober2001dan/atauselakuPimpinanProyek(Pimpro)berdasarkanSuratKeputusanBupatiMagetanNomor:188/6/Kept/403.012/2003tanggal06Januari2003,Drs.H.SalehMuljono,MM,saksiLiauwInggarwati,saksiTeguhSetiaBudidansaksiSriWahyuni(masing-masingpenuntutannyadilakukansecaratersendiri)telahmelakukan,menyuruhlakukanatauturutsertamelakukanperbuatan,padasuatuwaktuyangtidakdapatditentukansecarapastipadatahun2003sampaidengan2005atausetidak-tidaknyapadasuatuwaktuantaratahun2003sampaidengantahun2005bertempatdiJalanYosonegoro,JalanHasanudinNo.19,JalanPahlawanMagetanataudisuatutempattertentudidaerahhukumPengadilanNegeriMagetandengantujuanmenguntungkandirisendiriatauoranglinatausuatukorporasi,menyalah-

gunakankewenangan,kesempatanatausaranayangadapadanyakarenajabatanataukedudukanyangdapatmerugikankeuangannegaraatauper-

ekonomianNegara,perbuatanmanamerupakanbeberapaperbuatanyangadahubungannyasedemikianrupa,sehinggaharusdipandangsebagaiperbuatanberlanjut,yan
gdilakukandengancarasebagaiberikut:

BahwaPemerintahDaerahKabupatenMagetandenganpersetujuanDPRDMagetanmenyelenggarakanpembangunangedungOlahRagadangedungDPRDMagetandnganmenggunakandanayangbersumberdariDirektori
Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.15dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008ratuslimapuluhsatujutaseratustujuhpuluhempatribuempatratusempatpuluhsembilanrupiahdelapanpuluhsembilansen)atausetidak-tidaknyasekitarjumlahtersebut.

PerbuatanterdakwaIIr.SAMSULHADI,MsidanterdakwaIIGIMIN,BEmerupakantindakpidanasebagaimanadiaturdandiancampidanadalampasal2ayat(1)Undang-UndangNomor31Tahun1999tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsisebagaimanatelahdiubahdenganUndang-UndangNomor20tahun2001tentangPerubahanatasUndang-UndangNomor31Tahun1999tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsijopasal55ayat(1)

ke-1KUHPjopasal64ayat(1)KUHP..

SUBSIDAIR:

BahwamerekaterdakwaISAMSULHADIyangberdasarkanSuratKeputusanBupatiMagetanNo.821.2/003/416.042/2001tanggal23Januari2001diangkatsebagaiPj.KepalaDinasPekerjaanUmumKabupatenMagetanbaiksecarasendiri-sendirimaupunbersama-samadenganterdakwaIIGIMIN,

selakuKasiTataKotaDinasPekerjaanUmumKabupatenMagetanberdasar-

kanSuratKeputusanBupatiMagetanNomor:821/322/Kept/40
3.2004/2002tanggal8Oktober2001dan/atauselakuPimpinanProyek(Pimpro)berdasarkanSuratKeputusanBupatiMagetanNomor:188/6/Kept/403.012/2003tanggal06Januari2003,Drs.H.SalehMuljono,MM,saksiLiauwInggarwati,saksiTeguhSetiaBudidansaksiSriWahyuni(masing-masingpenuntutannyadilakukansecaratersendiri)telahmelakukan,menyuruhlakukanatauturutsertamelakukanperbuatan,padasuatuwaktuyangtidakdapatditentukansecarapastipadatahun2003sampaidengan2005atausetidak-tidaknyapadasuatuwaktuantaratahun2003sampaidengantahun2005bertempatdiJalanYosonegoro,JalanHasanudinNo.19,JalanPahlawanMagetanataudisuatutempattertentudidaerahhukumPengadilanNegeriMagetandengantujuanmenguntungkandirisendiriatauoranglinatausuatukorporasi,menyalah-

gunakankewenangan,kesempatanatausaranayangadapadanyakarenajabatanataukedudukanyangdapatmerugikankeuangannegaraatauper-

ekonomianNegara,perbuatanmanamerupakanbeberapaperbuatanyangadahubungannyasedemikianrupa,sehinggaharusdipandangsebagaiperbuatanberlanjut,yan
gdilakukandengancarasebagaiberikut:

BahwaPemerintahDaerahKabupatenMagetandenganpersetujuanDPRDMagetanmenyelenggarakanpembangunangedungOlahRagadangedungDPRDMagetandnganmenggunakandanayangbersumberdari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.16dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008APBDKabupatenMagetanuntukTahun2003,2004dan2005denganperinciansebagaiberikut:

TahunAnggaran2003TahapIPembangunanGedungSerbaGunaDIPDANo.:915/74/40021/APRD/2003tanggal15September2003NilaiDana:Rp.4.500.000.000,00(EmpatMilyarLimaratusJutaRupiah).

PembangunanGedungDPRDDIPDANo.:915/73/40.021/APBD/2003tanggal15September2003NilaiDana:Rp.450.000.000,00(EmpatRatusLimaPuluhJutaRupiah).

TahunAnggaran2004TahapIIPembangunanGedungSerbaGunaAPBDPeraturanDaerahMagetanNo.4tahun2004tanggal21Juni2004.

NilaiDana:Rp.4.925.000.000,00(EmpatMilyarSembilanRatusDuaPuluhLimaJutaRupiah)PembangunanGedungDPRDAPBDPeraturanDaerahMagetanNo.4tahun2004tanggal21Juni2004.

NilaiDana:Rp.3.000.000.000,00(TigaMilyarRupiah)

TahunAnggaran2005tahapIIIdianggarkanpadatahun2005,tetapipekerjaansudahdiselesaikanpadatahun2005olehkontraktordengannilaikontrakRp.

15.366.300.000,00(limabelasmilyartigaratusenampuluhenamjutatigaratusriburupiah).

BahwaTerdakwaIselakuKepalaDinasPekerjaanUmumKabupatenMagetanmempunyaiTugasdanKewenanganantaralain:

1.Melaksanakankegiatanpembangunandalamartiyangseluas-luasnya,baikdilakukanolehpihakketigamaupundenganswakelola;

2.Pengawasandanpembinaandalamartimonitoringpekerjaan;

3.MengkoordinasikanpelaksanaanpembangunanBahwaTerdakwaIIselakuKasiTataKotaDinasP.U.KabupatenMagetanmempunyaiTugasdanKewenanganantaralain:

1.Memberikanadviceplanning/peruntukkanbangunandiKabupatenMagetan;

2.Mengecek1MB(IjinMendirikanBangunan)sesuaiperuntukkanatautidak;

3.MelakukankoordinasidenganKasiPerijinan.

BahwaTerdakwaIdanTerdakwaIIdalamProyekPembangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDtahunanggaran2003,2004dan2005mempunyaitugasdankeweanganantaralainsebagaiberikut:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.16dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008APBDKabupatenMagetanuntukTahun2003,2004dan2005denganperinciansebagaiberikut:

TahunAnggaran2003TahapIPembangunanGedungSerbaGunaDIPDANo.:915/74/40021/APRD/2003tanggal15September2003NilaiDana:Rp.4.500.000.000,00(EmpatMilyarLimaratusJutaRupiah).

PembangunanGedungDPRDDIPDANo.:915/73/40.021/APBD/2003tanggal15September2003NilaiDana:Rp.450.000.000,00(EmpatRatusLimaPuluhJutaRupiah).

TahunAnggaran2004TahapIIPembangunanGedungSerbaGunaAPBDPeraturanDaerahMagetanNo.4tahun2004tanggal21Juni2004.

NilaiDana:Rp.4.925.000.000,00(EmpatMilyarSembilanRatusDuaPuluhLimaJutaRupiah)PembangunanGedungDPRDAPBDPeraturanDaerahMagetanNo.4tahun2004tanggal21Juni2004.

NilaiDana:Rp.3.000.000.000,00(TigaMilyarRupiah)

TahunAnggaran2005tahapIIIdianggarkanpadatahun2005,tetapipekerjaansudahdiselesaikanpadatahun2005olehkontraktordengannilaikontrakRp.

15.366.300.000,00(limabelasmilyartigaratusenampuluhenamjutatigaratusriburupiah).

BahwaTerdakwaIselakuKepalaDinasPekerjaanUmumKabupatenMagetanmempunyaiTugasdanKewenanganantaralain:

1.Melaksanakankegiatanpembangunandalamartiyangseluas-luasnya,baikdilakukanolehpihakketigamaupundenganswakelola;

2.Pengawasandanpembinaandalamartimonitoringpekerjaan;

3.MengkoordinasikanpelaksanaanpembangunanBahwaTerdakwaIIselakuKasiTataKotaDinasP.U.KabupatenMagetanmempunyaiTugasdanKewenanganantaralain:

1.Memberikanadviceplanning/peruntukkanbangunandiKabupatenMagetan;

2.Mengecek1MB(IjinMendirikanBangunan)sesuaiperuntukkanatautidak;

3.MelakukankoordinasidenganKasiPerijinan.

BahwaTerdakwaIdanTerdakwaIIdalamProyekPembangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDtahunanggaran2003,2004dan2005mempunyaitugasdankeweanganantaralainsebagaiberikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.17dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/20081.KeputusanPresiden(Keppres)RepublikIndonesiaNomor18tahun2000,

tanggal3Mei2000tentangPedomanpelaksanaanpengadaanBarang/JasaInstansipemerintahyangmengaturantaralain:

Pasal1angka3menyebutkanbahwa"KepalaKantor/satuan/kerja/

pemimpinproyek/bagianproyek/pejabatyangdisamakan/ditunjukadalahpejabatyangberwenangdanbertanggungjawabataspelaksanaanpengadaanbarang/jasadalamlingkunganunitkerja/proyektertentu".

Pasal1angka14menyebutkanbahwa"Penggunabarang/jasaadalahKepalaKantor/satuan/kerja/pemimpinproyek/bagianproyek/pejabatyangdisamakan/ditunjuksebagaipemilikpekerjaanyangmemberitugaskepadapenyediabarang/jasauntukmelaksanakanpekerjaantertentugunamemenuhikebutuhanbarang/jasatertentuinstansipemerintahyangbersangkutan".

Pasal7ayat(3)menyebutkanbahwa"Tugaspokokkepalakantor/satuankerja/pemimpinproyek/bagianproyek/pejabatyangdisamakan/ditunjuklainnyadalampengadaanbarang/jasaadalah:

a.Menyusunrencanadanjadwalpe laksanaanproyek/kegiatanbersangkutan;

b.mengangkat/menunjukpanitiapengadaanbarang/jasa;

c.menetapkanpaket-paketpekerjaansertaketentuanmengenaikewajibanpenggunaanproduksidalamnegeridanperluasankesempatanusahabagiUsahaKecildanKoperasiKcil,

LembagaSwadayaMasyarakatsertamasyarakatsetempat;

d.menetapkandanmengesahkanHargaPerkiraanSendiri(HPS),

jadwaltatacarapelaksanaandanlokasipengadaanyangdisusunpanitiapengadaan;

e.menetapkanbesaranuangmukayangmenjadihakcalonpenyediabarang/jasasesuaiketentuanyangberlaku;

f.menyiapkandanmelaksanakanperjanjian/kontrakdenganpenyediabarang/jasa;

g.melaporkanpelaksanaan/penyelesaianpengadaanbarang/jasakepadapimpinaninstansinya;

h.memantau,mengendalikandanmengawasipelaksanaanperjanjiankontrakyangbersangkutan;

i.menyerahkanassetproyekdenganberitaacarakepadapejabatyangberwenangpadainstansiyangbersangkutansetelahproyekdinyatakanselesai.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.17dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/20081.KeputusanPresiden(Keppres)RepublikIndonesiaNomor18tahun2000,

tanggal3Mei2000tentangPedomanpelaksanaanpengadaanBarang/JasaInstansipemerintahyangmengaturantaralain:

Pasal1angka3menyebutkanbahwa"KepalaKantor/satuan/kerja/

pemimpinproyek/bagianproyek/pejabatyangdisamakan/ditunjukadalahpejabatyangberwenangdanbertanggungjawabataspelaksanaanpengadaanbarang/jasadalamlingkunganunitkerja/proyektertentu".

Pasal1angka14menyebutkanbahwa"Penggunabarang/jasaadalahKepalaKantor/satuan/kerja/pemimpinproyek/bagianproyek/pejabatyangdisamakan/ditunjuksebagaipemilikpekerjaanyangmemberitugaskepadapenyediabarang/jasauntukmelaksanakanpekerjaantertentugunamemenuhikebutuhanbarang/jasatertentuinstansipemerintahyangbersangkutan".

Pasal7ayat(3)menyebutkanbahwa"Tugaspokokkepalakantor/satuankerja/pemimpinproyek/bagianproyek/pejabatyangdisamakan/ditunjuklainnyadalampengadaanbarang/jasaadalah:

a.Menyusunrencanadanjadwalpe laksanaanproyek/kegiatanbersangkutan;

b.mengangkat/menunjukpanitiapengadaanbarang/jasa;

c.menetapkanpaket-paketpekerjaansertaketentuanmengenaikewajibanpenggunaanproduksidalamnegeridanperluasankesempatanusahabagiUsahaKecildanKoperasiKcil,

LembagaSwadayaMasyarakatsertamasyarakatsetempat;

d.menetapkandanmengesahkanHargaPerkiraanSendiri(HPS),

jadwaltatacarapelaksanaandanlokasipengadaanyangdisusunpanitiapengadaan;

e.menetapkanbesaranuangmukayangmenjadihakcalonpenyediabarang/jasasesuaiketentuanyangberlaku;

f.menyiapkandanmelaksanakanperjanjian/kontrakdenganpenyediabarang/jasa;

g.melaporkanpelaksanaan/penyelesaianpengadaanbarang/jasakepadapimpinaninstansinya;

h.memantau,mengendalikandanmengawasipelaksanaanperjanjiankontrakyangbersangkutan;

i.menyerahkanassetproyekdenganberitaacarakepadapejabatyangberwenangpadainstansiyangbersangkutansetelahproyekdinyatakanselesai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.18dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008Pasal12ayat(2)hurufcmenyebutkanbahwa"PenunjukanLangsungyaitupengadaanbarang/jasanyaditentukanolehkepalakantor/satuankerja/pemimpinproyek/bagianproyek/pejabatyangdisamakan/ditunjukdanditetapkanuntuk:

i.pengadaanbarang/jasayangberskalakecil;atauii.pengadaanbarang/jasayangsetelahdilakukanpelelanganulanghanya1(satu)pesertayangmemenuhisyarat;atauiii.pengadaanyangbersifatmendesak/khusussetelahmendapa-

tkanpersetujuandariMenteri/kepalalembagaPemerintahNonDepartemen/Gubemur/Bupati/Walikota/DireksiBUMN/

BUMD;atauiv.penyediaanbarang/jasatunggal;

2.KeputusanPresiden(Keppres)RepublikIndonesiaNomor80Tahun2003tanggal3Nopember2003tentangPedomanPengadaanBarang/JasaPemerintahyangmengaturantaralain:

Pasal2ayat(2)menyebutkanbahwautujuandiberlakukannyaKeputusanPresideniniadalahagarpelaksanaanpengadaanbarang/jasayangsebagianatauseluruhnyadibiayaiAPBN/APEDdilakukansecaraefisien,efektif,terbukadanbersaing,transparan
,adil/tidakdiskriminatif,danakuntabel".

Pasal9ayat(4)menyebutkanbahwa"penggunabarang/jasadilarangmengadakanikatanperjanjiandenganpenyediabarang/jasaapabilabelumtersediaanggaranatautidakcukuptersediaanggaranyangakanmengakibatkandilampauinyabatasanggaranyangtersediauntukkeiatan/proyekyangdibiayaidariAPBN/APBD".

Pasal13ayat(1)menyebutkanbahwa"penggunabarang/jasamemilikihargaperkiraansendiri(HPS)yangdikalkulasikansecarakeahliandanberdasarkandatayangdapatdipertanggungjawabkan".

Pasal40ayat(3)menyatakanbahwa"dalamperjanjianwajibmencantumkanpersyaratanpenggunaan:

a.standarnasionalIndonesia(SNI)ataustandarlainyangbeflakudan/ataustandarinternasionalyangsetarayangditetapkanolehinstansiterkaityangberwenang;

3.KeputusanMenteriPermukimanDanPrasaranaWilayahNomor:

332/KPTS/M/2002tentangPedomanTeknisPembangunanBangunanGedungNegara:

BabIIHurufAangka2yangtermasukklasifikasibangunantidaksederhana,

antaralain:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.18dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008Pasal12ayat(2)hurufcmenyebutkanbahwa"PenunjukanLangsungyaitupengadaanbarang/jasanyaditentukanolehkepalakantor/satuankerja/pemimpinproyek/bagianproyek/pejabatyangdisamakan/ditunjukdanditetapkanuntuk:

i.pengadaanbarang/jasayangberskalakecil;atauii.pengadaanbarang/jasayangsetelahdilakukanpelelanganulanghanya1(satu)pesertayangmemenuhisyarat;atauiii.pengadaanyangbersifatmendesak/khusussetelahmendapa-

tkanpersetujuandariMenteri/kepalalembagaPemerintahNonDepartemen/Gubemur/Bupati/Walikota/DireksiBUMN/

BUMD;atauiv.penyediaanbarang/jasatunggal;

2.KeputusanPresiden(Keppres)RepublikIndonesiaNomor80Tahun2003tanggal3Nopember2003tentangPedomanPengadaanBarang/JasaPemerintahyangmengaturantaralain:

Pasal2ayat(2)menyebutkanbahwautujuandiberlakukannyaKeputusanPresideniniadalahagarpelaksanaanpengadaanbarang/jasayangsebagianatauseluruhnyadibiayaiAPBN/APEDdilakukansecaraefisien,efektif,terbukadanbersaing,transparan
,adil/tidakdiskriminatif,danakuntabel".

Pasal9ayat(4)menyebutkanbahwa"penggunabarang/jasadilarangmengadakanikatanperjanjiandenganpenyediabarang/jasaapabilabelumtersediaanggaranatautidakcukuptersediaanggaranyangakanmengakibatkandilampauinyabatasanggaranyangtersediauntukkeiatan/proyekyangdibiayaidariAPBN/APBD".

Pasal13ayat(1)menyebutkanbahwa"penggunabarang/jasamemilikihargaperkiraansendiri(HPS)yangdikalkulasikansecarakeahliandanberdasarkandatayangdapatdipertanggungjawabkan".

Pasal40ayat(3)menyatakanbahwa"dalamperjanjianwajibmencantumkanpersyaratanpenggunaan:

a.standarnasionalIndonesia(SNI)ataustandarlainyangbeflakudan/ataustandarinternasionalyangsetarayangditetapkanolehinstansiterkaityangberwenang;

3.KeputusanMenteriPermukimanDanPrasaranaWilayahNomor:

332/KPTS/M/2002tentangPedomanTeknisPembangunanBangunanGedungNegara:

BabIIHurufAangka2yangtermasukklasifikasibangunantidaksederhana,

antaralain:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.19dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008Gedungkantoryangbelumadadisainprototipenya,ataugedungkantordenganluasdiatasdari500m2ataugedungkantorbertingkatdiatasdualantai."

BabVHurufCangka1"Untukproyek-proyekyangkarenakondisinyatidakdapatdiselesaikandalamsatutahunanggaran,sehinggamemerlukanpersetujuanmultiyearsproject,pengadaandokumenperencanaannyadiselesaikanpadatahunanggaranpertama"

BabVHurufEangka2"PembinaanteknisdilaksanakanmelaluipembeianbimbinganteknisuntukmenggunakanStandarNasionalIndonesia(SNI)danPedoman/PetunjukTeknisyangditetapkanolehMenteriPermukimandanPrasaranaWilayah"

BabIIIHurufAangka3,yangtermasukklasifikasiBangunanKhusus,antaralain:

.istananegaradanrumahjabatanpresiden&wakilpresiden

.wismanegara

.gedunginstalasinuklir

.gedunglaboratorium

.gedungterminaludara/laut/darat

.stasiunkeretaapi

.stadionolahraga

.rumahtahanan

.gudangbendaberbahaya4.SuratKeputusanBersamaMenteriKeuanganRepublikIndonesiadanKe
palaBadanPerencanaanPembangunanNasionalNomor:S-427A/2000tanggal03Mei2000tentangNomor:S-2262/D.2/05/2000PetunjukTeknisPelaksanaanKeputusanPresidenR.I.Nomor18tahun2000antaralain:BabIangka7hurufgyangmenyebutkan"Penunjukanlangsungdapatdilakukanuntuk:

1.Keadaantertentuyaitu:

a)penanganandaruratuntukkeamanandankeselamatanmasyarakatyangpelaksanaanpekerjaannyatidakdapatditunda,atauharusdilakukansegera,termasukpenanganandaruratakibatbencanaalam,danataub)pekerjaanyangperludirahasiakanyangmenyangkutkeamanandankeselamatanNegarayangditetapkanolehpresiden,danatauDirektori
Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.19dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008Gedungkantoryangbelumadadisainprototipenya,ataugedungkantordenganluasdiatasdari500m2ataugedungkantorbertingkatdiatasdualantai."

BabVHurufCangka1"Untukproyek-proyekyangkarenakondisinyatidakdapatdiselesaikandalamsatutahunanggaran,sehinggamemerlukanpersetujuanmultiyearsproject,pengadaandokumenperencanaannyadiselesaikanpadatahunanggaranpertama"

BabVHurufEangka2"PembinaanteknisdilaksanakanmelaluipembeianbimbinganteknisuntukmenggunakanStandarNasionalIndonesia(SNI)danPedoman/PetunjukTeknisyangditetapkanolehMenteriPermukimandanPrasaranaWilayah"

BabIIIHurufAangka3,yangtermasukklasifikasiBangunanKhusus,antaralain:

.istananegaradanrumahjabatanpresiden&wakilpresiden

.wismanegara

.gedunginstalasinuklir

.gedunglaboratorium

.gedungterminaludara/laut/darat

.stasiunkeretaapi

.stadionolahraga

.rumahtahanan

.gudangbendaberbahaya4.SuratKeputusanBersamaMenteriKeuanganRepublikIndonesiadanKe
palaBadanPerencanaanPembangunanNasionalNomor:S-427A/2000tanggal03Mei2000tentangNomor:S-2262/D.2/05/2000PetunjukTeknisPelaksanaanKeputusanPresidenR.I.Nomor18tahun2000antaralain:BabIangka7hurufgyangmenyebutkan"Penunjukanlangsungdapatdilakukanuntuk:

1.Keadaantertentuyaitu:

a)penanganandaruratuntukkeamanandankeselamatanmasyarakatyangpelaksanaanpekerjaannyatidakdapatditunda,atauharusdilakukansegera,termasukpenanganandaruratakibatbencanaalam,danataub)pekerjaanyangperludirahasiakanyangmenyangkutkeamanandankeselamatanNegarayangditetapkanolehpresiden,danatau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.20dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008c)pekerjaanyangberskalakecildengannilaimaksimumRp.

50.000.000,-dst.

2.Pengadaanbarang/jasakhusus:

a)Pekerjaanberdasarkantarifresmiyangditetapkanpemerintah,ataub)Pekerjaanbarangspesifikyanghanyadapatdilaksanakanolehsatupenyediabarangjasa,pabrikan,pemeganghakpaten;atauc)merupakanhasilproduksiusahakecilataukoperasikecilataupengrajinindustrikecilyangtelahmempunyaipasardanhargayangrelatifmantap,ataud)Jenispekerjaanyangseluruhnyadilaksanakanolehkelompokswadayamasyarakat:ataue)Pekerjaanyangkompleksyanghanyadapatdilaksanakandenganpenggunaanteknologikhususdanatauhanyaadasatupenyediabarang/jasayangmampumengaplikasikannya.

Bahwaketentuan-ketentuansebagaimanadiuraikandiatastidakdilaksanakanolehterdakwaIdanterdakwaIIdalamrangkaprosespengadaandanpelaksanaanProyekPemangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDKab.Magetan,yangterlihatdalamuraianberikut:

-TerdakwaIselakuKepalaDinasPekerjaanUmummembuatNotaDinasditujukan
kepadaBupatiMagetandenganNomor:640/369/403.103/2003tanggal23Mi2003,tanpamelaluiSekretarisDaerahKabupatenMagetan,

dalamNotaDinastersebutberisikanusulanpenunjukanlangsungterhadapCV.NululdenganDirekturnyaIr.HeruGadingKenconountukmelaksanakanPekerjaanPerencanaanPembangunanGedungSerbaGunaTahapI,NotaDinastersebutdisetujuiolehBupatiMagetanpadatanggal24Mi2003.

-AtaspersetujuantersebutTerdakwaIIselakuPimpinanProyekmemerintahkanKetuaPanitiaPengadaanuntukmenunjukCVNululsebagaiKonsultanPerecanaBangunanSerbaGunadanTerdakwaIImenandatanganiSuratPerintahMulaiKerjatertanggal01Agustus2003Nomor05/SB/403.102/VII/2003.

-KemudianTerdakwaImembuatNotaDinasditujukankepadaBupatiMagetandengannomor640/324/A/2003tanggal28Mi2003tentangUsulanPenunjukanLangsungKonsultanPerencanaCV.YosonegorountukperencanaanpembangunangedungDPRDdanusulanpelaksanaanfisikpembangunangedungDPRDolehCV.BudiKaryaMandirimelaluiSekretarisDaerahKabupatenMagetandandisetujuiolehBupatiMagetantanggal28Mi200
3.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.20dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008c)pekerjaanyangberskalakecildengannilaimaksimumRp.

50.000.000,-dst.

2.Pengadaanbarang/jasakhusus:

a)Pekerjaanberdasarkantarifresmiyangditetapkanpemerintah,ataub)Pekerjaanbarangspesifikyanghanyadapatdilaksanakanolehsatupenyediabarangjasa,pabrikan,pemeganghakpaten;atauc)merupakanhasilproduksiusahakecilataukoperasikecilataupengrajinindustrikecilyangtelahmempunyaipasardanhargayangrelatifmantap,ataud)Jenispekerjaanyangseluruhnyadilaksanakanolehkelompokswadayamasyarakat:ataue)Pekerjaanyangkompleksyanghanyadapatdilaksanakandenganpenggunaanteknologikhususdanatauhanyaadasatupenyediabarang/jasayangmampumengaplikasikannya.

Bahwaketentuan-ketentuansebagaimanadiuraikandiatastidakdilaksanakanolehterdakwaIdanterdakwaIIdalamrangkaprosespengadaandanpelaksanaanProyekPemangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDKab.Magetan,yangterlihatdalamuraianberikut:

-TerdakwaIselakuKepalaDinasPekerjaanUmummembuatNotaDinasditujukan
kepadaBupatiMagetandenganNomor:640/369/403.103/2003tanggal23Mi2003,tanpamelaluiSekretarisDaerahKabupatenMagetan,

dalamNotaDinastersebutberisikanusulanpenunjukanlangsungterhadapCV.NululdenganDirekturnyaIr.HeruGadingKenconountukmelaksanakanPekerjaanPerencanaanPembangunanGedungSerbaGunaTahapI,NotaDinastersebutdisetujuiolehBupatiMagetanpadatanggal24Mi2003.

-AtaspersetujuantersebutTerdakwaIIselakuPimpinanProyekmemerintahkanKetuaPanitiaPengadaanuntukmenunjukCVNululsebagaiKonsultanPerecanaBangunanSerbaGunadanTerdakwaIImenandatanganiSuratPerintahMulaiKerjatertanggal01Agustus2003Nomor05/SB/403.102/VII/2003.

-KemudianTerdakwaImembuatNotaDinasditujukankepadaBupatiMagetandengannomor640/324/A/2003tanggal28Mi2003tentangUsulanPenunjukanLangsungKonsultanPerencanaCV.YosonegorountukperencanaanpembangunangedungDPRDdanusulanpelaksanaanfisikpembangunangedungDPRDolehCV.BudiKaryaMandirimelaluiSekretarisDaerahKabupatenMagetandandisetujuiolehBupatiMagetantanggal28Mi200
3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.21dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008-CV.YosonegoromenerimaSuratPenunjukanLangsungperencanaanpembangunangedungDPRDdariPanitiaPengadaanBarang/JasadenganSuratNomor2/01/PAN/P.403.102/VIII/2003tanggal04Agustus2003,danSuratPerintahMulaiKerjadariTerdakwaII(Pimpro)tertanggal15Agustus2003Nomor04/DPRD/403.102/VIII/2003.

-BahwasebelumdilaksanakannyaProyekSerbaGunadanProyekGedungDPRDKab.Magetan,padasekitarbulanMitahun2003SaksiLiauwInggarwati,direkturPT.ArsaJelitayangtelahkenaldenganTerdakwaIdanTerdakwaIIsejaktahun2002,yaitupadasaatpembangunanProyekPasarPlaosan,menghadapDrs.H.SALEHMULJONO,MMselakuBupatiMagetanuntukmemintaProyekPembangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDdiKabupatenMagetan.AtaspermintaansaksiLiauwInggarwatitersebut,Drs.H.SALEHMULJONO,MMselakuBupatiMagetanmenyuruhsaksiLiauwInggarwatiuntukmenghadapTerdakwaIgunamenindaklanjutipermintaansaksiLiauwInggarwatitersebt.

-BahwakemudianTerdakwaIpadatanggal05September2003denganNotaDinasNomor640/370/40
3.102/2003yangditujukankepadaBupatiMagetanmengusulkanPenunjukanLangsungCV.BudiBersaudarasebagaipelaksanapembangunanGedungSerbaGunaTahapI,danolehBupatiMagetandisetujuidengandisposisiNomor8068.SelanjutnyaTerdakwaIIdenganSurattertanggal06September2003Nomor16/SB/493.102/DC/

2003memerintahkanpanitiapengadaanbarang/jasauntukmemprosespenunjukanlangsungkepadaCV.BudiBersaudarauntukpembangunangedungSerbaGuna,dandengansurattertanggal26September2003Nomor05/DPRD/403.102/DC/2003memerintahkanpanitiapengadaanbarang/jasauntukmemprosespenunjukanlangsungkepadaCV.BudiKaryaMandiriuntukpembangunangedungDPRD.KemudianTerdakwaIIselakuPimpromembuatSuratPerintahMulaiKerjapembangunangedungSerbaGunatanggal17September2003Nomor09/SB/403.023/IX/2003dandibuatpulaSuratPerintahMulaiKerjapembangunangedungDPRDKab.Magetantertanggal10Oktober2003Nomor07/DPRD/403.102/X/2003.

-BahwadalamkenyataannyaC.V.BudiBersaudarayangditunjukuntukmelaksanakanPembangunanGedungSerbaGunadanCV.BudiKaryaMan
diriyangditunjukuntukpembangunangedungDPRD,adalahtidakmelaksanakanproyek-proyekpembangunandimaksudkarenatidakmemilikitenagateknikataupuntidakmemilikikemampuanuntukmengerjakanpembangunanGedungSerbaGunaaupunGedungDPRD,olehkarenaituDirektori
Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.21dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008-CV.YosonegoromenerimaSuratPenunjukanLangsungperencanaanpembangunangedungDPRDdariPanitiaPengadaanBarang/JasadenganSuratNomor2/01/PAN/P.403.102/VIII/2003tanggal04Agustus2003,danSuratPerintahMulaiKerjadariTerdakwaII(Pimpro)tertanggal15Agustus2003Nomor04/DPRD/403.102/VIII/2003.

-BahwasebelumdilaksanakannyaProyekSerbaGunadanProyekGedungDPRDKab.Magetan,padasekitarbulanMitahun2003SaksiLiauwInggarwati,direkturPT.ArsaJelitayangtelahkenaldenganTerdakwaIdanTerdakwaIIsejaktahun2002,yaitupadasaatpembangunanProyekPasarPlaosan,menghadapDrs.H.SALEHMULJONO,MMselakuBupatiMagetanuntukmemintaProyekPembangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDdiKabupatenMagetan.AtaspermintaansaksiLiauwInggarwatitersebut,Drs.H.SALEHMULJONO,MMselakuBupatiMagetanmenyuruhsaksiLiauwInggarwatiuntukmenghadapTerdakwaIgunamenindaklanjutipermintaansaksiLiauwInggarwatitersebt.

-BahwakemudianTerdakwaIpadatanggal05September2003denganNotaDinasNomor640/370/40
3.102/2003yangditujukankepadaBupatiMagetanmengusulkanPenunjukanLangsungCV.BudiBersaudarasebagaipelaksanapembangunanGedungSerbaGunaTahapI,danolehBupatiMagetandisetujuidengandisposisiNomor8068.SelanjutnyaTerdakwaIIdenganSurattertanggal06September2003Nomor16/SB/493.102/DC/

2003memerintahkanpanitiapengadaanbarang/jasauntukmemprosespenunjukanlangsungkepadaCV.BudiBersaudarauntukpembangunangedungSerbaGuna,dandengansurattertanggal26September2003Nomor05/DPRD/403.102/DC/2003memerintahkanpanitiapengadaanbarang/jasauntukmemprosespenunjukanlangsungkepadaCV.BudiKaryaMandiriuntukpembangunangedungDPRD.KemudianTerdakwaIIselakuPimpromembuatSuratPerintahMulaiKerjapembangunangedungSerbaGunatanggal17September2003Nomor09/SB/403.023/IX/2003dandibuatpulaSuratPerintahMulaiKerjapembangunangedungDPRDKab.Magetantertanggal10Oktober2003Nomor07/DPRD/403.102/X/2003.

-BahwadalamkenyataannyaC.V.BudiBersaudarayangditunjukuntukmelaksanakanPembangunanGedungSerbaGunadanCV.BudiKaryaMan
diriyangditunjukuntukpembangunangedungDPRD,adalahtidakmelaksanakanproyek-proyekpembangunandimaksudkarenatidakmemilikitenagateknikataupuntidakmemilikikemampuanuntukmengerjakanpembangunanGedungSerbaGunaaupunGedungDPRD,olehkarenaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.22dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008hanyadipakainamanyaolehSaksiLiauwInggarwatiuntukmelengkapidokumen-dokumenyangberkaitandenganpenunjukanlangsung,padahalyangmengerjakanproyektersebutadalahperusahaanlainyaituPT.SuburSaranaMitraSejatidariMalangdenganDirekturSulistiyaPrabowo,SE,

denganpenyandangdananyaadalahSaksiLiauwInggarwati,direkturP.T.

ArsaJelita.Untukkerjasamatersebut,CV.BudiKaryaMandiridengandirekturnyasaksiTeguhSetiaBudidanCV.BudiBersaudaradengandirekturnyasaksiSriWahyuniuntukproyekpembangunantersebutmendapatimbalanuangperbulanmasing-masingsebesarRp.2.000.000,-

(duajutarupiah)darisaksiLiauwInggarwatidansetelahproyekselesai,

dijanjikanmendapat25%darikeuntunganbersih.

-Bahwawalaupunproyek-proyekpembangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDKabupatenMagetanbelumdimulai,namunsaksiLiauwInggarwatidatangkeBagianKeuangandenganmembawaSPMK(SuratPerintahMulaiKerja)untukC.V.BudiBersaudaratanpadilengkapidenganSPMU(SuratPerintahMembayarUang)da
nSPP(SuratPerintahPembayaran).AtaskedatangansaksiLiauwInggarwatitersebutsaksiMeiSugihartini,SHselakuKepalaBagianKeuanganKabupatenmelakukankonfirmasikepadaTerdakwaIIselakuPimpromengenaikebenaranketerangansaksiLiauwInggarati,danolehTerdakwaIIdibenarkandandiberikanpulanomordantanggalSPPbesertakelengkapanSPMK.KepalaBagianKeuangankemudianmembuatNotaDinaskepadaBupatiMagetantanggal23September2003danmendapatkanpersetujuanuntukpencairandanuangmukaTahapI(20%)dengananggaranRp.540.000.000,-yangditujukankepadaCV.BudiBersaudarasebagaipelaksanapembangunansesuaidengankontrak.

-BahwaberdasarkanSKBupatiMagetanNomor188/303/Kept./403.012/2003tanggal28Mi2003tentangPenetapanhargasatuanbahandanupahkhususuntukproyekPembangunanGedungSerbaGunadangedungDPRDMagetan,danjugaSKBupatiMagetanNomor188/456/Kept./403.102/2003tanggal10Desember2003DanaAPBDuntuktahunanggaran2004,

ternyatamenggunakanstandaruntukwilayahatas/pegunungan,padahalberdasarkanSuratdariKepalaTopografiKodamVBrawi
jayaNomor:

B/409/DC/2006tanggal20September2006,yangpadapokoknyamenerangkanbahwaletakpembangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDKabupatenMagetanberadapadadataranrendah.DengandemikianDirektori
Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.22dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008hanyadipakainamanyaolehSaksiLiauwInggarwatiuntukmelengkapidokumen-dokumenyangberkaitandenganpenunjukanlangsung,padahalyangmengerjakanproyektersebutadalahperusahaanlainyaituPT.SuburSaranaMitraSejatidariMalangdenganDirekturSulistiyaPrabowo,SE,

denganpenyandangdananyaadalahSaksiLiauwInggarwati,direkturP.T.

ArsaJelita.Untukkerjasamatersebut,CV.BudiKaryaMandiridengandirekturnyasaksiTeguhSetiaBudidanCV.BudiBersaudaradengandirekturnyasaksiSriWahyuniuntukproyekpembangunantersebutmendapatimbalanuangperbulanmasing-masingsebesarRp.2.000.000,-

(duajutarupiah)darisaksiLiauwInggarwatidansetelahproyekselesai,

dijanjikanmendapat25%darikeuntunganbersih.

-Bahwawalaupunproyek-proyekpembangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDKabupatenMagetanbelumdimulai,namunsaksiLiauwInggarwatidatangkeBagianKeuangandenganmembawaSPMK(SuratPerintahMulaiKerja)untukC.V.BudiBersaudaratanpadilengkapidenganSPMU(SuratPerintahMembayarUang)da
nSPP(SuratPerintahPembayaran).AtaskedatangansaksiLiauwInggarwatitersebutsaksiMeiSugihartini,SHselakuKepalaBagianKeuanganKabupatenmelakukankonfirmasikepadaTerdakwaIIselakuPimpromengenaikebenaranketerangansaksiLiauwInggarati,danolehTerdakwaIIdibenarkandandiberikanpulanomordantanggalSPPbesertakelengkapanSPMK.KepalaBagianKeuangankemudianmembuatNotaDinaskepadaBupatiMagetantanggal23September2003danmendapatkanpersetujuanuntukpencairandanuangmukaTahapI(20%)dengananggaranRp.540.000.000,-yangditujukankepadaCV.BudiBersaudarasebagaipelaksanapembangunansesuaidengankontrak.

-BahwaberdasarkanSKBupatiMagetanNomor188/303/Kept./403.012/2003tanggal28Mi2003tentangPenetapanhargasatuanbahandanupahkhususuntukproyekPembangunanGedungSerbaGunadangedungDPRDMagetan,danjugaSKBupatiMagetanNomor188/456/Kept./403.102/2003tanggal10Desember2003DanaAPBDuntuktahunanggaran2004,

ternyatamenggunakanstandaruntukwilayahatas/pegunungan,padahalberdasarkanSuratdariKepalaTopografiKodamVBrawi
jayaNomor:

B/409/DC/2006tanggal20September2006,yangpadapokoknyamenerangkanbahwaletakpembangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDKabupatenMagetanberadapadadataranrendah.Dengandemikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.23dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008pembangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDKabupatenMagetanmengeluarkanbiayayanglebihtinggidarisemestinya.

-Berdasarkankontrakyangtelahdisetujui,makaproyekpembangunangedungSerbagunatahapIdiselesaikanpadatanggal15Januari2004namunTerdakwaIItelahmenandatanganiBeritaAcaraPenyrahandariKontraktorC.V.BudiBersaudarapadatanggal13Nopember2003denganalasanuntukmengambildanapemeliharaansebesar5%agartidakhangus.

-BahwapembangunanTahapIuntukgedungSerbaGunaselesaipadabulanDesember2003.tahapIIselesaidikerjakanbulanAgustus2004dantahapIIIselesaibulanOktober2004.MeskipungambarperencanaangedungSerbaGunatersebutbelumselesaibaikuntuktahapI,tahapIImaupuntahapIII,namunpelaksanaantahapIsudahdikerjakanolehCV.BudiBersaudarapadabulanOktober2003,dankarenapekerjaanperencanaanbelumselesaitetapipembangunanfisiksudahdilaksanakanberakibatpadaadanyapekerjaantambahkurang,sedangkanmenurutketentuanKepMenKimpraswilNomor332/KPTS/M/2002tanggal21Ag
ustus2002bahwapelaksanaankonstruksifisikdilakukanberdasarkandokumenpelelanganyangtelahdisusunolehperencanakontrusidengansegalatambahandanperubahanpadapenjelasanpekerjaanwaktupelelangansertaketentuanteknis(pedomandanstandardteknis)yangberlaku.DemikianpulapelaksanaanpembangunangedungserbagunadanDPRDtahapIIIolehTerdakwaItelahdibuatkontrakdenganrekanandanpekerjaaanpembanunansudahdiselesaikanrekananpadatahun2004,padahalanggaranuntukpembangunantahapIIItersebutbelumtersediadanbarudianggarkanpadatahun2005.

-BahwaperencanapembangunanmemakaiperhitunganhargadenganmetodeBOWmeskipunadapetunjuksesuaiKeppresNo.80tahun2003tanggal03Nopember2003danKepMenKimpraswilNomor332/KPTS/M/2002tanggal21Agustus2002denganmenggunakanSNIlebihmurahharganyadanakanberdampakpadahargabangunanyanglebihmurahsehinggatercapaiazsefektifdanefisiensi,tetapidengandipakainyametodeBOWberakibatpadanaiknyahargapembangunan.

BahwakontrakpembangunandenganCV.BudiBersaudaradanCV.

KaryaMandiritelahd
isetujuidengannilaikontrakuntuktiaptahap:GedungSerbaGunaolehCV.BudiBersaudara-TahapIRp.4.038.000.000,-per17September2003-TahapIIRp.4.538.000.000,-per10Pebruari2004Direktori
Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.23dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008pembangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDKabupatenMagetanmengeluarkanbiayayanglebihtinggidarisemestinya.

-Berdasarkankontrakyangtelahdisetujui,makaproyekpembangunangedungSerbagunatahapIdiselesaikanpadatanggal15Januari2004namunTerdakwaIItelahmenandatanganiBeritaAcaraPenyrahandariKontraktorC.V.BudiBersaudarapadatanggal13Nopember2003denganalasanuntukmengambildanapemeliharaansebesar5%agartidakhangus.

-BahwapembangunanTahapIuntukgedungSerbaGunaselesaipadabulanDesember2003.tahapIIselesaidikerjakanbulanAgustus2004dantahapIIIselesaibulanOktober2004.MeskipungambarperencanaangedungSerbaGunatersebutbelumselesaibaikuntuktahapI,tahapIImaupuntahapIII,namunpelaksanaantahapIsudahdikerjakanolehCV.BudiBersaudarapadabulanOktober2003,dankarenapekerjaanperencanaanbelumselesaitetapipembangunanfisiksudahdilaksanakanberakibatpadaadanyapekerjaantambahkurang,sedangkanmenurutketentuanKepMenKimpraswilNomor332/KPTS/M/2002tanggal21Ag
ustus2002bahwapelaksanaankonstruksifisikdilakukanberdasarkandokumenpelelanganyangtelahdisusunolehperencanakontrusidengansegalatambahandanperubahanpadapenjelasanpekerjaanwaktupelelangansertaketentuanteknis(pedomandanstandardteknis)yangberlaku.DemikianpulapelaksanaanpembangunangedungserbagunadanDPRDtahapIIIolehTerdakwaItelahdibuatkontrakdenganrekanandanpekerjaaanpembanunansudahdiselesaikanrekananpadatahun2004,padahalanggaranuntukpembangunantahapIIItersebutbelumtersediadanbarudianggarkanpadatahun2005.

-BahwaperencanapembangunanmemakaiperhitunganhargadenganmetodeBOWmeskipunadapetunjuksesuaiKeppresNo.80tahun2003tanggal03Nopember2003danKepMenKimpraswilNomor332/KPTS/M/2002tanggal21Agustus2002denganmenggunakanSNIlebihmurahharganyadanakanberdampakpadahargabangunanyanglebihmurahsehinggatercapaiazsefektifdanefisiensi,tetapidengandipakainyametodeBOWberakibatpadanaiknyahargapembangunan.

BahwakontrakpembangunandenganCV.BudiBersaudaradanCV.

KaryaMandiritelahd
isetujuidengannilaikontrakuntuktiaptahap:GedungSerbaGunaolehCV.BudiBersaudara-TahapIRp.4.038.000.000,-per17September2003-TahapIIRp.4.538.000.000,-per10Pebruari2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.24dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008-TahapIIIRp.15.366.300.000,-per06Juli2004GedungDPRDolehCV.BudiKaryaMandiri-TahapIRp.319.500.000,-per10Oktober2003-TahapIIRp.2.842.000.000,-per10Pebruari2004-TahapIIIRp.8.845.000.000,-per06Juli2004BahwaperbuatanparaTerdakwasebagaimanadiuraikandiatastersebut,telahmemperkayaoranglainataukorporasidiantaranyayaitu:

1.CV.BudiBersaudarasebagaipelaksanafisikgedungtelahmenerimapencairandanadariKasDaerahsebesarRp.1.615.200.000,-(satumilyarenamratuslimabelasjutaduaratusriburupiah),dimanaPembayaranTermynI(50%)ProyekPembangunangedungSerbagunaTahapITahun2003,sesuaidenganSPMUtanggal03Nopember2003Nomor:

3479/BT/2003.2.CVNululsebagaikonsultanperencanatelahmenerimadanadarikasdaerahsebesarRp.1.777.500.000,-(satumilyartujuhratustujuhpuluhtujuhlimaratusriburupiah)berdasarkanSPMUtanggal31Mei2004Nomor:01063/BT/2004sebagaipembayaranTermynI(90%)pekerjaanPerencanaanPembangunanGedungSerbagunaTahapII(DanaAlokasiUmum).

3.SaksiI
r.HERGUNADI,MTsebesarRp.6.750.000,-(enamjutatujuhratuslimapuluhriburupiah)berdasarkanSPMUNo.01498/PK/2004tanggal02Pebruari2004Rp.6.000.000,-(enamjutarupiah)berdasarkanSPMUNo.

01496/PK/2004tanggal02Juli2004,dansebesarRp.6.000.000,-(enamjutarupiah)berdasarkanSMPUNo.02472/PK/2004tanggal10Oktober2004dimanaSPMUtersebutperuntukkannyauntukpembayaranbiayaumumpembangunanGedungDPRDKab.MagetanTahapII(DanaDAU)

danPembayaranTermyn(85%)pembangunangedungDPRDKab.

MagetanTahapIII(DanaDAU).

4.SaksiJUMATINsebesarRp.12.005.850,-(duabelasjutalimaribudelapanratuslimapuluhrupiah)berdasarkanSPMUNo.3591/PK/2005tanggal08Desember2005dansebesarRp.12.230.000,-(duabelasjutaduaratustigapuluhriburupiah)berdasarkanSPMUNo.3647/PK/2005tanggal13Desember2005,SPMUtersebutperuntukkannyauntukpembayaranbiayaumumpembangunangedungSerbagunaKab.MagetantahapIII(DanaDAU).

5.SaksiLIAUWINGGARWATIkarenatelahmemperolehRp.4.000.000,-

(empatjutarupiah)setiapbulan.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.24dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008-TahapIIIRp.15.366.300.000,-per06Juli2004GedungDPRDolehCV.BudiKaryaMandiri-TahapIRp.319.500.000,-per10Oktober2003-TahapIIRp.2.842.000.000,-per10Pebruari2004-TahapIIIRp.8.845.000.000,-per06Juli2004BahwaperbuatanparaTerdakwasebagaimanadiuraikandiatastersebut,telahmemperkayaoranglainataukorporasidiantaranyayaitu:

1.CV.BudiBersaudarasebagaipelaksanafisikgedungtelahmenerimapencairandanadariKasDaerahsebesarRp.1.615.200.000,-(satumilyarenamratuslimabelasjutaduaratusriburupiah),dimanaPembayaranTermynI(50%)ProyekPembangunangedungSerbagunaTahapITahun2003,sesuaidenganSPMUtanggal03Nopember2003Nomor:

3479/BT/2003.2.CVNululsebagaikonsultanperencanatelahmenerimadanadarikasdaerahsebesarRp.1.777.500.000,-(satumilyartujuhratustujuhpuluhtujuhlimaratusriburupiah)berdasarkanSPMUtanggal31Mei2004Nomor:01063/BT/2004sebagaipembayaranTermynI(90%)pekerjaanPerencanaanPembangunanGedungSerbagunaTahapII(DanaAlokasiUmum).

3.SaksiI
r.HERGUNADI,MTsebesarRp.6.750.000,-(enamjutatujuhratuslimapuluhriburupiah)berdasarkanSPMUNo.01498/PK/2004tanggal02Pebruari2004Rp.6.000.000,-(enamjutarupiah)berdasarkanSPMUNo.

01496/PK/2004tanggal02Juli2004,dansebesarRp.6.000.000,-(enamjutarupiah)berdasarkanSMPUNo.02472/PK/2004tanggal10Oktober2004dimanaSPMUtersebutperuntukkannyauntukpembayaranbiayaumumpembangunanGedungDPRDKab.MagetanTahapII(DanaDAU)

danPembayaranTermyn(85%)pembangunangedungDPRDKab.

MagetanTahapIII(DanaDAU).

4.SaksiJUMATINsebesarRp.12.005.850,-(duabelasjutalimaribudelapanratuslimapuluhrupiah)berdasarkanSPMUNo.3591/PK/2005tanggal08Desember2005dansebesarRp.12.230.000,-(duabelasjutaduaratustigapuluhriburupiah)berdasarkanSPMUNo.3647/PK/2005tanggal13Desember2005,SPMUtersebutperuntukkannyauntukpembayaranbiayaumumpembangunangedungSerbagunaKab.MagetantahapIII(DanaDAU).

5.SaksiLIAUWINGGARWATIkarenatelahmemperolehRp.4.000.000,-

(empatjutarupiah)setiapbulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.25dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/20086.SaksiTEGUHSETIABUDIdansaksiSRIWAHYUNIkarenasetiapbulanmenerimamasing-masingRp.2.000.000,-(duajutarupiah).

SesuaihasilpenelitiandarisaksiahlikontruksiITSpadaproyekpembangunangedungSerbaGunadanDPRDantaralainditemukanadanya:

-LuasatapbangunanGedungSerbaGunamenurutperjanjiankontrakseluas4.500M2namunsetelahdilakukanpengukuranditemukanluasatap3.770,32M2shinggaterdapatselisih723,68M2.

-PelaksanaanpekerjaanpengadaandanpemasangankonstruksispaceframeuntukatapdancanopipekerjaanskylightpadaGedungSerbaGunaanggarannyaebihtinggitidaksesuaidengannilaikontrakantaraCV.BudiBersaudaradenganPT.BinatamaAkrindo.

-JumlahGazebohanya2buahdariperencanaan3buah-Volumebesipadagambarkalaudihitungbiayanyabanyakyanglebihkecildibandingdenganvolumebesiyangdipakaiuntukperhitunganrencanaanggara.

HasilpemeriksaanfisikdariteamauditBPKPPropinsiJawaTimurbersamadenganteamahlidariInstitutTehnologi10NopemberSurabayadidapatkankeugianne
garadenganperincian:

PembangunanGedungSerbaGunadangedungDPRD:

1.MarkUphargaperitemBarang/JasaberdasarhargakhususNO.UraianKontrakRp.

PerhitunganAuditorRp.

SelisihRp..

1PembangunanGd.

SerbagunaTahapII.PekerjaanPersiapan50.756.280.0048.440.760.002.315.520.00II.PekerjaanTanah313.323.889.00284.847.989.2128.475.899.79III.Pekerjaankonstruksi&

betonuntukpondasi921.566.506.00602.431.201.45.319.135.304.55IV.Pekerjaankonstruksi&

2.385.358.715.001.293.016.409.241.092.342.305.76betonuntukstruktur-Jumlahkerugiannegara3.671.005390.002.228.736359.901.442.269.030.102PembangunanGd.

SerbagunaTahapIII.Pekerjaantanah120.568.010.00105.414.950.0015.153.060.00II.Pekerjaankonstruksi&betonuntukpondasi475.836.849.40424.036.740.1651.800.109.24III.Pekerjaankonstruksi&

betonuntukstruktur2.339.045.855.001.634.254.487.33704.791.367.67Direktori
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.25dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/20086.SaksiTEGUHSETIABUDIdansaksiSRIWAHYUNIkarenasetiapbulanmenerimamasing-masingRp.2.000.000,-(duajutarupiah).

SesuaihasilpenelitiandarisaksiahlikontruksiITSpadaproyekpembangunangedungSerbaGunadanDPRDantaralainditemukanadanya:

-LuasatapbangunanGedungSerbaGunamenurutperjanjiankontrakseluas4.500M2namunsetelahdilakukanpengukuranditemukanluasatap3.770,32M2shinggaterdapatselisih723,68M2.

-PelaksanaanpekerjaanpengadaandanpemasangankonstruksispaceframeuntukatapdancanopipekerjaanskylightpadaGedungSerbaGunaanggarannyaebihtinggitidaksesuaidengannilaikontrakantaraCV.BudiBersaudaradenganPT.BinatamaAkrindo.

-JumlahGazebohanya2buahdariperencanaan3buah-Volumebesipadagambarkalaudihitungbiayanyabanyakyanglebihkecildibandingdenganvolumebesiyangdipakaiuntukperhitunganrencanaanggara.

HasilpemeriksaanfisikdariteamauditBPKPPropinsiJawaTimurbersamadenganteamahlidariInstitutTehnologi10NopemberSurabayadidapatkankeugianne
garadenganperincian:

PembangunanGedungSerbaGunadangedungDPRD:

1.MarkUphargaperitemBarang/JasaberdasarhargakhususNO.UraianKontrakRp.

PerhitunganAuditorRp.

SelisihRp..

1PembangunanGd.

SerbagunaTahapII.PekerjaanPersiapan50.756.280.0048.440.760.002.315.520.00II.PekerjaanTanah313.323.889.00284.847.989.2128.475.899.79III.Pekerjaankonstruksi&

betonuntukpondasi921.566.506.00602.431.201.45.319.135.304.55IV.Pekerjaankonstruksi&

2.385.358.715.001.293.016.409.241.092.342.305.76betonuntukstruktur-Jumlahkerugiannegara3.671.005390.002.228.736359.901.442.269.030.102PembangunanGd.

SerbagunaTahapIII.Pekerjaantanah120.568.010.00105.414.950.0015.153.060.00II.Pekerjaankonstruksi&betonuntukpondasi475.836.849.40424.036.740.1651.800.109.24III.Pekerjaankonstruksi&

betonuntukstruktur2.339.045.855.001.634.254.487.33704.791.367.67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah
Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.26dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008IV.Pek.Pemasanganinst.Air,closed&bakmandi99.782.840.0097.437.476.002.345.364.00V.Pekerjaanplafon306.089.351.00302.483.537.003.605.814.00VI.Pekerjaankeramik357.311.589.00310.213.016.0047.098.373.00VII.PekerjaanGroundReservoir181.861.981.00107.474.297.4574.387.683.56VIII.Pekerjaansaluran,

septitank&peresapan143.937.500.00129.815.000.0014.122.500.00IX.PekerjaanRuanggenset101.043.340.5068.448.608.5332.594.731.97-Jumlahkerugiannegara4.125.477.3153.179.578.112.247945.899.203.433.

PembangunanGd.SerbagunaTahapIIA.BangunanGedungI.Pekerjaankusendanpintu/jendela452.584.874.60440.869.582.6011.415.292.00II.PekerjaanPersiapanLantai2.310.729.370.002.285.247.370.0025.482.000.00III.PekerjaanRangkaAtap4.628.000.000.004.628.000.000.000.00IV.PekerjaanPenutupAtap1.576.603.500.001.500.799.116.0075.804.384.00V.PekerjaanSkyLigtAtapAtas173.824.950.00173.824.950.000.00VI.PekerjaanCanopyPintuMasuk360.000.000.00360.000.00
0.000.00VII.PekerjaanInstalasiListrik1.791.821.500.001.788.474.500.003.074.000.00VIII.PekerjaanHydran42.687.456.0071.289.280.501.398.175.50IX.PekerjaanInstalasiListrik2.940.000.002.940.000.000.00X.PekerjaanSoundSystem296.930.078.00296.930.078.000.00XLPekerjaanPompa&

Tangky79.831.122.0079.831.122.000.00XII.PekerjaanPenangkalPetir38.000.000.0038.000.000.000.00XIII.PekerjaanFinishing666.416.175.00637.663.740.5028.752.435.30JumlahA12.450.049.026.4012.304.122.739.60145.926.286.80B.PekerjaanLansekapI.PekerjaanLantai826.881.877.00496.680.115.00330.201.762.00II.PekerjaanPagardan322.300.530.00257.346.754.0064.953.776.00Direktori
Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.26dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008IV.Pek.Pemasanganinst.Air,closed&bakmandi99.782.840.0097.437.476.002.345.364.00V.Pekerjaanplafon306.089.351.00302.483.537.003.605.814.00VI.Pekerjaankeramik357.311.589.00310.213.016.0047.098.373.00VII.PekerjaanGroundReservoir181.861.981.00107.474.297.4574.387.683.56VIII.Pekerjaansaluran,

septitank&peresapan143.937.500.00129.815.000.0014.122.500.00IX.PekerjaanRuanggenset101.043.340.5068.448.608.5332.594.731.97-Jumlahkerugiannegara4.125.477.3153.179.578.112.247945.899.203.433.

PembangunanGd.SerbagunaTahapIIA.BangunanGedungI.Pekerjaankusendanpintu/jendela452.584.874.60440.869.582.6011.415.292.00II.PekerjaanPersiapanLantai2.310.729.370.002.285.247.370.0025.482.000.00III.PekerjaanRangkaAtap4.628.000.000.004.628.000.000.000.00IV.PekerjaanPenutupAtap1.576.603.500.001.500.799.116.0075.804.384.00V.PekerjaanSkyLigtAtapAtas173.824.950.00173.824.950.000.00VI.PekerjaanCanopyPintuMasuk360.000.000.00360.000.00
0.000.00VII.PekerjaanInstalasiListrik1.791.821.500.001.788.474.500.003.074.000.00VIII.PekerjaanHydran42.687.456.0071.289.280.501.398.175.50IX.PekerjaanInstalasiListrik2.940.000.002.940.000.000.00X.PekerjaanSoundSystem296.930.078.00296.930.078.000.00XLPekerjaanPompa&

Tangky79.831.122.0079.831.122.000.00XII.PekerjaanPenangkalPetir38.000.000.0038.000.000.000.00XIII.PekerjaanFinishing666.416.175.00637.663.740.5028.752.435.30JumlahA12.450.049.026.4012.304.122.739.60145.926.286.80B.PekerjaanLansekapI.PekerjaanLantai826.881.877.00496.680.115.00330.201.762.00II.PekerjaanPagardan322.300.530.00257.346.754.0064.953.776.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.27dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008TaludIII.PekerjaanTaman,

TiangBendera320.622.737.00293.651.270.0026.971.467.00IV.PekerjaanpembuatanGazebo51.022.678.0043.371.482.847.651.195.16JumlahB1.520.827.822.001.091.049.621.84429.778.700.16JumlahKeruginAdanB13.970.876.848.4013.395.172.361.84575.704.486.96-MarkUphargapekerjaanRangkaAtap824.000.000.002.MarkUpKoefisiendanHargaperitemBarang/JasaberdasarhargakhususNo.UraianKontrakRp.

PerhitunganAuditorRp.

SelisihRp.

1PembangunanGd.SerbagunaTahapII.PekerjaanPersiapanII.PekerjaanTanahIII.PekerjaanPasangan-Jumlahkerugiannegara30.649.088.0048.682.440.00211.130.553.00290.461.681.0030.649.088.0043.930.130.00136.222.178.44210.801396.44.004.751.910.0074.908.374.5679.660.284.562.PekerjaanGedungDPRDTahapIII.PekerjaanPersiapanII.PekerjaanTanahIII.PekerjaanBetonIV.PekerjaanPasangan&

Betonunt.StrukturV.Lantai1-Jumlahkerugiannegara24.142.250.0063.239.991.00120.843.520.001.342.326.230.84847.370.761.002
.397.922.752.8423.073.500.0055.084.54.00103.131.455.00887.585.938.00593.853.932.001.662.729389.00.1.068.750.008.155.427.0017.712.065.00454.740.292.84253.516.829.0035.193363.843.PembangunanGedungDPRDTahapIIIA.PekerjaanTanahB.PekerjaanStrukturalLantaiDasarI.PekerjaanLantaiII.PekerjaanLantai1III.PekerjaanLantai2IV.PekerjaanLantai3V.Atap:

487.141.093.0011.399.940.001.654.300.177.00710.452.187.00710.452.187.00420.500.470.009.943.281:001.037.349.313.001.481.691.465.00406.017.761.0066.640.623.001.456.659.00616.950.864.001.073.505.358.00304.434.426.00-Atapkonsul-AtaptengahVI.Selasar:

-Pekerjaantanah-PekerjaanPasangan-PekerjaanBetonVII.Kanopi:

-PekerjaanbetonVIII.TanggaIX.SaluranPembatasX.PekerjaanDeckerPintuJumlahKerugianNegara805.772.808.00172.997.976.0013.790.420.00208.089.690.00805.252.188.00170.227.054.00250.20.013.00139.582.175.0058.962.032.008.043.984.576.00551.765.834.00102.192.714.0011.864.429.00174.377.670.00484.370.002.0095.913226.00142.594.6
61.00118.754.821.0058.200.848.005.095.536.495.00254.006.974.0070.805.262.001.925.991.0033.712.020.00320.882.186.074.313.828.00108.225.352.0020.827.354.00761.184.002.948.448.081.00Direktori
Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.27dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008TaludIII.PekerjaanTaman,

TiangBendera320.622.737.00293.651.270.0026.971.467.00IV.PekerjaanpembuatanGazebo51.022.678.0043.371.482.847.651.195.16JumlahB1.520.827.822.001.091.049.621.84429.778.700.16JumlahKeruginAdanB13.970.876.848.4013.395.172.361.84575.704.486.96-MarkUphargapekerjaanRangkaAtap824.000.000.002.MarkUpKoefisiendanHargaperitemBarang/JasaberdasarhargakhususNo.UraianKontrakRp.

PerhitunganAuditorRp.

SelisihRp.

1PembangunanGd.SerbagunaTahapII.PekerjaanPersiapanII.PekerjaanTanahIII.PekerjaanPasangan-Jumlahkerugiannegara30.649.088.0048.682.440.00211.130.553.00290.461.681.0030.649.088.0043.930.130.00136.222.178.44210.801396.44.004.751.910.0074.908.374.5679.660.284.562.PekerjaanGedungDPRDTahapIII.PekerjaanPersiapanII.PekerjaanTanahIII.PekerjaanBetonIV.PekerjaanPasangan&

Betonunt.StrukturV.Lantai1-Jumlahkerugiannegara24.142.250.0063.239.991.00120.843.520.001.342.326.230.84847.370.761.002
.397.922.752.8423.073.500.0055.084.54.00103.131.455.00887.585.938.00593.853.932.001.662.729389.00.1.068.750.008.155.427.0017.712.065.00454.740.292.84253.516.829.0035.193363.843.PembangunanGedungDPRDTahapIIIA.PekerjaanTanahB.PekerjaanStrukturalLantaiDasarI.PekerjaanLantaiII.PekerjaanLantai1III.PekerjaanLantai2IV.PekerjaanLantai3V.Atap:

487.141.093.0011.399.940.001.654.300.177.00710.452.187.00710.452.187.00420.500.470.009.943.281:001.037.349.313.001.481.691.465.00406.017.761.0066.640.623.001.456.659.00616.950.864.001.073.505.358.00304.434.426.00-Atapkonsul-AtaptengahVI.Selasar:

-Pekerjaantanah-PekerjaanPasangan-PekerjaanBetonVII.Kanopi:

-PekerjaanbetonVIII.TanggaIX.SaluranPembatasX.PekerjaanDeckerPintuJumlahKerugianNegara805.772.808.00172.997.976.0013.790.420.00208.089.690.00805.252.188.00170.227.054.00250.20.013.00139.582.175.0058.962.032.008.043.984.576.00551.765.834.00102.192.714.0011.864.429.00174.377.670.00484.370.002.0095.913226.00142.594.6
61.00118.754.821.0058.200.848.005.095.536.495.00254.006.974.0070.805.262.001.925.991.0033.712.020.00320.882.186.074.313.828.00108.225.352.0020.827.354.00761.184.002.948.448.081.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.28dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008DarihasilperincianMarkUpperitembarang/jasaberdasarhargakhususdisampaikansebagaiberikut:

-PembangunanGedungSerbaguna:

-MarkupKoefisiendanhargaperitembarang/jasaberdasarkanhargakhusus:

-TahapI/Tahun2003Rp.1.442.269.030,10-TahapIIATahun2004Rp.945.899.203,43-TahapIII/Tahun2005Rp.575.704.486.96Rp.2.963.872.720,49-MarkuphargapekerjaanrangkaatapRp.824.000.000,00SubJumlahRp.3.787.872.720,49-PembangunanGedungDPRD:

-MarkupKoefisiendanhargaperitembarang/jasaberdasarkanhargakhusus:

-TahapI/Tahun2003Rp.79.660.284,56-TahapII/Tahun2004Rp.735.193.363,84-TahapIII/Tahun2005Rp.2.948.448.081.00SubJumlahRp.3.763.301.729.40JumlahRp.7.551.174.449,89Akibatperbuatanterdakwa-terdakwatersebutdiatasdalamProyekPembangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDKabupatenMagetan,

KeuanganNegaradirugikansebesarRp.7.551.174.449,89(tujuhmilyarlimaratuslimapuluhsatujutaseratustujuhpuluhempatribuempatratusempatpuluhsembilanrupiahdelapanp
uluhsembilansen)atausetidak-tidaknyasekitarjumlahtersebut.

PerbuatanterdakwaIIr.SAMSULHADI,MsidanterdakwaIIGIMIN,BEmerupakantindakpidanasebagaimanadiaturdandiancampidanadalampasal3Undang-UndangNomor31tahun1999tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsisebagaimanatelahdiubahdenganUndang-UndangNomor20tahun2001tentangPerubahanatasUndang-UndangNomor31tahun1999tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsijopasal55ayat(1)ke-1KUHPjopasal64ayat(I)KUHP.

MahkamahAgungtersebut;

MembacatuntutanpidanaJaksa/PenuntutUmumpadaKejaksaanNegeriSurabayatanggal1Nopember2007sebagaiberikut:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.28dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008DarihasilperincianMarkUpperitembarang/jasaberdasarhargakhususdisampaikansebagaiberikut:

-PembangunanGedungSerbaguna:

-MarkupKoefisiendanhargaperitembarang/jasaberdasarkanhargakhusus:

-TahapI/Tahun2003Rp.1.442.269.030,10-TahapIIATahun2004Rp.945.899.203,43-TahapIII/Tahun2005Rp.575.704.486.96Rp.2.963.872.720,49-MarkuphargapekerjaanrangkaatapRp.824.000.000,00SubJumlahRp.3.787.872.720,49-PembangunanGedungDPRD:

-MarkupKoefisiendanhargaperitembarang/jasaberdasarkanhargakhusus:

-TahapI/Tahun2003Rp.79.660.284,56-TahapII/Tahun2004Rp.735.193.363,84-TahapIII/Tahun2005Rp.2.948.448.081.00SubJumlahRp.3.763.301.729.40JumlahRp.7.551.174.449,89Akibatperbuatanterdakwa-terdakwatersebutdiatasdalamProyekPembangunanGedungSerbaGunadanGedungDPRDKabupatenMagetan,

KeuanganNegaradirugikansebesarRp.7.551.174.449,89(tujuhmilyarlimaratuslimapuluhsatujutaseratustujuhpuluhempatribuempatratusempatpuluhsembilanrupiahdelapanp
uluhsembilansen)atausetidak-tidaknyasekitarjumlahtersebut.

PerbuatanterdakwaIIr.SAMSULHADI,MsidanterdakwaIIGIMIN,BEmerupakantindakpidanasebagaimanadiaturdandiancampidanadalampasal3Undang-UndangNomor31tahun1999tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsisebagaimanatelahdiubahdenganUndang-UndangNomor20tahun2001tentangPerubahanatasUndang-UndangNomor31tahun1999tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsijopasal55ayat(1)ke-1KUHPjopasal64ayat(I)KUHP.

MahkamahAgungtersebut;

MembacatuntutanpidanaJaksa/PenuntutUmumpadaKejaksaanNegeriSurabayatanggal1Nopember2007sebagaiberikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.29dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/20081.MenyatakanterdakwaI.Ir.SAMSULHADIMsidanterdakwaGIMINBEterbuktisecarasahdanmeyakinkanbersalahtelahmelakukan,menyuruhlakukanatauturutsertamelakukantindakpidanakorupsiyangdilakukansecaraberlanjutsebagaimanadiaturdandiancampidanadalamPasa2ayat(1)UUNo.31tahun1999tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsisebagaimanadiaturdandiancampidanadalamPasal2ayat(1)UUNo.31tahun1999tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsisebagai-

manatelahdiubahdenganUndang-UndangNo.20Tahun2001jopasal55ayat(1)ke1KUHPjoPasal64ayat(1)KUHPsebagaimanayangtercantumdalamdakwaanprimer;

2.MenjatuhkanpidanaterhadapterdakwaI.Ir.SAMSULHADI,Msidenganpidanapenjaraselama6(enam)tahun,sedangkanterhadapterdakwaII.

GIMIN,BE,pidanapenjaraselama5(lima)tahunmasing-masingdikurangiselamaparaterdakwadalammasatahanansementaradenganperintahagarparaterdakwatetapditahan;

3.Menjatuhkanpidanadendamasing-masingRp.250.000.000,00(Duaratuslimapuluhjutarupiah)subsida
irmasing-masing6(enam)bulankurungan;

4.MenjatuhkanpidanaterhadapterdakwaI.Ir.SAMSULHADIMsidanterdakwaGIMINBEdenganpidanatambahanuntukmembayaruangpengantisebesarRp.7.511.174.449,89(tujuhmilyarlimaratussebelasjutaseratustujuhpuluhempatribuempatratusempatpuluhsembilankomadelapanpuluhsembilanrupiah)denganketentuanjikaparaterdakwatidakmembayaruangpenggantipalinglamadalamwaktu1(satu)bulansesudahputusanPengadilanmemperolehkekuatanhukumtetap,makahartabenda-

nyadapatdisitaolehJaksadandilelanguntukmencukupiuangpengantitersebut.Dalamhalparaterdakwatidakmempunyaihartabendayangmencukupiuntukmembayaruangpengganti,makadigantidenganpidanapenjaramasing-masingselama2(dua)tahun;

5.Memerintahkanbarangbuktiberupa:

1.1(satu)lembarKTPatasnamaSRIWAHYUNI,Nik.

12.5618.450764.0003denganalamatBabadanRukun7/12RT.07RW.02Kel.DupakKec.KrembanganSurabaya;

2.1(satu)buahbukuasliturunanaktapernyataankeluarmasukdanKEluarsebagaiperserodariperseroankomanditer"CV.BUDIBERSAUD
ARA";

3.1(satu)bendelfotocopybukuCompanyProfileCV.BUDIBERSAUDARA;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.29dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/20081.MenyatakanterdakwaI.Ir.SAMSULHADIMsidanterdakwaGIMINBEterbuktisecarasahdanmeyakinkanbersalahtelahmelakukan,menyuruhlakukanatauturutsertamelakukantindakpidanakorupsiyangdilakukansecaraberlanjutsebagaimanadiaturdandiancampidanadalamPasa2ayat(1)UUNo.31tahun1999tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsisebagaimanadiaturdandiancampidanadalamPasal2ayat(1)UUNo.31tahun1999tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsisebagai-

manatelahdiubahdenganUndang-UndangNo.20Tahun2001jopasal55ayat(1)ke1KUHPjoPasal64ayat(1)KUHPsebagaimanayangtercantumdalamdakwaanprimer;

2.MenjatuhkanpidanaterhadapterdakwaI.Ir.SAMSULHADI,Msidenganpidanapenjaraselama6(enam)tahun,sedangkanterhadapterdakwaII.

GIMIN,BE,pidanapenjaraselama5(lima)tahunmasing-masingdikurangiselamaparaterdakwadalammasatahanansementaradenganperintahagarparaterdakwatetapditahan;

3.Menjatuhkanpidanadendamasing-masingRp.250.000.000,00(Duaratuslimapuluhjutarupiah)subsida
irmasing-masing6(enam)bulankurungan;

4.MenjatuhkanpidanaterhadapterdakwaI.Ir.SAMSULHADIMsidanterdakwaGIMINBEdenganpidanatambahanuntukmembayaruangpengantisebesarRp.7.511.174.449,89(tujuhmilyarlimaratussebelasjutaseratustujuhpuluhempatribuempatratusempatpuluhsembilankomadelapanpuluhsembilanrupiah)denganketentuanjikaparaterdakwatidakmembayaruangpenggantipalinglamadalamwaktu1(satu)bulansesudahputusanPengadilanmemperolehkekuatanhukumtetap,makahartabenda-

nyadapatdisitaolehJaksadandilelanguntukmencukupiuangpengantitersebut.Dalamhalparaterdakwatidakmempunyaihartabendayangmencukupiuntukmembayaruangpengganti,makadigantidenganpidanapenjaramasing-masingselama2(dua)tahun;

5.Memerintahkanbarangbuktiberupa:

1.1(satu)lembarKTPatasnamaSRIWAHYUNI,Nik.

12.5618.450764.0003denganalamatBabadanRukun7/12RT.07RW.02Kel.DupakKec.KrembanganSurabaya;

2.1(satu)buahbukuasliturunanaktapernyataankeluarmasukdanKEluarsebagaiperserodariperseroankomanditer"CV.BUDIBERSAUD
ARA";

3.1(satu)bendelfotocopybukuCompanyProfileCV.BUDIBERSAUDARA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.30dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/20084.1(satu)bukuaslisuratperjanjianpelaksanaanpekerjaanNo.

09/SB/403.023/IX/2003tgl.17September2003pembangunangedungserbagunatahapIKab.Magetan;

5.1(satu)bukuaslisuratperjanjianpelaksanaanpekerjaanNo.

640/12/403.102/K/II/2004tgl.10Pebruari2004pembangunangedungserbagunatahapIIKab.Magetan;

6.1(satu)bukufotocopysuratperjanjianpelaksanaanpekerjaanNo.

600/176/403.102/KA/II/2004tgl.06Juli2004pembangunangedungserbagunatahapIIIKab.Magetan;

7.1(satu)bukufotocopysuratperjanjianpelaksanaanpekerjaanNo.

07/DPRD/403.102/X/2003tgl.10Oktober2003pembangunangedungDPRDtahapIKab.Magetan;

8.1(satu)bukufotocopysuratperjanjianpelaksanaanpekerjaanNo.

640/17/403.102/K/II/2004tgl.10Pebruari2004pembangunangedungDPRDtahapIIKab.Magetan;

9.1(satu)bukufotocopysuratperjanjianpelaksanaanpekerjaanNo.

600/177/403.102/KA/II/2004tgl.06Juli2004pembangunangedungserbagunatahapIIKab.Magetan;

10.1(satu)bendellampiranf otocopyKeputusanBupatiMagetanNo.

188/303/Kept/403.012/2003ttgpenetapanhargasatuanbahandanupahkhususuntukproyekpembangunangedungserbaguna(GOR)

dangedungDPRDMagetandanaAnggaranPendapatandanBelanjaDaerahKab.Magetanth.Anggaran2003;

11.1(satu)bukufotocopyOwner'sEstimate(OE);

12.3(tiga)buahdisketberisipembangunangedungserbagunadangedungDPRDPemkabMagetantahapI,tahapIIdantahapIII;

13.1(satu)lembarSuratPerintahTugasNo.800/205/403.102/2003yntukmembantuKetuaPanitiaPengadaanBarangdanJasa;

14.1(satu)bukufotocopyperencanaandanpembangunangedungDPRDTahapI;

15.1(satu)lembardisposisiKADINPUkepadaKASUBDINTataKotatgl06September2003(Asli);

16.1(satu)lembardisposisiBupatikepadaSEKAB/KADINPUsetujupenunjukanlangsungan.CV.BUDIBERSAUDARASurabayatgl.6September2006(Asli);

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.30dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/20084.1(satu)bukuaslisuratperjanjianpelaksanaanpekerjaanNo.

09/SB/403.023/IX/2003tgl.17September2003pembangunangedungserbagunatahapIKab.Magetan;

5.1(satu)bukuaslisuratperjanjianpelaksanaanpekerjaanNo.

640/12/403.102/K/II/2004tgl.10Pebruari2004pembangunangedungserbagunatahapIIKab.Magetan;

6.1(satu)bukufotocopysuratperjanjianpelaksanaanpekerjaanNo.

600/176/403.102/KA/II/2004tgl.06Juli2004pembangunangedungserbagunatahapIIIKab.Magetan;

7.1(satu)bukufotocopysuratperjanjianpelaksanaanpekerjaanNo.

07/DPRD/403.102/X/2003tgl.10Oktober2003pembangunangedungDPRDtahapIKab.Magetan;

8.1(satu)bukufotocopysuratperjanjianpelaksanaanpekerjaanNo.

640/17/403.102/K/II/2004tgl.10Pebruari2004pembangunangedungDPRDtahapIIKab.Magetan;

9.1(satu)bukufotocopysuratperjanjianpelaksanaanpekerjaanNo.

600/177/403.102/KA/II/2004tgl.06Juli2004pembangunangedungserbagunatahapIIKab.Magetan;

10.1(satu)bendellampiranf otocopyKeputusanBupatiMagetanNo.

188/303/Kept/403.012/2003ttgpenetapanhargasatuanbahandanupahkhususuntukproyekpembangunangedungserbaguna(GOR)

dangedungDPRDMagetandanaAnggaranPendapatandanBelanjaDaerahKab.Magetanth.Anggaran2003;

11.1(satu)bukufotocopyOwner'sEstimate(OE);

12.3(tiga)buahdisketberisipembangunangedungserbagunadangedungDPRDPemkabMagetantahapI,tahapIIdantahapIII;

13.1(satu)lembarSuratPerintahTugasNo.800/205/403.102/2003yntukmembantuKetuaPanitiaPengadaanBarangdanJasa;

14.1(satu)bukufotocopyperencanaandanpembangunangedungDPRDTahapI;

15.1(satu)lembardisposisiKADINPUkepadaKASUBDINTataKotatgl06September2003(Asli);

16.1(satu)lembardisposisiBupatikepadaSEKAB/KADINPUsetujupenunjukanlangsungan.CV.BUDIBERSAUDARASurabayatgl.6September2006(Asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.31dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/200817.NotadinasdariKADINPUkepadaBupatiperihalpenunjukanlangsungpembangunangedungserbagunatahapIan.CV.BUDIBERSAUDARAtgl.5September2003No.640/370/483/2003(Asli);

18.1(satu)lembarsuratperjanjiankerjasamaPT.BINATAMAAKRINDOdenganCV.BUDIBERSAUDARAtgl.25Juli2003ditandatanganiolehSRIWAHYUNIdanIr.ALIFIANTOSEKARNO(Asli);

19.1(satu)lembardisposisiaslidariKADINPUkeKASUBDINTataKotatgl.29Juli2003No.2269(Asli);

20.1(satu)lembarsuratdariPIMPROkepanitiaNo.16/SB/403.102/IX/2003perihalpenunjukkanlangsungCV.BudiBersaudaratanggal6September2003(Asli);

21.1(satu)DisposisiaslidariKADINPUkeKASUBDINtataKotatgl.29Juli2003No.2269(Asli);

22.1(satu)lembardisposisidariBupatikepadaSEKABPUtgl.29Juli2003No.9891.A(Asli);

23.1(satu)lembarnotadinasperihalpenunjukankonsultanperencanadanpelaksanafisikpembangunangedungDPRDtahapIdariKADINPUkepadaBupatitgl.28Juli2003(fotocopy);

24.1(satu)lembardisposisidariKADINPUkeKASUBDINTataKota No.

1970tgl.24Juli2003(Asli);

25.1(satu)lembardisposisidariBupatikepadaSEKABtgl.24Juli2003No.8067(Asli);

26.1(satu)lembarnotadinasPUkeBupatiNo.640/639/403.102/2003tgl.

23Juli2003(Asli);

27.1(satu)bendelsuratperjanjiankerjasamaCV.NULULKonsultandenganPT.APORAINDUSMAtgl.01Juli2003ditandatanganiIr.

HERUGADINGKENCONOdanIr.RUDIT.HARTONO,MBA,MM(fotocopy);

28.1(satu)lembardisposisiKADINkeKASUBDINTataKotaNo.1835.Atgl.8September2003(Asli);

29.1(satu)lembardisposisidariBupatikepadaSEKABPUNo.9265tgl.8September2003(Asli);

30.1(satu)lembarnotadinasdariKADINPUkeBupatiNo.

640/385/403.102/2003tgl.8September2003(Asli);

31.1(satu)bendellampiranBeritaAcaraserahterimaproyekAnggaranPendapatandanBelanjaDaerah(APBDII)Kab.Magetanth.AnggaranDirektori
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.31dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/200817.NotadinasdariKADINPUkepadaBupatiperihalpenunjukanlangsungpembangunangedungserbagunatahapIan.CV.BUDIBERSAUDARAtgl.5September2003No.640/370/483/2003(Asli);

18.1(satu)lembarsuratperjanjiankerjasamaPT.BINATAMAAKRINDOdenganCV.BUDIBERSAUDARAtgl.25Juli2003ditandatanganiolehSRIWAHYUNIdanIr.ALIFIANTOSEKARNO(Asli);

19.1(satu)lembardisposisiaslidariKADINPUkeKASUBDINTataKotatgl.29Juli2003No.2269(Asli);

20.1(satu)lembarsuratdariPIMPROkepanitiaNo.16/SB/403.102/IX/2003perihalpenunjukkanlangsungCV.BudiBersaudaratanggal6September2003(Asli);

21.1(satu)DisposisiaslidariKADINPUkeKASUBDINtataKotatgl.29Juli2003No.2269(Asli);

22.1(satu)lembardisposisidariBupatikepadaSEKABPUtgl.29Juli2003No.9891.A(Asli);

23.1(satu)lembarnotadinasperihalpenunjukankonsultanperencanadanpelaksanafisikpembangunangedungDPRDtahapIdariKADINPUkepadaBupatitgl.28Juli2003(fotocopy);

24.1(satu)lembardisposisidariKADINPUkeKASUBDINTataKota No.

1970tgl.24Juli2003(Asli);

25.1(satu)lembardisposisidariBupatikepadaSEKABtgl.24Juli2003No.8067(Asli);

26.1(satu)lembarnotadinasPUkeBupatiNo.640/639/403.102/2003tgl.

23Juli2003(Asli);

27.1(satu)bendelsuratperjanjiankerjasamaCV.NULULKonsultandenganPT.APORAINDUSMAtgl.01Juli2003ditandatanganiIr.

HERUGADINGKENCONOdanIr.RUDIT.HARTONO,MBA,MM(fotocopy);

28.1(satu)lembardisposisiKADINkeKASUBDINTataKotaNo.1835.Atgl.8September2003(Asli);

29.1(satu)lembardisposisidariBupatikepadaSEKABPUNo.9265tgl.8September2003(Asli);

30.1(satu)lembarnotadinasdariKADINPUkeBupatiNo.

640/385/403.102/2003tgl.8September2003(Asli);

31.1(satu)bendellampiranBeritaAcaraserahterimaproyekAnggaranPendapatandanBelanjaDaerah(APBDII)Kab.Magetanth.Anggaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.32dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/20082003proyekperencanaandanpembangunangedungserbagunatahapIdaiDinasPU(Asli);

32.1(satu)bendeldokumenproyekpengadaanjasakonstruksiproyekpembangunangedungDPRDTahapIKab.Magetantahun2003(Asli);

33.1(satu)bendellampiranBeritaAcaraserahterimaproyekAnggaranPendapatandanBelanjaDaerah(APBDII)Kab.Magetanth.Anggaran2003proyekperencanaandanpembangunangedungDPRDtahapIdaiDinasPU(Asli);

34.1(satu)bendellampiranBeritaAcaraserahterimaproyekAnggaranPendapatandanBelanjaDaerah(APBD)Kab.Magetanth.Anggaran2003proyekperencanaandanpembangunangedungDPRDtahapIdaiDinasPU(Asli);

35.1(satu)setgambarperencanaanpembangunangedungserbagunaKab.MagetantahapIth.2003(Asli);

36.1(satu)setgambarperencanaanpembangunangedungDPRDKab.

MagetantahapIIth.2003(Asli);

37.1(satu)bendelBeritaAcarapembayaranterminIterdiridari6(enam)

lembarkepadaCV.BUDIBERSAUDARAtgl.29Oktober2003ditandatanganiolehSRIWAHYUNI;

38.1(satu)bendelBeritaAcara
pembayaranterminIIterdiridari8(delapan)lembarkepadaCV.BUDIBERSAUDARAtgl.11Nopember2003ditandatanganiolehSRIWAHYUNI(Asli);

39.1(satu)bendelBeritaAcarapembayaranterminIIIterdiridari8(delapan)lembarkepadaCV.BUDIBERSAUDARAtgl.10Desember2003ditandatanganiolehSRIWAHYUNI(Asli);

40.1(satu)bendelBeritaAcarapembayaranterminIterdiridari8(delapan)lembarkepadaCV.BUDIKARYAMANDIRItgl.3Nopember2003ditandatanganiolehTEGUHSETIABUDI(Asli);

41.1(satu)bendelBeritaAcarapembayaranterminIIterdiridari8(delapan)lembarkepadaCV.BUDIKARYAMANDIRItgl.21Nopember2003ditandatanganiolehTEGUHSETIABUDI(Asli);

42.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapImingguItgl.17September-20September2003(fotocopy);

43.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapImingguIItgl.21September-27September2003(fotocopy);

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.32dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/20082003proyekperencanaandanpembangunangedungserbagunatahapIdaiDinasPU(Asli);

32.1(satu)bendeldokumenproyekpengadaanjasakonstruksiproyekpembangunangedungDPRDTahapIKab.Magetantahun2003(Asli);

33.1(satu)bendellampiranBeritaAcaraserahterimaproyekAnggaranPendapatandanBelanjaDaerah(APBDII)Kab.Magetanth.Anggaran2003proyekperencanaandanpembangunangedungDPRDtahapIdaiDinasPU(Asli);

34.1(satu)bendellampiranBeritaAcaraserahterimaproyekAnggaranPendapatandanBelanjaDaerah(APBD)Kab.Magetanth.Anggaran2003proyekperencanaandanpembangunangedungDPRDtahapIdaiDinasPU(Asli);

35.1(satu)setgambarperencanaanpembangunangedungserbagunaKab.MagetantahapIth.2003(Asli);

36.1(satu)setgambarperencanaanpembangunangedungDPRDKab.

MagetantahapIIth.2003(Asli);

37.1(satu)bendelBeritaAcarapembayaranterminIterdiridari6(enam)

lembarkepadaCV.BUDIBERSAUDARAtgl.29Oktober2003ditandatanganiolehSRIWAHYUNI;

38.1(satu)bendelBeritaAcara
pembayaranterminIIterdiridari8(delapan)lembarkepadaCV.BUDIBERSAUDARAtgl.11Nopember2003ditandatanganiolehSRIWAHYUNI(Asli);

39.1(satu)bendelBeritaAcarapembayaranterminIIIterdiridari8(delapan)lembarkepadaCV.BUDIBERSAUDARAtgl.10Desember2003ditandatanganiolehSRIWAHYUNI(Asli);

40.1(satu)bendelBeritaAcarapembayaranterminIterdiridari8(delapan)lembarkepadaCV.BUDIKARYAMANDIRItgl.3Nopember2003ditandatanganiolehTEGUHSETIABUDI(Asli);

41.1(satu)bendelBeritaAcarapembayaranterminIIterdiridari8(delapan)lembarkepadaCV.BUDIKARYAMANDIRItgl.21Nopember2003ditandatanganiolehTEGUHSETIABUDI(Asli);

42.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapImingguItgl.17September-20September2003(fotocopy);

43.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapImingguIItgl.21September-27September2003(fotocopy);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.33dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/200844.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapImingguIIItgl.28September-04Oktober2003(fotocopy);

45.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapImingguIVtgl.05Oktober-11Oktober2003(fotocopy);

46.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapIImingguIIItgl.22Pebruari-28Pebruari2004(fotocopy);

47.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapIImingguIVtgl.29Pebruari-06Maret2004(fotocopy);

48.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapIImingguVtgl.07Maret-13Maret2004(fotocopy);

49.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapIImingguVItgl.14Maret-20Maret2004
(fotocopy);

50.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapIImingguVIItgl.21Maret-27Maret2004(fotocopy);

51.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapIImingguVIIItgl.28Maret-03April2004(fotocopy);

52.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapIImingguIXtgl.04April-10April2004(fotocopy);

53.1(satu)bendelLaporanAkhirPerencanaanPembangunanGedungDPRDtahapIIth.Anggaran2003CV.YOSONEGOROKONSULTAN(fotocopy);

54.1(satu)bendelLaporanAkhirPerencanaanPembangunanGedungDPRDtahapIIth.Anggaran2004CV.YOSONEGOROKONSULTAN(fotocopy);

55.1(satu)bendelINKINDOtandaanggotaNo.Anggota10495/P/0592:

JTM(fotocopy);

56.1(satu)KerangkaAcuanKerja(Pengawasan)ProyekPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunatahapIth.2003(fotocopy);

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.33dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/200844.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapImingguIIItgl.28September-04Oktober2003(fotocopy);

45.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapImingguIVtgl.05Oktober-11Oktober2003(fotocopy);

46.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapIImingguIIItgl.22Pebruari-28Pebruari2004(fotocopy);

47.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapIImingguIVtgl.29Pebruari-06Maret2004(fotocopy);

48.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapIImingguVtgl.07Maret-13Maret2004(fotocopy);

49.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapIImingguVItgl.14Maret-20Maret2004
(fotocopy);

50.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapIImingguVIItgl.21Maret-27Maret2004(fotocopy);

51.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapIImingguVIIItgl.28Maret-03April2004(fotocopy);

52.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapIImingguIXtgl.04April-10April2004(fotocopy);

53.1(satu)bendelLaporanAkhirPerencanaanPembangunanGedungDPRDtahapIIth.Anggaran2003CV.YOSONEGOROKONSULTAN(fotocopy);

54.1(satu)bendelLaporanAkhirPerencanaanPembangunanGedungDPRDtahapIIth.Anggaran2004CV.YOSONEGOROKONSULTAN(fotocopy);

55.1(satu)bendelINKINDOtandaanggotaNo.Anggota10495/P/0592:

JTM(fotocopy);

56.1(satu)KerangkaAcuanKerja(Pengawasan)ProyekPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunatahapIth.2003(fotocopy);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.34dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/200857.1(satu)KerangkaAcuanKerja(Perencanaan)ProyekPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunatahapIth.2003(fotocopy);'

58.1(satu)bendelSKBupatiMagetanNo.188/16/Kept/403.012/2004(fotocopy);

59.1(satu)bendelRencanaKerjadanSyarat-syarat(RKS)PerencanaangedungDPRDdanSekretariattahapIth.Anggaran2003(fotocopy);

60.1(satu)bendelRencanaKerjadanSyarat-syarat(RKS)PerencanaangedungDPRDdanSekretariattahapIIth.Anggaran2004(fotocopy);

61.1(satu)bendelRencanaKerjadanSyarat-syarat(RKS)PerencanaangedungDPRDdanSekretariattahapIIIth.Anggaran2004(fotocopy);

62.1(satu)bendelEngineerEstimate(EE)PembangunanGedungDPRDKab.MagetantahapIIth.Anggaran2003(fotocopy);

63.1(satu)bendelEngineerEstimate(EE)PembangunanGedungDPRDKab.MagetantahapIIth.Anggaran2003(fotocopy);

64.1(satu)bendelEngineerEstimate(EE)PembangunanGedungDPRDKab.MagetantahapIIIth.Anggaran2004(fotocopy);

65.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011 105266-

GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIKARYAMANDIRIalamatJl.

BabadanRukunVII/12SurabayacabangutamaSurabayaperiodeJanuari2004;

66.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011105366-

GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIKARYAMANDIRIalamatJl.

BabadanRukunVII/12SurabayacabangutamaSurabayaperiodeApril2004;

67.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011105266-

GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIKARYAMANDIRIalamatJl.

BabadanRukunVII/12SurabayacabangutamaSurabayaperiodeMei2004;

68.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.OQ11105266-

GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIKARYAMANDIRIalamatJl.

BabadanRukunVII/12SurabayacabangutamaSurabayaperiodeJuni2004;

69.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011105266-

GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIKARYAMANDIRIalamatJl.

BabadanRukunVII/12SurabayacabangutamaSurabayaperiodeJuli2004;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.34dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/200857.1(satu)KerangkaAcuanKerja(Perencanaan)ProyekPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunatahapIth.2003(fotocopy);'

58.1(satu)bendelSKBupatiMagetanNo.188/16/Kept/403.012/2004(fotocopy);

59.1(satu)bendelRencanaKerjadanSyarat-syarat(RKS)PerencanaangedungDPRDdanSekretariattahapIth.Anggaran2003(fotocopy);

60.1(satu)bendelRencanaKerjadanSyarat-syarat(RKS)PerencanaangedungDPRDdanSekretariattahapIIth.Anggaran2004(fotocopy);

61.1(satu)bendelRencanaKerjadanSyarat-syarat(RKS)PerencanaangedungDPRDdanSekretariattahapIIIth.Anggaran2004(fotocopy);

62.1(satu)bendelEngineerEstimate(EE)PembangunanGedungDPRDKab.MagetantahapIIth.Anggaran2003(fotocopy);

63.1(satu)bendelEngineerEstimate(EE)PembangunanGedungDPRDKab.MagetantahapIIth.Anggaran2003(fotocopy);

64.1(satu)bendelEngineerEstimate(EE)PembangunanGedungDPRDKab.MagetantahapIIIth.Anggaran2004(fotocopy);

65.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011 105266-

GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIKARYAMANDIRIalamatJl.

BabadanRukunVII/12SurabayacabangutamaSurabayaperiodeJanuari2004;

66.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011105366-

GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIKARYAMANDIRIalamatJl.

BabadanRukunVII/12SurabayacabangutamaSurabayaperiodeApril2004;

67.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011105266-

GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIKARYAMANDIRIalamatJl.

BabadanRukunVII/12SurabayacabangutamaSurabayaperiodeMei2004;

68.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.OQ11105266-

GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIKARYAMANDIRIalamatJl.

BabadanRukunVII/12SurabayacabangutamaSurabayaperiodeJuni2004;

69.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011105266-

GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIKARYAMANDIRIalamatJl.

BabadanRukunVII/12SurabayacabangutamaSurabayaperiodeJuli2004;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.35dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/200870.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011105266-

GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIKARYAMANDIRIalamatJl.

BabadanRukunVII/12SurabayacabangutamaSurabayaperiodeAgustus2004;

71.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011105266-

GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIKARYAMANDIRIalamatJl.

BabadanRukunVII/12SurabayacabangutamaSurabayaperiodeSeptember2004;

72.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011148277-

GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIKARYAMANDIRIalamatJl.

BabadanRukunVII/12SurabayacabangutamaSurabayaperiodeSeptember2004;

73.1(satu)lembarasliSertifikatBadanUsahajasapelaksanakonstruksidariGAPENSIno.05748/GAPENSI/13/02/2004namabadanusahaCV.BUDIKARYAMANDIRItgl.12Pebruari2004klasifikasibidangarsitektursubbidangperumahandanpermukiman,gedungdanpabrik;

74.1(satu)lembarasliSertifikatBadanUsahajasapelaksanakonstruksidariGAPENSIno.05748/GAPENSI/13/02/2004namabadanusahaCV.BUDIKARYAM
ANDIRItgl.12Pebruari2004klasifikasibidangsipilsubbidangdrainasedanjaringanpengairan,jalan,jembatan,

landasandanlokasipengeborandarat;

75.1(satu)lembarasliSuratIjinUsahaPerdagangan(SIUP)besarNo.

510/82/402.4.12/2004namaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRIpemilikTEGUHSETIABUDIkegiatanusahaperdaganganbarangdanjasatgl.08April2004;

76.1(satu)lembarasliTandaDaftarUsahaPerdagangan(TDUP)namaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRIpemilikTEGUHSETIABUDIjenisusahaperdagangandalamnegeri/Suppliertgl.14Juni1999;

77.TandaDaftarPerusahaanPersekutuanKomanditerNo.130135108135berlakus/dtgl08Oktober2004,namaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRIstatusKantorPusattgl.08Oktober1999;

78.1(satu)lembaraslikartutandaanggotaAsosiasiPerusahaanJasa&

BarangTeknikElektronika(ABE)Prop.JawaTimurnamaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRIbidangusahaMekanikaldanElektrikal/listrik,Komputertgl.12September2002;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.35dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/200870.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011105266-

GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIKARYAMANDIRIalamatJl.

BabadanRukunVII/12SurabayacabangutamaSurabayaperiodeAgustus2004;

71.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011105266-

GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIKARYAMANDIRIalamatJl.

BabadanRukunVII/12SurabayacabangutamaSurabayaperiodeSeptember2004;

72.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011148277-

GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIKARYAMANDIRIalamatJl.

BabadanRukunVII/12SurabayacabangutamaSurabayaperiodeSeptember2004;

73.1(satu)lembarasliSertifikatBadanUsahajasapelaksanakonstruksidariGAPENSIno.05748/GAPENSI/13/02/2004namabadanusahaCV.BUDIKARYAMANDIRItgl.12Pebruari2004klasifikasibidangarsitektursubbidangperumahandanpermukiman,gedungdanpabrik;

74.1(satu)lembarasliSertifikatBadanUsahajasapelaksanakonstruksidariGAPENSIno.05748/GAPENSI/13/02/2004namabadanusahaCV.BUDIKARYAM
ANDIRItgl.12Pebruari2004klasifikasibidangsipilsubbidangdrainasedanjaringanpengairan,jalan,jembatan,

landasandanlokasipengeborandarat;

75.1(satu)lembarasliSuratIjinUsahaPerdagangan(SIUP)besarNo.

510/82/402.4.12/2004namaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRIpemilikTEGUHSETIABUDIkegiatanusahaperdaganganbarangdanjasatgl.08April2004;

76.1(satu)lembarasliTandaDaftarUsahaPerdagangan(TDUP)namaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRIpemilikTEGUHSETIABUDIjenisusahaperdagangandalamnegeri/Suppliertgl.14Juni1999;

77.TandaDaftarPerusahaanPersekutuanKomanditerNo.130135108135berlakus/dtgl08Oktober2004,namaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRIstatusKantorPusattgl.08Oktober1999;

78.1(satu)lembaraslikartutandaanggotaAsosiasiPerusahaanJasa&

BarangTeknikElektronika(ABE)Prop.JawaTimurnamaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRIbidangusahaMekanikaldanElektrikal/listrik,Komputertgl.12September2002;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.36dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/200879.1(satu)lembaraslisuratketerangandomisiliNo.517/61/402.6.7.5/2003namaTeguhSetyaBudialamatJl.BabadanRukun7/12Surabayatgl.16Januari2003;

80.1(satu)lembaraslisertifikatkompetensiperusahaanpemasokbarang/jasano.A006.1601.3.06415.03R01dariBadanSertifikasiPerusahaanElektronikadanMekatronika(Baspem)namaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRIklasifikasijasapemasokanalat/peralatan,

sukucadangmekanikaldanelektrikal/listrik,jasapemasokalat/peralatan/sukucadangcomputerditetapkandiJakartatgl.04Maret2003s/d31Desember2003;

81.1(satu)lembarasliIzinUsahaJasaKonstruksiNasionaldariPemkotSurabayaSekretariatDaerahNo.188.4/132/402.4.6/2002namaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRINPWPperusahaan01.621.4-

605.000tgl13Juni2002;

82.1(satu)lembaraslitandaanggotabiasano.13/37/1665dariGAPENSInamaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRInamapimpinanTEGUHSETIABUDIgolonganmenengahSurabayatgl.7Oktober2003;

83.3(tiga)lembaraslikertaskosongCV.BUDIKARYAMA NDIRIyangberisitandatangan;

84.1(satu)lembarfotocopySIUPBesarno.510/82/402.4.12/2004namaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRISurabayatgl.08April2004;

85.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011125266-

GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIBERSAUDARAalamatKalikepitingJaya3/2SurabayacabangutamaSurabayaperiodeJanuari2004;

86.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011125266-

GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIBERSAUDARAalamatKalikepitingJaya3/2SurabayacabangutamaSurabayaperiodeApril2004;

87.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011125266-

GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIBERSAUDARAalamatKalikepitingJaya3/2SurabayacabangutamaSurabayaperiodeJuni2004;

88.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011125266-

GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIBERSAUDARAalamatKalikepitingJaya3/2SurabayacabangutamaSurabayaperiodeJuli2004;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.36dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/200879.1(satu)lembaraslisuratketerangandomisiliNo.517/61/402.6.7.5/2003namaTeguhSetyaBudialamatJl.BabadanRukun7/12Surabayatgl.16Januari2003;

80.1(satu)lembaraslisertifikatkompetensiperusahaanpemasokbarang/jasano.A006.1601.3.06415.03R01dariBadanSertifikasiPerusahaanElektronikadanMekatronika(Baspem)namaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRIklasifikasijasapemasokanalat/peralatan,

sukucadangmekanikaldanelektrikal/listrik,jasapemasokalat/peralatan/sukucadangcomputerditetapkandiJakartatgl.04Maret2003s/d31Desember2003;

81.1(satu)lembarasliIzinUsahaJasaKonstruksiNasionaldariPemkotSurabayaSekretariatDaerahNo.188.4/132/402.4.6/2002namaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRINPWPperusahaan01.621.4-

605.000tgl13Juni2002;

82.1(satu)lembaraslitandaanggotabiasano.13/37/1665dariGAPENSInamaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRInamapimpinanTEGUHSETIABUDIgolonganmenengahSurabayatgl.7Oktober2003;

83.3(tiga)lembaraslikertaskosongCV.BUDIKARYAMA NDIRIyangberisitandatangan;

84.1(satu)lembarfotocopySIUPBesarno.510/82/402.4.12/2004namaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRISurabayatgl.08April2004;

85.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011125266-

GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIBERSAUDARAalamatKalikepitingJaya3/2SurabayacabangutamaSurabayaperiodeJanuari2004;

86.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011125266-

GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIBERSAUDARAalamatKalikepitingJaya3/2SurabayacabangutamaSurabayaperiodeApril2004;

87.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011125266-

GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIBERSAUDARAalamatKalikepitingJaya3/2SurabayacabangutamaSurabayaperiodeJuni2004;

88.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011125266-

GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIBERSAUDARAalamatKalikepitingJaya3/2SurabayacabangutamaSurabayaperiodeJuli2004;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.37dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/200889.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011125266-

GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIBERSAUDARAalamatKalikepitingJaya3/2SurabayacabangutamaSurabayaperiodeAgustus2004;

90.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011125266-

GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIBERSAUDARAalamatKalikepitingJaya3/2SurabayacabangutamaSurabayaperiodeSeptember2004;

91.1(satu)bendelasliaktapemasukandanpengeluaranperserosertaperubahananggarandasarCV.BUDIBERSAUDARAdiNotaris&

PejabatPembuatAktaTanahUNTUNGDARNOSOEWIRJO,SHtgl.

20Mei1997no.159turunanpertama;

92.SuratIjinUsahaPerdagangan(SIUP)no.682/13-1/PM/VI11/1997namaperusahaanCV.BUDIBERSAUDARApemilikSRIWAHYUNIgolonganmenengahbidangperdaganganbarangdiSurabayatgl.14Juli1997;

93.1(satu)bendelasliaktaperseroankomanditerCV.BUDIBERSAUDARAtgl.02April1997diNotaris&PejabatPembuatAktaTanahUNTUNGDARNOSOEWIRJO,SHtgl.02April1997no.21turunanpertama;

94.1(satu)lem baraslisuratketerangandomisiliperusahaannamaSRIWAHYUNIpimp.CV.BUDIBERSAUDARAreg.474/536/402.92.01.2/

2003bahwaalamat(Jl.KalikepitingJayaHI/2Surabaya)tersebutdiatastermasukwilayahKel.PacarKembangKec.TambakSariSurabaya;

95.1(satu)lembaraslilampiranpengukuhanpengusahakenapajakCV.BudiBersaudarajenisusaha52110konstruksigedungterhitungtgl.11April1997;

96.Sertifikat-BadanUsahaJasaPelaksanaKonstruksiCV.BUDIBERSAUDARAno.05747/GAPENS1/13/02/2004golonganmenengahbidangsipilsubbidangjalan,jembatan,landasandanlokasiditetapkandiSurabayatgl12Pebruari2004;

97.SertifikatBadanUsahaJasaPelaksanaKonstruksiCV.BUDIBERSAUDARAno.05747/GAPENSI/13/02/2004golonganmenengahbidangsipilsubbidangperumahandanpermukiman,gedungdanpabrikdanpertamananditetapkandiSurabayatgl12Pebruari2004;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.37dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/200889.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011125266-

GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIBERSAUDARAalamatKalikepitingJaya3/2SurabayacabangutamaSurabayaperiodeAgustus2004;

90.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011125266-

GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIBERSAUDARAalamatKalikepitingJaya3/2SurabayacabangutamaSurabayaperiodeSeptember2004;

91.1(satu)bendelasliaktapemasukandanpengeluaranperserosertaperubahananggarandasarCV.BUDIBERSAUDARAdiNotaris&

PejabatPembuatAktaTanahUNTUNGDARNOSOEWIRJO,SHtgl.

20Mei1997no.159turunanpertama;

92.SuratIjinUsahaPerdagangan(SIUP)no.682/13-1/PM/VI11/1997namaperusahaanCV.BUDIBERSAUDARApemilikSRIWAHYUNIgolonganmenengahbidangperdaganganbarangdiSurabayatgl.14Juli1997;

93.1(satu)bendelasliaktaperseroankomanditerCV.BUDIBERSAUDARAtgl.02April1997diNotaris&PejabatPembuatAktaTanahUNTUNGDARNOSOEWIRJO,SHtgl.02April1997no.21turunanpertama;

94.1(satu)lem baraslisuratketerangandomisiliperusahaannamaSRIWAHYUNIpimp.CV.BUDIBERSAUDARAreg.474/536/402.92.01.2/

2003bahwaalamat(Jl.KalikepitingJayaHI/2Surabaya)tersebutdiatastermasukwilayahKel.PacarKembangKec.TambakSariSurabaya;

95.1(satu)lembaraslilampiranpengukuhanpengusahakenapajakCV.BudiBersaudarajenisusaha52110konstruksigedungterhitungtgl.11April1997;

96.Sertifikat-BadanUsahaJasaPelaksanaKonstruksiCV.BUDIBERSAUDARAno.05747/GAPENS1/13/02/2004golonganmenengahbidangsipilsubbidangjalan,jembatan,landasandanlokasiditetapkandiSurabayatgl12Pebruari2004;

97.SertifikatBadanUsahaJasaPelaksanaKonstruksiCV.BUDIBERSAUDARAno.05747/GAPENSI/13/02/2004golonganmenengahbidangsipilsubbidangperumahandanpermukiman,gedungdanpabrikdanpertamananditetapkandiSurabayatgl12Pebruari2004;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.38dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/200898.1(satu)lembaraslisuratno.Kep-04161A/VPJ.09/KP.0403/1997tentangPengukuhanPengusahaKenaPajakan.CV.BUDIBERSAUDARAtgl11April1997;

99.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemkabMagetankepadaCV.BUDIKARYAMANDIRItgl26Pebruari2004;

100.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemkabMagetankepadaCV.BUDIKARYAMANDIRItgl29Maret2004;

101.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemkabMagetankepadaCV.BUDIKARYAMANDIRItgl27April2004102.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemegangKasDaerahKabMagetankepadaCV.BUDIKARYAMANDIRIsenilai,Rp.

303.525.000,00tgl.16Desember2003;

103.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardari•PemegangKasDaerahKabMagetankepadaCV.BUDIKARYAMANDIRIsenilaiRp.15.975.000,00tgl16Desember2004;

104.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemkabMagetankepadaCV.BUDIBERSAUDARAtgl16Februari2004;

105.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemkabMag
etankepadaCV.BUDIBERSAUDARAtgl16Maret2004;

106.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemkabMagetankepadaCV.BUDIBERSAUDARAtgl14April2004;

107.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemegangKasDaerahKabMagetankepadaCV.BUDIBERSAUDARAsenilaiRp.

540.000.000,00tgl23September2003;

108.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemegangKasDaerahKabMagetankepadaCV.BUDIBERSAUDARAsenilaiRp.

267.600.000,00tgl01Oktober2003;

109.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemegangKasDaerahKabMagetankepadaCV.BUDIBERSAUDARAsenilaiRp.

1.615.200.000,00tgl03Nopember2003;

110.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemegangKasDaerahKabMagetankepadaCV.BUDIBERSAUDARAsenilaiRp.

1.413.300.000,00tgl14Nopember2003;

111.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemegangKasDaerahKabMagetankepadaCV.BUDIBERSAUDARAsenilaiRp.

201.900.000,00tgl15Desember2003;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.38dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/200898.1(satu)lembaraslisuratno.Kep-04161A/VPJ.09/KP.0403/1997tentangPengukuhanPengusahaKenaPajakan.CV.BUDIBERSAUDARAtgl11April1997;

99.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemkabMagetankepadaCV.BUDIKARYAMANDIRItgl26Pebruari2004;

100.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemkabMagetankepadaCV.BUDIKARYAMANDIRItgl29Maret2004;

101.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemkabMagetankepadaCV.BUDIKARYAMANDIRItgl27April2004102.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemegangKasDaerahKabMagetankepadaCV.BUDIKARYAMANDIRIsenilai,Rp.

303.525.000,00tgl.16Desember2003;

103.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardari•PemegangKasDaerahKabMagetankepadaCV.BUDIKARYAMANDIRIsenilaiRp.15.975.000,00tgl16Desember2004;

104.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemkabMagetankepadaCV.BUDIBERSAUDARAtgl16Februari2004;

105.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemkabMag
etankepadaCV.BUDIBERSAUDARAtgl16Maret2004;

106.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemkabMagetankepadaCV.BUDIBERSAUDARAtgl14April2004;

107.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemegangKasDaerahKabMagetankepadaCV.BUDIBERSAUDARAsenilaiRp.

540.000.000,00tgl23September2003;

108.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemegangKasDaerahKabMagetankepadaCV.BUDIBERSAUDARAsenilaiRp.

267.600.000,00tgl01Oktober2003;

109.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemegangKasDaerahKabMagetankepadaCV.BUDIBERSAUDARAsenilaiRp.

1.615.200.000,00tgl03Nopember2003;

110.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemegangKasDaerahKabMagetankepadaCV.BUDIBERSAUDARAsenilaiRp.

1.413.300.000,00tgl14Nopember2003;

111.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemegangKasDaerahKabMagetankepadaCV.BUDIBERSAUDARAsenilaiRp.

201.900.000,00tgl15Desember2003;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.39dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008112.1(satu)bendelfotocopylaporankemajuanpekerjaanmingguke1tgl10s/d18Oktober2003;

113.1(satu)bendelfotocopylaporankemajuanpekerjaanmingguke3tgl26s/d01Nopember2003;

114.1(satu)bendelfotocopylaporankemajuanpekerjaanmingguke4tgl02s/d03Nopember2003;

115.1(satu)(bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.

Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode10-14Pebruari2004mingguke-1;

116.1(satu)(bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.

Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode15-21Pebruari2004mingguke-2;

117.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.

Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode22-28Pebruari2004mingguke-3;

118.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangun angedung1DPRDKab.MagetantahapIIth.

Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode29Pebruari-

06Maret2004mingguke-4;

119.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.

Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode07-13Maret2004mingguke-5;

120.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.

Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode14-20Maret2004mingguke-6;

121.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.

Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode21-27Maret2004mingguke-7;

122.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.39dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008112.1(satu)bendelfotocopylaporankemajuanpekerjaanmingguke1tgl10s/d18Oktober2003;

113.1(satu)bendelfotocopylaporankemajuanpekerjaanmingguke3tgl26s/d01Nopember2003;

114.1(satu)bendelfotocopylaporankemajuanpekerjaanmingguke4tgl02s/d03Nopember2003;

115.1(satu)(bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.

Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode10-14Pebruari2004mingguke-1;

116.1(satu)(bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.

Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode15-21Pebruari2004mingguke-2;

117.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.

Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode22-28Pebruari2004mingguke-3;

118.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangun angedung1DPRDKab.MagetantahapIIth.

Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode29Pebruari-

06Maret2004mingguke-4;

119.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.

Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode07-13Maret2004mingguke-5;

120.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.

Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode14-20Maret2004mingguke-6;

121.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.

Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode21-27Maret2004mingguke-7;

122.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.40dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode28Maret-03April2004mingguke-8;

123.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.

Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode04-10April2004mingguke-9;

124.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.

Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode11-17April2004mingguke-10;

125.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.

Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode18-24April2004mingguke-11;

126.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunangedungSerbagunatahapIKab.Magetanth.

Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeItgl17s/d20September2003;

127.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

peke rjaanpembangunangedungSerbagunatahapIKab.Magetanth.

Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeIItgl21s/d27September2003;

128.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunangedungSerbagunatahapIKab.Magetanth.

Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeIIItgl20Septembers/d04Oktober2003;

129.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunangedungSerbagunatahapIKab.Magetanth.

Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeIV(Empat)tgl05s/d11Oktober2003;

130.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunantahapIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeV(Lima)tgl12s/d18Oktober2003;

131.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunantahapIKab.Magetanth.Anggaran2003olehDirektori Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.40dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode28Maret-03April2004mingguke-8;

123.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.

Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode04-10April2004mingguke-9;

124.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.

Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode11-17April2004mingguke-10;

125.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.

Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode18-24April2004mingguke-11;

126.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunangedungSerbagunatahapIKab.Magetanth.

Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeItgl17s/d20September2003;

127.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

peke rjaanpembangunangedungSerbagunatahapIKab.Magetanth.

Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeIItgl21s/d27September2003;

128.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunangedungSerbagunatahapIKab.Magetanth.

Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeIIItgl20Septembers/d04Oktober2003;

129.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunangedungSerbagunatahapIKab.Magetanth.

Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeIV(Empat)tgl05s/d11Oktober2003;

130.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunantahapIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeV(Lima)tgl12s/d18Oktober2003;

131.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunantahapIKab.Magetanth.Anggaran2003oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.41dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008CV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeVI(Enam)tgl19s/d25Oktober2003;

132.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunantahapIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeVII(Tujuh)tgl26Oktober-01Nopember2003;

133.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunantahapIKab.Magetanth.Anggaran*2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeVIII(Delapan)tgl02s/d08Nopember2003;

134.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunantahapIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeIX(Sembilan)tgl09s/d15Nopember2003;

135.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeI(Satu)tgl10s/d14Pebruari2004;

136.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunant
ahapIIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeII(Dua)tgl15s/d21Pebruari2004;

137.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeIII(Tiga)tgl22s/d28Pebruari2004;

138.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeIV(Empat)tgl29Pebruaris/d06Maret2004;

139.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeV(Lima)tgl07s/d13Maret2004;

140.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth.Anggaran2003Direktori Putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.41dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008CV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeVI(Enam)tgl19s/d25Oktober2003;

132.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunantahapIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeVII(Tujuh)tgl26Oktober-01Nopember2003;

133.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunantahapIKab.Magetanth.Anggaran*2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeVIII(Delapan)tgl02s/d08Nopember2003;

134.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunantahapIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeIX(Sembilan)tgl09s/d15Nopember2003;

135.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeI(Satu)tgl10s/d14Pebruari2004;

136.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunant
ahapIIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeII(Dua)tgl15s/d21Pebruari2004;

137.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeIII(Tiga)tgl22s/d28Pebruari2004;

138.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeIV(Empat)tgl29Pebruaris/d06Maret2004;

139.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeV(Lima)tgl07s/d13Maret2004;

140.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth.Anggaran2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.42dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeVI(Enam)tgl14s/d20Maret2004;

141.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeVII(Tujuh)tgl21s/d27Maret2004;

142.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeVIII(Delapan)tgl28Marets/d03April2004;

143.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth..Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeIX(Sembilan)tgl04s/d10April2004;

144.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeJanuari2003CabangUtamaSurabaya;

145.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208Su
rabayaPeriodePebruari2003CabangUtamaSurabaya;

146.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeMaret2003CabangUtamaSurabaya;

147.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeApril2003CabangUtamaSurabaya;

148.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeMei2003CabangUtamaSurabaya;

149.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeJuni2003CabangUtamaSurabaya;

150.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeJuli2003CabangUtamaSurabaya;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.42dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeVI(Enam)tgl14s/d20Maret2004;

141.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeVII(Tujuh)tgl21s/d27Maret2004;

142.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeVIII(Delapan)tgl28Marets/d03April2004;

143.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth..Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeIX(Sembilan)tgl04s/d10April2004;

144.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeJanuari2003CabangUtamaSurabaya;

145.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208Su
rabayaPeriodePebruari2003CabangUtamaSurabaya;

146.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeMaret2003CabangUtamaSurabaya;

147.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeApril2003CabangUtamaSurabaya;

148.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeMei2003CabangUtamaSurabaya;

149.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeJuni2003CabangUtamaSurabaya;

150.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeJuli2003CabangUtamaSurabaya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah
Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.43dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008151.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeAgustus2003CabangUtamaSurabaya;

152.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeSeptember2003CabangUtamaSurabaya;

153.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeOktober2003CabangUtamaSurabaya;

154.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeNopember2003CabangUtamaSurabaya;

155.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeDesember2003CabangUtamaSurabaya;

156.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.
ManukanLorIIF/

51SurabayaTLP.5346926PeriodeJanuari2003CabangUtamaSurabaya;

157.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/

51SurabayaTLP.5346926PeriodePebruari2003CabangUtamaSurabaya;

158.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/

51SurabayaTLP.5346926PeriodeMaret2003CabangUtamaSurabaya;

159.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/

51SurabayaTLP.5346926PeriodeApril2003CabangUtamaSurabaya;

160.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/

51SurabayaTLP.5346926PeriodeMei2003CabangUtamaSurabaya;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.43dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008151.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeAgustus2003CabangUtamaSurabaya;

152.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeSeptember2003CabangUtamaSurabaya;

153.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeOktober2003CabangUtamaSurabaya;

154.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeNopember2003CabangUtamaSurabaya;

155.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeDesember2003CabangUtamaSurabaya;

156.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.
ManukanLorIIF/

51SurabayaTLP.5346926PeriodeJanuari2003CabangUtamaSurabaya;

157.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/

51SurabayaTLP.5346926PeriodePebruari2003CabangUtamaSurabaya;

158.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/

51SurabayaTLP.5346926PeriodeMaret2003CabangUtamaSurabaya;

159.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/

51SurabayaTLP.5346926PeriodeApril2003CabangUtamaSurabaya;

160.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/

51SurabayaTLP.5346926PeriodeMei2003CabangUtamaSurabaya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.44dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008161.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/

51SurabayaPeriodeJuli2003CabangUtamaSurabaya;

162.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/

51SurabayaPeriodeAgustus2003CabangUtamaSurabaya;

163.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/

51SurabayaPeriodeSeptember2003CabangUtamaSurabaya;

164.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/

51SurabayaPeriodeOktober2003CabangUtamaSurabaya;

165.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/

51SurabayaPeriodeNopember2003CabangUtamaSurabaya;

166.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811G
iroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/

51SurabayaPeriodeDesember2003CabangUtamaSurabaya;

167.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeJanuari2004CabangUtamaSurabaya;

168.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodePebruari2004CabangUtamaSurabaya;

169.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeMaret2004CabangUtamaSurabaya;

170.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeApril2004CabangUtamaSurabaya;

171.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeMei2004CabangUtamaSurabaya;

172.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.R
ek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeJuni2004CabangUtamaSurabaya;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.44dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008161.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/

51SurabayaPeriodeJuli2003CabangUtamaSurabaya;

162.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/

51SurabayaPeriodeAgustus2003CabangUtamaSurabaya;

163.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/

51SurabayaPeriodeSeptember2003CabangUtamaSurabaya;

164.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/

51SurabayaPeriodeOktober2003CabangUtamaSurabaya;

165.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/

51SurabayaPeriodeNopember2003CabangUtamaSurabaya;

166.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811G
iroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/

51SurabayaPeriodeDesember2003CabangUtamaSurabaya;

167.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeJanuari2004CabangUtamaSurabaya;

168.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodePebruari2004CabangUtamaSurabaya;

169.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeMaret2004CabangUtamaSurabaya;

170.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeApril2004CabangUtamaSurabaya;

171.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeMei2004CabangUtamaSurabaya;

172.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.R
ek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeJuni2004CabangUtamaSurabaya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.45dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008173.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeJuli2004CabangUtamaSurabaya;

174.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/

51SurabayaPeriodeJanuari2004CabangUtamaSurabaya;

175.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/

51SurabayaPeriodePebruari2004CabangUtamaSurabaya;

176.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/

51SurabayaPeriodeMaret2004CabangUtamaSurabaya;

177.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/

51SurabayaPeriodeApril2004CabangUtamaSurabaya;

178.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPer
oranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/

51SurabayaPeriodeMei2004Caba*igUtamaSurabaya;

179.1(satu)leitlbaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/

51SurabayaPeriodeJuni2004CabangUtamaSurabaya;

180.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/

51SurabayaPeriodeJuli2004CabangUtamaSurabaya;

181.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/

51SurabayaPeriodsAgustus2004CabangUtamaSurabaya;

182.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/

51SurabayaPeriodeSeptember2004CabangUtamaSurabaya;

183.1(satu)buahbendelDIPDAaslitahunanggaran2003proyekperencanaanGedungSerbagunatahapI;

184.1(satu)buahbukuKasUmumDaerahAsli;

185.1(satu)bendelAsliNotakesepakatanPemkab.MagetandenganD
PRDNo.188/02/Kept/403.201/2004,No.05/PIM/2004;

186.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaan,danPembangunanDPRDTahapItahun2003No.SPM:1023/BS/2003;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.45dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008173.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeJuli2004CabangUtamaSurabaya;

174.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/

51SurabayaPeriodeJanuari2004CabangUtamaSurabaya;

175.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/

51SurabayaPeriodePebruari2004CabangUtamaSurabaya;

176.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/

51SurabayaPeriodeMaret2004CabangUtamaSurabaya;

177.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/

51SurabayaPeriodeApril2004CabangUtamaSurabaya;

178.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPer
oranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/

51SurabayaPeriodeMei2004Caba*igUtamaSurabaya;

179.1(satu)leitlbaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/

51SurabayaPeriodeJuni2004CabangUtamaSurabaya;

180.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/

51SurabayaPeriodeJuli2004CabangUtamaSurabaya;

181.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/

51SurabayaPeriodsAgustus2004CabangUtamaSurabaya;

182.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/

51SurabayaPeriodeSeptember2004CabangUtamaSurabaya;

183.1(satu)buahbendelDIPDAaslitahunanggaran2003proyekperencanaanGedungSerbagunatahapI;

184.1(satu)buahbukuKasUmumDaerahAsli;

185.1(satu)bendelAsliNotakesepakatanPemkab.MagetandenganD
PRDNo.188/02/Kept/403.201/2004,No.05/PIM/2004;

186.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaan,danPembangunanDPRDTahapItahun2003No.SPM:1023/BS/2003;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.46dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008187.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapItahun2003No.SPM:3987/BT/2003,188.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapItahun2003No.SPM:3988/BT/2003,189.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapItahun2003No.SPM:4220/BS/2003,190.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapItahun2003No.SPM:4074/BS/2003,191.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapItahun2003No.SPM:4113/BT/2003,192.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapIItahun2003No.SPM:323/BT/2003,193.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapIItahun2003No.SPM:575/BT/2003,194.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapIItahun2003No.SPM:804/BT/2003,195.1(satu)bendelfotocopyterlegal
isirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapIItahun2003No.SPM:1496/BT/2003,196.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandan-

PembangunanDPRDTahapIItahun2003No.SPM:1222/BT/2003,197.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapIItahun2003No.SPM:2428/BT/2003,198.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapIItahun2003No.SPM:2472/BT/2003,199.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:1024/BS/2003,200.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:2892/BT/2003,201.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3125/BS/2003,202.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3161/BS/2003,

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.46dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008187.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapItahun2003No.SPM:3987/BT/2003,188.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapItahun2003No.SPM:3988/BT/2003,189.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapItahun2003No.SPM:4220/BS/2003,190.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapItahun2003No.SPM:4074/BS/2003,191.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapItahun2003No.SPM:4113/BT/2003,192.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapIItahun2003No.SPM:323/BT/2003,193.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapIItahun2003No.SPM:575/BT/2003,194.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapIItahun2003No.SPM:804/BT/2003,195.1(satu)bendelfotocopyterlegal
isirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapIItahun2003No.SPM:1496/BT/2003,196.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandan-

PembangunanDPRDTahapIItahun2003No.SPM:1222/BT/2003,197.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapIItahun2003No.SPM:2428/BT/2003,198.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapIItahun2003No.SPM:2472/BT/2003,199.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:1024/BS/2003,200.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:2892/BT/2003,201.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3125/BS/2003,202.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3161/BS/2003,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.47dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008203.1(satu)bfeodelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunatahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3479/BT/2003,204.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3490/BT/2003,205.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3491/BT/2003,206.1(satu)bendelfotocopytertegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3663/BT/2003,207.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3708/BT/2003,208.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3926/BT/2003,209.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:39
93/BS/2003,210.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3948/BS/2003danNo.SPM:3949,211.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:4095/BT/2003,212.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:4123/BT/2003,213.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:4075/BT/2003,214.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapIItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:0322/BT/2003,

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.47dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008203.1(satu)bfeodelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunatahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3479/BT/2003,204.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3490/BT/2003,205.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3491/BT/2003,206.1(satu)bendelfotocopytertegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3663/BT/2003,207.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3708/BT/2003,208.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3926/BT/2003,209.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:39
93/BS/2003,210.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3948/BS/2003danNo.SPM:3949,211.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:4095/BT/2003,212.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:4123/BT/2003,213.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:4075/BT/2003,214.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapIItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:0322/BT/2003,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.48dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008215.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapIItahun2003No.SPM:

0481/BT/2004,216.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapIItahun2003No.SPM:

0735/BT/2004,217.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapIItahun2003No.SPM:

1063/BT/2004,218.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapIItahun2003No.SPM:

1498/BT/2004,219.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapIItahun2003No.SPM:

2429/BT/2004,220.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapIItahun2003No.SPM:

2497/BT/2004,221.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:1905/BS/2002,222.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPen
dopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:2574/BT/2002,223.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:2784/BT/2002,224.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:2940/BS/2002,225.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:3526/BT/2002,226.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:4016/BT/2002,

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.48dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008215.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapIItahun2003No.SPM:

0481/BT/2004,216.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapIItahun2003No.SPM:

0735/BT/2004,217.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapIItahun2003No.SPM:

1063/BT/2004,218.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapIItahun2003No.SPM:

1498/BT/2004,219.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapIItahun2003No.SPM:

2429/BT/2004,220.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapIItahun2003No.SPM:

2497/BT/2004,221.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:1905/BS/2002,222.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPen
dopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:2574/BT/2002,223.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:2784/BT/2002,224.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:2940/BS/2002,225.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:3526/BT/2002,226.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:4016/BT/2002,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.49dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008227.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:4055/BT/2002,228.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:4151/BT/2002,229.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No."SPM:4148/BT/2002,230.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:4153/BT/2002,231.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:4056/BT/2002,232.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:

2P.018.1.01.007No.SPM:1021/BS/2003,233.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01
.007No.SPM:1616/BT/2003,234.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:2014/BS/2003,235.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:

2P.018.1.01.007No.SPM:2204/BT/2003,236.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:3151/BS/2003,237.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:3742/BT/2003,238.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:3743/BT/2003,

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.49dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008227.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:4055/BT/2002,228.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:4151/BT/2002,229.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No."SPM:4148/BT/2002,230.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:4153/BT/2002,231.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:4056/BT/2002,232.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:

2P.018.1.01.007No.SPM:1021/BS/2003,233.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01
.007No.SPM:1616/BT/2003,234.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:2014/BS/2003,235.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:

2P.018.1.01.007No.SPM:2204/BT/2003,236.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:3151/BS/2003,237.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:3742/BT/2003,238.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:3743/BT/2003,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.50dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008239.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:3947/BS/2003,240.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:

2P.018.1.01.007No.SPM:4038/BT/2003,241.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:

2P.018.1.01.007No.SPM:4072/BT/2003,242.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:

2P.018.1.01.007No.SPM:4073/BT/2003,243.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:4109/BT/2003,244.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:4110/BT/2003,245.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal
:2P.018.1.01.007No.SPM:4108/BT/2003,246.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIIItahun2004KodeRekening:

2.15.01.3.06.001.001.1No.SPM:1062,247.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIIItahun2004KodeRekening:

2.15.01.3.06.001.001.1No.SPM:1497,248.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIIItahun2004KodeRekening:

2.15.01.3.06.001.001.1No.SPM:1553,249.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIIItahun2004KodeRekening:

2.15.01.3.06.001.001.1No.SPM:1946,250.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIIItahun2004KodeRekening:

2.15.01.3.06.001.001.1No.SPM:2270,

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.50dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008239.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:3947/BS/2003,240.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:

2P.018.1.01.007No.SPM:4038/BT/2003,241.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:

2P.018.1.01.007No.SPM:4072/BT/2003,242.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:

2P.018.1.01.007No.SPM:4073/BT/2003,243.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:4109/BT/2003,244.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:4110/BT/2003,245.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal
:2P.018.1.01.007No.SPM:4108/BT/2003,246.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIIItahun2004KodeRekening:

2.15.01.3.06.001.001.1No.SPM:1062,247.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIIItahun2004KodeRekening:

2.15.01.3.06.001.001.1No.SPM:1497,248.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIIItahun2004KodeRekening:

2.15.01.3.06.001.001.1No.SPM:1553,249.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIIItahun2004KodeRekening:

2.15.01.3.06.001.001.1No.SPM:1946,250.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIIItahun2004KodeRekening:

2.15.01.3.06.001.001.1No.SPM:2270,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.51dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008251.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIIItahun2004KodeRekening:

2.15.01.3.06.001.001.1No.SPM:2376,252.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIIItahun2004KodeRekening:

2.15.01.3.06.001.001.1No.SPM:2496,253.1(satu)bendelfotocopyberligalisirBukuBesarPengeluarantahunanggaran2002PembangunanPendopoKabupaten,

254.1(satu)bendelfotocopyberligalisirBukuBesarPengeluarantahunanggaran2003PerencanaandanPembangunanGedungDPRDTahapI,

255.1(satu)bendelfotocopyberligalisirBukuBesarPengeluarantahunanggaran2003PerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaTahapI,

256.1(satu)buahfotocopyKeputusanBupatiMagetannomor3tahun2003ttgPenunjukkanPemegangKhasPemerintahKab.

MagetanTahunanggaran2003,257.1(satu)buahasliKeputusanBupatiMagetanNomor:188/16/

403.012/2004ttgPenunjukkanPemegangPemerintahKab.Magetantahunanggaran2004.6.Membebankanbiayaperkar
akepadaparaterdakwamasing-masingRp.

5.000,-(limariburupiah);

MembacaputusanPengadilanNegeriMagetanNo.201/PID.B/2007/

PN.Mgttanggal28Nopember2007yangamarlengkapnyasebagaiberikut:

1.MenyatakanterdakwaI.Ir.SAMSULHADI,MsidanterdakwaIIGIMIN,BEtelahterbuktisecarasahdanmeyakinkanbersalahmelakukantindakpidana"Korupsisecarabersama-samayangdilakukansebagaiperbuatanberlanjut";

2.Menjatuhkanpidanaterhadapparaterdakwatersebutdenganpidanapenjaramasing-masingselama:4(empat)tahun,dandendamasing-masingsebesarRp.200.000.000,-(duaratusjutarupiah)Subsidari4(empat)bulankurungan;

3.Menetapkanlamanyaparaterdakwaditahandikurangkanseluruhnyadaripidanayangdijatuhkan;

4.Memerintahkanparaterdakwatetapberadadalamtahanan;

5.Memerintahkanbarangbuktiberupa:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.51dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008251.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIIItahun2004KodeRekening:

2.15.01.3.06.001.001.1No.SPM:2376,252.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIIItahun2004KodeRekening:

2.15.01.3.06.001.001.1No.SPM:2496,253.1(satu)bendelfotocopyberligalisirBukuBesarPengeluarantahunanggaran2002PembangunanPendopoKabupaten,

254.1(satu)bendelfotocopyberligalisirBukuBesarPengeluarantahunanggaran2003PerencanaandanPembangunanGedungDPRDTahapI,

255.1(satu)bendelfotocopyberligalisirBukuBesarPengeluarantahunanggaran2003PerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaTahapI,

256.1(satu)buahfotocopyKeputusanBupatiMagetannomor3tahun2003ttgPenunjukkanPemegangKhasPemerintahKab.

MagetanTahunanggaran2003,257.1(satu)buahasliKeputusanBupatiMagetanNomor:188/16/

403.012/2004ttgPenunjukkanPemegangPemerintahKab.Magetantahunanggaran2004.6.Membebankanbiayaperkar
akepadaparaterdakwamasing-masingRp.

5.000,-(limariburupiah);

MembacaputusanPengadilanNegeriMagetanNo.201/PID.B/2007/

PN.Mgttanggal28Nopember2007yangamarlengkapnyasebagaiberikut:

1.MenyatakanterdakwaI.Ir.SAMSULHADI,MsidanterdakwaIIGIMIN,BEtelahterbuktisecarasahdanmeyakinkanbersalahmelakukantindakpidana"Korupsisecarabersama-samayangdilakukansebagaiperbuatanberlanjut";

2.Menjatuhkanpidanaterhadapparaterdakwatersebutdenganpidanapenjaramasing-masingselama:4(empat)tahun,dandendamasing-masingsebesarRp.200.000.000,-(duaratusjutarupiah)Subsidari4(empat)bulankurungan;

3.Menetapkanlamanyaparaterdakwaditahandikurangkanseluruhnyadaripidanayangdijatuhkan;

4.Memerintahkanparaterdakwatetapberadadalamtahanan;

5.Memerintahkanbarangbuktiberupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.52dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/20081.1(satu)lembarKTPatasnamaSRIWAHYUNI,Nik.12.5618.450764.0003denganalamatBabadanRukun7/12RT.07RW.02Kel.DupakKec.KrembanganSurabaya;

2.1(satu)buahbukuasliturunanaktapernyataankeluarmasukdanKEluarsebagaiperserodariperseroankomanditer"CV.BUDIBERSAUDARA";

3.1(satu)bendelfotocopybukuCompanyProfileCV.BUDIBERSAUDARA;

4.1(satu)bukuaslisuratperjanjianpelaksanaanpekerjaanNo.

09/SB/403.023/IX/2003tgl.17September2003pembangunangedungserbagunatahapIKab.Magetan;

5.1(satu)bukuaslisuratperjanjianpelaksanaanpekerjaanNo.

640/12/403.102/K/II/2004tgl.10Pebruari2004pembangunangedungserbagunatahapIIKab.Magetan;

6.1(satu)bukufotocopysuratperjanjianpelaksanaanpekerjaanNo.

600/176/403.102/KA/II/2004tgl.06Juli2004pembangunangedungserbagunatahapIIIKab.Magetan;

7.1(satu)bukufotocopysuratperjanjianpelaksanaanpekerjaanNo.

07/DPRD/403.102/X/2003tgl.10Oktober2003pembangunangedungDPRDtahapIKab.Magetan;

8.1(sa tu)bukufotocopysuratperjanjianpelaksanaanpekerjaanNo.

640/17/403.102/K/II/2004tgl.10Pebruari2004pembangunangedungDPRDtahapIIKab.Magetan;

9.1(satu)bukufotocopysuratperjanjianpelaksanaanpekerjaanNo.

600/177/403.102/KA/II/2004tgl.06Juli2004pembangunangedungserbagunatahapIIKab.Magetan;

10.1(satu)bendellampiranfotocopyKeputusanBupatiMagetanNo.

188/303/Kept/403.012/2003ttgpenetapanhargasatuanbahandanupahkhususuntukproyekpembangunangedungserbaguna(GOR)

dangedungDPRDMagetandanaAnggaranPendapatandanBelanjaDaerahKab.Magetanth.Anggaran2003;

11.1(satu)bukufotocopyOwner'sEstimate(OE);

12.3(tiga)buahdisketberisipembangunangedungserbagunadangedungDPRDPemkabMagetantahapI,tahapIIdantahapIII;

13.1(satu)lembarSuratPerintahTugasNo.800/205/403.102/2003yntukmembantuKetuaPanitiaPengadaanBarangdanJasa;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.52dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/20081.1(satu)lembarKTPatasnamaSRIWAHYUNI,Nik.12.5618.450764.0003denganalamatBabadanRukun7/12RT.07RW.02Kel.DupakKec.KrembanganSurabaya;

2.1(satu)buahbukuasliturunanaktapernyataankeluarmasukdanKEluarsebagaiperserodariperseroankomanditer"CV.BUDIBERSAUDARA";

3.1(satu)bendelfotocopybukuCompanyProfileCV.BUDIBERSAUDARA;

4.1(satu)bukuaslisuratperjanjianpelaksanaanpekerjaanNo.

09/SB/403.023/IX/2003tgl.17September2003pembangunangedungserbagunatahapIKab.Magetan;

5.1(satu)bukuaslisuratperjanjianpelaksanaanpekerjaanNo.

640/12/403.102/K/II/2004tgl.10Pebruari2004pembangunangedungserbagunatahapIIKab.Magetan;

6.1(satu)bukufotocopysuratperjanjianpelaksanaanpekerjaanNo.

600/176/403.102/KA/II/2004tgl.06Juli2004pembangunangedungserbagunatahapIIIKab.Magetan;

7.1(satu)bukufotocopysuratperjanjianpelaksanaanpekerjaanNo.

07/DPRD/403.102/X/2003tgl.10Oktober2003pembangunangedungDPRDtahapIKab.Magetan;

8.1(sa tu)bukufotocopysuratperjanjianpelaksanaanpekerjaanNo.

640/17/403.102/K/II/2004tgl.10Pebruari2004pembangunangedungDPRDtahapIIKab.Magetan;

9.1(satu)bukufotocopysuratperjanjianpelaksanaanpekerjaanNo.

600/177/403.102/KA/II/2004tgl.06Juli2004pembangunangedungserbagunatahapIIKab.Magetan;

10.1(satu)bendellampiranfotocopyKeputusanBupatiMagetanNo.

188/303/Kept/403.012/2003ttgpenetapanhargasatuanbahandanupahkhususuntukproyekpembangunangedungserbaguna(GOR)

dangedungDPRDMagetandanaAnggaranPendapatandanBelanjaDaerahKab.Magetanth.Anggaran2003;

11.1(satu)bukufotocopyOwner'sEstimate(OE);

12.3(tiga)buahdisketberisipembangunangedungserbagunadangedungDPRDPemkabMagetantahapI,tahapIIdantahapIII;

13.1(satu)lembarSuratPerintahTugasNo.800/205/403.102/2003yntukmembantuKetuaPanitiaPengadaanBarangdanJasa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.53dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/200814.1(satu)lembardisposisiKADINPUkepadaKSUBDINTataKotatgl06September2003(Asli);

15.1(satu)lembardisposisiBupatikepadaSEKAB/KADINPUsetujupenunjukanlangsungan.CV.BUDIBERSAUDARASurabayatgl.6September2006(Asli);

16.NotadinasdariKADINPUkepadaBupatiperihalpenunjukanlangsungpembangunangedungserbagunatahapIan.CV.BUDIBERSAUDARAtgl.5September2003No.640/370/483/2003(Asli);

17.1(satu)'lembarsuratperjanjiankerjasamaPT.BINATAMAAKRINDOdenganCV.BUDIBERSAUDARAtgl.25Juli2003ditandatanganiolehSRIWAHYUNIdanIr.ALIFIANTOSEKARNO(Asli);

18.1(satu)lembardisposisiaslidariKADINPUkeKASUBDINTataKotatgl.29Juli2003No.2269(Asli);

19.1(satu)lembardisposisidariBupatikepadaSEKABPUtgl.29Juli2003No.9891.A(Asli);

20.1(satu)lembarnotadinasperihalpenunjukankonsultanperencanadanpelaksanafisikpembangunangedungDPRDtahapIdariKADINPUkepadaBupatitgl.28Juli2003(fotocopy);

21.1(satu)lembardisposisidariKADINPUkeKASUBDINTataKotaNo.

19 70tgl.24Juli2003(Asli);

22.1(satu)lembardisposisidariBupatikepadaSEKABtgl.24Juli2003No.8067(Asli);

23.1(satu)lembarnotadinasPUkeBupatiNo.640/639/403.102/2003tgl.

23Juli2003(Asli);

24.1(satu)bendelsuratperjanjiankerjasamaCV.NULULKonsultandenganPT.APORAINDUSMAtgl.01Juli2003ditandatanganiIr.

HERUGADINGKENCONOdanIr.RUDIT.HARTONO,MBA,MM(fotocopy);

25.1(satu)lembardisposisiKADINkeKASUBDINTataKotaNo.1835.Atgl.8September2003(Asli);

26.1(satu)lembardisposisidariBupatikepadaSEKABPUNo.9265tgl.8September2003(Asli);

27.1(satu)lembarnotadinasdariKADINPUkeBupatiNo.

640/385/403.102/2003tgl.8September2003(Asli);

28.1(satu)bendellampiranBeritaAcaraserahterimaproyekAnggaranPendapatandanBelanjaDaerah(APBDII)Kab.Magetanth.AnggaranDirektori
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.53dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/200814.1(satu)lembardisposisiKADINPUkepadaKSUBDINTataKotatgl06September2003(Asli);

15.1(satu)lembardisposisiBupatikepadaSEKAB/KADINPUsetujupenunjukanlangsungan.CV.BUDIBERSAUDARASurabayatgl.6September2006(Asli);

16.NotadinasdariKADINPUkepadaBupatiperihalpenunjukanlangsungpembangunangedungserbagunatahapIan.CV.BUDIBERSAUDARAtgl.5September2003No.640/370/483/2003(Asli);

17.1(satu)'lembarsuratperjanjiankerjasamaPT.BINATAMAAKRINDOdenganCV.BUDIBERSAUDARAtgl.25Juli2003ditandatanganiolehSRIWAHYUNIdanIr.ALIFIANTOSEKARNO(Asli);

18.1(satu)lembardisposisiaslidariKADINPUkeKASUBDINTataKotatgl.29Juli2003No.2269(Asli);

19.1(satu)lembardisposisidariBupatikepadaSEKABPUtgl.29Juli2003No.9891.A(Asli);

20.1(satu)lembarnotadinasperihalpenunjukankonsultanperencanadanpelaksanafisikpembangunangedungDPRDtahapIdariKADINPUkepadaBupatitgl.28Juli2003(fotocopy);

21.1(satu)lembardisposisidariKADINPUkeKASUBDINTataKotaNo.

19 70tgl.24Juli2003(Asli);

22.1(satu)lembardisposisidariBupatikepadaSEKABtgl.24Juli2003No.8067(Asli);

23.1(satu)lembarnotadinasPUkeBupatiNo.640/639/403.102/2003tgl.

23Juli2003(Asli);

24.1(satu)bendelsuratperjanjiankerjasamaCV.NULULKonsultandenganPT.APORAINDUSMAtgl.01Juli2003ditandatanganiIr.

HERUGADINGKENCONOdanIr.RUDIT.HARTONO,MBA,MM(fotocopy);

25.1(satu)lembardisposisiKADINkeKASUBDINTataKotaNo.1835.Atgl.8September2003(Asli);

26.1(satu)lembardisposisidariBupatikepadaSEKABPUNo.9265tgl.8September2003(Asli);

27.1(satu)lembarnotadinasdariKADINPUkeBupatiNo.

640/385/403.102/2003tgl.8September2003(Asli);

28.1(satu)bendellampiranBeritaAcaraserahterimaproyekAnggaranPendapatandanBelanjaDaerah(APBDII)Kab.Magetanth.Anggaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.54dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/20082003proyekperencanaandanpembangunangedungserbagunatahapIdaiDinasPU(Asli);

29.1(satu)bendellampiranBeritaAcaraserahterimaproyekAnggaranPendapatandanBelanjaDaerah(APBDII)Kab.Magetanth.Anggaran2003proyekperencanaandanpembangunangedungDPRDtahapIdaiDinasPU(Asli);

30.1(satu)setgambarperencanaanpembangunangedungserbagunaKab.MagetantahapIth.2003(Asli);

31.1(satu)setgambarperencanaanpembangunangedungDPRDKab.

MagetantahapIIth.2003(Asli);

32.1(satu)bendelBeritaAcarapembayaranterminIterdiridari6(enam)

lembarkepadaCV.BUDIBERSAUDARAtgl.29Oktober2003ditandatanganiolehSRIWAHYUNI;

33.1(satu)bendelBeritaAcarapembayaranterminIIterdiridari8(delapan)lembarkepadaCV.BUDIBERSAUDARAtgl.11Nopember2003ditandatanganiolehSRIWAHYUNI(Asli);

34.1(satu)bendelBeritaAcarapembayaranterminIIIterdiridari8(delapan)lembarkepadaCV.BUDIBERSAUDARAtgl.10Desember2003ditandatanganiolehSRIWAHYUNI(Asli);

35.1(satu)bendelBeritaAc
arapembayaranterminIterdiridari8(delapan)lembarkepadaCV.BUDIKARYAMANDIRItgl.3Nopember2003ditandatanganiolehTEGUHSETIABUDI(Asli);

36.1(satu)bendelBeritaAcarapembayaranterminIIterdiridari8(delapan)lembarkepadaCV.BUDIKARYAMANDIRItgl.21Nopember2003ditandatanganiolehTEGUHSETIABUDI(Asli);

37.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapImingguItgl.17September-20September2003(fotocopy);

38.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapImingguIItgl.21September-27September2003(fotocopy);

39.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapImingguIIItgl.28September-04Oktober2003(fotocopy);

40.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapImingguIVtgl.05Oktober-11Oktober2003(fotocopy);

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.54dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/20082003proyekperencanaandanpembangunangedungserbagunatahapIdaiDinasPU(Asli);

29.1(satu)bendellampiranBeritaAcaraserahterimaproyekAnggaranPendapatandanBelanjaDaerah(APBDII)Kab.Magetanth.Anggaran2003proyekperencanaandanpembangunangedungDPRDtahapIdaiDinasPU(Asli);

30.1(satu)setgambarperencanaanpembangunangedungserbagunaKab.MagetantahapIth.2003(Asli);

31.1(satu)setgambarperencanaanpembangunangedungDPRDKab.

MagetantahapIIth.2003(Asli);

32.1(satu)bendelBeritaAcarapembayaranterminIterdiridari6(enam)

lembarkepadaCV.BUDIBERSAUDARAtgl.29Oktober2003ditandatanganiolehSRIWAHYUNI;

33.1(satu)bendelBeritaAcarapembayaranterminIIterdiridari8(delapan)lembarkepadaCV.BUDIBERSAUDARAtgl.11Nopember2003ditandatanganiolehSRIWAHYUNI(Asli);

34.1(satu)bendelBeritaAcarapembayaranterminIIIterdiridari8(delapan)lembarkepadaCV.BUDIBERSAUDARAtgl.10Desember2003ditandatanganiolehSRIWAHYUNI(Asli);

35.1(satu)bendelBeritaAc
arapembayaranterminIterdiridari8(delapan)lembarkepadaCV.BUDIKARYAMANDIRItgl.3Nopember2003ditandatanganiolehTEGUHSETIABUDI(Asli);

36.1(satu)bendelBeritaAcarapembayaranterminIIterdiridari8(delapan)lembarkepadaCV.BUDIKARYAMANDIRItgl.21Nopember2003ditandatanganiolehTEGUHSETIABUDI(Asli);

37.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapImingguItgl.17September-20September2003(fotocopy);

38.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapImingguIItgl.21September-27September2003(fotocopy);

39.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapImingguIIItgl.28September-04Oktober2003(fotocopy);

40.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapImingguIVtgl.05Oktober-11Oktober2003(fotocopy);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.55dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/200841.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapIImingguIIItgl.22Pebruari-28Pebruari2004(fotocopy);

42.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapIImingguIVtgl.29Pebruari-06Maret2004(fotocopy);

43.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapIImingguVtgl.07Maret-13Maret2004(fotocopy);

44.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapIImingguVItgl.14Maret-20Maret2004(fotocopy);

45.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapIImingguVIItgl.21Maret-27Maret2004(fotocopy);

46.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapIImingguVIIItgl.28Maret-03April2004(fotoc
opy);

47.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapIImingguIXtgl.04April-10April2004(fotocopy);

48.1(satu)bendelLaporanAkhirPerencanaanPembangunanGedungDPRDtahapIIth.Anggaran2003CV.YOSONEGOROKONSULTAN(fotocopy);

49.1(satu)bendelLaporanAkhirPerencanaanPembangunanGedungDPRDtahapIIth.Anggaran2004CV.YOSONEGOROKONSULTAN(fotocopy);

50.1(satu)bendelINKINDOtandaanggotaNo.Anggota10495/P/0592:

JTM(fotocopy);

51.1(satu)KerangkaAcuanKerja(Pengawasan)ProyekPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunatahapIth.2003(fotocopy);

52.1(satu)KerangkaAcuanKerja(Perencanaan)ProyekPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunatahapIth.2003(fotocopy);'

53.1(satu)bendelSKBupatiMagetanNo.188/16/Kept/403.012/2004(fotocopy);

54.1(satu)bendelRencanaKerjadanSyarat-syarat(RKS)PerencanaangedungDPRDdanSekretariattahapIth.Anggaran2003(fotocopy);

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.55dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/200841.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapIImingguIIItgl.22Pebruari-28Pebruari2004(fotocopy);

42.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapIImingguIVtgl.29Pebruari-06Maret2004(fotocopy);

43.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapIImingguVtgl.07Maret-13Maret2004(fotocopy);

44.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapIImingguVItgl.14Maret-20Maret2004(fotocopy);

45.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapIImingguVIItgl.21Maret-27Maret2004(fotocopy);

46.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapIImingguVIIItgl.28Maret-03April2004(fotoc
opy);

47.1(satu)setlaporanfisikMingguanPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaKontraktorCV.BUDIBERSAUDARAtahapIImingguIXtgl.04April-10April2004(fotocopy);

48.1(satu)bendelLaporanAkhirPerencanaanPembangunanGedungDPRDtahapIIth.Anggaran2003CV.YOSONEGOROKONSULTAN(fotocopy);

49.1(satu)bendelLaporanAkhirPerencanaanPembangunanGedungDPRDtahapIIth.Anggaran2004CV.YOSONEGOROKONSULTAN(fotocopy);

50.1(satu)bendelINKINDOtandaanggotaNo.Anggota10495/P/0592:

JTM(fotocopy);

51.1(satu)KerangkaAcuanKerja(Pengawasan)ProyekPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunatahapIth.2003(fotocopy);

52.1(satu)KerangkaAcuanKerja(Perencanaan)ProyekPerencanaandanPembangunanGedungSerbagunatahapIth.2003(fotocopy);'

53.1(satu)bendelSKBupatiMagetanNo.188/16/Kept/403.012/2004(fotocopy);

54.1(satu)bendelRencanaKerjadanSyarat-syarat(RKS)PerencanaangedungDPRDdanSekretariattahapIth.Anggaran2003(fotocopy);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.56dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/200855.1(satu)bendelRencanaKerjadanSyarat-syarat(RKS)PerencanaangedungDPRDdanSekretariattahapIIth.Anggaran2004(fotocopy);

56.1(satu)bendelRencanaKerjadanSyarat-syarat(RKS)PerencanaangedungDPRDdanSekretariattahapIIIth.Anggaran2004(fotocopy);

57.1(satu)bendelEngineerEstimate(EE)PembangunanGedungDPRDKab.MagetantahapIIth.Anggaran2003(fotocopy);

58.1(satu)bendelEngineerEstimate(EE)PembangunanGedungDPRDKab.MagetantahapIIth.Anggaran2003(fotocopy);

59.1(satu)bendelEngineerEstimate(EE)PembangunanGedungDPRDKab.MagetantahapIIIth.Anggaran2004(fotocopy);

60.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011105266-

GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIKARYAMANDIRIalamatJl.

BabadanRukunVII/12SurabayacabangutamaSurabayaperiodeJanuari2004;

61.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011105366-

GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIKARYAMANDIRIalamatJl.

BabadanRukunVII/12SurabayacabangutamaSurabayaperiodeApril2 004;

62.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011105266-

GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIKARYAMANDIRIalamatJl.

BabadanRukunVII/12SurabayacabangutamaSurabayaperiodeMei2004;

63.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.OQ11105266-

GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIKARYAMANDIRIalamatJl.

BabadanRukunVII/12SurabayacabangutamaSurabayaperiodeJuni2004;

64.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011105266-

GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIKARYAMANDIRIalamatJl.

BabadanRukunVII/12SurabayacabangutamaSurabayaperiodeJuli2004;

65.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011105266-

GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIKARYAMANDIRIalamatJl.

BabadanRukunVII/12SurabayacabangutamaSurabayaperiodeAgustus2004;

66.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011105266-

GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIKARYAMANDIRIalamatJl.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.56dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/200855.1(satu)bendelRencanaKerjadanSyarat-syarat(RKS)PerencanaangedungDPRDdanSekretariattahapIIth.Anggaran2004(fotocopy);

56.1(satu)bendelRencanaKerjadanSyarat-syarat(RKS)PerencanaangedungDPRDdanSekretariattahapIIIth.Anggaran2004(fotocopy);

57.1(satu)bendelEngineerEstimate(EE)PembangunanGedungDPRDKab.MagetantahapIIth.Anggaran2003(fotocopy);

58.1(satu)bendelEngineerEstimate(EE)PembangunanGedungDPRDKab.MagetantahapIIth.Anggaran2003(fotocopy);

59.1(satu)bendelEngineerEstimate(EE)PembangunanGedungDPRDKab.MagetantahapIIIth.Anggaran2004(fotocopy);

60.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011105266-

GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIKARYAMANDIRIalamatJl.

BabadanRukunVII/12SurabayacabangutamaSurabayaperiodeJanuari2004;

61.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011105366-

GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIKARYAMANDIRIalamatJl.

BabadanRukunVII/12SurabayacabangutamaSurabayaperiodeApril2 004;

62.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011105266-

GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIKARYAMANDIRIalamatJl.

BabadanRukunVII/12SurabayacabangutamaSurabayaperiodeMei2004;

63.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.OQ11105266-

GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIKARYAMANDIRIalamatJl.

BabadanRukunVII/12SurabayacabangutamaSurabayaperiodeJuni2004;

64.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011105266-

GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIKARYAMANDIRIalamatJl.

BabadanRukunVII/12SurabayacabangutamaSurabayaperiodeJuli2004;

65.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011105266-

GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIKARYAMANDIRIalamatJl.

BabadanRukunVII/12SurabayacabangutamaSurabayaperiodeAgustus2004;

66.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011105266-

GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIKARYAMANDIRIalamatJl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.57dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008BabadanRukunVII/12SurabayacabangutamaSurabayaperiodeSeptember2004;

67.1(satu)lembarasliSertifikatBadanUsahajasapelaksanakonstruksidariGAPENSIno.05748/GAPENSI/13/02/2004namabadanusahaCV.BUDIKARYAMANDIRItgl.12Pebruari2004klasifikasibidangarsitektursubbidangperumahandanpermukiman,gedungdanpabrik;

68.1(satu)lembarasliSertifikatBadanUsahajasapelaksanakonstruksidariGAPENSIno.05748/GAPENSI/13/02/2004namabadanusahaCV.BUDIKARYAMANDIRItgl.12Pebruari2004klasifikasibidangsipilsubbidangdrainasedanjaringanpengairan,jalan,jembatan,

landasandanlokasipengeborandarat;

69.1(satu)lembarasliSuratIjinUsahaPerdagangan(SIUP)besarNo.

510/82/402.4.12/2004namaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRIpemilikTEGUHSETIABUDIkegiatanusahaperdaganganbarangdanjasatgl.08April2004;

70.1(satu)lembarasliTandaDaftarUsahaPerdagangan(TDUP)namaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRIpemilikTEGUHSETIABUDIjenisusahaperdagangandalamnegeri/Suppliertgl.14Juni
1999;

71.TandaDaftarPerusahaanPersekutuanKomanditerNo.130135108135berlakus/dtgl08Oktober2004,namaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRIstatusKantorPusattgl.08Oktober1999;

72.1(satu)lembaraslikartutandaanggotaAsosiasiPerusahaanJasa&

BarangTeknikElektronika(ABE)Prop.JawaTimurnamaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRIbidangusahaMekanikaldanElektrikal/listrik,Komputertgl.12September2002;

73.1(satu)lembaraslisertifikatkompetensiperusahaanpemasokbarang/jasano.A006.1601.3.06415.03R01dariBadanSertifikasiPerusahaanElektronikadanMekatronika(Baspem)namaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRIklasifikasijasapemasokanalat/peralatan,

sukucadangmekanikaldanelektrikal/listrik,jasapemasokalat/peralatan/sukucadangcomputerditetapkandiJakartatgl.04Maret2003s/d31Desember2003;

74.1(satu)lembarasliIzinUsahaJasaKonstruksiNasionaldariPemkotSurabayaSekretariatDaerahNo.188.4/132/402.4.6/2002namaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRINPWPperusahaan01.621.4-

605.000tgl13Juni2002;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.57dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008BabadanRukunVII/12SurabayacabangutamaSurabayaperiodeSeptember2004;

67.1(satu)lembarasliSertifikatBadanUsahajasapelaksanakonstruksidariGAPENSIno.05748/GAPENSI/13/02/2004namabadanusahaCV.BUDIKARYAMANDIRItgl.12Pebruari2004klasifikasibidangarsitektursubbidangperumahandanpermukiman,gedungdanpabrik;

68.1(satu)lembarasliSertifikatBadanUsahajasapelaksanakonstruksidariGAPENSIno.05748/GAPENSI/13/02/2004namabadanusahaCV.BUDIKARYAMANDIRItgl.12Pebruari2004klasifikasibidangsipilsubbidangdrainasedanjaringanpengairan,jalan,jembatan,

landasandanlokasipengeborandarat;

69.1(satu)lembarasliSuratIjinUsahaPerdagangan(SIUP)besarNo.

510/82/402.4.12/2004namaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRIpemilikTEGUHSETIABUDIkegiatanusahaperdaganganbarangdanjasatgl.08April2004;

70.1(satu)lembarasliTandaDaftarUsahaPerdagangan(TDUP)namaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRIpemilikTEGUHSETIABUDIjenisusahaperdagangandalamnegeri/Suppliertgl.14Juni
1999;

71.TandaDaftarPerusahaanPersekutuanKomanditerNo.130135108135berlakus/dtgl08Oktober2004,namaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRIstatusKantorPusattgl.08Oktober1999;

72.1(satu)lembaraslikartutandaanggotaAsosiasiPerusahaanJasa&

BarangTeknikElektronika(ABE)Prop.JawaTimurnamaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRIbidangusahaMekanikaldanElektrikal/listrik,Komputertgl.12September2002;

73.1(satu)lembaraslisertifikatkompetensiperusahaanpemasokbarang/jasano.A006.1601.3.06415.03R01dariBadanSertifikasiPerusahaanElektronikadanMekatronika(Baspem)namaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRIklasifikasijasapemasokanalat/peralatan,

sukucadangmekanikaldanelektrikal/listrik,jasapemasokalat/peralatan/sukucadangcomputerditetapkandiJakartatgl.04Maret2003s/d31Desember2003;

74.1(satu)lembarasliIzinUsahaJasaKonstruksiNasionaldariPemkotSurabayaSekretariatDaerahNo.188.4/132/402.4.6/2002namaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRINPWPperusahaan01.621.4-

605.000tgl13Juni2002;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.58dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/200875.1(satu)lembaraslitandaanggotabiasano.13/37/1665dariGAPENSInamaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRInamapimpinanTEGUHSETIABUDIgolonganmenengahSurabayatgl.7Oktober2003;

76.3(tiga)lembaraslikertaskosongCV.BUDIKARYAMANDIRIyangberisitandatangan;

77.1(satu)lembarfotocopySIUPBesarno.510/82/402.4.12/2004namaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRISurabayatgl.08April2004;

78.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011125266-

GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIBERSAUDARAalamatKalikepitingJaya3/2SurabayacabangutamaSurabayaperiodeJanuari2004;

79.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011125266-

GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIBERSAUDARAalamatKalikepitingJaya3/2SurabayacabangutamaSurabayaperiodeApril2004;

80.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011125266-

GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIBERSAUDARAalamatKalikepitingJaya3/2SurabayacabangutamaSurabayaperiodeJuni2004;

81.1(satu)lembaraslirekeningkoran BankJatimNo.Rek.0011125266-

GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIBERSAUDARAalamatKalikepitingJaya3/2SurabayacabangutamaSurabayaperiodeJuli2004;

82.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011125266-

GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIBERSAUDARAalamatKalikepitingJaya3/2SurabayacabangutamaSurabayaperiodeAgustus2004;

83.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011125266-

GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIBERSAUDARAalamatKalikepitingJaya3/2SurabayacabangutamaSurabayaperiodeSeptember2004;

84.1(satu)bendelasliaktapemasukandanpengeluaranperserosertaperubahananggarandasarCV.BUDIBERSAUDARAdiNotaris&

PejabatPembuatAktaTanahUNTUNGDARNOSOEWIRJO,SHtgl.20Mei1997no.159turunanpertama;

85.SuratIjinUsahaPerdagangan(SIUP)no.682/13-1/PM/VI11/1997namaperusahaanCV.BUDIBERSAUDARApemilikSRIWAHYUNIDirektori
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.58dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/200875.1(satu)lembaraslitandaanggotabiasano.13/37/1665dariGAPENSInamaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRInamapimpinanTEGUHSETIABUDIgolonganmenengahSurabayatgl.7Oktober2003;

76.3(tiga)lembaraslikertaskosongCV.BUDIKARYAMANDIRIyangberisitandatangan;

77.1(satu)lembarfotocopySIUPBesarno.510/82/402.4.12/2004namaperusahaanCV.BUDIKARYAMANDIRISurabayatgl.08April2004;

78.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011125266-

GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIBERSAUDARAalamatKalikepitingJaya3/2SurabayacabangutamaSurabayaperiodeJanuari2004;

79.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011125266-

GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIBERSAUDARAalamatKalikepitingJaya3/2SurabayacabangutamaSurabayaperiodeApril2004;

80.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011125266-

GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIBERSAUDARAalamatKalikepitingJaya3/2SurabayacabangutamaSurabayaperiodeJuni2004;

81.1(satu)lembaraslirekeningkoran BankJatimNo.Rek.0011125266-

GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIBERSAUDARAalamatKalikepitingJaya3/2SurabayacabangutamaSurabayaperiodeJuli2004;

82.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011125266-

GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIBERSAUDARAalamatKalikepitingJaya3/2SurabayacabangutamaSurabayaperiodeAgustus2004;

83.1(satu)lembaraslirekeningkoranBankJatimNo.Rek.0011125266-

GiroUmumMilikSwastaan.CV.BUDIBERSAUDARAalamatKalikepitingJaya3/2SurabayacabangutamaSurabayaperiodeSeptember2004;

84.1(satu)bendelasliaktapemasukandanpengeluaranperserosertaperubahananggarandasarCV.BUDIBERSAUDARAdiNotaris&

PejabatPembuatAktaTanahUNTUNGDARNOSOEWIRJO,SHtgl.20Mei1997no.159turunanpertama;

85.SuratIjinUsahaPerdagangan(SIUP)no.682/13-1/PM/VI11/1997namaperusahaanCV.BUDIBERSAUDARApemilikSRIWAHYUNI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.59dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008golonganmenengahbidangperdaganganbarangdiSurabayatgl.14Juli1997;

86.1(satu)bendelasliaktaperseroankomanditerCV.BUDIBERSAUDARAtgl.02April1997diNotaris&PejabatPembuatAktaTanahUNTUNGDARNOSOEWIRJO,SHtgl.02April1997no.21turunanpertama;

87.1(satu)lembaraslisuratketerangandomisiliperusahaannamaSRIWAHYUNIpimp.CV.BUDIBERSAUDARAreg.474/536/402.92.01.2/2003bahwaalamat(Jl.KalikepitingJayaHI/2Surabaya)tersebutdiatastermasukwilayahKel.PacarKembangKec.

TambakSariSurabaya;

88.Sertifikat-BadanUsahaJasaPelaksanaKonstruksiCV.BUDIBERSAUDARAno.05747/GAPENS1/13/02/2004golonganmenengahbidangsipilsubbidangjalan,jembatan,landasandanlokasiditetapkandiSurabayatgl12Pebruari2004;

89.SertifikatBadanUsahaJasaPelaksanaKonstruksiCV.BUDIBERSAUDARAno.05747/GAPENSI/13/02/2004golonganmenengahbidangsipilsubbidangperumahandanpermukiman,gedungdanpabrikdanpertamananditetapkandiSurabayatgl12Pebruari2004;

90.1(satu)lembaraslisur
atno.Kep-04161A/VPJ.09/KP.0403/1997tentangPengukuhanPengusahaKenaPajakan.CV.BUDIBERSAUDARAtgl11April1997;

91.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemkabMagetankepadaCV.BUDIKARYAMANDIRItgl26Pebruari2004;

92.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemkabMagetankepadaCV.BUDIKARYAMANDIRItgl29Maret2004;

93.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemkabMagetankepadaCV.BUDIKARYAMANDIRItgl27April200494.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemegangKasDaerahKabMagetankepadaCV.BUDIKARYAMANDIRIsenilai,Rp.

303.525.000,00tgM6Desember2003;

95.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardari•PemegangKasDaerahKabMagetankepadaCV.BUDIKARYAMANDIRIsenilaiRp.15.975.000,00tgl16Desember2004;

96.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemkabMagetankepadaCV.BUDIBERSAUDARAtgl16Maret2004;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.59dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008golonganmenengahbidangperdaganganbarangdiSurabayatgl.14Juli1997;

86.1(satu)bendelasliaktaperseroankomanditerCV.BUDIBERSAUDARAtgl.02April1997diNotaris&PejabatPembuatAktaTanahUNTUNGDARNOSOEWIRJO,SHtgl.02April1997no.21turunanpertama;

87.1(satu)lembaraslisuratketerangandomisiliperusahaannamaSRIWAHYUNIpimp.CV.BUDIBERSAUDARAreg.474/536/402.92.01.2/2003bahwaalamat(Jl.KalikepitingJayaHI/2Surabaya)tersebutdiatastermasukwilayahKel.PacarKembangKec.

TambakSariSurabaya;

88.Sertifikat-BadanUsahaJasaPelaksanaKonstruksiCV.BUDIBERSAUDARAno.05747/GAPENS1/13/02/2004golonganmenengahbidangsipilsubbidangjalan,jembatan,landasandanlokasiditetapkandiSurabayatgl12Pebruari2004;

89.SertifikatBadanUsahaJasaPelaksanaKonstruksiCV.BUDIBERSAUDARAno.05747/GAPENSI/13/02/2004golonganmenengahbidangsipilsubbidangperumahandanpermukiman,gedungdanpabrikdanpertamananditetapkandiSurabayatgl12Pebruari2004;

90.1(satu)lembaraslisur
atno.Kep-04161A/VPJ.09/KP.0403/1997tentangPengukuhanPengusahaKenaPajakan.CV.BUDIBERSAUDARAtgl11April1997;

91.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemkabMagetankepadaCV.BUDIKARYAMANDIRItgl26Pebruari2004;

92.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemkabMagetankepadaCV.BUDIKARYAMANDIRItgl29Maret2004;

93.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemkabMagetankepadaCV.BUDIKARYAMANDIRItgl27April200494.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemegangKasDaerahKabMagetankepadaCV.BUDIKARYAMANDIRIsenilai,Rp.

303.525.000,00tgM6Desember2003;

95.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardari•PemegangKasDaerahKabMagetankepadaCV.BUDIKARYAMANDIRIsenilaiRp.15.975.000,00tgl16Desember2004;

96.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemkabMagetankepadaCV.BUDIBERSAUDARAtgl16Maret2004;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.60dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/200897.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemkabMagetankepadaCV.BUDIBERSAUDARAtgl14April2004;

98.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemegangKasDaerahKabMagetankepadaCV.BUDIBERSAUDARAsenilaiRp.

540.000.000,00tgl23September2003;

99.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemegangKasDaerahKabMagetankepadaCV.BUDIBERSAUDARAsenilaiRp.

267.600.000,00tgl01Oktober2003;

100.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemegangKasDaerahKabMagetankepadaCV.BUDIBERSAUDARAsenilaiRp.

1.615.200.000,00tgl03Nopember2003;

101.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemegangKasDaerahKabMagetankepadaCV.BUDIBERSAUDARAsenilaiRp.

1.413.300.000,00tgl14Nopember2003;

102.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemegangKasDaerahKabMagetankepadaCV.BUDIBERSAUDARAsenilaiRp.

201.900.000,00tgl15Desember2003;

103.1(satu)bendelfotocopylaporankemajuanpekerjaanmingguke1tgl10s/
d18Oktober2003;

104.1(satu)bendelfotocopylaporankemajuanpekerjaanmingguke3tgl26s/d01Nopember2003;

105.1(satu)bendelfotocopylaporankemajuanpekerjaanmingguke4tgl02s/d03Nopember2003;

106.1(satu)(bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.

Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode10-14Pebruari2004mingguke-1;

107.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.

Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode15-21Pebruari2004mingguke-2;

108.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.

Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode22-28Pebruari2004mingguke-3;

109.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunangedung1DPRDKab.MagetantahapIIth.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.60dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/200897.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemkabMagetankepadaCV.BUDIBERSAUDARAtgl14April2004;

98.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemegangKasDaerahKabMagetankepadaCV.BUDIBERSAUDARAsenilaiRp.

540.000.000,00tgl23September2003;

99.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemegangKasDaerahKabMagetankepadaCV.BUDIBERSAUDARAsenilaiRp.

267.600.000,00tgl01Oktober2003;

100.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemegangKasDaerahKabMagetankepadaCV.BUDIBERSAUDARAsenilaiRp.

1.615.200.000,00tgl03Nopember2003;

101.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemegangKasDaerahKabMagetankepadaCV.BUDIBERSAUDARAsenilaiRp.

1.413.300.000,00tgl14Nopember2003;

102.1(satu)lembarfotocopysuratperintahmembayardariPemegangKasDaerahKabMagetankepadaCV.BUDIBERSAUDARAsenilaiRp.

201.900.000,00tgl15Desember2003;

103.1(satu)bendelfotocopylaporankemajuanpekerjaanmingguke1tgl10s/
d18Oktober2003;

104.1(satu)bendelfotocopylaporankemajuanpekerjaanmingguke3tgl26s/d01Nopember2003;

105.1(satu)bendelfotocopylaporankemajuanpekerjaanmingguke4tgl02s/d03Nopember2003;

106.1(satu)(bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.

Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode10-14Pebruari2004mingguke-1;

107.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.

Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode15-21Pebruari2004mingguke-2;

108.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.

Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode22-28Pebruari2004mingguke-3;

109.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunangedung1DPRDKab.MagetantahapIIth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.61dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode29Pebruari-

06Maret2004mingguke-4;

110.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.

Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode07-13Maret2004mingguke-5;

111.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.

Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode14-20Maret2004mingguke-6;

112.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.

Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode21-27Maret2004mingguke-7;

113.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.

Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode28Maret-03April2004mingguke-8;

114.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

peke rjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.

Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode04-10April2004mingguke-9;

115.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.

Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode11-17April2004mingguke-10;

116.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.

Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode18-24April2004mingguke-11;

117.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunangedungSerbagunatahapIKab.Magetanth.

Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeItgl17s/d20September2003;

118.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunangedungSerbagunatahapIKab.Magetanth.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.61dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode29Pebruari-

06Maret2004mingguke-4;

110.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.

Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode07-13Maret2004mingguke-5;

111.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.

Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode14-20Maret2004mingguke-6;

112.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.

Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode21-27Maret2004mingguke-7;

113.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.

Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode28Maret-03April2004mingguke-8;

114.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

peke rjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.

Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode04-10April2004mingguke-9;

115.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.

Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode11-17April2004mingguke-10;

116.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunangedungDPRDKab.MagetantahapIIth.

Anggaran2004olehCV.BUDIKARYAMANDIRIperiode18-24April2004mingguke-11;

117.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunangedungSerbagunatahapIKab.Magetanth.

Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeItgl17s/d20September2003;

118.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunangedungSerbagunatahapIKab.Magetanth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.62dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeIItgl21s/d27September2003;

119.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunangedungSerbagunatahapIKab.Magetanth.

Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeIIItgl20Septembers/d04Oktober2003;

120.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunangedungSerbagunatahapIKab.Magetanth.

Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeIV(Empat)tgl05s/d11Oktober2003;

121.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunantahapIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeV(Lima)tgl12s/d18Oktober2003;

122.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunantahapIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeVI(Enam)tgl19s/d25Oktober2003;

123.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progres sreport)

pekerjaanpembangunantahapIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeVII(Tujuh)tgl26Oktober-01Nopember2003;

124.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunantahapIKab.Magetanth.Anggaran*2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeVIII(Delapan)tgl02s/d08Nopember2003;

125.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunantahapIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeIX(Sembilan)tgl09s/d15Nopember2003;

126.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeI(Satu)tgl10s/d14Pebruari2004;

127.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth.Anggaran2003olehDirektori Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.62dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeIItgl21s/d27September2003;

119.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunangedungSerbagunatahapIKab.Magetanth.

Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeIIItgl20Septembers/d04Oktober2003;

120.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunangedungSerbagunatahapIKab.Magetanth.

Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeIV(Empat)tgl05s/d11Oktober2003;

121.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunantahapIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeV(Lima)tgl12s/d18Oktober2003;

122.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunantahapIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeVI(Enam)tgl19s/d25Oktober2003;

123.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progres sreport)

pekerjaanpembangunantahapIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeVII(Tujuh)tgl26Oktober-01Nopember2003;

124.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunantahapIKab.Magetanth.Anggaran*2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeVIII(Delapan)tgl02s/d08Nopember2003;

125.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunantahapIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeIX(Sembilan)tgl09s/d15Nopember2003;

126.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeI(Satu)tgl10s/d14Pebruari2004;

127.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth.Anggaran2003oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.63dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008CV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeII(Dua)tgl15s/d21Pebruari2004;

128.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeIII(Tiga)tgl22s/d28Pebruari2004;

129.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeIV(Empat)tgl29Pebruaris/d06Maret2004;

130.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeV(Lima)tgl07s/d13Maret2004;

131.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeVI(Enam)tgl14s/d20Maret2004;

132.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunantahapIIKab.Mag
etanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeVII(Tujuh)tgl21s/d27Maret2004;

133.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeVIII(Delapan)tgl28Marets/d03April2004;

134.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth..Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeIX(Sembilan)tgl04s/d10April2004;

135.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeJanuari2003CabangUtamaSurabaya;

136.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodePebruari2003CabangUtamaSurabaya;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.63dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008CV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeII(Dua)tgl15s/d21Pebruari2004;

128.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeIII(Tiga)tgl22s/d28Pebruari2004;

129.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeIV(Empat)tgl29Pebruaris/d06Maret2004;

130.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeV(Lima)tgl07s/d13Maret2004;

131.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeVI(Enam)tgl14s/d20Maret2004;

132.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunantahapIIKab.Mag
etanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeVII(Tujuh)tgl21s/d27Maret2004;

133.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth.Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeVIII(Delapan)tgl28Marets/d03April2004;

134.1(satu)bendelfotocopylaporanfisikmingguan(progressreport)

pekerjaanpembangunantahapIIKab.Magetanth..Anggaran2003olehCV.BUDIBERSAUDARAperiodeminggukeIX(Sembilan)tgl04s/d10April2004;

135.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeJanuari2003CabangUtamaSurabaya;

136.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodePebruari2003CabangUtamaSurabaya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 63

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.64dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008137.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeMaret2003CabangUtamaSurabaya;

138.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeApril2003CabangUtamaSurabaya;

139.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeMei2003CabangUtamaSurabaya;

140.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeJuni2003CabangUtamaSurabaya;

141.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeJuli2003CabangUtamaSurabaya;

142.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208Surabay
aPeriodeAgustus2003CabangUtamaSurabaya;

143.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeSeptember2003CabangUtamaSurabaya;

144.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeOktober2003CabangUtamaSurabaya;

145.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeNopember2003CabangUtamaSurabaya;

146.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeDesember2003CabangUtamaSurabaya;

147.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/

51SurabayaTLP.5346926PeriodeJanuari2003CabangUtamaSurabaya;

148.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn
.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.64dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008137.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeMaret2003CabangUtamaSurabaya;

138.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeApril2003CabangUtamaSurabaya;

139.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeMei2003CabangUtamaSurabaya;

140.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeJuni2003CabangUtamaSurabaya;

141.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeJuli2003CabangUtamaSurabaya;

142.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208Surabay
aPeriodeAgustus2003CabangUtamaSurabaya;

143.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeSeptember2003CabangUtamaSurabaya;

144.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeOktober2003CabangUtamaSurabaya;

145.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeNopember2003CabangUtamaSurabaya;

146.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeDesember2003CabangUtamaSurabaya;

147.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/

51SurabayaTLP.5346926PeriodeJanuari2003CabangUtamaSurabaya;

148.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn
.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.65dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/200851SurabayaTLP.5346926PeriodePebruari2003CabangUtamaSurabaya;

149.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/

51SurabayaTLP.5346926PeriodeMaret2003CabangUtamaSurabaya;

150.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/

51SurabayaTLP.5346926PeriodeApril2003CabangUtamaSurabaya;

151.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/

51SurabayaTLP.5346926PeriodeMei2003CabangUtamaSurabaya;

152.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/

51SurabayaPeriodeJuli2003CabangUtamaSurabaya;

153.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/

51SurabayaPeriodeAgustus200 3CabangUtamaSurabaya;

154.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/

51SurabayaPeriodeSeptember2003CabangUtamaSurabaya;

155.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/

51SurabayaPeriodeOktober2003CabangUtamaSurabaya;

156.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/

51SurabayaPeriodeNopember2003CabangUtamaSurabaya;

157.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/

51SurabayaPeriodeDesember2003CabangUtamaSurabaya;

158.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeJanuari2004CabangUtamaSurabaya;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.65dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/200851SurabayaTLP.5346926PeriodePebruari2003CabangUtamaSurabaya;

149.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/

51SurabayaTLP.5346926PeriodeMaret2003CabangUtamaSurabaya;

150.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/

51SurabayaTLP.5346926PeriodeApril2003CabangUtamaSurabaya;

151.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/

51SurabayaTLP.5346926PeriodeMei2003CabangUtamaSurabaya;

152.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/

51SurabayaPeriodeJuli2003CabangUtamaSurabaya;

153.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/

51SurabayaPeriodeAgustus200 3CabangUtamaSurabaya;

154.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/

51SurabayaPeriodeSeptember2003CabangUtamaSurabaya;

155.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/

51SurabayaPeriodeOktober2003CabangUtamaSurabaya;

156.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/

51SurabayaPeriodeNopember2003CabangUtamaSurabaya;

157.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/

51SurabayaPeriodeDesember2003CabangUtamaSurabaya;

158.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeJanuari2004CabangUtamaSurabaya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.66dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008159.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodePebruari2004CabangUtamaSurabaya;

160.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeMaret2004CabangUtamaSurabaya;

161.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeApril2004CabangUtamaSurabaya;

162.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeMei2004CabangUtamaSurabaya;

163.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeJuni2004CabangUtamaSurabaya;

164.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208Sur
abayaPeriodeJuli2004CabangUtamaSurabaya;

165.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/

51SurabayaPeriodeJanuari2004CabangUtamaSurabaya;

166.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/

51SurabayaPeriodePebruari2004CabangUtamaSurabaya;

167.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/

51SurabayaPeriodeMaret2004CabangUtamaSurabaya;

168.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/

51SurabayaPeriodeApril2004CabangUtamaSurabaya;

169.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/

51SurabayaPeriodeMei2004Caba*igUtamaSurabaya;

170.1(satu)leitlbaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmu
mMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/

51SurabayaPeriodeJuni2004CabangUtamaSurabaya;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.66dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008159.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodePebruari2004CabangUtamaSurabaya;

160.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeMaret2004CabangUtamaSurabaya;

161.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeApril2004CabangUtamaSurabaya;

162.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeMei2004CabangUtamaSurabaya;

163.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208SurabayaPeriodeJuni2004CabangUtamaSurabaya;

164.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011082133GiroUmumMilikSwastaAn.PT.ARSAJELITAalamatBanyuUrip208Sur
abayaPeriodeJuli2004CabangUtamaSurabaya;

165.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/

51SurabayaPeriodeJanuari2004CabangUtamaSurabaya;

166.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/

51SurabayaPeriodePebruari2004CabangUtamaSurabaya;

167.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/

51SurabayaPeriodeMaret2004CabangUtamaSurabaya;

168.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/

51SurabayaPeriodeApril2004CabangUtamaSurabaya;

169.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/

51SurabayaPeriodeMei2004Caba*igUtamaSurabaya;

170.1(satu)leitlbaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmu
mMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/

51SurabayaPeriodeJuni2004CabangUtamaSurabaya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 66

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.67dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008171.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/

51SurabayaPeriodeJuli2004CabangUtamaSurabaya;

172.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/

51SurabayaPeriodsAgustus2004CabangUtamaSurabaya;

173.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/

51SurabayaPeriodeSeptember2004CabangUtamaSurabaya;

174.1(satu)buahbendelDIPDAaslitahunanggaran2003proyekperencanaanGedungSerbagunatahapI;

175.1(satu)buahbukuKasUmumDaerahAsli;

176.1(satu)bendelAsliNotakesepakatanPemkab.MagetandenganDPRDNo.188/02/Kept/403.201/2004,No.05/PIM/2004;

177.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaan,danPembangunanDPRDTahapItahun2003No.SPM:1023/BS/2003;

178.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPeren
canaandanPembangunanDPRDTahapItahun2003No.SPM:3987/BT/2003,179.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapItahun2003No.SPM:3988/BT/2003,180.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapItahun2003No.SPM:4220/BS/2003,181.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapItahun2003No.SPM:4074/BS/2003,182.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapItahun2003No.SPM:4113/BT/2003,183.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapIItahun2003No.SPM:323/BT/2003,184.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapIItahun2003No.SPM:575/BT/2003,185.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapIItahun2003No.SPM:804/BT/2003,186.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapIItahun2003No.SPM:1496/BT/2003,187.1(satu)bendelfo
tocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandan-

PembangunanDPRDTahapIItahun2003No.SPM:1222/BT/2003,

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.67dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008171.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/

51SurabayaPeriodeJuli2004CabangUtamaSurabaya;

172.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/

51SurabayaPeriodsAgustus2004CabangUtamaSurabaya;

173.1(satu)lembaraslirekeningKoranBankJATIMNo.Rek.0011098811GiroUmumMilikPeroranganAn.UD.VICIalamatjl.ManukanLorIIF/

51SurabayaPeriodeSeptember2004CabangUtamaSurabaya;

174.1(satu)buahbendelDIPDAaslitahunanggaran2003proyekperencanaanGedungSerbagunatahapI;

175.1(satu)buahbukuKasUmumDaerahAsli;

176.1(satu)bendelAsliNotakesepakatanPemkab.MagetandenganDPRDNo.188/02/Kept/403.201/2004,No.05/PIM/2004;

177.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaan,danPembangunanDPRDTahapItahun2003No.SPM:1023/BS/2003;

178.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPeren
canaandanPembangunanDPRDTahapItahun2003No.SPM:3987/BT/2003,179.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapItahun2003No.SPM:3988/BT/2003,180.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapItahun2003No.SPM:4220/BS/2003,181.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapItahun2003No.SPM:4074/BS/2003,182.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapItahun2003No.SPM:4113/BT/2003,183.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapIItahun2003No.SPM:323/BT/2003,184.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapIItahun2003No.SPM:575/BT/2003,185.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapIItahun2003No.SPM:804/BT/2003,186.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapIItahun2003No.SPM:1496/BT/2003,187.1(satu)bendelfo
tocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandan-

PembangunanDPRDTahapIItahun2003No.SPM:1222/BT/2003,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.68dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008188.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapIItahun2003No.SPM:2428/BT/2003,189.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapIItahun2003No.SPM:2472/BT/2003,190.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:1024/BS/2003,191.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:2892/BT/2003,192.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3161/BS/2003,193.1(satu)bfeodelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunatahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3479/BT/2003,194.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3490/BT/2003,195.1(satu)bendelfotocopyterleg
alisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3491/BT/2003,196.1(satu)bendelfotocopytertegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3663/BT/2003,197.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3708/BT/2003,198.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3926/BT/2003,199.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3993/BS/2003,200.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3948/BS/2003danNo.SPM:3949,

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.68dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008188.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapIItahun2003No.SPM:2428/BT/2003,189.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanDPRDTahapIItahun2003No.SPM:2472/BT/2003,190.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:1024/BS/2003,191.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:2892/BT/2003,192.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3161/BS/2003,193.1(satu)bfeodelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunatahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3479/BT/2003,194.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3490/BT/2003,195.1(satu)bendelfotocopyterleg
alisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3491/BT/2003,196.1(satu)bendelfotocopytertegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3663/BT/2003,197.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3708/BT/2003,198.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3926/BT/2003,199.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3993/BS/2003,200.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:3948/BS/2003danNo.SPM:3949,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.69dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008201.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:4095/BT/2003,202.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:4123/BT/2003,203.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:4075/BT/2003,204.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapIItahun2003No.SPM:

0481/BT/2004,205.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapIItahun2003No.SPM:

0735/BT/2004,206.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapIItahun2003No.SPM:

1063/BT/2004,207.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapIItahun2003No.SPM:

1498/BT/2004,208.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirb
erkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapIItahun2003No.SPM:

2429/BT/2004,209.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapIItahun2003No.SPM:

2497/BT/2004,210.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:1905/BS/2002,211.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:2574/BT/2002,212.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:2784/BT/2002,

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.69dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008201.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:4095/BT/2003,202.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:4123/BT/2003,203.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapItahun2003Anggarantahun2003No.SPM:4075/BT/2003,204.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapIItahun2003No.SPM:

0481/BT/2004,205.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapIItahun2003No.SPM:

0735/BT/2004,206.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapIItahun2003No.SPM:

1063/BT/2004,207.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapIItahun2003No.SPM:

1498/BT/2004,208.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirb erkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapIItahun2003No.SPM:

2429/BT/2004,209.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPerencanaandanPembangunanSerbagunaTahapIItahun2003No.SPM:

2497/BT/2004,210.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:1905/BS/2002,211.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:2574/BT/2002,212.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:2784/BT/2002,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 69

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.70dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008213.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:2940/BS/2002,214.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:3526/BT/2002,215.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:4016/BT/2002,216.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM':4055/BT/2002,217.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:4151/BT/2002,218.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No."SPM:4148/BT/2002,219.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009N
o.SPM:4153/BT/2002,220.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:4056/BT/2002,221.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:

2P.018.1.01.007No.SPM:1021/BS/2003,222.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:1616/BT/2003,223.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:2014/BS/2003,224.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:

2P.018.1.01.007No.SPM:2204/BT/2003,

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.70dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008213.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:2940/BS/2002,214.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:3526/BT/2002,215.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:4016/BT/2002,216.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM':4055/BT/2002,217.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:4151/BT/2002,218.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No."SPM:4148/BT/2002,219.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009N
o.SPM:4153/BT/2002,220.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapItahun2003posPasal:2P.018.1.01.009No.SPM:4056/BT/2002,221.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:

2P.018.1.01.007No.SPM:1021/BS/2003,222.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:1616/BT/2003,223.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:2014/BS/2003,224.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:

2P.018.1.01.007No.SPM:2204/BT/2003,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.71dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008225.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:3151/BS/2003,226.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:3742/BT/2003,227.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:3743/BT/2003,228.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:3947/BS/2003,229.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:

2P.018.1.01.007No.SPM:4038/BT/2003,230.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:

2P.018.1.01.007No.SPM:4072/BT/2003,231.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:

2P.018.1.01.007No.SPM:4073/BT/2003,232.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:4109/BT/2003,233.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:4110/BT/2003,234.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:4108/BT/2003,235.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIIItahun2004KodeRekening:

2.15.01.3.06.001.001.1No.SPM:1062,236.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIIItahun2004KodeRekening:

2.15.01.3.06.001.001.1No.SPM:1497,

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.71dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008225.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:3151/BS/2003,226.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:3742/BT/2003,227.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:3743/BT/2003,228.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:3947/BS/2003,229.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:

2P.018.1.01.007No.SPM:4038/BT/2003,230.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:

2P.018.1.01.007No.SPM:4072/BT/2003,231.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:

2P.018.1.01.007No.SPM:4073/BT/2003,232.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:4109/BT/2003,233.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:4110/BT/2003,234.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIItahun2003posPasal:2P.018.1.01.007No.SPM:4108/BT/2003,235.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIIItahun2004KodeRekening:

2.15.01.3.06.001.001.1No.SPM:1062,236.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIIItahun2004KodeRekening:

2.15.01.3.06.001.001.1No.SPM:1497,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.72dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008237.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIIItahun2004KodeRekening:

2.15.01.3.06.001.001.1No.SPM:1553,238.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIIItahun2004KodeRekening:

2.15.01.3.06.001.001.1No.SPM:1946,239.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIIItahun2004KodeRekening:

2.15.01.3.06.001.001.1No.SPM:2270,240.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIIItahun2004KodeRekening:

2.15.01.3.06.001.001.1No.SPM:2376,241.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIIItahun2004KodeRekening:

2.15.01.3.06.001.001.1No.SPM:2496,242.1(satu)bendelfotocopyberligalisirBukuBesarPengeluarantahunanggaran2002PembangunanPendopoKabupaten,

243.1(satu)bendelfotocopyberligalisirBukuBesarPengeluarantahunanggaran2003PerencanaandanPembangunanG
edungDPRDTahapI,

244.1(satu)bendelfotocopyberligalisirBukuBesarPengeluarantahunanggaran2003PerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaTahapI,

245.1(satu)buahfotocopyKeputusanBupatiMagetannomor3tahun2003ttgPenunjukkanPemegangKhasPemerintahKab.

MagetanTahunanggaran2003,246.1(satu)buahasliKeputusanBupatiMagetanNomor:

188/16/403.012/2004ttgPenunjukkanPemegangPemerintahKab.

Magetantahunanggaran2004.

Untukdisitadipergunakanuntukperkaralain;

Danbuktisurat-suratlainyangdiserahkandalampersidanganolehPenasehatHukumparaTerdakwadanparasaksitetapterlampirdalamberkasperkara;

6.Membebankanbiayaperkarakepadaparaterdakwamasing-masingRp.

5.000,-(limariburupiah);

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.72dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008237.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIIItahun2004KodeRekening:

2.15.01.3.06.001.001.1No.SPM:1553,238.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIIItahun2004KodeRekening:

2.15.01.3.06.001.001.1No.SPM:1946,239.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIIItahun2004KodeRekening:

2.15.01.3.06.001.001.1No.SPM:2270,240.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIIItahun2004KodeRekening:

2.15.01.3.06.001.001.1No.SPM:2376,241.1(satu)bendelfotocopyterlegalisirberkasSPMUPembangunanPendopoSuryaGrahaTahapIIItahun2004KodeRekening:

2.15.01.3.06.001.001.1No.SPM:2496,242.1(satu)bendelfotocopyberligalisirBukuBesarPengeluarantahunanggaran2002PembangunanPendopoKabupaten,

243.1(satu)bendelfotocopyberligalisirBukuBesarPengeluarantahunanggaran2003PerencanaandanPembangunanG
edungDPRDTahapI,

244.1(satu)bendelfotocopyberligalisirBukuBesarPengeluarantahunanggaran2003PerencanaandanPembangunanGedungSerbagunaTahapI,

245.1(satu)buahfotocopyKeputusanBupatiMagetannomor3tahun2003ttgPenunjukkanPemegangKhasPemerintahKab.

MagetanTahunanggaran2003,246.1(satu)buahasliKeputusanBupatiMagetanNomor:

188/16/403.012/2004ttgPenunjukkanPemegangPemerintahKab.

Magetantahunanggaran2004.

Untukdisitadipergunakanuntukperkaralain;

Danbuktisurat-suratlainyangdiserahkandalampersidanganolehPenasehatHukumparaTerdakwadanparasaksitetapterlampirdalamberkasperkara;

6.Membebankanbiayaperkarakepadaparaterdakwamasing-masingRp.

5.000,-(limariburupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.73dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008MembacaputusanPengadilanTinggiSurabayaNo.20/PID/2008/PT.SBYtanggal18Februari2008yangamarlengkapnyasebagaiberikut:

.MenerimapermintaanbandingdariTerdakwaI,TerdakwaIIdanFaktaPenuntutUmum;

.MemperbaikiputusanPengadilanNegeriMagetantanggal28Nopember2007Nomor201/Pid.B/2007/PN.Mgtsekedarmengenairedaksiamarputusanpidana,sehinggaamarputusantersebutmenjadisebagaiberikut:

.MenjatuhkanpidanapenjarakepadaTerdakwadenganpidanamasing-

masingpenjaraselama4(empat)tahundengandendamasing-masingsebesarRp.200.000.000,-(duaratusjutarupiah)denganketentuanapabiladendatidakdibayardigantidenganpidanakurunganselamamasing-

masing4(empat)bulan.

.Menetapkanpidanapenjaratersebutdikurangidenganmasapenahananyangtelahdijalaniolehparaterdakwa.

.Memerintahkanagarparaterdakwatetapditahan.

.Menguatkanamarputusanselebihnya.

.MembebankanbiayaperkarakeduatingkatperadilanuntukperadilantingkatbandingsebesarRp.2.500,-(durrib
ulimaratusrupiah).

MengingatakanaktatentangpermohonankasasiNo.No.201.B/AktaPid/2007/PN.Mgt.yangdibuatolehPaniterapadaPengadilanNegeriMagetanyangmenerangkan,bahwapadatanggal26Pebruari2008,tanggal6Maret2008dantanggal10Maret2008Jaksa/PenuntutUmumpadaKejaksaanNegeriMagetanjugaTerdakwaIdanIImengajukanpermohonankasasiterhadapputusanPengadilanTinggitersebut;

Memperhatikanmemorikasasitanggal10Maret2008dariJaksa/

PenuntutUmumsebagaiPemohonKasasidandariTerdakwaIdanIImasing-

masingtanggal10Maret2008dantanggal18Maret2008yangditerimadikepaniteraanPengadilanNegeriMagetanmasing-masingpadatanggal11Maretdantanggal10Maret2008dantanggal18Maret2008;

Membacasurat-suratyangbersangkutan;

Menimbang,bahwaputusanPengadilanTinggitersebuttelahdiberitahukankepadaJaksaPenuntutUmumpadatanggal26Februari2008danJaksaPenuntutUmummengaukanpermohonankasasipadatanggal26Februari2006sertamemorikasasinyatelahditerimadikepaniteraanPengadilanNegeriMagetanpadatanggal1Maret2006de
ngandemikianDirektori

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.73dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008MembacaputusanPengadilanTinggiSurabayaNo.20/PID/2008/PT.SBYtanggal18Februari2008yangamarlengkapnyasebagaiberikut:

.MenerimapermintaanbandingdariTerdakwaI,TerdakwaIIdanFaktaPenuntutUmum;

.MemperbaikiputusanPengadilanNegeriMagetantanggal28Nopember2007Nomor201/Pid.B/2007/PN.Mgtsekedarmengenairedaksiamarputusanpidana,sehinggaamarputusantersebutmenjadisebagaiberikut:

.MenjatuhkanpidanapenjarakepadaTerdakwadenganpidanamasing-

masingpenjaraselama4(empat)tahundengandendamasing-masingsebesarRp.200.000.000,-(duaratusjutarupiah)denganketentuanapabiladendatidakdibayardigantidenganpidanakurunganselamamasing-

masing4(empat)bulan.

.Menetapkanpidanapenjaratersebutdikurangidenganmasapenahananyangtelahdijalaniolehparaterdakwa.

.Memerintahkanagarparaterdakwatetapditahan.

.Menguatkanamarputusanselebihnya.

.MembebankanbiayaperkarakeduatingkatperadilanuntukperadilantingkatbandingsebesarRp.2.500,-(durrib
ulimaratusrupiah).

MengingatakanaktatentangpermohonankasasiNo.No.201.B/AktaPid/2007/PN.Mgt.yangdibuatolehPaniterapadaPengadilanNegeriMagetanyangmenerangkan,bahwapadatanggal26Pebruari2008,tanggal6Maret2008dantanggal10Maret2008Jaksa/PenuntutUmumpadaKejaksaanNegeriMagetanjugaTerdakwaIdanIImengajukanpermohonankasasiterhadapputusanPengadilanTinggitersebut;

Memperhatikanmemorikasasitanggal10Maret2008dariJaksa/

PenuntutUmumsebagaiPemohonKasasidandariTerdakwaIdanIImasing-

masingtanggal10Maret2008dantanggal18Maret2008yangditerimadikepaniteraanPengadilanNegeriMagetanmasing-masingpadatanggal11Maretdantanggal10Maret2008dantanggal18Maret2008;

Membacasurat-suratyangbersangkutan;

Menimbang,bahwaputusanPengadilanTinggitersebuttelahdiberitahukankepadaJaksaPenuntutUmumpadatanggal26Februari2008danJaksaPenuntutUmummengaukanpermohonankasasipadatanggal26Februari2006sertamemorikasasinyatelahditerimadikepaniteraanPengadilanNegeriMagetanpadatanggal1Maret2006de
ngandemikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 73

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.74dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008permohonankasasibesertadenganalasan-alasannyatelahdiajukandalamtenggangwaktudandengancaramenurutundang-undang,olehkarenaitupermohonankasasitersebutformaldapatditerima;

Menimbang,bahwaputusanPengadilanTinggitersebuttelahdiberitahukankepadaTerdakwaIdanIImasing-masingpadatanggal27Februari2008danTerdakwaIdanIImengajukanpermohonankasasimasing-

masingpadatanggal6Maret2008dantanggal10Maret2008sertamemorikasasinyatelahditerimadikepaniteraanPengadilanNegeriMagetanpadatanggl10Maret2006dantanggal18Maret2008dengandemikianpermohonankasasibesertadenganalasan-alasannyatelahdiajukandalamtenggangwaktudandengancaramenurutundang-undang,olehkarenaitupermohonankasasitersebutformaldapatditerima;

Menimbang,bahwaalasan-alasanyangdiajukanolehPemohonKasasiJaksaPenuntutUmumpadapokoknyasebagaiberikut:

1.BahwatindakpidanakorupsidiIndonesiasudahmeluasdalammasyarakatdimanadaritahunketahuntindakpidanakorupsiberkembangterusbaikj
umlahasusyangterjadidanjumlahkerugiankeuanganNegara.Lebih-

lebihdarisegikaulitastindakpidanayangdilakukansemakinsistematismaupunlingkupnyayangsudahmemasukiseluruhaspekkehidupanmasyarakatMeningkatnyatindakpidanakorupsiyangtidakterkendaliakanmembawabencanayangtidaksajaterhadapkehidupanperekonomiannasionaltetapijugpadakehidupanberbangsadanbernegarapadaumumnyasehinggatindakpidanakorupsimerupakanpelanggaranterhadaphak-haksosialdanhak-hakekonomimasyarakat.

Dengandemikiantindakpidanakorupsimerupakanancamanseriusyangdapatmembahayakankelangsungandankesejahteraanbangsadannegarainisehingaperbuatankorupsiharusdiberantaskarenamenghancurkanpembangunansecaranasional.Untukitudalamupayapemberantasannyaharusdilaksanakansecaraoptimal,intensif,efektifdanberkesinambunganhinggamencapaisasaranyangmenimbulkandayatangkaldandampakjerabagiparapelakunyasekaligusmengupayakanpenembaliankerugianNegarayangditimbulkansebagaimanaInstruksiPresidenNomor:5Tahun2004tentangPercepatanPe
mberantasanTindakPidanaKorupsi.

2.BahwaPutusanPengadilanNegeriMagetanNo.201/Pid.B/2007/

PN.MGT.vangdikuatkanolehPutusanPengadilanTinggiSurabavaNomor:

20/PID/2008/PT.SBYtanggal18Pebruari2008,Dalampertimbangannyadisebutkan"bahwadalampasal18ayat(1)hurufbUUNo31tahun1999Direktori
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.74dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008permohonankasasibesertadenganalasan-alasannyatelahdiajukandalamtenggangwaktudandengancaramenurutundang-undang,olehkarenaitupermohonankasasitersebutformaldapatditerima;

Menimbang,bahwaputusanPengadilanTinggitersebuttelahdiberitahukankepadaTerdakwaIdanIImasing-masingpadatanggal27Februari2008danTerdakwaIdanIImengajukanpermohonankasasimasing-

masingpadatanggal6Maret2008dantanggal10Maret2008sertamemorikasasinyatelahditerimadikepaniteraanPengadilanNegeriMagetanpadatanggl10Maret2006dantanggal18Maret2008dengandemikianpermohonankasasibesertadenganalasan-alasannyatelahdiajukandalamtenggangwaktudandengancaramenurutundang-undang,olehkarenaitupermohonankasasitersebutformaldapatditerima;

Menimbang,bahwaalasan-alasanyangdiajukanolehPemohonKasasiJaksaPenuntutUmumpadapokoknyasebagaiberikut:

1.BahwatindakpidanakorupsidiIndonesiasudahmeluasdalammasyarakatdimanadaritahunketahuntindakpidanakorupsiberkembangterusbaikj
umlahasusyangterjadidanjumlahkerugiankeuanganNegara.Lebih-

lebihdarisegikaulitastindakpidanayangdilakukansemakinsistematismaupunlingkupnyayangsudahmemasukiseluruhaspekkehidupanmasyarakatMeningkatnyatindakpidanakorupsiyangtidakterkendaliakanmembawabencanayangtidaksajaterhadapkehidupanperekonomiannasionaltetapijugpadakehidupanberbangsadanbernegarapadaumumnyasehinggatindakpidanakorupsimerupakanpelanggaranterhadaphak-haksosialdanhak-hakekonomimasyarakat.

Dengandemikiantindakpidanakorupsimerupakanancamanseriusyangdapatmembahayakankelangsungandankesejahteraanbangsadannegarainisehingaperbuatankorupsiharusdiberantaskarenamenghancurkanpembangunansecaranasional.Untukitudalamupayapemberantasannyaharusdilaksanakansecaraoptimal,intensif,efektifdanberkesinambunganhinggamencapaisasaranyangmenimbulkandayatangkaldandampakjerabagiparapelakunyasekaligusmengupayakanpenembaliankerugianNegarayangditimbulkansebagaimanaInstruksiPresidenNomor:5Tahun2004tentangPercepatanPe
mberantasanTindakPidanaKorupsi.

2.BahwaPutusanPengadilanNegeriMagetanNo.201/Pid.B/2007/

PN.MGT.vangdikuatkanolehPutusanPengadilanTinggiSurabavaNomor:

20/PID/2008/PT.SBYtanggal18Pebruari2008,Dalampertimbangannyadisebutkan"bahwadalampasal18ayat(1)hurufbUUNo31tahun1999

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.75dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008sebagaimanatelahdiubahdenganUUNo.20tahun2001tentangperubahanatasUUNo.31tahun1999tentangpemberantasantindakpidanakorupsidisebutkanselainpidanatambahansebagaimanadimaksuddalamKitabUndang-undangHukumPidana,sebagaipidanatambahanadalahantaralaindisebutkandalamhurufbadalah"pembayaranuangpenggantiyangjumlahnyasebanyak-banyaknyasamadenganhartabendayangdiperolehdaritindakpidanaKorupsi".SelanjutnyadisebutkandalampertimbangannyabahwaselamapersidanganberlangsungtidakterungkapfaktabahwaTerdakwaIdanTerdakwaIIakibatprbuatanmelawanhukumsebagaimanatelahdinyatakanterbukti/terpenuhidalampembuktiantelahmengakibatkanTerdakwaIdanTerdakwaIImenikmatibertambahnyakekayaanatauhartabendamiliknyadalamjumlahtrtentu.DalampertimbanganselanjutnyaMajelisHakimPengadilanNegeriMagetanmenyebutkanbahwadengantidakterbuktiadanyauangyangdiperoleh/dinikmatiTerdakwaIdanTerdakwaII,makaolehkarenanyaberdasarpertimbangantersebutkepadaTerdakwaIdanTerdakwaI
Itidakakandijatuhkanpidanapembayaranuangpengganti.

3.BahwaberdasarkanfaktayangterungkapdipersidangansebagaimanajugatelahterungkapdalamputusanPengadilanNegeriMagetanNo.201/Pid.B/2007/PN.MGT,yangdikuatkanolehPutusanPengadilanTinggiSurabayaNomor:20/PID/2008/PT.SBYtanggal18Pebruari2008.

TerdakwaIdanTerdakwaIItelahterbuktimelakukantindakpidana"korupsisecarabersama-samayangdilakukansebagaiperbuatanberlanjut".

4.BahwasebagaimanatercantumdalampertimbanganputusanMajelisHakimPengadilanNegeriMagetanNo.2017Pid.B/2007/PN.MGT.vangdikuatkanolehPutusanPengadilanTinggiSurabavaNomor:20/PID/2008/PT.SBYtanggal18Pebruari2008.dijelaskanTerdakwaIdanTerdakwaIItelahmemenuhiunsurSebagaiorangyangmelakukan,menyuruhmelakukanatauturutsertamelakukan.

5.BahwaBerdasarkanpertimbangandiatasdandisampingitujugasesuaidenganSuratEdaranMahkamahAgungNo.1tahun2000tentangpemidanaanagarsetimpaldenganberatdansifatkejahatannya,makakamiPenuntutUmumKejaksaanNegeriMagetantidaksependapatden
ganpertimbanganjudecfactisepanjangberkaitandengantidakdijatuhkanpidnapembayaranuangpenggantiterhadapTerdakwaIdanTerdakwaII,

denganalasantidakmencerminkanadanyatujuanpemidanaan,baikditinjaudarisegiPreventif,Edukatif,KorektifmaupunRepresif.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.75dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008sebagaimanatelahdiubahdenganUUNo.20tahun2001tentangperubahanatasUUNo.31tahun1999tentangpemberantasantindakpidanakorupsidisebutkanselainpidanatambahansebagaimanadimaksuddalamKitabUndang-undangHukumPidana,sebagaipidanatambahanadalahantaralaindisebutkandalamhurufbadalah"pembayaranuangpenggantiyangjumlahnyasebanyak-banyaknyasamadenganhartabendayangdiperolehdaritindakpidanaKorupsi".SelanjutnyadisebutkandalampertimbangannyabahwaselamapersidanganberlangsungtidakterungkapfaktabahwaTerdakwaIdanTerdakwaIIakibatprbuatanmelawanhukumsebagaimanatelahdinyatakanterbukti/terpenuhidalampembuktiantelahmengakibatkanTerdakwaIdanTerdakwaIImenikmatibertambahnyakekayaanatauhartabendamiliknyadalamjumlahtrtentu.DalampertimbanganselanjutnyaMajelisHakimPengadilanNegeriMagetanmenyebutkanbahwadengantidakterbuktiadanyauangyangdiperoleh/dinikmatiTerdakwaIdanTerdakwaII,makaolehkarenanyaberdasarpertimbangantersebutkepadaTerdakwaIdanTerdakwaI
Itidakakandijatuhkanpidanapembayaranuangpengganti.

3.BahwaberdasarkanfaktayangterungkapdipersidangansebagaimanajugatelahterungkapdalamputusanPengadilanNegeriMagetanNo.201/Pid.B/2007/PN.MGT,yangdikuatkanolehPutusanPengadilanTinggiSurabayaNomor:20/PID/2008/PT.SBYtanggal18Pebruari2008.

TerdakwaIdanTerdakwaIItelahterbuktimelakukantindakpidana"korupsisecarabersama-samayangdilakukansebagaiperbuatanberlanjut".

4.BahwasebagaimanatercantumdalampertimbanganputusanMajelisHakimPengadilanNegeriMagetanNo.2017Pid.B/2007/PN.MGT.vangdikuatkanolehPutusanPengadilanTinggiSurabavaNomor:20/PID/2008/PT.SBYtanggal18Pebruari2008.dijelaskanTerdakwaIdanTerdakwaIItelahmemenuhiunsurSebagaiorangyangmelakukan,menyuruhmelakukanatauturutsertamelakukan.

5.BahwaBerdasarkanpertimbangandiatasdandisampingitujugasesuaidenganSuratEdaranMahkamahAgungNo.1tahun2000tentangpemidanaanagarsetimpaldenganberatdansifatkejahatannya,makakamiPenuntutUmumKejaksaanNegeriMagetantidaksependapatden
ganpertimbanganjudecfactisepanjangberkaitandengantidakdijatuhkanpidnapembayaranuangpenggantiterhadapTerdakwaIdanTerdakwaII,

denganalasantidakmencerminkanadanyatujuanpemidanaan,baikditinjaudarisegiPreventif,Edukatif,KorektifmaupunRepresif.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.76dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008

.SegiPreventif:

Darisegipreventif,tidakdijatuhkannyapidanapembayaranuangpenggantiterhadapTerdakwaIdanIItersebutbelumdapatdipakaisebagaialatuntukmencegahagarparatrdakwaataumasyarakatkhususnyamasyarakatMagetanataupelakutindakpidanakorupsinyalainnyatidakakanmelakukanperbuatansebagaimanayangelahdilakukanolehparaterdakwa,karenatidakdijatuhkannyapidana.pembayaranuangpenggantitersebuttidakmencerminkantujuandaripemidanaanitusendiri,akantetapidengandijatuhkannyapembayaranuangpenggantisebagaimanatuntutanPenuntutUmumtersebutdapatdijadikansuatuperingatanbagisiaapunjugadankhususnyabagiparaterdakwabahwatindakpidanakorupsiberakibatpadaadanyakerugianNegaradankarenaadanyakerugianNegaramakaplakunyaharusmengembalikankerugianNegaratersebutkepadaNegarasertaadanyatindakpidanakorupsitentunyaakanberimplikasipadaterganggunarodaperekonomianNegaradanrusaknyakepercayaanmasyarakatterhadapaparaturpemerintahsebagaipengembanamanatpe
nderitaanrakyat,sehinggadengandemikiandapatmenjadidayatangkaldanmempunyaiefekjeraterhadappelakukejahatantindakpidanakorupsilainnya,khususnyabagiparaterdakwakarenaperbuatanparaterdakwasendiriyangmerusaktatanandanmengganggusistemperekonomianantarapemerintahberangkutandenganmasyarakat.

.SegiEdukatif:

DariSegiedukatif,tidakakandijatuhkannyapidanapembayaranuangpenggantibelumdapatdipakaisebagaialatuntukmendidikparaterdakwaataumasyarakatpadaumumna.Masyarakatmenilaibahwadengandijatuhkannyapidanapembayaranuangpenggantitersebut,

dapatdijadikantolokukurbahwabilaterjadiperkarakorupsiyangmelibatkanuangNegarapadamasayangakandatang,apabilasuatusaatterjaditindakpidanasebagaimanadilakukanolehparaterdakwa,

makamasyarakatakanmenjadikancerminuntuktidakmenirutindakpidanakorupsisebagaimanayangdilakukanolehparaterdakwa.

Sebaliknyabilatidakdijatuhkanpidanauangpenggantimasyarakatakanmenilaibahwamelakukantindakpidanakorupsitidakperludantidakharusmegembalikanuangak
ibatperbuatanmelakukantindakpidanakorupsi.

.SegiKorektif:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.76dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008

.SegiPreventif:

Darisegipreventif,tidakdijatuhkannyapidanapembayaranuangpenggantiterhadapTerdakwaIdanIItersebutbelumdapatdipakaisebagaialatuntukmencegahagarparatrdakwaataumasyarakatkhususnyamasyarakatMagetanataupelakutindakpidanakorupsinyalainnyatidakakanmelakukanperbuatansebagaimanayangelahdilakukanolehparaterdakwa,karenatidakdijatuhkannyapidana.pembayaranuangpenggantitersebuttidakmencerminkantujuandaripemidanaanitusendiri,akantetapidengandijatuhkannyapembayaranuangpenggantisebagaimanatuntutanPenuntutUmumtersebutdapatdijadikansuatuperingatanbagisiaapunjugadankhususnyabagiparaterdakwabahwatindakpidanakorupsiberakibatpadaadanyakerugianNegaradankarenaadanyakerugianNegaramakaplakunyaharusmengembalikankerugianNegaratersebutkepadaNegarasertaadanyatindakpidanakorupsitentunyaakanberimplikasipadaterganggunarodaperekonomianNegaradanrusaknyakepercayaanmasyarakatterhadapaparaturpemerintahsebagaipengembanamanatpe
nderitaanrakyat,sehinggadengandemikiandapatmenjadidayatangkaldanmempunyaiefekjeraterhadappelakukejahatantindakpidanakorupsilainnya,khususnyabagiparaterdakwakarenaperbuatanparaterdakwasendiriyangmerusaktatanandanmengganggusistemperekonomianantarapemerintahberangkutandenganmasyarakat.

.SegiEdukatif:

DariSegiedukatif,tidakakandijatuhkannyapidanapembayaranuangpenggantibelumdapatdipakaisebagaialatuntukmendidikparaterdakwaataumasyarakatpadaumumna.Masyarakatmenilaibahwadengandijatuhkannyapidanapembayaranuangpenggantitersebut,

dapatdijadikantolokukurbahwabilaterjadiperkarakorupsiyangmelibatkanuangNegarapadamasayangakandatang,apabilasuatusaatterjaditindakpidanasebagaimanadilakukanolehparaterdakwa,

makamasyarakatakanmenjadikancerminuntuktidakmenirutindakpidanakorupsisebagaimanayangdilakukanolehparaterdakwa.

Sebaliknyabilatidakdijatuhkanpidanauangpenggantimasyarakatakanmenilaibahwamelakukantindakpidanakorupsitidakperludantidakharusmegembalikanuangak
ibatperbuatanmelakukantindakpidanakorupsi.

.SegiKorektif:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 76

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.77dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008-BahwaputusanyangdijatuhkanolehMajelisHakimberupatidakakandijatuhkanpidanapembayaranuangpenggantidirasabelummemadaidalammengorekituntutankamiyangmenuntutterhadapTerdakwaIIr.SAMSULHADI,MsidanTerdakwaIIGIMIN,BEdenganmenjatuhkanpidanadenganpidanatambahanuntukmembayaruangpenggantisebesarRp.7.511.174.449.89,-(tujuhmilyarlimaratussebelasjutaseratustujuhpuluhempatribuempatratusempatpuluhsembilanrupiahdelapanpuluhsembilansen)

secaratanggungrentengdenganparaterdakwalain(dalamberkasterpisah),denganketentuanjikaparaterdakwatidakmembayaruangpenggantipalinglamadalamwaktu1(satu)bulansesudahputusanpengadilanmemperolehkekuatanhukumtetap,makahartabendanyadapatdisitaolehJaksadandilelanguntukmencukupiuangpenggantitersebut.Dalamhalparaterdakwatidakmempunyaihartabendayangmencukupiuntukmembayaruangpengganti,makadigantidenganpidanapenjaramasing-masingselama2(dua)tahun.

-BahwasebagaimanatercantumdalampertimbanganputusanMajeli
sHakimPengadilanNegeriMagetanNo.2017Pid.B/20077PN.MGT,

vangdikuatkanolehPutusanPengadilanTinggiSurabavaNomor:20/PID/2008/PT.SBYtanggal18Pebruari2008.dijelaskanTerdakwaIdanTerdakwaIItelahmemenuhiunsursebagaiorangyangmelakukan,menyuruhmelakukanatauturutsertamelakukan,dengandemikianbiladikaitkandenganpertimbanganhukumMajelisHakimpadapoint1diatasdanmengingatperkaraatasnamaTerdakwaIdanTerdakwaIIelahdiajukansecaraterpisah(displit)denganberkasperkaralainatasnamaterdakwaDrsSalehMuljono,MMdanberkasperkaraatasnamaterdakwaLiauwInggarwati,terdakwaTeguhSetiaBudi,terdakwaSriWahyuni,makakamiselakuPenuntutUmumtidaksependapatdenganpertimbanganMajelisHakimberkaitandengantidakakandijatuhkannyapidanapembayaranuan

penggantikarenadisinipenjatuhanpembayaranuangpenggantisebagaimanadalamSuratTuntutansudahseharusnyadijatuhkankepadaTerdakwaIdanTrdakwaIIsecaratanggungrentengdenganparaterdakwalainnya(dalamberkasperkaraterpisah)karenaadaketerkaitanketerlibatanantaraTerdakwaIda
nTerdakwaIIdalamterjadinyakerugianNegaradalampengadaanproyekpembangunanGedungSrbagunadanDPRDtersebut.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.77dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008-BahwaputusanyangdijatuhkanolehMajelisHakimberupatidakakandijatuhkanpidanapembayaranuangpenggantidirasabelummemadaidalammengorekituntutankamiyangmenuntutterhadapTerdakwaIIr.SAMSULHADI,MsidanTerdakwaIIGIMIN,BEdenganmenjatuhkanpidanadenganpidanatambahanuntukmembayaruangpenggantisebesarRp.7.511.174.449.89,-(tujuhmilyarlimaratussebelasjutaseratustujuhpuluhempatribuempatratusempatpuluhsembilanrupiahdelapanpuluhsembilansen)

secaratanggungrentengdenganparaterdakwalain(dalamberkasterpisah),denganketentuanjikaparaterdakwatidakmembayaruangpenggantipalinglamadalamwaktu1(satu)bulansesudahputusanpengadilanmemperolehkekuatanhukumtetap,makahartabendanyadapatdisitaolehJaksadandilelanguntukmencukupiuangpenggantitersebut.Dalamhalparaterdakwatidakmempunyaihartabendayangmencukupiuntukmembayaruangpengganti,makadigantidenganpidanapenjaramasing-masingselama2(dua)tahun.

-BahwasebagaimanatercantumdalampertimbanganputusanMajeli
sHakimPengadilanNegeriMagetanNo.2017Pid.B/20077PN.MGT,

vangdikuatkanolehPutusanPengadilanTinggiSurabavaNomor:20/PID/2008/PT.SBYtanggal18Pebruari2008.dijelaskanTerdakwaIdanTerdakwaIItelahmemenuhiunsursebagaiorangyangmelakukan,menyuruhmelakukanatauturutsertamelakukan,dengandemikianbiladikaitkandenganpertimbanganhukumMajelisHakimpadapoint1diatasdanmengingatperkaraatasnamaTerdakwaIdanTerdakwaIIelahdiajukansecaraterpisah(displit)denganberkasperkaralainatasnamaterdakwaDrsSalehMuljono,MMdanberkasperkaraatasnamaterdakwaLiauwInggarwati,terdakwaTeguhSetiaBudi,terdakwaSriWahyuni,makakamiselakuPenuntutUmumtidaksependapatdenganpertimbanganMajelisHakimberkaitandengantidakakandijatuhkannyapidanapembayaranuan

penggantikarenadisinipenjatuhanpembayaranuangpenggantisebagaimanadalamSuratTuntutansudahseharusnyadijatuhkankepadaTerdakwaIdanTrdakwaIIsecaratanggungrentengdenganparaterdakwalainnya(dalamberkasperkaraterpisah)karenaadaketerkaitanketerlibatanantaraTerdakwaIda
nTerdakwaIIdalamterjadinyakerugianNegaradalampengadaanproyekpembangunanGedungSrbagunadanDPRDtersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.78dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008

.SegiRepresif:

-BahwaputusanyangdijatuhkanolehMajelisHakim,tidaksebandingdenganperbuatanparaterdakwayangtelahmelakukantindakpidanakorupsisecarabersama-samasehinggadapatmerusakkepercayaanterhadappemerintahdalammenjalankanpembangunandanberdampakpadaresahnyamasyarakatyangmenginginanpadaterciptanyapemerintahanyangbersihdanberwibawasebagaipengayomdanpelayanmasyarakat.MengingatpuladampakdariperbuatanterdakwayangmerugikanNegara,dimanahalinikarenaparaterdakwadalammelakukanperbuatannyatersebutselakuaparaturpemerintahsecaratidaklangsungdapatmengurangikeperayaaanmasyarakatpadapemerintah,mengingatdampakdariperbuatanparaterdakwayangdapatmenggangukepercayaaanpemerintahselakupenyelenggaraNegaradanresahnyamasyarakat,

makaputusantidakmenjatuhkanpidanapembayaranuangpenggantitersebutdiatastidakmembuatparaterdakwajeradandirasamasihkurangdalamrangapembinaanterhadapparaterdakwauntukmenjadianggotamasyarakatdenganharapank
hususnyabagiparapelakutindakpidanakorupsidiIndonesiadatidakmemilikidayacegahbagimasyarakatluas.

Berdasarkanuraian-uraiansebagaimanatersebutdiatasmakakamiberpendapatjudexfactidalamcaramengadiliperkarainitidakdilaksanakanmenurutketentuanUndangUndang.

Menimbang,bahwaalasan-alasanyangdiajukanolehPemohonKasasi/

TerdakwaIpadapokoknyasebagaiberikut:

1.BahwaputusanPengadilanTinggiJawaTimurdiSurabayatersebutterdapatkesalahanpenerapanhukumyangdilakukanolehMajelisHakimPengadilanTiggiJawaTimurdiSurabayadanhaltersebuttergolongputusanyangkurangpertimbanganhukumnya(onvoeldoendegemotiveert),sehinggaputusantersebutsudahsepatutnyadibatalkanolehMahkamahAgungRepublikIndonesiadiJakartadenganmemberikanpertimbanganhukumyanlebihadildantidakmemihak;

2.Bahwa,PertimbanganputusanPengadilanTinggiJawaTimurdiSurabayamenguatkanputusanPengadilanNegeriMagetan,samasekalisalahdalammenerapkanhukumyangberlaku,halinidisebabkanPengadilanTinggiJawaTimurdiSurabayasamasekalitidakm
empertimbangkanmemoriDirektori

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.78dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008

.SegiRepresif:

-BahwaputusanyangdijatuhkanolehMajelisHakim,tidaksebandingdenganperbuatanparaterdakwayangtelahmelakukantindakpidanakorupsisecarabersama-samasehinggadapatmerusakkepercayaanterhadappemerintahdalammenjalankanpembangunandanberdampakpadaresahnyamasyarakatyangmenginginanpadaterciptanyapemerintahanyangbersihdanberwibawasebagaipengayomdanpelayanmasyarakat.MengingatpuladampakdariperbuatanterdakwayangmerugikanNegara,dimanahalinikarenaparaterdakwadalammelakukanperbuatannyatersebutselakuaparaturpemerintahsecaratidaklangsungdapatmengurangikeperayaaanmasyarakatpadapemerintah,mengingatdampakdariperbuatanparaterdakwayangdapatmenggangukepercayaaanpemerintahselakupenyelenggaraNegaradanresahnyamasyarakat,

makaputusantidakmenjatuhkanpidanapembayaranuangpenggantitersebutdiatastidakmembuatparaterdakwajeradandirasamasihkurangdalamrangapembinaanterhadapparaterdakwauntukmenjadianggotamasyarakatdenganharapank
hususnyabagiparapelakutindakpidanakorupsidiIndonesiadatidakmemilikidayacegahbagimasyarakatluas.

Berdasarkanuraian-uraiansebagaimanatersebutdiatasmakakamiberpendapatjudexfactidalamcaramengadiliperkarainitidakdilaksanakanmenurutketentuanUndangUndang.

Menimbang,bahwaalasan-alasanyangdiajukanolehPemohonKasasi/

TerdakwaIpadapokoknyasebagaiberikut:

1.BahwaputusanPengadilanTinggiJawaTimurdiSurabayatersebutterdapatkesalahanpenerapanhukumyangdilakukanolehMajelisHakimPengadilanTiggiJawaTimurdiSurabayadanhaltersebuttergolongputusanyangkurangpertimbanganhukumnya(onvoeldoendegemotiveert),sehinggaputusantersebutsudahsepatutnyadibatalkanolehMahkamahAgungRepublikIndonesiadiJakartadenganmemberikanpertimbanganhukumyanlebihadildantidakmemihak;

2.Bahwa,PertimbanganputusanPengadilanTinggiJawaTimurdiSurabayamenguatkanputusanPengadilanNegeriMagetan,samasekalisalahdalammenerapkanhukumyangberlaku,halinidisebabkanPengadilanTinggiJawaTimurdiSurabayasamasekalitidakm
empertimbangkanmemori

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 78

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.79dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008bandingyangdiajukanolehTerdakwaI(SAMSULHADI)

Pembanding,/PemohonKasasi.

3.Bahwa,PemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaIkeberatandenganpertimbanganhukumMajelisPengadilanTinggiJawaTimurdiSurabayadanHakimPengadilanNegeriMagetanhalaman255s/d256mengenaiunsure"MelawanHukum"yangdinyatakandilanggarolehTerdakwaIyangintinyamenjelaskanmengenaibahwaTerdakwaImengetahuipembangunanproyekgedungserbagunadanpebangunangedungDPRDtahap1,11danIIItidakdikerjakanoiehCV.BUDIBERSAUDARAdanCV.BUDIKARYAMANDIRI,akantetapidikerjakanpihaklaindalamhaliniPT.SUBURSARANAMITRASEJATI,sehinggaolehkarenaMajelisHakimberkeyakinanbahwaTerdakwaI/Pembanding/PemohonkasasitelahmelanggarketentuanPasal9ayat(1)hurufbPasal30ayat(3)KeppresNo.18Tahun2000",karenapertimbanganhukumtersebutadalahTIDAKBENAR,PemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaItidakpernahtahumengenaisubkontrakyangdilakukanolehLIAUWENGGARWATIkepadapihaklain,danjugaperludijelaskanbahwaLIAUWENGGARWATIda
lammeng-subkontrakanproyektersebuttanpaijinterlebihdahuludenganTermohonKasasi/Pembanding/TerdakwaI,.sehinggapengsubkontrakantersebuthanyadiketahuiolehLIAUWENGGARWATIdenganrekanannya(PT.SUBURSARANAMITRA),karenaselamainisepengetahuanPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaIyangmengerjakanproyek-proyektersebuthanyalahCV.BUDIBERSAUDARA,danterlebihlagibahwamasalahyangberkenaandenganpengsubkontrakantersebutadalahbukankewenangandariPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaI(MohonperiksaketeranganketeranganTerdakwaIdanTerdakwaIIhal189,197,198(dalamputusanPengadilanNegeriMagetan).

Bahwa,selanjutnyadalamunsureiniMajelisHakimtelahmemberikanpertimbanganhukumnyahalaman257(dalamputusanPengadilanNegeriMagetan)yangintinyamenyatakanbahwapencairanuangtahapIsebesarRp.540.000.000.,-(limaratusempatpuluhjutarupiah)yangdiketahuiPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaIataslaporanTerdawaII(GIMIN)tanggal23September2003tanpadilengkapidengankelengkapanadministratif,dalammemberikanpertimbanganhukumn
yatersebutMajelisHakimPengadilanNegeriMagetandanyangdikuatkanolehPengadilanTinggiJawaTimurdiSuabayahanyabersandarpadasuratDirektori
Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.79dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008bandingyangdiajukanolehTerdakwaI(SAMSULHADI)

Pembanding,/PemohonKasasi.

3.Bahwa,PemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaIkeberatandenganpertimbanganhukumMajelisPengadilanTinggiJawaTimurdiSurabayadanHakimPengadilanNegeriMagetanhalaman255s/d256mengenaiunsure"MelawanHukum"yangdinyatakandilanggarolehTerdakwaIyangintinyamenjelaskanmengenaibahwaTerdakwaImengetahuipembangunanproyekgedungserbagunadanpebangunangedungDPRDtahap1,11danIIItidakdikerjakanoiehCV.BUDIBERSAUDARAdanCV.BUDIKARYAMANDIRI,akantetapidikerjakanpihaklaindalamhaliniPT.SUBURSARANAMITRASEJATI,sehinggaolehkarenaMajelisHakimberkeyakinanbahwaTerdakwaI/Pembanding/PemohonkasasitelahmelanggarketentuanPasal9ayat(1)hurufbPasal30ayat(3)KeppresNo.18Tahun2000",karenapertimbanganhukumtersebutadalahTIDAKBENAR,PemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaItidakpernahtahumengenaisubkontrakyangdilakukanolehLIAUWENGGARWATIkepadapihaklain,danjugaperludijelaskanbahwaLIAUWENGGARWATIda
lammeng-subkontrakanproyektersebuttanpaijinterlebihdahuludenganTermohonKasasi/Pembanding/TerdakwaI,.sehinggapengsubkontrakantersebuthanyadiketahuiolehLIAUWENGGARWATIdenganrekanannya(PT.SUBURSARANAMITRA),karenaselamainisepengetahuanPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaIyangmengerjakanproyek-proyektersebuthanyalahCV.BUDIBERSAUDARA,danterlebihlagibahwamasalahyangberkenaandenganpengsubkontrakantersebutadalahbukankewenangandariPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaI(MohonperiksaketeranganketeranganTerdakwaIdanTerdakwaIIhal189,197,198(dalamputusanPengadilanNegeriMagetan).

Bahwa,selanjutnyadalamunsureiniMajelisHakimtelahmemberikanpertimbanganhukumnyahalaman257(dalamputusanPengadilanNegeriMagetan)yangintinyamenyatakanbahwapencairanuangtahapIsebesarRp.540.000.000.,-(limaratusempatpuluhjutarupiah)yangdiketahuiPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaIataslaporanTerdawaII(GIMIN)tanggal23September2003tanpadilengkapidengankelengkapanadministratif,dalammemberikanpertimbanganhukumn
yatersebutMajelisHakimPengadilanNegeriMagetandanyangdikuatkanolehPengadilanTinggiJawaTimurdiSuabayahanyabersandarpadasurat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 79

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.80dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008dakwaandanTuntutanSdr.JaksaPenuntutUmumsematatanpamemberikanpenilaianterhadapketeranganSaksiAhliEMANUELSUJATMOKO,SH,MS.,yangtelahmemberikanketerangandibawahsumpahbahwaapabilapencairandanatanpadisertaikelengkapanfisiksebagaisyaratyangditentukandalaprosedurpencairan,makadapatdisimpulkandalampendapatnyajikadikaitkandenganketentuanPasal50KepMendagriNo.29Tahun2002yangbertanggungjawabadalahKepalaBagianKeuangansertapejabatyangmemberikandisposisipencairanyaituBupatiMagetandanSekrearisDaerahKab.Magetan(mohonperiksapledooiTerdakwaHal:48),sehinggadengandemikianyangbertanggungjawabterhadapkelengkapanadministrasitertanggalmundurtersebutadalahBupatiMagetandanSekretarsDaerahKab.MagetanBUKANPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaIsebagaibawahan;

Bahwa,Padapertimbanganhukumhalaman258(petikanpadaPutusanPengadilanNegeriMagetan)dandikuatkanolehPengadilanTinggiJawaTimurdiSurabayatelahmenyatakanyangintinyabahwaPemohonKasasi/Terdakwa
Itidakmenghentikanproyek-proyekdanselanjutnyamembuatnota-notadinasyangditujukankepadaBupatiMagetandanjugatelahmembuatdisposisi-disposisi,perludijelaskanbahwasecarakewenangan,memutuskantindakanhukumTataNegaraberdasarkanPasal14UUNo.22Tahun1999TentangPemerintahanDaerahadalahHakKepalaDaerahdalamhaliniadalahBupatibaikitumerupakanpersetujuanmaupunkeputusan.Berkaitandengankewenanganbergantungdarihubunganhukumhirarkikelembagaanapakahdelegasi,mandateataukahatribusi,danbilamanadikaitkandenganperkaraini,makaPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaIsebagaistaffataubawahantelahmembuatnotadinasataucatatankedinasan(disposisi-disposisi)tidaklahdapatdipersalahkantelahmelakukanperbuatanmelawanhukumkarenanota-notadinasaquohanyalahmerupakantelaatstaff/bawahanyangbisadiikutiatauditolakolehBupatidalamartibahwaperbuatannota-notadinasaquoharuslahterlebihdahulumendapatpersetujuandariatasanyangmempunyaikewenanganmemutusdalamhaliniBupatiKab.Magetan.

Demikianpulaapabilaterjadiadanyape
laksaananfisikpembangunangedungyangpadakenyataanyatidakmemenuhikriteriapengadaanbarangdanjasaelaluipenunjukanlangsungjugabukanmerupakantamggungjawabPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaI,karenapenunjukanlangsungterhadapCV-CVtersebuttelahsesuaidenganSertifikasikarenaDirektori
Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.80dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008dakwaandanTuntutanSdr.JaksaPenuntutUmumsematatanpamemberikanpenilaianterhadapketeranganSaksiAhliEMANUELSUJATMOKO,SH,MS.,yangtelahmemberikanketerangandibawahsumpahbahwaapabilapencairandanatanpadisertaikelengkapanfisiksebagaisyaratyangditentukandalaprosedurpencairan,makadapatdisimpulkandalampendapatnyajikadikaitkandenganketentuanPasal50KepMendagriNo.29Tahun2002yangbertanggungjawabadalahKepalaBagianKeuangansertapejabatyangmemberikandisposisipencairanyaituBupatiMagetandanSekrearisDaerahKab.Magetan(mohonperiksapledooiTerdakwaHal:48),sehinggadengandemikianyangbertanggungjawabterhadapkelengkapanadministrasitertanggalmundurtersebutadalahBupatiMagetandanSekretarsDaerahKab.MagetanBUKANPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaIsebagaibawahan;

Bahwa,Padapertimbanganhukumhalaman258(petikanpadaPutusanPengadilanNegeriMagetan)dandikuatkanolehPengadilanTinggiJawaTimurdiSurabayatelahmenyatakanyangintinyabahwaPemohonKasasi/Terdakwa
Itidakmenghentikanproyek-proyekdanselanjutnyamembuatnota-notadinasyangditujukankepadaBupatiMagetandanjugatelahmembuatdisposisi-disposisi,perludijelaskanbahwasecarakewenangan,memutuskantindakanhukumTataNegaraberdasarkanPasal14UUNo.22Tahun1999TentangPemerintahanDaerahadalahHakKepalaDaerahdalamhaliniadalahBupatibaikitumerupakanpersetujuanmaupunkeputusan.Berkaitandengankewenanganbergantungdarihubunganhukumhirarkikelembagaanapakahdelegasi,mandateataukahatribusi,danbilamanadikaitkandenganperkaraini,makaPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaIsebagaistaffataubawahantelahmembuatnotadinasataucatatankedinasan(disposisi-disposisi)tidaklahdapatdipersalahkantelahmelakukanperbuatanmelawanhukumkarenanota-notadinasaquohanyalahmerupakantelaatstaff/bawahanyangbisadiikutiatauditolakolehBupatidalamartibahwaperbuatannota-notadinasaquoharuslahterlebihdahulumendapatpersetujuandariatasanyangmempunyaikewenanganmemutusdalamhaliniBupatiKab.Magetan.

Demikianpulaapabilaterjadiadanyape
laksaananfisikpembangunangedungyangpadakenyataanyatidakmemenuhikriteriapengadaanbarangdanjasaelaluipenunjukanlangsungjugabukanmerupakantamggungjawabPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaI,karenapenunjukanlangsungterhadapCV-CVtersebuttelahsesuaidenganSertifikasikarena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 80

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.81dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008secaratekhnismempunyaireferensipekerjaan,mampudanmemenuhipersyaratanuntukpenunjukkanlangsung,sehinggapenunjukanlangsungtersebutdisetujuiolehBupatidanjugaapabilaterjadikesalahanpelaksanaanfisikmakayangbertanggungjawabterhdaphasilkerjaCV-CVtersebutadalahpanitiaPengadaanbukanlahPemohonKasasi/Pembanding/

TerdakwaI,sehinggaatasdasaritulahPemohonKasasi/Pembanding/

TerdakwaIMENOLAKpertimbanganhukumMajelisHakimPengadilanTinggiJawaTimurdiSurabayadanPengadilanNegeriMagetandalampertimbanganhukunyahalaman261(petikanputusanPengadilanNegeriMagetan)yangmenyatakan:"Menimbang,bahwakendatipunproyekpembangunangedungserbagunadangedungDPRDKabupatenMagetanTahapItelahdibuatdokumen-dokumenfiktif.........

(sebagaimanatersebutdalamNotaDinasTerdakwaI............)dalamkenyataanyaproyektersebuttidakmemenuhikriteriapengadaanbarangdanjasa.......dsrt".

Bahwa,PemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaIMENOLAKpertimbanganhukumMajelisHak
imPengadilanNegeriMagetantersebutyangdiperkuatolehPengadilanTinggiJawaTimurdiSurabay(mohonperiksaputusanPengadilanNegeriMagetan)halaman268yangintinyamenyatakanbahwa:

pemilihanrekananpelaksanaanuntukpembangunangedungserbaguna,gedungDPRDtahap1,11danIIIdilakukantanpatender/lelangmalainkandenganpenunjukkanlangsung,dansyarat-

syarattentangpenunjukkanlelangitupuntidakterpenuhi,sehinggahalinibertentangandenganPasal2ayat(1)KeppresNo.80Tahun2003,karenadalammemberikanpertimbanganhukumnyaaquoMajelisHakimPengadilanNegeriMagetantersebutyangdiperkuatolehPengadilanTinggiJawaTiurdiSurabayatidakdenganseksamamemperhatikankeseluruhanbuktiyangdiajukanolehPemohonKasasi/Pembanding/

TerdakwaIyakniSuratBuktiT-ldanT-2,PadahalbilamanaMajelisHakimmemperhatikankeseluruhanalatbuktitersebutakanditemukanfaktahukumyaiturencanapembangunanGORdangedungDRDKab.MagetantelahmelaluiprosespengumumanlelangNo.03/01/PAN/L/403.102/IX/2003padaKoranBHIRAWAterbitan9September2003danselanjutny
atelahditindaklanjutiolehPanitiapengadaanproyekpembangunanGORdanDPRDKab.Magetantahunanggaran2003denganpengumumanhasilpenelitianprakwalifikasiNo.03/04/PAN/L/403.102/IX/2003.,tanggal17SeptemberDirektori
Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.81dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008secaratekhnismempunyaireferensipekerjaan,mampudanmemenuhipersyaratanuntukpenunjukkanlangsung,sehinggapenunjukanlangsungtersebutdisetujuiolehBupatidanjugaapabilaterjadikesalahanpelaksanaanfisikmakayangbertanggungjawabterhdaphasilkerjaCV-CVtersebutadalahpanitiaPengadaanbukanlahPemohonKasasi/Pembanding/

TerdakwaI,sehinggaatasdasaritulahPemohonKasasi/Pembanding/

TerdakwaIMENOLAKpertimbanganhukumMajelisHakimPengadilanTinggiJawaTimurdiSurabayadanPengadilanNegeriMagetandalampertimbanganhukunyahalaman261(petikanputusanPengadilanNegeriMagetan)yangmenyatakan:"Menimbang,bahwakendatipunproyekpembangunangedungserbagunadangedungDPRDKabupatenMagetanTahapItelahdibuatdokumen-dokumenfiktif.........

(sebagaimanatersebutdalamNotaDinasTerdakwaI............)dalamkenyataanyaproyektersebuttidakmemenuhikriteriapengadaanbarangdanjasa.......dsrt".

Bahwa,PemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaIMENOLAKpertimbanganhukumMajelisHak
imPengadilanNegeriMagetantersebutyangdiperkuatolehPengadilanTinggiJawaTimurdiSurabay(mohonperiksaputusanPengadilanNegeriMagetan)halaman268yangintinyamenyatakanbahwa:

pemilihanrekananpelaksanaanuntukpembangunangedungserbaguna,gedungDPRDtahap1,11danIIIdilakukantanpatender/lelangmalainkandenganpenunjukkanlangsung,dansyarat-

syarattentangpenunjukkanlelangitupuntidakterpenuhi,sehinggahalinibertentangandenganPasal2ayat(1)KeppresNo.80Tahun2003,karenadalammemberikanpertimbanganhukumnyaaquoMajelisHakimPengadilanNegeriMagetantersebutyangdiperkuatolehPengadilanTinggiJawaTiurdiSurabayatidakdenganseksamamemperhatikankeseluruhanbuktiyangdiajukanolehPemohonKasasi/Pembanding/

TerdakwaIyakniSuratBuktiT-ldanT-2,PadahalbilamanaMajelisHakimmemperhatikankeseluruhanalatbuktitersebutakanditemukanfaktahukumyaiturencanapembangunanGORdangedungDRDKab.MagetantelahmelaluiprosespengumumanlelangNo.03/01/PAN/L/403.102/IX/2003padaKoranBHIRAWAterbitan9September2003danselanjutny
atelahditindaklanjutiolehPanitiapengadaanproyekpembangunanGORdanDPRDKab.Magetantahunanggaran2003denganpengumumanhasilpenelitianprakwalifikasiNo.03/04/PAN/L/403.102/IX/2003.,tanggal17September

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 81

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.82dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/20082003yangjugajugatelahdiumumkanpadaKoranBHIRAWA,yangmanahaltersebuttelahdibenarkanolehSaksiMAKSOEMselakuKetuaPanitiaPengadaanbarangdanjasaproyekGORdanDPRDKab.Magetandalamkesaksiannyadibawahsumpahpadapersidangan.

Bahwa,pertimbanganhukumMajelisHakimPengadilanNegeriMagetanhalaman269-270yangintinyamenyatakanbahwaMajelisHakimPengadilanNegeriMagetansependapatdenganPenasehatHUKUMterdakwaIyangdalampembelaanyaMenytakantentangketidakharusanpenggunaanStandarNasionalIndonesiadalamproyekpembangunangedungserbagunadanDPRDKab.Magetanmerupakanpertimbanganhukumyangkeliru,karenadalampembelaanyaTerdakwaItidakpernahmenyinggungmengenaiketidakharusanpenggunaanStandarNasionalIndonesia,]ustrusebaliknyaPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaIdalampembelaanyatelahMENOLAKmetodeperhitungankerugianNegarayangtelahdilakukanolehtimauditBPKPdanITSyangmenggunakanmetoeSNI,karenadalammelakukanaudittimBPKPdanITSmenggunakanmetodeSNIsebagaimanaketentu
anDirekturJendralCiptaKaryaNo.295/KPTS/CK/

1997.,tanggal1April1997,sedangkanproyekpem-bangunanGORdangedungDPRDaquobarudimulaitahun2002-2005sehinggaberdasarksnkeputusanMenteriPemukimandanPrasaranaWilayahNo.332/KPTS/M/

2002.,tanggal21Agustus2002yangmanadalampasal7ayat(1)

KeputusanmenteritersebutmenyatakanbahwadenganditetapkannyaKeputusanMenteriinimakaKeputusanDirekturJendralCiptaKaryaNo.295/KPTS/CK/1997.,tanggaI1April1997tentangPedomanTekhnisPembangunanBangunanGedungNegaratidakberlakulagi,sehinggapenggunaanSNIsebagaimetodeuntukperhitungankerugiandalamperkarainiadalahtidaksahkarenaperaturanyangdigunakansebagailandaanolehtimBPKPdanITSsudahkedaluarsadandinyatakantidakberlakulagi,dankarenanyatidakdapatdinyatakansebagaidasarperhitunganperkaraini,haliniselarasdenganpendapatSaksiAhliEMANUELSUJATMOKO,SH.,MS.

BerdasarkanuraiantersebutdiatasdapatdisimpulkanbahwaPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaItidaklahpatutdipersalahkantelahmemenuhiunsure"MelawanHukum"
,dikarenakansifatmelawanhukumdariperbuatanPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaItidakterpenuhi,makasecaramutatismuntandisunsur-unsuryangmengikutinyajugatidakterpenuhi,halmanadikarenakansifatmelawanhukummerupakanunsuryangmelekatpadasetiaprumusandelik,sehinggadengantidakDirektori
Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.82dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/20082003yangjugajugatelahdiumumkanpadaKoranBHIRAWA,yangmanahaltersebuttelahdibenarkanolehSaksiMAKSOEMselakuKetuaPanitiaPengadaanbarangdanjasaproyekGORdanDPRDKab.Magetandalamkesaksiannyadibawahsumpahpadapersidangan.

Bahwa,pertimbanganhukumMajelisHakimPengadilanNegeriMagetanhalaman269-270yangintinyamenyatakanbahwaMajelisHakimPengadilanNegeriMagetansependapatdenganPenasehatHUKUMterdakwaIyangdalampembelaanyaMenytakantentangketidakharusanpenggunaanStandarNasionalIndonesiadalamproyekpembangunangedungserbagunadanDPRDKab.Magetanmerupakanpertimbanganhukumyangkeliru,karenadalampembelaanyaTerdakwaItidakpernahmenyinggungmengenaiketidakharusanpenggunaanStandarNasionalIndonesia,]ustrusebaliknyaPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaIdalampembelaanyatelahMENOLAKmetodeperhitungankerugianNegarayangtelahdilakukanolehtimauditBPKPdanITSyangmenggunakanmetoeSNI,karenadalammelakukanaudittimBPKPdanITSmenggunakanmetodeSNIsebagaimanaketentu
anDirekturJendralCiptaKaryaNo.295/KPTS/CK/

1997.,tanggal1April1997,sedangkanproyekpem-bangunanGORdangedungDPRDaquobarudimulaitahun2002-2005sehinggaberdasarksnkeputusanMenteriPemukimandanPrasaranaWilayahNo.332/KPTS/M/

2002.,tanggal21Agustus2002yangmanadalampasal7ayat(1)

KeputusanmenteritersebutmenyatakanbahwadenganditetapkannyaKeputusanMenteriinimakaKeputusanDirekturJendralCiptaKaryaNo.295/KPTS/CK/1997.,tanggaI1April1997tentangPedomanTekhnisPembangunanBangunanGedungNegaratidakberlakulagi,sehinggapenggunaanSNIsebagaimetodeuntukperhitungankerugiandalamperkarainiadalahtidaksahkarenaperaturanyangdigunakansebagailandaanolehtimBPKPdanITSsudahkedaluarsadandinyatakantidakberlakulagi,dankarenanyatidakdapatdinyatakansebagaidasarperhitunganperkaraini,haliniselarasdenganpendapatSaksiAhliEMANUELSUJATMOKO,SH.,MS.

BerdasarkanuraiantersebutdiatasdapatdisimpulkanbahwaPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaItidaklahpatutdipersalahkantelahmemenuhiunsure"MelawanHukum"
,dikarenakansifatmelawanhukumdariperbuatanPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaItidakterpenuhi,makasecaramutatismuntandisunsur-unsuryangmengikutinyajugatidakterpenuhi,halmanadikarenakansifatmelawanhukummerupakanunsuryangmelekatpadasetiaprumusandelik,sehinggadengantidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 82

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.83dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008terpenuhinyaunsurmelawanhukum,makaunsur-unsuryangmengikutinyajugaharusdianggaptidakterpenuhi.NamundemikianPemohonKasasi/Pembanding/Terdakwa-1akanmenguraikanunsure-unsuryanglaindariPasal2ayat(1)UUNo.31TentangPemberantasanTindakPidanaKorupsisebagaimanatelahdiubahdenganUndang-UndangNo.20Tahun2001tentangperubahanatasUUNo.31Tahun1999TentangPemberantasanTindakPidanaKorupsi/o.Pasal55ayat(1)Ke-1KUHPJo.Pasal64ayat(1)KUHP.

4.Bahwa.terhadapunsurketigayakni"Melakukanperbuatanmemperkayadirisendiriatauoranglainatausuatukorporasi"telahdinyatakanterbuktiolehMajelisHakimPengadilanNegeriMagetanhalaman272-

273,dandi'perkuatolehPengadilanTinggiJawaTimurdiSurabaya,yangmanadalampertimbangannyaintinyamenyatakanbahwadengandilakukannyapenunjukanlangsungCV.BUDIBERSAUDARAdanCV.BUDIKARYAMANDIRIsebagaikonsultanpelaksanapembangunangedungserbagunatahap1,11danIIIadalahtidaksesuaidenganKeppresNo.18Tahun2000danKeppresNo.80Tahun2003tent
angpedomanpengadaanbarang/jasainstansipemerintahsertapetunjuktekhnisnya,makaPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaIdanTerdakwaII(GIMIN)telahmenyebabkan/menjadikankayaataubertambahnyahartaPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaIdanTerdakwaII(GIMIN)sendiriatauSaksiSRIWAHYUNI(CV.BUDIBERSAUDARA)danSaksiTEGUHSETYABUDI(CV.BUDIKARYAMANDIRI)yangdilakukansecara"MelawanHukum"

PemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaItidaksependapatdenganpertimbanganhukumtersebut,halmanadikarenakansebagaimanatelahdiuraikan^PemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaIpadamemoribandingnyayaituunsurekeduaPasalinidiatasbahwaberdasarkanfaktapenunjukanterhadappelaksanaanproyekpembangunanGRdangedungDPRDKab.MagetanadalahtidaklangsungkarenatelahmelaluiprosespengumumanlelangNo.03/01/PAN/L/403.102/IX/2003padaKoranBHIRAWA,terbitan9September2003danselanjutnyatelahditindaklanjutiolehpanitiapengadaanproyekpembangunanGORdanDPRDKab.Magetantahunanggaran2003denganpengumumanhasil,penelitianprakwalifikasiNo.03/04/PAN/L/403.10
2/IX/2003.,tanggal17September2003yangjugatelahdiumumkanpadaKoranBHIRAWA,YANGMANAHALTERSEBUTTELAHDIBENARKANOLEHSaksiMAKSOEMselakuKetuaPanitiaPengadaanbarangdanjasaproyekGORdangedungDPRDKab.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.83dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008terpenuhinyaunsurmelawanhukum,makaunsur-unsuryangmengikutinyajugaharusdianggaptidakterpenuhi.NamundemikianPemohonKasasi/Pembanding/Terdakwa-1akanmenguraikanunsure-unsuryanglaindariPasal2ayat(1)UUNo.31TentangPemberantasanTindakPidanaKorupsisebagaimanatelahdiubahdenganUndang-UndangNo.20Tahun2001tentangperubahanatasUUNo.31Tahun1999TentangPemberantasanTindakPidanaKorupsi/o.Pasal55ayat(1)Ke-1KUHPJo.Pasal64ayat(1)KUHP.

4.Bahwa.terhadapunsurketigayakni"Melakukanperbuatanmemperkayadirisendiriatauoranglainatausuatukorporasi"telahdinyatakanterbuktiolehMajelisHakimPengadilanNegeriMagetanhalaman272-

273,dandi'perkuatolehPengadilanTinggiJawaTimurdiSurabaya,yangmanadalampertimbangannyaintinyamenyatakanbahwadengandilakukannyapenunjukanlangsungCV.BUDIBERSAUDARAdanCV.BUDIKARYAMANDIRIsebagaikonsultanpelaksanapembangunangedungserbagunatahap1,11danIIIadalahtidaksesuaidenganKeppresNo.18Tahun2000danKeppresNo.80Tahun2003tent
angpedomanpengadaanbarang/jasainstansipemerintahsertapetunjuktekhnisnya,makaPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaIdanTerdakwaII(GIMIN)telahmenyebabkan/menjadikankayaataubertambahnyahartaPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaIdanTerdakwaII(GIMIN)sendiriatauSaksiSRIWAHYUNI(CV.BUDIBERSAUDARA)danSaksiTEGUHSETYABUDI(CV.BUDIKARYAMANDIRI)yangdilakukansecara"MelawanHukum"

PemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaItidaksependapatdenganpertimbanganhukumtersebut,halmanadikarenakansebagaimanatelahdiuraikan^PemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaIpadamemoribandingnyayaituunsurekeduaPasalinidiatasbahwaberdasarkanfaktapenunjukanterhadappelaksanaanproyekpembangunanGRdangedungDPRDKab.MagetanadalahtidaklangsungkarenatelahmelaluiprosespengumumanlelangNo.03/01/PAN/L/403.102/IX/2003padaKoranBHIRAWA,terbitan9September2003danselanjutnyatelahditindaklanjutiolehpanitiapengadaanproyekpembangunanGORdanDPRDKab.Magetantahunanggaran2003denganpengumumanhasil,penelitianprakwalifikasiNo.03/04/PAN/L/403.10
2/IX/2003.,tanggal17September2003yangjugatelahdiumumkanpadaKoranBHIRAWA,YANGMANAHALTERSEBUTTELAHDIBENARKANOLEHSaksiMAKSOEMselakuKetuaPanitiaPengadaanbarangdanjasaproyekGORdangedungDPRDKab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 83

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.84dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008Magetandalamkesaksiannyadibawahsumpahpadapersidangan.Andaikanbenar-quadnon-telahterjadipenunjukanlangsungterhadapCV-CVtersebut,haltersebuttidakadakaitannyasamasekalidenganPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaI,karenadisposisi-disposisiuntukpenunjukkanaquoharuslahterlebihdahulumendapatpersetujuandariatasanPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaI(BupatiMagetan),

sehinggasebagaistaff/bawahanadalahtidakmungkinbertindaksendiritanpaadapersetujuanatauperintahdariatasan,olehkarenanyaPemohonKasasi/Pembanding/Terdakwa1tidakpatutdipersalahkanterhadappenunjukanlangsungtersebut,karenahakdanwewenangpenunjukanlangsungaquoadapadaBupatiMagetan.

DanselanjutnyaperluPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaIjelaskanlagibahwasanyaCV-CVtersebuttelahsesuaidengansertifikasikarenasecaratekhnismempunyaireferensipekerjaan,mampudanmemenuhipersyaratanuntukpenunjukanlangsung,sehinggapenunjukanlangsungtersebuttelahdisetujuiolehBupatidanjugaapabilater
jadikesalahanpelaksanaanfisikmakayangbertanggungjawaterhadaphasilkerjaCV-CVtersebutadalahPanitiaPengadaanbukanlahPemohonKasasi/

Pembanding/TerdakwaIdanjugamengenaitemuanauditBPKPtentangmarkupkoefisiendanhargabarang/jasaterhadapCV.BUDIBERSAUDARAdanCV.BUDIKARYAMANDIRIbukanmerupakantanggungjawabPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaI,halmanakarenayangbertanggungjawabterhadapklarifikasiterhadapproyek-proyekaquoadalahPanitiaPengadaanbarang/jasa,sehinggaatasdasaritulahunsur"Melakukanperbuatanmemperkayadirisendiriatauoranglainatausuatukorporasi"tidakterpenuhi;

5.Bahwa,PemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaIMENOLAKpertimbanganhukumMajelisHakimPengadilanNegeriMagetanyangdiperkuatolehPengadilanTinggiJawaTimurdiSurabayapadaunsr"YangdapatmerugikankeuanganNegaraatauperekonomianNegara"padahalamanyangmenyatakan"MerugikankeuanganNegaraatauperekonomianNegaramenunjukkanbahwatindakpidanakorupsicukupdengandipenuhinyaunsur-unsurperbuatanyangdilakukanbukandengantimbulnyaakibat"d
aripertimbanganhukumtersebutPemohonKasasi/Pembanding/Terdakwa1berpendapatbahwasebagaimanatelahdiuraikandiatastentangunsur-unsurPasalinisebagaimanapertimbanganhukumMajelisHakiminiadalahtidakadasatupununsur-unsurperbuatanyangdilakukanPemohonKasasi/

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.84dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008Magetandalamkesaksiannyadibawahsumpahpadapersidangan.Andaikanbenar-quadnon-telahterjadipenunjukanlangsungterhadapCV-CVtersebut,haltersebuttidakadakaitannyasamasekalidenganPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaI,karenadisposisi-disposisiuntukpenunjukkanaquoharuslahterlebihdahulumendapatpersetujuandariatasanPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaI(BupatiMagetan),

sehinggasebagaistaff/bawahanadalahtidakmungkinbertindaksendiritanpaadapersetujuanatauperintahdariatasan,olehkarenanyaPemohonKasasi/Pembanding/Terdakwa1tidakpatutdipersalahkanterhadappenunjukanlangsungtersebut,karenahakdanwewenangpenunjukanlangsungaquoadapadaBupatiMagetan.

DanselanjutnyaperluPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaIjelaskanlagibahwasanyaCV-CVtersebuttelahsesuaidengansertifikasikarenasecaratekhnismempunyaireferensipekerjaan,mampudanmemenuhipersyaratanuntukpenunjukanlangsung,sehinggapenunjukanlangsungtersebuttelahdisetujuiolehBupatidanjugaapabilater
jadikesalahanpelaksanaanfisikmakayangbertanggungjawaterhadaphasilkerjaCV-CVtersebutadalahPanitiaPengadaanbukanlahPemohonKasasi/

Pembanding/TerdakwaIdanjugamengenaitemuanauditBPKPtentangmarkupkoefisiendanhargabarang/jasaterhadapCV.BUDIBERSAUDARAdanCV.BUDIKARYAMANDIRIbukanmerupakantanggungjawabPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaI,halmanakarenayangbertanggungjawabterhadapklarifikasiterhadapproyek-proyekaquoadalahPanitiaPengadaanbarang/jasa,sehinggaatasdasaritulahunsur"Melakukanperbuatanmemperkayadirisendiriatauoranglainatausuatukorporasi"tidakterpenuhi;

5.Bahwa,PemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaIMENOLAKpertimbanganhukumMajelisHakimPengadilanNegeriMagetanyangdiperkuatolehPengadilanTinggiJawaTimurdiSurabayapadaunsr"YangdapatmerugikankeuanganNegaraatauperekonomianNegara"padahalamanyangmenyatakan"MerugikankeuanganNegaraatauperekonomianNegaramenunjukkanbahwatindakpidanakorupsicukupdengandipenuhinyaunsur-unsurperbuatanyangdilakukanbukandengantimbulnyaakibat"d
aripertimbanganhukumtersebutPemohonKasasi/Pembanding/Terdakwa1berpendapatbahwasebagaimanatelahdiuraikandiatastentangunsur-unsurPasalinisebagaimanapertimbanganhukumMajelisHakiminiadalahtidakadasatupununsur-unsurperbuatanyangdilakukanPemohonKasasi/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 84

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.85dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008Pembanding/TerdakwaIyangmemenuhiunsurdariPasal2ayat(1)UUNo.31Tahun1999TentangPemberantasanTindakPidanaKorupsi,

sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-UndangNo.20Tahun2001tentangperubahanatasUUNo.31Tahun1999TentangPemberantasanTindakPidanaKorupsi,sehinggasecarahukumtidakadaakibatyangditimbulkanolehPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaI,danterlebihlagiProyekpembangunanGORdangedungDPRDKab.Magetansaatinisudahtidakadamasalah.

DanselanjutnyamasihterhadapunsuriniMajelisHakimPengadilanNegeriMagetandalampertimbanganhukumnyahalaman278yangintinyamenyatakanbhwalaporanauditkeuanganolehBPKPberdasarkanDirekturJendralCiptaKaryaNo.295/KPTS/CK/1997.,tanggal1April1997disertaidenganperaturanyangbarukeputusanMenteriPemukimandanPrasaranaWilayahNo.332/KPTS/M/2002,tanggal21Agustus2002olehkarenanyalaporanaudittersebutadalahsah,PemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaItidaksependapatdenganpertimbanganhukumtersebut,halmanadikarenakankeputusanM
enteriPemukimandanPrasaranaWilayahNo.332/KPTS/M/2002.,tanggal21Agustus2002tidakpernahdipakaisebagaiacuanolehBPKPdanITSdalammenentukanperhitungankerugian,karenaberdasarkanfaktametodeperhitungankerugianmenggunakanmetodeSNIbukanmcnggunakanmetodeBOWsebagaimanadimaksuddalamkeputusankeutusanMenteriPemukimandanPrasaranaWilayahNo.332/KPTS/M/2002.,tanggaI21Agustus2002yangmanadalamPasal7ayat(1)KepmentersebutmenyatakanbahwadenganditetapkannyaKeputusanMenteriinimakakeputusanDirekturJendrafCiptaKaryaNo.295/KPTS/CK/1997.,tanggal1April1997tentangPedomanTekhnisPembangunanBangunanGedungNegaratidakberlakuJagi,sehinggapenggunaanSNIsebagaimetodeuntukperhitungankerugiandalamperkarainiadalahtidaksahkarenaperaturanyangdigunakansebagailandaanolehTimBPKPdanITSsudahkadaluarsadandinyatakantidakberlakuIagi,dankarenanyatidakdapatdijadikansebagaidasarperhitungandalamperkaraini,haliniselarasdenganpendapatSaksiAhliEMANUELSUJATMOKO,SH.,MS.

6.Bahwa,PemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaIM
ENOLAKpertimbanganhukumMajelisHakimPengadilanNegeriMagetanyangdiperkuatolehPengadilanTinggiJawaTimurdiSurabayamengenaunsur"Sebagaiorangyangmelakukan,menyuruhmelakukanatauturutmelakukanDirektori
Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.85dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008Pembanding/TerdakwaIyangmemenuhiunsurdariPasal2ayat(1)UUNo.31Tahun1999TentangPemberantasanTindakPidanaKorupsi,

sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-UndangNo.20Tahun2001tentangperubahanatasUUNo.31Tahun1999TentangPemberantasanTindakPidanaKorupsi,sehinggasecarahukumtidakadaakibatyangditimbulkanolehPemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaI,danterlebihlagiProyekpembangunanGORdangedungDPRDKab.Magetansaatinisudahtidakadamasalah.

DanselanjutnyamasihterhadapunsuriniMajelisHakimPengadilanNegeriMagetandalampertimbanganhukumnyahalaman278yangintinyamenyatakanbhwalaporanauditkeuanganolehBPKPberdasarkanDirekturJendralCiptaKaryaNo.295/KPTS/CK/1997.,tanggal1April1997disertaidenganperaturanyangbarukeputusanMenteriPemukimandanPrasaranaWilayahNo.332/KPTS/M/2002,tanggal21Agustus2002olehkarenanyalaporanaudittersebutadalahsah,PemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaItidaksependapatdenganpertimbanganhukumtersebut,halmanadikarenakankeputusanM
enteriPemukimandanPrasaranaWilayahNo.332/KPTS/M/2002.,tanggal21Agustus2002tidakpernahdipakaisebagaiacuanolehBPKPdanITSdalammenentukanperhitungankerugian,karenaberdasarkanfaktametodeperhitungankerugianmenggunakanmetodeSNIbukanmcnggunakanmetodeBOWsebagaimanadimaksuddalamkeputusankeutusanMenteriPemukimandanPrasaranaWilayahNo.332/KPTS/M/2002.,tanggaI21Agustus2002yangmanadalamPasal7ayat(1)KepmentersebutmenyatakanbahwadenganditetapkannyaKeputusanMenteriinimakakeputusanDirekturJendrafCiptaKaryaNo.295/KPTS/CK/1997.,tanggal1April1997tentangPedomanTekhnisPembangunanBangunanGedungNegaratidakberlakuJagi,sehinggapenggunaanSNIsebagaimetodeuntukperhitungankerugiandalamperkarainiadalahtidaksahkarenaperaturanyangdigunakansebagailandaanolehTimBPKPdanITSsudahkadaluarsadandinyatakantidakberlakuIagi,dankarenanyatidakdapatdijadikansebagaidasarperhitungandalamperkaraini,haliniselarasdenganpendapatSaksiAhliEMANUELSUJATMOKO,SH.,MS.

6.Bahwa,PemohonKasasi/Pembanding/TerdakwaIM
ENOLAKpertimbanganhukumMajelisHakimPengadilanNegeriMagetanyangdiperkuatolehPengadilanTinggiJawaTimurdiSurabayamengenaunsur"Sebagaiorangyangmelakukan,menyuruhmelakukanatauturutmelakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 85

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.86dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008perbuatan"SebagaimanaPasal55ayat(l)ke-1KUHPdanunsur"PerbuatanBerlanjut"

Menimbang,bahwaalasan-alasanyangdiajukanolehPemohonKasasi/

TerdakwaIIpadapokoknyasebagaiberikut:

I.MEMORIKASASIATASPUTUSANSELA,PERKARANo.

201/Pid.B/2007/PN.Mgt.TANGGAL2AGUSTUS20071.BahwamohonapayangtermuatdalameksepsiyangdiajukanolehPenasehatHukumpadatanggal25Juli2007danMemoriBandingtanggal21Januari2008diangapterulangkembalidalamMemoriKasasiini.

2.MajelisHakimPengadilanNegeriMagetan,telahsalahdalammenerapkanhukumnyabahwaseharusnyaperubahansuratdakwaantidakdapatdilakukanpadasaatpersidangan.

a.BahwaSebagaimanatelahtertuangdalameksepsiPenasehathukum,dalamsuratdakwaanaquopadahalaman1,terhadapdiriTerdakwaI(Ir.SamsulHadiMsi.,)tertulisumur/TanggalLahir:58tahun715Oktober1949.SedangkandalampemeriksaanidentitasdiriTerdakwayangditanyakanolehMajelisHakimtanggallahirTerdakwaIr.SamsulHadi,Msi.,yangbenaradalahtanggal5Oktober1949.Kemud
ianatasketidakcocokaniniPenuntutUmumdimukapersidanganmengajukanperubahanatasapayangtertulisdalansuratdakwaandenganmelakukapencoretandanpengubahansesuaiketeranganTerdakwaI;

b.PenasehathukumParaTerdakwatidaksependapatdenganpertimbanganHukumMajelisHakimPemeriksaPN.Magetandalamputusanselaatasperkarano.201/Pid.B/2007Pn.Mgt,tanggal12Agustus2007,yangmenolakeksepsiPenasehatHukumParaTerdakwa,denganalasaneksepsitentangketidakcermatansuratdakwaanJaksaPenuntutUmumdalammenyebutkanidentitas(tanggallahir)paraterdakwa,bahwakesalahansuratdakwaandalammenyebutkantanggallahirTerdakwaI,hanyalahkesalahanpengetikansemata(clericalerror)dantelahdiperbaikidipersidanganolehJaksaPenuntutUmum(hal11,salinanputusanselaperkaraaquo),adalahtidakbenarkarenatidakberdasarkanhukum;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.86dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008perbuatan"SebagaimanaPasal55ayat(l)ke-1KUHPdanunsur"PerbuatanBerlanjut"

Menimbang,bahwaalasan-alasanyangdiajukanolehPemohonKasasi/

TerdakwaIIpadapokoknyasebagaiberikut:

I.MEMORIKASASIATASPUTUSANSELA,PERKARANo.

201/Pid.B/2007/PN.Mgt.TANGGAL2AGUSTUS20071.BahwamohonapayangtermuatdalameksepsiyangdiajukanolehPenasehatHukumpadatanggal25Juli2007danMemoriBandingtanggal21Januari2008diangapterulangkembalidalamMemoriKasasiini.

2.MajelisHakimPengadilanNegeriMagetan,telahsalahdalammenerapkanhukumnyabahwaseharusnyaperubahansuratdakwaantidakdapatdilakukanpadasaatpersidangan.

a.BahwaSebagaimanatelahtertuangdalameksepsiPenasehathukum,dalamsuratdakwaanaquopadahalaman1,terhadapdiriTerdakwaI(Ir.SamsulHadiMsi.,)tertulisumur/TanggalLahir:58tahun715Oktober1949.SedangkandalampemeriksaanidentitasdiriTerdakwayangditanyakanolehMajelisHakimtanggallahirTerdakwaIr.SamsulHadi,Msi.,yangbenaradalahtanggal5Oktober1949.Kemud
ianatasketidakcocokaniniPenuntutUmumdimukapersidanganmengajukanperubahanatasapayangtertulisdalansuratdakwaandenganmelakukapencoretandanpengubahansesuaiketeranganTerdakwaI;

b.PenasehathukumParaTerdakwatidaksependapatdenganpertimbanganHukumMajelisHakimPemeriksaPN.Magetandalamputusanselaatasperkarano.201/Pid.B/2007Pn.Mgt,tanggal12Agustus2007,yangmenolakeksepsiPenasehatHukumParaTerdakwa,denganalasaneksepsitentangketidakcermatansuratdakwaanJaksaPenuntutUmumdalammenyebutkanidentitas(tanggallahir)paraterdakwa,bahwakesalahansuratdakwaandalammenyebutkantanggallahirTerdakwaI,hanyalahkesalahanpengetikansemata(clericalerror)dantelahdiperbaikidipersidanganolehJaksaPenuntutUmum(hal11,salinanputusanselaperkaraaquo),adalahtidakbenarkarenatidakberdasarkanhukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 86

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.87dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008c.Bahwasebagaimanarumusannormapasal143ayat(2)hurufaKUHAPyangmenyebutkan:"PenuntutUmummembuatsuratdakwaanyangdiberitanggaldanditandatanganisertaberisi:

a)namalengkap,tempatlahir,umuratautanggallahir,jeniskelamin,kebangsaan,tempattinggal,agamadanpekerjaantersangka.Dihubungkandenganrumusannormapasal144ayat(2)KUHAPyangmenyebutkan:"Pengubahansuratdakwaantersebutdapatdilakukanhanyasatukaliselambat-lambatnyatujuhharisebelumsidangdimulai."MakapengubahandanatauperbaikanyangdilakukanolehPenuntutUmumdimukapersidangan,walaupunacaranyaadalahpembacaansuratdakwaanadalah-tidaksahdanmelanggarketentuanpasal144ayat(2)

KUHAP,DengandemikianPertimbanganMajelisaquojelas-jelasbertentangandenganketentuanperundanganyangberlaku;

3.BahwaPenasehatHukumParaTerdakwajugatidaksependapatdenganpertimbanganhukumMajelisHakimPemeriksaPN.Magetandalamputusanselaatasperkarano.201/Pid.B/2007Pn.Mgt,tanggal12Agustus2007,yangmenolakeksepsiPena
sehatHukumParaTerdakwatentangperbaikandanataupengubahansuratdakwaanaquoolehPenuntutUmumdimukapersidangantnggal18Juli2007,

hal16angka(2),padakolomuraian,angka(1),darikata-kataPembangunanGdSerbaguna,kataserbagunadicoretdandigantikata-kataDPRD,denganmengambilalihargumentasiPenuntutUmumdalampertimbanganhukumnyabahwaperbaikandanataupengubahanyangdilakukanolehPenuntutUmumdalah'ralat'danbukanperbaikan,sehinggabukanlahhalyangprinsipildanmengubahsubstansisuratdakwaandantidakmerugikankepentinganTerdakwadidalammempersiapkanpembelannantinya;

Bahwapertimbanganmajelishakimdalamputusanselaaquojelas-

jelasadalahkelirudanbertentangandenganhukum.Karenaditinjaudarikamusbahasaindonesiakarangandanterbitanmanapunjuga,

kata-kataserbagunadankata-kataDPRDadalah2(dua)katayangberbedabentuk,maksud,maknadankenyataannya.Sehingga'ralat'yangdilakukanolehPenuntutUmumatassuratdakwaandimukapersidangantanggal18Juli2007,jelasmerupakanpengubahansuratdakwaansebagaimanadimaksuddal
ampasal144ayat(1)KUHAPdanbukanlahsekedarralatakibatkesalahanpengetikanbelaka.SehinggaDirektori
Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.87dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008c.Bahwasebagaimanarumusannormapasal143ayat(2)hurufaKUHAPyangmenyebutkan:"PenuntutUmummembuatsuratdakwaanyangdiberitanggaldanditandatanganisertaberisi:

a)namalengkap,tempatlahir,umuratautanggallahir,jeniskelamin,kebangsaan,tempattinggal,agamadanpekerjaantersangka.Dihubungkandenganrumusannormapasal144ayat(2)KUHAPyangmenyebutkan:"Pengubahansuratdakwaantersebutdapatdilakukanhanyasatukaliselambat-lambatnyatujuhharisebelumsidangdimulai."MakapengubahandanatauperbaikanyangdilakukanolehPenuntutUmumdimukapersidangan,walaupunacaranyaadalahpembacaansuratdakwaanadalah-tidaksahdanmelanggarketentuanpasal144ayat(2)

KUHAP,DengandemikianPertimbanganMajelisaquojelas-jelasbertentangandenganketentuanperundanganyangberlaku;

3.BahwaPenasehatHukumParaTerdakwajugatidaksependapatdenganpertimbanganhukumMajelisHakimPemeriksaPN.Magetandalamputusanselaatasperkarano.201/Pid.B/2007Pn.Mgt,tanggal12Agustus2007,yangmenolakeksepsiPena
sehatHukumParaTerdakwatentangperbaikandanataupengubahansuratdakwaanaquoolehPenuntutUmumdimukapersidangantnggal18Juli2007,

hal16angka(2),padakolomuraian,angka(1),darikata-kataPembangunanGdSerbaguna,kataserbagunadicoretdandigantikata-kataDPRD,denganmengambilalihargumentasiPenuntutUmumdalampertimbanganhukumnyabahwaperbaikandanataupengubahanyangdilakukanolehPenuntutUmumdalah'ralat'danbukanperbaikan,sehinggabukanlahhalyangprinsipildanmengubahsubstansisuratdakwaandantidakmerugikankepentinganTerdakwadidalammempersiapkanpembelannantinya;

Bahwapertimbanganmajelishakimdalamputusanselaaquojelas-

jelasadalahkelirudanbertentangandenganhukum.Karenaditinjaudarikamusbahasaindonesiakarangandanterbitanmanapunjuga,

kata-kataserbagunadankata-kataDPRDadalah2(dua)katayangberbedabentuk,maksud,maknadankenyataannya.Sehingga'ralat'yangdilakukanolehPenuntutUmumatassuratdakwaandimukapersidangantanggal18Juli2007,jelasmerupakanpengubahansuratdakwaansebagaimanadimaksuddal
ampasal144ayat(1)KUHAPdanbukanlahsekedarralatakibatkesalahanpengetikanbelaka.Sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 87

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.88dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008pengubahan(jikabukanmerupakanperbaikan-quodnon)yangdilakukanolehPenuntutUmumdimukapersidanganpadaacarapembacaansuratdakwaanaquojelas-jelasmelanggarketentuanpasal144ayat(2)KUHAP;

Demikianjugaperbaikandanataupengubahanyangsamapersisdilakukanpadahal17paragraf2darikata-kataserbagunamenjadikata-kataDPRD,sertapengubahanpadaparagrafberikutnyapadahalyangsama(hal17),dimanakata-kataDPRD,dicoretdandiubahmenjadikata-kataserbagunadanDPRD,jelasmerupakanpelanggaranatasnormapasal144ayat(1)danayat(2)KUHAP;

BahwaterhadapperbaikantersebutpenasehathukumParaTerdakwatelahmengajukankeberatandimukapersidangandanolehkarenannyasegalaperbaiknyangdilakukanpadasaatpersidanganharusdianggaptidaksah,dantidakdapatdijadikandasardalampemeriksaanpersidanganperkarainiselanjutnyaBerdasarkanuraiantersebutpoint2dan3diatas,sertadihubungankandenganpersyaratanyangbersifatlimitatifdarirumusannormapasal143ayat(2)hurufbjo.pasal143ayat(3),jo.Pasal1
44ayat(1)danayat(2)KUHAP,makamohonagarsuratdakwaanPenuntutUmumNo.Reg.PDS-01/Mgtan/05/2007yangtelahdibacakandimukapersidanganPengadilanNegeriMagetanpadahariRabutanggal18Juli2007dinyatakantidaksahdanbataldemihukum;

4.BahwaPenasehatHukumParaTerdakwatidaksependapatdenganpertimbanganhukumMajelisHakimPemeriksaPN.Magetandalamputusanselaatasperkarano.201/Pid.B/2007Pn.Mgt,tanggal12Agustus2007,yangmenolakeksepsiPenasehatHukumParaTerdakwatentangketidakcermatansuratdakwaanPenuntutUmumdalammenguraikankerugiannegaradalamsuatdakwaanaquo,

denganpertimbanganhukumnyabahwaeksepsitelahmenyangkutpokokperkarakarenatidakberdasarkanhukum;

BahwasebagaimanateruraidalameksepsiPenasehatHukum(padapoint8paragraf1dan2),bahwasuratdakwaanPenuntutUmumsepanjangmengenaijumlahkerugiannegarasangattidakcermat,

sehinggatidakpastidantidaknyataberapajumlahnya?,baikpadatiaptiaptahappembangunan,tahapI,II,danIIIproyekpembangunanGorKiMagetimaupuntahapI,II,danIIIproyekpembangunanGedungDP
RD;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.88dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008pengubahan(jikabukanmerupakanperbaikan-quodnon)yangdilakukanolehPenuntutUmumdimukapersidanganpadaacarapembacaansuratdakwaanaquojelas-jelasmelanggarketentuanpasal144ayat(2)KUHAP;

Demikianjugaperbaikandanataupengubahanyangsamapersisdilakukanpadahal17paragraf2darikata-kataserbagunamenjadikata-kataDPRD,sertapengubahanpadaparagrafberikutnyapadahalyangsama(hal17),dimanakata-kataDPRD,dicoretdandiubahmenjadikata-kataserbagunadanDPRD,jelasmerupakanpelanggaranatasnormapasal144ayat(1)danayat(2)KUHAP;

BahwaterhadapperbaikantersebutpenasehathukumParaTerdakwatelahmengajukankeberatandimukapersidangandanolehkarenannyasegalaperbaiknyangdilakukanpadasaatpersidanganharusdianggaptidaksah,dantidakdapatdijadikandasardalampemeriksaanpersidanganperkarainiselanjutnyaBerdasarkanuraiantersebutpoint2dan3diatas,sertadihubungankandenganpersyaratanyangbersifatlimitatifdarirumusannormapasal143ayat(2)hurufbjo.pasal143ayat(3),jo.Pasal1
44ayat(1)danayat(2)KUHAP,makamohonagarsuratdakwaanPenuntutUmumNo.Reg.PDS-01/Mgtan/05/2007yangtelahdibacakandimukapersidanganPengadilanNegeriMagetanpadahariRabutanggal18Juli2007dinyatakantidaksahdanbataldemihukum;

4.BahwaPenasehatHukumParaTerdakwatidaksependapatdenganpertimbanganhukumMajelisHakimPemeriksaPN.Magetandalamputusanselaatasperkarano.201/Pid.B/2007Pn.Mgt,tanggal12Agustus2007,yangmenolakeksepsiPenasehatHukumParaTerdakwatentangketidakcermatansuratdakwaanPenuntutUmumdalammenguraikankerugiannegaradalamsuatdakwaanaquo,

denganpertimbanganhukumnyabahwaeksepsitelahmenyangkutpokokperkarakarenatidakberdasarkanhukum;

BahwasebagaimanateruraidalameksepsiPenasehatHukum(padapoint8paragraf1dan2),bahwasuratdakwaanPenuntutUmumsepanjangmengenaijumlahkerugiannegarasangattidakcermat,

sehinggatidakpastidantidaknyataberapajumlahnya?,baikpadatiaptiaptahappembangunan,tahapI,II,danIIIproyekpembangunanGorKiMagetimaupuntahapI,II,danIIIproyekpembangunanGedungDP
RD;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 88

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.89dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008BahkanjumlahkerugiannegarayangterteradandidakwakanterhadapParaTerdakwadalamsuratdakwaan,apabiladijumlahkanadalahsamadenganRp.7.551.174.449,89(tujuhmilyarlimaratuslimapuluhsatujutaseratustujuhpuluhempatribuempatratusempatpuluhsembilanrupiahdelapanpuluhsembilansen)ditambahRp.

1.777.500.000,00(satumilyartujuhratustujuhpuluhtujuhjutalimaratusriburupiah)samadengansebesarRp.9.328.674.449,89(sembilanmilyartigaratusduapuluhdelapanjutaenamratustujuhpuluhempatribuempatratusempatpuluhsembilanrupiahdelapanpuluhsembilansen,

NamundemikianPenuntutUmumdalamakhirsuratdakwaannyatetapmendakwaParaTerdakwatelahmerugikannegarasebesarRp.

7.551.174.449,89(tujuhmilyarlimaratuslimapuluhsatujutaseratustujuhpuluhempatribuempatratusempatpuluhsembilanrupiahdelapanpuluhsembilansen);

Tidakitusaja,angka-angka(nilai)yangtertuangdalamkolomkontrakpadakenyataannya,semuanyabukanlahangka-angka(nilai)yangbenardalamkontrakyangada,namunn
ilai-nilaiakhirpekerjaan,

setelahadanyaperhitungantambahkurangpekerjaan.Dandalampersidanganterbuktimemangbukannilaikontrak;

5.BahwaketidakcermatansuratdakwaanPenuntutUmumdalammenguraikanjumlahnyatadanpastiadanyakerugiannegaradalamsuratdakwaanaquo,tidaksajamerugikanhakparaterdakwadalammempersiapkanpembelaannyaperkaraini,ketidakcermatansuratdakwaanPenuntutUmumtersebutdiatasjugatelahmelanggardanbertentangandenganketentuandalampasal1angka22,Undang-

Undangnomor1tahun2004tentangPerbendaharaanNegarayangmerumuskanbahwa.".KerugianNegara/Daerahadalahkekuranganuang,suratberharga,danbarang,yangnyatadanpastijumlahnvasebagaiakibatperbuatanmelawanhukumbaiksengajamaupun/a/a/.

Bahwauraian-uraianpenasehathukumdalamnotakeberatan(eksepsi)

atassuratdakwaanPenuntutUmumsepanjangketidakcermatansuratdakwaandalammenguraikanberapajumlahpastikerugiannegarayangdidakwakankeadaParaTerdakwa,tidakberartitelahmemasukipokokperkarasebagaimanapertimbanganhukumMajelisHakimpem
eriksadiPengadilanNegeriMagetandalamPutusanSelairektori

Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.89dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008BahkanjumlahkerugiannegarayangterteradandidakwakanterhadapParaTerdakwadalamsuratdakwaan,apabiladijumlahkanadalahsamadenganRp.7.551.174.449,89(tujuhmilyarlimaratuslimapuluhsatujutaseratustujuhpuluhempatribuempatratusempatpuluhsembilanrupiahdelapanpuluhsembilansen)ditambahRp.

1.777.500.000,00(satumilyartujuhratustujuhpuluhtujuhjutalimaratusriburupiah)samadengansebesarRp.9.328.674.449,89(sembilanmilyartigaratusduapuluhdelapanjutaenamratustujuhpuluhempatribuempatratusempatpuluhsembilanrupiahdelapanpuluhsembilansen,

NamundemikianPenuntutUmumdalamakhirsuratdakwaannyatetapmendakwaParaTerdakwatelahmerugikannegarasebesarRp.

7.551.174.449,89(tujuhmilyarlimaratuslimapuluhsatujutaseratustujuhpuluhempatribuempatratusempatpuluhsembilanrupiahdelapanpuluhsembilansen);

Tidakitusaja,angka-angka(nilai)yangtertuangdalamkolomkontrakpadakenyataannya,semuanyabukanlahangka-angka(nilai)yangbenardalamkontrakyangada,namunn
ilai-nilaiakhirpekerjaan,

setelahadanyaperhitungantambahkurangpekerjaan.Dandalampersidanganterbuktimemangbukannilaikontrak;

5.BahwaketidakcermatansuratdakwaanPenuntutUmumdalammenguraikanjumlahnyatadanpastiadanyakerugiannegaradalamsuratdakwaanaquo,tidaksajamerugikanhakparaterdakwadalammempersiapkanpembelaannyaperkaraini,ketidakcermatansuratdakwaanPenuntutUmumtersebutdiatasjugatelahmelanggardanbertentangandenganketentuandalampasal1angka22,Undang-

Undangnomor1tahun2004tentangPerbendaharaanNegarayangmerumuskanbahwa.".KerugianNegara/Daerahadalahkekuranganuang,suratberharga,danbarang,yangnyatadanpastijumlahnvasebagaiakibatperbuatanmelawanhukumbaiksengajamaupun/a/a/.

Bahwauraian-uraianpenasehathukumdalamnotakeberatan(eksepsi)

atassuratdakwaanPenuntutUmumsepanjangketidakcermatansuratdakwaandalammenguraikanberapajumlahpastikerugiannegarayangdidakwakankeadaParaTerdakwa,tidakberartitelahmemasukipokokperkarasebagaimanapertimbanganhukumMajelisHakimpem
eriksadiPengadilanNegeriMagetandalamPutusanSela

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 89

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.90dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008terhadapperkaraaquo,karenauraian-uraiandimaksudsecarakasatmata(eksplisit)tertulisdantertuarcgdalamsuratdakwaanyangtidakjelas,tidakcermatdansalingbertentangansatudenganyanglainatauobscuurlibel;

Terlebihlagisetelahprosespersidanganberlangsung,fakta-faktayangterungkapdipersidanganmembuktikansemakintidakjelasnyadasarperhitungandanjumlahkerugiannegarayangdidakwaanPenuntutUmumdbandingkandenganapayangtertuangdalamsuratdakwaan;

Berdasarkanuraiantersebutdiatas,sertaberdasarkanpasal143ayat(3),KUHAP,makamohonagarsuratdakwaanPenuntutUmumdinyatakanbataldemihukum.(JurisprudensiMakamahAgungRlNo.

1052.K/Pid/1991,Tanggal5Oktober1993);

6.Bahwa,sebagaimanadiuraikandalameksepsi,bahwasuratdakwaanPenuntutUmumtidakmenguraikansertamenerangkansecaracermat,

jelasdanlengkapmengenaiperbuatanpidanayangdilakukanolehTerdakwaI(Ir.SamsulHadi,Msi.,)danTerdakwaII(Gimin,BE)

apakahsebagaipelaku(pleger),yangmenyuruhlakukan(doen pleger)

danyangturutmelakukan(medepleger)ataumembantulakukan,

tentanghaliniseharusnyadirumuskanseqaracermatdalamsuratdakwaansebabmembawaimplikasiyangberbedadalamaspekpertanggungjawabanpidan.Jikahalinitidakdirumuskandalamdakwaanmakasuratdakwaanharusdinyatakanbataldemihukum;

7.BahwaPenasehatHukumTerdakwatidaksependapatdenganpertimbanganhukumMajelisHakimPemeriksaPN.Magetandalamputusanselaatasperkarano.201/Pid.B/2007Pn.Mgt,tanggal12Agustus2007,yangmenolakeksepsiPenasehatHukumParaTerdakwatentangketidakcermatansuratdakwaanPenuntutUmumdalammenguraikanperbuatanmateriildariasing-masingterdakwadalamsuratdakwaanaquo,denganpertimbanganhukumnyabahwaeksepsitelahmenyangkutpokokperkaraadalahtidakberdasarkanhukum;

Bahwa,pertimbanganmajelisHakimyangdemikianitutidakberdasarkanhukum,karenatanpauraianyangcermat,jelasdanlengkaptentangperbuatanmateriil'pidana'sepertiapa?yangdilakukandilakukanolehTerdakwaIdanperbuatanmateriil'pidana'sepertiapa?yangdilakukanolehTerd
akwaII,makamasing-masingterdakwatidakakanmengertidanmampumempersiapkandirinyaDirektori
Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.90dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008terhadapperkaraaquo,karenauraian-uraiandimaksudsecarakasatmata(eksplisit)tertulisdantertuarcgdalamsuratdakwaanyangtidakjelas,tidakcermatdansalingbertentangansatudenganyanglainatauobscuurlibel;

Terlebihlagisetelahprosespersidanganberlangsung,fakta-faktayangterungkapdipersidanganmembuktikansemakintidakjelasnyadasarperhitungandanjumlahkerugiannegarayangdidakwaanPenuntutUmumdbandingkandenganapayangtertuangdalamsuratdakwaan;

Berdasarkanuraiantersebutdiatas,sertaberdasarkanpasal143ayat(3),KUHAP,makamohonagarsuratdakwaanPenuntutUmumdinyatakanbataldemihukum.(JurisprudensiMakamahAgungRlNo.

1052.K/Pid/1991,Tanggal5Oktober1993);

6.Bahwa,sebagaimanadiuraikandalameksepsi,bahwasuratdakwaanPenuntutUmumtidakmenguraikansertamenerangkansecaracermat,

jelasdanlengkapmengenaiperbuatanpidanayangdilakukanolehTerdakwaI(Ir.SamsulHadi,Msi.,)danTerdakwaII(Gimin,BE)

apakahsebagaipelaku(pleger),yangmenyuruhlakukan(doen pleger)

danyangturutmelakukan(medepleger)ataumembantulakukan,

tentanghaliniseharusnyadirumuskanseqaracermatdalamsuratdakwaansebabmembawaimplikasiyangberbedadalamaspekpertanggungjawabanpidan.Jikahalinitidakdirumuskandalamdakwaanmakasuratdakwaanharusdinyatakanbataldemihukum;

7.BahwaPenasehatHukumTerdakwatidaksependapatdenganpertimbanganhukumMajelisHakimPemeriksaPN.Magetandalamputusanselaatasperkarano.201/Pid.B/2007Pn.Mgt,tanggal12Agustus2007,yangmenolakeksepsiPenasehatHukumParaTerdakwatentangketidakcermatansuratdakwaanPenuntutUmumdalammenguraikanperbuatanmateriildariasing-masingterdakwadalamsuratdakwaanaquo,denganpertimbanganhukumnyabahwaeksepsitelahmenyangkutpokokperkaraadalahtidakberdasarkanhukum;

Bahwa,pertimbanganmajelisHakimyangdemikianitutidakberdasarkanhukum,karenatanpauraianyangcermat,jelasdanlengkaptentangperbuatanmateriil'pidana'sepertiapa?yangdilakukandilakukanolehTerdakwaIdanperbuatanmateriil'pidana'sepertiapa?yangdilakukanolehTerd
akwaII,makamasing-masingterdakwatidakakanmengertidanmampumempersiapkandirinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 90

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.91dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008denganbaikuntukmelakukanpembelaanbagidirinyadalampersidanganselanjutnya.

SebagaimanatertuangdalamPutusanMahkamahAgungRl.No.

1478.K/Pid/1988,Tanggal28Maret1991,dinyatakanbahwaSuratDakwaanyanghanyaberupakutipansajadarirumusandelict,

tanpamenguraikandenganjelasdancermattentangperbuatanmateriilyangdilakukanolehTerdakwa(TerdakwaIdanTerdakwaII)adalahbataldemihukum.DengandemikianpertimbanganhukumMajelisdalampersoalandiatastidakdapatdibenarkanmenuruthukum.

Berdasarkanhaltersebutdiatas,kamisebagaiTerdakwaIImohonkepadaMajelisHakimAgungpemeriksaperkarainipadaMakamahAgungmenjatuhkanputusanseladalamperkarainisebagaberikut:

1.MenyatakankeberatanataueksepsiTerdakwaII(Gimin,BE)dapatditerimauntukseluruhnya;

2.MenyatakandakwaanPenuntutUmumdalamNomorregPerkara:PDS-01/Mgtan/05/2007yangdibacakantanggal18Juli2007bataldemihukumatausetidak-tidaknyadakwaandinyatakantidakdapatditerima;

3.MembebaskandiriTerdakwaII (Gimin,BE)dariTahanan;

4.MengembalikannamabaikdanmerehabilitasiTerdakwaII(Gimin,

BE);

5.Membebankanbiayaperkarakepadanegara.

II.MEMORIKASASIATASPUTUSANAKHIRPERKARANOMOR201/Pid.B/2007/PN.MgtdanKEPUTUSANPENGADILANTINGGISURABAYANomor20/Pid/2006/PT.SBY

.BahwaselanjutnyaatasputusanakhirMajelisHakimdalamperkaraNomor:201/Pid.B/2007/PN.MgtdanputusanMajelisHakimTinggiPengadilanTinggiSurabayaNo.20/PID/2008/PT.SBYkamiajukanmemorikasasisebagaiberikut:

.BahwamohonapayangtelahtertuangdalamPLEDOItanggal12Nopember2007danMemoriBandingTerdakwaIItanggal21Januari2008dianggapterulangkemalidalamMemoriKasasLini.

1.Majelistelahkelirudalammenyimpulkanfakta-faktapersidanganmengenaikedudukan,perandantanggungjawabTerdakwaIIpadaproyekpembangunanGORdanDPRDtahapIIdanTahapIII.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.91dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008denganbaikuntukmelakukanpembelaanbagidirinyadalampersidanganselanjutnya.

SebagaimanatertuangdalamPutusanMahkamahAgungRl.No.

1478.K/Pid/1988,Tanggal28Maret1991,dinyatakanbahwaSuratDakwaanyanghanyaberupakutipansajadarirumusandelict,

tanpamenguraikandenganjelasdancermattentangperbuatanmateriilyangdilakukanolehTerdakwa(TerdakwaIdanTerdakwaII)adalahbataldemihukum.DengandemikianpertimbanganhukumMajelisdalampersoalandiatastidakdapatdibenarkanmenuruthukum.

Berdasarkanhaltersebutdiatas,kamisebagaiTerdakwaIImohonkepadaMajelisHakimAgungpemeriksaperkarainipadaMakamahAgungmenjatuhkanputusanseladalamperkarainisebagaberikut:

1.MenyatakankeberatanataueksepsiTerdakwaII(Gimin,BE)dapatditerimauntukseluruhnya;

2.MenyatakandakwaanPenuntutUmumdalamNomorregPerkara:PDS-01/Mgtan/05/2007yangdibacakantanggal18Juli2007bataldemihukumatausetidak-tidaknyadakwaandinyatakantidakdapatditerima;

3.MembebaskandiriTerdakwaII (Gimin,BE)dariTahanan;

4.MengembalikannamabaikdanmerehabilitasiTerdakwaII(Gimin,

BE);

5.Membebankanbiayaperkarakepadanegara.

II.MEMORIKASASIATASPUTUSANAKHIRPERKARANOMOR201/Pid.B/2007/PN.MgtdanKEPUTUSANPENGADILANTINGGISURABAYANomor20/Pid/2006/PT.SBY

.BahwaselanjutnyaatasputusanakhirMajelisHakimdalamperkaraNomor:201/Pid.B/2007/PN.MgtdanputusanMajelisHakimTinggiPengadilanTinggiSurabayaNo.20/PID/2008/PT.SBYkamiajukanmemorikasasisebagaiberikut:

.BahwamohonapayangtelahtertuangdalamPLEDOItanggal12Nopember2007danMemoriBandingTerdakwaIItanggal21Januari2008dianggapterulangkemalidalamMemoriKasasLini.

1.Majelistelahkelirudalammenyimpulkanfakta-faktapersidanganmengenaikedudukan,perandantanggungjawabTerdakwaIIpadaproyekpembangunanGORdanDPRDtahapIIdanTahapIII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 91

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.92dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008Dalamputusanaquo,TerdakwaII,dalampertimbanganmajelistelahdinyatakanterbuktimemenuhiunsurperbuatanmelawanhukumsebagaimanadakwaanPenuntutUmum,karenaposisi,

perandantanggungjawabTerdakwaIIdalamproyekpembangunanGORdanDPRDTahapIIdanTahapIIIsebagaiPelaksanaTehnisKegiatan(hal256-267PutusanPerkarano.:201/Pid.B/2007/PN.

Mgt);

Pertimbanganmajelisdiatasdidasarkanpadakesimpulannyaberdasarkanfakta-faktayangterungkapdipersidanganutamanyapadaketerangansaksiIr.RP.WihidKurniawanyangtelahmenerangkandipersidanganbahwa"yangbertanggungjawabdalampembangunangedungserbagunaTahapIpimpro:PakGimin,TahapIIPelaksanaTehnis:PakGimin,TahapIIIPelaksanaTehnis:PakGimin",Namunterhadapketerangansaksitersebut,

telahdibantaholehTerdakwaIIdenganketerangannyabahwa"

untukTahapIIdanIII,TerdakwaIIpelaksanatehnismembantupengendalikegiatan"(Vide:putusanhal.116).

BahwaKesimpulanmajelisatasfaktapersidangandiatas,yangkemudiandipertimbangk
anolehMajelisdalampertimbanganhukumnyabahwaTerdakwaII,padaproyekpembangunanGORdanDPRDtahapIIdanTahapIIIikutbertanggungjawab,baiksebagaipelaku,danatauturutsertamelakukandalamrangkaianperbuatanberlanjut,terjadinyaperkaratindakpidanakorupsipembangunanGORdanDPRDtahapIIdanTahapIII,adalahtidakbenar,karenatidaksesuaidengankenyataanyangsebenarnyadantidakberdasarkanhukum;

Bahwaposisi,perandantanggungjawabTerdakwaII,padapembangunanGORdanDPRDtahapIIdanTahapIIIsebagaipelaksanatehniskegiatan,secarayuridissamasekalitidakterkaitdenganprosespengadaan(i.e.negosiasidenganpihakkontraktorpelaksana),pelaksanaanpembangunan(kualitasdankuantitasnya),

pembayaranhargaproyek,maupunpenyerahanpekerjaanproyekpembangunanGORdanDPRDtahapIIdanTahapIII.

Bahwaposisi,perandantanggungjawabTerdakwaII,padapembangunanGORdanDPRDtahapIIdanTahapIIIsebagaipelaksanatehniskegiatan,dalamstrukturorganisasipelaksanaproyek(dariPihakPemkabMagetan)adalahsebagaipembantudariDirektori
Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.92dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008Dalamputusanaquo,TerdakwaII,dalampertimbanganmajelistelahdinyatakanterbuktimemenuhiunsurperbuatanmelawanhukumsebagaimanadakwaanPenuntutUmum,karenaposisi,

perandantanggungjawabTerdakwaIIdalamproyekpembangunanGORdanDPRDTahapIIdanTahapIIIsebagaiPelaksanaTehnisKegiatan(hal256-267PutusanPerkarano.:201/Pid.B/2007/PN.

Mgt);

Pertimbanganmajelisdiatasdidasarkanpadakesimpulannyaberdasarkanfakta-faktayangterungkapdipersidanganutamanyapadaketerangansaksiIr.RP.WihidKurniawanyangtelahmenerangkandipersidanganbahwa"yangbertanggungjawabdalampembangunangedungserbagunaTahapIpimpro:PakGimin,TahapIIPelaksanaTehnis:PakGimin,TahapIIIPelaksanaTehnis:PakGimin",Namunterhadapketerangansaksitersebut,

telahdibantaholehTerdakwaIIdenganketerangannyabahwa"

untukTahapIIdanIII,TerdakwaIIpelaksanatehnismembantupengendalikegiatan"(Vide:putusanhal.116).

BahwaKesimpulanmajelisatasfaktapersidangandiatas,yangkemudiandipertimbangk
anolehMajelisdalampertimbanganhukumnyabahwaTerdakwaII,padaproyekpembangunanGORdanDPRDtahapIIdanTahapIIIikutbertanggungjawab,baiksebagaipelaku,danatauturutsertamelakukandalamrangkaianperbuatanberlanjut,terjadinyaperkaratindakpidanakorupsipembangunanGORdanDPRDtahapIIdanTahapIII,adalahtidakbenar,karenatidaksesuaidengankenyataanyangsebenarnyadantidakberdasarkanhukum;

Bahwaposisi,perandantanggungjawabTerdakwaII,padapembangunanGORdanDPRDtahapIIdanTahapIIIsebagaipelaksanatehniskegiatan,secarayuridissamasekalitidakterkaitdenganprosespengadaan(i.e.negosiasidenganpihakkontraktorpelaksana),pelaksanaanpembangunan(kualitasdankuantitasnya),

pembayaranhargaproyek,maupunpenyerahanpekerjaanproyekpembangunanGORdanDPRDtahapIIdanTahapIII.

Bahwaposisi,perandantanggungjawabTerdakwaII,padapembangunanGORdanDPRDtahapIIdanTahapIIIsebagaipelaksanatehniskegiatan,dalamstrukturorganisasipelaksanaproyek(dariPihakPemkabMagetan)adalahsebagaipembantudari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 92

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.93dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008PengendaliTehnisKegiatan(saksiIr.BambangSetiawan,MM.-

Ka.SubdindidinasPU).Padahalsebagaimanadiketahuidalamperkaraini,SaksiIr.BambangSetiawan,MMselakupemangkujahatanPengendaliTehnisKegiatanyangbertanggungjawabterhadappenilaiantehnisqualitydanquantity,terkaitdenganpembayaran,pelaksanaansampaidenganpenyerahanproyekpembangunanGORdanDPRDtahapIIdantahapIIItidakdijadikanterdakwa.NamunmengapaTerdakwaIIyanghanyasebagaipelaksanatehniskegiatanharusdidakwadandinyatakan(vonis)bersalah'bertanggungjawab'dalamperkaraaquo?

BahwaperludijelaskanposisidantanggungjawabTerdakwaIIsebagaiPelaksanaTehnisKegiatan,tugaspokokdanfungsinyaadalahsebagaipembantuPengendaliTehnisKegiatandalammelakukanpengecekanataskuantitasdankualitasmaterialproykyangdidatangkankontraktorpelaksanadilapangan,

apakahsesuaiatautidakdenganspesifikasitehnisyangdiperjanjikandalamproyektersebut.SehinggaposisiTerdakwaIIselakupelaksanatehniskegiatan,tidakter
kaitdantidaktahumenahutentangprosespengadaanproyektahapIIdanTahapIII(i.e.penunjukkanlangsung)danjugaposisiTerdakwaIIsebagaipelaksanatehniskegiatan,jugatidakakanterkaitdenganpelaksanaanproyeksecarakeseluruhan,sejakdaripenilaianterhadapkualitasdankuantitaspelaksanaanproyek,tahapan-

tahapanpembayarandanpencairanuangpembayaran,sampaipadatahappenyerahanhasilpekerjaandarikontraktorpelaksanakepadapengunaanggaran(i.e.PemkabMagetan);

2.MAJELISHAKIMTELAHSALAHMENERAPKANHUKUMNYATENTANGUNSURPERBUATANMELAWANHUKUMBahwadalampertimbanganhukumMajelisHakimPemeriksaPerkaraquoPengadilanNegeriMagetanpadapokoknyamenyatakanbahwaTERDAKWAIItelahterbuktimelakukanmelakukanPerbuatanMelawanHukum,sehinggaunsur"MelawanHukum"sebagaimanadirumuskandalamPasal2ayat(1)UUNo.

31Tahun1999tentangPemberantasanTindakPindanaKorupsiJo.

UUNo.20Tahun2001tentangPerubahanAtasUUNo.31TahunDirektori Putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.93dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008PengendaliTehnisKegiatan(saksiIr.BambangSetiawan,MM.-

Ka.SubdindidinasPU).Padahalsebagaimanadiketahuidalamperkaraini,SaksiIr.BambangSetiawan,MMselakupemangkujahatanPengendaliTehnisKegiatanyangbertanggungjawabterhadappenilaiantehnisqualitydanquantity,terkaitdenganpembayaran,pelaksanaansampaidenganpenyerahanproyekpembangunanGORdanDPRDtahapIIdantahapIIItidakdijadikanterdakwa.NamunmengapaTerdakwaIIyanghanyasebagaipelaksanatehniskegiatanharusdidakwadandinyatakan(vonis)bersalah'bertanggungjawab'dalamperkaraaquo?

BahwaperludijelaskanposisidantanggungjawabTerdakwaIIsebagaiPelaksanaTehnisKegiatan,tugaspokokdanfungsinyaadalahsebagaipembantuPengendaliTehnisKegiatandalammelakukanpengecekanataskuantitasdankualitasmaterialproykyangdidatangkankontraktorpelaksanadilapangan,

apakahsesuaiatautidakdenganspesifikasitehnisyangdiperjanjikandalamproyektersebut.SehinggaposisiTerdakwaIIselakupelaksanatehniskegiatan,tidakter
kaitdantidaktahumenahutentangprosespengadaanproyektahapIIdanTahapIII(i.e.penunjukkanlangsung)danjugaposisiTerdakwaIIsebagaipelaksanatehniskegiatan,jugatidakakanterkaitdenganpelaksanaanproyeksecarakeseluruhan,sejakdaripenilaianterhadapkualitasdankuantitaspelaksanaanproyek,tahapan-

tahapanpembayarandanpencairanuangpembayaran,sampaipadatahappenyerahanhasilpekerjaandarikontraktorpelaksanakepadapengunaanggaran(i.e.PemkabMagetan);

2.MAJELISHAKIMTELAHSALAHMENERAPKANHUKUMNYATENTANGUNSURPERBUATANMELAWANHUKUMBahwadalampertimbanganhukumMajelisHakimPemeriksaPerkaraquoPengadilanNegeriMagetanpadapokoknyamenyatakanbahwaTERDAKWAIItelahterbuktimelakukanmelakukanPerbuatanMelawanHukum,sehinggaunsur"MelawanHukum"sebagaimanadirumuskandalamPasal2ayat(1)UUNo.

31Tahun1999tentangPemberantasanTindakPindanaKorupsiJo.

UUNo.20Tahun2001tentangPerubahanAtasUUNo.31Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 93

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.94dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/20081999dinyatakanterpenuhi,yaknidinyatakanTerdakwaIImelanggarketentuan:

.KetentuanKeppresNo.18tahun2000:

.Pasal9ayat(1)hurufb;

.Pasal12ayat(2)hurufc;

.Pasal30ayat(3).

.KetentuanKeppresNo.80Tahun2003:

.Pasal2ayat(2);

.Pasal13ayat(1);

.Pasal40ayat(3).

oKepmenkimpraswilNo.332/KPTS/M/2002tanggal21-

Agustus2002:

oBABIIhurufAangka2dan3;

oBABVhurufCangka1.

.SuratKeputusanBersamaMenteriKeuanganRldanKepalaBadanPerencanaandanPembangunanNasionalNo.S42/A/2000danNo.S.2262/D.2/05/2000tanggal3Mei2000.

Adapunuraianpelanggaranketentuanpasal-pasalsebagaimanatersebutdiatassebagaialasandinyatakanterpenuhinyaunsur"melawanhukum"sebagaimanadirumuskandalamPasal2ayat(1)

UUNo.31Tahun1999Jo.UUNo.20tahun2001atasterbuktinyaperbuatanyangdilakukanoleh"TERDAKWAIIdalamperkaraaquokamitanggapidalamuraianberikutini:

A.Pasal9ayat(1)hurufbJo.Pasal30ayat(3)Keppres18Tahun2000Terungkapdipersidangandandit
egaskandalampertimbanganhukumMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquoPengadilannegeriMageansebagaimanasecaraeksplisitadadalamhal.254s/d256PutusanPengadilanNegeriMagetanperkaraaquodinyatakanmelanggarketentuanpasal9ayat(1)hurufjo.Pasal30ayat(3)

KeppresNo.18Tahun2000karenaTERDAKWAIIyangmelakukannegosiasihargadenganSaksiLiauwInggarwatiselakupenyandangdanadaripelaksanaanproyekPembanunanGORdanDPRDTahapI,TahapII,TahapIIIdanCVBudiBersaudara(ic.PelaksanaProyekPembangunanGOR)sertaCVBudiKaryaMandiri(ic.PelaksanaProyekPembangunanGedungDPRDKab.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.94dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/20081999dinyatakanterpenuhi,yaknidinyatakanTerdakwaIImelanggarketentuan:

.KetentuanKeppresNo.18tahun2000:

.Pasal9ayat(1)hurufb;

.Pasal12ayat(2)hurufc;

.Pasal30ayat(3).

.KetentuanKeppresNo.80Tahun2003:

.Pasal2ayat(2);

.Pasal13ayat(1);

.Pasal40ayat(3).

oKepmenkimpraswilNo.332/KPTS/M/2002tanggal21-

Agustus2002:

oBABIIhurufAangka2dan3;

oBABVhurufCangka1.

.SuratKeputusanBersamaMenteriKeuanganRldanKepalaBadanPerencanaandanPembangunanNasionalNo.S42/A/2000danNo.S.2262/D.2/05/2000tanggal3Mei2000.

Adapunuraianpelanggaranketentuanpasal-pasalsebagaimanatersebutdiatassebagaialasandinyatakanterpenuhinyaunsur"melawanhukum"sebagaimanadirumuskandalamPasal2ayat(1)

UUNo.31Tahun1999Jo.UUNo.20tahun2001atasterbuktinyaperbuatanyangdilakukanoleh"TERDAKWAIIdalamperkaraaquokamitanggapidalamuraianberikutini:

A.Pasal9ayat(1)hurufbJo.Pasal30ayat(3)Keppres18Tahun2000Terungkapdipersidangandandit
egaskandalampertimbanganhukumMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquoPengadilannegeriMageansebagaimanasecaraeksplisitadadalamhal.254s/d256PutusanPengadilanNegeriMagetanperkaraaquodinyatakanmelanggarketentuanpasal9ayat(1)hurufjo.Pasal30ayat(3)

KeppresNo.18Tahun2000karenaTERDAKWAIIyangmelakukannegosiasihargadenganSaksiLiauwInggarwatiselakupenyandangdanadaripelaksanaanproyekPembanunanGORdanDPRDTahapI,TahapII,TahapIIIdanCVBudiBersaudara(ic.PelaksanaProyekPembangunanGOR)sertaCVBudiKaryaMandiri(ic.PelaksanaProyekPembangunanGedungDPRDKab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 94

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.95dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008Magetan)ternyatatidakmemilikimodal,peralatan,danfasilitaslainsepertidalamyangtersebut/terlampirdalamdokumenkontrakyangmanaDirekturCVBudiBersaudaradanDirekturCVBudiKaryaMandirihanyabertindakmemenuhikelengkapanadminstrasisaja(incasuhanyaformalitasselakupimpinanperusahaantersebut)sedangkanpersonildantenagaahlipelaksanaProyekPembangunanGORdanGedungDPRDKab.

MagetanbaikdiTahapI,TahapII,TahapIIIadalahpersonildariPT.SuburSaranaMitraSejatidariMalang.SehinggaTERDAKWAIIselakuPIMPROpadaTahapIPembangunanGORdanGedungDPRDKab.MagetandanPELAKSANATEKNISpadaTahapII,

TahapIIIPembangunanGORdanGedungDPRDKab.MagetandianggapmengetahuibahwaProyekPembangunanGORdanGedungDPRDKab.MagetanpadaTahapI,TahapII,TahapIII'tidakdikerjakanolehCVBudiBersaudaramaupunCVBudiKaryaMandiritetapidikerjakanolehpihaklain.Olehkarenaitu,

TERDAKWAIIdinyatakanterbuktimelanggarpasal9ayat(1)

hurufbJo.Pasal30ayat(3)KeppresNo.18Tahun2000.

Ataspertim
banganhukumyangberanjakdarifakta-faktahukumyangterungkapdipersidangankamisanqattidaksependapatdenqanapayanqdinyatakanolehMajelisHakimPemeriksaPerkaraAquoPengadianNeqeriMagetansebagaimanapertimbanganhukumnyatermuatdalamhalaman254s/d256PutusanPengadilanNegeriMagetanPerkaraaquodenganargumentasihukumsebagaimanateruraiberikutini:

1.Bahwayangmelakukanpemalsuankelengkapanadministrasiatassumberdayamanusiayangharusdisertakandalampengerjaanproyekpengadaanbarang(ic.ProyekPembangunanGedungSerbaGuna(GOR)danDPRDKab.

MagetanTahapI)adalahCV.BudiBersaudaradanCVBudiKaryaMandiri.InCasudalamPersidanganterungkapbahwaSumberDayaManusiasebagaimanaorang-orang(SumberDayaManusia)yangtersediapadaCVBudiBersaudaradanCVBudiKaryaMandiriadalahyangdimilikiolehPT.SuburSaranaMitraSejati(PT.SSMS)dariMalangdalamdokumenPengadaanBaranguntukpelaksanaanProyekPembangunanGORdanDPRDTahapIdinyatakankebenarannyaSumberDirektori
Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.95dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008Magetan)ternyatatidakmemilikimodal,peralatan,danfasilitaslainsepertidalamyangtersebut/terlampirdalamdokumenkontrakyangmanaDirekturCVBudiBersaudaradanDirekturCVBudiKaryaMandirihanyabertindakmemenuhikelengkapanadminstrasisaja(incasuhanyaformalitasselakupimpinanperusahaantersebut)sedangkanpersonildantenagaahlipelaksanaProyekPembangunanGORdanGedungDPRDKab.

MagetanbaikdiTahapI,TahapII,TahapIIIadalahpersonildariPT.SuburSaranaMitraSejatidariMalang.SehinggaTERDAKWAIIselakuPIMPROpadaTahapIPembangunanGORdanGedungDPRDKab.MagetandanPELAKSANATEKNISpadaTahapII,

TahapIIIPembangunanGORdanGedungDPRDKab.MagetandianggapmengetahuibahwaProyekPembangunanGORdanGedungDPRDKab.MagetanpadaTahapI,TahapII,TahapIII'tidakdikerjakanolehCVBudiBersaudaramaupunCVBudiKaryaMandiritetapidikerjakanolehpihaklain.Olehkarenaitu,

TERDAKWAIIdinyatakanterbuktimelanggarpasal9ayat(1)

hurufbJo.Pasal30ayat(3)KeppresNo.18Tahun2000.

Ataspertim
banganhukumyangberanjakdarifakta-faktahukumyangterungkapdipersidangankamisanqattidaksependapatdenqanapayanqdinyatakanolehMajelisHakimPemeriksaPerkaraAquoPengadianNeqeriMagetansebagaimanapertimbanganhukumnyatermuatdalamhalaman254s/d256PutusanPengadilanNegeriMagetanPerkaraaquodenganargumentasihukumsebagaimanateruraiberikutini:

1.Bahwayangmelakukanpemalsuankelengkapanadministrasiatassumberdayamanusiayangharusdisertakandalampengerjaanproyekpengadaanbarang(ic.ProyekPembangunanGedungSerbaGuna(GOR)danDPRDKab.

MagetanTahapI)adalahCV.BudiBersaudaradanCVBudiKaryaMandiri.InCasudalamPersidanganterungkapbahwaSumberDayaManusiasebagaimanaorang-orang(SumberDayaManusia)yangtersediapadaCVBudiBersaudaradanCVBudiKaryaMandiriadalahyangdimilikiolehPT.SuburSaranaMitraSejati(PT.SSMS)dariMalangdalamdokumenPengadaanBaranguntukpelaksanaanProyekPembangunanGORdanDPRDTahapIdinyatakankebenarannyaSumber

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 95

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.96dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008DayaManusia(PTSSMSaquo)adalahjugamasuksebagaiSumberDayaManusiaCVBudiBersaudaradanCVBudiKaryaMandiri.Kalupuntoh,quodnonbilahalinidipandangdandianggapsalahyangbertanggungjawabadalahCVBudiBersaudaradanCVBudiKaryaMandiri(ic.PimpinanPerusahaan-tersebut)danPanitiaPelelangan(Ketua,

SekretarisdanParaAnggotanya),karenaPimpinanProyek(Pimpro)ProyekPembangunanGORdanDPRDKab.MagetanTahapIhanyasebagaimanasecarategasdiaturdalampasal7ayat(3)KeppresNo.18Tahun2000.KesalahanatasdokumenPengadaanberkaitandenganSumberDayaManusiamenjadikewenangandanTanggungJawabdariPANITIAPENGADAAN(PeriksaPasal8ayat(1)danayat(2)KeppresNo.18Tahun2000.SangatlahTidakTepatDanKeliruBilaMajelisHakimPemeriksaPerkaraAQuoPengadilanNegeriMagetanMempersalahkanTERDAKWAII(GIMIN,BE)TelahMelanggarPasal9.Ayat(1)HurufB,DanPasal30Ayat(3)

KeppresNo.18Tahun2000.DanMajelisHakimPemeriksaPerkaraAQuoPengadilanNegeriMagetanMempersalahkanTERDAKWAII(GIMIN,BE)TelahMelan
ggarPasal9Ayat(1)HurufB,DanPasal30Ayat(3)

KeppresNo.18Tahun2000AdalahErrorInPersona(SalahSubyekHukumYangHarusBertanggungjawabSecaraHukum),KarenaHarusnyaYangBertanggungjawabSecaraHukumAdalahPanitiaPengadaanProyekPembangunanGorDanDprdTahapIAQuo.

2.BahwaMajelisHakimpemeriksaperkaraaquopengadilanNegeriMagetankeliruataspenerapanhukumberkaitandengankapasitas,kualitas,dantanggungjawabhukumdiriTERDAKWAIIdalammelakukanperbuatanmelawanhukumataspelanggaranpasal9ayat(1)hurufbdanpasal30ayat(3)

KeppresNo.18tahun2000atasKapasitasdan,kualitas,danTanggungJawabHukumsebagaiPIMPROPadaTahapI,dansebagaiPELAKSANATEKNISPadaTahapIIdanIIIProyekPembengunanGORdanGedungDPRDKab.Magetanaquo,

denganargumentasiyuridissebagaiberikut:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.96dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008DayaManusia(PTSSMSaquo)adalahjugamasuksebagaiSumberDayaManusiaCVBudiBersaudaradanCVBudiKaryaMandiri.Kalupuntoh,quodnonbilahalinidipandangdandianggapsalahyangbertanggungjawabadalahCVBudiBersaudaradanCVBudiKaryaMandiri(ic.PimpinanPerusahaan-tersebut)danPanitiaPelelangan(Ketua,

SekretarisdanParaAnggotanya),karenaPimpinanProyek(Pimpro)ProyekPembangunanGORdanDPRDKab.MagetanTahapIhanyasebagaimanasecarategasdiaturdalampasal7ayat(3)KeppresNo.18Tahun2000.KesalahanatasdokumenPengadaanberkaitandenganSumberDayaManusiamenjadikewenangandanTanggungJawabdariPANITIAPENGADAAN(PeriksaPasal8ayat(1)danayat(2)KeppresNo.18Tahun2000.SangatlahTidakTepatDanKeliruBilaMajelisHakimPemeriksaPerkaraAQuoPengadilanNegeriMagetanMempersalahkanTERDAKWAII(GIMIN,BE)TelahMelanggarPasal9.Ayat(1)HurufB,DanPasal30Ayat(3)

KeppresNo.18Tahun2000.DanMajelisHakimPemeriksaPerkaraAQuoPengadilanNegeriMagetanMempersalahkanTERDAKWAII(GIMIN,BE)TelahMelan
ggarPasal9Ayat(1)HurufB,DanPasal30Ayat(3)

KeppresNo.18Tahun2000AdalahErrorInPersona(SalahSubyekHukumYangHarusBertanggungjawabSecaraHukum),KarenaHarusnyaYangBertanggungjawabSecaraHukumAdalahPanitiaPengadaanProyekPembangunanGorDanDprdTahapIAQuo.

2.BahwaMajelisHakimpemeriksaperkaraaquopengadilanNegeriMagetankeliruataspenerapanhukumberkaitandengankapasitas,kualitas,dantanggungjawabhukumdiriTERDAKWAIIdalammelakukanperbuatanmelawanhukumataspelanggaranpasal9ayat(1)hurufbdanpasal30ayat(3)

KeppresNo.18tahun2000atasKapasitasdan,kualitas,danTanggungJawabHukumsebagaiPIMPROPadaTahapI,dansebagaiPELAKSANATEKNISPadaTahapIIdanIIIProyekPembengunanGORdanGedungDPRDKab.Magetanaquo,

denganargumentasiyuridissebagaiberikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 96

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah
Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.97dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/20081.MenurutMajelisHakimTerdakwaliDinyatakanTerbuktiMelanggarPasal9Ayat(1)hurufbJo.Pasal30Ayat(3)

KeppresNo.18Tahun2000baikselakuPIMPRO(ic.

PadaTahapI)maupunPELAKSANATEKNIS(ic.PadaTahapII,danTahapIII)karenaTERDAKWAIItahuapabilaproyekaquotidakdikerjakanolehCVBUDIBERSAUDARADANCVBUDIKARYAMANDIRI.

pertimbanganhukumtersebutsangatsumirdantidakberalasanhukumkarenaadanyapencampurankapasitasdiriTERDAKWAIIselaku"PIMPRO"padaTAHAPIProyekPembangunanGORDanDRPDKAB.

MAGETANaquo,danselaku"PELAKSANATEKNIS"

DalamProyekPembangunanGORDanDPRDKAB.

MAGETANTAHAPIIDANTAHAPIIIAquo.Padahalmenurutfakta-faktahukumdipersidanganterdakwaIIhanyaterlibatdiPROYEKPEMBANGUNANGORDANDPRDKAB.MAGETANTAHAPISAJA(mohonperiksahalaman256paragrafke-1danke-2putusanperkaraaquoPengadilanNegeriMagetan).SedangkandiTAHAPIIselakuPELAKSANATEKNISwewenangdanperanTERDAKWAIIbukansebagaipejabat/kapasitassubyekhukumyangmempunyaiwewenangmenghentikanproyek
pekerjaanaquo,bahkanTERDAKWAIIadalahanakbuahdariPENGENDALIKEGIATAN(ic.SaksiIr.BambangSetiawan)yangmanaAtasanLangsungdariPENGENDALIKEGIATANitusendiriadalahPENGGUNAANGGARAN(samadenganPIMPRO)yangdijabatolehKepalaDinasPUKab.Magetan.

2.TERDAKWAIIDalamProyekPembangunanGorDanDPRDKab.MagetanTahapIIDanTahapIIIProyekAQuoselaku"PELAKSANATEKNIS"kapasitasdantanggungjawabhukumTERDAKWAIIBUKANSEBAGAIPEJABAT/ORGANYANGBERWENANGDALAMORGANISASIPROYEKPEMBANGUNANGORDANDPRDKAB.MAGETANPADATAHAPIIDANTAHAPIII.KarenadalamPembangunanProyekPembangunanGorDirektori
Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.97dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/20081.MenurutMajelisHakimTerdakwaliDinyatakanTerbuktiMelanggarPasal9Ayat(1)hurufbJo.Pasal30Ayat(3)

KeppresNo.18Tahun2000baikselakuPIMPRO(ic.

PadaTahapI)maupunPELAKSANATEKNIS(ic.PadaTahapII,danTahapIII)karenaTERDAKWAIItahuapabilaproyekaquotidakdikerjakanolehCVBUDIBERSAUDARADANCVBUDIKARYAMANDIRI.

pertimbanganhukumtersebutsangatsumirdantidakberalasanhukumkarenaadanyapencampurankapasitasdiriTERDAKWAIIselaku"PIMPRO"padaTAHAPIProyekPembangunanGORDanDRPDKAB.

MAGETANaquo,danselaku"PELAKSANATEKNIS"

DalamProyekPembangunanGORDanDPRDKAB.

MAGETANTAHAPIIDANTAHAPIIIAquo.Padahalmenurutfakta-faktahukumdipersidanganterdakwaIIhanyaterlibatdiPROYEKPEMBANGUNANGORDANDPRDKAB.MAGETANTAHAPISAJA(mohonperiksahalaman256paragrafke-1danke-2putusanperkaraaquoPengadilanNegeriMagetan).SedangkandiTAHAPIIselakuPELAKSANATEKNISwewenangdanperanTERDAKWAIIbukansebagaipejabat/kapasitassubyekhukumyangmempunyaiwewenangmenghentikanproyek
pekerjaanaquo,bahkanTERDAKWAIIadalahanakbuahdariPENGENDALIKEGIATAN(ic.SaksiIr.BambangSetiawan)yangmanaAtasanLangsungdariPENGENDALIKEGIATANitusendiriadalahPENGGUNAANGGARAN(samadenganPIMPRO)yangdijabatolehKepalaDinasPUKab.Magetan.

2.TERDAKWAIIDalamProyekPembangunanGorDanDPRDKab.MagetanTahapIIDanTahapIIIProyekAQuoselaku"PELAKSANATEKNIS"kapasitasdantanggungjawabhukumTERDAKWAIIBUKANSEBAGAIPEJABAT/ORGANYANGBERWENANGDALAMORGANISASIPROYEKPEMBANGUNANGORDANDPRDKAB.MAGETANPADATAHAPIIDANTAHAPIII.KarenadalamPembangunanProyekPembangunanGor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 97

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.98dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008DanGedungDPRDKab.MagetanPadaTahapIIDanTahapIIIaquoadapadaPENGGUNAANGGARAN(KepalaDinasPuKab.Magetan),SertaPENGENDALIKEGIATAN(SaksiIr.BambangSetiawan).HalmanaPenggunaAnggarankualitasdankapasitashukumnyaadalahsamadenganPIMPRO,sedangkanPengendaliKegiatankapasitasnyasebagaiKepalaTeknisKegiatanProyekatauselakuPimpinan/koordinatordariPelaksanaTeknisKegiatan.

SedangkanTERDAKWAII(ic.PadaTahapIIdanTahapIIIprovekPembangunanaQUO)bertanggungjawabpadaPENGENDALIKEGIATAN_____(ic.SaksiIr.BambangSetiwan).DanIr.

BambangSetiawanbertanggungjawabkepadaPenggunaAnggaran(KepalaDinasPUKab.Magetan).Haliniolehkarena,

baikTERDAKWAIImaupunIr.BambangSetiawandiangkatolehPenggunaAnggaranpunamembantudalamProyektersebut.

UntukpelaksanaanpengawasdilapangankwalitasdankwantitasadapelimpahanwewenangpadakonsultanpengawasuntukproyekGORkonsultanpengawasV.YOSONEGOROdanuntukProvekDPRKonsultanPengawasCV.NULULpelasanateknishanyadiberitahuole
hKonsultanPengawaskalauadapermasalahandilapanganselanjutnyamenyampaikankepadaPengendaliKegatan(SaksiIr.BambangSetiawan)selakuPenanggungJawabTehnisOperasionalAdapunTugasPokokdanFungsiTERDAKWAIIselakuPELAKSANATEKNISpadaTahapIIdanTahapIIIproyekPembagunanaquobukansebagaipihakyangmempunyaikapasitasmemutuskandanberwenanguntukmenghentikanproyek/meneruskanproyekjikaterjadikesalahanatautidaknyaataspelaksanaanproyekaquo.

DENGANDEMIKIANSANGATTIDAKBERALASANHUKUMPERTIMBANGANHUKUMMAJELISHAKIMPEMERIKSAPERKARAAQUOPENGADILANNEGERIMAGETANMENYATAKANTERDAKAIITERBUKTIMELANGGARPasal9ayat(1)hurufbJo.Pasal30ayat(3)KeppresNo.18Tahun2000ataspekerjaanTahapIIdanTahapIIIproyekPembangunanaquo.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.98dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008DanGedungDPRDKab.MagetanPadaTahapIIDanTahapIIIaquoadapadaPENGGUNAANGGARAN(KepalaDinasPuKab.Magetan),SertaPENGENDALIKEGIATAN(SaksiIr.BambangSetiawan).HalmanaPenggunaAnggarankualitasdankapasitashukumnyaadalahsamadenganPIMPRO,sedangkanPengendaliKegiatankapasitasnyasebagaiKepalaTeknisKegiatanProyekatauselakuPimpinan/koordinatordariPelaksanaTeknisKegiatan.

SedangkanTERDAKWAII(ic.PadaTahapIIdanTahapIIIprovekPembangunanaQUO)bertanggungjawabpadaPENGENDALIKEGIATAN_____(ic.SaksiIr.BambangSetiwan).DanIr.

BambangSetiawanbertanggungjawabkepadaPenggunaAnggaran(KepalaDinasPUKab.Magetan).Haliniolehkarena,

baikTERDAKWAIImaupunIr.BambangSetiawandiangkatolehPenggunaAnggaranpunamembantudalamProyektersebut.

UntukpelaksanaanpengawasdilapangankwalitasdankwantitasadapelimpahanwewenangpadakonsultanpengawasuntukproyekGORkonsultanpengawasV.YOSONEGOROdanuntukProvekDPRKonsultanPengawasCV.NULULpelasanateknishanyadiberitahuole
hKonsultanPengawaskalauadapermasalahandilapanganselanjutnyamenyampaikankepadaPengendaliKegatan(SaksiIr.BambangSetiawan)selakuPenanggungJawabTehnisOperasionalAdapunTugasPokokdanFungsiTERDAKWAIIselakuPELAKSANATEKNISpadaTahapIIdanTahapIIIproyekPembagunanaquobukansebagaipihakyangmempunyaikapasitasmemutuskandanberwenanguntukmenghentikanproyek/meneruskanproyekjikaterjadikesalahanatautidaknyaataspelaksanaanproyekaquo.

DENGANDEMIKIANSANGATTIDAKBERALASANHUKUMPERTIMBANGANHUKUMMAJELISHAKIMPEMERIKSAPERKARAAQUOPENGADILANNEGERIMAGETANMENYATAKANTERDAKAIITERBUKTIMELANGGARPasal9ayat(1)hurufbJo.Pasal30ayat(3)KeppresNo.18Tahun2000ataspekerjaanTahapIIdanTahapIIIproyekPembangunanaquo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 98

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.99dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/20083.Selaku"PIMPRO"atasPembangunanGORDanDPRDKab.MagetanTahapIYangPelaksanaanPekerjaannyaDilaksanakanTahun2003MengacupadaketentuanKeppresNo.18Tahun20QO,SedangkanSelaku"PELAKSANATEKNIS"quodnonkalaupuntohadadalamstrukturorganisasiproyekpembangunan(pengadaanbarang)padaProyekPembangunanGORDANDPRDKab.

MagetanTahapIIdanTahapIIIaquolandasanhukumnyaadalahmengacupadaketentuanKeppresNo.80tahun2003sehinggadipersalahkanmelakukanperbuatanmelawanhukumataspelanggaranpasal9ayat(1)hurufb,

danpasal30ayat(3)KeppresNo.18Tahun2000adalahkekeliruanpenerapanhukum.BahkanTERDAKWAIIselaku"PELAKSANATEKNIS"dalamKeppresNo.80-

Tahun2003tidaktermasukdalamorganisasiproyekdalampengadaanbarang/jasa(ic.ProyekPembangunanGORDANDPRDKab.MagetanTahapIIdanTahapIII),

sehinggamenuruthukumjugatidakadaperbuatanmelawanhukumataspelanggaranKeppresNo.80Tahun2003yangdilakukanolehTERDAKWAIIselaku"PELAKSANATEKNIS".YangmempunyaiwewenangsebagaiPimpinanPr
oyek(ic.PenggunaAnggaran)

sebagaimanamenurutKetentuanPasal1angka2Jo.

Pasal1angka6Jo.Pasal9ayat(3)Jo.Pasal9ayat(5)

KeppresNo.80tahun2003adalahPenggunaAnggaranselakuPenggunaBarang(ic.KepalaDinasPUKab.

Magetan),sehinggakeliruapabilaMajelisHakimPengadilanNegeriMagetanyangmemeriksaperkaraaquomenyatakanterbuktimelanggarpasal9ayat(1)hurufbJo.

Pasal30ayat(3)Keppres18Tahun2000padaTahapIIdanTahapIIIselakuPelaksanaTeknisKegiatanproyekPembangunanGORdanGedungDPRDKab.MagetanTahapIIdanTahapIII.

BerdasarkanHaldiatas,PenerapanHukumyangdinyatakanolehHakimPemeriksaPerkaraaquoPengadilanNegeriMagetanKELIRUDANSALAHMENERAPKANHUKUMuntukdipertanggungawabkanpadadiriTERDAKWAII(GIMIN,BE)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.99dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/20083.Selaku"PIMPRO"atasPembangunanGORDanDPRDKab.MagetanTahapIYangPelaksanaanPekerjaannyaDilaksanakanTahun2003MengacupadaketentuanKeppresNo.18Tahun20QO,SedangkanSelaku"PELAKSANATEKNIS"quodnonkalaupuntohadadalamstrukturorganisasiproyekpembangunan(pengadaanbarang)padaProyekPembangunanGORDANDPRDKab.

MagetanTahapIIdanTahapIIIaquolandasanhukumnyaadalahmengacupadaketentuanKeppresNo.80tahun2003sehinggadipersalahkanmelakukanperbuatanmelawanhukumataspelanggaranpasal9ayat(1)hurufb,

danpasal30ayat(3)KeppresNo.18Tahun2000adalahkekeliruanpenerapanhukum.BahkanTERDAKWAIIselaku"PELAKSANATEKNIS"dalamKeppresNo.80-

Tahun2003tidaktermasukdalamorganisasiproyekdalampengadaanbarang/jasa(ic.ProyekPembangunanGORDANDPRDKab.MagetanTahapIIdanTahapIII),

sehinggamenuruthukumjugatidakadaperbuatanmelawanhukumataspelanggaranKeppresNo.80Tahun2003yangdilakukanolehTERDAKWAIIselaku"PELAKSANATEKNIS".YangmempunyaiwewenangsebagaiPimpinanPr
oyek(ic.PenggunaAnggaran)

sebagaimanamenurutKetentuanPasal1angka2Jo.

Pasal1angka6Jo.Pasal9ayat(3)Jo.Pasal9ayat(5)

KeppresNo.80tahun2003adalahPenggunaAnggaranselakuPenggunaBarang(ic.KepalaDinasPUKab.

Magetan),sehinggakeliruapabilaMajelisHakimPengadilanNegeriMagetanyangmemeriksaperkaraaquomenyatakanterbuktimelanggarpasal9ayat(1)hurufbJo.

Pasal30ayat(3)Keppres18Tahun2000padaTahapIIdanTahapIIIselakuPelaksanaTeknisKegiatanproyekPembangunanGORdanGedungDPRDKab.MagetanTahapIIdanTahapIII.

BerdasarkanHaldiatas,PenerapanHukumyangdinyatakanolehHakimPemeriksaPerkaraaquoPengadilanNegeriMagetanKELIRUDANSALAHMENERAPKANHUKUMuntukdipertanggungawabkanpadadiriTERDAKWAII(GIMIN,BE)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 99

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.100dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008sehinggaTERDAKWAIIharusdibebaskandarituduhantelahterbuktinyamemenuhiunsuratasperbuatanmelawanhukumpelanggaranpasal9ayat(1)hurufbJo.Pasal30ayat(3)Keppres18Tahun2000.

B.Pasal12ayat(2)hurufcKeppres18Tahun2000Jo.BabIIhurufAangka2dan3SuratKeputusanBersamaMenteriKeuanganRldanKepalaBadanPerencanaandanPembangunanNasionalNo.S-42/A/2000danNo.

S.2262/D.2/05/2000tanggal3Mei2000.

Bahwamenurutmajelishakimdalampertimbanganhukumnyapadahalaman256s/d261,halaman'261paragrafke-3s/dhalaman263putusanaquoterkaitdenganprosesPenunjukanLangsungyangdianggapmelanggarpasal12ayat(2)hurufcKeppresNo.18Tahun2000Jo.BabIIhurufAangka2dan3SuratKeputusanBersamaMenteriKeuanganRldanKepalaBadanPerencanaandanPembangunanNasionalNo.S-

42/A/2000danNo.S.2262/D.2/05/2000tanggal3Mei2000karenapertama,TERDAKWAIIdalamprosesadministrasiproyekTahapIPembangunanGORdanDPRDKab.Magetannanyamelengkapiberkasadministrasisajadengankatalainmembuatdokumen-dokumenfiktif.Kedua,padasaatprosespenunjukanlangsungCVBudiBersaudaradanCVBudiKaryaMandiripadaTahapIproyekPembangunanGORdanDPRDKab.MagetanTERDAKWAIItelahikutmenyeleksidanmenindaklanjutiusulanpenunjukanlangsungdariKepalaDinasPUKab.Magetan(TerdakwaIdalamperkarayangsama)danpersetujuanBupatiMagetan(dalamperkaralain).Ketiga,alasansebagaisyaratpenunjukanlangsungdinyatakantidaksesuaidenganprosedur/ketentuanKeppresNo.

18tahun2000.

BahwaataspertimbanganhukumMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquodalamputusannyaKamitidaksependapatdenganargumentasisebagaimanateruraiibawahini:

1.Bahwadalamketentuanpasal12ayat(2)hurufcKeppresNo.

18Tahun2000,merupakanketentuansyaratdapatdilakukannyapenunjukanlangsungpengadaanbarang/jasadenganketentuanyangbersifatalternatifsebagaimanadiaturdalampasaltersebutterdiriatas3(tiga)pilihan,yaitu:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.100dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008sehinggaTERDAKWAIIharusdibebaskandarituduhantelahterbuktinyamemenuhiunsuratasperbuatanmelawanhukumpelanggaranpasal9ayat(1)hurufbJo.Pasal30ayat(3)Keppres18Tahun2000.

B.Pasal12ayat(2)hurufcKeppres18Tahun2000Jo.BabIIhurufAangka2dan3SuratKeputusanBersamaMenteriKeuanganRldanKepalaBadanPerencanaandanPembangunanNasionalNo.S-42/A/2000danNo.

S.2262/D.2/05/2000tanggal3Mei2000.

Bahwamenurutmajelishakimdalampertimbanganhukumnyapadahalaman256s/d261,halaman'261paragrafke-3s/dhalaman263putusanaquoterkaitdenganprosesPenunjukanLangsungyangdianggapmelanggarpasal12ayat(2)hurufcKeppresNo.18Tahun2000Jo.BabIIhurufAangka2dan3SuratKeputusanBersamaMenteriKeuanganRldanKepalaBadanPerencanaandanPembangunanNasionalNo.S-

42/A/2000danNo.S.2262/D.2/05/2000tanggal3Mei2000karenapertama,TERDAKWAIIdalamprosesadministrasiproyekTahapIPembangunanGORdanDPRDKab.Magetannanyamelengkapiberkasadministrasisajadengankatalainmembuatdokumen-dokumenfiktif.Kedua,padasaatprosespenunjukanlangsungCVBudiBersaudaradanCVBudiKaryaMandiripadaTahapIproyekPembangunanGORdanDPRDKab.MagetanTERDAKWAIItelahikutmenyeleksidanmenindaklanjutiusulanpenunjukanlangsungdariKepalaDinasPUKab.Magetan(TerdakwaIdalamperkarayangsama)danpersetujuanBupatiMagetan(dalamperkaralain).Ketiga,alasansebagaisyaratpenunjukanlangsungdinyatakantidaksesuaidenganprosedur/ketentuanKeppresNo.

18tahun2000.

BahwaataspertimbanganhukumMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquodalamputusannyaKamitidaksependapatdenganargumentasisebagaimanateruraiibawahini:

1.Bahwadalamketentuanpasal12ayat(2)hurufcKeppresNo.

18Tahun2000,merupakanketentuansyaratdapatdilakukannyapenunjukanlangsungpengadaanbarang/jasadenganketentuanyangbersifatalternatifsebagaimanadiaturdalampasaltersebutterdiriatas3(tiga)pilihan,yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 100

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah
Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.101dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008a.Pengadaanbarang/jasaberskalakecil;ataub.Pengadaanbarang/jasayangsetelahdilakukanpelelariganulanghanya1(satu)pesertayangmemenuhi;atauc.Pengadaanyangbersifatmendesak/khusussetelahmendapatkanpersetujuandariMenteri/KepalaLembagaPemerintahNonQepartemen/Gubernur/Bupati/Walikota/DireksiBUMN/BUMD;ataud.Penyediaanbarang/jasatunggal;artinyarumusanpasal12ayat(2)hurufcangkai,atauangkaii,atauangkaiii,atauangkaiv,dapatdipilihsalahsatuuntukdijadikanpilihan/alternatifsebagaisuatusyaratkriteriauntukmelakukanmetodepenunjukanlangsungdalampengadaanbarang/jasa(incasutermasukdalamproyekpembangunanGORdangedungDPRDKab.Magetan);

2.BahwaperbuatanmelawanhukumsebagaimanadinyatakanolehPenuntutUmumberkaitandenganpelanggaranKeppresNo.18Tahun2000terhadappasal12ayat(2)hurufctidakberdasarkandanberalasanhukum,karenapengadaanbarang/jasaproyekpembangunanGORdanGedungDPRDKab.MagetantelahdisetujuiolehBupatiMagetan(Drs.SalehMuljono,MM.)melalu
ilembardisposisinyasebagaimanatelahditunjukkandandibuktikandalampersidanganperkarainiolehPenuntutUmumdihadapanMajelisHaki,paraTerdakwa,

PenasehatHukumdantelahdikonfirmasikankepadasaksi-

saksi(saksiDrs.Soemantri,MM.,saksiMaksoem,saksiIr.

RiantoKurniawan,MM.,saksiIr.Purnomo,MM.,saksiIr.IsmuPujianto,saksiDrs.Laras,saksiDrs.YetraRaulandansaksiIr.

Hergunadi,MT.),sehinggapenunjukanlangsungsebagaimanadimaksudkandalamrumusanpasal12ayat(2)hurufcangkaiiiKeppresNo.18Tahun2003tidakdilanggar;

3.Halinijugadikuatkandenganketerangansaksiahlihukum(EmanuelSujatmoko,SH.,MS.)dariFakultasHukumUniversitasAirlanggaSurabayayangmenyatakanbahwarumusandalamketentuanpasal12ayat(2)hurufcmemilikimakna:(1)syaratpenunjukanlangsungdalamketentuanpasaltersebutbersifatalternatif,artinyarumusanpasal12ayat(2)hurufcangkai,atauangkaii,atauangkaiii,atauangkaiv,

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.101dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008a.Pengadaanbarang/jasaberskalakecil;ataub.Pengadaanbarang/jasayangsetelahdilakukanpelelariganulanghanya1(satu)pesertayangmemenuhi;atauc.Pengadaanyangbersifatmendesak/khusussetelahmendapatkanpersetujuandariMenteri/KepalaLembagaPemerintahNonQepartemen/Gubernur/Bupati/Walikota/DireksiBUMN/BUMD;ataud.Penyediaanbarang/jasatunggal;artinyarumusanpasal12ayat(2)hurufcangkai,atauangkaii,atauangkaiii,atauangkaiv,dapatdipilihsalahsatuuntukdijadikanpilihan/alternatifsebagaisuatusyaratkriteriauntukmelakukanmetodepenunjukanlangsungdalampengadaanbarang/jasa(incasutermasukdalamproyekpembangunanGORdangedungDPRDKab.Magetan);

2.BahwaperbuatanmelawanhukumsebagaimanadinyatakanolehPenuntutUmumberkaitandenganpelanggaranKeppresNo.18Tahun2000terhadappasal12ayat(2)hurufctidakberdasarkandanberalasanhukum,karenapengadaanbarang/jasaproyekpembangunanGORdanGedungDPRDKab.MagetantelahdisetujuiolehBupatiMagetan(Drs.SalehMuljono,MM.)melalu
ilembardisposisinyasebagaimanatelahditunjukkandandibuktikandalampersidanganperkarainiolehPenuntutUmumdihadapanMajelisHaki,paraTerdakwa,

PenasehatHukumdantelahdikonfirmasikankepadasaksi-

saksi(saksiDrs.Soemantri,MM.,saksiMaksoem,saksiIr.

RiantoKurniawan,MM.,saksiIr.Purnomo,MM.,saksiIr.IsmuPujianto,saksiDrs.Laras,saksiDrs.YetraRaulandansaksiIr.

Hergunadi,MT.),sehinggapenunjukanlangsungsebagaimanadimaksudkandalamrumusanpasal12ayat(2)hurufcangkaiiiKeppresNo.18Tahun2003tidakdilanggar;

3.Halinijugadikuatkandenganketerangansaksiahlihukum(EmanuelSujatmoko,SH.,MS.)dariFakultasHukumUniversitasAirlanggaSurabayayangmenyatakanbahwarumusandalamketentuanpasal12ayat(2)hurufcmemilikimakna:(1)syaratpenunjukanlangsungdalamketentuanpasaltersebutbersifatalternatif,artinyarumusanpasal12ayat(2)hurufcangkai,atauangkaii,atauangkaiii,atauangkaiv,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 101

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.102dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008dapatdipilihsalahsatuuntukdijadikanpilihan/alternatifsebagaisuatusyaratkriteriauntukmelakukanmetodepenunjukanlangsungdalampengadaanbarang/jasa(incasutermasukdalamproyekpembangunanGORdangedungDPRDKab.Magetan),(2)rumusanmaknanormahukumpadapasal12ayat(2)hurufcangkaiiimemilikikriteriaalasanpengadaanyangbersifatmendesak/khususdanharusmendapatkanpersetujuandariBupatiuntukpeng-

adaanbarang/jasadiwilayahkabupaten(incasutermasukdalamproyekpembangunanGORdangedungDPRDKab.

Magetan);

4.MenurutsaksiahliHukum(EmanuelSujatmoko,SH,MS)

bahwamengenaikriteriakhususpengadaanbarang/jasasebagaimanadiaturdalamKeppresNo.18Tahun2000tidakdiaturlebihlanjut,sehinggadapatmengacupadaketentuanlainnyayaituKepmenkimpraswilNo.332/KPTS/M/2002tanggal21Agustus2002,sebagaimanadalamKepmenkimpraswiltersebutdijelaskandalamLampiranBabIIangka3Keputusantersebut.OlehkarenaKeputusanMenkimpraswilNomor:

332/KPTS/M/2002tersebutbersifatmengik
atdanberlakusecaraumum(beleidregeels)makaKeputusanMenkimpraswiltersebutharusdipatuhiolehsetiapdaerahkarenadikeluarkanolehPemerintahPusatdalammenentukanklasifikasipebangunanbangunannegara.AdapunkriteriabangunannegarayangtermasukklasifikasibangunanKhususadalahStadionOlahRagadanBangunanMonumental.SebagaiBangunanStadionOlahRagatidakdiaturlebihlanjuttermasukapasajadalamKeputusanMenkimpraswiltersebut,sehinggatidakdapatsecaralaterlijksebagaimanaditegaskandalamperaturantersebutbilatidakdijabarkanlebihlanjutpengertiantersebut,namundigunakanpenafsiransecaraluasmengenaimengenaiklasifikasiBangunanKhususuntukpembangunanGedungSerbaGunadiKab.MagetanyakniharusdilihatmaknadanfungsiapakahGedungSerbaGunatersebutuntuksaranagelanggangolahragaataukahtidakterhadapfungsiutamaya.Maknastadionolahragaadalahsamadengangelanggangolahraga(GOR)yangartinyatempatDirektori
Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.102dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008dapatdipilihsalahsatuuntukdijadikanpilihan/alternatifsebagaisuatusyaratkriteriauntukmelakukanmetodepenunjukanlangsungdalampengadaanbarang/jasa(incasutermasukdalamproyekpembangunanGORdangedungDPRDKab.Magetan),(2)rumusanmaknanormahukumpadapasal12ayat(2)hurufcangkaiiimemilikikriteriaalasanpengadaanyangbersifatmendesak/khususdanharusmendapatkanpersetujuandariBupatiuntukpeng-

adaanbarang/jasadiwilayahkabupaten(incasutermasukdalamproyekpembangunanGORdangedungDPRDKab.

Magetan);

4.MenurutsaksiahliHukum(EmanuelSujatmoko,SH,MS)

bahwamengenaikriteriakhususpengadaanbarang/jasasebagaimanadiaturdalamKeppresNo.18Tahun2000tidakdiaturlebihlanjut,sehinggadapatmengacupadaketentuanlainnyayaituKepmenkimpraswilNo.332/KPTS/M/2002tanggal21Agustus2002,sebagaimanadalamKepmenkimpraswiltersebutdijelaskandalamLampiranBabIIangka3Keputusantersebut.OlehkarenaKeputusanMenkimpraswilNomor:

332/KPTS/M/2002tersebutbersifatmengik
atdanberlakusecaraumum(beleidregeels)makaKeputusanMenkimpraswiltersebutharusdipatuhiolehsetiapdaerahkarenadikeluarkanolehPemerintahPusatdalammenentukanklasifikasipebangunanbangunannegara.AdapunkriteriabangunannegarayangtermasukklasifikasibangunanKhususadalahStadionOlahRagadanBangunanMonumental.SebagaiBangunanStadionOlahRagatidakdiaturlebihlanjuttermasukapasajadalamKeputusanMenkimpraswiltersebut,sehinggatidakdapatsecaralaterlijksebagaimanaditegaskandalamperaturantersebutbilatidakdijabarkanlebihlanjutpengertiantersebut,namundigunakanpenafsiransecaraluasmengenaimengenaiklasifikasiBangunanKhususuntukpembangunanGedungSerbaGunadiKab.MagetanyakniharusdilihatmaknadanfungsiapakahGedungSerbaGunatersebutuntuksaranagelanggangolahragaataukahtidakterhadapfungsiutamaya.Maknastadionolahragaadalahsamadengangelanggangolahraga(GOR)yangartinyatempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 102

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.103dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008arena/laga/gelangganguntukbertandingatautempatdilakukannyakegiatanolahraga.,.DansetelahditunjukkanolehPenasehathukumyangdisaksikanolehPenuntutUmumdandihadapanMajelisHakimhasilperencanaangambarbangunan,layoutbangunan,penjelasandokumendetilbangunangedungtersebutdaritampakgambarsisidalamdanluarbangunangedungmulaidarijumlahlapanganyangdapatdigunkanuntukarenaolahragabolavoli,olahragatenislapanganindoor,olahragabulutangkis,olahragabolabasket,

olahragamapununtukkegiatanolahragalainnyasepertipertandinganpencaksilat,tenismejadanlainsebagainya,

yangmanajugastruksurkonstruksinyaadatribunpenontonyangbertingkat,adapapanscorepertandingan,adalampusorotuntukpertandinganolahraga,lantaidasaryangdiperuntukkanuntuklapanganolahragaindoor,disimpulkanolehSaksiAhliHukumEmanuelSujatmokomasukdalamkriteriabangunankhusussebagaimanadiaturdalamKepmenkimpraswilNomor332/KPTS/M/2002danLampiranBabIIangka'3peraturanKeputusantersebutyak
nitermasukdalamklasifikasistadionolahraga.BahwaperisitilahanGedungSerbaGunadalamproyekpembangunanGedungtersebutdikaitkandenganDaftarIsianProyekDaerah(DIPDA)

yangdiaturdalamAPBD-nya,yanginikaitannyadenganpertanggungjawabankeuanganmulaidaripencairansampaidenganadministrasikeuangan.HalinitidaklahmenghilangkanmaknadanfungsiutamadandasardariGedungtersebutyaituuntukfungsigelanggangolahraga.Inibukanmerupakanpenyimpangandanpelanggaranhukum;

5.Mengenaiklasifikasikriteriabangunanmonumentalmenurutsaksiahlihukum(EmanuelSujatmoko,SH,MS)bahwakriteriaBangunanNegarayangbersifatmonumentalmenurutketentuanKepmenkimpraswilNomor:332/KPTS/M/2002berikutLampirannyatidakmenjelaskandanmengatursecarategasdanspesifikyangdimaksuddenganbangunanmonumental.Olehkarenaitu,maknahukummonumentaldimaknaidenganpenafsiranhukumyaitubahwaataspembangunangedungtersebutnantinyaakanmelahirkanDirektori
Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.103dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008arena/laga/gelangganguntukbertandingatautempatdilakukannyakegiatanolahraga.,.DansetelahditunjukkanolehPenasehathukumyangdisaksikanolehPenuntutUmumdandihadapanMajelisHakimhasilperencanaangambarbangunan,layoutbangunan,penjelasandokumendetilbangunangedungtersebutdaritampakgambarsisidalamdanluarbangunangedungmulaidarijumlahlapanganyangdapatdigunkanuntukarenaolahragabolavoli,olahragatenislapanganindoor,olahragabulutangkis,olahragabolabasket,

olahragamapununtukkegiatanolahragalainnyasepertipertandinganpencaksilat,tenismejadanlainsebagainya,

yangmanajugastruksurkonstruksinyaadatribunpenontonyangbertingkat,adapapanscorepertandingan,adalampusorotuntukpertandinganolahraga,lantaidasaryangdiperuntukkanuntuklapanganolahragaindoor,disimpulkanolehSaksiAhliHukumEmanuelSujatmokomasukdalamkriteriabangunankhusussebagaimanadiaturdalamKepmenkimpraswilNomor332/KPTS/M/2002danLampiranBabIIangka'3peraturanKeputusantersebutyak
nitermasukdalamklasifikasistadionolahraga.BahwaperisitilahanGedungSerbaGunadalamproyekpembangunanGedungtersebutdikaitkandenganDaftarIsianProyekDaerah(DIPDA)

yangdiaturdalamAPBD-nya,yanginikaitannyadenganpertanggungjawabankeuanganmulaidaripencairansampaidenganadministrasikeuangan.HalinitidaklahmenghilangkanmaknadanfungsiutamadandasardariGedungtersebutyaituuntukfungsigelanggangolahraga.Inibukanmerupakanpenyimpangandanpelanggaranhukum;

5.Mengenaiklasifikasikriteriabangunanmonumentalmenurutsaksiahlihukum(EmanuelSujatmoko,SH,MS)bahwakriteriaBangunanNegarayangbersifatmonumentalmenurutketentuanKepmenkimpraswilNomor:332/KPTS/M/2002berikutLampirannyatidakmenjelaskandanmengatursecarategasdanspesifikyangdimaksuddenganbangunanmonumental.Olehkarenaitu,maknahukummonumentaldimaknaidenganpenafsiranhukumyaitubahwaataspembangunangedungtersebutnantinyaakanmelahirkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 103

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.104dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008kesanmasyarakatakangedungtersebutyangdipakaiolehwakilRakyat/MasyarakatKab.Magetan(DPRD)untukmelahirkanperaturandankebijakanstrategisbagirakyat/masyarakatKab.Magetanyangmanadenganlahirnyaperaturan-peraturandankebijakanstrategistersebutdapatmelahirkansuatukemonumentalanprodukperaturandankebijakanyanglahirdandirapatkandigedugtersebut.Olehkarenaitu,berkaitandenganbangunangedungDPRDKab.

Magetantersebutmakamasukdalamkriteriasebagaibangunannegarayangbersifatkhususkalsifikasi.gedungbersifatmonumental.DengandemikianpembangunanGedungDPRDKab.Magetandenganpenunjukanlangsungtidakmelanggarketentuanperaturanperundang-undangandaninibukanmerupakanpenyimpangandanpelanggaranhukum.

6.Kalaupunton,quodNonmenurutMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquoPengadilanNegeriMagetanyangmenyatakanbersalahmelanggarpasal12ayat(2)hurufckarenapembuatandokumen-dokumendankontrakpembangunanproyekGORdanDRPDKab.MagetanTahapIadalahFIKTIFsebagaimanadi
nyatakandalamPutusanaquohalaman256s/d263yangdijatuhkanpadadiriTERDAKWAIIhalinidilatarbelakangidandidasarikarenaadanyaPencairanUangMukaTahapIPembangunanProyekGORdanasilRapatTanggal24September2003yangsecarategasterungkapdipersidangandanjugadinyatakandengantegasolehMajelisHakimPemeriksaPerkaraquoPengadilanNegeriMagetan"BahwaTERDAKWAIItelahmelakukanprotesdanmenyatakankeberatanataspencairanuangmukatersebutyangtelahterjadiyangtidakdilakukanolehterakwaii,sertaterdakwaiitidakdapatmenghindaratashasilkeputusanrapattanggal24September2003aquokarenadiriTERDAKWAIIadalahselakubawahanyanqarusmelaksanakanperintahatasan(ic.Bupati,SekretarisDaerahdanKeputusanPesertaRapatTanggal24September2003)termasukdalammenjalankanperintahdaninstruksipenunjukanlangsunqdariBUPATIMAGETANataspelaksanaanpembangunanproyekaquoPadaTahapI,sertapenyesuaiandokumenkarenatelahDirektori
Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.104dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008kesanmasyarakatakangedungtersebutyangdipakaiolehwakilRakyat/MasyarakatKab.Magetan(DPRD)untukmelahirkanperaturandankebijakanstrategisbagirakyat/masyarakatKab.Magetanyangmanadenganlahirnyaperaturan-peraturandankebijakanstrategistersebutdapatmelahirkansuatukemonumentalanprodukperaturandankebijakanyanglahirdandirapatkandigedugtersebut.Olehkarenaitu,berkaitandenganbangunangedungDPRDKab.

Magetantersebutmakamasukdalamkriteriasebagaibangunannegarayangbersifatkhususkalsifikasi.gedungbersifatmonumental.DengandemikianpembangunanGedungDPRDKab.Magetandenganpenunjukanlangsungtidakmelanggarketentuanperaturanperundang-undangandaninibukanmerupakanpenyimpangandanpelanggaranhukum.

6.Kalaupunton,quodNonmenurutMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquoPengadilanNegeriMagetanyangmenyatakanbersalahmelanggarpasal12ayat(2)hurufckarenapembuatandokumen-dokumendankontrakpembangunanproyekGORdanDRPDKab.MagetanTahapIadalahFIKTIFsebagaimanadi
nyatakandalamPutusanaquohalaman256s/d263yangdijatuhkanpadadiriTERDAKWAIIhalinidilatarbelakangidandidasarikarenaadanyaPencairanUangMukaTahapIPembangunanProyekGORdanasilRapatTanggal24September2003yangsecarategasterungkapdipersidangandanjugadinyatakandengantegasolehMajelisHakimPemeriksaPerkaraquoPengadilanNegeriMagetan"BahwaTERDAKWAIItelahmelakukanprotesdanmenyatakankeberatanataspencairanuangmukatersebutyangtelahterjadiyangtidakdilakukanolehterakwaii,sertaterdakwaiitidakdapatmenghindaratashasilkeputusanrapattanggal24September2003aquokarenadiriTERDAKWAIIadalahselakubawahanyanqarusmelaksanakanperintahatasan(ic.Bupati,SekretarisDaerahdanKeputusanPesertaRapatTanggal24September2003)termasukdalammenjalankanperintahdaninstruksipenunjukanlangsunqdariBUPATIMAGETANataspelaksanaanpembangunanproyekaquoPadaTahapI,sertapenyesuaiandokumenkarenatelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 104

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.105dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008terjadinyaPencairanUanqMukaTahapIpembahgunanproyekaquotanpapelibatandiriTERDAKWAII.TerdakwaIImelakukanproteskepadaKabagKeuangan(Saks!Me!

Sugihartini,SH)siapayangbertanggungjawabpencairanuangmukayangbelumadaadministrasinyaapa-apadisuruhkePakSekab,olehPakSekabsupayadirapatkan.

Atashasilkeputusanrapattanggal24September2003aquokarenadiriTERDAKWAIIadalahselakubawahanyangharusmelaksanakanperintahatasan(ic.Bupati,SekretarisDaerahdanKeputusanPesertaRapatTanggal24September2003).

BuktirapatadadilampirankeputusanPengadilanNegeriMagetanT-6.DengandasarNotaDinasKepalaDinasKepadaBupatidandisetujuiBupatidilanjutkandisposisikeKasubdinTataKotadanBangunan(SaksiIr.BambangSetiawan,MM)

selanjutnyaDidisposisikeTerdakwaIIuntukmenindaklanjuti.

Dalamrapattanggal24September2003dalamrapatdiruangkerjaSekretarisDaerahKetuaPanitia(saksiMaksoem)ikutrapatdiruangkerjaSekretarisDaerahjadibukanterdakwaII(Gimin,BE)malahmenyuruhK
etuaPanitia(SaksiMaksoem)untukmengadakanpenunjukanlangsung.

Karenasetelahrapat24September2008KetuaPanitiamelengkapiadministrasipenunjukkanmenyesuaikancairnyauangmukatahapIpembangunanproyeaquotanpapelibatandariterdakwaII(Gimin,BE).

7.SangatironissecarahukumapabilatanggungjawabhukumtersebutdijatuhkandandimintakanpertanggungjawabanhukumnyakepadadiriTERDAKWAII.HalmanadalamJurisprudensiMahkamahAgungRlNo.572K/Pid/2003tanggal12Februari2004(halaman571YurisprudensiMahkamahAgungRlTahun2004,Jakarta,MahkamahAgungRl,2005)dinyatakan".....untukmembuktikanadanyaperbuatanpenyalahgunaanwewenangyaituharusdibuktikanterlebihdahuluapakahperbuatanyangdilakukanolehPelaku(TerdakwaincasudalamperkarainiyaituTerdakwaII)apakahmemangadakesengajaan(opzet)untukmelakukanperbuatanpenyalahgunaanwewenangtersebutsehinggamenyebabkanadanyaperbuatanmelawanhukum,danbahwamemangDirektori
Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.105dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008terjadinyaPencairanUanqMukaTahapIpembahgunanproyekaquotanpapelibatandiriTERDAKWAII.TerdakwaIImelakukanproteskepadaKabagKeuangan(Saks!Me!

Sugihartini,SH)siapayangbertanggungjawabpencairanuangmukayangbelumadaadministrasinyaapa-apadisuruhkePakSekab,olehPakSekabsupayadirapatkan.

Atashasilkeputusanrapattanggal24September2003aquokarenadiriTERDAKWAIIadalahselakubawahanyangharusmelaksanakanperintahatasan(ic.Bupati,SekretarisDaerahdanKeputusanPesertaRapatTanggal24September2003).

BuktirapatadadilampirankeputusanPengadilanNegeriMagetanT-6.DengandasarNotaDinasKepalaDinasKepadaBupatidandisetujuiBupatidilanjutkandisposisikeKasubdinTataKotadanBangunan(SaksiIr.BambangSetiawan,MM)

selanjutnyaDidisposisikeTerdakwaIIuntukmenindaklanjuti.

Dalamrapattanggal24September2003dalamrapatdiruangkerjaSekretarisDaerahKetuaPanitia(saksiMaksoem)ikutrapatdiruangkerjaSekretarisDaerahjadibukanterdakwaII(Gimin,BE)malahmenyuruhK
etuaPanitia(SaksiMaksoem)untukmengadakanpenunjukanlangsung.

Karenasetelahrapat24September2008KetuaPanitiamelengkapiadministrasipenunjukkanmenyesuaikancairnyauangmukatahapIpembangunanproyeaquotanpapelibatandariterdakwaII(Gimin,BE).

7.SangatironissecarahukumapabilatanggungjawabhukumtersebutdijatuhkandandimintakanpertanggungjawabanhukumnyakepadadiriTERDAKWAII.HalmanadalamJurisprudensiMahkamahAgungRlNo.572K/Pid/2003tanggal12Februari2004(halaman571YurisprudensiMahkamahAgungRlTahun2004,Jakarta,MahkamahAgungRl,2005)dinyatakan".....untukmembuktikanadanyaperbuatanpenyalahgunaanwewenangyaituharusdibuktikanterlebihdahuluapakahperbuatanyangdilakukanolehPelaku(TerdakwaincasudalamperkarainiyaituTerdakwaII)apakahmemangadakesengajaan(opzet)untukmelakukanperbuatanpenyalahgunaanwewenangtersebutsehinggamenyebabkanadanyaperbuatanmelawanhukum,danbahwamemang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 105

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah
Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.106dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008Terdakwatersebutmenghendakidanmengetahui(metwillensenwetens)bahwaperbuatanitudilarang,tapitetapdilakukannya".

8.Bahwapembuktianunsur"perbuatanmelawanhukum"

menurutMahkamahAgungRldalamJurisprudensiMahkamahAgungRlNo.571K/Pid/2003tanggal12Februari2004,bahwaolehkarenaperbuatan"menyalahgunakankewenangan,

kesempatan,atausaranayangadapadanyakarenajabatanataukedudukan"merupakansalahsatubentukwujudperbuatanmelawanhukumsecaraformil.

9.BahwamengenaiunsurpenyalahgunaanwewenangatausaranayangadapadanyakarenajabatanataukedudukanmerupakansalahsatuunsuryangpalingpokoyangharusdibuktikandimukahukumolehMajelisHakimpemeriksaperkaraaquoPengadilanNegeriMagetan.Persoalanuntukmengukurapakahadaunsur"penyalahgunaanwewenang"

adalahyangpalingpokokdicariapakahadalandasanhukum(aturanhukumyangdilanggar),inimerupakansuatukonsekuensidianuthyaasaslegalitas.Selanjutnyabagaimanakalautidakadaaturanhukumyangmendasari,inimerupakanw
ilayahkebebasanuntukmelakukankebijakan("FreiesErmersen'V'discretionarypower").Pelaksanaan"FreiesErmersen"dibatasidenganAsas-asasUmumPemerintahanYangBaik(AlgemeneBeginselenvanBehoorlijkBestuur).

Pertanyaanselanjutnyaapakahmelanggar"Asas-AsasUmumPemerintahanYangBaik"dapatdipakaisebagaidasaruntukmenjatuhkanpidana?(Prof.Dr.PhilipusM.Hadjon,S.H.,

dalamAmirSyamsudin,S.H,et.al,"PutusanAkbarTanjungAnalisisYuridisParaAhliHukum",PustakaSinarHarapan,

Jakarta,2004,h.48).

10.BahwadarisegidoktrinHukumAdministrasiNegara,

kewenangandiskresionerbukanlahbersifatsebebas-bebasnyatanpabatas,sebabhakimmasihdapatmelakukanpenilaianterbatas(marginaletoetsing)terhadap"pelaksanaankewenangdiskresionertersebut,yaitupenilaianapakahadapenyalahgunaanwewenang(abuseofpower)ataukesewenang-wenangan(willekeur)padadiripejabatyangDirektori
Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.106dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008Terdakwatersebutmenghendakidanmengetahui(metwillensenwetens)bahwaperbuatanitudilarang,tapitetapdilakukannya".

8.Bahwapembuktianunsur"perbuatanmelawanhukum"

menurutMahkamahAgungRldalamJurisprudensiMahkamahAgungRlNo.571K/Pid/2003tanggal12Februari2004,bahwaolehkarenaperbuatan"menyalahgunakankewenangan,

kesempatan,atausaranayangadapadanyakarenajabatanataukedudukan"merupakansalahsatubentukwujudperbuatanmelawanhukumsecaraformil.

9.BahwamengenaiunsurpenyalahgunaanwewenangatausaranayangadapadanyakarenajabatanataukedudukanmerupakansalahsatuunsuryangpalingpokoyangharusdibuktikandimukahukumolehMajelisHakimpemeriksaperkaraaquoPengadilanNegeriMagetan.Persoalanuntukmengukurapakahadaunsur"penyalahgunaanwewenang"

adalahyangpalingpokokdicariapakahadalandasanhukum(aturanhukumyangdilanggar),inimerupakansuatukonsekuensidianuthyaasaslegalitas.Selanjutnyabagaimanakalautidakadaaturanhukumyangmendasari,inimerupakanw
ilayahkebebasanuntukmelakukankebijakan("FreiesErmersen'V'discretionarypower").Pelaksanaan"FreiesErmersen"dibatasidenganAsas-asasUmumPemerintahanYangBaik(AlgemeneBeginselenvanBehoorlijkBestuur).

Pertanyaanselanjutnyaapakahmelanggar"Asas-AsasUmumPemerintahanYangBaik"dapatdipakaisebagaidasaruntukmenjatuhkanpidana?(Prof.Dr.PhilipusM.Hadjon,S.H.,

dalamAmirSyamsudin,S.H,et.al,"PutusanAkbarTanjungAnalisisYuridisParaAhliHukum",PustakaSinarHarapan,

Jakarta,2004,h.48).

10.BahwadarisegidoktrinHukumAdministrasiNegara,

kewenangandiskresionerbukanlahbersifatsebebas-bebasnyatanpabatas,sebabhakimmasihdapatmelakukanpenilaianterbatas(marginaletoetsing)terhadap"pelaksanaankewenangdiskresionertersebut,yaitupenilaianapakahadapenyalahgunaanwewenang(abuseofpower)ataukesewenang-wenangan(willekeur)padadiripejabatyang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 106

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.107dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008bersangkutan,padawaktupelaksanaankewenangandiskresionertersebut.DengandemikianincasupadadiriTerdakwaIIapakahmempunyaikapasitaswewenanguntukmelakukandiskresionerataukahtidak?DiskresioneryangdimaksudkanadalahwewenangyangadapadajabatandiriTerdakwaIIsehubunganpelaksanaanPembangunanGORdanPembangunanGedunDPRDKab.Magetanataukahtidak.Untukitulah,harusdipilah-pilahwewenangdaridiriTerdakwaIIdalampelaksanaanPembangunanGORdanPembangunanGedungDPRDKab.MagetanpadaTahapI,

TahapII,TahapIII.Apabilatidakdapatdibuktikansifatpenyalahgunaanwewenangataukesewenang-wenangandiskresioner-nyamakaperbuatannyamenjadilegaldankarenanyaperbuatannyabersifattidakmelawanhukum.Dansebaliknyaapabiladapatdibuktikansifatpenyalahgunaanwewenangataukesewenang-wenangandiskresioner-nyamakaperbuatannyamenjaditidaklegaldankarenanyaperbuatannyabersifatmelawanhukum(periksadanbandingkandenganpertimbangandalamPutusanMahkamahAgungRlNo.572K/Pid/2003tanggal1
2Februari2004).

Penyalahgunaanwewenangharusdilakukandengansengajadankesengajaandalamtingkatpertamayaitukesengajaandenganrnaksudsangatjelasdaribkti-buktidanfakta-faktapersidanganbahwaperbuatanyangdilakukanolehTerdakwaIIatasperintahBupatiMagetan.KepadaKepalaDinasPUdanditeruskanperintahkeKasubdinTataKotadanBangunanDinasPUditeruskanPerintahkeTerdakwaII(BuktiNo.25,26dan27dalamKeputusanPengadilanNegeriMagetan).

11.BahwadalamJurisprudensiPutusanMahkamahAgungRlNo.572K/Pid/2003tanggal12Februari2004dikenalpuladenganpenerapanasas"vicariousliability"yangintinyaadalahbahwaatasanlahyangbertanggungjawabataswewenangyangdimandatkankepadapenerimamandatkarenaberkaitandengantanggungawabjabatan.Kaitandenganasastersebutyaituapapunisimandattersebutmakapenerimamandattidakdapatdipersalahkanatasisimandattersebut.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.107dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008bersangkutan,padawaktupelaksanaankewenangandiskresionertersebut.DengandemikianincasupadadiriTerdakwaIIapakahmempunyaikapasitaswewenanguntukmelakukandiskresionerataukahtidak?DiskresioneryangdimaksudkanadalahwewenangyangadapadajabatandiriTerdakwaIIsehubunganpelaksanaanPembangunanGORdanPembangunanGedunDPRDKab.Magetanataukahtidak.Untukitulah,harusdipilah-pilahwewenangdaridiriTerdakwaIIdalampelaksanaanPembangunanGORdanPembangunanGedungDPRDKab.MagetanpadaTahapI,

TahapII,TahapIII.Apabilatidakdapatdibuktikansifatpenyalahgunaanwewenangataukesewenang-wenangandiskresioner-nyamakaperbuatannyamenjadilegaldankarenanyaperbuatannyabersifattidakmelawanhukum.Dansebaliknyaapabiladapatdibuktikansifatpenyalahgunaanwewenangataukesewenang-wenangandiskresioner-nyamakaperbuatannyamenjaditidaklegaldankarenanyaperbuatannyabersifatmelawanhukum(periksadanbandingkandenganpertimbangandalamPutusanMahkamahAgungRlNo.572K/Pid/2003tanggal1
2Februari2004).

Penyalahgunaanwewenangharusdilakukandengansengajadankesengajaandalamtingkatpertamayaitukesengajaandenganrnaksudsangatjelasdaribkti-buktidanfakta-faktapersidanganbahwaperbuatanyangdilakukanolehTerdakwaIIatasperintahBupatiMagetan.KepadaKepalaDinasPUdanditeruskanperintahkeKasubdinTataKotadanBangunanDinasPUditeruskanPerintahkeTerdakwaII(BuktiNo.25,26dan27dalamKeputusanPengadilanNegeriMagetan).

11.BahwadalamJurisprudensiPutusanMahkamahAgungRlNo.572K/Pid/2003tanggal12Februari2004dikenalpuladenganpenerapanasas"vicariousliability"yangintinyaadalahbahwaatasanlahyangbertanggungjawabataswewenangyangdimandatkankepadapenerimamandatkarenaberkaitandengantanggungawabjabatan.Kaitandenganasastersebutyaituapapunisimandattersebutmakapenerimamandattidakdapatdipersalahkanatasisimandattersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan
informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk
pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera
hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 107

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.108dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/200812.DengandemikianuntukmembuktikanadanyapenyalahgunaanwewenangmakaterhadapperbuatandiriTERDAKWAIIapakahtelahmelampauibataskewenanganyaataumelakukanperbuatanyangtidaksesuaidenganketentuanyangberlakudalamProyekPembangunanGORdanPembangunanGedungDPRp«Kab.MagetanTahapI,TahapII,TahapIII.UntukituharusdibuktikanuntukmembuktikanadanyapenyalahgunaanwewenangmakaterhadapperbuatandiriTerdakwaIIapakahtelahmelampauibatas

kewenangannyaataumelakukanperbuatanyangtidaksesuaidenganketentuanyangberlakudalamProyekPembangunanGORdanPembangunanGedungDPRDKa.MagetanTahapI,TahapII,tahapIIIharusdibuktikan:

Pertama,bentukpenyalahgunaanwewenang(abuseofpower)

ataukesewenang-wenangan(willekeur)padadiriTerdakwaIIpadaTahapIpadaPelaksanaanProyekPembangunanGORDdanDPRD.SebagaimanakedudukanjabatanTerdakwaIpadaPelaksanaanProyekPembangunanGORdanPembangunanGedungDPRDTahapIadalahsebagaiPimpinanProye

(Pimpro)kegiatantersebut.SebagaiPimpro
(TerdakwaII)tidakdapatmengelakatasDiskresionerBupatidalammemberikanperintahberupapersetujuanuntukpenunjukanlangsungProyekPembangunanGORdanPmbangunanGedungDPRDKab.MagetanTahapI.KedudukanPimpro(Terdakwa)IIhanyasebagai"penerimamandat"dari"pemberimandat"yaituBupatiMagetandalamhalperintahuntukmelaksanakanpenunjukanlangsungProyekPembangunanGORdanPembangunanGedungDPRDKab.Magetan.Wewenangpenunjukanlangsungsebagaimanaditegaskandalampasal12ayat(2)hurufcangkaiiiKeppresNo.18tahun2000adamutlakadapadawewenangnyaBupati.

Kedua,pencairanpadatanggal23September2003yangtelahdilakukanolehKepalaBagianKeuangKab.Magetan(MeiSugihartini,SH)VangdisetujuiBupatiuntukdicairkanbukanterealisasidariperbuatanTerdakwaIIkarenamerupakanwewenangotorisasipencairankeuanganbukanwwenangnyaTerdakwaII.Sesuaidenganketentuanpasal50KepmendagriDirektori
Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.108dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/200812.DengandemikianuntukmembuktikanadanyapenyalahgunaanwewenangmakaterhadapperbuatandiriTERDAKWAIIapakahtelahmelampauibataskewenanganyaataumelakukanperbuatanyangtidaksesuaidenganketentuanyangberlakudalamProyekPembangunanGORdanPembangunanGedungDPRp«Kab.MagetanTahapI,TahapII,TahapIII.UntukituharusdibuktikanuntukmembuktikanadanyapenyalahgunaanwewenangmakaterhadapperbuatandiriTerdakwaIIapakahtelahmelampauibatas

kewenangannyaataumelakukanperbuatanyangtidaksesuaidenganketentuanyangberlakudalamProyekPembangunanGORdanPembangunanGedungDPRDKa.MagetanTahapI,TahapII,tahapIIIharusdibuktikan:

Pertama,bentukpenyalahgunaanwewenang(abuseofpower)

ataukesewenang-wenangan(willekeur)padadiriTerdakwaIIpadaTahapIpadaPelaksanaanProyekPembangunanGORDdanDPRD.SebagaimanakedudukanjabatanTerdakwaIpadaPelaksanaanProyekPembangunanGORdanPembangunanGedungDPRDTahapIadalahsebagaiPimpinanProye

(Pimpro)kegiatantersebut.SebagaiPimpro
(TerdakwaII)tidakdapatmengelakatasDiskresionerBupatidalammemberikanperintahberupapersetujuanuntukpenunjukanlangsungProyekPembangunanGORdanPmbangunanGedungDPRDKab.MagetanTahapI.KedudukanPimpro(Terdakwa)IIhanyasebagai"penerimamandat"dari"pemberimandat"yaituBupatiMagetandalamhalperintahuntukmelaksanakanpenunjukanlangsungProyekPembangunanGORdanPembangunanGedungDPRDKab.Magetan.Wewenangpenunjukanlangsungsebagaimanaditegaskandalampasal12ayat(2)hurufcangkaiiiKeppresNo.18tahun2000adamutlakadapadawewenangnyaBupati.

Kedua,pencairanpadatanggal23September2003yangtelahdilakukanolehKepalaBagianKeuangKab.Magetan(MeiSugihartini,SH)VangdisetujuiBupatiuntukdicairkanbukanterealisasidariperbuatanTerdakwaIIkarenamerupakanwewenangotorisasipencairankeuanganbukanwwenangnyaTerdakwaII.Sesuaidenganketentuanpasal50Kepmendagri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 108

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.109dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008Nomor29Tahun2002bahwa"setiaporangyangdiberikewenanganmenandatanganidan/ataumengesahkansuratbuktiyangmenjadidasarpengeluarankasbertanggungjawabataskebenarandanakibatdaripenggunaanbuktitersebut"

pencairanyangdilakukantanpaprosedursebagaimanadiaturdalamProsedurPencairanKeuanganmakaPejabatyangmemilikikewenanganmenandatangainyadan/atauyangmengesahkansuratyangmenjadidasarpengeluarankastersebutyangbertanggungjawab.

Ketiga,perbuatanmelakukanantidatirataupenyesuaianseluruhdokumenyangberkaitandenganpelaksanaanpembangunanGORdanPembangunanGedungDPRDKab

MagetanTahapI,incasupembuatandanmelengkapiDokumenkontrakpelaksanaanPembangunanGORdanPembangunanGedungDPRDKab.MagetanTahapIsebagaiakibatdiputuskannyarapattanggal24September2003yangmemerintahkanadanyadilakukannyaantidatirdanpenyesuaiankelngkapandokumenkontrakproyekpembangunanGORdanPembangunanGedungDPRDTahapIuntukmengamankanwewenangdiskresionerBupatiatasperbuatanhk
umsebagaipejabatnegaradiKab.Magetandalamhalmemberikanpersetujuanpencairantanggal23September2003.WalaupunTerdakwaIItelahmelakukanprotesataskebijakanpencairantersebuttidakdapatmerubahataumempengaruhiwewenangdiskresionerBupati

Keempat,untuktahapIIdantahapIIIProyekPembangunanGORdanPembangunanGedungDPRDKab.Magetanwewenangnyatidakadadalamproyektersebut,sehinggapenyalahgunaanwewenangpadatahapII,danIIItidakdilakukanolehTerdakwaII13.BahwaBerdasarkanhaltersebutdiatassecarajelasperbuatanTerdakwaII:

PertamatidakadakeinginanmelakukanMetodePenunjukkanLangsungProyekPembangunanGedungSerbaguna(GOR)

TahapIdanGedungDPRDKabupatenMagetanTahapIkarenaPanitiaLelangtelahmembuatpengumumanpelelanganjasakonsultansi(KonsultanPerencana).

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.109dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008Nomor29Tahun2002bahwa"setiaporangyangdiberikewenanganmenandatanganidan/ataumengesahkansuratbuktiyangmenjadidasarpengeluarankasbertanggungjawabataskebenarandanakibatdaripenggunaanbuktitersebut"

pencairanyangdilakukantanpaprosedursebagaimanadiaturdalamProsedurPencairanKeuanganmakaPejabatyangmemilikikewenanganmenandatangainyadan/atauyangmengesahkansuratyangmenjadidasarpengeluarankastersebutyangbertanggungjawab.

Ketiga,perbuatanmelakukanantidatirataupenyesuaianseluruhdokumenyangberkaitandenganpelaksanaanpembangunanGORdanPembangunanGedungDPRDKab

MagetanTahapI,incasupembuatandanmelengkapiDokumenkontrakpelaksanaanPembangunanGORdanPembangunanGedungDPRDKab.MagetanTahapIsebagaiakibatdiputuskannyarapattanggal24September2003yangmemerintahkanadanyadilakukannyaantidatirdanpenyesuaiankelngkapandokumenkontrakproyekpembangunanGORdanPembangunanGedungDPRDTahapIuntukmengamankanwewenangdiskresionerBupatiatasperbuatanhk
umsebagaipejabatnegaradiKab.Magetandalamhalmemberikanpersetujuanpencairantanggal23September2003.WalaupunTerdakwaIItelahmelakukanprotesataskebijakanpencairantersebuttidakdapatmerubahataumempengaruhiwewenangdiskresionerBupati

Keempat,untuktahapIIdantahapIIIProyekPembangunanGORdanPembangunanGedungDPRDKab.Magetanwewenangnyatidakadadalamproyektersebut,sehinggapenyalahgunaanwewenangpadatahapII,danIIItidakdilakukanolehTerdakwaII13.BahwaBerdasarkanhaltersebutdiatassecarajelasperbuatanTerdakwaII:

PertamatidakadakeinginanmelakukanMetodePenunjukkanLangsungProyekPembangunanGedungSerbaguna(GOR)

TahapIdanGedungDPRDKabupatenMagetanTahapIkarenaPanitiaLelangtelahmembuatpengumumanpelelanganjasakonsultansi(KonsultanPerencana).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 109

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.110dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008ProyekPembangunanGedungSerbaguna(GOR)TahapIdanGedungDPRDTahapImelaluiKoranBirawatanggal9September2003danpendaftarankonsultan10September2003,yangmendaftarada7konsultan,pengambilanformulir12September2003danpadatanggal17September2003PanitiaLelangtelahmengadakanpengumumanPrakwalifikasiKonsultanPerncana.Sesuaiperingkatnyadanjadwalpengambilandokumenpengadaan(TOR/KAK)padatanggal25sampaidengan26September2003.Karenasesuairencanapimpropadatahun2003hanyaperencanaansaja(BuktiadadikeputusanPNMagetanT-1danT-2)

Kedua,karenaadanyapencairanpadatanggal23September2003olehBupatiKab.MagetanataspekerjaanPelaksanaanKonstruksiFisikPembangunanGedungGORyangmembuatbatalnyajadwaldanmetodeyangtelahdisusunolehPimpro(TerdakwaII)danPanitiaPengadaan/Lelang.KemudianditindaklanjutidenganRapattanggal24September2003yangsecaratidaklangsungmemberikanperintahuntukmengamankanperbuatanhukumangdilakukanolehBupatiyangtelahmencairkantahapIuangmukap
elaksanaankonstruksifisikpembangunanGedungGORsebesarRp.

540.000.000,00.Hasilrapattanggal24September2003tersebutmemberikanarahaninstruksibahwauntukmelengkapidanmelakukanantidatiratasdokumen-dokumenkontrak,

administrasiproyekterkaitdenganpembangunanGedungGORdanGedungDPRDKab.Magetanmulaitahapkegiatanperencanaan,pengawasan,danpelaksanaankonstruksifisikpembangunanGedungGORdanGedungDPRDtersebutdenganberpedomandasartanggalpencairan23September2003terseutsebagaiparameternya.Sangatjelasdantampakbahwaadanyapolicy/diskresionerBupatimemerintahkan/

menginstruksikansecaratidaklangsungperintahdankebijakannyabaikdalamhalpenerapanpenunjukanlangsunguntukmenentukancalonpenyediabaang/jasapadakegiatanPelaksanaanKonstruksiFisikPembangunanGedungGORdanGedungDPRD,penyediabarang/jasaKonsultanPerencanauntukPembangunanGedungGORdanDPRD,

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.110dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008ProyekPembangunanGedungSerbaguna(GOR)TahapIdanGedungDPRDTahapImelaluiKoranBirawatanggal9September2003danpendaftarankonsultan10September2003,yangmendaftarada7konsultan,pengambilanformulir12September2003danpadatanggal17September2003PanitiaLelangtelahmengadakanpengumumanPrakwalifikasiKonsultanPerncana.Sesuaiperingkatnyadanjadwalpengambilandokumenpengadaan(TOR/KAK)padatanggal25sampaidengan26September2003.Karenasesuairencanapimpropadatahun2003hanyaperencanaansaja(BuktiadadikeputusanPNMagetanT-1danT-2)

Kedua,karenaadanyapencairanpadatanggal23September2003olehBupatiKab.MagetanataspekerjaanPelaksanaanKonstruksiFisikPembangunanGedungGORyangmembuatbatalnyajadwaldanmetodeyangtelahdisusunolehPimpro(TerdakwaII)danPanitiaPengadaan/Lelang.KemudianditindaklanjutidenganRapattanggal24September2003yangsecaratidaklangsungmemberikanperintahuntukmengamankanperbuatanhukumangdilakukanolehBupatiyangtelahmencairkantahapIuangmukap
elaksanaankonstruksifisikpembangunanGedungGORsebesarRp.

540.000.000,00.Hasilrapattanggal24September2003tersebutmemberikanarahaninstruksibahwauntukmelengkapidanmelakukanantidatiratasdokumen-dokumenkontrak,

administrasiproyekterkaitdenganpembangunanGedungGORdanGedungDPRDKab.Magetanmulaitahapkegiatanperencanaan,pengawasan,danpelaksanaankonstruksifisikpembangunanGedungGORdanGedungDPRDtersebutdenganberpedomandasartanggalpencairan23September2003terseutsebagaiparameternya.Sangatjelasdantampakbahwaadanyapolicy/diskresionerBupatimemerintahkan/

menginstruksikansecaratidaklangsungperintahdankebijakannyabaikdalamhalpenerapanpenunjukanlangsunguntukmenentukancalonpenyediabaang/jasapadakegiatanPelaksanaanKonstruksiFisikPembangunanGedungGORdanGedungDPRD,penyediabarang/jasaKonsultanPerencanauntukPembangunanGedungGORdanDPRD,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 110

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.111dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008penyediabarang/jasakonsultanpengawaspembangunanGedungGORdanGedungDPRDKab.Magetan.DengandemikianmenurutprinsiphukumadministrasinegaradikenaldenganAsasRespondetSuperioryangmengandungmaknaimplikasihukumnyaapabilperbuatandilakukanolehatasannyayaituterhadapperbuatanhukumyangdilakukanolehbawahanatasperintahatasanmerupakantanggungjawabatasanya.Menuruthukumyangbertanggungjawabjikaterjadikeadaandemikianiniadalahatasanyangyangmengeluarkankebijakantersebut.AtaskeadaanyangdemikianiniTerdakwaIItidakdapatmengelak,tidakdapatmenolak,

bahkantidakdapatmenghindaratasperinahpolicy/kebijakan/

diskrsioneryangdilakukanolehBupatitersebut,karenadalamstrukturpemerintahanpadamasasebelumlahirnyaUUNo.32tahun2004makamenurutUUNo.22tahun1999didaerahKabupatenBupati-merupakanpemimpintertinggidansebagaipucukpimpinanbagiinstansidanperangkatdaerahdibawahnya.Apapunkebijakan/policyataudiskresiBupatidalamyangdibuatnyabawahantidakdapatmenola
kataumenghindarkarenadalammenerapkankebijakan/policyataudiskresinyaseorangpemegangwewenang(incasuBupati)

harusmenerapkanprinsip-prinsipasas-asasumumpemerintahanyangbaik(AAUPB)sehinggasetiapkebijakan/

policy/diskresiatautindakanpejabattatausahanegaraincasumembuatpersetujuanataumengeluarkankeputusantatausahanegara,haruscermatsehinggakebijakan/policy/diskresi/

tindakannyatersebuttidakmelanggarketentuanperaturanperundang-undangandanAsas-AsasUmumPemerintahanYangBaik(AAUPB).ApabilaketentuantersebuttidakdilakukanolehPejabat(incasuBupati)makakesalahanataspelaksanaankebijakan/policy/diskresiperbuatanhukumyangdikeluarkanolehpejabattersebut(incasuBupati)menjaditanggungjawabpejabattersebut(incasuBupati).Danapabilatindakantersebutmelahirkankesewenang-wenangandenganmemanfaatkanjabatanyangdimilikiolehBupatitersebut(incasuBupatiMagetan)makaadalahmenjaditanggungjawabjabatannyajikaterjadimelawanhukumnyaperbuatan.HaliniDirektori
Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.111dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008penyediabarang/jasakonsultanpengawaspembangunanGedungGORdanGedungDPRDKab.Magetan.DengandemikianmenurutprinsiphukumadministrasinegaradikenaldenganAsasRespondetSuperioryangmengandungmaknaimplikasihukumnyaapabilperbuatandilakukanolehatasannyayaituterhadapperbuatanhukumyangdilakukanolehbawahanatasperintahatasanmerupakantanggungjawabatasanya.Menuruthukumyangbertanggungjawabjikaterjadikeadaandemikianiniadalahatasanyangyangmengeluarkankebijakantersebut.AtaskeadaanyangdemikianiniTerdakwaIItidakdapatmengelak,tidakdapatmenolak,

bahkantidakdapatmenghindaratasperinahpolicy/kebijakan/

diskrsioneryangdilakukanolehBupatitersebut,karenadalamstrukturpemerintahanpadamasasebelumlahirnyaUUNo.32tahun2004makamenurutUUNo.22tahun1999didaerahKabupatenBupati-merupakanpemimpintertinggidansebagaipucukpimpinanbagiinstansidanperangkatdaerahdibawahnya.Apapunkebijakan/policyataudiskresiBupatidalamyangdibuatnyabawahantidakdapatmenola
kataumenghindarkarenadalammenerapkankebijakan/policyataudiskresinyaseorangpemegangwewenang(incasuBupati)

harusmenerapkanprinsip-prinsipasas-asasumumpemerintahanyangbaik(AAUPB)sehinggasetiapkebijakan/

policy/diskresiatautindakanpejabattatausahanegaraincasumembuatpersetujuanataumengeluarkankeputusantatausahanegara,haruscermatsehinggakebijakan/policy/diskresi/

tindakannyatersebuttidakmelanggarketentuanperaturanperundang-undangandanAsas-AsasUmumPemerintahanYangBaik(AAUPB).ApabilaketentuantersebuttidakdilakukanolehPejabat(incasuBupati)makakesalahanataspelaksanaankebijakan/policy/diskresiperbuatanhukumyangdikeluarkanolehpejabattersebut(incasuBupati)menjaditanggungjawabpejabattersebut(incasuBupati).Danapabilatindakantersebutmelahirkankesewenang-wenangandenganmemanfaatkanjabatanyangdimilikiolehBupatitersebut(incasuBupatiMagetan)makaadalahmenjaditanggungjawabjabatannyajikaterjadimelawanhukumnyaperbuatan.Halini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 111

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.112dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008dalamprinsiphukumjugadikenaldenganprinsip"vicariuousliability"danasas"SuperiorRespondet"yangmanaintinyabahwaatasanlahyangbertanggungjawab(lihatJurisprudensiPutusanMahkamahAgungRlNo.572K/Pid/2003tanggal12Februari2004,dimuatdalamKumpulanYurisprudensiMahkamahAgung-RepublikIndonesiaTahun2004,Jakarta,

MahkamahAgungRl,2005,hal.567).ApabilasecarajernihmenilaimeteriilhukumdanfaktahukumatastanggungjawabhukumTERDAKWAIIsangatlahjelasdantegasbahwaapayangdilakukanlehTERDAKWAIIsecaranyatakarenaketerpaksaanuntukmenjalankanperintahatasan(ic.Bupati,

Sekda,maupunKebijakanKepalaDinasPUKab.Magetan).

Realitastersebuttidakdapatdipunqkirikenyataannyadanfaktahukumnya,yaknisudahadanyaprotes(buktipenolakan)dariTERDAKWAIInamunitupuntohjuqatidakdapatmenghindarkanTERDAKWAIItetapharusmelaksanakankebijakan(perintah)tersebutdalampelaksanaanProvekPembangunanGORdanDPRDKab.MagetanTahapIaquo.

Ketiga,bahwaKebijakanuntukmenetapkanme
todepenunjukanlangsungpadaproyekPekerjaanPembangunanGedungGORdangedungDPRDKab.Magetandenganmendasarkanpadaketentuanperaturanperundang-undangandiantaranyaUUNo.18tahun1999tentangJasaKonstruksi,

PPNo.29tahun2000tentangPenyelenggaraanJasaKonstruksi,KeppresNo.18tahun2000,KeppresNo.42tahun2002,KeppresNo.80tahun2003,KepmenkimpraswilNo.

332/KPTS/M/2002,KepmendagriNo.29tahun2000,dantidakadapelanggaranyangterkualifikasisebagaiperbuatanmelawanhukum.UntukmetodepenunjukanlangsungterhadapproyekpembangunanGedungGORdanGedungDPRDKab.

Magetantidakdipersalahkanmenurutketentuanperaturantersebut,danperbuatanTerdakwaIIyangmelaksanakanperintahkebijakanpersetujuanuntukpenunjukanlangsungkarenabangunangedungGORdanGedungDPRDKa.

Magetanmerupakanbangunanyangmasukdalamklasifikasibangunannegarayangbersifatkhusus.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.112dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008dalamprinsiphukumjugadikenaldenganprinsip"vicariuousliability"danasas"SuperiorRespondet"yangmanaintinyabahwaatasanlahyangbertanggungjawab(lihatJurisprudensiPutusanMahkamahAgungRlNo.572K/Pid/2003tanggal12Februari2004,dimuatdalamKumpulanYurisprudensiMahkamahAgung-RepublikIndonesiaTahun2004,Jakarta,

MahkamahAgungRl,2005,hal.567).ApabilasecarajernihmenilaimeteriilhukumdanfaktahukumatastanggungjawabhukumTERDAKWAIIsangatlahjelasdantegasbahwaapayangdilakukanlehTERDAKWAIIsecaranyatakarenaketerpaksaanuntukmenjalankanperintahatasan(ic.Bupati,

Sekda,maupunKebijakanKepalaDinasPUKab.Magetan).

Realitastersebuttidakdapatdipunqkirikenyataannyadanfaktahukumnya,yaknisudahadanyaprotes(buktipenolakan)dariTERDAKWAIInamunitupuntohjuqatidakdapatmenghindarkanTERDAKWAIItetapharusmelaksanakankebijakan(perintah)tersebutdalampelaksanaanProvekPembangunanGORdanDPRDKab.MagetanTahapIaquo.

Ketiga,bahwaKebijakanuntukmenetapkanme
todepenunjukanlangsungpadaproyekPekerjaanPembangunanGedungGORdangedungDPRDKab.Magetandenganmendasarkanpadaketentuanperaturanperundang-undangandiantaranyaUUNo.18tahun1999tentangJasaKonstruksi,

PPNo.29tahun2000tentangPenyelenggaraanJasaKonstruksi,KeppresNo.18tahun2000,KeppresNo.42tahun2002,KeppresNo.80tahun2003,KepmenkimpraswilNo.

332/KPTS/M/2002,KepmendagriNo.29tahun2000,dantidakadapelanggaranyangterkualifikasisebagaiperbuatanmelawanhukum.UntukmetodepenunjukanlangsungterhadapproyekpembangunanGedungGORdanGedungDPRDKab.

Magetantidakdipersalahkanmenurutketentuanperaturantersebut,danperbuatanTerdakwaIIyangmelaksanakanperintahkebijakanpersetujuanuntukpenunjukanlangsungkarenabangunangedungGORdanGedungDPRDKa.

Magetanmerupakanbangunanyangmasukdalamklasifikasibangunannegarayangbersifatkhusus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 112

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.113dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008Keempat,bahwapermasalahanpencairantanggal23September2003yangdilakukanolehBupati,KepalabagianKeuangan(saksiMeiSugihartini,SH),danSekdaKab.

Magetan(Drs.Soemantri,MM)yangtidakmemperhatikansyaratketentuanpencairanyangseharusnyadipenuhiterhadapprosedurpencairandanaAPBDProyekPembangunanGedungGORanDPRDKab.MagetanSyaratpencairanuangmukatanggal23Septemberharusadakontrakkarenacarapembayarandiaturdalamkontrak.SedangkontrakantaraPimprodanPemborongbelumada,bahkanadministrasikelengkapankontraksatulembarpunbelumada.SedangkandaftarisianproyekbaruditandatanganiWakilBupatiMagetan15September2003.DIPDAterlampirdalampemeriksaanpolisiprosesadministrasidimulaitanggal26September2003(buktidipembelaanT-3).Sebagaimanaterungkapdalamfaktahukumdipersidanganmakasesuaidenganpasal50KepmendagriNo.29tahun2002yangbertanggungjawabataspencairankeuanganpadatanggal23September2003ataspencairanTahapIuangmukasebesarRp.540.000.000,00proyekPembangu
nanGedungGORadalahKepalaBagianKeuangan(MeiSugihartini,SH),Bupati(Drs.H.SalehMuljono,MM),SekdaKab.Magetan(Drs.Soemantri,MM)

terhadapTerdakwaIIdibebaskandaritanggungjawabhukum.

Kelima,TerhadappenentuanhargasatuanbarangdanhargasatuanupahmerupakankewenangandandiskresiBupatiuntukmengaturnya.PengaturanhargasatuanbarangdanhargasatuanupahharusditetapkandenganKeputusanBupati.

KeptusanBupatitersebutsebagaipedomanuntukpenyusunanHPSyangberlakuditiap-tiapdaerahincasudiKabupatenMagetantelahditetapkandalamSuratKeputusan(SK)BupatiNo.188/303/Kept/403.012/2003tanggal28Juli2003merupakankewenanganBupatisebagaimanadiaturdalampasal14ayat(4)hurufdKeppresNo.42tahun2002Jo.

LampiranBabIVhurufBKepmenkimpraswilNo.

332/KPTS/M/2002,Jo.Pasal64ayat(4)KepmendagriNo.29tahun2002.PersoalanKeputusanBupatiaquodianggapmelanggardenganketentuanyangberlakumakaBupatiyangDirektori
Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.113dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008Keempat,bahwapermasalahanpencairantanggal23September2003yangdilakukanolehBupati,KepalabagianKeuangan(saksiMeiSugihartini,SH),danSekdaKab.

Magetan(Drs.Soemantri,MM)yangtidakmemperhatikansyaratketentuanpencairanyangseharusnyadipenuhiterhadapprosedurpencairandanaAPBDProyekPembangunanGedungGORanDPRDKab.MagetanSyaratpencairanuangmukatanggal23Septemberharusadakontrakkarenacarapembayarandiaturdalamkontrak.SedangkontrakantaraPimprodanPemborongbelumada,bahkanadministrasikelengkapankontraksatulembarpunbelumada.SedangkandaftarisianproyekbaruditandatanganiWakilBupatiMagetan15September2003.DIPDAterlampirdalampemeriksaanpolisiprosesadministrasidimulaitanggal26September2003(buktidipembelaanT-3).Sebagaimanaterungkapdalamfaktahukumdipersidanganmakasesuaidenganpasal50KepmendagriNo.29tahun2002yangbertanggungjawabataspencairankeuanganpadatanggal23September2003ataspencairanTahapIuangmukasebesarRp.540.000.000,00proyekPembangu
nanGedungGORadalahKepalaBagianKeuangan(MeiSugihartini,SH),Bupati(Drs.H.SalehMuljono,MM),SekdaKab.Magetan(Drs.Soemantri,MM)

terhadapTerdakwaIIdibebaskandaritanggungjawabhukum.

Kelima,TerhadappenentuanhargasatuanbarangdanhargasatuanupahmerupakankewenangandandiskresiBupatiuntukmengaturnya.PengaturanhargasatuanbarangdanhargasatuanupahharusditetapkandenganKeputusanBupati.

KeptusanBupatitersebutsebagaipedomanuntukpenyusunanHPSyangberlakuditiap-tiapdaerahincasudiKabupatenMagetantelahditetapkandalamSuratKeputusan(SK)BupatiNo.188/303/Kept/403.012/2003tanggal28Juli2003merupakankewenanganBupatisebagaimanadiaturdalampasal14ayat(4)hurufdKeppresNo.42tahun2002Jo.

LampiranBabIVhurufBKepmenkimpraswilNo.

332/KPTS/M/2002,Jo.Pasal64ayat(4)KepmendagriNo.29tahun2002.PersoalanKeputusanBupatiaquodianggapmelanggardenganketentuanyangberlakumakaBupatiyang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 113

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.114dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008bertanggungjawab.BagiTerdakwaIItidakdapatmenyimpangidan/ataumenolakKeputusanBupatiaquo,karenabentukKeputusanBupatitersebutbersifatmengikatumum.

SuratKeputusanBupatitentangHargaBahandanUpahdalamkonsideranmenetapkandanmemutuskanbahwahargasatuanupahsebagaidasarpembuatanRencnaAnggaranBiaya(RAB)Perencanaan(EE)buktipadakeputusanPNMagetanNo.10Keenam,PemberlakuanStandarisasiNasionalAnalisaBiayaKonstruksiSesuaiPeraturanPemerintahNomor102Tahun2000tentangStandarisasiNasional.

1.Pasal1ayat9berbunyi:PemberlakuanStandarNasionalIndonesiaadalahKeputusanPimpinanInstansiTeknisyangberwenanguntukmemberlakukanStandarNasionalIndonesisecarawajibterhadapbarangataujasa.

2.Pasal1ayat19berbunyi:InstansiteknisadalahKantorMenteriNegara,DepartemenatauLembagaPemerintahNonDepartemenyangsalahsatukegiatannyamelakukankegiatanStandarisasi.

3.Pasal1ayat20berbunyi:PimpinanInstansiTeknisadalahMenteriNegaraatauMenteriyangmemimpinDepar
temenatauPimpinanLembagaPemerintahNor).DepartemenyangbertanggungjawabataskegiatanStandarisasidalamlingkupkewenangannya.

4.BabVPerumusandanPenetapanSNI

.Pasal7ayat1berbunyi:RancanganStandarNasionalIndonesiaditetapkanmenjadiStandarNasionalIndonesiaolehKepalaBadanStandarisasiNasional.

.Pasal7ayat2berbunyi:StandarNasionalIndonesiasebagaimanadimaksuddalamayat(1)diberiNomorUrut,danKodeBidangStandarsesuaiPedomanBadanStandarisasiNasional.

5.BabVIPenerapanSNI

.Pasal12ayat2berbunyi:StandarNasionalIndonesiabersifatsukarelauntukditerapkanolehpelakuusaha.

.Pasal12ayat3berbunyi:DalamhalStandarNasionatIndonesiaberkaitandengankepentingankeselamatan,

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.114dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008bertanggungjawab.BagiTerdakwaIItidakdapatmenyimpangidan/ataumenolakKeputusanBupatiaquo,karenabentukKeputusanBupatitersebutbersifatmengikatumum.

SuratKeputusanBupatitentangHargaBahandanUpahdalamkonsideranmenetapkandanmemutuskanbahwahargasatuanupahsebagaidasarpembuatanRencnaAnggaranBiaya(RAB)Perencanaan(EE)buktipadakeputusanPNMagetanNo.10Keenam,PemberlakuanStandarisasiNasionalAnalisaBiayaKonstruksiSesuaiPeraturanPemerintahNomor102Tahun2000tentangStandarisasiNasional.

1.Pasal1ayat9berbunyi:PemberlakuanStandarNasionalIndonesiaadalahKeputusanPimpinanInstansiTeknisyangberwenanguntukmemberlakukanStandarNasionalIndonesisecarawajibterhadapbarangataujasa.

2.Pasal1ayat19berbunyi:InstansiteknisadalahKantorMenteriNegara,DepartemenatauLembagaPemerintahNonDepartemenyangsalahsatukegiatannyamelakukankegiatanStandarisasi.

3.Pasal1ayat20berbunyi:PimpinanInstansiTeknisadalahMenteriNegaraatauMenteriyangmemimpinDepar
temenatauPimpinanLembagaPemerintahNor).DepartemenyangbertanggungjawabataskegiatanStandarisasidalamlingkupkewenangannya.

4.BabVPerumusandanPenetapanSNI

.Pasal7ayat1berbunyi:RancanganStandarNasionalIndonesiaditetapkanmenjadiStandarNasionalIndonesiaolehKepalaBadanStandarisasiNasional.

.Pasal7ayat2berbunyi:StandarNasionalIndonesiasebagaimanadimaksuddalamayat(1)diberiNomorUrut,danKodeBidangStandarsesuaiPedomanBadanStandarisasiNasional.

5.BabVIPenerapanSNI

.Pasal12ayat2berbunyi:StandarNasionalIndonesiabersifatsukarelauntukditerapkanolehpelakuusaha.

.Pasal12ayat3berbunyi:DalamhalStandarNasionatIndonesiaberkaitandengankepentingankeselamatan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 114

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.115dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008keamanan,kesehatanmasyarakatataupelestarianlingkunganhidupdanataupertimbanganekonomisInstansiTeknisdapatmemberlakukansecarawajibsebagiantaukeseluruhanspesifikasiteknisdanatauparameterdalamStandarNasionalIndonesia.

.Pasal12ayat4berbunyi:TatacarapemberlakuanStandarNasionalIndonesiasebagaimanadimaksuddalamayat(3)diaturlebihlanjutdenganKeputusanPimpinanInstansiTeknissesuaidenganbidangtugasnya.

PeraturanPemerintahNomor102Tahun2000tenangStandarisasiNasionalIndonesiadiundangkandalamLembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2000anggal10Nopember2000sehinggaseluruhwarganegarawajibtahutanpaterkecualiyangberwenangmemberlakukanAnalisaBiayaKonstruksiBangunanRmahdanGedungadalahDepartemenPekerjaanUmum'bukanInstansilainolehMenteriPekerjaanUmumbukanoranglain.

SedangkanPengesahanAnalisaStandarNasionalolehBadanStandarisasiNasional(BSN)untukmemperolehNomorpengesahandansifatnyadalahmasihsukarelasesuaiPasal12ayat2PeraturanPeme
rintahNomor102Tahun2000yangberbunyi:StandarNasionalIndonesiabersifatsukarelauntukditerapkanolehpelakuusaha.

DasarperhitunganPembangunanGedungSerbaguna(GOR)danDPRDyangdigunakanOditorIrAchmadFaizHadi,P.MTdariITSdanTjutjuSupriatnadariBPKPadalahAnalisaSNIyangbarumemperolehNomorPengesahandariBSNyangsifatnyamasihsukarelabelumdiberlkukansecarawajibolehDepartemenPekerjaanUmumsedangkanSNIyangdipakaidasarperhitunganIrAchmadFaizHadi,P.MTsesuaipernyataannyadalamKeputusanPengadilanNegeriMagetanhalaman167poin8yangberbunyi:BahwasaksimenggunakanperhitunganSNITahun2001-2002dasarnyaNomorberapalupadariPoliteknikMalang.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.115dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008keamanan,kesehatanmasyarakatataupelestarianlingkunganhidupdanataupertimbanganekonomisInstansiTeknisdapatmemberlakukansecarawajibsebagiantaukeseluruhanspesifikasiteknisdanatauparameterdalamStandarNasionalIndonesia.

.Pasal12ayat4berbunyi:TatacarapemberlakuanStandarNasionalIndonesiasebagaimanadimaksuddalamayat(3)diaturlebihlanjutdenganKeputusanPimpinanInstansiTeknissesuaidenganbidangtugasnya.

PeraturanPemerintahNomor102Tahun2000tenangStandarisasiNasionalIndonesiadiundangkandalamLembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2000anggal10Nopember2000sehinggaseluruhwarganegarawajibtahutanpaterkecualiyangberwenangmemberlakukanAnalisaBiayaKonstruksiBangunanRmahdanGedungadalahDepartemenPekerjaanUmum'bukanInstansilainolehMenteriPekerjaanUmumbukanoranglain.

SedangkanPengesahanAnalisaStandarNasionalolehBadanStandarisasiNasional(BSN)untukmemperolehNomorpengesahandansifatnyadalahmasihsukarelasesuaiPasal12ayat2PeraturanPeme
rintahNomor102Tahun2000yangberbunyi:StandarNasionalIndonesiabersifatsukarelauntukditerapkanolehpelakuusaha.

DasarperhitunganPembangunanGedungSerbaguna(GOR)danDPRDyangdigunakanOditorIrAchmadFaizHadi,P.MTdariITSdanTjutjuSupriatnadariBPKPadalahAnalisaSNIyangbarumemperolehNomorPengesahandariBSNyangsifatnyamasihsukarelabelumdiberlkukansecarawajibolehDepartemenPekerjaanUmumsedangkanSNIyangdipakaidasarperhitunganIrAchmadFaizHadi,P.MTsesuaipernyataannyadalamKeputusanPengadilanNegeriMagetanhalaman167poin8yangberbunyi:BahwasaksimenggunakanperhitunganSNITahun2001-2002dasarnyaNomorberapalupadariPoliteknikMalang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 115

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.116dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008SNItahun2001-2002barudapatNomorPengesahandariBSNbelumberlakusecarawajib.SedangkanSNItersebutdiajukanabolisiolehDepartemenPekerjaanUmumtanggal10Januari2007ataspermintaan/rinasukandarikalanganterkaitkalauSNI2001-2002sudahberlakuwajib,abolisipastijugaadapembatalankepadaDinasPL)seluruhIndonesia,padahalsuratnyahanyakeBSNjawabannyajugahanyakeDepartemenPL)yangdiperbaruidenganusulanSNIAnalisaBiayaKonstruksi.BangunangedungdanperumahankeBadanStandarisasiNasional(BSN)

sambilmenungguPengesahandariBSNdiberlakukandenganSuratEdaranMenteriPekerjaanUmumNomor:

05/SE/M/2007tanggal12April2007informasiinidapatdilihatdiInternet.

SehinggaperhitunganOditorIrAchmadFaizHadi,P.MTdariITSdanTjutjuSupriatnadariBPKPsebagaipembandingperhitunganpemborong(kontraktor)yangmengakibatkanselisihperhitunganRp.6.727.174.1449,89.

PadahalperhitunganOditorIr.AchmadFaizHadi,P.MTdanTjutjuSupriatnadariBPKPtidaksesuaiPeraturanPerundang-undang
anyangberlaku.KarenaAnalisayangdipakaiadalahAnalisayangbelumberlakukarenaOditormemaksakanmemberlakukanAnalisaSNIyangbukankewenangannya.ArtinyaTidakmenggunakanAnalisaSNIdalammenghitunghargasatuanpekerjaan.Padatahun2003s/d2005padasaatproyektersebutdikerjakantidakmelanggarketentuanperaturanperundang-undangan.DanterjadinyamarkupolehkarenajugatidakmenggunakananalisaSNItidakterbukti.

Ketujuh,BahwapadaTahapIIdanTahapIIIpembangunanProyekGORdanDPRDaquoTerdakwaIItidaksebagaikapasitassubyek(orang)yangharusbertanggungjawabhukumataspelaksanaanTahapIIdan'IIIpelaksanaanpembangunanproyekaquo.

Beranjakdarihal-halyangteruraidiatasapabilaMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquodiPengadilanNegeriMagetanyangmempersalahkanTERDAKWAIIterkaitdenganprsesDirektori
Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.116dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008SNItahun2001-2002barudapatNomorPengesahandariBSNbelumberlakusecarawajib.SedangkanSNItersebutdiajukanabolisiolehDepartemenPekerjaanUmumtanggal10Januari2007ataspermintaan/rinasukandarikalanganterkaitkalauSNI2001-2002sudahberlakuwajib,abolisipastijugaadapembatalankepadaDinasPL)seluruhIndonesia,padahalsuratnyahanyakeBSNjawabannyajugahanyakeDepartemenPL)yangdiperbaruidenganusulanSNIAnalisaBiayaKonstruksi.BangunangedungdanperumahankeBadanStandarisasiNasional(BSN)

sambilmenungguPengesahandariBSNdiberlakukandenganSuratEdaranMenteriPekerjaanUmumNomor:

05/SE/M/2007tanggal12April2007informasiinidapatdilihatdiInternet.

SehinggaperhitunganOditorIrAchmadFaizHadi,P.MTdariITSdanTjutjuSupriatnadariBPKPsebagaipembandingperhitunganpemborong(kontraktor)yangmengakibatkanselisihperhitunganRp.6.727.174.1449,89.

PadahalperhitunganOditorIr.AchmadFaizHadi,P.MTdanTjutjuSupriatnadariBPKPtidaksesuaiPeraturanPerundang-undang
anyangberlaku.KarenaAnalisayangdipakaiadalahAnalisayangbelumberlakukarenaOditormemaksakanmemberlakukanAnalisaSNIyangbukankewenangannya.ArtinyaTidakmenggunakanAnalisaSNIdalammenghitunghargasatuanpekerjaan.Padatahun2003s/d2005padasaatproyektersebutdikerjakantidakmelanggarketentuanperaturanperundang-undangan.DanterjadinyamarkupolehkarenajugatidakmenggunakananalisaSNItidakterbukti.

Ketujuh,BahwapadaTahapIIdanTahapIIIpembangunanProyekGORdanDPRDaquoTerdakwaIItidaksebagaikapasitassubyek(orang)yangharusbertanggungjawabhukumataspelaksanaanTahapIIdan'IIIpelaksanaanpembangunanproyekaquo.

Beranjakdarihal-halyangteruraidiatasapabilaMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquodiPengadilanNegeriMagetanyangmempersalahkanTERDAKWAIIterkaitdenganprses

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 116

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah
Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.117dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008PenunjukkanLangsungpadapelaksanaanProyekaquodiTahapIyangmelanggarKeppresNo.18Tahun2000yaitupadaPasal12ayat(2)hurufcJo.BabIAngka7hurufgSuratKeputusanBersamaMenteriKeuanganRldanKepalaBadanPerencanaandanPembangunanNasionalNo.S-42/A/2000;No.S-

2262/D2/05/2000tanggal3Mei2000adalahSANGATKELIRUDANSALAHPENERAPANHUKUMNYA,JUSTRUSEBALIKNYATERDAKWAIIHARUSNYADIBEBASKANDARITANGGUNGJAWABHUKUMATASPERKARAAQUO.DengandemikiansangatberalasanhukumapabilaMajelisHakimAgungPemeriksadiTingkatKasasiperkarainiuntukmembatalkandanmengesampingkansrtamempertimbangkansendiridalamputusannyayangmenyatakanTERDAKWAIItidakterbuktimelakukanperbuatanmelawanhukummelanggarketentuanpsal12ayat(2)hurufcJo.BabIAngka7hurufgSuratKeputusanBersamaMenteriKeuanganRldanKepalaBadanPerencanaandanPembangunanNasionalNo.S-42/A/2000;No.S-

2262/D2/05/2000tanggal3Mei2000.

C.Pasal2ayat(2)Keppres80Tahun2003Bahwasebagaimanadalampertimbanganhukumputusanperkaraa
quopadahalaman269danhalaman271putusanperkaraaquoPengadilnNegeriMagetanyangmenyatakanBahwaTERDAKWAIIdinyatakanmelakukanPerbuatanMelawanHukumataspelanggaranpasal2ayat(2)KeppresNo.80Tahun2003ADALAHTIDAKBERALASANHUKUMDANSALAHPENERAPANHUKUMNYA.KarenaTERDAKWAIIdalamPelaksanaanPemilihanRekananPenyediaBarang(Kontraktoric.

CVBudiBersaudaradanCVBudiKaryaMandiri)tidakmengacudanberdasarkanpadapasal2ayat(2)KeppresNo.80tahun2003,yangmanapelaksanaanPembangunanGORdanDPRDKab.MagetanpadaTahapI(ic.PembangunanGORdanDPRDKab.MagetanTahapI)sebagaimanatertuangdalamKontrakPerjanjianTahapIPembangunanGORdanDPRDKab.Magetandilakukansebelum1Jarmari2004menurutPasal52ayat(4)

KeppresNo.80Tahun2003makamasihmenggunakanketentuanKeppresNo.18tahun2000.QuodNonapabilaTERDAKWAIIDINYATAKANBERSALAHMELAKUKANPERBUATANDirektori
Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.117dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008PenunjukkanLangsungpadapelaksanaanProyekaquodiTahapIyangmelanggarKeppresNo.18Tahun2000yaitupadaPasal12ayat(2)hurufcJo.BabIAngka7hurufgSuratKeputusanBersamaMenteriKeuanganRldanKepalaBadanPerencanaandanPembangunanNasionalNo.S-42/A/2000;No.S-

2262/D2/05/2000tanggal3Mei2000adalahSANGATKELIRUDANSALAHPENERAPANHUKUMNYA,JUSTRUSEBALIKNYATERDAKWAIIHARUSNYADIBEBASKANDARITANGGUNGJAWABHUKUMATASPERKARAAQUO.DengandemikiansangatberalasanhukumapabilaMajelisHakimAgungPemeriksadiTingkatKasasiperkarainiuntukmembatalkandanmengesampingkansrtamempertimbangkansendiridalamputusannyayangmenyatakanTERDAKWAIItidakterbuktimelakukanperbuatanmelawanhukummelanggarketentuanpsal12ayat(2)hurufcJo.BabIAngka7hurufgSuratKeputusanBersamaMenteriKeuanganRldanKepalaBadanPerencanaandanPembangunanNasionalNo.S-42/A/2000;No.S-

2262/D2/05/2000tanggal3Mei2000.

C.Pasal2ayat(2)Keppres80Tahun2003Bahwasebagaimanadalampertimbanganhukumputusanperkaraa
quopadahalaman269danhalaman271putusanperkaraaquoPengadilnNegeriMagetanyangmenyatakanBahwaTERDAKWAIIdinyatakanmelakukanPerbuatanMelawanHukumataspelanggaranpasal2ayat(2)KeppresNo.80Tahun2003ADALAHTIDAKBERALASANHUKUMDANSALAHPENERAPANHUKUMNYA.KarenaTERDAKWAIIdalamPelaksanaanPemilihanRekananPenyediaBarang(Kontraktoric.

CVBudiBersaudaradanCVBudiKaryaMandiri)tidakmengacudanberdasarkanpadapasal2ayat(2)KeppresNo.80tahun2003,yangmanapelaksanaanPembangunanGORdanDPRDKab.MagetanpadaTahapI(ic.PembangunanGORdanDPRDKab.MagetanTahapI)sebagaimanatertuangdalamKontrakPerjanjianTahapIPembangunanGORdanDPRDKab.Magetandilakukansebelum1Jarmari2004menurutPasal52ayat(4)

KeppresNo.80Tahun2003makamasihmenggunakanketentuanKeppresNo.18tahun2000.QuodNonapabilaTERDAKWAIIDINYATAKANBERSALAHMELAKUKANPERBUATAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 117

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.118dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008MELAWANHUKUMATASPELANGGARANPASAL2AYAT(2)

KeppresNo.80Tahun2003ADALAHTIDAKBERALASANHUKUM.

Olehkarenaitu,sangatlahTepatdanBeralasanHukumApabilaMajelisHakimAgungTingkatKasasiMENYATAKANTIDAKTERBUKTIADANYAPERBUATANMELAWANHUKUMATASPELANGARANPASAL2AYAT(2)KEPPRESNo.80TAHUN2003KEPADADIRITERDAKWAII.

D.Pasal13ayat(1)Keppres80Tahun2003BahwasebagaimanaterungkapdipersidangandanditegaskandalampertimbanganhukumMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquoPengdilannegeriMagetansebagaimanasecaraeksplisitadadalamhal.263s/d268PutusanPengadilanNegeriMagetanperkaraaquodengandemikiandisimpulkan:

1.MajelisHakimPemeriksaPerkaraaquoPengadilanNegeriMagetanyangmempersalahkanTERDAKWAIImenyalahiketentuanPasal13ayat(1)KeppresNo.80Tahun2003ADALAHSANGATKELIRU.KarenaTERDAKWAIIdalamTAHAPIIdanTAHAPIIIsudahbukankapasitasnyasebagaiPIMPROProyekPembangunanGORdanDPRDaquoterkaitdenganTERBUKTINATERDAKWAIIyangmenggunakanHPS(HargaPerkiraanSendiri)darid
asarKeputusanBupatiNo.188/456/Kept/403.012/2003tanggal10Desember2003.

SebagaimanamenurutKeppresNo.80Tahun2003wewenangmenetapkandanmengesahkanHPSadalahpadaPenggunaBarang(PenggunaAnggran-dulunamanyaPIMPRO),

sedangkanTERDAKWAIIkapasitashukumnyabukanPENGGUNAANGGRAN/PIMPROnamunsebagaiPelaksanaTeknisyangtugasnyamengawasikegiatanBUKANMENETAPKAN,MENGESAHKAN,DANMEMBUATHPS.

YangmempunyaiwewenanguntukmengesahkanHPSadalahPenggunaAnggaran(ic.KepalaDinasPUKab.Magetansebagaimanasesuaidenganpasal1angka2Jo.Pasal1angka6Jo.Pasal9ayat(3)KeppresNo.80Tahun2003.Olehkarenaitu,perbuatanhukumTERDAKWAIIjelastidakmelanggarpasal13ayat(1)KeppresNo.80Tahun2003.

SehinggamenurutHukumTIDAKDAPATDIPERSALAHKANDirektori Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.118dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008MELAWANHUKUMATASPELANGGARANPASAL2AYAT(2)

KeppresNo.80Tahun2003ADALAHTIDAKBERALASANHUKUM.

Olehkarenaitu,sangatlahTepatdanBeralasanHukumApabilaMajelisHakimAgungTingkatKasasiMENYATAKANTIDAKTERBUKTIADANYAPERBUATANMELAWANHUKUMATASPELANGARANPASAL2AYAT(2)KEPPRESNo.80TAHUN2003KEPADADIRITERDAKWAII.

D.Pasal13ayat(1)Keppres80Tahun2003BahwasebagaimanaterungkapdipersidangandanditegaskandalampertimbanganhukumMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquoPengdilannegeriMagetansebagaimanasecaraeksplisitadadalamhal.263s/d268PutusanPengadilanNegeriMagetanperkaraaquodengandemikiandisimpulkan:

1.MajelisHakimPemeriksaPerkaraaquoPengadilanNegeriMagetanyangmempersalahkanTERDAKWAIImenyalahiketentuanPasal13ayat(1)KeppresNo.80Tahun2003ADALAHSANGATKELIRU.KarenaTERDAKWAIIdalamTAHAPIIdanTAHAPIIIsudahbukankapasitasnyasebagaiPIMPROProyekPembangunanGORdanDPRDaquoterkaitdenganTERBUKTINATERDAKWAIIyangmenggunakanHPS(HargaPerkiraanSendiri)darid
asarKeputusanBupatiNo.188/456/Kept/403.012/2003tanggal10Desember2003.

SebagaimanamenurutKeppresNo.80Tahun2003wewenangmenetapkandanmengesahkanHPSadalahpadaPenggunaBarang(PenggunaAnggran-dulunamanyaPIMPRO),

sedangkanTERDAKWAIIkapasitashukumnyabukanPENGGUNAANGGRAN/PIMPROnamunsebagaiPelaksanaTeknisyangtugasnyamengawasikegiatanBUKANMENETAPKAN,MENGESAHKAN,DANMEMBUATHPS.

YangmempunyaiwewenanguntukmengesahkanHPSadalahPenggunaAnggaran(ic.KepalaDinasPUKab.Magetansebagaimanasesuaidenganpasal1angka2Jo.Pasal1angka6Jo.Pasal9ayat(3)KeppresNo.80Tahun2003.Olehkarenaitu,perbuatanhukumTERDAKWAIIjelastidakmelanggarpasal13ayat(1)KeppresNo.80Tahun2003.

SehinggamenurutHukumTIDAKDAPATDIPERSALAHKAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 118

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.119dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008MELAKUKANPERBUATANMELAWANHUKUMataspelanggaranPasal13ayat(1)KeppresNo.80Tahun2003.2.BahwaMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquoPengadilanNegeriMagetanyangmempersalahkanTERDAKWAIImemerintahkanIr.HeruGadingKentjonountukmenyusunEE(EngineerEstimate)ProyekPembangunanGORdanDPRDKab.MagetanTahapIberdasarkanSKBupatiNo.

188/303/Kept/403.012/2003tanggal28Juli2003danSKBupatiNo.188/456/Kept/403.012/2003tanggal10Desember2003sehinggamenyebabkannilaiHPStersebutmenjadimahal.PertimbanganmajelisHakimPemeriksaperkaraaquo(periksahalaman266s/d268PutusanPengadilanNegeriMagetanPerkaraaquo)sangattidakjelasdankabursertatidaksesuaiFaktaHukumdipersidangan,yangmanaTERDAKWAIIhanyapadaTahapIPembangunanGORdanDPRDKab.MagetanaquoyangHPS-nyadisusunolehPanitiaPengadaan(SaksiMaksoem)denganmendasarkanHANYAPADASKBupatiNo.188/303/Kept/403.012/2003tanggal28Juli2003.SedangkanSKBupatiNo.188/456/Kept/403.012/

2003tanggal10Desember2003untukHPSTahapIIda
nTahapIIIPembangunanGORdanDPRDKab.Magetanaquo.

JadiTerdakwaIIyangdipersalahkankarenamenggunakanSKBupati188/456/Kept/403.012/2003tanggal10Desember2003sebagaiacuanmembuatHPSPembangunanGORdanDPRDKab.MagetanTahapIIdanTahapIIIBukanKapasitasHukumdiriTERDAKWAIIuntukmenyusundanmengesahkanHPStersebutsehinggadinyatakanmelanggarPasa13ayat(1)

KeppresNo.80Tahun2003.DENGANDEMIKIANADALAHKELIRUDANTIDAKBERDASARKANHUKUMAPABILAMAJELISHAKIMPEMERIKSAPERKARAAQUOPENGADILANNEGERIMAGETANMENJATUHKANDANMNYATAKANBERSALAHDIRITERDAKWAIIATASPELANGGARANPASAL13AYAT(1)KEPPRESNO.80TAHUN2003.

SesuaiPetunjukTeknisKepres18Tahun2000Halaman18Angka10SistemEvaluasiPenawaranAngkaA7berbunyiHPSsalahsatuacuanuntukmenilaikewajarnhargaterhadapDirektori
Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.119dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008MELAKUKANPERBUATANMELAWANHUKUMataspelanggaranPasal13ayat(1)KeppresNo.80Tahun2003.2.BahwaMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquoPengadilanNegeriMagetanyangmempersalahkanTERDAKWAIImemerintahkanIr.HeruGadingKentjonountukmenyusunEE(EngineerEstimate)ProyekPembangunanGORdanDPRDKab.MagetanTahapIberdasarkanSKBupatiNo.

188/303/Kept/403.012/2003tanggal28Juli2003danSKBupatiNo.188/456/Kept/403.012/2003tanggal10Desember2003sehinggamenyebabkannilaiHPStersebutmenjadimahal.PertimbanganmajelisHakimPemeriksaperkaraaquo(periksahalaman266s/d268PutusanPengadilanNegeriMagetanPerkaraaquo)sangattidakjelasdankabursertatidaksesuaiFaktaHukumdipersidangan,yangmanaTERDAKWAIIhanyapadaTahapIPembangunanGORdanDPRDKab.MagetanaquoyangHPS-nyadisusunolehPanitiaPengadaan(SaksiMaksoem)denganmendasarkanHANYAPADASKBupatiNo.188/303/Kept/403.012/2003tanggal28Juli2003.SedangkanSKBupatiNo.188/456/Kept/403.012/

2003tanggal10Desember2003untukHPSTahapIIda
nTahapIIIPembangunanGORdanDPRDKab.Magetanaquo.

JadiTerdakwaIIyangdipersalahkankarenamenggunakanSKBupati188/456/Kept/403.012/2003tanggal10Desember2003sebagaiacuanmembuatHPSPembangunanGORdanDPRDKab.MagetanTahapIIdanTahapIIIBukanKapasitasHukumdiriTERDAKWAIIuntukmenyusundanmengesahkanHPStersebutsehinggadinyatakanmelanggarPasa13ayat(1)

KeppresNo.80Tahun2003.DENGANDEMIKIANADALAHKELIRUDANTIDAKBERDASARKANHUKUMAPABILAMAJELISHAKIMPEMERIKSAPERKARAAQUOPENGADILANNEGERIMAGETANMENJATUHKANDANMNYATAKANBERSALAHDIRITERDAKWAIIATASPELANGGARANPASAL13AYAT(1)KEPPRESNO.80TAHUN2003.

SesuaiPetunjukTeknisKepres18Tahun2000Halaman18Angka10SistemEvaluasiPenawaranAngkaA7berbunyiHPSsalahsatuacuanuntukmenilaikewajarnhargaterhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 119

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.120dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008penawaranyangmasukdantidakdapatdijadikandasaruntukmenggugurkanpenawaran.Evaluasitugaspanitialelang(SKPanitiadariKepalaDinasPU)

SesuaidenganpenjelasanKepres80Tahun2003halaman184angka6berbunyi:HPSmerupakansalahsatuacuanuntukmenilaikewajaranhargaterhadappenawaranyangmasukdantidakdapatdijadikandasaruntukmenggugurkanpenawran.

3.BahwaTERDAKWAIIolehMajelisHakimTIDAKDINYATAKANMELANGGARKETENTUANPERATURANPERUNDANG-UNDANGANAPAPUNDALAMPENGGUNAANHPSPAPATAHAPIPEMBANGUNANGORDANDPRDKab.

MAGETANAQUO(MohonPeriksahalaman266s/d268.

halaman270s/d271PutusanPengadilanNegeriMagetanaquo).

E.Pasal40ayat(3)Keppres80Tahun2003BahwaMajelisHakimPemeriksaPerkaraAQuoPengadilanNegeriMagetanmenyatakanterbuktinyaPerbuatanMelawanHukum(PMH)yangdilakukanolehTERDAKWAIIyangdinyatakanmelanggarpasal40ayat(3)KeppresNo.80Tahun2003karenatidakmenggunakanStandarNasionalIndonesia(SNI)-dalamkontrakperjanjianpelaksanaanPembangunanGORdanDPRDTa
hapI,TahapII,TahapIIIaquo(videhalaman269paragrafke-2s/dhalaman270putusanPengadilanNegeriMagetanPerkaraaquo).

KamisampaikanbantahanargumentasihukumatasputusanperkaraaquountukdiriTERDAKWA-IIsebagaimanateruraiberikutini;

1.BahwaMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquodalamputusannyamengalamikontradiksidalammenjadikanargumentasihukumadanyapelanggaranPasal40yat(3)

KeppresNo.8Tahun2003terhadapdiriTERDAKWAIIdimanadinyatakandalampertimbanganhukumadanyapelanggaranpasal40ayat(3)KeppresNo.80Tahun2003terkaitdenganpenggunaanSNIyangharusdiberlakukandalamproyekaquo(ic.PembangunanGORdanDPRDKab.

MagetanbaikTahapI,TahapII,TahapIII)namundisisilainDirektori Putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.120dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008penawaranyangmasukdantidakdapatdijadikandasaruntukmenggugurkanpenawaran.Evaluasitugaspanitialelang(SKPanitiadariKepalaDinasPU)

SesuaidenganpenjelasanKepres80Tahun2003halaman184angka6berbunyi:HPSmerupakansalahsatuacuanuntukmenilaikewajaranhargaterhadappenawaranyangmasukdantidakdapatdijadikandasaruntukmenggugurkanpenawran.

3.BahwaTERDAKWAIIolehMajelisHakimTIDAKDINYATAKANMELANGGARKETENTUANPERATURANPERUNDANG-UNDANGANAPAPUNDALAMPENGGUNAANHPSPAPATAHAPIPEMBANGUNANGORDANDPRDKab.

MAGETANAQUO(MohonPeriksahalaman266s/d268.

halaman270s/d271PutusanPengadilanNegeriMagetanaquo).

E.Pasal40ayat(3)Keppres80Tahun2003BahwaMajelisHakimPemeriksaPerkaraAQuoPengadilanNegeriMagetanmenyatakanterbuktinyaPerbuatanMelawanHukum(PMH)yangdilakukanolehTERDAKWAIIyangdinyatakanmelanggarpasal40ayat(3)KeppresNo.80Tahun2003karenatidakmenggunakanStandarNasionalIndonesia(SNI)-dalamkontrakperjanjianpelaksanaanPembangunanGORdanDPRDTa
hapI,TahapII,TahapIIIaquo(videhalaman269paragrafke-2s/dhalaman270putusanPengadilanNegeriMagetanPerkaraaquo).

KamisampaikanbantahanargumentasihukumatasputusanperkaraaquountukdiriTERDAKWA-IIsebagaimanateruraiberikutini;

1.BahwaMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquodalamputusannyamengalamikontradiksidalammenjadikanargumentasihukumadanyapelanggaranPasal40yat(3)

KeppresNo.8Tahun2003terhadapdiriTERDAKWAIIdimanadinyatakandalampertimbanganhukumadanyapelanggaranpasal40ayat(3)KeppresNo.80Tahun2003terkaitdenganpenggunaanSNIyangharusdiberlakukandalamproyekaquo(ic.PembangunanGORdanDPRDKab.

MagetanbaikTahapI,TahapII,TahapIII)namundisisilain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 120

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.121dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008dalampertimbanganaquomenyatakantidakadanyakeharusanpenggunaanSNItidakdipersalahkanmenuruthukum(mohonperiksahalaman269paragrafke-2s/dkelima,

halaman270putusanperkaraaquo).Pertimbangansebagaimanadalamputusanaquosangatbertentangandiantarabagianpertimbanganhukurnnyayangmenyatakanterbuktinyaterjadinyaerbuatanmelawanhukumataspelanggaranpasal40ayat(3)KeppresNo.80Tahun2003.

DengandemikianmenuruthukumargumentasiMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquotidakberalasanhukumdanharusdinyatakantidakterbuktiadanyapeanggaranpasal40ayat(3)

KeppresNo.80Tahun2003.2.BahwaKamitidaksependapatdenganapayangdijadikanpertimbanganhukumolehMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquoPengadilanNegeriMagetansebagimanatermuatdalamputusannyahalaman269s/d270Pertama,TERDAKWAIIdalamTahapIIdanTahapIIIproyekPembangunanGORdanDPRDKab.Magetanaquokapasitasdantanggungjawabhukumnyatidakdalamorganisasiproyekpengadaanbarang/jasapadapelaksanaanPembangunanGORdanDPRD
Kab.MagetanTahapdanTahapIII.TERDAKWAIIber-

tanggungjawabhanyapadaproyekPembangunanGORdanDPRDKab.MagetanTahapIsajayangdalamorganisasiproyekpengadaanbarang/jasapadaproyekPembangunanGORdanDPRDKab.MagetanTahapIsebagaiPIMPRO.

Kedua,pertimbanganhukumMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquodalamputusannyatadaktegasmembedakanbentukpelanggaranbagidiriTERDAKWAIIyangdinytakanmelanggarpasal40ayat(3)KeppresNo.80tahun2003yangterkualifikasipemenuhanunsurperbuatanmelawanhukumsebagaiapakapasitasnya,karenahalinisangatpentingmenuruthukumpidanaterkaitdenganbentukpertanggungjawabanpidananya.

3.BahwasesuaiFaktayangterungkapdipersidangansebagaimanatermuatdalamPutusanPengadilanMagetanaquoTERDAKWAIIhanyasebagaiPIMPROvanqmepunyaiwewenangdantanggungjawabhukumataspelaksanaanDirektori
Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.121dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008dalampertimbanganaquomenyatakantidakadanyakeharusanpenggunaanSNItidakdipersalahkanmenuruthukum(mohonperiksahalaman269paragrafke-2s/dkelima,

halaman270putusanperkaraaquo).Pertimbangansebagaimanadalamputusanaquosangatbertentangandiantarabagianpertimbanganhukurnnyayangmenyatakanterbuktinyaterjadinyaerbuatanmelawanhukumataspelanggaranpasal40ayat(3)KeppresNo.80Tahun2003.

DengandemikianmenuruthukumargumentasiMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquotidakberalasanhukumdanharusdinyatakantidakterbuktiadanyapeanggaranpasal40ayat(3)

KeppresNo.80Tahun2003.2.BahwaKamitidaksependapatdenganapayangdijadikanpertimbanganhukumolehMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquoPengadilanNegeriMagetansebagimanatermuatdalamputusannyahalaman269s/d270Pertama,TERDAKWAIIdalamTahapIIdanTahapIIIproyekPembangunanGORdanDPRDKab.Magetanaquokapasitasdantanggungjawabhukumnyatidakdalamorganisasiproyekpengadaanbarang/jasapadapelaksanaanPembangunanGORdanDPRD
Kab.MagetanTahapdanTahapIII.TERDAKWAIIber-

tanggungjawabhanyapadaproyekPembangunanGORdanDPRDKab.MagetanTahapIsajayangdalamorganisasiproyekpengadaanbarang/jasapadaproyekPembangunanGORdanDPRDKab.MagetanTahapIsebagaiPIMPRO.

Kedua,pertimbanganhukumMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquodalamputusannyatadaktegasmembedakanbentukpelanggaranbagidiriTERDAKWAIIyangdinytakanmelanggarpasal40ayat(3)KeppresNo.80tahun2003yangterkualifikasipemenuhanunsurperbuatanmelawanhukumsebagaiapakapasitasnya,karenahalinisangatpentingmenuruthukumpidanaterkaitdenganbentukpertanggungjawabanpidananya.

3.BahwasesuaiFaktayangterungkapdipersidangansebagaimanatermuatdalamPutusanPengadilanMagetanaquoTERDAKWAIIhanyasebagaiPIMPROvanqmepunyaiwewenangdantanggungjawabhukumataspelaksanaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 121

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.122dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008ProyekPembangunanGORdanDPRDKab.MagetanTahapIsaia.vanqmanaKetentuanKeppresNo.80Tahun2003belum"Berlaku"untukpelaksanaanProyekPengadaanBarangpadaPelaksanaanProyekPembangunanGORdanDPRDKab.

MagetanTahapIaquo.DenqandemikianadalahsanqattidakberdasarkanhukumapabilaMajelisHakimPemeriksaPerkaraAquoPengadilanNegeriMaqetanmenyatakanTERDAKWAIbersalahdanterbuktimelakukanperbuatanmelawanhukumataspelanggaranPasal40ayat(3)KeppresNo.80Tahun2003.

Berdasarkanhaltersebutdiatas,sangatlahberalasanMajelisHakimAgungPemeriksaDiTingkat'KasasiPerkarainiuntuk"menyatakanTERDAKWAIItidakterbuktimelakukanperbuatanmelawanhukumataspelanggaranpasal40ayat(3)

KeppresNo.80Tahun2003.

F.KepmenkimpraswilNo.332/KPTS/M/2002tanggal21Agustus2002.

BahwamenurutMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquodinyatakanterbuktinyaperbuatanmelawanhukumataspelanggaranBabIIhurufAangka2dan3danBaVhurufCangka1KepmenkimpraswilNo.332/KPTS/M/2002tanggal21Agustus2002
padadiriTERDAKWAII.

BahwakamitidaksependapatdenganpertimbanganhukunidalamputusanperkaraaquoyangdisampaikanolehMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquosebagimanateruraiberikutini:

1.PelanggaranBabIIhurufAangka2dan3KepmenkimpraswilNo.332/KPTS/M/2002menurutMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquoPengadilanNegeriMagetanyangmenyatakanbahwaGORdanDPRDKab.Magetantidaktermasuksebagaibangunankhususnamun"bangunantidaksederhana"dankhususspaceframeyangmerupakansalahsatubagiangedungbangunanmemangdiperlukanTeknologiKhususnamunhaltersebuttidakberartikeselurhanbangunanmenjadibersifatkhususdankonstruksispaceframetersebutbarudilaksanakanpadaTahapIIIpembangunangedungserbaguna.DemikianjugagedungDPRDKab.Magetanadalahmasukkategoribangunantidaksederhana,karenabukanDirektori
Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.122dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008ProyekPembangunanGORdanDPRDKab.MagetanTahapIsaia.vanqmanaKetentuanKeppresNo.80Tahun2003belum"Berlaku"untukpelaksanaanProyekPengadaanBarangpadaPelaksanaanProyekPembangunanGORdanDPRDKab.

MagetanTahapIaquo.DenqandemikianadalahsanqattidakberdasarkanhukumapabilaMajelisHakimPemeriksaPerkaraAquoPengadilanNegeriMaqetanmenyatakanTERDAKWAIbersalahdanterbuktimelakukanperbuatanmelawanhukumataspelanggaranPasal40ayat(3)KeppresNo.80Tahun2003.

Berdasarkanhaltersebutdiatas,sangatlahberalasanMajelisHakimAgungPemeriksaDiTingkat'KasasiPerkarainiuntuk"menyatakanTERDAKWAIItidakterbuktimelakukanperbuatanmelawanhukumataspelanggaranpasal40ayat(3)

KeppresNo.80Tahun2003.

F.KepmenkimpraswilNo.332/KPTS/M/2002tanggal21Agustus2002.

BahwamenurutMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquodinyatakanterbuktinyaperbuatanmelawanhukumataspelanggaranBabIIhurufAangka2dan3danBaVhurufCangka1KepmenkimpraswilNo.332/KPTS/M/2002tanggal21Agustus2002
padadiriTERDAKWAII.

BahwakamitidaksependapatdenganpertimbanganhukunidalamputusanperkaraaquoyangdisampaikanolehMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquosebagimanateruraiberikutini:

1.PelanggaranBabIIhurufAangka2dan3KepmenkimpraswilNo.332/KPTS/M/2002menurutMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquoPengadilanNegeriMagetanyangmenyatakanbahwaGORdanDPRDKab.Magetantidaktermasuksebagaibangunankhususnamun"bangunantidaksederhana"dankhususspaceframeyangmerupakansalahsatubagiangedungbangunanmemangdiperlukanTeknologiKhususnamunhaltersebuttidakberartikeselurhanbangunanmenjadibersifatkhususdankonstruksispaceframetersebutbarudilaksanakanpadaTahapIIIpembangunangedungserbaguna.DemikianjugagedungDPRDKab.Magetanadalahmasukkategoribangunantidaksederhana,karenabukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 122

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.123dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008gedungmonumental.ArgumentasipenerapanhukumterjadinyaPerbuatanmelawanhukumataspelanggaranBabIIhurufAangka2dan3KepmenkimpraswilNo.

332/KPTS/M/2002dalampertimbanganhukumputusanaquoMajelisakimPemeriksaPerkaraaquoPengadilanNegeriMagetansebagaimanadinyatakandalamhalaman265angatkaburdantidakjelaspelanggaranpadaaturanmanayangdinyatakandilanggarsehinggamemenuhikualifikasiunsurPerbuatanMelawanHukumatapasaBabIIhurufAangka2dan3KepmenkimpraswilNo.332/KPTS/M/2002.

BahwakamitidaksependapatdenganargumentasihukumataspenerapanhukumtersebutyangdisampaikanMajelisHakimpemeriksaPerkaraaquoPengadilnNegeriMagetandenganalasanberikutini:

1.Bahwa,BangunanStadionOlahRagapengertiandanklasifikasinyatidakdiaturlebihlanjuttermasukapasajadalamKepmenkimpraswilNo.332/KPT/M/2002,sehinggatidakdapatsecaralaterlijk(tekstual)sebagaimanaditegaskandalamperaturantersebutbilatidakdijabarkanlebihlanjutpengertiantersebut,namundigunakanpenafsir
ansecaraluasmengenaimengenaiklasifikasiBangunanKhususuntukpembangunanGedungSerbaGunadiKab.MagetanyakniharusdilihatmaknadanfungsiapakahGedungSerbaGunatersebutuntuksaranagelanggangolahragaataukahtidaksebagaifungsiutamana.Maknastadionolahragaadalahsamadengangelanggangolahraga(GOR)yangartinyatempatarena/laga/gelangganguntukb'ertandingatautempatdilakukannyakegiatanolahraga.DansetelahditunjukkanolehPenasehathukumyangdisaksikanolehPenuntutUmumdandihadapanMajelisHakimpemeriksaaquoPengadilaNegeriMagetahasilperencanaangambarbangunan,layoutbangunan,penjelasandokumendetilbangunangedungtersebutdaritampakgambarsisidalamdanluarbangunangedungmulaidarijumlahlapanganyangdapatdigunkanuntukarenaolahragabolavoli,olahragatenislapanganindoor,olahragabulutangkis,olahragaDirektori
Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.123dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008gedungmonumental.ArgumentasipenerapanhukumterjadinyaPerbuatanmelawanhukumataspelanggaranBabIIhurufAangka2dan3KepmenkimpraswilNo.

332/KPTS/M/2002dalampertimbanganhukumputusanaquoMajelisakimPemeriksaPerkaraaquoPengadilanNegeriMagetansebagaimanadinyatakandalamhalaman265angatkaburdantidakjelaspelanggaranpadaaturanmanayangdinyatakandilanggarsehinggamemenuhikualifikasiunsurPerbuatanMelawanHukumatapasaBabIIhurufAangka2dan3KepmenkimpraswilNo.332/KPTS/M/2002.

BahwakamitidaksependapatdenganargumentasihukumataspenerapanhukumtersebutyangdisampaikanMajelisHakimpemeriksaPerkaraaquoPengadilnNegeriMagetandenganalasanberikutini:

1.Bahwa,BangunanStadionOlahRagapengertiandanklasifikasinyatidakdiaturlebihlanjuttermasukapasajadalamKepmenkimpraswilNo.332/KPT/M/2002,sehinggatidakdapatsecaralaterlijk(tekstual)sebagaimanaditegaskandalamperaturantersebutbilatidakdijabarkanlebihlanjutpengertiantersebut,namundigunakanpenafsir
ansecaraluasmengenaimengenaiklasifikasiBangunanKhususuntukpembangunanGedungSerbaGunadiKab.MagetanyakniharusdilihatmaknadanfungsiapakahGedungSerbaGunatersebutuntuksaranagelanggangolahragaataukahtidaksebagaifungsiutamana.Maknastadionolahragaadalahsamadengangelanggangolahraga(GOR)yangartinyatempatarena/laga/gelangganguntukb'ertandingatautempatdilakukannyakegiatanolahraga.DansetelahditunjukkanolehPenasehathukumyangdisaksikanolehPenuntutUmumdandihadapanMajelisHakimpemeriksaaquoPengadilaNegeriMagetahasilperencanaangambarbangunan,layoutbangunan,penjelasandokumendetilbangunangedungtersebutdaritampakgambarsisidalamdanluarbangunangedungmulaidarijumlahlapanganyangdapatdigunkanuntukarenaolahragabolavoli,olahragatenislapanganindoor,olahragabulutangkis,olahraga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 123

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.124dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008bolabasket,olahragamapununtukkegiatanolahragalainnyasepertipertandinganpencaksilat,tenismejadanlainsebagainya,yangmanajugastruksurkonstruksinyaadatribunpenontonyangbertingkat,adapapanscorepertandingan,adalampusorotuntukpertandinganolahraga,lantaidasaryangdiperuntukkanuntuklapanganolahragaindoor,disimpulkanolehSaksiAhliHukumEmanuelSujatmoko,SH,MS,danIr.BajuTrihaksoro(dariDinasPekerjaanUmumPropinsiJawaTimur)masukdalamkriteriabangunankhusussebagaimanadiaturdalamKepmenkimpraswilNomor332/KPTS/M/2002danLampiranBabIIangka3Jo.BabIIIHurufAangka3,yaknitermasukdalamklasifikasistadionolahraga.HalinitidaklahmenghilangkanmaknadanfungsiutamadasardariGedungtersebutyaituuntukfungsigelanggangolahraga.

2.BahwadengandemikianInibukanmerupakanpertyimpangandanpelanggaranhukumatasketentuanBabIIhurufAangka2dan3KepmenkimpraswilNo.

332/KPTS/M/2002sebaqaimanadinyatakandalampertimbanganMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquoPengadilanNe
geriMagetan.Olehkarenaitu,sangatlahkelirupenerapanHukumyangdisampaikanolehMajelisHakimPemeriksaPerkaraAquoPengadilanNegeriMagetandalamputusannyadibagianprtimbanganhukumyangmenyatakanTERBUKTITERJADINYAPERBUATANMELAWANHUKUMataspelanggaranBabIIhurufAangka2dan3KepmenkimpraswilNo.332/KPTS/M/2002ADALAHKELIRUDANTIDAKBERALASANHUKUM.

2.PelanggaranBabVhurufCangka1KepmenkimpraswilNo.

332/KPTS/M/2002menurutMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquoPengadilanNegeriMagetanyangmenyatakanbahwaGORdanDPRDKab.Magetankarenadilakukanbertahapadalahpenerapanhukumyangkelirudantidakberalasanhukum,karenadalampelaksanaanpembangunanGORdanDPRDKab.Magetanyangbertahap(TahapI,II,III)tidakdipersalahkandantidakmelanggarketentuanPasal8ayat(1)

Hurufaangka5,Jo.Pasal8ayat(1)Hurufb,Jo.Pasal12ayatDirektori Putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.124dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008bolabasket,olahragamapununtukkegiatanolahragalainnyasepertipertandinganpencaksilat,tenismejadanlainsebagainya,yangmanajugastruksurkonstruksinyaadatribunpenontonyangbertingkat,adapapanscorepertandingan,adalampusorotuntukpertandinganolahraga,lantaidasaryangdiperuntukkanuntuklapanganolahragaindoor,disimpulkanolehSaksiAhliHukumEmanuelSujatmoko,SH,MS,danIr.BajuTrihaksoro(dariDinasPekerjaanUmumPropinsiJawaTimur)masukdalamkriteriabangunankhusussebagaimanadiaturdalamKepmenkimpraswilNomor332/KPTS/M/2002danLampiranBabIIangka3Jo.BabIIIHurufAangka3,yaknitermasukdalamklasifikasistadionolahraga.HalinitidaklahmenghilangkanmaknadanfungsiutamadasardariGedungtersebutyaituuntukfungsigelanggangolahraga.

2.BahwadengandemikianInibukanmerupakanpertyimpangandanpelanggaranhukumatasketentuanBabIIhurufAangka2dan3KepmenkimpraswilNo.

332/KPTS/M/2002sebaqaimanadinyatakandalampertimbanganMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquoPengadilanNe
geriMagetan.Olehkarenaitu,sangatlahkelirupenerapanHukumyangdisampaikanolehMajelisHakimPemeriksaPerkaraAquoPengadilanNegeriMagetandalamputusannyadibagianprtimbanganhukumyangmenyatakanTERBUKTITERJADINYAPERBUATANMELAWANHUKUMataspelanggaranBabIIhurufAangka2dan3KepmenkimpraswilNo.332/KPTS/M/2002ADALAHKELIRUDANTIDAKBERALASANHUKUM.

2.PelanggaranBabVhurufCangka1KepmenkimpraswilNo.

332/KPTS/M/2002menurutMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquoPengadilanNegeriMagetanyangmenyatakanbahwaGORdanDPRDKab.Magetankarenadilakukanbertahapadalahpenerapanhukumyangkelirudantidakberalasanhukum,karenadalampelaksanaanpembangunanGORdanDPRDKab.Magetanyangbertahap(TahapI,II,III)tidakdipersalahkandantidakmelanggarketentuanPasal8ayat(1)

Hurufaangka5,Jo.Pasal8ayat(1)Hurufb,Jo.Pasal12ayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 124

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.125dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008(1)Hurufaangka5,Jo.Pasal12ayat(1)HurufbPPNo.29Tahun2000.SesuaidenganasasLexSuperioriderogatlegiinferior!(peraturanyanglebihtingimengalahkanperaturanyanglebihrendah)makakedudukanPPNo.29Tahun2000lebihtinggidariKeputusanMenteri(incasuKepmekimpraswilNo.332/KPTS/M/2002).Olehkarenaitu,dalilterjadinyaperbuatanmelawanhukumsebagaimanadituduhanolehPenuntutumumtidakberdasarkanhukum.Olehkarenaitu,

sangatberalasanhukumapabilaMajelisHakimAgungTingkatKasasi"MenyatakanTIDAKADANYAPERBUATANMELAWANHUKUMATASPELANGGARANBABVHURUFCANGKA1KepmenkimpraswilNo.332/KPTS/M/2002YANGDILAKUKANOLEHTERDAKWAII".

Berdasarkanhaltersebutdiatas,sangatlahberalasanMajelisHakimAgungPemeriksaDiTingkatKasasiPerkarainiuntukMENYATAKANTIDAKTERBUKTINYAPERBUATANMELAWANHUKUMATASPEANGGARANBabIIhurufAangka2dan3danBabVhurufCangka1KepmenkimpraswiiNo.332/KPTS/M/2002tanggal21Agustus2002YANGDINYATAKANDANDIJATUHKANPADADIRITERDAKWAIIDALAMPERKARAAQUOSEBAGAIMANA
TELAHDIJATUHKANPUTUSANHUKUMNYAPDADIRITERDAKWAII.

G.SuratKeputusanBersama(SEB)MenteriKeuanganRldanKepalaBadanPerencanaandanPembangunanNasionalNo.

S-42/A/2000;No.S.2262/D.2/05/2000tanggal3Mei2000tentangPetunjukTeknisPelaksanaanKeppresNo.18Tahun2000BABIAngka7hurufg.

BahwasebelumkamimenyampaikantanggapandalamMemoriKasasiiniatasPutusanPerkaraaquoyangdijatuhkankepadadiriTERDAKWAII(GIMIN,BE)makakamitegaskanbahwaapayangtelahdisampaikandalamPLEDOItanggal12Nopember2007danMemoriBandingtanggal21Januari2008dianggapterulan

kembalidalamMemoriKasasiini.

BahwaMajelisHakimPemeriksaaquoPengadilanNegeriMagetantelahmenyatakanadanyaPerbuatanMelawanHukumataspelanggaranKeputusanBersamaMnteriKeuanganRldanDirektori
Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.125dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008(1)Hurufaangka5,Jo.Pasal12ayat(1)HurufbPPNo.29Tahun2000.SesuaidenganasasLexSuperioriderogatlegiinferior!(peraturanyanglebihtingimengalahkanperaturanyanglebihrendah)makakedudukanPPNo.29Tahun2000lebihtinggidariKeputusanMenteri(incasuKepmekimpraswilNo.332/KPTS/M/2002).Olehkarenaitu,dalilterjadinyaperbuatanmelawanhukumsebagaimanadituduhanolehPenuntutumumtidakberdasarkanhukum.Olehkarenaitu,

sangatberalasanhukumapabilaMajelisHakimAgungTingkatKasasi"MenyatakanTIDAKADANYAPERBUATANMELAWANHUKUMATASPELANGGARANBABVHURUFCANGKA1KepmenkimpraswilNo.332/KPTS/M/2002YANGDILAKUKANOLEHTERDAKWAII".

Berdasarkanhaltersebutdiatas,sangatlahberalasanMajelisHakimAgungPemeriksaDiTingkatKasasiPerkarainiuntukMENYATAKANTIDAKTERBUKTINYAPERBUATANMELAWANHUKUMATASPEANGGARANBabIIhurufAangka2dan3danBabVhurufCangka1KepmenkimpraswiiNo.332/KPTS/M/2002tanggal21Agustus2002YANGDINYATAKANDANDIJATUHKANPADADIRITERDAKWAIIDALAMPERKARAAQUOSEBAGAIMANA
TELAHDIJATUHKANPUTUSANHUKUMNYAPDADIRITERDAKWAII.

G.SuratKeputusanBersama(SEB)MenteriKeuanganRldanKepalaBadanPerencanaandanPembangunanNasionalNo.

S-42/A/2000;No.S.2262/D.2/05/2000tanggal3Mei2000tentangPetunjukTeknisPelaksanaanKeppresNo.18Tahun2000BABIAngka7hurufg.

BahwasebelumkamimenyampaikantanggapandalamMemoriKasasiiniatasPutusanPerkaraaquoyangdijatuhkankepadadiriTERDAKWAII(GIMIN,BE)makakamitegaskanbahwaapayangtelahdisampaikandalamPLEDOItanggal12Nopember2007danMemoriBandingtanggal21Januari2008dianggapterulan

kembalidalamMemoriKasasiini.

BahwaMajelisHakimPemeriksaaquoPengadilanNegeriMagetantelahmenyatakanadanyaPerbuatanMelawanHukumataspelanggaranKeputusanBersamaMnteriKeuanganRldan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 125

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.126dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008KepalaBadanPerencanaandanPembangunanNasionalNo.S-

42/A/2000;No.S.2262/D.2/05/200tanggal3Mei2000tentangPetunjukTeknisPelaksanaanKeppresNo.18Tahun2000BABIAngka7hurufgberkenaandenganProsesPenunjukanLangsungkarenaGORdanDPRDtidakdipersyaratkansebagaibangunanyangspesifiyanghanyadapatdilaksanakanolehsatupenyediabarang/jas,pabrikpemeganghakpatendanbukanmerupakanpekerjaanyangkomplekyanghanyaadasatupenyediabarang/jasayangmampumelakukanpembangunangedungsepertiGORdanDPRDKab.Magetan(videhalaman262s/d263PutusanPerkaraaquoPengadilanNegeriMagetan).

Bahwa,KamitidaksependapatdenganMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquoPengadilanNegeriMagetandalamputusanaquo,

karenasebagaimanatelahdisampaikandalamPledoiPenasehatHukumTerdakwaIIaquoProsesPenunjukanLangsungterjadikarenaPerintahBupatisehuungandenganPelaksanaanPembangunanGORdanDPRDKab.MagetanTahapI.

BahwasesuaifaktayangterunkapdipersidanganTERDAKWAIItidakdapatmenolakdanmengh
indariperintahtersebut,bahkanTERDAKWAIItelahmelakukanprotessebagaimanatelahdisampaikandalamPledoi,maupunyangdikonstantirdanditerimafaktahukumitudalamputusanaquoolehMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquoPengadilanNegeriMagetanjugabuti-

buktiyangtelahdiajukanolehTerdakwaIIdanketerangansaksi-

saksiyangdiperiksadiPengadilanbahwa"penunjukanlangsung"atasproyekpelaksanaanPembangunanGORdanDPRDTahapIterjadibukankarenakesengajaanyangdilakukanolehTERDAKWAII,namunkarenaketerpaksaanuntukmenjalankanperintahatasan.

BahwasesuaidenganJurisprudensiPutusanMahkamahAgungRlNo.572K/Pid/2003tanggal12Februari2004dikenalpuladenganpenerapanasas"vicariousliability"dan"SuperiorRespondet"

yangintinyaadalahbahwaatasanlahyangbertanggungjawabataswewenangyangdimandatkankepadapenerimamandatkarenaberkaitandengantanggungawabjabatan.Kaitandenganasastersebutyaituapapunisimandattersebutmakapenerimamandattidakdapatdipersalahkanatasisimandattersebut.DalamDirektori
Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.126dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008KepalaBadanPerencanaandanPembangunanNasionalNo.S-

42/A/2000;No.S.2262/D.2/05/200tanggal3Mei2000tentangPetunjukTeknisPelaksanaanKeppresNo.18Tahun2000BABIAngka7hurufgberkenaandenganProsesPenunjukanLangsungkarenaGORdanDPRDtidakdipersyaratkansebagaibangunanyangspesifiyanghanyadapatdilaksanakanolehsatupenyediabarang/jas,pabrikpemeganghakpatendanbukanmerupakanpekerjaanyangkomplekyanghanyaadasatupenyediabarang/jasayangmampumelakukanpembangunangedungsepertiGORdanDPRDKab.Magetan(videhalaman262s/d263PutusanPerkaraaquoPengadilanNegeriMagetan).

Bahwa,KamitidaksependapatdenganMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquoPengadilanNegeriMagetandalamputusanaquo,

karenasebagaimanatelahdisampaikandalamPledoiPenasehatHukumTerdakwaIIaquoProsesPenunjukanLangsungterjadikarenaPerintahBupatisehuungandenganPelaksanaanPembangunanGORdanDPRDKab.MagetanTahapI.

BahwasesuaifaktayangterunkapdipersidanganTERDAKWAIItidakdapatmenolakdanmengh
indariperintahtersebut,bahkanTERDAKWAIItelahmelakukanprotessebagaimanatelahdisampaikandalamPledoi,maupunyangdikonstantirdanditerimafaktahukumitudalamputusanaquoolehMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquoPengadilanNegeriMagetanjugabuti-

buktiyangtelahdiajukanolehTerdakwaIIdanketerangansaksi-

saksiyangdiperiksadiPengadilanbahwa"penunjukanlangsung"atasproyekpelaksanaanPembangunanGORdanDPRDTahapIterjadibukankarenakesengajaanyangdilakukanolehTERDAKWAII,namunkarenaketerpaksaanuntukmenjalankanperintahatasan.

BahwasesuaidenganJurisprudensiPutusanMahkamahAgungRlNo.572K/Pid/2003tanggal12Februari2004dikenalpuladenganpenerapanasas"vicariousliability"dan"SuperiorRespondet"

yangintinyaadalahbahwaatasanlahyangbertanggungjawabataswewenangyangdimandatkankepadapenerimamandatkarenaberkaitandengantanggungawabjabatan.Kaitandenganasastersebutyaituapapunisimandattersebutmakapenerimamandattidakdapatdipersalahkanatasisimandattersebut.Dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 126

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.127dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008haliniatasPerbuatanPenunjukanLangsungpadaproyekPembangunanGORdanDPRDKab.MagetanTahapIaquoadalahsejalandenganperistiwahukumyangsamadenganJurisprudensiPutusanMahkamahAgungRlNo.572K/Pid/2003tanggal12Februari2004aquo.Olehkarenaitu,sangattidaktepatbiladinyatakantelahterjadiperbuatanmelawanhukumsebagaimanadinyatakanolehMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquoPengadianNegeriMagetankepadadiriTERDAKWAIIterhadappelanggaranSuratKeputusanBersamaMenteriKeuanganRldanKepalaBadanPerencanaandanPembangnanNasionalNo.S-42/A/2000;No.S.2262/D.2/05/200tanggal3Mei2000tentangPetunjukTeknisPelaksanaanKeppresNo.18Tahun2000BABIAngka7hurufg.

DansangatberalasanhukumapabilaMajelisHakimAgungPemeriksadiTingkatKasasiyangmemeriksaperkarainimenyatakantidakterbuktinyaperbuatnmelawanhukumyangdinyatakanolehMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquoPengadilanNegeriMagetankepadadiriTERDAKWAIIatasperbuatanmelawanhkummelanggarSuratKeputusanBersamaMenteriKeuanganRl
danKepalaBadanPerencanaandanPembangunanNasionalNo.S-42/A/2000;No.S.2262/D.2/05/200tanggal3Mei2000tentangPetunjukTeknisPelaksanaanKeppresNo.18Tahun2000BABIAngka7hurufg.

BAHWAMENURUTMAJELISHAKIMPEMERIKSAPERKARAAQUOPENGADILANNEGERIMAGETANYANGMENYATAKANTERPENUHINYAUNSURPERBUATANMELAWANHUKUMTERDAKWAIATASPELANGGARANPasal-Pasalsebagaimanatersebutdiatas(secaraekplisitdantegasdinyatakandaiamPutusanPerkaraaquovidehalam270s/d271)adalahbertentangandenganPrinsipAsasLegalitas,yangmanamenurutPasal14UUNo.10Tahun2004tentangPembentukanPeraturanPerundang-UndanganyangbolehmencantumkansanksipidanaadalahUndang-UndangdanPeraturanDaerah,sehinggaapabiladituduhkantelahmelakukanperbuatanmelawanhukumharusdianqgapmelanqqarketentuanUndanq-UndangdanPeraturanDaerahbukanmelanggarPeraturanPemerintah.atauKeputusanPresiden,atauKeputusanMenteri(incasu,KeppresNo.18tahunDirektori
Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.127dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008haliniatasPerbuatanPenunjukanLangsungpadaproyekPembangunanGORdanDPRDKab.MagetanTahapIaquoadalahsejalandenganperistiwahukumyangsamadenganJurisprudensiPutusanMahkamahAgungRlNo.572K/Pid/2003tanggal12Februari2004aquo.Olehkarenaitu,sangattidaktepatbiladinyatakantelahterjadiperbuatanmelawanhukumsebagaimanadinyatakanolehMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquoPengadianNegeriMagetankepadadiriTERDAKWAIIterhadappelanggaranSuratKeputusanBersamaMenteriKeuanganRldanKepalaBadanPerencanaandanPembangnanNasionalNo.S-42/A/2000;No.S.2262/D.2/05/200tanggal3Mei2000tentangPetunjukTeknisPelaksanaanKeppresNo.18Tahun2000BABIAngka7hurufg.

DansangatberalasanhukumapabilaMajelisHakimAgungPemeriksadiTingkatKasasiyangmemeriksaperkarainimenyatakantidakterbuktinyaperbuatnmelawanhukumyangdinyatakanolehMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquoPengadilanNegeriMagetankepadadiriTERDAKWAIIatasperbuatanmelawanhkummelanggarSuratKeputusanBersamaMenteriKeuanganRl
danKepalaBadanPerencanaandanPembangunanNasionalNo.S-42/A/2000;No.S.2262/D.2/05/200tanggal3Mei2000tentangPetunjukTeknisPelaksanaanKeppresNo.18Tahun2000BABIAngka7hurufg.

BAHWAMENURUTMAJELISHAKIMPEMERIKSAPERKARAAQUOPENGADILANNEGERIMAGETANYANGMENYATAKANTERPENUHINYAUNSURPERBUATANMELAWANHUKUMTERDAKWAIATASPELANGGARANPasal-Pasalsebagaimanatersebutdiatas(secaraekplisitdantegasdinyatakandaiamPutusanPerkaraaquovidehalam270s/d271)adalahbertentangandenganPrinsipAsasLegalitas,yangmanamenurutPasal14UUNo.10Tahun2004tentangPembentukanPeraturanPerundang-UndanganyangbolehmencantumkansanksipidanaadalahUndang-UndangdanPeraturanDaerah,sehinggaapabiladituduhkantelahmelakukanperbuatanmelawanhukumharusdianqgapmelanqqarketentuanUndanq-UndangdanPeraturanDaerahbukanmelanggarPeraturanPemerintah.atauKeputusanPresiden,atauKeputusanMenteri(incasu,KeppresNo.18tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 127

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.128dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/20082000,Jo.KeppresNo.80Tahun2003,KepmenkimpraswilNo.

332/KPTS/M/2002,SEBMenkeudanKepalaBAPENASNo.No.

S-42/A/2000danNo.S-2262/D./05/2000,tanggal03Mei2000)

makaquodnonapabilatohterbuktiperbuatantersebutterhadapperbuatanaquotidakdapatdipidana.DansangattegasdanTersuratdalamputusanyangdijatuhkanolehMajelishakimPemeriksaPerkaraaquoPengadilanNegeriMagetanyangmenyatakanperuatanadanyapelanggaranterhadapperaturan-

peraturanselainUndang-undang(incasu,KeppresNo.18tahun2000,Jo.KeppresNo.80Tahun2003,KepmenkimpraswilNo.

332/KPTS/M/2002,SEBMenkeudanKepalaBAPENASNo.No.

S-42/A/2000danNo.S-2262/D./05/2000,tanggal03Mei2000).

Bahkanjugadikonstantiradanyapelanggaranasassebagaimanadiaturdalampasal2ayat(2)KeppresNo.80Tahun2003yangmanapelanggaranasasdalamkonsephukumbukanmerupakanperbuatanmelawan.hukum.

Berdasarkanhaltersebutdiatas,sangatlahberalasanMajelisHakimAgungPemeriksaDiTingkatKasasiPerkarainiuntukMENYATA
KANTIDAKTERBUKTINYAPERBUATANMELAWANHUKUMATASPEANGGARANSURATKEPUTUSANBERSAMA(SEB)MenteriKeuanganRldanKepalaBadanPerencanaandanPembangunanNasionalNo.S-42/A/2000;No.

S.2262/D.2/05/200tanggal3Mei2000tentangPetunjukTeknisPelaksanaanKeppresNo.18Tahun2000BABIAngka7hurufgYANGDINYATAKANDANDIJATUHKANPADADIRITERDAKWAIIDALAMPERKARAAQUOSEBAGAIMANATELAHDIJATUHKANPUTUSANHUKUMNAPADADIRITERDAKWAII.

2.MajelisHakimTelahSalahMenerapkanHukumBerkaitandenganUnsurMelakukanperbuatanmemperkayaoranglainatausuatukorporasi.

1.BahwasebelumkamimenyampaikantanggapandalampembahasaninimakakamitegaskanbahwaapayangtelahdisampaikandalamPLEDOItanggal12Nopember007danMemoriBandingtanggal21Januari2008dianggapterulangkembalidalamMemoriKasasiini.

2.Bahwa,pertimbanganhukumMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquodiPN.MagetanyangmenyatakanbahwaTerdakwaIItidakterbuktiDirektori
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.128dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/20082000,Jo.KeppresNo.80Tahun2003,KepmenkimpraswilNo.

332/KPTS/M/2002,SEBMenkeudanKepalaBAPENASNo.No.

S-42/A/2000danNo.S-2262/D./05/2000,tanggal03Mei2000)

makaquodnonapabilatohterbuktiperbuatantersebutterhadapperbuatanaquotidakdapatdipidana.DansangattegasdanTersuratdalamputusanyangdijatuhkanolehMajelishakimPemeriksaPerkaraaquoPengadilanNegeriMagetanyangmenyatakanperuatanadanyapelanggaranterhadapperaturan-

peraturanselainUndang-undang(incasu,KeppresNo.18tahun2000,Jo.KeppresNo.80Tahun2003,KepmenkimpraswilNo.

332/KPTS/M/2002,SEBMenkeudanKepalaBAPENASNo.No.

S-42/A/2000danNo.S-2262/D./05/2000,tanggal03Mei2000).

Bahkanjugadikonstantiradanyapelanggaranasassebagaimanadiaturdalampasal2ayat(2)KeppresNo.80Tahun2003yangmanapelanggaranasasdalamkonsephukumbukanmerupakanperbuatanmelawan.hukum.

Berdasarkanhaltersebutdiatas,sangatlahberalasanMajelisHakimAgungPemeriksaDiTingkatKasasiPerkarainiuntukMENYATA
KANTIDAKTERBUKTINYAPERBUATANMELAWANHUKUMATASPEANGGARANSURATKEPUTUSANBERSAMA(SEB)MenteriKeuanganRldanKepalaBadanPerencanaandanPembangunanNasionalNo.S-42/A/2000;No.

S.2262/D.2/05/200tanggal3Mei2000tentangPetunjukTeknisPelaksanaanKeppresNo.18Tahun2000BABIAngka7hurufgYANGDINYATAKANDANDIJATUHKANPADADIRITERDAKWAIIDALAMPERKARAAQUOSEBAGAIMANATELAHDIJATUHKANPUTUSANHUKUMNAPADADIRITERDAKWAII.

2.MajelisHakimTelahSalahMenerapkanHukumBerkaitandenganUnsurMelakukanperbuatanmemperkayaoranglainatausuatukorporasi.

1.BahwasebelumkamimenyampaikantanggapandalampembahasaninimakakamitegaskanbahwaapayangtelahdisampaikandalamPLEDOItanggal12Nopember007danMemoriBandingtanggal21Januari2008dianggapterulangkembalidalamMemoriKasasiini.

2.Bahwa,pertimbanganhukumMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquodiPN.MagetanyangmenyatakanbahwaTerdakwaIItidakterbukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 128

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.129dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008telahmemperkayadirisendirisudahtepatdansesuaidenganfaktahukumyangterungkapdipersidangan.

3.Bahwa,MajelisHakimPemeriksaPerkaraaquodiPN.Magetantelahmengabaikanfakta-faktahukumyangterungkapdenganjelasdidalampersidangandantelahpulasalahdalammenerapkanhukumberkaitanunsur"melakukanperbuatanmemperkayadirioranglainatausuatukorporasi".

4.Bahwa,didalampersidanganterungkapdenganjelasbahwaperbuatanyangdilakukanolehTerdakwaIIdalampelaksanaanproyekpembangunanGORdanGedungDPRhanyalahsebataspadatahapIsajaTerdakwaIImelaksanakantugasberdasarkanDIPDATahun2003,LembarKerja(LK)PetunjukOperasional(PO)

sebagaidasarpengelolaankeuanganproyek.AdapunpengelolaankeuangansudahdigunakansesuaiLembarKerja(LK)danPetunjukOperasional(PO)sedangpelaksanaanpekerjaantelahselesaipadaakhirDesember2003dandiserahkankepadaBupatiselakupemberiSuratKeputusanPemimpinproyekpaatanggal31Desember2003dantelahdiperiksaolehBadanPemeriksaKeuangan(BPK)padaa
wal2004tidakadakerugiannegara.SedangkanpelaksanaanfisikdilakukanolehTerdakwaIIatasdasarketerpaksaan(bukanniatTerdakwaIIsendiri)menjalankanperintah(tidaklangsung)ataumandatdariBupatiMagetan,Drs.H.SalehMuljono,MM.,yangtelahmengijinkanpencairanuangmukapembangunanGORtahapIkepadaCV.BudiBersaudarapadatanggal23September2003dantelahmengakibatkanpenggunaanmetodepenunjukkanlangsungdalampelaksanaanproyekpembangunnGORdanGedungDPRDtersebut.

5.Bahwa,didalampertimbanganhukumnya,MajelisHakimPemeriksaPerkaraaquodiPN.MagetantelahsalahmenerapkanhukumkepadaTerdakwaII,yangmanadidalampertimbanganhukumnya,

MajelisHakimPerkaraaquomenyebutkanbahwakeuntunganyangdiperolehSaksiSriWahyuniselakuDirekturCV.BudiBersaudaradanSaksiTeguhSetyaBudiselakuDirekturCV.BudiKaryaMandirisertaSaksiLiauwEnggarwatiadalahmerupakanakibatdariperbuatanTerdakwaII.PertimbanganhukumMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquosangatlahbertentangandenganfaktahukumyangterungkapdipersidangandantidaklahtepapenerapanh
ukumnyasebagaimanaDirektori

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.129dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008telahmemperkayadirisendirisudahtepatdansesuaidenganfaktahukumyangterungkapdipersidangan.

3.Bahwa,MajelisHakimPemeriksaPerkaraaquodiPN.Magetantelahmengabaikanfakta-faktahukumyangterungkapdenganjelasdidalampersidangandantelahpulasalahdalammenerapkanhukumberkaitanunsur"melakukanperbuatanmemperkayadirioranglainatausuatukorporasi".

4.Bahwa,didalampersidanganterungkapdenganjelasbahwaperbuatanyangdilakukanolehTerdakwaIIdalampelaksanaanproyekpembangunanGORdanGedungDPRhanyalahsebataspadatahapIsajaTerdakwaIImelaksanakantugasberdasarkanDIPDATahun2003,LembarKerja(LK)PetunjukOperasional(PO)

sebagaidasarpengelolaankeuanganproyek.AdapunpengelolaankeuangansudahdigunakansesuaiLembarKerja(LK)danPetunjukOperasional(PO)sedangpelaksanaanpekerjaantelahselesaipadaakhirDesember2003dandiserahkankepadaBupatiselakupemberiSuratKeputusanPemimpinproyekpaatanggal31Desember2003dantelahdiperiksaolehBadanPemeriksaKeuangan(BPK)padaa
wal2004tidakadakerugiannegara.SedangkanpelaksanaanfisikdilakukanolehTerdakwaIIatasdasarketerpaksaan(bukanniatTerdakwaIIsendiri)menjalankanperintah(tidaklangsung)ataumandatdariBupatiMagetan,Drs.H.SalehMuljono,MM.,yangtelahmengijinkanpencairanuangmukapembangunanGORtahapIkepadaCV.BudiBersaudarapadatanggal23September2003dantelahmengakibatkanpenggunaanmetodepenunjukkanlangsungdalampelaksanaanproyekpembangunnGORdanGedungDPRDtersebut.

5.Bahwa,didalampertimbanganhukumnya,MajelisHakimPemeriksaPerkaraaquodiPN.MagetantelahsalahmenerapkanhukumkepadaTerdakwaII,yangmanadidalampertimbanganhukumnya,

MajelisHakimPerkaraaquomenyebutkanbahwakeuntunganyangdiperolehSaksiSriWahyuniselakuDirekturCV.BudiBersaudaradanSaksiTeguhSetyaBudiselakuDirekturCV.BudiKaryaMandirisertaSaksiLiauwEnggarwatiadalahmerupakanakibatdariperbuatanTerdakwaII.PertimbanganhukumMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquosangatlahbertentangandenganfaktahukumyangterungkapdipersidangandantidaklahtepapenerapanh
ukumnyasebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 129

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.130dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008yangtelahkamiuraikanpadapembahasan-pembahasansebelum-

nya.

6.SepertiyangterungkapdalamKeputusanPNMagetanhalam27memberikankeuntungankepadaCV.BUDIBERSAUDARARp.

2.965.872.720,-yangsetelahdikurangikerangkaatapdanBUDIKARYAMANDIRIsebesarRp.3.763.301.729,40adalahberdasarkanperhitunganOuditorBPKP(TjutjuSupriatna)danSaksiAhliIr.

AchmadFaizHadiP.MTyangmanaperhitungannyatidakber-

dasarkanPeraturanyangberlakukarenaIr.AchmadFaizHadiP.MTdalamperhitungandalamkeputusanPengadilanNegeriMagetanhalaman167poin8yangberbunyi:BahwaSaksimenggunakanperhitunganSNITahun2001-2002dasarnomorberapalupadariPoliteknikMalang.

HasilperhitunganSaksiIr.AchmadFaizHadiP.MTdariITSlihatlampiranPemeriksaanPolisiNo.A-1No.1-7sarnpaidenganA-1No.7-7adalahperbandinganantarakoefisienAnalisaHargaSatuanPekerjaanPemborong(Kontrak)danganKoefisienHargaSatuanPekerjaanmenurutITS.

SedangkanPemborong(Kontrak)menggunakanmetodeAnalisaBOWdanIrAch
madFaizHadiP.MTmenggunakanmetodeAnalisaSNITahun2001-2002.

MetodeSNIyangdipakaiIr.AchmadFaizHadiP.MTadalahAnalisayangbarumendapatkannomorregistasi/nomorurutdankodebidangstandarsesuaipedomanStandarisasiNasionaldariBadanStandarisasiNasionalPasal7ayat1berbunyi:RancanganStandarNasionalIndonesiaditetapkanmenjadiStandarNasionalIndonesiaolehKepalaBadanStandarisasiNasionalsedangkanPenerapanyasesuaiPP.102Tahun2000Pasal12ayat2berbunyi:StandarNasionalIndonesiabersifatsukarelauntukditerapkanolehpelakuusaha.JadiperhitunganAnalisayangdipakaimasihsukarelabagipelakuusaha,tidakpunyakewenanganIr.AchmadFaizHadimemaksakanmemberlakukanSNI2001-2002karenasesuaiPP102Tahun2000tentangStandarisasiNasionalPasal12ayat3berbunyidalamhalStandarNasionalIndonesiaberkaitandengankepntingankeselamatan,keamanan,kesehatanmasyarakat,fungsikelestarianlingkunganhidupdanpertimbanganekonomiInstansiTeknisdapatmemberlakukansecarawajibsebagianataukeseluruhanspesifiasiDirektori
Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.130dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008yangtelahkamiuraikanpadapembahasan-pembahasansebelum-

nya.

6.SepertiyangterungkapdalamKeputusanPNMagetanhalam27memberikankeuntungankepadaCV.BUDIBERSAUDARARp.

2.965.872.720,-yangsetelahdikurangikerangkaatapdanBUDIKARYAMANDIRIsebesarRp.3.763.301.729,40adalahberdasarkanperhitunganOuditorBPKP(TjutjuSupriatna)danSaksiAhliIr.

AchmadFaizHadiP.MTyangmanaperhitungannyatidakber-

dasarkanPeraturanyangberlakukarenaIr.AchmadFaizHadiP.MTdalamperhitungandalamkeputusanPengadilanNegeriMagetanhalaman167poin8yangberbunyi:BahwaSaksimenggunakanperhitunganSNITahun2001-2002dasarnomorberapalupadariPoliteknikMalang.

HasilperhitunganSaksiIr.AchmadFaizHadiP.MTdariITSlihatlampiranPemeriksaanPolisiNo.A-1No.1-7sarnpaidenganA-1No.7-7adalahperbandinganantarakoefisienAnalisaHargaSatuanPekerjaanPemborong(Kontrak)danganKoefisienHargaSatuanPekerjaanmenurutITS.

SedangkanPemborong(Kontrak)menggunakanmetodeAnalisaBOWdanIrAch
madFaizHadiP.MTmenggunakanmetodeAnalisaSNITahun2001-2002.

MetodeSNIyangdipakaiIr.AchmadFaizHadiP.MTadalahAnalisayangbarumendapatkannomorregistasi/nomorurutdankodebidangstandarsesuaipedomanStandarisasiNasionaldariBadanStandarisasiNasionalPasal7ayat1berbunyi:RancanganStandarNasionalIndonesiaditetapkanmenjadiStandarNasionalIndonesiaolehKepalaBadanStandarisasiNasionalsedangkanPenerapanyasesuaiPP.102Tahun2000Pasal12ayat2berbunyi:StandarNasionalIndonesiabersifatsukarelauntukditerapkanolehpelakuusaha.JadiperhitunganAnalisayangdipakaimasihsukarelabagipelakuusaha,tidakpunyakewenanganIr.AchmadFaizHadimemaksakanmemberlakukanSNI2001-2002karenasesuaiPP102Tahun2000tentangStandarisasiNasionalPasal12ayat3berbunyidalamhalStandarNasionalIndonesiaberkaitandengankepntingankeselamatan,keamanan,kesehatanmasyarakat,fungsikelestarianlingkunganhidupdanpertimbanganekonomiInstansiTeknisdapatmemberlakukansecarawajibsebagianataukeseluruhanspesifiasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 130

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.131dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008teknisdanatauparameterdalamStandarNasionalIndonesiaPP102Tahun2000Pasal12Ayat4berbunyi:TatacarapemberlakuanStandarNasionalIndonesiasebagaimanayangdimaksuddalamayat(3)diaturlebihlanjutdengankeputusanPimpinanInstansiTeknissesuaidenganbidangtugasnya.

JadibukanIr.AchmadFaizHadiP.MTyangmemaksakanSNI2001-

2002untukpembandingperhitunganpemborong(kontrak)yangmengakibatkanselisihperhitunganantarakontrakdanperhitunganIr.

AchmadFaizHadiP.MTyangdipakaidasarMajelisHakimPengadilanNegeriMagetanmenentukankeuntunganCV.BUDIBERSAUDARAsebesarRp.2.963.872.720,49danCV.BUDIKARYAMANDIRIsebesarRp.3.763.301.719,40padahalpemberlakuanStandarNasionalIndonesiaberlaku12April2007sesuaiSuratEdarMenteriPUNo.05/SE/2007tanggal12April2007informasiinidapatdilihatdiInternetseluruhIndonesiadanbuktiterlampirpadalampirankeputusanPNMagetanT-11urutanke4hal230.

JadiperhitunganOuditorBPKPdanTeamTeknisITSyangdijadikandasarmemberikankeuntungan
pemborongyangmenurutMajelisHakimmerugikannegararoyekGedungSerbaguna(GOR)danDPRDtidakberlandaskanHukumyangberlakudanharusdinyatakantidaksah.

7.Bahwa,didalampertimbanganhukumnya,MajelisHakimPemeriksaPerkaraaquodiPN.MagetanmenyatakanbahwakeuntunganyangdiperoleholehSaksiSriWahyuniselakuDirekturCV.BudiBersaudaradanSaksiTeguhSetyaBudiselakuDirekturCV.BudiKaryaMandirisertaSaksiLiauwEnggarwatimerupakan"selisihdarihargapekerjaanrangkaatapyangpengerjaannyadilakukanpadatahapIII,yangmanadidalamtahapIIItersebut(sebagaimanahalnyadalamtahapIdantahapII)TerdakwaIItidaklahmempunyaiperanuntukmenentukanhargayangdigunakansebagaidasarpengerjaanproyekpembangunanGORdanGedungDPRD.

8.Bahwa,dasaryangdigunakanolehMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquodiPN.MagetandalammemberipertimbanganhukumnyamengenaikerugiannegaradankeuntunganSaksiSriWahyuniselakuDirekturCV.BudiBersaudaradanSaksiTeguhSetyaBudiselakuDirekturCV.BudiKaryaMandirisertaSaksiLiauwEnggarwatiadalahperhitunganAuditorBPKPb
ersamaTimTeknisITS,yangmanaDirektori

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.131dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008teknisdanatauparameterdalamStandarNasionalIndonesiaPP102Tahun2000Pasal12Ayat4berbunyi:TatacarapemberlakuanStandarNasionalIndonesiasebagaimanayangdimaksuddalamayat(3)diaturlebihlanjutdengankeputusanPimpinanInstansiTeknissesuaidenganbidangtugasnya.

JadibukanIr.AchmadFaizHadiP.MTyangmemaksakanSNI2001-

2002untukpembandingperhitunganpemborong(kontrak)yangmengakibatkanselisihperhitunganantarakontrakdanperhitunganIr.

AchmadFaizHadiP.MTyangdipakaidasarMajelisHakimPengadilanNegeriMagetanmenentukankeuntunganCV.BUDIBERSAUDARAsebesarRp.2.963.872.720,49danCV.BUDIKARYAMANDIRIsebesarRp.3.763.301.719,40padahalpemberlakuanStandarNasionalIndonesiaberlaku12April2007sesuaiSuratEdarMenteriPUNo.05/SE/2007tanggal12April2007informasiinidapatdilihatdiInternetseluruhIndonesiadanbuktiterlampirpadalampirankeputusanPNMagetanT-11urutanke4hal230.

JadiperhitunganOuditorBPKPdanTeamTeknisITSyangdijadikandasarmemberikankeuntungan
pemborongyangmenurutMajelisHakimmerugikannegararoyekGedungSerbaguna(GOR)danDPRDtidakberlandaskanHukumyangberlakudanharusdinyatakantidaksah.

7.Bahwa,didalampertimbanganhukumnya,MajelisHakimPemeriksaPerkaraaquodiPN.MagetanmenyatakanbahwakeuntunganyangdiperoleholehSaksiSriWahyuniselakuDirekturCV.BudiBersaudaradanSaksiTeguhSetyaBudiselakuDirekturCV.BudiKaryaMandirisertaSaksiLiauwEnggarwatimerupakan"selisihdarihargapekerjaanrangkaatapyangpengerjaannyadilakukanpadatahapIII,yangmanadidalamtahapIIItersebut(sebagaimanahalnyadalamtahapIdantahapII)TerdakwaIItidaklahmempunyaiperanuntukmenentukanhargayangdigunakansebagaidasarpengerjaanproyekpembangunanGORdanGedungDPRD.

8.Bahwa,dasaryangdigunakanolehMajelisHakimPemeriksaPerkaraaquodiPN.MagetandalammemberipertimbanganhukumnyamengenaikerugiannegaradankeuntunganSaksiSriWahyuniselakuDirekturCV.BudiBersaudaradanSaksiTeguhSetyaBudiselakuDirekturCV.BudiKaryaMandirisertaSaksiLiauwEnggarwatiadalahperhitunganAuditorBPKPb
ersamaTimTeknisITS,yangmana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 131

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.132dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008perhitungantersebutdilakukanberdasarkanpadaketentuanyangsudahtidakberlakulagiatausudahdicabut.AdapunketentuanyangdigunakanolehAuditorBPKBdanTimTeknisITSadalahKeputusanDirjenCiptaKaryaNomor:295/KPTS/CK/1997tanggal1April1997yangmanaketentuantersebuttelahdicabut/digantidenganketentuanKepmenkimpraswilNomor332/KPTS/M/2002tanggal21Agustus2002sebagaimanayangdimaksuddalampasal7ayat(1)-nya(asaslexposterioriderogatlexpriori).Sehingga,hasilperhitunganAuditorBPKPdanTimTeknisITSyangdijadikandasarpenghitungankerugiannegaradalamproyekpembangunanGORdanGedungDPRDterebuttidakberlandaskanhukumdanharusdinyatakantidaksah.

9.Bahwa,disampingitudidalampersidangan,dasarpenghitungankerugiannegaratersebuttidakdapatditunjukkandantidakdapatdipertanggungjawabkanolehAuditorbaikTimAhliKonstruksiBngunanITSSurabayamaupunTimAuditorBPKPPerwakilanPropinsiJawaTimursebagaimanaterungkapdalamfaktapersidanganyangditerangkanolehSakiAhliIr.AchmadF
aizP.,MT,

danSaksiAhliTjutjuSupriatna.

10.Bahwa,berdasarkanuraiantersebutdiatas,sangatlahtepatapabilaMajelisHakimAgungpadatingkatKasasiinimenyatakanTerdakwaIItidakterbuktimemenuhiunsurmemperkayadirisendiriatusuatukorporasi.

3.MajelisHakimTelahSalahDalamPertimbanganHukumnyaberkenaandenganUnsurMerugikankeuangannegaraatauperekonomiannegara.

1.BahwasebelumkamimenyampaikantanggapandalampembahasaninimakakamitegaskanbahwaapayangtelahdisampaikandalamPLEDOItanggal12Nopember007danmemoriBandingtanggal21Januari2008dianggapterulangkembalidalamMemoriKasasiini.

2.Bahwa,sebagaimanatelahdipertimbangankanolehMejelisHakimPengadilanNegeriMagetanbahwadalamproyekpembangunanGORdanDPRDtahapI,IIdanIII,dinyatakanterbuktimengakibatkankerugiannegara,SESUAIHASILPERHITUNGANAUDITORBPKPDANTEAMTEHMISITS,TOTALsebesarRp.7.551.174.449,89.

Namunkarenamarkuppekerjaanrangkaatapdinyatakantidakterbukti,makakerugiannegaratersebutdinyatakanterhitungTotal,

Rp.6.727.174.449,89 ;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.132dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008perhitungantersebutdilakukanberdasarkanpadaketentuanyangsudahtidakberlakulagiatausudahdicabut.AdapunketentuanyangdigunakanolehAuditorBPKBdanTimTeknisITSadalahKeputusanDirjenCiptaKaryaNomor:295/KPTS/CK/1997tanggal1April1997yangmanaketentuantersebuttelahdicabut/digantidenganketentuanKepmenkimpraswilNomor332/KPTS/M/2002tanggal21Agustus2002sebagaimanayangdimaksuddalampasal7ayat(1)-nya(asaslexposterioriderogatlexpriori).Sehingga,hasilperhitunganAuditorBPKPdanTimTeknisITSyangdijadikandasarpenghitungankerugiannegaradalamproyekpembangunanGORdanGedungDPRDterebuttidakberlandaskanhukumdanharusdinyatakantidaksah.

9.Bahwa,disampingitudidalampersidangan,dasarpenghitungankerugiannegaratersebuttidakdapatditunjukkandantidakdapatdipertanggungjawabkanolehAuditorbaikTimAhliKonstruksiBngunanITSSurabayamaupunTimAuditorBPKPPerwakilanPropinsiJawaTimursebagaimanaterungkapdalamfaktapersidanganyangditerangkanolehSakiAhliIr.AchmadF
aizP.,MT,

danSaksiAhliTjutjuSupriatna.

10.Bahwa,berdasarkanuraiantersebutdiatas,sangatlahtepatapabilaMajelisHakimAgungpadatingkatKasasiinimenyatakanTerdakwaIItidakterbuktimemenuhiunsurmemperkayadirisendiriatusuatukorporasi.

3.MajelisHakimTelahSalahDalamPertimbanganHukumnyaberkenaandenganUnsurMerugikankeuangannegaraatauperekonomiannegara.

1.BahwasebelumkamimenyampaikantanggapandalampembahasaninimakakamitegaskanbahwaapayangtelahdisampaikandalamPLEDOItanggal12Nopember007danmemoriBandingtanggal21Januari2008dianggapterulangkembalidalamMemoriKasasiini.

2.Bahwa,sebagaimanatelahdipertimbangankanolehMejelisHakimPengadilanNegeriMagetanbahwadalamproyekpembangunanGORdanDPRDtahapI,IIdanIII,dinyatakanterbuktimengakibatkankerugiannegara,SESUAIHASILPERHITUNGANAUDITORBPKPDANTEAMTEHMISITS,TOTALsebesarRp.7.551.174.449,89.

Namunkarenamarkuppekerjaanrangkaatapdinyatakantidakterbukti,makakerugiannegaratersebutdinyatakanterhitungTotal,

Rp.6.727.174.449,89 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 132

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.133dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008BahwapertimbanganMajelisHakimPengadilanNegeriMagetantentangunsurkerugiannegaradalamperkaraaquojelastidakkonsistendanbertentngandenganpertimbanganhukumnyasendiri;

Bahwaberdasarkanfakta-faktayangterungkapdipersidanganmenunjukkanbahwahasilperhitunganAuditorBPKPdanTeamTehnisITS,yangdigunakansebagaidasardakwaan,tentangadanyakerugiannegaradalamperkaraaquo,adalahkarenaselisihperhitunganantarametodaBOW(Kontrak)danMetodaSNI(

PerhitunganAuditor),faktainikemudiandikuatkandenganketerangansaksiahliBPKPTjujuSuprijatnadansaksiahlidariITS,

Ir.AchmadFaizHadiP,MT.,bahwaperhitunganauditdalamperkaraaquoadalahmetodaSNI.SedangpelaksananaanpembangunanGORdanDPRDdihitungberdasarkanMetodaBOW.

DimanakoefisienmetodaSNImemanglebihkecildiandingkoefisienberdasarkanmetodaBOW(mohonperiksaputusanhal.164point4);

yangmenyatakanbahwaperhitungandenganmenggunakanBOWdanSNIpengaruhnyapadakoefisienRABdalamanalisahargasatuanpekerjaanC
ontoh:BatubataBOW=340;SNI=316,67;

BesiBOW=1,1;SNI=1,05.

HaldiatasjugabersesuaiandengansuratdakwaanPenuntutUmumyangjelasmenyatakanadanyaMarkupKoefisiendanhargaitembarang/jasa(vide:suratdakwaan,dalamputusan,hal.64);

BahwanamunbiladilihatpadapertimbanganhukumMajelisPengadilanNegeriMagetanpadahalaman269paragrafke-2s/dkelima,danhalaman270paragrafke-2putusanperkaraaquo,tegasdinyatakanbahwapengunaanMetodaSNIbukanlahsuatukeharusanDanMajelissepakatdenganpembelaanPenasehatHukumbahwametodaSNIbidangCptaKarya,baruberlakupadatanggal12April2007,sesuaiSuratEdaranMenteriPUNo.05/SE/M/2007.AtaudengankatalainmasihdiperbolehkanmengunakanStandartBOW(BurgerlijkOpenbareWerken)(MohonperiksaPutusan,hal.270alineapertama);

DalamKeputusanPengadilanNegeriMagetanhalaman167poin8yangberbunyi:BahwasaksimenggunakanperhitunganSNItahun2001-2002dasarnyaNomorberapalupadariPoliteknikMalang.

HasilperhitunganOditerIr.AchmadFaizHadi,P.MTdariITSlampiranpemeriksaanPolisilampiranA-1N
o.1-7sampaidenganA-1Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.133dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008BahwapertimbanganMajelisHakimPengadilanNegeriMagetantentangunsurkerugiannegaradalamperkaraaquojelastidakkonsistendanbertentngandenganpertimbanganhukumnyasendiri;

Bahwaberdasarkanfakta-faktayangterungkapdipersidanganmenunjukkanbahwahasilperhitunganAuditorBPKPdanTeamTehnisITS,yangdigunakansebagaidasardakwaan,tentangadanyakerugiannegaradalamperkaraaquo,adalahkarenaselisihperhitunganantarametodaBOW(Kontrak)danMetodaSNI(

PerhitunganAuditor),faktainikemudiandikuatkandenganketerangansaksiahliBPKPTjujuSuprijatnadansaksiahlidariITS,

Ir.AchmadFaizHadiP,MT.,bahwaperhitunganauditdalamperkaraaquoadalahmetodaSNI.SedangpelaksananaanpembangunanGORdanDPRDdihitungberdasarkanMetodaBOW.

DimanakoefisienmetodaSNImemanglebihkecildiandingkoefisienberdasarkanmetodaBOW(mohonperiksaputusanhal.164point4);

yangmenyatakanbahwaperhitungandenganmenggunakanBOWdanSNIpengaruhnyapadakoefisienRABdalamanalisahargasatuanpekerjaanC
ontoh:BatubataBOW=340;SNI=316,67;

BesiBOW=1,1;SNI=1,05.

HaldiatasjugabersesuaiandengansuratdakwaanPenuntutUmumyangjelasmenyatakanadanyaMarkupKoefisiendanhargaitembarang/jasa(vide:suratdakwaan,dalamputusan,hal.64);

BahwanamunbiladilihatpadapertimbanganhukumMajelisPengadilanNegeriMagetanpadahalaman269paragrafke-2s/dkelima,danhalaman270paragrafke-2putusanperkaraaquo,tegasdinyatakanbahwapengunaanMetodaSNIbukanlahsuatukeharusanDanMajelissepakatdenganpembelaanPenasehatHukumbahwametodaSNIbidangCptaKarya,baruberlakupadatanggal12April2007,sesuaiSuratEdaranMenteriPUNo.05/SE/M/2007.AtaudengankatalainmasihdiperbolehkanmengunakanStandartBOW(BurgerlijkOpenbareWerken)(MohonperiksaPutusan,hal.270alineapertama);

DalamKeputusanPengadilanNegeriMagetanhalaman167poin8yangberbunyi:BahwasaksimenggunakanperhitunganSNItahun2001-2002dasarnyaNomorberapalupadariPoliteknikMalang.

HasilperhitunganOditerIr.AchmadFaizHadi,P.MTdariITSlampiranpemeriksaanPolisilampiranA-1N
o.1-7sampaidenganA-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 133

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.134dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008No.3-7adalahperbandinganantarakoefisienAnalisahargasatuanpemborong(DalamKontrak)dengankoefisienAnalisahargasatuanmenurutITS.

Sedangkanpemborong(kontrak)menggunakanmetodeAnalisaBOWdanIr.AchmadFaiz,P.MTmenggunakanmetodeSNItahun2001-

2002.

MetodeSNIyangdipakaiIr.AchmadFaizP.MTadalahanalisayangbarumendapatkannomorregristasi/nomorurutdankodebidangstandarsesuaipedomanstandarisasiNasionaldariBadanStandarisasiNasional(BSN).HalinisesuaidenganPeraturanPemerintahNo.102Tahun2000tentangStandarisasiNasionalpasal7ayat1berbunyi:RancanganStandarNasionalIndonesiaditetapkanmenjadiStandarNasionalIndonesiaolehKepalaBadanStandarisasiNasionalsedangkanpemberlakannyasesuaiPP102tahun2000pasal2ayat2berbunyi:StandarNasionalIndonesiabersifatSukarela,untukditerapkanolehpelakuusaha.

JadiperhitungananalisayangdipakaiIr.AchmadFaizP.MTSNI2001-2002adalahsifatnyamasihsukarelabagipelakuusaha,tidakpunyakewenanganIr.AchmadFaizP.MTmem
aksakanmemberlakukanSNI2001-2002.KarenasesuaiPPNomor102Tahun2000tentangStandarNasionalIndonesiaberkaitandengankepentingankeselamatan,keamanan,kesehatanmasyarakatataupelestarianfungsilingkunganhidupdanpertimbanganekonomis.InstansiteknisdapatmemberlakukansecarawajibsebagianataukeseluruhanspesifikasiteknisdanaatauparameterdalamStandarNasionalIndonesa.

PPNomor102tahun2000pasal12ayat(4)berbunyi:TataCarapemberlakuanstandarNasionalIndonesiasebagaimanayangdimaksuddalamayat(3)diaturlebihlanjutdengankeputusanPimpinanInstansiTeknissesuaibidangtugasnyasesuaipasal1ayat(20)PPNomor102tahun2000dalamhaliniadalahMenteriPekerjaanUmumbukanIr.AhmadFaizP.MTdariITS(saksiahli)

yangmemaksakankehendaknyamemberlakukanSNI2001-2002untuksebagaidasarperhitunganuntukpembandingperhitunganpemborongCV.BudiBersaudaraproyekGORdanCV.BudiKaryaMandiri(Kontrak)denganperhitunganIr.AchmadFaizHadiP.MTyangdipakaidasarMajelisHakimPengadilanNegeriMagetanDirektori
Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.134dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008No.3-7adalahperbandinganantarakoefisienAnalisahargasatuanpemborong(DalamKontrak)dengankoefisienAnalisahargasatuanmenurutITS.

Sedangkanpemborong(kontrak)menggunakanmetodeAnalisaBOWdanIr.AchmadFaiz,P.MTmenggunakanmetodeSNItahun2001-

2002.

MetodeSNIyangdipakaiIr.AchmadFaizP.MTadalahanalisayangbarumendapatkannomorregristasi/nomorurutdankodebidangstandarsesuaipedomanstandarisasiNasionaldariBadanStandarisasiNasional(BSN).HalinisesuaidenganPeraturanPemerintahNo.102Tahun2000tentangStandarisasiNasionalpasal7ayat1berbunyi:RancanganStandarNasionalIndonesiaditetapkanmenjadiStandarNasionalIndonesiaolehKepalaBadanStandarisasiNasionalsedangkanpemberlakannyasesuaiPP102tahun2000pasal2ayat2berbunyi:StandarNasionalIndonesiabersifatSukarela,untukditerapkanolehpelakuusaha.

JadiperhitungananalisayangdipakaiIr.AchmadFaizP.MTSNI2001-2002adalahsifatnyamasihsukarelabagipelakuusaha,tidakpunyakewenanganIr.AchmadFaizP.MTmem
aksakanmemberlakukanSNI2001-2002.KarenasesuaiPPNomor102Tahun2000tentangStandarNasionalIndonesiaberkaitandengankepentingankeselamatan,keamanan,kesehatanmasyarakatataupelestarianfungsilingkunganhidupdanpertimbanganekonomis.InstansiteknisdapatmemberlakukansecarawajibsebagianataukeseluruhanspesifikasiteknisdanaatauparameterdalamStandarNasionalIndonesa.

PPNomor102tahun2000pasal12ayat(4)berbunyi:TataCarapemberlakuanstandarNasionalIndonesiasebagaimanayangdimaksuddalamayat(3)diaturlebihlanjutdengankeputusanPimpinanInstansiTeknissesuaibidangtugasnyasesuaipasal1ayat(20)PPNomor102tahun2000dalamhaliniadalahMenteriPekerjaanUmumbukanIr.AhmadFaizP.MTdariITS(saksiahli)

yangmemaksakankehendaknyamemberlakukanSNI2001-2002untuksebagaidasarperhitunganuntukpembandingperhitunganpemborongCV.BudiBersaudaraproyekGORdanCV.BudiKaryaMandiri(Kontrak)denganperhitunganIr.AchmadFaizHadiP.MTyangdipakaidasarMajelisHakimPengadilanNegeriMagetan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 134

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.135dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008menentukankeuntunganCV.BudiBersaudarasebesarRp.

2.963.872.720,45danCV.BudiKaryaMandirisebesarRp.

3.763.301.729,40selanjutnyamenurutMajelisHakimPNMagetandijadikandasarmenentukankerugiannegara.

PadahalpemberlakuanstandarnasionalIndonesiaberlaku12April2007sesuaisuratedaranMenteriPUNo.05/SE/M/2007tanggal12April2007informalinidapatdilihatdiInternetseluruhIndonesiabuktiterlampirdiKeputusanPNMagetanT-11hal230.

JadiperhitunganouditorBPKPdanTeamTeknisITSyangterlampirdipemeriksaanPolisidijadikandasarmenentukankeuntunganpemborongyangmenuruMajelisHakimPNMagetanmerugikannegaraproyekGedungSerbaguna(GOR)danDPRtidakberlandaskanHukumyangberlakudanharusdinyatakantidaksah.

Berdasarkanhal-halteruraidiatas,jelaslahbahwajumlahkerugiannegarayangdidakwakandalamperkaraaquo,biladiauditberdasarkanmetodaBOWhasilnyaakanNOL.ArtinyabahwaapabilaMajelisHakimPengadilanNegeriMagetanmenyatakantidakadakeharusanuntukmengunakanmet
odaSNIdalamproyekPembangunanORdanDPRDKabupatenMagetandanbolehmengunakanmetodaBOW,makahasilAuditBPKPdanTeamTehnisITSharusdikesampingkandalamperkaraaquo.

Daridulusampaidengan12April2007diKabupatenMagetanseluruhproyek/kegiatanmenggunakanmetodeAnalisaBOWbaiksumberdanaAPBN,APBDImaupunAPBDII,lanjutanPembangunanKantorDPRtahap4dan5jugamenggunakanAnalisaBOWakantetapiyangdimasalahkanhanyaGORdanKantorDPRTahapI,IIdanIII.

3.Bahwa,disampingitu,MajelisHakimPemeriksaPerkaraaquodiPN.

Magetantelahsalahdalammenerapkanhukumberkenaandenganunsurkerugiannegara,karenasebagaimanatelahdisampaikanolehSaksiAhliEmanuelSujatmoko,SH.,MS.,didalampersidangan,

bahwamengenaidasarhukumyangdijadikandasaruntukmenghitungkerugiannegaradaridasarkriteriaklasifikasibangunannegarayangdilakukanolhBPKPdalamlaporanhasilinvestigatifnya"LaporanHasilAuditBPKPPerwakilanPropinsiJawaTimurNomor:

Lap.R-5582/PW.13/5/2005tanggal16Agustus2005tentangLAPORANINVESTIGATIFBPKPPERWAKILANPROPINSIJAWADi
rektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.135dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008menentukankeuntunganCV.BudiBersaudarasebesarRp.

2.963.872.720,45danCV.BudiKaryaMandirisebesarRp.

3.763.301.729,40selanjutnyamenurutMajelisHakimPNMagetandijadikandasarmenentukankerugiannegara.

PadahalpemberlakuanstandarnasionalIndonesiaberlaku12April2007sesuaisuratedaranMenteriPUNo.05/SE/M/2007tanggal12April2007informalinidapatdilihatdiInternetseluruhIndonesiabuktiterlampirdiKeputusanPNMagetanT-11hal230.

JadiperhitunganouditorBPKPdanTeamTeknisITSyangterlampirdipemeriksaanPolisidijadikandasarmenentukankeuntunganpemborongyangmenuruMajelisHakimPNMagetanmerugikannegaraproyekGedungSerbaguna(GOR)danDPRtidakberlandaskanHukumyangberlakudanharusdinyatakantidaksah.

Berdasarkanhal-halteruraidiatas,jelaslahbahwajumlahkerugiannegarayangdidakwakandalamperkaraaquo,biladiauditberdasarkanmetodaBOWhasilnyaakanNOL.ArtinyabahwaapabilaMajelisHakimPengadilanNegeriMagetanmenyatakantidakadakeharusanuntukmengunakanmet
odaSNIdalamproyekPembangunanORdanDPRDKabupatenMagetandanbolehmengunakanmetodaBOW,makahasilAuditBPKPdanTeamTehnisITSharusdikesampingkandalamperkaraaquo.

Daridulusampaidengan12April2007diKabupatenMagetanseluruhproyek/kegiatanmenggunakanmetodeAnalisaBOWbaiksumberdanaAPBN,APBDImaupunAPBDII,lanjutanPembangunanKantorDPRtahap4dan5jugamenggunakanAnalisaBOWakantetapiyangdimasalahkanhanyaGORdanKantorDPRTahapI,IIdanIII.

3.Bahwa,disampingitu,MajelisHakimPemeriksaPerkaraaquodiPN.

Magetantelahsalahdalammenerapkanhukumberkenaandenganunsurkerugiannegara,karenasebagaimanatelahdisampaikanolehSaksiAhliEmanuelSujatmoko,SH.,MS.,didalampersidangan,

bahwamengenaidasarhukumyangdijadikandasaruntukmenghitungkerugiannegaradaridasarkriteriaklasifikasibangunannegarayangdilakukanolhBPKPdalamlaporanhasilinvestigatifnya"LaporanHasilAuditBPKPPerwakilanPropinsiJawaTimurNomor:

Lap.R-5582/PW.13/5/2005tanggal16Agustus2005tentangLAPORANINVESTIGATIFBPKPPERWAKILANPROPINSIJAWADisclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan
informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk
pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera
hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 135

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.136dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008TIMURPROYEKPEMBANGUNANGEDUNGSERBAGUNADANDPRDKABUPATENMAGETAN,TAHUNANGGARAN2003,2004,DAN2005danTINDAKLANJUTPEMUTAKHIRANDATAPERHITUNGANKERUGIANNEGARAPADAPROYEKPEMBANGUNANGEDUNGSERBAGUNADANGEDUNGDPRDKabupatenMagetaTAHUNANGGARAN2003,2004,dan2005NOMOR:R-2424/PW13/5/2007Tanggal23Maret2007,yangmendasarkanpadaKeputusanDirjenCiptaKaryaNomor:

295/KPTS/CK/1977tanggal1April1977danKepmenkimpraswilNomor:232/KPTS/CK/2002tanggal21Agustus2002,yangmanaperaturanhukumtersebuttidakadadantidakmengaturperihaltersebutmakahasilLaporanAudittersebuttidaksahdantidakmempunyaikekutanhukum.

4.Bahwa,penghitungankerugiannegaradilakukanatasdasarhukumyangsudahdicabutolehperaturanyangbarumakaperaturanyanglamagugur(asaslexposterioriderogatlexpriori)sesuaidenganketeranganpenjelasanSaksiAhliEmanuelSujatmoko,SH,MS.,

bahwasesuaipasal7ayat(1)KepmenkimpraswilNomor332/KPTS/M/2002tanggal21Agustus2002maknanormahukumnyayaitumencabutketentuanKep
utusanDirjenCiptaKaryaNomor:

295/KPTS/CK/1997tanggal1April1997dansecarahukumtidakberlakusejakditetapkannyaKepmenkimpraswilNomor:

332/KPTS/M/2002tanggal21Agustus2002.SehinggaapabilaaturanhukumyangdijadikandasarmengauditolehTimAhliKonstruksiBangunanITSSurabayatidakmempunyailandasanhukumdanapabladijadikandasaruntukmenghitungadanyakerugiannegaramakahasilhitungandariTimKonstruksiBangunanITSSurabayatidakberlandaskanhukum.

5.Bahwa,selainitu,dasarpenghitungankerugiannegarasebagaimanaterungkapdalamFaktaPersidangandaridasarpenghitunganyangtidakdapatditunjukkandantidakdpatdipertanggungjawabkanolehAuditorbaikTimAhliKonstruksiBangunanITSSurabayadanTimAuditorBPKPPerwakilanPropinsrJawaTimur.HalinisesuaidenganfaktayangterungkapdipersidangansebagaimanaditerangkanolehSaksiAhliIr.AchmadFaizP.,MT,danSaksiAhliTjutjuSupriatna.

6.Bahwa,NilaikerugiannegarasebagaimanadalamtabelhitungandakwaanmaupuntuntutanyangdisampaikanPenuntutUmumtidakDirektori
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.136dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008TIMURPROYEKPEMBANGUNANGEDUNGSERBAGUNADANDPRDKABUPATENMAGETAN,TAHUNANGGARAN2003,2004,DAN2005danTINDAKLANJUTPEMUTAKHIRANDATAPERHITUNGANKERUGIANNEGARAPADAPROYEKPEMBANGUNANGEDUNGSERBAGUNADANGEDUNGDPRDKabupatenMagetaTAHUNANGGARAN2003,2004,dan2005NOMOR:R-2424/PW13/5/2007Tanggal23Maret2007,yangmendasarkanpadaKeputusanDirjenCiptaKaryaNomor:

295/KPTS/CK/1977tanggal1April1977danKepmenkimpraswilNomor:232/KPTS/CK/2002tanggal21Agustus2002,yangmanaperaturanhukumtersebuttidakadadantidakmengaturperihaltersebutmakahasilLaporanAudittersebuttidaksahdantidakmempunyaikekutanhukum.

4.Bahwa,penghitungankerugiannegaradilakukanatasdasarhukumyangsudahdicabutolehperaturanyangbarumakaperaturanyanglamagugur(asaslexposterioriderogatlexpriori)sesuaidenganketeranganpenjelasanSaksiAhliEmanuelSujatmoko,SH,MS.,

bahwasesuaipasal7ayat(1)KepmenkimpraswilNomor332/KPTS/M/2002tanggal21Agustus2002maknanormahukumnyayaitumencabutketentuanKep
utusanDirjenCiptaKaryaNomor:

295/KPTS/CK/1997tanggal1April1997dansecarahukumtidakberlakusejakditetapkannyaKepmenkimpraswilNomor:

332/KPTS/M/2002tanggal21Agustus2002.SehinggaapabilaaturanhukumyangdijadikandasarmengauditolehTimAhliKonstruksiBangunanITSSurabayatidakmempunyailandasanhukumdanapabladijadikandasaruntukmenghitungadanyakerugiannegaramakahasilhitungandariTimKonstruksiBangunanITSSurabayatidakberlandaskanhukum.

5.Bahwa,selainitu,dasarpenghitungankerugiannegarasebagaimanaterungkapdalamFaktaPersidangandaridasarpenghitunganyangtidakdapatditunjukkandantidakdpatdipertanggungjawabkanolehAuditorbaikTimAhliKonstruksiBangunanITSSurabayadanTimAuditorBPKPPerwakilanPropinsrJawaTimur.HalinisesuaidenganfaktayangterungkapdipersidangansebagaimanaditerangkanolehSaksiAhliIr.AchmadFaizP.,MT,danSaksiAhliTjutjuSupriatna.

6.Bahwa,NilaikerugiannegarasebagaimanadalamtabelhitungandakwaanmaupuntuntutanyangdisampaikanPenuntutUmumtidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 136

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.137dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008dapatdibuktikandarimananilaikontrakyangdianggapdanterbuktiadanyaselisihyangmerupakannilaikerugiannegara.

7.Bahwa,secarategasterungkapdalamfaktapersidanganyangdisampaikanbaikolehsaksifaktayaitusaksiSutikno,ST,MT.,saksiIr.Hergunadi,MM,saksiBambangSetyawan,saksiLiauwEnggarwatibahwanilaikontraksebagaimanadisebutkandalamDakwaanyangdiulangkembaliolehPenuntutUmumdalamTuntutannyabukanseagainilaiyangadadalamkontraknamunnilaiyangadadalampekerjaanPembangunanGOR(GedungSerbaGuna)danPembangunanGedungDPRDKab.MagetansetelahdilakukanTambahKurangdandalamBeritaAcaraTambahKurangtersebutsudahsesuaidenganfisikpekerjaandanpembayaranyangharusiterimaolehrekanan/kontraktor.

8.Bahwa,berkaitandenganspesifikasi,kualitasdankuantitaspelaksanaanPembangunanGOR(GedungSerbaGuna)danPembangunanDPRDKab.MagetanmenurutsaksiahliIr.AcmadFaizP.,MT,setelahdilakukankrosceklapangansecarafisikdikaitkandengandokumen-dokumenproyekPembangunanGedungSe
rbaGuna(GOR)danPembangunanGedungDPRDKab.Magetansudahsesuaidenganspesifikasi,kualitasdankuantitasyangditetapkandalamDokumenKontrakPerjanjianPelaksanaanyangdiperjanjikansehinggatidakadapelanggaranhukumnya.

DengandemikianunsurkerugiannegarasebagaimanadinyatakanterbuktiolehMajelisHakimPemeriksaPerkaraAquoPengadilanNegeriMagetanadalahidakberalasanhukumdantidakdidasarkandariFaktaHukumyangdapatdibuktikanolehMajelisHakimpemeriksaaquo.Olehkarenaitu,sangatberalasanhukumapabilaMAJELISHAKIMAGUNGPEMERIKSAPERKARAAQUOpadaTINGKATKASASImenyatakanTERDAKWAIItidakterbuktimemenuhiunsurERUGIKANKEUANGANNEGARAATAUPEREKONOMIANNEGARA.

4.MajelisHakimTelahSalahDalamPertimbanqanHukumnyaMenqenaiUnsur"Sebagaiorangyangmelakukan.menyuruhlakukanatauturutsertamelakukanperbuatan.

1.Bahwa,apayangtelahkamiuraikandidalampleidoiyangkamisampaikandanbacakandi-rnukapersidanganpadatingkatpertamaDirektori
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.137dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008dapatdibuktikandarimananilaikontrakyangdianggapdanterbuktiadanyaselisihyangmerupakannilaikerugiannegara.

7.Bahwa,secarategasterungkapdalamfaktapersidanganyangdisampaikanbaikolehsaksifaktayaitusaksiSutikno,ST,MT.,saksiIr.Hergunadi,MM,saksiBambangSetyawan,saksiLiauwEnggarwatibahwanilaikontraksebagaimanadisebutkandalamDakwaanyangdiulangkembaliolehPenuntutUmumdalamTuntutannyabukanseagainilaiyangadadalamkontraknamunnilaiyangadadalampekerjaanPembangunanGOR(GedungSerbaGuna)danPembangunanGedungDPRDKab.MagetansetelahdilakukanTambahKurangdandalamBeritaAcaraTambahKurangtersebutsudahsesuaidenganfisikpekerjaandanpembayaranyangharusiterimaolehrekanan/kontraktor.

8.Bahwa,berkaitandenganspesifikasi,kualitasdankuantitaspelaksanaanPembangunanGOR(GedungSerbaGuna)danPembangunanDPRDKab.MagetanmenurutsaksiahliIr.AcmadFaizP.,MT,setelahdilakukankrosceklapangansecarafisikdikaitkandengandokumen-dokumenproyekPembangunanGedungSe
rbaGuna(GOR)danPembangunanGedungDPRDKab.Magetansudahsesuaidenganspesifikasi,kualitasdankuantitasyangditetapkandalamDokumenKontrakPerjanjianPelaksanaanyangdiperjanjikansehinggatidakadapelanggaranhukumnya.

DengandemikianunsurkerugiannegarasebagaimanadinyatakanterbuktiolehMajelisHakimPemeriksaPerkaraAquoPengadilanNegeriMagetanadalahidakberalasanhukumdantidakdidasarkandariFaktaHukumyangdapatdibuktikanolehMajelisHakimpemeriksaaquo.Olehkarenaitu,sangatberalasanhukumapabilaMAJELISHAKIMAGUNGPEMERIKSAPERKARAAQUOpadaTINGKATKASASImenyatakanTERDAKWAIItidakterbuktimemenuhiunsurERUGIKANKEUANGANNEGARAATAUPEREKONOMIANNEGARA.

4.MajelisHakimTelahSalahDalamPertimbanqanHukumnyaMenqenaiUnsur"Sebagaiorangyangmelakukan.menyuruhlakukanatauturutsertamelakukanperbuatan.

1.Bahwa,apayangtelahkamiuraikandidalampleidoiyangkamisampaikandanbacakandi-rnukapersidanganpadatingkatpertama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 137

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.138dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008tanggal12Nopember2007,danMemoriBandingtanggal21Januari2008dianggapterulangkembalidalampembahasanmemorikasasi.

2.Bahwa,MajelisHakimdalamputusannyatelahsalahdalammemberikanpertimbanganhukumnyakarenadidalamputusannyatersebut,MajelisHakimsamasekalitidakmempertimbangkanmengenaiasas"VicariousLiability"sebagaimanatermuatdalamYurisprudensiPutusanMahkamahAgungRlNo.572K/Pid/2003tanggal12Februari2004,yangintinyaadalahbahwa"Atasanlahyangbertanggungjawabataswewenangyangdimandatkankepadapenerimamandatkarenaberkaitandengantanggungjawabjabatan".Jadiapapunisimandattersebutmakapenerimamandattidakdapatdipersalahkanataudimintaipertanggungjawabanatasisimandattersebut.

3.Bahwa,didalampersidanganterungkapfaktahukumyangjelasbahwasegalatindakanyangdilakukanolehTerdakwaIIdalamprosespenunjukanlangsungproyekembangunanGedungSerbagunadanDPRDKabupatenMagetanadalahsebagaipenerimamandatdariBupatiMagetan,yangdiawalidenganadanyapencair
anuangmukapembangunanGORtahapIpadatanggal23September2003,yangsecaranyataperistiwahukumtersebutterjaditanpaadanyaunsurkesengajaan,unsurmenyertai,turutsertadan/atauikutsertadariTerdakwaII.PeristiwahukumpencairanuangmukapembangunanGORtahapIpadatanggal23September2003tersebutsecaramurnidilakukanolehBupatiMagetanDrs.H.SalehMuljono,MM.,SaksiMeiSugihartini,SH.(Kabag.Keuangan),SaksiDrs.Soemantri,MM(SekdaKab.Magetan)danSaksiLiauwEnggarwati.SehinggaTerdakwaIItidaklahdapatdimintaipertanggungjawabanatasperistiwahukumtersebut.

4.BahwaapayangdilakukanTerdakwaIIberkaitandenganketurutsertaanTerdakwaIIyangmembuatperistiwahukumdenganperbuatanhukummelakukanantdatirataupenyesuaianuntukmelengkapiberkas-berkasdokumenkontrakproyekPembangunanGedungGORdanGedungDPRDTahapIterjadiolehkarenaperintahsecaratidaklangsungdariBupatiMagetan,Drs.H.SalehMuljono,

MM.,untukmengamankankebijakanperbuatanhukumBupatisendiriyangtelahmencairkanuangmukatahapIuntukproyekaquo,yangdisampaikanmela
luirapatpadatanggal24September2003.OlehDirektori Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.138dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008tanggal12Nopember2007,danMemoriBandingtanggal21Januari2008dianggapterulangkembalidalampembahasanmemorikasasi.

2.Bahwa,MajelisHakimdalamputusannyatelahsalahdalammemberikanpertimbanganhukumnyakarenadidalamputusannyatersebut,MajelisHakimsamasekalitidakmempertimbangkanmengenaiasas"VicariousLiability"sebagaimanatermuatdalamYurisprudensiPutusanMahkamahAgungRlNo.572K/Pid/2003tanggal12Februari2004,yangintinyaadalahbahwa"Atasanlahyangbertanggungjawabataswewenangyangdimandatkankepadapenerimamandatkarenaberkaitandengantanggungjawabjabatan".Jadiapapunisimandattersebutmakapenerimamandattidakdapatdipersalahkanataudimintaipertanggungjawabanatasisimandattersebut.

3.Bahwa,didalampersidanganterungkapfaktahukumyangjelasbahwasegalatindakanyangdilakukanolehTerdakwaIIdalamprosespenunjukanlangsungproyekembangunanGedungSerbagunadanDPRDKabupatenMagetanadalahsebagaipenerimamandatdariBupatiMagetan,yangdiawalidenganadanyapencair
anuangmukapembangunanGORtahapIpadatanggal23September2003,yangsecaranyataperistiwahukumtersebutterjaditanpaadanyaunsurkesengajaan,unsurmenyertai,turutsertadan/atauikutsertadariTerdakwaII.PeristiwahukumpencairanuangmukapembangunanGORtahapIpadatanggal23September2003tersebutsecaramurnidilakukanolehBupatiMagetanDrs.H.SalehMuljono,MM.,SaksiMeiSugihartini,SH.(Kabag.Keuangan),SaksiDrs.Soemantri,MM(SekdaKab.Magetan)danSaksiLiauwEnggarwati.SehinggaTerdakwaIItidaklahdapatdimintaipertanggungjawabanatasperistiwahukumtersebut.

4.BahwaapayangdilakukanTerdakwaIIberkaitandenganketurutsertaanTerdakwaIIyangmembuatperistiwahukumdenganperbuatanhukummelakukanantdatirataupenyesuaianuntukmelengkapiberkas-berkasdokumenkontrakproyekPembangunanGedungGORdanGedungDPRDTahapIterjadiolehkarenaperintahsecaratidaklangsungdariBupatiMagetan,Drs.H.SalehMuljono,

MM.,untukmengamankankebijakanperbuatanhukumBupatisendiriyangtelahmencairkanuangmukatahapIuntukproyekaquo,yangdisampaikanmela
luirapatpadatanggal24September2003.Oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 138

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.139dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008karenakebijakandandiskresirangkaianperistiwaadanyaperintahantidatirdariBupatidanSekdaKab.'Magetansangatjelasdantampakjelasdariperistiwahukumyangmelatarbelakanginya.

DengandemikiantidakadakesengajaandaridiriTerdakwaIIuntukmelakukanantidatiratauturutsertamelakukanantidatirterhadapdokumen-dokumenadministrasidankelengkapandokumenkontrakProyekPembangunanGedungGORdanGedungDPRDKab.

MagetanTahapI.TerdakwaIImerupakanbawahanyangsecarakelembagaanbirokrasipemerintahandidaerahKab.MagetantidakdapatmengelakataskebijakandandiskresidariBupati.Menurutasashukum,berlakulahasas"RespondetSuperior"yakniatasanlahyangbertanggungjawabatasperistiwahukumtersebut.

5.Bahwa,keturutsertaanTerdakwaIIataspelaksanaansatuanhargabarangdansatuanupahyang'telahditetapkanBupatidenganSuratKeputusanNomor:188/303/Kept/403.012/2003danNomor:188/456/Kept/403.012/2003dalamproyekPembangun-

anGedungGORdanGedungDPRDKab.Magetantidaklahberalasanhu
kum,karenakeputusanBupatitersebutmerupakankebijakansebagaitindakandiskresiyangharusdipatuhidanmengikatsemuapihak,apabilakebijakantersebuttidakdipatuhiolehbawahannya(ic.TerdakwaII)makaTerdakwaIIdianggapmelanggardandapatdimintaipertanggungjawabanhukum.Anggapanadanyaperistiwaturutme-markuphargadalamproyekaquotidaklahberalasanhukumsebabtidakadaketurutsertaandiriTerdakwaIIdalamkebijakanaquo.

6.Bawah,dengandemikiandapatlahdisimpulkanbahwatidaklahdapatdibuktikanperbuatanturutsertaTerdakwaIIyangdianggapmelanggarpasal55ayat(1)ke1KUHPatastuduhanperbuatanhukumaquodanolehkarenanya,sangatlahberalasanhukumapabilaMajelisHakimAgungPemeriksaPerkaradiTingkatKasasiinimenyatakanbahwaTerdakwaIItidakterbuktimelanggapasal55ayat(1)KUHP.

5.MajelisHakimPN.MagetanTelahSalahDalamPertimbanqanHukumnyaMenqenaiUnsur"PerbuatanBerlanjut".

1.Bahwa,apayangtelahkamiuraikandidalampleidoiyangkamisampaikandanbacakandimukapersidanganpadatingkatpertamaDirektori
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.139dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008karenakebijakandandiskresirangkaianperistiwaadanyaperintahantidatirdariBupatidanSekdaKab.'Magetansangatjelasdantampakjelasdariperistiwahukumyangmelatarbelakanginya.

DengandemikiantidakadakesengajaandaridiriTerdakwaIIuntukmelakukanantidatiratauturutsertamelakukanantidatirterhadapdokumen-dokumenadministrasidankelengkapandokumenkontrakProyekPembangunanGedungGORdanGedungDPRDKab.

MagetanTahapI.TerdakwaIImerupakanbawahanyangsecarakelembagaanbirokrasipemerintahandidaerahKab.MagetantidakdapatmengelakataskebijakandandiskresidariBupati.Menurutasashukum,berlakulahasas"RespondetSuperior"yakniatasanlahyangbertanggungjawabatasperistiwahukumtersebut.

5.Bahwa,keturutsertaanTerdakwaIIataspelaksanaansatuanhargabarangdansatuanupahyang'telahditetapkanBupatidenganSuratKeputusanNomor:188/303/Kept/403.012/2003danNomor:188/456/Kept/403.012/2003dalamproyekPembangun-

anGedungGORdanGedungDPRDKab.Magetantidaklahberalasanhu
kum,karenakeputusanBupatitersebutmerupakankebijakansebagaitindakandiskresiyangharusdipatuhidanmengikatsemuapihak,apabilakebijakantersebuttidakdipatuhiolehbawahannya(ic.TerdakwaII)makaTerdakwaIIdianggapmelanggardandapatdimintaipertanggungjawabanhukum.Anggapanadanyaperistiwaturutme-markuphargadalamproyekaquotidaklahberalasanhukumsebabtidakadaketurutsertaandiriTerdakwaIIdalamkebijakanaquo.

6.Bawah,dengandemikiandapatlahdisimpulkanbahwatidaklahdapatdibuktikanperbuatanturutsertaTerdakwaIIyangdianggapmelanggarpasal55ayat(1)ke1KUHPatastuduhanperbuatanhukumaquodanolehkarenanya,sangatlahberalasanhukumapabilaMajelisHakimAgungPemeriksaPerkaradiTingkatKasasiinimenyatakanbahwaTerdakwaIItidakterbuktimelanggapasal55ayat(1)KUHP.

5.MajelisHakimPN.MagetanTelahSalahDalamPertimbanqanHukumnyaMenqenaiUnsur"PerbuatanBerlanjut".

1.Bahwa,apayangtelahkamiuraikandidalampleidoiyangkamisampaikandanbacakandimukapersidanganpadatingkatpertama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 139

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.140dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008tanggal12Nopember2007,danmemoritanggal21Januari2008dianggapterulangkembalidalamMemoriKasasiini.

2.Bahwa,setelahkamimembacadanmencermatiputusanPengadilanNegeriMagetandalamperkaraaquomakakamiberpendapatbahwaMajelisHakimPemeriksaPerkaaaquotelahsalahdalampertimbanganhukumnyaberkaitandengan"perbuatanberlanjut"yangdilakukanolehTerdakwaII.

3.Bahwa,perbuatanTerdakwaIIpadaproyekpernbangunanGedungGORdanGedungDPRDKab.MagetanTahapItidakdidasarkanpadaniatnyasendirimelainkandidasarkanpadainstruksiatauperintahataumandatdariBupatiDrs.H.SalehMuljono,MM.,untukmelaksanakanproyekpernbangunanGedungGORdanGedungDPRDKab.Magetandenganmenggunakanmetodepenunjukanlangsung:

4.Bahwa,disampingitu,apayangdilakukanolehTerdakwaIIdalammelaksanakanproyekpernbangunanGedungGORdanGedungDPRDKab.MagetandenganmenggunakanmetodepenunjukanlangsungtidaklahbertentangandenganPasal23ayat(1),Jo.ayat(4)

UUNo.18tahun1999tentangJasaKonstruksi,Jo.P asal12ayat(1)

hurufaangka5,hurufbPPNo.29Tahun2000tentangPenyelenggraanJasaKonstruksi,Jo.Pasal12ayat(2)hurufcangkaiiiKeppresNo.18Tahun2000,Jo.BabIIhurufAangka3KepmenkimpraswilNo.332/KPT/M/2002.Karenamenurutperaturan-

peraturantersebutdiatas,metodepenunjukanlangsungtidakdilarangsepanjangmemperhatikanbeberapahal,yaitu:pertama,

penunjukkanlangsungtersebutharusmendapatkanpersetujuanBupatidengankriteriauntukpengadaanbarang/jasabersifatmendesak/khusus,kedua,pekerjaanyanghanyadapatdilakukanolehpemeganghakpatenataupihaklainyangtelahmendapatizin.

DengandemikianpermasalahanpenunjukanlangsungyangdilaksanakanolehTerdakwaIItidakberlawananhukum.

5.Bahwa,didalampertimbapganhukumnya,MajelisHakimPNMagetanPemeriksaPerkaraaquotelahsalahdalammengkualifikasikanperbuatanTerdakwaIIdalamperkaraaquo.

6.Bahwa,didalamputusanaquo,MajelisHakimPengadilanNegeriMagetanPemeriksaPerkaraaquomenganggapTerdakwaIItelahsecarabersama-samaTerdakwaIdenganadanyasatukehendakDirek
tori

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.140dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008tanggal12Nopember2007,danmemoritanggal21Januari2008dianggapterulangkembalidalamMemoriKasasiini.

2.Bahwa,setelahkamimembacadanmencermatiputusanPengadilanNegeriMagetandalamperkaraaquomakakamiberpendapatbahwaMajelisHakimPemeriksaPerkaaaquotelahsalahdalampertimbanganhukumnyaberkaitandengan"perbuatanberlanjut"yangdilakukanolehTerdakwaII.

3.Bahwa,perbuatanTerdakwaIIpadaproyekpernbangunanGedungGORdanGedungDPRDKab.MagetanTahapItidakdidasarkanpadaniatnyasendirimelainkandidasarkanpadainstruksiatauperintahataumandatdariBupatiDrs.H.SalehMuljono,MM.,untukmelaksanakanproyekpernbangunanGedungGORdanGedungDPRDKab.Magetandenganmenggunakanmetodepenunjukanlangsung:

4.Bahwa,disampingitu,apayangdilakukanolehTerdakwaIIdalammelaksanakanproyekpernbangunanGedungGORdanGedungDPRDKab.MagetandenganmenggunakanmetodepenunjukanlangsungtidaklahbertentangandenganPasal23ayat(1),Jo.ayat(4)

UUNo.18tahun1999tentangJasaKonstruksi,Jo.P asal12ayat(1)

hurufaangka5,hurufbPPNo.29Tahun2000tentangPenyelenggraanJasaKonstruksi,Jo.Pasal12ayat(2)hurufcangkaiiiKeppresNo.18Tahun2000,Jo.BabIIhurufAangka3KepmenkimpraswilNo.332/KPT/M/2002.Karenamenurutperaturan-

peraturantersebutdiatas,metodepenunjukanlangsungtidakdilarangsepanjangmemperhatikanbeberapahal,yaitu:pertama,

penunjukkanlangsungtersebutharusmendapatkanpersetujuanBupatidengankriteriauntukpengadaanbarang/jasabersifatmendesak/khusus,kedua,pekerjaanyanghanyadapatdilakukanolehpemeganghakpatenataupihaklainyangtelahmendapatizin.

DengandemikianpermasalahanpenunjukanlangsungyangdilaksanakanolehTerdakwaIItidakberlawananhukum.

5.Bahwa,didalampertimbapganhukumnya,MajelisHakimPNMagetanPemeriksaPerkaraaquotelahsalahdalammengkualifikasikanperbuatanTerdakwaIIdalamperkaraaquo.

6.Bahwa,didalamputusanaquo,MajelisHakimPengadilanNegeriMagetanPemeriksaPerkaraaquomenganggapTerdakwaIItelahsecarabersama-samaTerdakwaIdenganadanyasatukehendak

D isclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 140

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.141dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008secaraberlanjutuntukmelaksanakanpekerjaanpernbangunanGedungGORdanGedungDPRDKab.MagetantahapI,yangpelaksanaannyaberlanjutsampaidengantahapIIdantahapIII.

PertimbanganMajelisHakimPN.Magetantersebutadalahsalahdantidakberalaskanhukumsertatidakmencerminkanunsuryangdimaksudkandalampasal64ayat(1)KUHP.

7.Bahwa,peranTerdakwaIIdidalamproyekpembangunanGORdanGedungDPRDtersebuthanyapadatahapIsajasedangkanuntukTahapIIdantahapIII,TerdakwaIItidakberperansamasekali.Olehkarenaitu,tidaklahberalasanhukumjikadikatakanbahwaperbuatanTerdakwaIIsebagaiperbuatanberlanjutsebagaimanadimaksudkandalampasal64ayat(1)KUHP.

8.Bahwa,menurutR.Susilodidalambukunyayangberjudul"KitabUndang-UndangHukumPidana(KUHP)SertaKomentar-

KomentarnyaLengkapPasalDemiPasal",Get.Ulang,Politea,Bogor,

1994,hal.81,menyatakanbahwa"beberapaperbuatansupayadipandangsebagaiperbuatanyangdapatditeruskan(berlanjut)

sebagaimanadiaturdalampasal64ayat(1)KUH Pharusmemenuhisyarat:

1.timbuldarisuatuniatataukehendakataukeputusanyangbersifatkelanjutanmisalnyaseorangtukangberniatmempunyaiataumencuriradio,tetapitidakadakesempatanuntukmencuripesawatradiosecarakomplit,iahanyaberkesempatanhariinimencuribeberapalampuradiodarigudangmajikannya,lainharimencuripengerassuara,danseterusnya.."

2.perbuatannyaituharussamaatausamamacamnya;

3.waktuantaranyatidakbolehterlalulama;

4.Bahwa,sejalandenganapayangdinyatakanolehR.Susilotersebutdiatas,

dapatlahdisimpulkanbahwaperbuatanTerdakwaIIpadaproyekpembangunanGedungGORdanGedungDPRDKab.Magetantidaklahdapatdikualifikasikansebagaiperbuatanberlanjutsebagaimanayangdimaksuddalampasal64ayat(1)KUHP.

Menimbang,bahwaatasalasan-alasandariPemohonKasasiJaksaPenuntutdanTerdakwaIdanTerdakwaIItersebutMahkamahAgungberpendapat:

Bahwaalasan-alasantersebuttidakdapatdibenarkan,olehkarenajudexfactitidaksalahdalammenerapkanhukum,lagipulamengenaipenilaianhasilDirektori
Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.141dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008secaraberlanjutuntukmelaksanakanpekerjaanpernbangunanGedungGORdanGedungDPRDKab.MagetantahapI,yangpelaksanaannyaberlanjutsampaidengantahapIIdantahapIII.

PertimbanganMajelisHakimPN.Magetantersebutadalahsalahdantidakberalaskanhukumsertatidakmencerminkanunsuryangdimaksudkandalampasal64ayat(1)KUHP.

7.Bahwa,peranTerdakwaIIdidalamproyekpembangunanGORdanGedungDPRDtersebuthanyapadatahapIsajasedangkanuntukTahapIIdantahapIII,TerdakwaIItidakberperansamasekali.Olehkarenaitu,tidaklahberalasanhukumjikadikatakanbahwaperbuatanTerdakwaIIsebagaiperbuatanberlanjutsebagaimanadimaksudkandalampasal64ayat(1)KUHP.

8.Bahwa,menurutR.Susilodidalambukunyayangberjudul"KitabUndang-UndangHukumPidana(KUHP)SertaKomentar-

KomentarnyaLengkapPasalDemiPasal",Get.Ulang,Politea,Bogor,

1994,hal.81,menyatakanbahwa"beberapaperbuatansupayadipandangsebagaiperbuatanyangdapatditeruskan(berlanjut)

sebagaimanadiaturdalampasal64ayat(1)KUH Pharusmemenuhisyarat:

1.timbuldarisuatuniatataukehendakataukeputusanyangbersifatkelanjutanmisalnyaseorangtukangberniatmempunyaiataumencuriradio,tetapitidakadakesempatanuntukmencuripesawatradiosecarakomplit,iahanyaberkesempatanhariinimencuribeberapalampuradiodarigudangmajikannya,lainharimencuripengerassuara,danseterusnya.."

2.perbuatannyaituharussamaatausamamacamnya;

3.waktuantaranyatidakbolehterlalulama;

4.Bahwa,sejalandenganapayangdinyatakanolehR.Susilotersebutdiatas,

dapatlahdisimpulkanbahwaperbuatanTerdakwaIIpadaproyekpembangunanGedungGORdanGedungDPRDKab.Magetantidaklahdapatdikualifikasikansebagaiperbuatanberlanjutsebagaimanayangdimaksuddalampasal64ayat(1)KUHP.

Menimbang,bahwaatasalasan-alasandariPemohonKasasiJaksaPenuntutdanTerdakwaIdanTerdakwaIItersebutMahkamahAgungberpendapat:

Bahwaalasan-alasantersebuttidakdapatdibenarkan,olehkarenajudexfactitidaksalahdalammenerapkanhukum,lagipulamengenaipenilaianhasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 141

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.142dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008pembuktianyangbersifatpenghargaantentangsuatukenyataan,keberatansemacamitutidakdapatdipertimbangkandalampemeriksaanpadatingkatkasasi,karenapemeriksaandalamtingkatkasasihanyaberkenaandengantidakditerapkansuatuperaturanhukumatauperaturanhukumtidakditerapkansebagimanamestinya,ataucaramengadilitidakdilaksanakanmenurutketentuanUndang-Undang,danatauPengadilantelahmelampauibataswewenangnya,sebagaimanayangdimaksuddalampasal253KitabUndang-

UndangHukumAcaraPidana(Undang-UndangNo.8tahun1981).

Menimbang,bahwaberdasarkanpertimbangandiatas,lagipulaternyata,

putusanjudexfactidalamperkarainitidakbertentangandenganhukumdan/atauundang-undang,makapermohonankasasidariJaksa/PenuntutUmumdanTerdakwaIdanIItersebutharusditolak;

Menimbang,bahwaolehkarenapermohonankasasiPemohonKasasi/

TerdakwaIdanIItetapdipidana,makaharusdibebaniuntukmembayarbiayaperkaradalamtingkatkasasiini;

MemperhatikanUndang-UndangNo.4tahun2004,
Undang-UndangNo.8tahun1981danUndang-UndangNo.14tahun1985sebagaimanayangtelahdiubahdenganUndang-UndangNomor5tahun2004danperaturanperundang-

undanganlainyangbersangkutan;

MENGADILIMenolakpermohonankasasidariParaPemohonKasasi:JAKSAPENUNTUTUMUMPADAKEJAKSAANNEGERIMAGETANdanPermohonanKasasidariTerdakwaIdanII:Ir.SYAMSULHADI,Msi,danGIMIN,BEtersebut;

MembebankanParaPemohonKasasi/ParaTerdakwatersebutuntukmembayarbiayaperkaradalamtingkatkasasiinisebesarRp.2.500,-(duaribulimaratusrupiah);

DemikianlahdiputuskandalamrapatpermusyawaratanMahkamahAgungpadahariKamis,tanggal31Juli2008olehH.AbbasSaid,SH.HakimAgungyangditetapkanolehKetuaMahkamahAgungsebagaiKetuaMajelis,H.

ImamHarjadi,SH.danH.ImamSoebechi,SH.MH.Hakim-HakimAgungsebagaiAnggota,dandiucapkandalamsidangterbukauntukumumpadahariitujugaolehH.AbbasSaid,SH.sebagaiKetuaMajelisbesertaHakim-Hakimanggotatersebut,dandibantuolehTorowaDaeli,SH.MH.PaniteraPenggantiDirektori
Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.142dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008pembuktianyangbersifatpenghargaantentangsuatukenyataan,keberatansemacamitutidakdapatdipertimbangkandalampemeriksaanpadatingkatkasasi,karenapemeriksaandalamtingkatkasasihanyaberkenaandengantidakditerapkansuatuperaturanhukumatauperaturanhukumtidakditerapkansebagimanamestinya,ataucaramengadilitidakdilaksanakanmenurutketentuanUndang-Undang,danatauPengadilantelahmelampauibataswewenangnya,sebagaimanayangdimaksuddalampasal253KitabUndang-

UndangHukumAcaraPidana(Undang-UndangNo.8tahun1981).

Menimbang,bahwaberdasarkanpertimbangandiatas,lagipulaternyata,

putusanjudexfactidalamperkarainitidakbertentangandenganhukumdan/atauundang-undang,makapermohonankasasidariJaksa/PenuntutUmumdanTerdakwaIdanIItersebutharusditolak;

Menimbang,bahwaolehkarenapermohonankasasiPemohonKasasi/

TerdakwaIdanIItetapdipidana,makaharusdibebaniuntukmembayarbiayaperkaradalamtingkatkasasiini;

MemperhatikanUndang-UndangNo.4tahun2004,
Undang-UndangNo.8tahun1981danUndang-UndangNo.14tahun1985sebagaimanayangtelahdiubahdenganUndang-UndangNomor5tahun2004danperaturanperundang-

undanganlainyangbersangkutan;

MENGADILIMenolakpermohonankasasidariParaPemohonKasasi:JAKSAPENUNTUTUMUMPADAKEJAKSAANNEGERIMAGETANdanPermohonanKasasidariTerdakwaIdanII:Ir.SYAMSULHADI,Msi,danGIMIN,BEtersebut;

MembebankanParaPemohonKasasi/ParaTerdakwatersebutuntukmembayarbiayaperkaradalamtingkatkasasiinisebesarRp.2.500,-(duaribulimaratusrupiah);

DemikianlahdiputuskandalamrapatpermusyawaratanMahkamahAgungpadahariKamis,tanggal31Juli2008olehH.AbbasSaid,SH.HakimAgungyangditetapkanolehKetuaMahkamahAgungsebagaiKetuaMajelis,H.

ImamHarjadi,SH.danH.ImamSoebechi,SH.MH.Hakim-HakimAgungsebagaiAnggota,dandiucapkandalamsidangterbukauntukumumpadahariitujugaolehH.AbbasSaid,SH.sebagaiKetuaMajelisbesertaHakim-Hakimanggotatersebut,dandibantuolehTorowaDaeli,SH.MH.PaniteraPengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 142

Mahkamah IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik
IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.143dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008dantidakdihadiriolehParaPemohonKasasi:TerdakwaI,IIdanJaksaPenuntutUmum.

Anggota-AnggotaKetua:

ttd./ttd./

H.ImamHarjadi,SH.H.AbbasSaid,SH.

ttd./

H.ImamSoebechi,SH.MH.

PaniteraPengganti:

ttd./

TorowaDaeli,SH.MH.

UntukSalinanMahkamahAgungR.I.

a.n.Panitera,

PaniteraMudaPidanaKhususSUHADI,SH.MH.

NIP.040033261Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.143dari143hal.Put.No.710K/Pid.Sus/2008dantidakdihadiriolehParaPemohonKasasi:TerdakwaI,IIdanJaksaPenuntutUmum.

Anggota-AnggotaKetua:

ttd./ttd./

H.ImamHarjadi,SH.H.AbbasSaid,SH.

ttd./

H.ImamSoebechi,SH.MH.

PaniteraPengganti:

ttd./

TorowaDaeli,SH.MH.

UntukSalinanMahkamahAgungR.I.

a.n.Panitera,

PaniteraMudaPidanaKhususSUHADI,SH.MH.

NIP.040033261

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu
mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada
situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap
segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 143

[Non-text portions of this message have been removed]

__._,_.___

Reply to sender | Reply to group | Reply via web post | Start a New Topic

Messages in this topic (1)

Recent Activity:

• New Members 17

Visit Your Group

<*> http://www.facebook.com/groups/bisniscenter || http://twitter.com/BisnisCenter

+++
:-) Do...., Real, Respect, Warm, Interact, Related, Short-Informative
:-( Don't., OneLiner, scam, MLM pyramid spam scheme, illegal-SARA
*_^ Just Friday 4 Selling or promote your Service/Product

Switch to: Text-Only, Daily Digest • Unsubscribe • Terms of Use

.

__,_._,___